Reviu Informasi Strategis Energi dan Mineral Harian, 7 September 2022

I. Sektor Minyak dan Gas Bumi

Pengembangan Penyimpanan Baterai Skala Besar. Jepang bersiap untuk memperkenalkan penyimpanan baterai stationare di pasar domestic guna  meningkatkan kapasitas pembangkit terbarukan sebagai bagian dari upaya dekarbonisasi negara tersebut. Penyimpanan baterai dianggap sebagai sumber backup tenaga yang penting bagi jepang untuk mempeluas penggunaan energi terbarukan yang cenderung tidak stabil. Teknologo penyimpanan baterei ini akan menjadi hal yang sangat vital untuk mendorong inisiatif transformasi menuju target karbon netral di 2050

Dorongan pemerintah diaharpkan dapat memicu sektor swasta untuk terlibat dalam pengembangan penyimpanan baterai seiring dengan peningkatan baterai untuk produksi kendaraan listrik di dalam negeri. Hal ini terlihat dari meningkatnya jumlah perusahaan jepang yang telah berinvestasi pada proyek penyimpanan baterai, termasuk fasilitas penyimpanan skala besar.

Perusahaan utilitas Kansai Electric Power dan perusahaan keuangan Orix berencana bersama sama membangun fasilitas penyimpanan energi sebesar 48 MW di barat Jepang Wakayama dengan menghubungkan penyimpanan baterai ke jaringan listrik. Fasilitas tersebut memungkinkan untuk digunakan sebagai penyimpanan jika terjadi kelebihan listrik dari pembangkit terbarukan dan melepaskannya ketika terjadi kekurangan pasokan. Proyek ini ditargetkan dapat mulai beroperasi pada April 2024.

Perusahan utilitas lainnya, Kyushu Electric Power, bersama Mitsubishi dan pengembang energi terbarukan NTT Anode Energy juga sedang bersama sama menyiapkan peluncuran penyimpanan baterai skala grid hingga 1,4 MW di selatan Jepang wilayah Fukuoka  pada Februari 2023 untuk membuat penggunaan ekses tenaga surya semakin efektif.

Jepang berencana meningkatkan share energi terbarukan dalam bauran tenaga listrik nasional sebesar 36 persen pada April 2030, sejalan dengan target pemerintah untuk menurunkan emisi gas rumah kaca hingga 46 persen pada 2030 dibanding dengan tingkat emisi pada 2013 guna mencapai tujuan karbon netral pada 2050.

II. Sektor EBTKE Dan Ketenagalistrikan

Saatnya Menghentikan Subsidi BBM, Fluktuasi harga BBM di dunia selalu memicu perdebatan terkait dengan subsidi BBM yang harus ditanggung rakyat melalui APBN. Hal itu terjadi karena Indonesia merupakan salah satu negara net importer minyak bumi. Akibatnya, setiap saat kita akan senantiasa terlibat wacana harga minyak bum dunia dan kuota subsidi BBM. Suatu fenomena yang sangat menyita energi dan mengganggu kehidupan bangsa.

Memang di masa lalu Indonesia sangat berlimpah dengan sumber daya alam gas dan minyak bumi. Namun seiring bertambahnya jumlah penduduk dan menurunnya produksi, serta berkurangnya cadangan minyak bumi, kita harus  mengimpor dan ternyata sampai saat ini pemerintah tetap menjual beberapa jenis BBM dengan harga di bawah pasaran dunia dengan cara memberikan subsidi pada harga jual. Dengan alasan membantu mengurangi beban si miskin.

Kebijakan menjual BBM dengan harga yang lebih rendah daripada harga minyak dunia untuk saat ini sudah tidak tepat lagi. Kebijakan itu membuat pemerintah haus mengeluarkan banyak biaya untuk melakukan subsidi atas selisih harga minyak bumi di dalam negeri dan di pasaran dunia. Selain itu, karena subsidi menyangkut APBN, dapat dipastikan bahwa setiap perubahan harga minyak selalu menjadi ajang debat dan delibrasi potik yang berkepanjangan di parleman karena hak budget dimiliki DPR.

Sejak semula, kebijakan menyubsidi harga ialah kebijakan yang tidak tepat. Dengan cara subsidi seerti itu, hanya orang kaya yang memiliki kendaraan pribadi yang dapat memanfaatkan BBM bersubsidi, padahal subsidi mestinya hanya ditujukan bagi si miskin. Karena itu tidak salah kiranya kalua dikatakan bahwa subsidi harga BBM selama ini merupakan subsdi salah sasaran. Tidak ada seorangpun si miskin membeli BBM bersubsidi karena memang tidak memiliki kendaraan bermotor.

Situasi fluktuasi harga BBM dunia yang terjadi belakangan ini telah mengakibatkan melonjaknya beban subsidi energi yang harus disediakan APBN. Karena itu, kondisi saat ini ialah saat yang tepat untuk menghapuskan subsidi terhadap harga BBM. Biarkan harga BBM dijual sesuai dengan harga minyak bumi dunia. Sebagai upaya transisi subsidi BBM agar tidak berdampak memberatkan kaum miskin, BBM subsidi hanya diperuntukan pemilik sepeda motor biasa dan kendaraan angkutan umum baik untuk penumpang maupun barang.

III. Sektor Geologi, Mineral,Batubara Dan Umum

Capaian Sektor Minerba. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) membeberkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari sektor pertambangan mineral dan batu bara (minerba) cukup tinggi. Sampai pada September 2022 penerimaan negara dari sektor tersebut mencapai Rp 130 triliun. Setidaknya saat ini terdapat ribuan Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) serta 60 perusahaan tambang pemegang Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) yang beroperasi di Indonesia.

Lebih khusus, tercatat bahwa produksi batu bara harian Indonesia sampai pada September 2022 ini sudah mencapai 436,82 juta ton atau sudah 65,89% dari target 663 juta ton. Sementara itu, realisasi penjualan batu bara sampai pada September 2022 sudah mencapai 290,50 juta ton. Diantara realisasi penjualan tersebut adalah, untuk penjualan kewajiban Domestic Market Obligation/DMO sudah mencapai 54,03 juta ton. Kemudian ekspornya mencapai 168,18 juta ton dan penjualan domestik mencapai 123,09 juta ton.

Staf Khusus Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bidang Percepatan Tata Kelola Mineral dan Batubara menjelaskan bahwa pengelolaan sumber daya alam dapat dilaksanakan secara optimal untuk mendongkrak perekonomian negara. Terutama tanpa mengorbankan aspek sosial, ekonomi dan budaya masyarakat. Oleh karena itu, sumber daya alam harus dijaga dan dimanfaatkan seoptimal mungkin. Khususnya untuk kelangsungan kehidupan warga masyarakat saat ini tanpa mengurangi kebutuhan generasi mendatang. Adapun dalam melakukan kegiatan pertambangan, setiap perusahaan harus dapat melakukan praktik penambangan yang baik serta aturan standar penambangan yang baik dari semua aktivitas penambangan. Dengan demikian, seluruh proses penambangan dapat dilakukan dengan baik dan mengikuti standar norma dan peraturan yang berlaku.