Reviu Informasi Strategis Energi dan Mineral Harian, 8 September 2022

I. Sektor Minyak dan Gas Bumi

Kebijakan menaikkan harga BBM bersubsidi sudah semestinya dilakukan untuk Kesehatan fiscal negara. Harga minyak dunia sempat mencapai 140 dolar AS per barel, sedangkan asumsi ICP (Indonesian Crude Price) yang menjadi patokan APBN adalah USD 105 per barel. Tak pelak, harga keekonomian BBM di dalam negeri pun mengalami kenaikan.  Selain itu, penyesuaian harga BBM dilakukan dengan tujuan agar subsidi BBM diberikan secara tepat sasaran. Pemerintah menyampaikan ada 70 persen subsidi justru dinikmati oleh kelompok masyarakat mampu.  Indikatornya adalah presentasi pendaftaran kendaraan roda empat atau mobil di MyPertamina yang tercatat ada 30 juta pengguna kendaraan roda empat. Namun baru 6% yang terdaftar di MyPertamina. Data ini menggambarkan bahwa selama ini mayoritas kelompok menengah atas menikmati bahan bakar bersubsidi.

Kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi dikhawatirkan akan mengalami dampak bagi masyarakat dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Salah satu dampak jangka panjang yang seharusnya menjadi perhatian pemerintah adalah terjadinya inflasi yang tinggi. Dampak yang akan segera dirasakan setelah kenaikan harga BBM ini adalah naiknya barang-barang di pasaran. Kenaikan BBM akan menjadi salah satu faktor penyumbang naiknya cost of production sehingga akan menaikan harga jual, Selain itu, kenaikan harga BBM bersubsidi diprediksi juga akan menjadi salah satu faktor penyumbang naiknya biaya produksi di pasaran sehingga perusahaan akan menaikkan harga jual barang. Hal ini dapat berakibat turunnya permintaan dalam jangka panjang yang memicu over supply.

Pemerintah akan mengatur strategi pemasaran yang bisa menekan harga agar tidak terjadi inflasi yang terlalu tinggi. Namun jika kondisi ini terus terjadi, diprediksi inflansi akan melaju hingga 7 persen. Pemerintah mengkonfirmasi kenaikan BBM dapat menaikkan inflasi hingga 1,8 persen pada akhir tahun. Sebagai antisipasi atas lonjakan inflasi itu, Pemerintah telah mengintervensi dengan memberikan bantuan sosial (bansos). Pemerintah mengusulkan 2 persen DAU (dana alokasi umum) digunakan untuk mengatasi inflasi dan bansos, sedangkan belanja tak terduga bisa untuk mengatasi inflasi.

Terdapat empat hal yang harus dilakukan Pemerintah untuk menghadapi dampak kenaikan BBM bersubsidi ini. Pertama, meningkatkan kinerja perekonomian nasional menjadi lebih sehat dan produktif dengan menghilangkan ekonomi biaya tinggi dan hambatan struktural. Kedua, menggunakan sumber daya yang dimiliki di mana Pemerintah mesti terus mengendalikan laju inflasi di tengah masyarakat, terutama di sektor pangan. Ketiga, efektivitas dari program-program perlindungan sosial (perlinsos) harus semakin baik. Disampaikannya, penerima program perlinsos harus yang benar-benar membutuhkan dan terpukul akibat kenaikan BBM bersubsidi. Keempat, pemerintah harus menghilangkan inefisiensi dalam pengelolaan anggaran.

II. Sektor EBTKE Dan Ketenagalistrikan

Potensi Energi Hijau itu Bernama Hidrogen.  Indonesia semakin mantap menuju peralihan transisi energi menuju pemanfaatan EBT dan energi hijau yang lebih masif. Salah satu program kebijakan lain terkait energi hijau kembali dicanangkan oleh Kementerian PPN/Bappenas tentang skenario pembangunan rendah karbon (net zero emission/ NZE). Skenario NZE diharapkan dapat mempercepat Indonesia lepas dari fenomena middle income trap country. NZE merupakan kondisi di mana jumlah emisi karbon yang dilepaskan ke atmosfer tidak melebihi jumlah emisi yang mampu diserap bumi

Pertumbuhan ekonomi Indonesia dengan skenario NZE diproyeksi mencapai 5,95%—6,20% pada 2021—2070. Jika digunakan pendekatan business as usual (BAU) maka pertumbuhannya hanya mencapai 4,16% pada periode yang sama. Karena itu, pencapaian NZE merupakan salah satu prioritas utama di mana Indonesia menargetkannya untuk bisa dicapai pada 2060 atau lebih cepat selaras dengan Paris Agreement. Pertumbuhan ekonomi tidak bisa lepas dari energi. Namun, selama ini bahan bakar fosil yang dijadikan sumber energi utama merupakan penyumbang gas rumah kaca (GRK) terutama gas karbon dioksida (CO2).

