Reviu Informasi Strategis Energi dan Mineral Harian, 6 Desember 2022

I. Sektor Minyak dan Gas Bumi

Kembalinya Hydrogen Dalam Transisi Energi. Setelah beberapa dekade sempat kurang berkembang, pembahasan transisi energi mendorong hydrogen kembali dilirik untuk dikembangkan dalam mencapai target net zero emission dan menigkatkan keamanan energi. Tidak seperti bahan bakar fosil hydrogen menjadi sumber energi alternatif yang layak dengan potensi untuk mendekarbonisasi industri.

Di Amerika Serikat, Undang Undang Pengurangan Inflasi menawarkan kredit pajak murah untuk pengembangan hydrogen bersih baik yang berasal dari elektrolisis yang menggunakan listrik dari sumber energi terbarukan maupun hydrogen yang dihasilkan dari reformasi metana uap.  Aturan tersebut mendorong perusahaan pengelekrolisis untuk memperluas jejak produksi  hydrogen dan mendorong negara tersebut untuk menjadi pengekspor hydrogen dan ammonia rendah karbon.  Amerika Serikat juga mempertimbangkan untuk memberikan subsidi sehingga memungkinkan terjadi penurunan biaya hydrogen   hingga di bawah US$0 per kilogram pada tahun 2030. Hal ini diperkirakan akan mempercepat penerapan hydrogen hijau di pasar baja, transportasi, dan pembangkit listrik. 

Hidrogen juga menjanjikan dalam upaya Eropa untuk mengurangi ketergantungan gas Rusia. UE bersama Kazhaktan mulai mengembangkan rantai nilai hydrogen dan baterai dari energi terbarukan. Sementara Jerman menandatangani nota kesepahaman dengan Mesir  untuk mengerjakan produksi hydrogen terbarukan sambil memperkuat perdagangan gas alam cair.  Di kawasan Timur Tengah dan Afrika Utara, telah dibangun proyek pengembangan hydrogen hijau  sebesar 100 MW di Air Sokhana.

Di Asia Pasifik, Indonesia berencana untuk memproduksi hydrogen hijau dari energi terbarukan yang kurang dimanfaatkan untuk meningkatkan target pengurangan emisi tahun 2030. Anak perusahaan PT. Pertamina meluncurkan proyek percontohan hydrogen dengan potensi untuk menghasilkan hampir 2 juta metrik ton hydrogen hijau per tahun.

Sementara Singapura meluncurkan strategi nasional untuk mengembangkan hydrogen rendah karbon sebagai sumber bahan bakar untuk sektor listrik dan industri serta mendekarbonisasi pasar maritim dan penerbangan. Hidrogen diperkirakan dapat memasok sebanyak 50 persend dari kebutuhan listriknya pada tahun 2050. Tantangan pengembangan hydrogen global adalah bagaimana mengubah hydrogen menjadi komoditas material yang dapat didistribusikan secara bebas.

II. Sektor EBTKE Dan Ketenagalistrikan

 Subsidi Motor Listrik, Demi memacu populasi kendaraan listrik di Indonesia, pemerintah berencana memberikan subsidi. Kalua tidak ada aral melintang, tahun depan, pemerintah akan memberikan subsidi untuk pembelian kendaraan listrik berbasis baterai. Tahap awal, untuk sepeda motor lebih dahulu.

Saat ini, pemerintah tengah melakukan finalisasi rencana pemberian subsidi untuk pembelian kendaraan listrik. Hanya, Kemenko menyebutkan pemerintah akan memberikan subsidi Rp 6.5 juta untuk setiap pembelian motor listrik.

Selain pembelian kendaraan listrik, pemerintah juaga menyiapkan opsi subsidi untuk konversi motor BBM menjadi motor listrik. Rencananya, pemerintah akan memberikan subsidi atas baterai listrik yang biayanya menyedot separuh dari total biaya konversi motor listrik sekitar Rp 15 juta per unit. Dalam kebijakan ini, pemerintah membidik motor yan umurnya sudah di atas 10 tahun.

Pemerintah memang berambisi memacu penggunaan kendaraan listrik di tanah air.  Tidak tanggung-tanggung pemerintah menargetkan ada 400.000 unit kendaraan listrik roda empat dan 1,76 juta unit kendaraan listrik roda dua dan tiga mengaspal di Indonesia pada 2025.

Kementerian Perindustrian mencatat, jumlah kendaraan listrik berbasis baterai yang sudah terdaftar di Indonesia hingga 8 September lalu total 25.316 unit yang terdiri dari 21.668 motor, 3,317 mobil penumpang, 274 kendaraan roda tiga, 51 bus dan 6 mobil barang.

Dan menurut Kementerian Perindustrian, saat ini terdapat puluhan perusahaan dalam negeri yang mampu memproduksi kendraan listrik. Untuk kendaraan listrik roda dua dan roda tiga, ada 35 perusahaan dengan total kapasitas produksi 1.04 juta unit pertahun dan bisa meningkat menjadi 2 juta unit per tahun di 2023.

Hanya, untuk mendorong kepemilikian kendaraan listrik, jangan lupakan infrastruktur pendukung, yakni SPKLU. Dari data PLN saat ini baru ada 346 SPKLU tersebar di 295 lokasi di Indonesia. Dan, tentunya subsidi saja belum cukup karena harga kendaaan listrik jauh lebi mahal dibandingkan yang berbasis BBM. Sekalipun pemerintah mengklaim, kendaraan listrik hemat biaya. Rencana uang muka (DP) minimum 0% dan suku bunga ringan juga perlu pemerintah realisasikan.

III. Sektor Geologi, Mineral, Batubara dan Umum

PNBP Sektor Pertambangan Mencapai Rp 150 triliun, Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022, target PNBP tahun 2022 ialah sebesar Rp. 335 triliun. Menurut data dari Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM, sampai pada bulan November 2022 sektor pertambangan sudah menyumbang PNBP sebesar Rp 150 triliun. Jika dibandingkan dengan target yang ada, KESDM sudah menyumbang 44,7% dari target PNBP nasional di tahun 2022 ini.

Dengan capaian tersebut berarti sektor pertambangan merupakan sektor penghasil devisa terbesar setelah sektor perpajakan. Namun tidak dapat dipungkiri, tingginya PNBP dari sektor pertambangan merupakan anugerah dari naik drastisnya harga komoditas sepanjang tahun 2022, jika dikemudian hari harga komoditas kembali melandai, tidak tertutup kemungkinan PNBP dari sektor pertambangan juga ikut melandai.

Untuk memitigasi hal tersebut, perlu adanya perbaikan tata kelola di segala lini dalam sektor pertambangan. Salah satunya dengan melakukan pengawasan yang terpadu untuk menghindari terjadinya penambangan ilegal. Selain itu, program digitalisasi sektor ESDM yang saat ini sedang dilakukan oleh Pusdatin ESDM diharapkan mampu membantu penertiban administrasi untuk mempersempit gerak pelaku tambang ilegal.

Adanya tambang ilegal menyebabkan negara mengalami kerugian karena tidak ada pajak dan PNBP yang dibayarkan ke negara dari aktifitas ekploitasi sumber daya alam serta rusaknya sosial, ekonomi dan lingkungan di sekitar wilayah pertambangan ilegal. Presiden RI Joko Widodo juga menaruh perhatian khusus atas maraknya pertambangan ilegal ini. Ia berharap, Kepala Daerah seperti Gubernur, Wali Kota dan Kepala Dinas juga memberikan perhatian dan tidak melakukan pembiaran atas maraknya pertambangan ilegal di wilayahnya masing – masing.