Reviu Informasi Strategis Energi dan Mineral Harian, 29 November 2022

I. Sektor Minyak dan Gas Bumi

Pemerintah Indonesia Mengumpulkan Dana Miliaran Dollar Untuk Menyokong Transisi Energi Yang Sebagian Besar Akan Berupa Pinjaman. Tambahan pinjaman untuk transisi energi ini perlu dimitigasi serius agar terhindar dari jebakan utang di masa mendatang.Indonesia tantangan besar untuk mempensiunkan PLTU sekaligus mendorong adopsi energi terbarukan setelah menyepakati pendanaan Just Energi Transition Partnership senilai US$ 20 miliar.

Amerika Serikat dan Jepang akan memimpin penggalangan dana hingga US$ 10 miliar dari negara-negara kaya. Adapun sisanya akan dipenuhi oleh sektor privat yang tergabung dalam Glasgow Financial Alliance for Net Zero (GFANZ). Beberapa lembaga keuangan yang terlibat antara lain Bank of America, Citi, Deutsche Bank, HSBC, Macquarie, MUFG, dan Standard Chartered.

Isu pendanaan  miliaran dolar untuk transisi energi sebetulnya sudah terdengar beberapa bulan sebelumnya. Ini merupakan kelanjutan program Just Energy Transition Partnership (JETP) yang diinisiasi negara-negara kaya pada COP26 di Glasgow tahun lalu. Afrika Selatan menjadi penerima awal program ini dengan nilai  mencapai US$ 8,5 miliar. Dalam konteks Afrika Selatan, sekitar 97% dana JETP berupa pinjaman dan hanya 3% yang berbentuk hibah. Adapun untuk Indonesia, hingga saat ini belum ada gambaran jelas bagaimana skema pendanaan ini akan dilakukan. Kemungkinan besar, mekanismenya tidak akan berbeda jauh dari Afrika Selatan yang mengandalkan pembiayaan campuran (blended financing). 

Direktur Global Climate Strategy untuk The Sunrise Project, menyebut kesepakatan US$ 20 miliar ini menjadi sinyal politik kuat dari Indonesia terutama kepada negara-negara yang selama ini mengandalkan PLTU. Selain Afrika Selatan dan Indonesia, beberapa negara lain seperti India, Vietnam, dan Senegal juga jadi target kemitraan JETP.

Direktur Institute for Essential Services Reform (IESR) menyampaikan bahwa Indonesia harus waspada, detail dalam negosiasi kesepakatan US$ 20 miliar memang sangat penting diperhatikan. Selama beberapa bulan ke depan, Pemerintah akan menyusun rencana investasi yang mencakup soal komposisi pendanaan serta apa yang akan dilakukan pemerintah dengan uang tersebut.

Hal krusial lainnya yang sangat diperhatikan adalah suku bunga pinjaman. Belajar dari kasus Afrika Selatan, di mana pinjaman mencakup 97% dari total pendanaan, detail ini patut menjadi perhatian. Indonesia berharap bisa mendapatkan dana murah dengan bunga sekitar 3%-4% dan jangka waktu pinjaman yang panjang.

Skema blended financing dalam kesepakatan ini bisa menjadi tantangan tersendiri. Apalagi sebanyak US$ 10 miliar pendanaan ini akan datang dari bank-bank komersial yang berpotensi menawarkan bunga lebih tinggi.

II.Sektor EBTKE Dan Ketenagalistrikan

Kementerian ESDM Susun Regulasi Pensiun Dini PLTU, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sedang menyusun regulasi untuk mendukung rencana pensiun dini Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU). Menteri ESDM Arifin Tasrif mengungkapkan, penyusunan regulasi berupa Peraturan Menteri ini dalam tahapan inventarisasi. Beleid ini merupakan turunan dari Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 112 Tahun 2022 tentang Percepatan Pengembangan Energi Terbarukan untuk Penyediaan Listrik. Nantinya beleid tersebut juga akan memuat daftar PLTU yang akan dipensiunkan. Kendati demikian, daftar nama PLTU tersebut bersifat rekomendasi.

