Reviu Informasi Strategis Energi dan Mineral Harian, 28 November 2022

I. Sektor Minyak dan Gas Bumi

Outlook Minyak dan Gas Global. Industri hulu migas menghadapi tantangan besar seiring dengan transformasi global menuju transisi energi bersih.  Di sisi lain, sejumlah lembaga pendanaan dunia mulai berhenti untuk membiayai proyek eksplorasi dan ekplooitasi migas baru dan memilih untuk mendanai proyek energi terbarukan.  Hal ini diharapkan dapat mendorong perusahaan-perusahaan migas untuk melakukan diversifikasi operasi  untuk bidang non migas.

Ditengah semakin terbatasnya pembiayaan eksplorasi dan eksploitasi migas, permintaan migas diperkirakan masih tetap akan tumbuh terutama di negara bekembang di mana pertumbuhan ekonomi, industrialisasi dan kendaraan akan naik signifikan.  OPEC dalam publikasinya yang berjudul World Oil Outlook 2022 memperkirakan permintaan minyak global akan meningkat 13 juta barel per hari  menjadi 110 juta barel per hari pada 2045. Meskipun demikian porsi minyak dalam bauran energi primer global turun dari 31 persen menjadi kurang dari 29 persen.  Sementara permintaan gas diperkirakan meningkat dari 66 mbopd pada tahun 2021 menjadi 85 mbopd pada 2045. Sedangkan porsi gas dalam bauran energi akan meningkat dari 23 persen menjadi 24 persen. Gas alam akan menjadi bahan bakar fosil dengan pertumbuhan tercepat. Sebagian didorong oleh tingkat urbanisasi yang lebih tinggi, permintaan industri dan penggantian batubara pada pembangkit listrik dalam jangka panjang. Gas akan menjadi sumber energi yang menjembatani transisi dari bahan bakar fosil ke energi terbarukan. Indonesia telah menyiapkan beberapa program untuk meningkatkan penggunaan gas meliputi pembangunan infrastruktur, transmisi, dan distribusi gas yang terintegrasi, konversi bahan bakar solar menjadi gas di pembangkit listrik, serta pembangunan jaringan gas pipa gas untuk rumah tangga dan usaha kecil.

Dari perpektif regional, permintaan minyak negara OECD turun setelah 2024 menjadi 34 juta barel per hari. Sementara permintaan minyak non OECD masih  akan meningkat dipengaruhi oleh Tiongkok pada awal awal tahun periode perkiraan, selanjutnya India akan mengambil peran utama menggantikan Tiongkok sebagai negara pengguna minyak terbesar dunia.  

Dari sudut pandang per sektor,  sektor penerbangan mengalami kenaikan permintaan bahan bakar  yang relative rendah. Hingga 2045 permintaan bahan bakar di sektor penerbangan bertambah 4,1 mbopd dari 2021. Hal ini disebabkan masa pemulihan yang cenderung lembat setelah pandemic covid 19. Seiring dengan bertambahnya jumlah kendaraan listrik, permintan minyak sektor transportasi diperkirakan akan tetap pada kisaran di bawah 47 mbopd, dengan pertumbuhan keseluruhan pada 2045 mencapai 3,8 mbopd. Dari sisi investasi, OPEC memperkirakan kebutuhan investasi baik di   sisi hulu,  midstream, dan hilir  migas mencapai  lebih dari US$12 triliun,

Indonesia perlu melihat kondisi ini sebagai peluang untuk terus menunjukan potensi bisnis yang dimiliki sektor sumber daya alam Indonesia mengingat Indonesia masih memiliki 68 potensi cekungan yang belum dieksplorasi dan cadangan terbukti minyak sebesar 2,4 miliar bbl, dan cadangan gas terbukti sebesar 43 TCF.  Berbagai terobosan kebijakan sudah dilakukan melalui fleksibilitas kontrak, perbaikan term&conditioan, perbaikan ter & condition pada bid round, insentif fiskal/non fiskal, pengajuan izin secara online dan penyesuaian regulasi untuk sumber non konvensional.

II. Sektor EBTKE Dan Ketenagalistrikan

Kementerian ESDM Targetkan Peningkatan Konsumsi Listrik, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menargetkan peningkatan konsumsi listrik mencapai 1.268 kWh/kapita untuk tahun ini, hingga September 2022 angka konsumsi listrik masih sebesar 1.169 kWh/kapita. Rata-rata konsumsi listrik di ASEAN sendiri sebesar 3.672 kWh per kapita di mana hal tersebut menunjukkan bahwa tingkat konsumsi listrik di Indonesia masih cukup tertinggal jika dibandingkan dengan negara-negara tetangga.

