Reviu Informasi Strategis Energi dan Mineral Harian, 2 November 2022

I. Sektor Minyak dan Gas Bumi

Inflasi Oktober 2022 Melandai, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), Indeks Harga Konsumen (IHK) pada Oktober 2022 mengalami deflasi 0,11% (mtm), lebih rendah dibandingkan dengan perkiraan awal maupun inflasi bulan sebelumnya yang tercatat 1,17% (mtm). Realisasi inflasi yang lebih rendah dari prakiraan awal tersebut sejalan dengan dampak penyesuaian harga Bahan Bakar Minyak (BBM) terhadap kenaikan inflasi kelompok pangan bergejolak (volatile food) dan inflasi kelompok harga diatur Pemerintah (administered prices) yang tidak sebesar prakiraan awal. Sementara itu, inflasi inti tetap terjaga rendah seiring dengan lebih rendahnya dampak rambatan dari penyesuaian harga BBM tersebut dan belum kuatnya tekanan inflasi dari sisi permintaan. Dengan perkembangan tersebut, inflasi IHK secara tahunan tercatat 5,71% (yoy), lebih rendah dibandingkan dengan prakiraan awal maupun inflasi IHK bulan sebelumnya yang mencapai 5,95% (yoy).

Inflasi inti pada Oktober 2022 terkendali sebesar 0,16% (mtm), menurun dibandingkan dengan inflasi September 2022 yang sebesar 0,30% (mtm). Penurunan inflasi inti secara bulanan yang lebih rendah dari prakiraan awal ini terutama dipengaruhi oleh dampak lanjutan penyesuaian harga BBM terhadap inflasi inti yang menurun pada Oktober 2022 dan belum kuatnya tekanan inflasi dari sisi permintaan. Secara tahunan, inflasi inti Oktober 2022 tercatat sebesar 3,31% (YoY), lebih tinggi dibandingkan dengan inflasi pada bulan sebelumnya yang tercatat sebesar 3,21% (YoY). Ke depan, inflasi inti diprakirakan tetap terkendali seiring dengan penurunan dampak lanjutan penyesuaian harga BBM di tengah permintaan yang berlanjut.

Kelompok volatile food pada Oktober 2022 kembali mencatat deflasi sebesar 1,62% (mtm), lebih besar dari prakiraan awal dan deflasi bulan sebelumnya sebesar 0,79% (mtm). Perkembangan tersebut terutama dipengaruhi oleh deflasi aneka cabai serta telur dan daging ayam ras didukung oleh peningkatan stok seiring dengan panen raya hortikultura, kondisi pasokan telur dan daging ayam ras yang lebih dari cukup.

Inflasi kelompok administered prices pada Oktober 2022 menurun menjadi 0,33% (mtm) dibandingkan inflasi bulan sebelumnya yang mencapai 6,18% (mtm). Penurunan inflasi tersebut terutama dampak langsung (first round effect) penyesuaian harga BBM bersubsidi yang berangsur normal dan penurunan tarif angkutan udara sejalan dengan meredanya tekanan harga avtur. Penurunan inflasi lebih lanjut tertahan oleh dampak lanjutan penyesuaian harga BBM bersubsidi terhadap angkutan dalam kota dan inflasi bahan bakar rumah tangga seiring dengan penyesuaian harga di tingkat pengecer. Secara tahunan, kelompok administered prices mengalami inflasi yang stabil dibandingkan dengan bulan sebelumnya, yaitu sebesar 13,28% (yoy).

II. Sektor EBTKE Dan Ketenagalistrikan

Insentif Mobil Listrik Siap Meluncur, Pemerintah membuka peluang memberikan insentif bea masuk suku cadang kendaraan listrik pada 2023 untuk menaikan populasi kendaraan listrik di Indonesia. Menurut Kementerian Perhubungan bentuk insentif itu paling pontential diberikan kepada produsen kendaraan listrik. Kemungkinan insentif itu di import tax nya, tapi hasil akhirnya kendaraan bisa lebih murah.

Selain insentif bea masuk, pemerintah akan memberikan subsidi kepada bengkel yang lekukan konversi kendaraan berbahan bakar minyak ke listrik. Kemenhub nantinya kan menyeleksi bengkel yang melakukan konversi kendaraan listrik untuk menjamin keberlanjutan program itu, namun saat ini pemerintah masih membahsa mekanisme, bentuk, hingga besaran insentif yang akan dikucurkan guna mempercepat adopsi kendaraan listrik di dalam negeri. Saat ini, pembahasan mengenai insentif untuk percepatan kendaraan listrik berlanjut di Kemenko Marves, Bentuk insentif yang disediakan pemerintah ini bertujuan mempercepat elektrifikasi kendaraan roda dua dan roda empat.

Namun, insentif tidak akan diberikan untuk semua jenis kendaraan listrik. Sebab ada perbedaan harga yang membuat insentif itu tidak merata. Pemberian subsidi kendaraan listrik hanya akan diberikan kepada angkutan umu dan kendaraan roda empat. Untuk kendaraan listrik roda dua kemungkinan tidak ada pemberian subsidi.Alasannya harga motor listrik saat ini sudah tidak terlalu tinggi, bahkan harga motor listrik saat ini lebih murah dibandingkan harga motor berbahan bakar minyak.

