Reviu Informasi Strategis Energi dan Mineral Harian, 15 November 2022

I. Sektor Minyak dan Gas Bumi

Impor Minyak RI Tembus 800 Ribu Barel, Pemerintah perlu mewaspadai adanya ancaman krisis energi global, mengingat Indonesia adalah negara net oil importer sejak beberapa tahun belakangan ini. Ketergantungan impor Indonesia terhadap minyak mentah hingga kini masih cukup besar, per harinya impor RI atas minyak mentah bisa tembus hingga 800 ribu barel per hari (bph).  Saat ini roduksi minyak nasional RI rata-rata berada di level 600 ribu barel per hari. Sementara itu, kapasitas pengolahan kilang minyak adalah sekitar 1 juta barel per hari. Sehingga 50% didapat dari impor minyak mentah.

Bensin sekitar 50% juga impor sehingga harus waspada karena BBM dan LPG nilai impornya makin besar dan menyebabkan subsidi semakin besar dan harga yang diimpor juga tinggi. Dengan demikian, pemerintah terus mengupayakan peningkatan produksi dalam negeri dengan target 1 juta barel 2030. Sementara itu, harga minyak mentah acuan global bergerak melemah di tengah menguatnya kurs dolar Amerika Serikat dan lonjakan kasus Covid-19 di Cina. Harga minyak mentah berjangka Brent untuk pengiriman Januari terpangkas U$S 2,85 atau 3% ke level US$ 93,14 per barel, setelah naik 1,1% pada Jumat pekan lalu. Sedangkan, harga minyak mentah berjangka West Texas Intermediate (WTI) untuk pengiriman Desember merosot US$ 3,09 atau 3,47% ke level US$ 85,87 per barel, setelah menguat sebesar 2,9% pada akhir pekan lalu.

II. Sektor EBTKE Dan Ketenagalistrikan

Amunisi Baru Pensiun Dini Batubara, Upaya meringankan ongkos pensiun dini PLTU sebelumnya dilakukan pemerintah dengan melibatkan BUMN tambang PTBA dengan mengambil alih asset PLTU Pelabuhan Ratu kapasitas 3 x 350 MW di Jawa Barat milik PLN melalui aksi koporasi. Dalam rangkaian  KTT G20 di Bali kemarin disepakati komitmen percepatan pengakhiran masa operasional PLTU batu bara Cirebon-1 berkapasitas 660 watt di Jawa Barat yang dimiliki oleh IPP dengan skema pendanaan gabungan berupa Energy Transition Mechanism (ETM) dari Asian Develompent. IPP yang akan dipensiunkan di bawah skema ini (ETM) di Cirebon itu hanya langkah pertama.

Skema pensiun dini PLTU lewat pendanaan gabungan ETM akan diperluas pada pembangkit lainnya untuk meningkatkan target kapasitas PLTU yang disasar. Dana yang dihimpun harapannya juga semakin besar pada tahapan berikutnya. Skema pendaan ETM ini ditandai dengan penandatangan MoU antara PLN dangan ADB, Indonesia Investment Authority (INA) dan pemiliki PLTU Cirebon-1 yakni Cirebon Electric Power (CEP). ADB dalam keterangan tertulis menyatakan bahwa tenggat waktu pemadaman PLTU Cirebon-1 masih dibahas seiring dengan negosiasi terkait dengan struktur pembiayaan final dari rencana tersebut. Adapun, PLTU itu telah memiliki kontrak opersi hingga 2042. Program pensiun dini PLTU Cirebon-1 itu nantinya akan menggunakan struktur pendanaan gabungan atau blended finance dari skema ETM.

Pendanaan pensiun dini PLTU Ciebon-1 berdasarkan perhitungan ADB berkisar US$230 juta- US$300 juta atau setara Rp. 3,56 triliun-Rp 4.65 triliun. Ihwal pendanaan gabungan akan terdiri dari concessional capital dan modal dari ADB. Pendanaan concessional melingkupi bantuan dari kemitraan di ETM Patnership  Trust Fund dan sebagian alokasi investasi dari pemerintah Indonesia. Kendati demikian, struktur pembiayaan pensiun dini itu belum juga rampaung lantaran sejumlah lembaga keuangan dan filantropi belakangan menunjukan ketertarikan mereka untuk ikut bergabung.

