Reviu Informasi Strategis Energi dan Mineral Harian, 31 Agustus 2022

I. Sektor Minyak dan Gas Bumi

Harga Minyak Dunia pada 31 Agustus (pagi)  Mengalami Penurunan Paling Tajam Dalam Sebulan Terakhir. Anjloknya harga minyak dipicu meningkatnya kekhawatiran permintaan bahan bakar akan melemah karena sejumlah bank sentral menaikkan suku bunga untuk melawan lonjakan inflasi dan kerusuhan yang terjadi di Irak gagal mengurangi ekspor negara OPEC.

Minyak mentah berjangka Brent untuk pengiriman Oktober anjlok sebesar US$ 5,78 atau 5,5% menjadi US$ 99,31 per barel dari sebelumnya di level US$ 105,9 per barel. Adapun, kontrak Oktober yang berakhir pada Rabu dan kontrak November yang lebih aktif berada di US$ 97,84, jatuh 4,9% Sedangkan, minyak mentah berjangka West Texas Intermediate (WTI) AS tergelincir US$ 5,37 atau 5,5%, menjadi ditutup pada US$ 91,64 per barel.

Dengan inflasi mendekati dua digit di sejumlah negara maju, bank sentral menggunakan strategi menaikkan suku bunga yang lebih agresif untuk memperlambat pertumbuhan ekonomi dan permintaan bahan bakar. Bank Sentral Eropa (ECB) akan memasukkan kenaikan suku bunga 75 basis poin di antara opsi untuk pertemuan kebijakan September. Data menunjukkan, inflasi Jerman pada Agustus naik ke level tertinggi pada lima dekade terakhir. Sedangkan, bank sentral Hongaria menaikkan suku bunga dasarnya sebesar 100 basis poin menjadi 11,75 persen.

Harga minyak juga mendapat banyak tekanan ketika produsen minyak Rusia Gazprom Neft, yang akan menggandakan produksi minyak di ladang Zhagrin di Siberia Barat menjadi lebih dari 110.000 barel per hari yang semakin membuat pasokan berlimpah.

Investor akan memantau pertemuan Organisasi Negara-negara Pengekspor Minyak (OPEC) dan sekutu termasuk Rusia, yang dikenal secara kolektif sebagai OPEC+ pada 5 September, yang akan membahas strategi pengurangan produksi dari OPEC+.

II. Sektor EBTKE Dan Ketenagalistrikan

Strategi Penguatan Ekosistem Electric Vehicle di Indonesia.  Indonesia, seperti banyak negara lain di dunia, sedang meniti jalan transisi menuju energi yang lebih ramah lingkungan. Sebagai catatan, Indonesia memiliki target mencapai bersih emisi atau net zero emission pada 2060.

Untuk mencapai target ada banyak hal yang perlu dilakukan, investasi yang banyak, juga ditambah dengan teknologi. Dalam perencanaannya, Indonesia telah mematok target untuk mulai mengurangi emisi dalam jangka waktu 10 tahun, yakni pada 2020 hingga 2030.

Salah satu caranya adalah mengkonversi transportasi dari bahan bakar fosil ke kendaraan listrik. Ini tak lepas dari peran besar transportasi dalam menyumbang emisi karbondioksida (CO2). Oleh karena itu tidak lah mengherankan ketika peningkatan adopsi kendaraan bermotor listrik menjadi tujuan terdekat yang ingin dicapai.

Salah satu faktor utama dalam strategi peningkatan penggunaan EV adalah ketersediaan infrastruktur pengisian daya atau charging station, sebab hal ini dapat mempengaruhi minat konsumen untuk membeli kendaraan listrik (EV), sebab jika ketersediaan charging station terbatas, maka akan sulit bagi pemilik mobil listrik maupun calon konsumen untuk membeli mobil listrik.

Infrastruktur pengisian daya menjadi kunci utama untuk meningkatkan jumlah pengguna kendaraan listrik karena sumber energi untuk kendaraan listrik adalah listrik, yang disalurkan melalui stasiun pengisian daya. Sebagai informasi hingga Mei 2022, jumlah stasiun pengisian kendaraan listrik umum, yang secara lokal dikenal sebagai SPKLU, mencapai 332 unit, dan jumlah stasiun pertukaran baterai kendaraan listrik umum (SPBKLU) menyentuh 369 unit di seluruh Indonesia.

