Reviu Informasi Strategis Energi dan Mineral Harian, 5 Desember 2022

I. Sektor Minyak dan Gas Bumi

Krisis Energi Yang Berlangsung Mendorong Perubahan Pasar Energi Secara Global.  Berkurangnya investasi untuk energi konvensional, pemulihan ekonomi paska pandemik,  invasi Rusia di Ukraina, gangguan pasokan gas di Eropa, serta krisis iklim di beberapa belahan dunia menciptakan kondisi yang urgen dan saling terkait bagi para pembuat kebijakan. Akibatnya para pembuat kebijakan di dunia cenderung tergesa gesa mengeluarkan tindakan yang dapat mengubah kekuatan pasar baik secara jangka panjang  dan jangka pendek.

Kebijakan baru yang dilakukan adalah melakukan diliberalisasi pasar seperti di Eropa, Kanada, dan Australia dengan cara membatasi biaya bahan bakar atau tarif listrik pengguna akhir. Melalui kebijakan ini, tarif listrik yang diliberalisasi biasanya mencerminkan biaya marjinal, sementara di pasar tertutup tarif dikaitkan dengan biaya pembangkitan rata rata atau disubsidi. Negara-negara berkembang juga melewati langkah-langkah keterjangkauan: Kolombia, Thailand, dan Indonesia baru-baru ini mengurangi atau memperlambat beberapa kenaikan tarif listrik yang didorong oleh inflasi, dan China daratan telah lama mengendalikan biaya bahan bakar untuk pembangkit listrik.

Sementara itu, kebijakan untuk mengatasi krisis pasokan energi terkonsentrasi di pasar yang miskin bahan bakar atau berkembang pesat. Eropa adalah contoh utama dari yang pertama, dengan inisiatif kebijakan REPowerEU yang masif untuk LNG dan energi bersih, atau penghentian batubara yang tertunda, tetapi begitu juga Jepang dan Korea Selatan, yang meninjau kembali program energi nuklir mereka. Di pasar dengan permintaan yang melonjak, di mana sering kali biaya merupakan hal yang penting, penjatahan daya (mis., China daratan, India, Bangladesh), penundaan pensiun termal (mis., India), atau beralih ke bahan bakar termal yang lebih murah meskipun lebih kotor (mis., Pakistan) adalah hal biasa.

Di banyak negara, harga yang dihasilkan di pasar yang kompetitif terbukti tidak dapat dikelola secara sosial dan politik. Akibatnya, pemerintah ikut campur dalam memfungsikan pasar liberal untuk “menambal” sementara atau menerapkan lebih banyak perubahan struktural. Contohnya pasar di Eropa yang mengalami reformasi sebagai tanggapan atas kenaikan harga energi. Australia mengeluarkan langkah-langkah untuk memastikan keamanan bahan bakar, Singapura melindungi bisnis melalui kontrak harga tetap jangka pendek, dan Jepang mempertimbangkan penyesuaian skema untuk kontrak pasokan listrik. Amerika Serikat, di sisi lain, yang sebagian besar cukup energi, hanya mengalami sedikit peningkatan biaya energi dan belum melihat reaksi kebijakan jangka pendek yang sama di sektor listriknya.

Keadaan darurat energi saat ini melatarbelakangi ambisi dunia untuk mendekarbonisasi dalam 25-30 tahun mendatang. Kebijakan yang diputuskan hari ini sering bersifat oportunistik (misalnya, China daratan dan India mendapatkan gas murah dari Rusia), atau penggunan energi bersih di Eropa, yang di tahun-tahun mendatang mungkin memerlukan lebih banyak restrukturisasi pasar energi dunia. Desain pasar akan berkembang saat geopolitik mengubah cara pemerintah menyeimbangkan keamanan energi, keterjangkauan, dan transisi energi. Ini akan membawa risiko kebijakan bagi setiap negara.

II. Sektor EBTKE Dan Ketenagalistrikan

Pemerintah Target Bangun Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir di 2039, Badan Pengawas Tenaga Nuklir (Bapeten) menyebutkan pemerintah telah menargetkan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) terealisasi pada 2039 untuk mendukung target karbon netral atau net zero emission dan ketahanan energi nasional. Skema itu telah disiapkan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) pada 2022 terkait net zero emission (NZE) dan telah dibahas dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).

Secara prinsip pengaturan izin PLTN sudah ada dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Bapeten, sejauh ini telah menyiapkan regulasi infrastruktur penyelamatan nuklir mulai dari tahap evaluasi tapak atau lokasi pembangunan PLTN yang harus memenuhi syarat, di antaranya tidak boleh di daerah yang seismik atau tingkat kegempaannya tinggi. Berikutnya, apabila memasuki tahap konstruksi, Bapeten harus bisa memastikan konstruksinya sesuai desain yang disiapkan. Meski berbagai regulasi sudah siap, namun saat ini masih ada kendala yaitu mengenai investor yang akan medanai proyek PLTN.

III. Sektor Geologi, Mineral, Batubara dan Umum

KPK Dalami Laporan Terkait Tambang Ilegal di Kalimantan. Sekelompok mahasiswa yang tergabung dalam Koalisi Soliditas Pemuda Mahasiswa (KSPM) melaporkan kasus dugaan korupsi dalam penambangan batubara illegal di Kalimantan Timur kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Kasus ini bermula saat mantan anggota Satuan Intelkam Polres Samarinda Aiptu Ismail Bolong membuat video yang sempat beredar di media sosial yang mengaku melakukan pengepulan dan penjualan batubara illegal tanpa Izin Usaha Pertambangan (IUP) di wilayah hukum Kalimantan Timur dengan keuntungan sekitar Rp 5 miliar – Rp 10 miliar setiap bulannya.

Ismail mengkalim sudah berkoordinasi dengan Kabareskrim Komjen Pol. Agus Andrianto dengan memberikan uang sebanyak tiga kali. Uang tersebut disetor bulan September 2021 sebesar Rp 2 miliar, bulan Oktober 2021 sebesar Rp 2 miliar dan bulan November 2021 sebesar Rp 2 miliar. Namun setelahnya, Ismail membuat pernyataan bantahan melalui video yang tersebar di media sosial. Dalam video keduanya, Ismail memberikan klarifikasi permohonan maaf kepada Komjen Pol. Agus Andrianto atas berita yang beredar. Dia mengklarifikasi bahwa dirinya tidak pernah berkomunikasi dan tidak pernah memberikan uang kepada Agus.

Menanggapi laporan tersebut, KPK saat ini sedang mengumpulkan alat bukti baik dari PLPM (Pelayanan Laporan dan Pengaduan Masyarakat) maupun di penyelidikan. Selanjutnya mereka akan menelaah bukti yang ada baru bisa memutuskan langkah apa yang akan diambil selanjutnya.

Sebagai informasi, keberadaan tambang illegal ini selain menyebabkan kerusakan lingkungan yang bisa menyebabkan bencana, juga dapat merugikan negara. Untuk menghindari hal tersebut, maka Polda di beberapa Provinsi berupaya untuk memberantas praktik tambang illegal dengan memaksimalkan peran Satuan Tugas (Satgas) Puser Bumi dalam mengawasi perizinan dan dugaan oknum “beking” tambang ilegal. Diharapkan Satgas ini mampu mempersempit ruang gerak pengusaha yang melanggar aturan pertambangan. Polda dan Pemprov juga meminta pengusaha untuk segera melengkapi perizinan dan akan menindak tegas praktik tambang ilegal.