Reviu Informasi Strategis Energi dan Mineral Harian, 8 November 2022

I. Sektor Minyak dan Gas Bumi

Update COP27 di Sharm El-Sheikh Mesir, Indonesia menyuarakan berbagai tindakan, strategi, inovasi dan pencapaian sebagai wujud nyata dari aksi iklim terdepan untuk mencegah peningkatan suhu global.

Melalui soft diplomacy, Paviliun Indonesia menampilkan kebijakan dan hasil nyata dari kerja sebelumnya, serta membuka jalan bagi ambisi iklim masa depan bersama dengan pihak-pihak terkait melalui tindakan multilateral, kolektif, dan terpadu yang sangat diperlukan sebagai satu-satunya cara untuk mengatasi ancaman global yang nyata.

Dalam beberapa dekade terakhir, pemerintah telah berbagi tanggung jawab perubahan iklim dengan akademisi, bisnis, organisasi masyarakat sipil, dan lainnya. Namun, praktik mitigasi dan adaptasi perubahan iklim terkadang mengalami tantangan dan keterbatasan, seperti proses pengambilan keputusan yang dipengaruhi oleh politik serta perselisihan karena mengutamakan kepentingan sosial ekonomi dan lingkungan.

Pada COP27 juga Pertamina menyampaikan target untuk mereduksi  26 Juta Ton Emisi Karbon dengan Bisnis EBT. Pertamina mengharapkan bisnis hijau energi baru dan terbarukan (EBT) dapat memenuhi target pengurangan 26 juta ton emisi karbon CO2 pada 2060, lebih tinggi dari target pada 2030 sebesar 11 juta ton. Pertamina menargetkan kapasitas Energi Baru Terbarukan (EBT) mencapai 60 GW dari solar, hidro, tenaga angin dan panas bumi.

Pertamina juga menargetkan untuk memiliki kapasitas produksi baterai hingga 80 GWh, dan penjualan 800.000 kendaraan listrik roda dua dengan stasiun pengisian 1,5 TWh pada 2060, serta peningkatan energi hidrogen dengan kapasitas optimal 3 metrik ton per tahun.

Melalui pengembangan kilang hijau, Pertamina berkomitmen untuk meningkatkan kapasitas produksi biofuel dari saat ini 3.000 bph menjadi 200.000 bph pada 2060 dengan fokus pada hydrotreated vegetable oil (HVO) dan hydro-processed esters and fatty acid (HEFA).

Pertamina juga menargetkan dapat memproduksi hingga 600.000 bph B30 dan A20 pada 2060. Melihat potensi Indonesia untuk penyimpan penangkapan karbon yang besar yang diperkirakan mencapai sekitar 80 gigaton hingga 400 gigaton C02, Pertamina mengincar potensi tersebut untuk menjadi bisnis baru migas. mengingat mayoritas (penyimpanan penangkapan karbon) berada di darat, sehingga pertamina memiliki keunggulan kompetitif.

II. Sektor EBTKE Dan Ketenagalistrikan

Wujudkan Transisi Energi, PLN Ungkap Strategi Pembiayaan di KTT COP 27, PT PLN (Persero) melanjutkan akselerasi transisi energi guna mencapai target Net Zero Emission (NZE) pada 2060, antara lain dengan menyusun peta jalan besar yang terdiri dari tiga fase, yakni jangka pendek, menengah, dan panjang.

Untuk jangka pendek pada periode 2021-2030, PLN tidak lagi membangun pembangkit batu bara baru untuk menghasilkan listrik. Pada jangka menengah periode 2031-2060, PLN melakukan beberapa langkah seperti menyiapkan penyimpanan baterai untuk menunjang pembangkit yang lebih ramah lingkungan. Sementara untuk jangka panjang, PLN membangun teknologi dan ekosistem untuk mendukung energi bersih seperti penggunaan kendaraan listrik, atau penyediaan sertifikat energi terbarukan atau Renewable Energy Certificate.

Dari sisi pembiayaan, PLN telah mendapatkan kepercayaan dari lembaga keuangan untuk mengamankan keberlanjutan pembiayaan program transisi energi. Namun, kebutuhan anggaran cukup besar, sehingga PLN tetap memerlukan dukungan tambahan untuk mencapai net zero emision. Untuk itu, PLN telah menerbitkan dokumen Pernyataan Kehendak atas Kerangka Kerja Pembiayaan Berkelanjutan atau Statement of Intent on the Sustainable Financing Framework sebagai salah satu strategi perseroan untuk mendapatkan Green Financing. Melalui skema Energy Transition Mechanism (ETM), PLN bersama pemerintah Indonesia menawarkan skema investasi yang inklusif untuk mencapai target dekarbonisasi. PLN juga telah mendapatkan dukungan finansial sebesar U$500 juta dari perbankan internasional dengan jaminan dari Multilateral Investment Guarantee Agency (MIGA) yang merupakan anggota dari Grup Bank Dunia.

