Reviu Informasi Strategis Energi dan Mineral Harian, 16 November 2022

I. Sektor Minyak Dan Gas Bumi

Harga Minyak Naik Gila-gilaan Gak Ngaruh ke Investasi RI, Kenaikan harga minyak yang bertahan bertengger di posisi atas US$ 90 per barel, bahkan hingga menyentuh nyaris US$ 128 per barel pada Maret 2022 lalu, rupanya tak cukup untuk menggairahkan investasi di sektor hulu minyak dan gas bumi (migas) di Tanah Air. Di sisi lain, perusahaan justru memilih memperkuat dana tunai (cash) dan menahan investasinya.

Kepala SKK Migas Dwi Soetjipto mengatakan pihaknya menyadari kondisi ini. Namun demikian, menurutnya ini tidak hanya terjadi di Indonesia, namun juga di investasi hulu migas dunia. Dia mengatakan, investasi hulu migas global rata-rata juga hanya naik 5%.Ini karena perusahaan-perusahaan masih melihat harga minyak tinggi itu hanya sementara, mereka lebih mementingkan posisi cash dari ancaman krisis global mereka menggunakan daya yang diperolehnya untuk bayar utang dan perbaikan ke investor.

Berdasarkan data SKK Migas, realisasi investasi sektor hulu migas RI belum mencapai target. Hingga Oktober 2022 realisasi investasi sektor hulu migas baru mencapai US$ 9,2 miliar atau 70% dari target investasi tahun ini sebesar US$ 13,2 miliar. Meski demikian, outlook investasi hulu migas hingga akhir tahun ini diperkirakan akan meningkat 11% dibandingkan tahun 2021 yang hanya US$ 10,9 miliar menjadi US$ 12,1 miliar. 2022 meningkat 11% dibandingkan tahun sebelumnya dan lebih tinggi dari rata-rata global sekitar 5%.

II. Sektor EBTKE Dan Ketenagalistrikan

Pensiunkan PLTU Batu Bara, Indonesia Raup Pendanaan Rp 311,4 Triliun, Indonesia resmi meluncurkan program kemitraan transisi energi dari penggunaan batu bara, atau Just Energy Transition Partnership (JETP) senilai USD 20 miliar, atau setara Rp 311,4 triliun (kurs Rp 15.570 per dolar AS). Kemitraan yang dipimpin Amerika Serikat, Jepang, dan beberapa negara Uni Eropa ini bakal bantu mendanai Indonesia untuk mempercepat program transisi energi, dari energi fosil semisal batu bara ke energi baru terbarukan (EBT). JETP mencakup program untuk mengurangi emisi di sektor listrik, strategi yang didasarkan pada perluasan energi terbarukan, dan pengurangan bertahap penggunaan batu bara, yang jadi energi utama Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU). Transisi ini tidak hanya akan memberikan peningkatan aksi iklim, tapi juga akan membantu mendukung pertumbuhan ekonomi, pekerjaan baru yang membutuhkan keterampilan, pengurangan polusi, dan masa depan yang tangguh dan sejahtera bagi masyarakat Indonesia.

Kesepakatan tersebut berfokus pada pencapaian transisi energi, dengan mempertimbangkan semua pekerja, komunitas, dan kelompok masyarakat yang terkena dampak langsung atau tidak langsung oleh transisi energi dari batu bara. Pembentukan JETP ini menyerupai model pada inisiatif sama senilai USD 8,5 miliar untuk bantu Afrika Selatan melakukan dekarbonisasi sektor kelistrikannya, pada COP26 di Glasgow, Skotlandia tahun lalu.

