Reviu Informasi Strategis Energi dan Mineral Harian, 5 September 2022

I.Sektor Minyak dan Gas Bumi

Pemerintah Resmi menaikan harga Pertalite, Solar, dan Pertamax. Pada 3 September 2022. Pemerintah resmi menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertalite, Pertamax, dan Solar. Pertalite yang sebelumnya dipatok seharga Rp7.650 per liter meningkat 30,71% menjadi Rp10.000 per liter. Selanjutnya, harga Pertamax meningkat 16,00% dari Rp 12.500 menjadi Rp14.500 per liter dan harga. Solar bersubsidi meningkat 32,04% dari Rp5.150 menjadi RP6.800 per liter.

Alasan dibalik peningkatan harga tersebut adalah membengkaknya anggaran subsidi dan kompensasi BBM yang dapat mencapai RP698 triliun di tahun 2022 dari anggaran yang sebesar RP502 triliun apabila harga tidak ditingkatkan. Selain itu, pemerintah juga sempat memperkirakan kuota akan habis di akhir September dan Oktober 2022.

Di sisi lain, harga BBM nonsubsidi Pertamax Turbo, Dexlite, dan Pertadex turun. Meskipun BBM bersubsidi dan Pertamax mengalami kenaikan, BBM non subsidi justru turun. Harga Pertamax Turbo turun menjadi Rp15.900 – Rp16.250 per liter dari sebelumnya Rp17.900 – Rp18.250. Dexlite turun menjadi Rp17.100 – Rp17.450 per liter dari sebelumnya Rp17.800 – Rp18.500. Sementara Pertadex turun menjadi Rp17.400 – Rp18.100 per liter dari sebelumnya (Rp18.900 – 19.600). Adapun penurunan harga BBM tersebut sejalan dengan turunnya harga Indonesian Crude Price (ICP). Sebagai catatan, harga rata-rata ICP pada bulan Juli turun ke angka USD106,6 (vs. USD117,5 pada Juni 2022).

Pemerintah memberikan Bantuan Langsung Tunai (BLT) sebagai kompensasi kenaikan harga BBM Pertalite, Pertamax, dan Solar bersubsidi. Terdapat tiga skema bantuan dari pemerintah. Pertama, Bantuan Langsung Tunai (BLT) bagi 20,65 juta keluarga penerima manfaat senilai RP600.000 yang akan dibagikan dalam dua periode. Kedua, Bantuan Subsidi Upah (BSU) kepada 16 juta pekerja dengan gaji maksimal RP3,5 juta per bulan sebesar RP600.000. Ketiga, subsidi transportasi untuk angkutan umum sampai dengan ojek dan nelayan yang berjumlah 2% dari dana transfer umum (Dana Alokasi Umum dan Dana Bagi Hasil). Ketiga skema bantuan tersebut mencapai RP24,17 triliun yang berasal dari anggaran subsidi BBM.

Kenaikan ketiga BBM bersubsidi dan kompensasi akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dan tingkat inflasi. Pertama, kenaikan ketiga jenis BBM tersebut berpotensi menghambat kami tetap berpendapat pertumbuhan ekonomi sebesar 0,33 percentage point pt). Meskipun demikian, pertumbuhan ekonomi sampai dengan akhir tahun 2022 masih berada dikisaran 5% mengingat tingginya mobilitas, bantuan sosial, dan kinerja ekspor yang baik di tahun ini. Kedua, kenaikan harga BBM berpotensi meningkatkan tingkat inflasi di tahun 2022 dikisaran 6,3%, lebih tinggi dari proyeksi kami sebelumnya yang di angka 4,6%. Tingginya tingkat inflasi tersebut akan mendorong Bank Indonesia untuk meningkatkan tingkat suku bunga tahun 2022 maskimal 100 bps ke 4,75%

II. Sektor EBTKE Dan Ketenagalistrikan

Mengalihkan Subsidi Demi Ketahanan Ekonomi, Pemerintah mengucurkan Bantuan Langsung Tunai Bahan Bakar Minyak (BLT BBM) sebagai pengalihan subsidi BBM sejak 1 September 2022. Dana yang digelontorkan mencapai Rp 24,17 triliun. BLT BBM ini diberikan dua hari sebelum kenaikan harga BBM bersubsidi diumumkan. Skema bansos pengalihan subsidi BBM diharapkan dapat membantu masyarakat yang rentan agar daya belinya tetap terjaga. Kementerian Sosial bertugas menyalurkan dan mengawal BLT ini.