Skenario agar NZE bisa dicapai pada 2060 atau lebih cepat antara lain melalui transisi energi dari semula berbasis bahan bakar fosil ke energi baru dan terbarukan (EBT). Pada 2021, porsi EBT Indonesia baru 11,5% dari bauran energi. Porsinya akan dinaikkan menjadi 23% pada 2025 dan terus ditingkatkan menjadi 98,7% pada 2045. Akhirnya, pada 2050 seluruh kebutuhan energi Indonesia akan berbasis EBT. Skenario tersebut sangat ditopang oleh perkembangan teknologi penyimpan dan pembawa energi yakni baterai dan hidrogen.

Tidak dapat dipungkiri era energi bersih sangat ditopang oleh teknologi peradaban baru yaitu baterai (baterai isi ulang) dan hidrogen (green hydrogen). Namun seperti kita ketahui, produksi baterai melibatkan proses yang panjang dan kompleks. Proses tersebut meninggalkan jejak karbon tinggi. Bahkan, jika baterai pada mobil listrik (BEV) dicas dengan energi listrik yang bersumber PLTU/PLTD maka BEV tersebut tidaklah ramah lingkungan. Sebaliknya, jika kendaraan listrik digerakkan oleh hidrogen (HFC-EV) maka operasinya sangat ramah lingkungan. Karena itu, dari sisi proses produksi dan pemakaian hidrogen lebih ramah lingkungan ketimbang baterai.

Dilihat dari kandungan energi, hidrogen memiliki densitas energi gravimetrik (DEG) terbesar yakni 33,3 kWh/kg. Jauh lebih besar dibanding rerata baterai saat ini dengan DEG 0,45 kWh/kg (cell level). Bahkan hidrogen memiliki DEG tiga kali lipat dibanding bensin, solar, elpiji atau gas alam. Namun, dari segi densitas energi volumetrik (DEV) hidrogen standar memiliki nilai paling rendah yakni hanya 0,003 kWh/l. Nilai tersebut 2.500 kali lebih kecil dibanding DEV bahan bakar fosil. Kecilnya nilai DEV inilah yang menjadi kelemahan hidrogen jika digunakan sebagai sumber energi.

Untuk mengatasi masalah tersebut, hidrogen ditampung dalam tabung bertekanan hingga 700 bar (690 atm.) atau dicairkan hingga temperatur -253 0C. Kondisi tersebut memerlukan pengamanan ekstra dan mahal. Pada fasa gas bertekanan dan cair, DEV hidrogen naik menjadi 1,6 kWh/l dan 2,8 kWh/l. Nilai tersebut masih jauh dibawah DEV bahan bakar fosil walau sedikit lebih tinggi dibanding DEV baterai.

Metode baru yang lebih aman adalah menyimpannya dalam fasa padat. Hidrogen bisa disimpan dalam serbuk logam membentuk logam hidrida. Metode ini sangat aman karena beroperasi pada temperatur ruangan dengan rentang tekanan 1 sampai 30 bar. Hidrogen dalam logam hidrida mudah dilepaskan sehingga bisa dipergunakan untuk berbagai keperluan. Hidrogen yang disimpan dalam logam hidrida berbasis magnesium-nikel (Mg2Ni3), misalnya, memiliki nilai DEG dan DEV masing-masing 0,29 kWh/kg dan 0,37 kWh/l. Jenis logam hidrida lain adalah hydrogen canister di mana nilai DEG dan DEV masing-masing naik menjadi 1,01 kWh/kg dan 0,84 kWh/l. Nilai ini sudah melampaui densitas energi rerata baterai saat ini.

Dari sisi fungsinya, hidrogen bisa memberikan kontribusi lebih beragam dalam pertumbuhan ekonomi hijau. Ini terjadi karena hidrogen bisa digunakan untuk berbagai keperluan mulai dari pembangkitan energi listrik hingga pembawa energi bersih. Hidrogen juga merupakan salah satu bahan dasar utama industri pupuk, amonia, etanol, petrokimia, metalurgi dan lainnya. Keunggulan lain dari hidrogen jenis green hydrogen adalah tidak terjadi emisi karbon selama proses produksi sampai ke pemanfaatannya. Sedangkan baterai relatif terbatas dominan untuk transportasi darat dengan proses produksi yang panjang dan meninggalkan jejak karbon tinggi.

