Reviu Informasi Strategis Energi dan Mineral Harian, 26 Juli 2022

I. Sektor Minyak dan Gas Bumi

SKK Migas mengkonfirmasi potensi migas yang besar di wilayah Andaman yang meliputi Blok Andaman I, II, dan III setelah Premier Oil selaku operator Blok Andaman II baru saja menemukan cadangan migas melalui pengeboran sumur eksplorasi Timpan-1. Blok Andaman II cukup menarik karena Premier Oil baru melakukan pengeboran pada satu struktur dari 10 total struktur (estimasi cadangan 1,5 TCF/struktur) yang terdapat pada Blok Andaman II.

Untuk saat ini Blok Andaman II menjadi temuan besar apabila setelah struktur yang lainnya juga ditemukan potensi migas yang sama. Selanjutnya menuju ke tahap Plan of Development (POD), setidaknya Premier Oil perlu melakukan pengeboran dua sumur lagi di Blok Andaman II.

Wilayah Andaman berpotensi masuk dalam area giant discovery yang berpotensi menjadi temuan cadangan migas terbesar dunia. Terutama jika Repsol selaku operator Blok Andaman III kembali mengulang kesuksesan yang dilakukan oleh Premier Oil di Andaman II.

Potensi sumber daya untuk Blok Andaman III berkisar 6 Trillion Cubic Feet (TCF) yang akan terbukti apabila ditemukan cadangan migas pada pengeboran sumur Rencong.

Penemuan cadangan migas di Blok Andaman II telah mencuri perhatian investor migas kakap yang sebelumnya hengkang dari beberapa project di Indonesia seperti  Chevron di Blok IDD, Shell di Blok Masela, dan ConocoPhillips dari Blok Koridor. Para investor tersebut sedang menunggu hasil eksplorasi dari Wilayah Andaman, apabila sukses bisa merupakan salah satu world class discovery maka akan memberikan pengetahuan baru untuk para explorationist dalam mencari oil and gas di daerah sekitarnya.

II. Sektor EBTKE Dan Ketenagalistrikan

DMO Untuk CPO Dicabut, Pemerintah Indonesia berencana untuk menghapus kebijakan kewajiban pemenuhan untuk pasar domestik alias Domestic Market Obligation (DMO). Penghapusan kebijakan DMO minyak kelapa sawit dilakukan untuk mempercepat kegiatan ekspor, agar persediaan CPO dalam negeri tidak membengkak.

Seperti yang diketahui, per Juli persediaan CPO dalam negeri sudah menyentuh 7,1 juta ton. Padahal, jika mengacu pada data Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) pada 2021, Indonesia memproduksi CPO per tahun sebanyak 46,8 juta ton, maka jika dihitung rata-rata per bulannya, setidaknya ada sekitar 3,3 juta ton CPO. Jumlah persediaan CPO dalam negeri telah mencapai dua kali lipat dari total produksi CPO per bulannya. Sehingga, pemerintah Indonesia kini sedang menimbang untuk menghapus DMO.

Jika kebijakan tersebut terealisasi, tentunya akan berdampak pada peningkatan volume ekspor CPO dalam negeri. Ditambah, kini pemerintah Indonesia juga menghapus pungutan pajak ekspor CPO dan produk turunannya berdasarkan aturan yang tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 115 tahun 2022 yang dimulai pada 15 Juli hingga 31 Agustus 2022. Dampak positifnya, harga CPO Indonesia menjadi kian menarik dimata pembeli asing dibanding dengan CPO Malaysia, sehingga diharapkan permintaan akan CPO Indonesia meningkat.

Namun, dari sisi permintaan berpotensi turun. Pasalnya, China yang merupakan konsumen utama CPO dunia memberlakukan kebijakan zero Covid untuk mengendalikan penyebaran Covid-19. Tidak hanya itu, China juga mengalami kontraksi pada ekonominya, bahkan pertumbuhan ekonomi dikuartal II-2022 berada di 0,4% yang jauh dari kuartal sebelumnya di 4,8%.Sehingga, pemintaan terhadap komoditas CPO menurun.Maka dari itu, adanya supply CPO yang cukup banyak di pasar nabati dunia, tidak sebanding dengan demand. Ditambah, jika Indonesia merealisasikan kebijakan untuk menghentikan DMO, maka dampaknya akan menekan harga CPO dunia. Sehingga, di kemudian hari harga CPO bisa turun.

III. Sektor Geologi, Mineral , Batubara Dan Umum

Pertambangan Tanpa Izin (PETI). Indonesia adalah negeri yang kaya sumber daya alam. Alih-alih dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat, masih banyak tambang mineral nasional yang berakhir menguap di kantong-kantong tak resmi. Berbeda dari sektor lainnya seperti pertanian, kehutanan, manufaktur, dan jasa yang bisa diproduksi massal dan berulang, sektor ini memiliki masa kadaluwarsa. Ia tak bisa digantikan sehingga bakal habis. Itulah mengapa jika bicara tambang, baik mineral maupun energi, dengan jelas diatur dalam konstitusi. Berdasarkan ketentuan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara.