Dalam Rencana Strategis Kementerian ESDM, hingga tahun 2024 diharapkan angka konsumsi listrik per kapita Indonesia dapat mencapai 1.408 kWh/kapita.Untuk meningkatkan konsumsi listrik KESDM tengah menyiapkan program untuk menggenjot konsumsi listrik masyarakat. Peningkatan konsumsi itu dilakukan dengan mengubah kebiasaan sehari-hari masyarakat. Dari pengalihan kompor gas ke kompor listrik hingga penggunaan kendaraan listrik. Dengan adanya penambahan akses listrik kepada masyarakat dan penggunaan peralatan elektronik untuk kegiatan masyarakat, diharapkan terjadi peningkatan angka konsumsi listrik per kapita di Indonesia. Selain dengan mengubah kebiasaan sehari-hari masyarakat pemerintah juga mendorong melalui percepatan perizinan sektor ketenaga listrikan.

PLN juga mendukung program pemerintah dalam meningkatkan konsumsi listrik melalui program kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (KBLBB). Pemerintah juga menargetkan angka produksi baterai kendaraan listrik dapat mencapai 600 ribu unit untuk sepeda motor pada 2030. Sementara kompor listrik melalui program 1 juta kompor listrik yang diinisiasi PLN.  Selain itu juga, PLN hadir dalam pengembangan ekonomi kerakyatan berbasis agrikultura melalui kemudahaan suplai listrik untuk fasilitas pertanian, perikanan, dan peternakan. Sampai dengan Oktober 2022, jumlah agriculture sebanyak 191.783 pelanggan dengan total daya terpasang sebesar 3.108, 6 MVA dan konsumsi 4,26 TWh.

III. Sektor Geologi, Mineral , Batubara dan Umum

WTO Terkait Larangan Ekspor Bijih Nikel. Reformasi ekonomi Indonesia mengalami hambatan ketika Badan Penyelesaian Sengketa (DSB) Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) pada Oktober 2022 lalu memenangkan gugatan Uni Eropa atas Indonesia terkait kebijakan larangan ekspor bijih nikel. Kekalahan di WTO sempat dikhawatirkan menjadi batu sandungan untuk mempercepat hilirisasi dan industrialisasi di Tanah Air. Namun pemerintah sudah mengambil sikap. Presiden RI Joko Widodo tetap optimis bahwa hilirisasi komoditas tambang harus terus berjalan.

Presiden memahami larangan ekspor bahan mentah tambang dari Indonesia akan merugikan banyak negara lain yang selama ini terlena dengan kebijakan longgar atas sumber daya alam Indonesia. Dalam hal nikel, Uni Eropa (UE) merasa tidak nyaman dengan larangan ekspor mineral logam itu karena dapat mengganggu pertumbuhan industri baja antikarat (stainless steel) di negara-negara anggota blok tersebut.

Nikel kerap disebut sebagai the mother of industry karena pengolahan jenis logam ini menghasilkan produk turunan ke banyak sektor yang dibutuhkan manusia seperti sendok, baterai, telepon genggam, hingga kendaraan. Nikel juga diprediksi akan menjadi primadona seiring dengan meningkatnya kebutuhan bahan baku mineral logam itu untuk produksi baterai dan kendaraan listrik yang digadang-gadang sebagai salah satu industri masa depan. Indonesia menguasai lebih dari 20 persen total ekspor nikel dunia. Indonesia juga menjadi eksportir nikel terbesar kedua untuk industri baja negara-negara Uni Eropa.

Menurut Badan Geologi Kementerian ESDM, cadangan bijih nikel yang terkira adalah sebanyak 3,74 miliar wet metric ton (wmt) dan yang terbukti sebanyak 1,49 miliar wmt sehingga total cadangan bijih nikel yang ada di Indonesia sebanyak 5,24 miliar wmt. Namun sebagai negara yang berdaulat dan berpegangan pada konstitusi UUD 1945, Indonesia mutlak melakukan hilirisasi karena sumber daya alam harus digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Tanpa hilirisasi, rakyat hanya menikmati segelintir manfaat dari kekayaan alam.

