Reviu Informasi Strategis Energi dan Mineral Harian Selasa, 26 Oktober 2021

I. Sektor Minyak dan Gas Bumi

Fenomena kelangkaan solar di beberapa wilayah. Beberapa daerah di Sumatera hingga Jawa akhir akhir ini mengalami kelangkaan Bahan Bakar Minyak bersubsidi jenis Solar. Meningkatnya aktivitas masyarakat akibat mulai dilonggarkannya PPKM diduga menjadi salah satu penyebabnya. Dari data penyaluran selama Januari sampai Juni, konsumsi harian minyak solar rata-rata 35 ribu kl/ Angka ini meningkat menjadi 44 ribu kl per hari pada September setelah PPKM dilonggarkan.

Secara akumulatif, BPH Migas mencatat serapan minyak solar bersubsidi sampai dengan Semester I 2021 sudah mencapai 7,26 juta kl atau setara dengan 45,9% dari kuota tahun ini sebesar 15,8 juta kl. Penyerapan solar bersubsidi periode ini lebih tinggi dibandingkan dengan penyerapan bensin RON 88 yang baru mencapai 2,34 juta kl atau sekitar 23,5% dari kuota premium tahun ini sebesar 10 juta kl.

Kelangkaan yang terjadi menyebabkan keluhan dari sejumlah masyarakat. Di Aceh, kelangkaan bahan bakar solar menimbulkan keluhan dari sopir angkutan umum dan nelayan. Di Jawa Tengah, sejumlah pengusaha truk mengeluhkan adanya pembatasan pembelian solar di sejumlah lokasi SPBU. Adanya pembatasan tersebut menyebabkan adanya antrian di sejumlah SPBU. Antrian yang disebabkan karena kelangkaan bahan bakar solar berimbas terhadap pengiriman distribusi logistic. Selain dialami oleh pengusaha angkutan, kelangkaan solar di Jawa Tengah juga menyebabkan sejumlah nelayan di Rembang harus menunggu hingga seminggu untuk dapat melaut karena adanya pembatasan solar. Kelangkaan solar yang terjadi juga mengancam panen petani karena tidak dapat menjalankan mesin pompa air untuk mengairi sawahnya. Antrian pembelian solar juga terlihat di sejumlah SPBU di Sulawesi Selatan, khususnya Makasar. Sementara di Medan Sumatera Utara, kelangkaan bahan bakar minyak di sejumlah SPBU disebabkan karena adanya keterbatasan stok di depot Pertamina. Keterbatasan stok ini disebabkan karena adanya keterlambatan kapal pengangkut tanker pembawa BBM dari Singapura akibat kendala cuaca. Selain itu untuk bahan bakar minyak RON 92 yang diimpor dari Singapura dan Malaysia juga mengalami antrean skala internasional.

Selain karena adanya pelonggaran PPKM, factor lain yang diduga mendorong tingginya konsumsi solar bersubsidi adalah semakin besarnya gap harga antara solar bersubsidi dengan solar yang digunakan di industry seiring dengan semakin meningkatnya harga minyak dunia. Per September 2021 harga minyak solar non subsidi Pertamina mencapai Rp9.400 per liter sementara harga minyak solar bersubsidi masih sebesar Rp5.150 per liter. Tingginya gap harga ini diduga ikut mendorong sektor industry dan pertambangan untuk juga ikut mengkonsumsi minyak solar bersubsidi. Penyebab lainnya juga diketahui akibat adanya masalah cash flow di Pertamina


II. Sektor EBTKE dan Ketenagalistrikan

ASEAN Power Grid Dorong Capaian EBT 35% di 2025. Pembangunan infrastruktur jaringan listrik di kawasan Asia Tenggara (ASEAN Power Grid) diharapkan mampu membantu meningkatkan pemanfaatan energi baru dan terbarukan (EBT) di wilayah tersebut. Kebijakan ini akan mendorong pencapaian komponen EBT dengan target peningkatan kapasitas daya terpasang EBT di ASEAN hingga 35% di tahun 2025. pemenuhan target tersebut sesuai dengan Rencana Aksi Kerja Sama ASEAN (ASEAN Plan of Action of Energy Cooperation/APAEC). Diharapkan dengan komitmen kuat dari anggota ASEAN untuk bersama-sama mengintegrasikan strategi dan inisiatif pengembangan energi bersih dan terbarukan, target ini akan lebih mudah terlaksana.

Seperti diketahui bersama, hingga saat ini sudah ada beberapa proyek interkoneksi jaringan sebagai bagian dari mekanisme ekspor-impor listrik EBT di ASEAN, seperti antara pulau Malaysia-Singapura (Plentong – Woodlands); Thailand-Pulau Malaysia (Sadao-Chupping, Khiong Ngae-Gurun), Indonesia – Malaysia (Kalimantan Barat-Sarawak), dan Thailand-Laos. Kerjasama semacam ini diproyeksi akan terus meningkat dalam waktu dekat seiring dengan komitmen dan isu transisi energi di Kawasan ASEAN.

Selain itu, peran teknologi dan informasi energi dinilai juga akan menjadi aspek penting dalam mendukung pemanfaatan energi di kawasan ASEAN. Oleh karena itu negara-negara ASEAN dapat saling terhubung melalui ASEAN Power Grid untuk menciptakan kawasan ekonomi regional yang berdaya saing tinggi. Penerapan teknologi tepat guna diperlukan tidak hanya untuk menjaga dan meningkatkan keandalan dan efisiensi pasokan, tetapi juga untuk mengintegrasikan energi terbarukan dan mengantisipasi sifat intermiten energi terbarukan, seperti matahari dan angin. Selain smart grid, ada smart meter, dan battery energy storage system (BESS). Penerapan efisiensi energi ini punya pengaruh dalam efisiensi energi pembangkit.