PLN tengah mendorong penghentian PLTU berkapasitas 5,5 GW sebelum 2030 sebagai langkah awal perseroan memberi ruang untuk investasi hijau masuk ke dalam sistem kelistrikan nasional. Manuver itu diperkirakan menelan investasi setara dengan Rp 89,3 triliun. Kebijakan itu juga diambil untuk mengatasi maslah kelebihan pasokan listrik yang memiliki andil pada sejumlah sikap mendua PLN pada inisiatif hijau yang dimulai swasta. Hanya saja program penghentian PLTU seluruhnya hingga 2050 di proyeksikan bakal sulist dilakukan Center for Global Sustainbility University of Maryland memperkirakan kebutuhan dana yang perlu diamankan PLN mencapai US$ 32,1 miliar atau setara dengan Rp. 475,4 triliun. Di sisi lain, PLN harus menaikan kapasitas ekosistem pembangkit EBT dengan nilai investasi menyentuh US$ 1,2 triliun atau setara dengan Rp 17.772 triliun hingga 2050.Diharapkan bahwa kolaborasi dengan lembaga internasional seperti ADB melalui mekanisme ETM menjadi pintu masuk bagi pemerintah dalam percepatan pensiun dini PLTU batubara dengan mempertimbangkan dari sisi teknologinya.

III. Sektor Geologi, Mineral, Batubara dan Umum

Meningkatkan Investasi Hilirisasi, maka kendala harus dihilangkan. Presiden menegaskan, saat ini pemerintah fokus untuk melakukan hilirisasi untuk meningkatkan nilai tambah di Indonesia. Upaya yang dilakukan salah satunya adalah menyetop ekspor bahan mentah. Bahan-bahan mentah yang Indonesia miliki memang harus setop untuk mendapatkan nilai tambah di dalam negeri, baik yang berkaitan dengan pendapatan, baik untuk negara, baik yang berkaitan dengan penciptaan lapangan kerja dan sudah dimulai dengan nikel dalam rangka membangun sebuah ekosistem besar kendaraan listrik, baterai listrik untuk mobil listrik.

Pengembangan mobil listrik akan mendorong investasi yang jumbo pada industri hilir nikel dan tembaga. Hal tersebut sejalan dengan meningkatnya kebutuhan akan kendaraan listrik yang lebih ramah lingkungan. Potensi tersebut juga didorong dengan upaya pemerintah untuk melakukan hilirisasi nikel dan tembaga, guna mengembangkan ekosistem kendaraan listrik. Direktur Eksekutif Segara Institute berpendapat dengan potensi investasi tersebut, maka pemerintah perlu mengurangi atau bahkan menghilangkan semua hambatan investasi. Pemerintah sudah mengeluarkan UU Cipta Kerja. Sekarang tinggal mengoptimalkannya. Pemerintah juga harus memberikan lebih banyak kepastian kepada investor, mengurangi kebijakan yang tidak konsisten.

Hal senada juga disampaikan Direktur Center of Economics and Law Studies (Celios) yang menyebutkan bahwa, selama ini Indonesia hanya memproduksi nikel setengah yang dikirim ke China untuk produksi baterai. Maka guna memaksimalkan potensi nikel dan tembaga rantai pasok hilirisasi perlu diubah. Agar Indonesia bisa mendapatkan banyak manfaat dari hilirisasi nikel. Kalau produk jadi berupa mobil listrik maupun komponennya, suku cadang dan baterai itu bisa diproduksi di Indonesia, tentu efek bergandanya akan sangat besar. Bahkan mungkin bisa melebihi dari serapan tenaga kerja di sektor manufaktur otomotif yang basisnya adalah bensin. Namun, dalam menarik investasi membutuhkan waktu dan juga membutuhkan kesiapan kawasan industri. Maka secara paralel pemerintah diminta untuk mendorong pemain otomotif dari Jepang dan Korea Selatan untuk ikut terjun dalam menciptakan ekosistem mobil listrik di Indonesia.