Bantalan sosial ini terdiri atas tiga skema. Pertama, Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang akan diberikan kepada kelompok keluarga yang rentan terhadap perubahan harga. Rencananya diberikan kepada 20,65 juta kepala keluarga. Anggaran yang dialokasikan sebesar Rp 12,4 triliun. Setiap kepala keluarga akan menerima total Rp 600.000 dengan pencairan menjadi empat kali, masing-masing Rp 150 ribu. Skema kedua, yakni bantuan subsidi upah (BSU). Akan disalurkan kepada 16 juta pekerja. Syarat penerima adalah pekerja yang memiliki gaji maksimal Rp3,5 juta per bulan. Total anggaran yang dialokasikan sebesar Rp 9,6 triliun. Setiap pekerja penerima bantuan akan menerima Rp 600 ribu. Adapun skema ketiga adalah subsidi transportasi angkutan umum yang diberikan melalui pemerintah daerah sebagai penyalur. Total anggaran sebesar Rp 22,1 triliun, diambil dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Transportasi publik yang termasuk dalam daftar penerima bantuan subsidi transportasi angkutan umum antara lain angkutan umum, ojek, dan nelayan.

Kenaikan harga BBM merupakan pilihan untuk mengalihkan subsidi BBM agar lebih tepat sasaran, untuk masyarakat yang lebih membutuhkan sesuai peruntukannya. Dalam Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak, jelas diatur bahwa Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP) yakni Pertalite merupakan BBM bersubsidi. Namun pada kenyataannya, kendaraan roda empat pribadi justru mencapai 70-80 persen yang menggunakan Pertalite. Jadi, porsi terbanyak pengguna Pertalite bukan sepeda motor atau kendaraan umum yang semestinya mendapatkan BBM bersubsidi.

Dalam Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Badan Pusat Statistik, disebutkan bahwa dari total alokasi kompensasi Pertalite Rp 93,5 triliun yang dianggarkan di APBN, sebesar 86 persen atau Rp 80,4 triliun dinikmati rumah tangga dan sisanya 14 persen atau Rp 13,1 triliun dinikmati dunia usaha. Namun, dari nilai yang dinikmati rumah tangga, ternyata sebesar 80 persen dinikmati rumah tangga mampu. Begitu juga dengan Solar, dari total subsidi dan kompensasi Rp 143,4 triliun, sejumlah 11 persen atau Rp 15 triliun dinikmati rumah tangga dan sisanya, yaitu 89 persen atau Rp 127,6 triliun dinikmati dunia usaha. Pengalihan subsidi merupakan keputusan tepat di tengah tekanan ekonomi yang dialami hampir semua negara di dunia agar ekonomi masyarakat tetap terjaga dan juga akan mendorong proses transisi energi Indonesia menuju energi berkelanjutan yang mandiri.

III. Sektor Geologi, Mineral, Batubara Dan Umum

Dampak Positif Jangka Panjang Hilirisasi Industri. Republik Indonesia merupakan negara yang dianugerahi dengan kekayaan sumber daya alam, termasuk sumber daya fosil dan mineral. Akan tetapi saat ini, potensi sepenuhnya yang bisa dihasilkan dari kekayaan alam tersebut masih belum maksimal. Hal ini karena sejumlah barang tambang masih memiliki produk hilirisasi yang relatif terbatas, dan sebetulnya masih bisa dikembangkan untuk memberikan dampak ekonomi besar bagi Indonesia.

Sebelum UU Mineral dan Batu Bara (Minerba) No. 4 Tahun 2009 disahkan, kondisi pertambangan di Indonesia jauh lebih buruk lagi. Kala itu, sebagian besar hasil tambang masih dijual dalam bentuk barang mentah, tanpa adanya nilai tambah dari proses pemurnian menjadi barang jadi atau setengah jadi, apalagi industrialisasi di sektor hulu. Sebelum larangan ekspor tahun 2014 diimplementasikan, Indonesia memang mengekspor berupa barang tambang mentah dalam bentuk konsentrat dengan harga terdiskon signifikan. Pasca penerapan UU Minerba, ekspor barang galian mentah resmi dihentikan, kecuali beberapa saat ketika pemerintah memberlakukan relaksasi ekspor.

