Reviu Informasi Strategis Energi dan Mineral Harian Kamis, 21 Oktober 2021

I. Sektor Minyak dan Gas Bumi

Mewaspadai kenaikan harga minyak global. Harga minyak mentah dunia yang sebelumnya meningkat mencapai rekor tertinggi sejak 7 tahun terakhir perlahan mulai berbalik arah kembali turun. Pada perdagangan rabu harga minyak mentah Brent pengiriman Desember turun 0,94% ke level US$84,28 per barel. Sedangkan minyak mentah berjankga WTI pengiriman November melemah 1,1% ke level US$81,53 per barel. 

Kenaikan harga minyak yang terjadi saat ini memberikan kontribusi positif terhadap penerimaan negara nasional. SKK Migas mencatat penerimaan negara dari industry hulu minyak dan gas bumi hingga September 2021 mencapai US$9,53 miliar, atau mencapai 131 persen terhadap target tahun ini sebesar US$7,28 miliar. Kenaikan harga minyak tersebut menjadi driver utama peningkatan penerimaan negara mengingat produksi minyak nasional saat ini masih 93,9 persen dari target APBN sebesar 705 MBOPD. Berdasarkan sensitivitas analisis terhadap APBN, setiap kenaikan harga minyak Indonesia sebesar US1 per barel akan memberikan tambahan penerimaan negara sekitar US$3,7 triliun hingga US$4,6 triliun. Namun belanja negara juga akan bertambah antara US$3,1 triliun s.d US$3,6 triliun. 

Kinerja lifting migas diperkirakan relative masih berat untuk melebihi target yang ditetapkan meskipun harga minyak dunia mengalami peningkatan. Kondisi ini terjadi karena kenaikan harga minyak tidak membuat para kontraktor migas untuk meningkatkan produksinya karena sifatnya masih fluktuatif sehingga ketiakpastiannya relative masih cukup besar. Karena itu investor relative masih berhati hati dalam meningkatkan investasinya terutama pada proyek proyek yang memakan biaya belanja modal yang besar. Kenaikan harga minyak cenderung akan berpengaruh terhadap penignkatan produksi apabila kenaikan harga tersebut bersifat jangka panjang dan stabil. Selain itu secara teknis, lapangan lapangan besar seperti Cepu mulai melewati titik puncaknya dan mengalami penurunan produksi. Hal yang sama juga terjadi pada blok Rokan yang selama setahun sebelumnya tidak melakukan pengeboran. 

Sebagai negara importir minyak, kenaikan harga yang terjadi juga dapat memberikan dampak ekonomi. Kenaikan harga minyak mentah yang terjadi berpotensi menaikan harga bahan bakar minyak terutama untuk BBM non subsidi dan mendorong gap yang lebih besar antara harga BBM umum dengan BBM khusus penugasan atau jenis BBM tertentu apabila diputuskan tidak ada kenaikan harga BBM. Jika pemerintah memilih untuk tetap menjaga subsidi sebesar Rp1000 per liter maka kebijakan tersebut akan berpengaruh terhadap kenaikan harga bbm (diesel). Hal ini nantinya akan berpengaruh terhadap peningkatan inflasi nasional. Diperkirakan setiap kenaikan harga BBM (diesel) Rp500, maka dapat meningkatkan inflasi hingga 0,02 persen. Selain itu resiko adanya kenaikan harga BBM bersubsidi (jika besaran subsidi tetap Rp1000 per liter) hal ini akan berpengaruh juga terhadap kenaikan biaya transportasi seperti biaya angkut dan biaya logistic sehingga berpeluang terhadap kenaikan harga pangan. Terhadap potensi resiko yang terjadi maka perlu dipastikan apabila terjadi kenaikan harga BBM maka pasokan dalam negeri terutama bahan makanan perlu dipastikan aman/terjaga. 

II. Sektor EBTKE dan Ketenagalistrikan 

Sulawesi Jadi Sistem Listrik EBT Terbesar di Tanah Air, PT PLN (Persero) fokus mengembangkan pemanfaatan energi terbarukan untuk pembangkit listrik di berbagai wilayah tersebar di Indonesia. Sulawesi menjadi sistem dengan porsi EBT terbesar di Tanah Air. Sulawesi memiliki berbagai potensi EBT, mulai dari sumber daya air, panas bumi, tenaga bayu, dan lainnya. Untuk memanfaatkan sumber daya air yang ada, PLN sedang mengembangkan PLTA sebagai pembangkit EBT yang dapat beroperasi 24jam secara stabil dan menopang beban puncak. 

Salah satu proyek PLTA yang tengah digarap di Sulawesi, ialah PLTA Poso Peaker yang berkapasitas total 515 megawatt (MW) dan dikelola oleh PT Poso Energy. Pengembangan ini penting mengingat kebutuhan energi untuk mendorong pertumbuhan investasi yang berdampak pada masyarakat. Apalagi, di kawasan Sulawesi Tengah telah berdiri Kawasan Ekonomi Khusus Kota Palu, dengan industri smelter yang juga turut berkembang di dalamnya. Dengan rampungnya PLTA Poso Extension Stage 2, maka bauran EBT di Sulawesi menjadi 38,9 persen.PLN sudah memiliki peta jalan yang jelas sebagai bagian program transisi energi termal menuju EBT. Prosesnya pun dilakukan bertahap. 

