Reviu Informasi Strategis Energi dan Mineral Harian, Kamis, 28 Oktober 2021

I. Sektor Minyak dan Gas Bumi

Respon dalam menghadapi krisis bahan bakar minyak. Dalam beberapa bulan terakhir, Inggris sempat mengalami krisis bahan bakar minyak. Hal ini sempat menimbulkan antrian panjang di sejumlah pom bensin karena kendala distribusi akibat ketersediaan supir truk yang terbatas.

Beberapa negara maju seperti UK pada dasarnya sudah memiliki panduan untuk menghadapi gangguan pasokan atau permintaan minyak. Prioritas penanganan adalah untuk mempertahankan pengiriman bahan bakar mendekati kondisi normal jika terjadi gangguan pada rantai pasokan bahan bakar dan melindungi ekonomi negara. Langkah Langkah yang akan diambil adalah meningkatkan pengiriman dan tingkat stok untuk meningkatkan.

Langkah-langkah yang dilakukan untuk menjaga pasokan bahan bakar adalah dengan menggunakan: Protokol Industri Hilir Minyak. Tujuannya untuk mengoptimalkan pasokan jika terjadi gangguan dan memungkinkan untuk dilakukannya perencanaan bersama dan tindakan yang terkoordinasi. Armada Tanker Cadangan. Pemerintah memiliki akses untuk mengakifkan armada tanker bahan bakar cadangan yang dapat digunakan dalam waktu singkat untuk memberikan kapasitas tambahan. Pengemudi Tanker Cadangan. Pemerintah dapat bekerja sama dengan industry hilir minyak termasuk perusahaan pengangkutan dan Angkatan bersenjata untuk membantu pengiriman bahan bakar ketika diambil Langkah untuk mengaktifkan armada tambahan. Pengeluaran Stok Minyak. Pemerintah dapat mengeluarkan stok minyak darurat sebagai pasokan tambahan. Ini dapat dilakukan jika terjadi gangguan yang signifikan pada pasokan global untuk menenangkan pasar. Pemerintah juga memberikan pengecualian terhadap kendaraan layanan darurat dan kritis untuk mendapatkan prioritas ke bahan bakar dari SPBU tertentu.

Perusahaan minyak dan distributor bahan bakar juga akan memprioritaskan pengiriman produk minyak bumi ke layanan penting seperti layanan darurat, utilitas dan angkutan umum. Pengiriman bahan bakar juga akan diarahkan untuk memprioritaskan kendaraan niaga yang mendukung operasional rantai pasokan utama seperti makanan dan kesehatan. Pemerintah juga memiliki skema untuk membatasi penjualan bahan bakar di SPBU ritel ke publik melalui jumlah maksimum pembelian per kunjungan untuk memastikan semua pengendara memiliki akses ke beberapa bahan bakar termasuk juga membatasi jam penjualan bahan bakar. Pemerintah juga dapat mengalokasikan secara resmi minyak mentah dan produk minyak lainnya

II. Sektor EBTKE dan Ketenagalistrikan

2030, Penambahan Pembangkit Listrik Berasal dari EBT, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyiapkan sejumlah strategi untuk mengejar net zero emission atau karbon netral pada 2060 atau lebih cepat. Salah satunya adalah menetapkan mulai 2030, penambahan kapasitas pembangkit listrik akan berasal dari energi baru terbarukan (EBT), kecuali yang sudah memiliki kontrak jual beli listrik (power purchase agreement/PPA) dengan PT PLN (Persero) dan yang dalam tahap konstruksi.

Hal ini sesuai arahan Presiden Joko Widodo untuk melakukan transformasi ke energi baru terbarukan dan akselerasi ekonomi berbasis teknologi hijau,” kata Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Arah kebijakan energi nasional ke depannya yakni transisi dari energi fosil ke energi baru terbarukan. Hal ini mengingat energi hijau ini lebih bersih, minim emisi, ramah lingkungan, dan mampu memberikan askes energi dengan volume cukup dan harga terjangkau.

Hal ini sesuai amanat Undang-Undang No 16/2016 tentang pengesahan Persetujuan Paris. Saat ini, lanjutnya, kapasitas terpasang energi baru terbarukan baru mencapai sekitar 11 gigawatt (GW) dengan rata-rata pertumbuhan 5% per tahun. Padahal potensi energi hijau ini sangat besar, yaitu lebih dari 600 GW dan baru dimanfaatkan sebesar 2%. Hal ini berarti masih terbuka lebar peluang usaha dalam pengembangan EBT.

Pihaknya juga akan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi penyimpanan energi (energy storage), termasuk hydrogen fuel cell, secara bertahap mulai 2031. Penggunaan pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN) mulai 2045. Kemudian, meningkatkan keandalan jaringan listrik dengan membangun konektifitas baik di dalam maupun antar pulau, serta membangun smart grid dan smart meter. Transformasi sektor pengguna dengan mendorong penggunaan kendaraan listrik, kompor listrik dan pembangunan jargas serta elektrifikasi di sektor industri.

Selain itu, KESDM juga berkomitmen akan terus berusaha untuk menekan laju pertumbuhan emisi sektor energi di mana diproyeksikan akan mencapai puncak pada 2040. Setelah itu, emisi diupayakan terus menurun hingga mencapai karbon netral pada 2060 atau bisa lebih cepat jika mendapat dukungan penuh dari internasional. Sesuai langkah meratifikasi Persetujuan Paris, Indonesia berkomitmen menurunkan emisi gas rumah kaca sebesar 29% dengan usaha sendiri, dan 41% dengan bantuan internasional pada 2030. Sesuai komitmen ini, sektor energi harus memangkas emisi sebesar 300-400 juta ton CO2e pada 2030. Dalam pelaksanaan strategi penurunan emisi karbon membutuhkan investasi yang cukup besar. Karenanya, kerja sama seluruh pihak, baik BUMN maupun badan usaha swasta, memegang peranan penting. Untuk itu, langkah pemangkasan emisi ini tidak bisa hanya dilakukan oleh pemerintah. Strategi tersebut membutuhkan kolaborasi berbagai pihak, seperti BUMN, Badan Usaha Swasta dengan dukungan akadem isi, asosiasi, maupun lembaga riset. Dukungan dari berbagai komunitas internasional juga dibutuhkan. Hal ini mengingat keekonomian program penurunan emisi saat ini masih marjinal, meskipun akan semakin kompetitif dari waktu ke waktu.

III. Sektor Geologi, Mineral, Batubara dan Umum

Produsen Minta Wacana Harga Batu Bara Khusus Industri Dikaji Ulang  : Pengusaha menilai harga batu bara khusus industri merupakan bentuk subsidi energi yang membebani keuangan negara, terlebih produk industri tak sepenuhnya untuk konsumsi domestic. Pengusaha batu bara meminta agar wacana pemerintah yang bakal menyiapkan formulasi harga batu bara khusus bagi kalangan industri dikaji kembali. Sebab, harga batu bara industri dinilai akan mengurangi penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dari komoditas berjuluk emas hitam ini.

Direktur Eksekutif Asosiasi Pertambangan Batu Bara Indonesia (APBI) Hendra Sinadia mengatakan sebagai mitra pemerintah, pihaknya akan mematuhi kebijakan atau peraturan yang diundangkan. Namun, untuk usulan harga jual khusus batu bara pihaknya berharap agar pemerintah dapat mengkajinya kembali. Dengan mempertimbangkan potensi berkurangnya penerimaan negara.

Berkah dari harga komoditas yang terjadi hanya sementara tersebut, tentu tidak bisa dimaksimalkan untuk penerimaan negara. Selain itu, pada dasarnya bahwa penjualan batu bara untuk kepentingan dalam negeri atau Domestic Market Obligation (DMO) merupakan subsidi untuk energi. Sehingga dia mempertanyakan urgensi pemberian subsidi kepada industri semen yang mana sifat harga semen juga dipengaruhi oleh demand dan supply.

Dalam praktiknya, industri semen dapat menggunakan batu bara dengan rentang kualitas yang sangat lebar. Bahkan untuk batu bara yang tidak diterima oleh pembangkit listrik sekalipun. Misalnya batu bara dengan kadar ash tinggi, ash fusion rendah, sulfur tinggi, cv rendah atau tinggi sekalipun. Sebagai contoh, bahkan ada industri semen yang menggunakan petcoke yang juga digunakan sebagai incinerator. Pengalaman dari para anggota kami selama ini melihat industri semen dikenal dengan karakter pembeli (buyer) yang mencari harga murah karena kemampuan menggunakan bahan bakar dengan range luas tersebut. Sehingga sudah otomatis harga jual ke industri semen lebih murah. Meski demikian, pihaknya hingga kini terus melakukan diskusi dengan pemerintah untuk mencari penyelesaian yang terbaik.

General Manager Legal & External Affairs PT Arutmin Indonesia , Ezra Sibarani senada pihaknya juga keberatan dengan wacana tersebut. Menurut dia pemberian harga khusus ke industri semen akan mengurangi potensi penerimaan negara. Dengan memberikan ‘subsidi’ ke sektor swasta yang tidak semuanya hasil produk semen tersebut dinikmati oleh kepentingan umum seperti pembangunan infrastruktur, bahkan ada juga yang diekspor ke luar negeri.

Di samping itu perusahaan batu bara juga mengalami kesulitan sejak menurunnya permintaan energi karena imbas pandemi. Namun para produsen batu bara tidak mendapatkan insentif ataupun bantuan sebagai risiko bisnis yang harus dihadapi. Direktur Pembinaan dan Pengusahaan Batu Bara Kementerian ESDM Sujatmiko sebelumnya mengatakan telah bertemu dengan Kementerian Perindustrian (Kemenperin), asosiasi semen dan asosiasi batu bara guna membahas harga batu bara khusus. Pasalnya industri semen terimbas oleh melonjaknya harga batu bara.

Untuk itu, pemerintah tengah menyiapkan formulasi harga batu bara khusus bagi kalangan industri semen. Meski demikian, Sujatmiko tak membeberkan secara rinci mengenai formulasi yang dimaksud, yang pasti aturan itu akan segera disampaikan. “Intinya kami pemerintah dan asosiasi sepakat untuk mencari formula harga batu bara untuk semen pertama bisa berikan fasilitasi semen terus operasi dengan kondisi wajar dan kedua dari penambangnya pemasok dapatkan harga jual dan kualitas dapat dipenuhi penambang.