Reviu Informasi Strategis Energi dan Mineral Harian, 30 Agustus 2022

I.Sektor Minyak dan Gas Bumi

Penerapan Pajak Karbon Setelah Pengalihan Subsidi BBM. Harga minyak dunia menunjukan kenaikan pada perdagangan, Senin (29/8) disebabkan rencana OPEC yang akan memangkas produksi minyak dunia. Adanya konflik di Libya menjadi salah satu alasan OPEC untuk mengurangi pasokan. Ditambah lagi harga gas alam yang lebih tinggi di Eropa memicu pembangkit listrik dan pengguna industri untuk beralih ke dari gas alam ke bahan bakar minyak sehingga berdampak terhadap peningkatan harga minyak mentah. Minyak mentah berjangka WTI AS melonjak 1,2 persen menjadi 94,15 US$ per barel. Minyak Brent naik 0,9 persen menjadi 101,88 US$ per berel.

Di sisi lain permintaan BBM yang diperkirakan semakin meningkat mendorong. Permintaan solar diperkirakan meningkat pada TW IV-2022 dimana Pemerintah Indonesia mulai menyiapkan  anggaran untuk bantalan sosial sebesar Rp24,17 tirliun. Keberadaan bantuan sosial  diberikan sebagai bentuk pengalihan subsidi BBM  dan diberikan dalam rangka untuk meningkatkan daya beli masyarakat. Selain dalam bentuk bansos, pengalihan subsidi BBM juga diarahkan untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan. Dengan adanya pengalihan subsidi BBM untuk program program masyarakat diharapkan APBN dapat lebih dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

Selain dialokasikan untuk mendukung bantuan sosial, dana hasil pengalihan subsidi BBM juga dapat digunakan sebagai salah satu sumber pembiayaan pengembangan proyek proyek energi bersih yang berasal dari surya, hydrogen, biomassa, panas bumi dan sumber daya laut seperti pembangkit, lampu tenaga surya hemat energi, dan penerangan jalan umum tenaga surya.

Kebijakan pengalihan subsidi BBM diperkirakan juga akan mendukung Indonesia dalam menjalankan transisi energi dari energi fosil menuju energi bersih ramah lingkungan. Selain itu transisi energi diperlukan untuk meningkatkan ketahanan energi nasional ditengah cadangan bahan bakar fosil yang cenderung semakin terbatas.

Ke depan, diharapkan negara negara yang masih banyak menggunakan bahan bakar fosil dapat menerapkan pajak karbon dan menghilangkan subsidi bahan bakar fosil. Pajak bahan bakar   dapat menjadi  instrument untuk mengendalikan fluktuasi harga bahan bakar fosil ketika terjadi keaikan harga minyak global yang tinggi atau ketika harga minyak global mengalami penurunan. Kuncinya pajak yang diterapkan nantinya akan dikembalikan lagi kepada warga sebagai bentuk hibah karbon yang setara sehingga masyrakat dapat lebih menerikan harga bahan bakar fosil yang lebih tinggi.  

II.Sektor EBTKE Dan Ketenagalistrikan

Permintaan Solar Diprediksi Melonjak, Alokasi Biodiesel Ditambah, Pemerintah memperkirakan permintaan minyak solar meningkat di Triwulan IV-2022. Oleh karena itu, pemerintah meningkatkan alokasi volume biodiesel pada tahun ini, yang semula sebesar yang semula sebesar 10.151.018 kiloliter menjadi 11.025.604 kiloliter. Kecukupan biodiesel sebagai campuran B30 hingga akhir Desember 2022 perlu dijaga dengan meningkatkan alokasi volume biodiesel pada tahun ini. Keputusan tersebut diambil melalui rapat Komite Pengarah Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS).

Selain itu , dalam rapat Komite Pengarah (Komrah) BPDPKS, diperoleh keputusan yang telah menyetujui lima hal yakni perpanjangan tarif Pungutan Ekspor (PE) sebesar US$0 untuk semua produk sampai dengan 31 Oktober 2022, penambahan alokasi Biodiesel tahun 2022, pembangunan pabrik minyak makan merah (3M), dukungan percepatan peningkatan Sertifikasi Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO), dan percepatan program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR).

III. Sektor Geologi, Mineral, Batubara dan Umum

Tarif Baru Royalti Timah Terlalu Kecil, Komisi VII DPR RI Minta KESDM Tinjau Kembali, Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2022 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineralyang diterbitkan pada tanggal 15 Agustus 2022, tarif royalti timah ialah 3% dari harga jual. Menurut anggota Komisi VII, Bangka Belitung, besaran tersebut tidak sesuai dengan harapan Pemerintah Provinsi dan masyarakat di sekitar Bangka Belitung yang menginginkan besaran tarif royaltinya bersifat progresif, tidak flat seperti yang tercantum dalam PP tersebut. Padahal hal ini merupakan aspirasi Pemerintah Daerah Bangka Belitung dan pembahasannya pun telah dilakukan berkali – kali sebelum PP 25/2022 diterbitkan.

Pemerintah Daerah Bangka Belitung beranggapan, tarif royalti yang terlalu kecil tersebut tidak akan cukup untuk membiayai pembangunan daerah dan tidak sesuai dengan dampak kerusakan lingkungan akibat penambangan timah. Setidaknya dengan menerapkan tarif royalti progresif, Pemerintah Daerah bisa mendapatkan tambahan pendapatan yang dapat mendanai penanganan kerusakan lingkungan akibat penambangan timah yang legal maupun illegal (PETI).