Reviu Informasi Strategis Energi dan Mineral Harian, 14 November 2022

I. Sektor Minyak dan Gas Bumi

Kesalahan Kebijakan Energi Dunia Yang Harus Dihindari. Sekretaris Jenderal PBB belum lama ini menggambarkan keuntungan yang didapat dari perusahaan migas sebagai bentuk keserakahan yang tidak bermoral karena didapatkan dari krisis energi yang memberikan dampak terhadap sejumlah kelompok masyarakat miskin dan rentan. Atas dasar itu, Sekjen PBB mendesak setiap negara untuk mengenakan pajak atas keuntungan yang didapat dari perusahaan tersebut dan mengalokasikan penerimaan tersebut untuk mendukung bantuan yang diberikan kepada masyarakat.

Windfall profit yang didapat oleh perusahaan migas saat ini menjadi peluang yang sangat baik untuk dimanfaatkan untuk meningkatkan dana dalam mempercepat transisi ke energi terbarukan dan pada yang saat bersamaan mendistribusikan kembali kepada orang-orang yang terkena dampak.

Akan tetapi sejumlah pihak juga perlu memperhatikan apa yang terjadi pada 2020 dimana dalam sekejap margin industri minyak dan gas mengalami defisit. Bahkan antara 2018 dan 2021 pendapatan minyak dan gas alam per dolar berada di bawah pendapatan rata-rata sektor utama lainnya seperti keuangan, industri, layanan komunikasi, dan teknologi informasi. Akan menjadi boomerang jika kemudian industri minyak dan gas dikenakan pajak windfall yang besar. Hal ini berpotensi menyebabkan perusahaan tersebut menjadi tidak berkelanjutan secara finansial. Jika sektor ini menjadi tidak menarik secara finansial, maka ada potensi terjadinya krisis energi yang lebih besar lagi pada beberapa tahun ke depan mengingat saat ini setengah dari sumber utama global berasal dari minyak dan gas.

Pemerintah sebaiknya tetap membiarkan pasar bermain dengan kekuatannya sendiri sembari mengarahkan agar dapat juga digunakan untuk mencapai tujuan nasional. Misalnya dengan mewajibkan pengalokasian dana terebut bagi pengembangan proyek energi yang ditetapkan berdasarkan tingkat pengembalian dana serta risiko yang dihadapi. Pasar juga harus mengalokasikan sumber daya yang ada secara efisien antara proyek minyak dan gas serta proyek terbarukan. Adanya pajak windfall justru akan meningkatkan ketidakpastian di sektor migas yang saat ini juga sangat tidak pasti.

Belajar dari apa yang dilakukan Kolombia, di awal masa pemerintahan Presiden Gustavo Petro diberlakukan pajak atas ekspor minyak. Bahkan untuk meninggalkan ketergantungan negara pada hidrokarbon yang mewakili sekitar 12 persen dari total aliran pendapatan negara pada tahun 2021 menyebabkan larangan total terhadap eksplorasi dan penawaran baru. Di satu sisi tujuan yang ingin dicapai Kolombia sangat bagus, namun hal tersebut harus berjalan seiring dengan keamanan, keterjangkauan, dan akses terhadap energi. Ketergantungan Kolombia yang lebih dari 60 persen pada bahan bakar fosil menjadi tantangan besar untuk menerapkan transisi energi yang tiba-tiba. Gas alam sebaiknya dapat digunakan sebagai jembatan dalam transisi energi dan mengatasi intermitten yang ditimbulkan dari energi terbarukan.

II. Sektor EBTKE Dan Ketenagalistrikan

EBT Butuh Keterjangkauan Teknologi  dan Finasial, Indonesia Optimis dapat mencapai target karbon netral atau NZE pada 2060 dengan potensi EBT di Tanah Air yang mencapai 437 GW. Indonesia. Indonesia bukan hanya mempunyai potensi sumber daya mineral yang melimpah, tetapi juga potensi EBT yang cukup melimpah untuk melakukan perubahan dari ktergantungan pada sumber daya fosil. Dengan banak jenis sumsber daya energi terbarukan Indonesia berencana untuk membangun kapasitas listrik hingga 500 GW pada 2060. Hal tersebut dapat diwujudkan bukan hanya dari segi keterjangkauan teknologi namun juga sumber daya keuangan menjadi hal yang paling penting.

Ketika pekerjaan tersebut dilakukan bersama untuk menciptakan sumber energi terbarukan, bukan hanya bermanfaat untuk Indonesia namun juga bisa diberikan kepada negara lain untuk bersama-sama menggunakan energi bersih. Indonesia mempunyai beberapa material dan mineral lain untuk mendukung proses transisi itu dan yang dibutuhkan adalah kolaborasi dari korporasi penyedia teknologi dengan sektor bisnis.

Dengan besarnya potensi EBT sebesar 437 GW yang dimiliki Indonesia, pemerintah dan PLN siap mengembangkan potensi energi tersebut dan bisa menjadi peluang kerjasama bagi negara global untuk bersama menurunkan energi karbon. Selama ini PLN melakukan berbagai upaya dalam agenda transisi energi yakni selain gencar membangun pembangkit berbasis EBT, PLN juga mendorong ekosistem kendaraan listrik sehingga bisa menurunkan angka ketergantungan energi fosil di tengah tantangan target NZE dan krisis energi. Oleh karena itu, PLN memastikan bahwa  dalam waktu dekan, energi bersih akan menjamin ketahanan dan keterjangkauan energi. Dalam jangka pendek penggunaan gas alam merupakan salah satu strategi penting dalam transisi energi selain pada pengembangan EBT dan untuk jangka panjang PLN focus pada pengembangan energi terbarukan skala besar yang dikombinasikan dengan penyimpanan energi dan interkoneksi.