Indonesia jadi negara kedua yang meluncurkan JETP. Di antara sepuluh penghasil emisi gas rumah kaca terbesar di dunia, Indonesia tengah berupaya mempercepat transisinya ke energi bersih melalui penguatan komitmen JETP.Salah satu aksi nyatanya, dengan menghentikan secara bertahap operasionalisasi PLTU batu bara.Untuk mendukung komitmen dan tindakan tersebut, Indonesia akan memobilisasi dana JETP dalam bentuk program hibah atau pinjaman lunak senilai USD 20 miliar selama 3-5 tahun ke depan.Program ini dicetuskan untuk mendukung target Indonesia mencapai nol emisi karbon, atau net zero Emission (NZE) satu tahun lebih cepat pada 2050.

Presiden Amerika Serikat Joe Biden pada KTT G20 di Bali, mengumumkan AS bersama pihak lain berupaya dapat memobilisasi dana hingga USD 20 miliar atau sekitar Rp 310 triliun (kurs 15.548 per dolar AS) untuk membantu berbagai proyek transisi energi di Indonesia. Joe Biden berharap kucuran dana itu, yang merupakan hasil kerja sama Amerika Serikat, Jepang, institusi keuangan dunia, dan pihak swasta, dapat membantu Indonesia mengurangi emisi karbonnya secara signifikan serta memperluas jaringan pembangkit listrik dari energi baru dan terbarukan (EBT). Dan diharapkan dana sebesar USD 20 miliar dapat dimobilisasi untuk mendukung upaya Indonesia mengurangi emisi, mengembangkan jaringan energi baru dan terbarukan, dan membantu para pekerja yang terdampak kebijakan penutupan pembangkit listrik berbasis batu bara (PLTU)

Biden menilai dukungan itu dapat mempercepat aksi transisi energi di Indonesia, yang dilakukan salah satunya melalui pensiun dini pembangkit listrik tenaga uap berbasis batu bara (early retirement coal power plant).Kerja sama bantuan dana USD 20 miliar itu akhirnya diumumkan secara langsung oleh Joe Biden setelah AS, Jepang, beberapa mitra dari lembaga pendanaan internasional dan sektor swasta melalui berbagai pertemuan dan perundingan selama lebih dari 1 tahun.Dari kerja sama itu, Indonesia diminta untuk mengurangi emisi karbon dari sektor energi sampai 290 megaton sampai 2030. Bagi Indonesia, kucuran dana itu dapat membantu target net zero emission yang diharapkan terwujud pada 2060.

III. Sektor Geologi, Mineral, Batubara dan Umum

Menurunkan Emisi di Sektor Batubara. Badan Energi Internasional atau International Energy Agency (IEA) meluncurkan laporan terbarunya bertajuk “Coal in Net Zero Transitions: Strategies for Rapid, Secure and People-Centred Change”. Laporan ini memberikan analisis komprehensif tentang apa yang diperlukan untuk menurunkan emisi di sektor batubara secara global secara cepat demi memenuhi target sasaran iklim internasional.

Sembari menurunkan emisi, tentu juga harus mendukung keamanan energi dan pertumbuhan ekonomi, dan mengatasi konsekuensi sosial dan ketenagakerjaan dari perubahan yang terjadi. IEA Executive Director, menyatakan lebih dari 95% konsumsi batubara global terjadi di negara-negara yang telah berjanji untuk menurunkan emisinya. Bahkan permintaan batubara global telah stabil mendekati rekor tertinggi selama dekade terakhir. Jika tidak ada usaha lanjutan yang dilakukan, emisi dari aset batu bara yang ada saat ini dengan sendirinya akan membuat dunia melampaui batas 1,5°C.

Batubara adalah sumber emisi CO2 terbesar dari energi yang ada dan merupakan satu-satunya sumber pembangkit listrik terbesar di seluruh dunia. IEA menyoroti emisi yang ditimbulkan pembangkit batubara terhadap iklim. Ada tantangan besar untuk menggantinya dengan cepat sambil memastikan keamanan energi. Melalui laporan terbaru IEA, pihaknya menetapkan opsi yang memungkinkan bagi pemerintah untuk mengatasi tantangan kritis ini secara terjangkau dan adil.

Laporan tersebut memperjelas bahwa tidak ada satu pendekatan tunggal yang bisa menurunkan emisi dari sektor batu bara. Indeks Eksposur Transisi Batubara IEA yang baru menyoroti sejumlah negara yang memiliki ketergantungan yang tinggi terhadap batubara akan menghadapi tantangan besar dalam melakukan transisi energi. IEA menyebut negara seperti Indonesia, Mongolia, Cina, Vietnam, India, dan Afrika Selatan harus melakukan berbagai pendekatan yang disesuaikan dengan keadaan nasionalnya.

Saat ini, ada sekitar 9.000 pembangkit listrik tenaga batu bara di seluruh dunia, yang mewakili kapasitas 2.185 gigawatt. Profil usia sangat bervariasi menurut wilayah, dari rata-rata lebih dari 40 tahun di Amerika Serikat hingga kurang dari 15 tahun di negara berkembang di Asia. Fasilitas industri yang menggunakan batu bara juga berumur panjang, dengan keputusan investasi yang akan dibuat dekade ini, yang sebagian besar, akan membentuk prospek penggunaan batu bara di industri berat selama beberapa dekade mendatang.

Salah satu kunci untuk menurunkan pemanfaatan batubara ialah dengan meningkatkan sumber pembangkit listrik bersih sebesar-besarnya disertai efisiensi energi di seluruh sistem. Selain itu, strategi untuk mengurangi emisi batu bara adalah menghentikan penambahan aset baru berbahan bakar batu bara ke dalam sistem tenaga listrik. IEA melihat persetujuan proyek baru telah melambat secara dramatis selama dekade terakhir, tetapi ada risiko bahwa krisis energi saat ini menumbuhkan kesiapan baru untuk menyetujui pembangkit listrik tenaga batu bara. Apalagi dalam temuan laporan IEA bahwa sekitar setengah dari 100 lembaga keuangan telah mendukung batu bara sejak 2010 belum membuat komitmen apa pun untuk membatasi pembiayaan tersebut dan 20% lainnya hanya membuat janji yang relatif lemah.

Pemerintah dapat memberikan insentif bagi pemilik aset untuk beradaptasi dengan transisi. Ekonomi yang menguntungkan untuk pembangkit listrik bersih, dengan sendirinya, tidak akan cukup untuk mengamankan transisi cepat dari batu bara ke pembangkit listrik. Pembangkit batu bara seringkali terlindung dari persaingan pasar, dalam beberapa kasus karena dimiliki oleh utilitas lama, dalam kasus lain karena pemilik swasta dilindungi oleh perjanjian pembelian listrik yang tidak fleksibel.

Analisis IEA menunjukkan bahwa di luar China, di mana pembiayaan berbiaya rendah menjadi norma, biaya modal rata-rata tertimbang pemilik dan operator pembangkit batu bara adalah sekitar 7%. Refinancing untuk menurunkan ini sebesar 3% akan mempercepat titik balik modal dan membuka jalan bagi sepertiga armada batubara global untuk pensiun dalam waktu sepuluh tahun. Kolaborasi internasional, dukungan keuangan publik, dan pendekatan yang dirancang dengan baik yang menggabungkan kebutuhan akan transisi yang berpusat pada manusia akan sangat penting untuk beralih dari batu bara yang tidak mereda.

Transisi energi akan menciptakan jutaan pekerjaan energi bersih, meskipun tidak harus di tempat yang sama dengan pekerjaan batu bara yang hilang, dan keterampilan yang dibutuhkan dalam banyak kasus bisa berbeda. Meskipun tidak mungkin menyerap semua lapangan kerja yang hilang di sektor batu bara, pertambangan mineral dapat memberikan peluang industri baru dan sumber pendapatan bagi perusahaan dan masyarakat yang selama ini bergantung pada batu bara.