Selain itu, PLN juga memperoleh pembiayaan dari program Sustainable and Reliable Energy Access Program dari Asian Development Bank (ADB) sebesar U$600 juta, serta dana pinjaman sebesar U$610 juta dari World Bank untuk proyek pumped storage PLTA sebesar 1.040 MW yang pilot project PLN dalam pengembangan PLTA pumped storage di Indonesia. PLN pun telah menyelesaikan kerangka keuangan hijau untuk fasilitas green loan sebesar U$750 juta dengan beberapa bank internasional. Berikutnya, PLN akan menyusun ESG Framework dan ESG Linked Financial.

Dukungan juga diperlukan dalam early retirement PLTU sebagai salah satu upaya mengakselerasi penurunan emisi. Tak hanya dukungan biaya, dibutuhkan juga kerangka kebijakan yang mengatur early retirement PLTU, jaminan ketahanan energi, dan pemberlakuan mekanisme perdagangan karbon atau pasar karbon. PLN jugaterbuka atas peluang kerja sama baik skema investasi maupun pengembangan teknologi untuk mengakselerasi tercapainya target NZE. Kami terus membuka diskusi dengan semua mitra bisnis dengan dukungan penuh pemerintah Indonesia sebagai komitmen nyata Indonesia dalam menurunkan emisi karbon global.

III. Sektor Geologi, Mineral, Batubara dan Umum

Mampukah Indonesia Membangun Kartel Ala OPEC dalam Bisnis Nikel. Kartel didefinisikan sebagai suatu hubungan adanya kerjasama atau kolusi antara beberapa kelompok produsen atau perusahaan dalam produksi barang. Kartel sendiri bertujuan untuk menetapkan harga dan membatasi penawaran dan persaingan. Berdasarkan hukum anti monopoli, kartel dilarang di hamper semua negara. Namun praktek ini masih terjadi jika menyangkut sumberdaya penting dan kompleks seperti minyak.

Saat ini, Indonesia sedang mempelajari pembentukan kartel yang juga digunakan oleh grup negara eksportir minyak, Organization of the Petroleum Exporting Countries (OPEC), untuk bahan baku utama baterai mobil listrik seperti nikel, kobalt dan mangan. Ide ini menyusul peningkatan tren geopolitik di negara – negara yang kaya akan sumber daya yang dibutuhkan untuk membuat kendaraan listrik.

Berdasarkan data U.S. Geological Survey, Mineral Commodity Summaries pada Januari lalu menunjukkan produksi nikel Indonesia mencapai 1 juta metrik ton dengan cadangan mencapai 21 juta metrik ton. Indonesia menduduki peringkat teratas baik dalam hal cadangan maupun produksi nikel.

Upaya Indonesia membentuk kartel untuk mengendalikan harga nikel global akan menemui jalan terjal. Saingan dari negara lain yang memiliki nikel kadar tinggi seperti Rusia dan Australia serta ketergantungan Indonesia pada perusahaan asing seperti Tsingshan Holding Group, BUMN milik China dan PT Vale Indonesia Tbk, yang merupakan bagian dari Vale S.A Brasil untuk mengekstrak nikel RI.

Terlepas dari kekayaan mineral Indonesia, akan ada tantangan dari aspek ketertiban perusahaan China yang telah meningkatkan investasi yang berfokus pada pembangunan smelter nikel di paruh pertama 2022 semula USD 3,1 miliar menjadi USD 3,6 miliar. Tantangan lainnya ialah tentang industri ramah lingkungan karena industri nikel masih sangat tergantung pada pembangkit listrik berbahan bakar batubara. Tantangan lain yang akan dihadapi ialah kemampuan Indonesia memasok nikel untuk pasokan baterai listrik karena selama ini sebagian besar produk nikel Indonesia memiliki tingkat kemurnian lebih rendah yang digunakan dalam baja tahan karat. Untuk itu, diperlukan fasilitas pengolahan lebih lanjut untuk mengubahnya menjadi bahan baku baterai.