Sampai saat ini sudah ada lebih dari 30 PLTU yang sudah dilihat dan di-review untuk dipensiunkan namun, bagian yang sulit dalam pelaksanaan pensiun dini PLTU adalah mengenai siapa yang akan membiayai, bukan dari sisi pendataan PLTU mana yang akan dipensiunkan. Kesulitan tersebut lantaran percepatan masa operasional PLTU itu harus ada instansi atau seseorang pihak yang dapat membiayainya. 

Selain itu, dibutuhkan peran instansi maupun pihak yang bisa memberikan kompensasi untuk percepatan pensiun dini PLTU. Salah satu upaya yang dilakukan yakni melalui skema pendanaan Just Energy Transition Partnership (JETP).Skema pendanaan transisi energi melalui JETP memiliki target investasi US$ 20 miliar. Sebagian dana difokuskan untuk program pensiun dini PLTU.

III.Sektor Geologi, Mineral, Batubara dan Umum

Ekpsor Timah Distop, Ekonomi Akan Berdampak. Asosiasi Industri Timah Indonesia (AITI) menyebutkan Indonesia akan kehilangan sumber pendapatan negara yang besar bila pelarangan ekspor timah benar-benar diberlakukan. Ketua AITI menyebutkan jika pelarangan ekspor timah diberlakukan, maka RI akan kehilangan pendapatan negara sebesar Rp 1,17 triliun. Terlebih, penjualan timah itu dibanderol dalam mata uang dolar Amerika Serikat (AS) dan mayoritas diekspor, sehingga bisa menambah cadangan devisa negara. Bila ekspor timah ini dilarang, maka tak ayal Indonesia akan kehilangan pundi-pundi dolar.

Selain akan kehilangan pendapatan negara yang jumlahnya tidak sedikit, Hal lainnya jika pelarangan ekspor timah diberlakukan, maka yang pertama kali akan merasakan dampaknya adalah masyarakat Kepulauan Bangka Belitung. Aktivitas tambang di Kepulauan Bangka Belitung sudah beroperasi mulai abad 17, jika larangan ekspor timah diberlakukan, maka perekonomian Babel akan kolaps dan hal ini menjadi keresahan masyarakat Babel.

Untuk diketahui, Kementerian ESDM mencatat, pelarangan ekspor timah itu mengarah ke jenis timah batangan atau Tin Ingot 99,99% atau Sn 99,99. Jika larangan ekspor timah dilakukan, Indonesia bisa mendapatkan keuntungan 6 kali lipat. Contohnya: Harga 1 ton konsentrat 78% timah di 2021 itu mencapai US$ 12.000 per ton. Jika sudah berubah menjadi 1 ton timah kasar, maka harganya naik menjadi US$ 22.000. Kemudian, bila timah menjadi Tin Soldier dalam 1 ton harganya bisa mencapai US$ 124.000 per ton. Setiap 1 ton Sn-nya di dalam 1 ton Soldier itu menjadi US$ 130.000. Artinya, ada peningkatan hampir 6 kali daripada konsentrat timah di awal. Ini sangat berpengaruh bagi perekonomian Indonesia.

Jika berbicara harga timah, saat ini memang timah diperdagangkan di level US$ 18.000, setelah pasca kekhawatiran tekanan ekonomi dari negara-negara di dunia utamanya China dan AS hingga isu resesi semakin yang kian mencuat. Selain itu, Indonesia sebagai pemilik kekayaan timah terbesar ke-2 di dunia nampaknya memberikan keuntungan besar melalui Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Menurut data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), PNBP Indonesia dari timah pada tahun 2021 mencapai Rp 1,1 triliun. Pada tahun 2020 PNBP dari komoditas timah mencapai Rp 520 miliar. Setelah itu meningkat pada tahun 2021 menjadi Rp 1,1 triliun. Kemudian sampai triwulan II tahun 2022 ini PNBP melalui timah sudah mencapai Rp 707 miliar.