Selain itu, PLN juga tengah mengembangkan program co-firing yang merupakan substitusi sebagian batubara dengan biomasa di PLTU eksisting. Melalui program co-firing, akan mengurangi GRK dan meningkatkan bauran EBT. Program Co-Firing sekaligus menjadi program pemberdayaan masyarakat, karena melibatkan partisipasi masyarakat dalam penyediaan bahan baku biomasa dari potensi setempat seperti limbah perkebunan yang disuplai kepada PLN dan dapat menggantikan sebagian batu bara. Secara keseluruhan, daya mampu EBT di Sulawesi sebesar 961,173 megawatt (MW), sementara daya mampu netto 2.980,753 MW. 

Selain mendorong pengembangan pembangkit EBT, PLN juga diketahui memiliki layanan Sertifikasi EBT atau _Renewable Energy Certificate_ (REC). Sertifikat EBT ini telah dilirik investor, mengingat tren industri global yang semakin peduli terhadap isu lingkungan dan perubahan iklim sehingga membutuhkan green energy untuk operasionalnya. Saat ini, PLN mengerucutkan pada tiga program untuk mendorong bauran energi, yakni Substitusi, Konversi, dan Penambahan. Program Substitusi berasal dari sumber bahan bakar pembangkit dicampurkan dengan bahan EBT tanpa perlu berinvestasi pada mesin pembangkit yang baru. Untuk program Konversi adalah mengganti mesin-mesin pembangkit berbahan bakar fosil menjadi EBT dan untuk program penambahan ialah pembangunan pembangkit berbasis EBT. 

III. Sektor Geologi, Mineral, Batubara, dan Umum 

Produsen Batubara Diminta Prioritaskan Kebutuhan Dalam Negeri : Ketua Umum Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API), Jemmy Kartiwa Sastraatmaja meminta produsen batu bara memprioritaskan kebutuhan dalam negeri agar harga tetap terkendali. Harga batubara yang tak terkendali dapat mengancam beberapa industri tanah air. Jika tidak ditangani dengan benar, batubara akan membuat efek yang berkesinambungan. Mulai industri kolaps sampai bermunculan pengangguran. Pemerintah harus segera melakukan intervensi guna menyelamatkan sejumlah industri di tanah air yang mengonsumsi batubara dalam kegiatan operasionalnya. Hal ini seiring dengan harga batu bara yang meroket hingga mencapai harga di atas 200 dolar AS per metrik ton. Sejumlah industri yang terkena pukulan tingginya harga batu bara dan berakibat parah mengakibatkan kegiatan operasionalnya tidak bisa lagi berjalan maksimal. Bahkan, ada yang menurunkan kapasitas produksinya. Industri tersebut di antaranya semen, tekstil, kertas, pupuk hingga industri pengolahan dan pemurnian serta industri kimia lainnya. Pemerintah harus menetapkan selling price, harga maksimum batu bara untuk kebutuhan dalam negeri (DMO batu bara). Persyaratannya juga harus dicantumkan. Misalnya harus bayar tunai atau kredit dengan tenor berapa lama. Sebagai informasi, harga batu bara saat ini masih berada di atas 200 dolar AS per metric ton. Harga yang begitu tinggi dikhawatirkan akan membuat pengusaha batu bara nasional jor-joran ekspor ketimbang memenuhi kebutuhan dalam negeri. Melihat tingginya harga batu bara seperti itu, dikhawatirkan akan semakin banyak industri yang mengurangi kapasitas produksinya, bahkan ada tanda-tanda sejumlah industri akan menutup usahanya. Kalau ini terjadi ujung-ujungnya karyawan akan dirumahkan lagi. Kami berharap hal tersebut tidak terjadi. Karena itu, Jemmy meminta kepada produsen batu bara agar juga memperhatikan kebutuhan batu bara dalam negeri. Pasalnya, jika dibandingkan untuk ekspor, kebutuhan DMO batu bara terbilang kecil, hanya 25%. Jika kebutuhan tersebut terpenuhi, industri tekstil dan industri lainnya bisa beroperasi secara full atau maksimal. Intervensi pemerintah dengan selling price-nya, akan membuat pelaku industri mempunyai panduan atau patokan harga untuk DMO batubara sehingga mereka bisa berhitung untuk keperluan ongkos produksinya. Sebelumnya, Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto juga menyampaikan sinyalemen bahwa kenaikan harga batu bara justru bisa menjadi bumerang bagi industri dalam negeri. Pasalnya, ongkos yang harus dikeluarkan industri untuk sumber energinya akan menjadi lebih besar dari biasanya. Namun, di sisi lain tren kenaikan harga batu bara ini bisa menjadi berkah bagi Indonesia karena bisa meningkatkan penerimaan negara. Yang menjadi tantangan bagaimana batu bara di dalam negeri tetap kompetitif. Artinya, jika harganya terlalu tinggi industri dalam negeri akan kesulitan memperoleh energi karena terlalu mahal. Karena itu, Airlangga menekankan perlu adanya keseimbangan antar sektor agar industri tidak dirugikan dari lonjakan harga batu bara ini. Kita harus mendorong keseimbangan antar-sektor tersebut. Namun, pernyataan Menko Perekonomian tersebut masih sebatas wacana. Pasalnya, hingga saat ini, pemerintah belum mengambil langkah-langkah strategis guna meredam gejolak kepanikan industri-industri dalam negeri akibat tingginya harga batu bara.