Green hydrogen merupakan hidrogen yang dihasilkan melalui proses elektrolisis air dengan media energi listrik yang bersumber dari energi bersih (PLTB, PLTS dan PLTA). Air sebagai bahan bakunya sangat berlimpah dan bisa diperbaharui. Dalam waktu dekat, diprediksi green hydrogen akan sanggup menggeser grey hydrogen yang diproduksi melalui proses penguraian gas alam (reforming). Karena alasan lebih murah, kini 80% produksi hidrogen dunia merupakan grey hydrogen (di Indonesia hampir 100%) dengan biaya US$1,84/kg. Seiring perkembangan teknologi, metode elektrolisis yang dipakai untuk memproduksi green hydrogen kini biaya operasinya turun dari US$5,5/kg menjadi US$1,5/kg.

Relatif lebih murah dan amannya biaya produksi dan penyimpanan hidrogen dalam bentuk logam hidrida atau hydrogen canister bisa mendorong hidrogen lebih berperan pada pertumbuhan ekonomi hijau. Baterai dan hidrogen tampaknya akan bahu membahu menghela pertumbuhan ekonomi hijau walau secara keseluruhan hidrogen lebih unggul dan ramah lingkungan.

Oleh karena itu akan lebih elok jika Indonesia setidaknya bisa menjadi salah satu pemain utama dari kedua peradaban ini yang terus bergerak ke arah ekonomi berbasis energi hijau.

III. Sektor Geologi, Mineral, Batubara Dan Umum

Kebijakan Hilirisasi Timah. Persediaan timah di gudang terus terisi, terutama dari Indonesia. Sepanjang periode Januari hingga Agustus 2022, Indonesia telah mengirimkan 51.174,81 ton timah olahan ke keranjang pasokan dunia, di mana pembeli terbesar adalah China dan Singapura. Jumlah tersebut setara dengan 74,6% dari target ekspor timah Indonesia yakni sebesar 68.600 ton pada 2022. Indonesia sendiri adalah produsen timah terbesar kedua dunia. Menurut USGS, produksi timah Indonesia tercatat 71.000 pada 2021. Sehingga pasokan dari Indonesia mampu mempengaruhi gerak harga timah dunia.

Hal ini membuat harga timah global melemah pada perdagangan hari ini. Pada Rabu (7/9/2022), harga timah dunia tercatat US$21.025 per ton, melemah 0,85% dibandingkan harga penutupan hari sebelumnya. Persediaan timah di gudang yang dipantau oleh bursa logam London (LME) tercatat 4.610 ton per 6 September 2022. Jumlah ini meningkat 2.590 ton atau naik 128% secara poin-to-point sejak awal tahun ini. Jumlah tersebut juga menjadi yang tertinggi sejak Oktober 2020.

Presiden Joko Widodo akan melarang ekspor sejumlah komoditas logam. Setelah nikel, kali ini, timah masuk dalam rencana tersebut. Kebijakan itu merupakan bagian untuk mengebut hilirisasi. Sehingga, komoditas logam yang diekspor tidak lagi dalam bentuk bahan mentah atau raw materials, tapi sudah dalam produk turunan sehingga memiliki nilai tambah (value added). Semula, nilai ekspor terbilang kecil, sekitar US$ 1,1 miliar, lantaran yang diekspor masih berupa nikel mentah. Tapi, setelah adanya hilirisasi, sehingga nikel memiliki nilai tambah, nilai ekspor lompat 19 kali lipat menjadi US$ 20,9 miliar di 2021.

Saat ini, PT Timah Tbk (TINS) turut memasok kebutuhan produk hasil hilirisasinya, yakni timah solder ke beberapa sektor industri. Sebagaimana diketahui, timah solder merupakan pencampuran antara bahan mineral perak dan timah yang berfungsi menyambungkan dua buah komponen logam. Sebanyak 96% timah solder yang dibuat TINS ditujukan untuk pasar ekspor. Negara tujuan ekspor produk tersebut cukup beragam, misalnya Taiwan, China, Korea Selatan, India, dan Singapura. Sisa 4% hasil produksi timah solder, dijual untuk konsumsi di dalam negeri.

Sebagai informasi, pada semester I-2022, TINS memproduksi bijih timah sebanyak 9.901 ton atau turun 14% secara tahunan dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebanyak 11.457 ton. Dari jumlah tersebut, 39% atau 3.829 ton di antaranya berasal dari penambangan darat, sedangkan sisanya 61% atau 6.072 ton berasal dari penambangan laut. TINS juga mengalami penurunan produksi logam timah sebesar 26% secara tahunan dari 11.915 ton pada semester I-2021 menjadi 8.805 ton pada semester I-2022.