Pemerintah memahami hilirisasi sepatutnya sudah dilakukan sejak lama. Hilirisasi memiliki tujuan baik yakni untuk memberikan nilai tambah ekonomi atas kekayaan alam, menciptakan banyak lapangan kerja, dan meningkatkan pendapatan negara. Maka itu,Presiden semakin bersemangat melanjutkan hilirisasi. Proses pengolahan bahan mentah tambang akan dilanjutkan ke komoditas lain seperti bauksit, tembaga, timah, dan emas.

Upaya hilirisasi itu ditunjukkan dengan getolnya pemerintah dan swasta membangun instalasi pemurnian dan pengolahan (smelter). Saat ini Indonesia sudah memiliki 21 smelter, dan direncanakan akan bertambah tujuh smelter pada tahun ini. Sebanyak 21 smelter tersebut terdiri atas 15 smelter nikel, dua smelter bauksit, 1 smelter mineral besi, 2 smelter tembaga, dan 1 smelter mineral mangan.

Indonesia menerapkan larangan ekspor bijih nikel sejak Januari 2020 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batu Bara.

Sejak 2 tahun diberlakukan larangan ekspor nikel, menurut Presiden Jokowi, Indonesia memetik cukup banyak manfaat. Hal itu menjadi salah satu dorongan agar pemerintah menerapkan kebijakan serupa untuk komoditas tambang lain. Presiden menyebut nilai ekspor bahan mentah nikel sebelum memasuki proses hilirisasi hanya Rp15 triliun. Angka itu meningkat drastis hingga Rp360 triliun ketika bahan mentah nikel diolah terlebih dahulu untuk menjadi produk setengah jadi atau jadi. Nilai bijih nikel yang diolah menjadi feronikel akan naik hingga 10 kali lipat, sedangkan jika diolah menjadi baja antikarat (stainless stell) akan bertambah 19 kali lipat.

Selain nikel, komoditas tambang lain pun dikenal memiliki efek pengganda ekonomi ketika mengalami proses hilirisasi. Misalnya, bauksit yang diolah dan dimurnikan menjadi alumina akan bernilai delapan kali lipat. Alumina yang ditingkatkan menjadi aluminium akan bernilai hingga 30 kali lipat dibandingkan dengan saat masih berupa bijih bauksit.

Hilirisasi dimaknai Presiden Jokowi sebagai salah satu fondasi ekonomi Indonesia yang harus dibangun dan selalu diperkuat. Presiden menyatakan upaya membangun dan memperkuat fondasi ekonomi jangan berhenti hingga 2024 atau ketika masa pemerintahannya habis. Fondasi ekonomi yang salah satunya hilirisasi harus terus diperkuat agar daya saing Indonesia terus meningkat. Indonesia memiliki cita-cita agar ketika merayakan ke-100 kalinya peringatan Kemerdekaan RI pada 2045, ekonomi domestik dapat menjadi lima besar dunia. Karena itu fondasi harus terus diperkokoh. Hilirisasi harus terus diperjuangkan. Langkah pemerintah yang akan mengajukan banding atas putusan Badan Sengketa WTO sudah tepat.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengatakan pemerintah sedang menyiapkan materi banding atas putusan WTO tersebut. Simpulan putusan DSB WTO adalah kebijakan larangan ekspor dan kewajiban pengolahan dan pemurnian mineral nikel di Indonesia terbukti melanggar ketentuan WTO Pasal XI.1 GATT 1994 dan tidak dapat dijustifikasi dengan Pasal XI.2 (a) dan XX (d) GATT 1994.

Hal penting yang perlu ditindaklanjuti Menteri ESDM adalah agar Indonesia menyiapkan materi banding dengan argumentasi yang kuat agar kekalahan tak berulang, sembari mempercepat pembangunan infrastruktur untuk hilirisasi seperti halnya smelter. Di sisi lain, Indonesia juga perlu bersiap jika Uni Eropa menyiapkan langkah retaliasi (pembalasan) melalui cara lain yang dapat mengancam perekonomian Indonesia.

Perlu diingat bahwa sebagai penganut sistem ekonomi terbuka, Indonesia memiliki kepentingan terhadap pasar dan interkoneksi ekonomi global. Kepentingan kerja sama multilateral perlu dipertahankan tanpa mengabaikan kepentingan dalam negeri.