Di sisi lain, penetrasi mobil listrik di Indonesia masih terhambat oleh daya beli masyarakat yang disebut masih belum sepadan dengan harga produk yang ditawarkan. Lemahnya daya beli masyarakat ini bisa mengganjal proyek elektrifikasi sektor transportasi. Saat ini daya beli masyarakat Indonesia masih di bawah Thailand dan Malaysia kendati pasar mobil tanah air merupakan yang terbesar di kawasan Asean. Daya beli konsumen otomotif domestic masih dikisaran harga Rp 200 juta – Rp 300 juta. Sebaliknya harga mobil listrik mayoritas berada dikisaran Rp720juta-Rp 1.4miliar. Oleh karena itu harga kendaraan listrik yang lebih tinggi dibandingkan dengan kendaraan konvensional menjadi tantangan untuk mewujudkan elektrifitas di sektor transportasi.

Selain harga yang menjadi tantangan pengembangan ekosisitem kendaraan listrik di Indonesia adalah keterbatasan jumlah stasiun pengisian kendaraan listrik umum (SPKLU). Ketersedian SPKLU yang terbatas ini akan diupayakan untuk berkolaborasi dengan KESDM dan PT PLN untuk mencapai ekosistem kendaraan listrik yang kondusif.

Pemerintah menargetkan industri outomotif dalam negeri bisa memproduksi mobil dan bus listrik sebanyak 600.000 unit pada tahun 2030 mendatang. Target tersebut sebagai komitmen untuk mewujudkan transformasi energi menuju EBT di sektor kelistrikan melalui pembangunan ekosistem kendaraan listrik sehingga dapat mewujudkan nol emisi pada 2060.

III. Sektor Geologi, Mineral, Batubara dan Umum

Indonesia Memiliki Cadangan Nikel Terbesar Di Dunia. Namun, kekayaan alam sebesar ini dituding justru memberikan kenikmatan bagi tenaga kerja asing (TKA) asal China. Berdasarkan data Kementerian ESDM hingga akhir 2021, jumlah TKA di industri mineral dan batubara lebih dari 3.000 orang. Jumlah tersebut jauh lebih sedikit dibanding dengan total pekerja Indonesia yang sebanyak 23.857 orang. Sementara, khusus untuk industri nikel saja, jumlah tenaga kerja yang tercatat sebanyak 24.745 orang yang terdiri dari 21.691 orang TKI dan 3.054 TKA. Itu pun, jumlah pekerja asingnya tidak hanya berasal dari China saja.

Direktur Eksekutif Energy Watch menilai keberadaan TKA China di industri nikel Indonesia sudah pasti ada dan menjadi hal yang wajar. Sebab, investor terbesar di pengelolaan nikel Indonesia adalah China. Setidaknya, ada dua perusahaan besar pengelola tambang nikel di dalam negeri yang berasal dari China, yakni PT Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) di Sulawesi Tengah dan PT Virtue Dragon Nikel Industri (VDNI) di Sulawesi Tenggara. TKA China ini tak akan bisa dihilangkan. Pasalnya, teknologi pengolahan smelter dibawa dari negeri China dan tentu lebih dikuasai oleh pekerja mereka sendiri dibandingkan TKI. Pekerja dari asal negara investor ini biasanya hanya untuk mengisi posisi operator pengendali mesin atau teknologi saja. Sedangkan, untuk tenaga kasar lebih banyak menggunakan TKI.

Ketua Umum Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia (Perhapi) menilai penggunaan TKA China ini tidak terlepas dari perjanjian dan izin yang diberikan oleh pemerintah pada saat negosiasi investasi dilakukan. Sebenarnya, pemakaian tenaga kerja dari China sebagai negara prinsipal dalam hal hilirisasi komoditas mineral lebih pada tahap konstruksi. Hal ini dapat dilihat pada kegiatan pembangunan smelter, terutama di nikel yang lebih bersifat turnkey di mana tenaga kerja lebih dominan dari China. Investor menyadari Indonesia sangat ketinggalan dalam teknologi pengembangan nikel. Keterlibatan TKA asing di industri nikel Indonesia seharusnya hanya sementara saja. Begitu tahap konstruksi selesai, maka mereka harus kembali ke negerinya dan digantikan oleh TKI.

Diharapkan pemerintah dalam hal ini Kementerian Ketenagakerjaan untuk memonitor secara ketat posisi tenaga kerja di industri smelter dan memastikan bahwa tenaga kerja yang dipergunakan dalam proyek tersebut memiliki legalitas yang sah dan tidak menggunakan visa wisata. Serta memastikan alih kelola segera dilakukan begitu proyek selesai dibangun. Sebab, tanpa pengawasan pemerintah, tentu saja hal tersebut tidak akan terwujud. Selain itu, juga berharap pemerintah bisa mengeluarkan kebijakan tentang tingkat kandungan dalam negeri (TKDN) yang harus dipenuhi oleh industri yang sedia untuk berinvestasi. Tidak lupa, porsi TKDN yang dipenuhi harus diatur agar makin ditingkatkan dari waktu ke waktu. Dengan demikian, penyerapan tenaga kerja dalam negeri akan meningkat. Begitu juga dengan peningkatan devisa yang akan didapatkan dari industri ini semakin meningkat.