Adanya inovasi smart grid mampu mengurai permasalahan sebagian besar dari pembangkit listrik. Penerapan sistem energi berkelanjutan pada smart grid akan mendukung penerapan EBT yang efisien dan andal karena mampu menganalisis beban dan produksi listrik. Untuk Saat ini terdapat sembilan proyek smart grid yang menggunakan berbagai teknologi smart grid seperti two-way communication, smart communication, smart microgrid, dan Advanced Metering Infrastructure (AMI) Indonesia sendiri juga tengah mengembangkan smart grid yang disebut Nusantara Grid mulai tahun 2025. Ide tersebut didasarkan pada kenyataan bahwa Indonesia merupakan negara kepulauan dan perlu menyediakan akses energi bagi masyarakat lokal. Oleh karena itu, harapannya super-grid ini juga dapat mengatasi ketidaksesuaian antara sumber daya energi terbarukan dan lokasi daerah permintaan listrik yang tinggi.

III. Sektor Geologi, Mineral, Batubara, dan Umum

Pemerintah Perlu Tegas kepada Surveyor Nikel Tak Taat Aturan : Polemik mengenai selisih perhitungan kadar nikel terus mengemuka. Misal di Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) hanya menggunakan satu surveyor yang ditunjuk smelter, padahal pemerintah sudah menetapkan sejumlah perusahaan penyurvei yang boleh dan diizinkan untuk melakukan verifikasi atas kadar nikel tersebut. Sejumlah pengusaha menilai, ada privilege atau keistimewaan yang diberikan ke salah satu penyurvei. Bahkan, salah satu penyurvei dinilai melalukan potong kompas. Seharusnya melakukan survei datang langsung ke lokasi tambang, namun ternyata hanya video dan foto sampel nikel.

Sebagai informasi, saat ini terjadi kisruh antara pengusaha nikel dengan pemilik smelter berkenaan dengan Harga Patokan Mineral alias HPM. Hal itu terjadi lantaran adanya perbedaan hitungan kandungan nikel di pelabuhan muat dan pelabuhan bongkar. Perbedaan hitungan itu terjadi karena pihak perusahaan smelter yang berada di IMIP menunjuk satu surveyor saja. Padahal jika merujuk data di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, saat ini sudah ada empat surveyor untuk memverifikasi nikel, yakni Surveyor Indonesia, Anindya Wiraputra Konsult, Sucofindo, dan Carsurin.

Direktur Riset Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Piter Abdullah mengungkapkan, tidak boleh ada surveyor yang diistimewakan, bahkan seharusnya semua surveyor mengikuti seluruh prosedur, metodologi survei hitungan kadar nikel sesuai aturan yang ditetapkan pemerintah. Surveyor seharusnya punya standard prosedur tidak boleh asal potong kompas.

Selisih hitung kadar nikel jelas merugikan negara karena pendapatan yang lebih kecil. Hal ini seharusnya ditindaklanjuti secara serius. Harus dibuktikan selisih hitung itu dan apa penyebabnya. Kalau terjadi dikarenakan kongkalikong pengusaha tambang dengan surveyor, keduanya harus mendapatkan sanksi tegas. Kalau yang terjadi adalah kelalaian surveyor, maka surveyor harus disanksi termasuk sanksi dicabut izin operasi.

Menurut Piter, sengkarut hitungan kadar nikel ini sejatinya bisa dituntaskan jika ada sikap tegas pemerintah, terutama pada surveyor. Jika tak ada ketegasan, malah dibiarkan lama, maka negara dan pengusaha dirugikan. Pemerintah harus tegas terkait surveyor. Surveyor nakal harus disanksi agar pelaksanaan survei perhitungan kadar tidak lagi merugikan negara Akibat kesalahan hitung kadar nikel, bisa juga menguntungkan pengusaha tambang. Bahkan, patut dicurigai bagian kongkalikong pengusaha tambang dengan surveyor dalam rangka menghindari pajak.Makanya, hal ini perlu disorot, siapa yang bermain. Ini kan merugikan negara dan kredibilitas surveyor.Jangan sampai, terjadi monopoli survei dalam lingkaran smelter. Ditegaskan Piter, sengkarut hitungan kadar nikel, merupakan domain eksekutif.

Sementara DPR seharusnya mempertanyakan langsung ke pemerintah. Kalau masih memerlukan pendalaman, DPR bisa memanggil semua pihak yang terkait.Memang terlalu dini menyebut monopoli. Taruhlah ada 10 perusahaan surveyor, lalu semua smelter memilih hanya satu surveyor. Itu bukan indikasi monopoli. Yang harus dibuktikan adalah apakah satu surveyor tersebut melakukan kecurangan.

Wakil Ketua Komisi VII DPR Eddy Soeparno menyatakan pihaknya sudah membentuk panitia kerja (panja) untuk membahas mengenai penyelesain polemik perbedaan hitungan kadar nikel yang merugikan pengusaha dalam negeri. Komisi VII sudah menyelesaikan panja terkait polemik nikel tersebut. Panja tersebut sudah menghasilkan rekomendasi ke Kementerian ESDM. Maka dari itu harus segera ditinjak lanjuti oleh Kementerian ESDM.Komisi VII DPR RI juga mendesak pemerintah menata ulang industri nikel di dalam negeri. Penataan ulang tersebut berkaitan dengan silang sengkarut perbedaan hitungan kadar nikel yang akan dipasok ke pabrik pengolahan dan pemurnian (smelter).Hasil Panja Komisi VII merekomendasikan supaya ada penataan surveyor untuk bisa melaksanakan tugasnya secara konsekuen. Bahkan dalam temuan kami ada surveyor yang belum tersertifikasi.