Saat ini PLN telah berhasil menghapus 13 GW pembangkit listrik batubara dalam fase perencanaan yang artinya sudah bisa menghindari CO2 emisi sebesar 1,8 miliar ton selama 25 tahun. Selain itu, PLN juga sudah mengubah perencanaan pembangunan pembangkit batubara sebesar 1,1 GW itu menjadi berbasis  energi bersih dan 880 MW pembangkit batubara yang dikonversi menjadi berbasis gas.

Namun, Pengembangan energi terbarukan (ET) masih mengalami sejumlah kendala, utamanya harga listrik energi bersih ini dinilai masih cukup tinggi jika dibandingkan dengan listrik berbasis energi fosil. Persoalan tarif listrik energi terbarukan yang masih tinggi disebabkan oleh berbagai faktor yakni teknologi yang relatif masih lebih mahal dan keekonomian pembangkit. Dari segi keekonomian, pembangkit listrik energi terbarukan  dibandingkan dengan pembangkit batubara dari segi kapasitas berbeda jauh. PLTU bisa sampai bergiga-giga watt sedangkan kalau energi terbarukan apalagi PLTS rata-rata di bawah 5 MW. Selain itu, saat ini harga teknologi energi terbarukan cenderung masih mahal.

Di sisi lain, PLN saat ini juga sedang mengalami persoalan oversupply listrik di sistem jaringan Jawa-Bali sehingga penyerapan setrum dari energi terbarukan tidak bisa terlalu besar. Apabila keekonomian antara pelaku usaha dan PLN tidak bertemu, seharusnya pemerintah mengisi celah tersebut dengan memberikan sejumlah insentif hingga keekonomian energi terbarukan mencapai pada titik yang diharapkan. Selain itu, pengembangan energi terbarukan juga  harus didukung oleh kebijakan yang pasti. Saat ini Rancangan Undang-Undang EBET masih belum dapat dibahas karena DPR masih menunggu Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) dari pihak pemerintah diharapkan UU EBET akan menyeimbangkan faktor risiko karena adanya kepastian kebijakan.

III. Sektor Geologi, Mineral, Batubra Dan Umum

Pemerintah Mendorong Green Economy. Secara makna, green economy dapat diartikan sebagai sebuah prinsip perekonomian yang rendah atau tidak menghasilkan emisi karbon dioksida terhadap lingkungan, berkeadilan sosial serta hemat sumber daya.

Dalam Industri Mineral dan Batubara (Minerba), pemerintah telah membentuk holding industri pertambangan yang ikut berperan krusial dalam mendukung upaya penerapan ekonomi hijau di Indonesia. Sebagai industri yang bergerak di bidang pertambangan, MIND ID, Mining Industry Indonesia, BUMN Holding Industri Pertambangan yang beranggotakan PT Aneka Tambang Tbk, PT Bukit Asam Tbk, PT Freeport Indonesia, PT Inalum (Persero), dan PT Timah Tbk turut mendukung target pemerintah Indonesia untuk bisa mencapai Net Zero Emission (NZE) pada 2060.

Direktur Utama MIND ID mengatakan, MIND ID telah memiliki beberapa siasat dalam upaya transisi energi. Salah satunya adalah mendukung gerakan pemerintah untuk melakukan terobosan dalam percepat pertumbuhan industri kendaraan listrik nasional. Hal ini sejalan dengan tren dunia yang tengah bergerak ke arah penggunaan kendaraan yang hemat energi dan ramah lingkungan, demi menjalankan program reduksi karbon.

Penerapan green mining dalam koridor good mining practice, MIND ID melihat bahwa segala sesuatu yang berkaitan dengan Environmental, Social, and Governance (ESG) merupakan hal penting serta sebuah investasi dan akan berdampak positif pada pengelolaan korporasi, serta kesinambungan dan keberlanjutan.

MIND ID bersama dengan tujuh BUMN lain sepakat menginisiasi carbon market yang dibuktikan dengan penandatanganan Letter of Intent (LOI) mengenai Proyek Pilot Perdagangan Karbon Kementerian BUMN Voluntary Carbon Market (KBUMN VCM), dan terus berkomitmen untuk mewujudkan program dekarbonisasi serta melakukan reduksi emisi karbon.

Sepanjang 2021-2022, Holding Industri Tambang ini telah mengimplementasikan program-program carbon reduction dan carbon offset yang dapat mengurangi emisi gas rumah kaca (GRK) lebih dari 400 ribu ton C02e atau sebesar 28 persen dari target pengurangan emisi pada 2030.

Pencapaian ini didorong kinerja anggota MIND ID, seperti PT Antam Tbk berkontribusi reduksi karbon sebanyak 47 ribu ton CO2e dengan program reklamasi pasca tambang dan rehabilitasi aliran sungai. PT Bukit Asam Tbk tercatat 256 ribu ton CO2e, dengan program unggulan yang berdampak signifikan pada pengurangan karbon melalui Reklamasi dan Reforestation. Sementara, PT Inalum (Persero) menyumbang penurunan karbon sebesar 60 ribu ton CO2e, dengan melakukan pengurangan efek anoda pada pot optimization. Sedangkan, PT Timah Tbk menyumbang sebanyak 87 ribu ton CO2e, dengan mengubah penggunaan HSD menjadi biofuel (B30) serta carbon offset.

Grup Holding Industri Pertambangan telah menyiapkan dan terus mendorong program dekarbonisasi untuk jangka menengah dan jangka panjang. Pendekatan yang digunakan adalah circular economy yang berlandaskan prinsip good mining practice. Harapannya ini dapat terus dimaksimalkan sehingga target NZE dapat terpenuhi pada tahun 2060.