Meski sempat membuat sejumlah perusahaan kelimpungan, kebijakan tersebut nyatanya memberikan dampak positif jangka panjang. Hal ini terlihat dari mulai tumbuhnya sejumlah industri pengolahan mineral, khususnya smelter yang semakin hari kian bertambah. Hilirisasi tidak hanya meningkatkan nilai tambah signifikan pada harga mineral yang telah diproses, dibandingkan penjualan langsung barang tambang mentah. Pembangunan sejumlah pabrik atau kawasan industri juga memberikan efek ganda karena mampu menyerap semakin banyak tenaga kerja, membuka lapangan ekonomi baru bagi warga sekitar hingga penerimaan pajak yang ikut naik.

Saat ini dunia bersiap untuk menuju ke jalur nol bersih, sehingga permintaan akan bahan tambang akan melonjak. Transisi energi menghadirkan tantangan unik bagi perusahaan pertambangan yang perlu berinovasi dan melakukan transformasi bisnis untuk menangkap sejumlah peluang yang ada. Pemerintah Indonesia dalam hal ini tidak mau ikut ketinggalan. Dengan portofolio perusahaan BUMN tambang yang semula melakukan bisnis secara terpisah, kini telah dibangun konsorsiumnya untuk meningkatkan integrasi dan memberikan nilai tambah lebih, baik itu kepada pemerintah dalam bentuk pajak, royalti dan dividen maupun bagi ekonomi yang lebih luas. Konsorsium tersebut adalah Mining Industry Indonesia (MIND ID), Holding BUMN industri pertambangan yang beranggotakan Aneka Tambang (ANTM), Bukit Asam (PTBA), PT Freeport Indonesia, PT Inalum (Persero), dan Timah (TINS).

Indonesia sendiri saat ini telah berkomitmen akan mencapai emisi nol karbon pada tahun 2060. MIND ID sendiri ikut menjadi pemain penting dalam upaya pemerintah ini, baik itu lewat komitmen yang diungkapkan anak usaha hingga langkah kongkret yang telah diambil untuk mempercepat transisi menuju ekonomi yang lebih hijau. Riset McKinsey juga menyebut bahwa sejumlah logam yang akan sangat penting di masa depan termasuk Aluminium, Tembaga dan Nikel.

MIND ID menghasilkan aluminium dari tambang bauksit yang dikelola Aneka Tambang dan kemudian dimurnikan oleh perusahaan lain dalam grup yakni Inalum. Di masa depan aluminium akan memiliki perang penting dalam transisi energi khususnya terkait jaringan kelistrikan, panel surya hingga mobil listrik.

Sementara itu tembaga ditambang oleh MIND ID melalui PT Freeport Indonesia (PTFI) dengan 60% masih diekspor dalam bentuk konsentrat karena keterbatasan kapasitas pemurnian dalam negeri. Saat ini, 40% konsentrat tembaga yang dihasilkan PTFI dikirimkan ke pabrik peleburan PT Smelting di Gresik Sebagai wujud komitmen untuk membuktikan semangat hilirisasi, PTFI kini tengah menyelesaikan pembangunan smelter kedua di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Gresik. Hingga akhir Juli 2022 ini, penyelesaian smelter tersebut sudah mencapai 36,2% dengan PTFI menargetkan agar rampung pada akhir 2023. Selanjutnya akan dilakukan pre-commissioning dan commissioning, dan diharapkan dapat mulai beroperasi pada Mei 2024. Di masa depan logam tembaga akan banyak digunakan untuk kepentingan jaringan kelistrikan, bioenergi, komponen pembangkit listrik bersih seperti PLTB dan panel surya hingga digunakan untuk kepentingan kendaraan listrik.

Selanjutnya ada nikel yang ditambang oleh Aneka Tambang. Saat ini nikel menjadi salah satu komoditas paling populer karena penggunaannya yang luas sebagai baterai di mobil listrik. Di masa depan porsi nikel yang digunakan untuk keperluan mobil listrik akan bertambah signifikan. Meski demikian, penggunaan untuk baja tanah karat tampaknya masih akan memimpin, karena permintaan ke depan yang diperkirakan masih tinggi.