Reviu Informasi Strategis Energi dan Mineral Harian, 12 September 2022

I.Sektor Minyak Dan Gas Bumi

Kenaikan BBM Yang Telah Diputuskan Pemerintah Telah Menggerus Daya Beli Masyarakat. Pemerintah secara bersamaan memberikan bantuan sosial tambahan sebesar 24,17 triliun rupiah untuk meredam kebijakan harga BBM. Namun, kenaikan harga BBM akan lebih terasa pada kuartal IV atau Oktober 2022 pada sektor rumah tangga. Indikator tersebut dapat dilihat adanya dampak kenaikan secara umum harga barang pada Agustus 2022 yang menyebabkan masyarakat menengah kebawah sudah melakukan penyesuaian pola konsumsi bukan karena adanya kenaikan BBM saja.

Disisi lain, kenaikan harga BBM memberikan dampak besar terhadap seluruh sektor usaha  disebabkan langsung memberikan beban terhadap aktivitas logistic. Selain itu, terjadinya potensi perlambatan pertumbuhan ekonomi dalam jangka pendek akibat adanya penyesuaian  kembali terhadap pola konsumsi dan pengeluaran masyarakat.

Ditengah kenaikkan harga pertalite dan solar, harga minyak dunia naik t 4 persen pada akhir perdagangan. Kenaikan harga minyak mentah terjadi akibat pelemahan dolar AS, termasuk pemangkasan pasokan. Minyak mentah berjangka West Texas Intermediate (WTI) untuk pengiriman Oktober naik 3,9 persen menjadi US$86,79 per barel di New York Mercantile Exchange. Sementara, minyak mentah berjangka Brent untuk pengiriman November meningkat 4,1 persen jadi US$92,84 per barel di London ICE Futures Exchange. Ancaman pasokan minyak juga turut mempengaruhi harga kontrak berjangka minyak. Belum lagi, masalah lockdown  berkepanjangan di China yang diyakini menekan permintaan BBM. Dikhawatirkan dalam beberapa bulan mendatang, Eropa harus bersiap menghadapi risiko kehilangan pasokan energi Rusia dan melonjaknya harga minyak.

Sementara itu, MESDM dan Komisi VII DPR RI menyepakati asumsi dasar harga minyak mentah Indonesia atau Indonesian Crude Price (ICP) untuk Rancangan Anggaran dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun 2023 sebesar USD95 per barel. Angka ini lebih tinggi dari ICP di APBN 2022, yaitu USD63 per barel. Penetapan ini juga mengalami kenaikan sebesar USD5 per barel dari usulan sebelumnya, yaitu USD90 per barel saat Presiden RI Joko Widodo menyampaikan pidato Penyampaian Keterangan Pemerintah atas RUU APBN Tahun Anggaran 2023 beserta Nota Keuangannya pada Rapat Paripurna Pembukaan Masa Persidangan I DPR RI Tahun Sidang 2022-2023 pada tanggal 16 Agustus 2022 lalu. Penetapan asumsi dasar ICP di level USD95 per barel untuk mengantisipasi adanya peningkatan konsumsi minyak dunia di akhir tahun jelang memasuki musim dingin serta terganggunya sektor suplai dari Rusia.

II. Sektor EBTKE Dan Ketenagalistrikan

Transisi Energi Jadi Momentum Kebangkitan Energi Baru Terbarukan, Terwujudnya pengelolaan energi yang berkeadilan, berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan merupakan arah Kebijakan Energi Nasional (KEN) di Indonesia, dalam rangka mewujudkan kemandirian energi dan ketahanan energi nasional yang berlandaskan kedaulatan energi dan nilai ekonomi yang berkeadilan. Arah kebijakan energi nasional saat ini adalah melaksanakan transisi energi, yaitu dari energi fosil menuju energi yang lebih bersih, minim emisi, dan ramah lingkungan. Penggunaan energi baru terbarukan (EBT) pun menjadi salah satu aspek penting dalam prioritas pengembangan energi di dalam negeri, karena perannya dalam menjaga ketahanan energi nasional sekaligus upaya untuk memberikan akses energi secara merata kepada masyarakat.

Untuk mengembangkan EBT di Tanah Air, sejatinya bukan hal yang mustahil. Dari segi potensi, Indonesia memiliki sumber daya EBT yang berlimpah, mulai dari energi surya, hidro, bioenergi, bayu, panas bumi, hingga laut. Bahkan, kini Indonesia juga sudah melirik potensi sumber energi bersih lainnya yakni hidrogen dan amonia.  Komitmen mewujudkan Net Zero Emission di tahun 2060 harus disertai keragaman sumber EBT dan hal tersebut memerlukan dukungan pengembangan teknologi dan tentu saja pendanaan. Hidrogen dan amonia dapat menjadi kontributor penting dalam penggunaan energi bersih di masa depan.

Kebutuhan investasi supaya mencapai karbon netral pada 2060 memerlukan biaya besar. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memperkirakan jika ingin bebas dari emisi karbon di 2060, secara total membutuhkan sekitar US$ 1 triliun atau US$ 29 miliar per tahun. Untuk mengatasi berbagai tantangan dan dinamika dalam pengembangan EBT diperlukan sinergi dan kolaborasi semua pihak sesuai peran masing-masing. Kerja sama antara pemerintah dan stakeholder sektor energi diharapkan menjadi kunci utama dalam percepatan pengembangan EBT di Indonesia. Dalam perjalanannya, beberapa tantangan dalam pengembangan EBT, diantaranya pertama, keekonomian dan teknologi dapat mendukung keandalan sistem tenaga listrik dan terciptanya harga yang kompetitif. Kedua, kesiapan industri dalam negeri melalui pemanfaatan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN). Ketiga, keseimbangan suplai dan pertumbuhan demand dengan harga terjangkau. Terakhir, kemudahan perizinan dan penyiapan lahan serta debottlenecking dalam pelaksanaan proyek EBT.

Dalam KEN dan Rencana Umum Energi Nasional (RUEN), transisi energi menuju era EBT diwujudkan melalui peningkatan persentase bauran EBT dari 11% pada tahun 2021 menjadi 23% pada tahun 2025 dan 31% pada tahun 2050. Sebaliknya, persentase bauran energi fosil diproyeksikan menurun meski kebutuhan pasokan energi primer fosil tetap meningkat.

Guna menggenjot pencapaian target EBT, pemerintah tengah menerapkan sejumlah strategi diantaranya mempercepat peningkatan teknologi inovatif, memobilisasi pembiayaan, menetapkan dan mengimplementasi kebijakan, melaksanakan rencana aksi mitigasi di sektor energi, serta melakukan sejumlah inisiatif penurunan emisi gas rumah kaca seperti peningkatan kendaraan listrik, penerapan CCS dan CCUS, serta zero flaring dan venting. Kecukupan finansial memiliki peran strategis dalam percepatan transisi energi. Pemerintah memiliki skema pendanaan yang variatif dalam mencari dukungan investasi antarnegera maupun lembaga internasional. Indonesia, lanjutnya, terbuka bagi kerja sama internasional, termasuk dalam urusan investasi asing, skema pendanaan yang inovatif, serta transfer teknologi berdasarkan semangat kemitraan yang setara dan saling menguntungkan. Pemerintah mendorong blended finance dan sedang menyusun Peraturan Presiden terkait hal ini. Bagaimana kita nanti akan memanfaatkan pendanaan tidak hanya di dalam negeri, tidak hanya yang berbasis komersial perbankan, tapi juga dari filantropis, mulitnasional yang bermaksud untuk mendukung pengembangan EBT di Indonesia

Kabar baiknya, biaya pengembangan PLT EBT semakain murah dan efisien. Berdasarkan IRENA Renewable Power Generation Cost in 2020, biaya pembangunan PLT EBT mengalami penurunan cukup signifikan secara global selama 10 tahun terakhir. Bahkan biaya operasi PLT EBT baru terutama PLT Surya dan PLT Bayu (termasuk biaya integrasi) dapat bersaing dengan PLTU eksisting skala 800 Mega Watt. Harga-harga pembangkit yang intermiten (surya & angin) semakin menurun. Dalam waktu 10 tahun, turunnya hampir 80% dari USD5.000 per kWh menjadi USD1.000 per kWh. Bahkan lelang yang dilakukan oleh PLN sudah bisa menembus di bawah PLTU batubara.

Pemanfaatan hidrogen akan difokuskan di sektor transportasi dan industri yang masih menggunakan bahan bakar fosil. Sementara itu, amonia dengan kandungan hidrogen yang tinggi dapat berperan penting untuk mendukung program pengurangan karbon khususnya di pembangkit listrik.Saat ini, Indonesia tengah memiliki rencana investasi dan pilot project green hydrogen yang sedang berjalan, seperti hibrida hidrogen hijau dari tenaga surya dan angin di Sumba Timur, rencana proyek di Kalimantan Utara dan Papua dari pembangkit listrik tenaga air besar, dan pilot project di Ulubelu dengan memanfaatkan kondensat panas bumi.

III. Sektor Geologi, Mineral, Batubara, dan Umum

Hilirisasi Perlu Dijalankan Tanpa Mengorbankan Industri Hulu, Menurut para ekonom, agar terciptanya industry hilirisasi di dalam negeri perlu adanya konsistensi kebijakan berbasis penciptaan pasar melalui skema insentif dan disinsentif dalam jangka Panjang. Sejatinya hilirisasi memang sangat perlu dijalankan tetapi jangan sampai mengorbankan industri hulunya. Pelarangan ekspor produk hulu sebaiknya sejalan dengan penyerapan produk tersebut untuk bahan baku industri hilir. Dengan begitu cita – cita hilirisasi industri yang digaung-gaungkan sejak dahulu bisa berkembang dan berkesinambungan.

Langkah yang mungkin dapat diambil agar hilirisasi bisa terlaksana ialah dengan mempercepat pembangunan infrastruktur, supply energy untuk industri, logistik, pelabuhan serta sumber daya manusia yang handal. Selain itu, hal yang tidak kalah penting ialah dukungan dari sisi perbankan dan keuangan, misalnya dengan lebih mempermudah kredit untuk pelaku hilirisasi. Terakhir, harus dipikirkan juga bagaimana caranya agar Indonesia mampu menciptakan permintaan dalam negeri yang cukup besar untuk mencapai skala keekonomian.

Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi mengkalim dalam 8 tahun terakhir, Indonesia telah mentransformasi ekonomi menjadi lebih efisien, lebih maju, dan tidak bergantung pada komoditas melalui kegiatan hilirisasi industri. Terbukti saat ini Indonesia sudah tidak lagi mengandalkan komoditas mentah. Melalui hilirisasi industri ini juga, Indonesia mendapat transfer teknologi, added value, penciptaan lapangan kerja sehingga tercipta pemerataan ekonomi di sekitar daerah penghasil maupun daerah industri.