Alasan fundamental atas sikap posesif itu juga digariskan dalam konstitusi yakni “dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.” Artinya, seseorang atau perusahaan dilarang mengklaim sumber daya alam (SDA) sebagai miliknya dan mengelolanya. Negara baru memberikan hak pengelolaan kepada mereka melalui ‘Izin Usaha Pertambangan’ (IUP) dan IUP Khusus (IUPK), agar manfaat tambang bisa berujung pada penerimaan negara dan aktivitas penambangannya bisa terpantau guna menekan ekses buruk terhadap lingkungan. Namun sayang sekali, banyak marak dengan aktivitas penambangan ilegal alias Pertambangan Tanpa Izin (PETI).

PETI dimaknai sebagai kegiatan memproduksi mineral atau batubara yang dilakukan oleh seseorang atau perusahaan tanpa memiliki izin, tidak menggunakan prinsip pertambangan yang baik, serta memiliki dampak negatif bagi lingkungan hidup, ekonomi, dan sosial. Menurut data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) per kuartal III-2022, terdapat lebih dari 2.700 lokasi PETI di Indonesia, terutama di Provinsi Sumatera Selatan. Dari jumlah tersebut, PETI Mineral mencapai 2.645 titik sementara PETI batubara terdapat di 96 titik. Namun, data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), menyebutkan terdapat sekitar 8.683 titik lokasi terbuka yang diduga sebagai tambang ilegal yang luasnya 500.000 hektare (ha).

MIND ID (Mining Industry Indonesia) sebagai BUMN juga tidak kebal dari aksi serobot oleh para penambang liar. Bukan hanya oleh penambang rakyat skala perorangan, melainkan juga oleh penambang skala perusahaan. Modus yang sering terjadi adalah mereka melakukan aktivitas penambangan diam-diam dan nekad melanjutkannya bahkan setelah terdeteksi. Beberapa di antaranya bahkan dilakukan oleh perusahaan besar, dengan modus tumpang-tindih lahan tambang.

Sejauh ini, menurut penelusuran MIND ID ada 7.000 lebih titik penambangan dan pendulangan ilegal yang merugikan operasi empat anak usahanya yakni PT Aneka Tambang Tbk (Antam), PT Bukit Asam Tbk (Bukit Asam), PT Timah Tbk (Timah), dan PT Freeport Indonesia. Oleh karenanya, Direktur Utama MIND ID meminta pembentukan satgas pengamanan aset nasional mineral dan batu bara (Satgas Pengamanan Minerba) untuk mengatasi persoalan itu, khususnya dari komoditas timah dan nikel.

Negara memang mengalami kerugian dalam bentuk penerimaan negara yang hilang untuk pertambangan emas dengan jumlah mencapai Rp 38 triliun per tahunnya. Dari tambang ilegal timah saja, nilai kerugian negara mencapai Rp 2,5 triliun per tahun. Sebagai informasi, subsektor minerba pada 2020 menyumbang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp 34,6 triliun atau 110,15% dari target PNBP periode tersebut yang sebesar Rp 31,41 triliun. Ini belum termasuk potensi pajak yang hilang begitu saja.

Selain menghilangkan pemasukan negara, PETI juga memiliki dampak ikutan yang buruk, di antaranya menghambat pembangunan daerah, memicu konflik sosial, menimbulkan kondisi rawan keamanan, kerusakan fasilitas umum, penyakit masyarakat, dan gangguan kesehatan. Dari sisi lingkungan, PETI merusak hutan apabila berada di dalam kawasan hutan, dapat menimbulkan bencana lingkungan, mengganggu produktivitas lahan pertanian dan perkebunan, serta menimbulkan kekeruhan air sungai dan pencemaran air. PETI juga mengabaikan keselamatan dan kesehatan kerja (K3), dengan tidak adanya alat pengamanan diri (APD), ventilasi udara pada tambang bawah tanah, dan penyanggaan pada tambang bawah tanah. Selain itu, PETI juga mengabaikan kewajiban terhadap Negara dan masyarakat sekitar. Mereka tidak tunduk kepada kewajiban sebagaimana pemegang IUP dan IUPK untuk menyusun program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat.

Dari sisi regulasi, PETI melanggar Undang-Undang (UU) Nomor 3/2021 tentang Perubahan atas UU Nomor 4/2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Pelakunya bisa dipidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak Rp100 miliar. Sejauh ini, upaya yang dilakukan pemerintah untuk mengatasi persoaalan PETI baru sebatas inventarisasi lokasi, penataan wilayah tambang dukungan regulasi pertambangan rakyat, pendataan dan pemantauan, dan minim penegakan hukum sehingga terkesan membiarkan. Akibatnya, tambang ilegal terus merajalela. Mungkin perlu ditindaklanjuti pemerintah, dengan membentuk Satgas Pengamanan Minerba, agar aksi penegakan hukum kian dominan dan menimbulkan efek jera.