Oleh karena itu, penyediaan SPKLU dan SPBKLU merupakan bagian dari upaya mendorong kemandirian energi dalam negeri dengan mengurangi ketergantungan impor bahan bakar minyak. Dalam hal ini sinergi dan kolaborasi antar dua BUMN energi yakni Pertamina dan PLN perlu lebih ditingkatkan untuk mendorong perkembangan kendaraan listrik. Aroma persaingan memang sepintas terlihat antara Pertamina dan PLN untuk urusan pengembangan infrastruktur kendaraan listrik. Pertamina saat ini gencar siapkan charging station di SPBU. Sementara PLN tidak mau kalah dengan kebut penyediaan Statiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) di berbagai titik.

Pertamina dan PLN memang harus memperhatikan perubahan bisnis di era transisi energi. Apalagi produksi minyak juga cenderung menurun dan impor BBM semakin tinggi sementara penggunaan batubara untuk pembangkit juga perlahan tapi pasti akan dibatasi. Oleh karena itu dua entitas ini mesti bersinergi untuk mengantisipasi tantangan usaha jangka panjang.

Selain charging station, Pertamina juga fokus untuk menyiapkan fasilitas swap baterai motor listrik khususnya untuk pasar kendaraan roda dua yang notabene konsumennya masih kesulitan untuk melakukan isi ulang baterai di rumah sehingga konsepnya diubah menjadi swapping system

Untuk saat ini, kesiapan stasiun pengisian daya memang masih belum memadai karena jumlahnya masih sedikit dan cakupannya masih terbatas. Oleh karena itu, inovasi teknologi dan kerjasama serta sinergi antar kelembagaan termasuk BUMN menjadi awal yang baik untuk pengembangan kendaraan listrik. Selain itu, langkah yang tepat untuk mendorong peningkatan jumlah infrastruktur pengisian EV adalah dengan memberikan kemudahan dan insentif kepada investor sehingga mereka berinvestasi dalam proyek pembangunan stasiun pengisian daya di Indonesia. Saat ini, beberapa produsen mobil listrik tengah menyediakan paket home charging untuk setiap pembelian mobil listrik. Strategi bisnis tersebut merupakan upaya yang baik karena dapat mempercepat terciptanya ekosistem kendaraan listrik di Indonesia.

III.Sektor Geologi, Mineral, Batubara Dan Umum

ESDM Tindak Tegas Smelter yang Beli Timah dari Tambang Ilegal. Keberadaan PETI timah di Kepulauan Bangka Belitung sungguh sangat meresahkan. Dukungan dari para pemodal – cukong dan backing yang melindungi praktek PETI serta lemahnya pengawasan dan penegakan hukum terhadap praktek PETI menjadi alasan makin menjamurnya PETI di Kepulauan Bangka Belitung. Sehingga, pemerintah mengambil langkah memberikan sanksi bagi smelter yang membeli timah dari penambang illegal untuk meminimalisir praktek PETI. Selain merusak lingkungan, keberadaan PETI juga merugikan negara karena tidak taat terhadap kewajiban perpajakan dsb.

Sanksi yang akan diberikan berupa peringatan hingga pencabutan izin usaha terhadap smelter yang masih membandel. Mengingat luasnya wilayah penambangan illegal maka sulit bagi pemerintah untuk menertibkan di sisi hulunya. Strategi yang dilakukan ialah menertibakan juga di sisi hilirnya yaitu smelter. Pemerintah Kepulauan Bangka Belitung berharap pemilik smelter untuk bergabung pada Satgasus Penanggulangan Pertambangan Ilegal untuk bersama – sama berkomitmen tidak membeli timah dari hasil penambangan illegal. Sehingga pemilik smelter dapat bertanggung jawab dengan asal usul barangnya.

Jika ada masyarakat yang ingin melakukan penambangan timah diwajibkan untuk mengurus perizinan kegiatan pertambangan yaitu berupa Izin Usaha Pertambangan Rakyat (IUPR). Pemerintah Daerah pun mendukung hal ini karena saat ini sedang mengusulkan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR).