Reviu Informasi Strategis Energi dan Mineral Harian, 13 September 2022

I. Sektor Minyak dan Gas Bumi

Transisi Energi dengan Pemanfaatan Gas Bumi. Berdasarkan potensi  cadangan terbukti gas bumi di Indonesia yang mencapai 44,2 triliun kaki kubik (Tcf), menempati posisi terbesar keempat di Asia Pasifik, gas bumi cukup layak dijadikan jembatan transisi menuju energi bersih/terbarukan. Terlebih, gas bumi sebagai sumber energi berbasis fosil masih lebih bersih ketimbang batu bara dan minyak, sehingga layak menjadi jembatan transisi energi.

Tak bisa dimungkiri, sektor energi nasional kini harus menghadapi dua tantangan utama sekaligus, yakni peningkatan produksi guna memastikan ketahanan energi dan mengurangi beban impor, serta pencapaian target NZE. Terdapat beberapa pekerjaan rumah yang harus dibenahi terlebih dahulu agar potensi gas bumi yang ada tersebut dapat diproduksi dan dimanfaatkan secara maksimal, diantaranya:

  1. Para pengambil kebijakan  tetap berusaha memastikan agar kebijakan yang dibuat dapat meningkatkan keyakinan investor untuk terus berinvestasi dalam proyek-proyek gas yang ada, terutama dalam hal keekonomian.
  2. Keberlanjutan proyek gas bumi juga perlu diperhatikan agar ketersediaan gas bumi yang menjadi sumber energi tidak terputus.
  3. perlu adanya percepatan pembangunan infrastruktur pendukung agar gas bumi bisa terserap optimal untuk kepentingan nasional.

Beberapa waktu terakhir cadangan gas bumi marak ditemukan, seperti dari kegiatan eksplorasi di Timpan-1 yang ada di Blok Andaman II berhasil mengungkap potensi gas mencapai 6 Tcf. Pertamina Hulu Energi (PHE) Regional 4 juga menemukan hidrokarbon setelah melakukan kegiatan pengeboran sumur eksplorasi Markisa (MKS)-001.

Dari Sumur Markisa, PHE Regional 4 menemukan potensi cadangan gas sebanyak 9,7 MMscfd, dan 219 barel kondensat per hari. Di Aceh, PHE North Sumatra Offshore Regional 1 Sumatra juga menemukan indikasi hidrokarbon berupa gas melalui pengeboran sumur eksplorasi R2.

Selain penemuan cadangan gas bumi di sejumlah wilayah kerja (WK) migas, proyek pengembangan gas lapangan unitisasi Jambaran-Tiung Biru (JTB) juga telah melaksanakan tahapan gas-in, yakni tahap awal pengaliran gas dari sumur ke gas processing facility (GPF). Banyak pihak yang menaruh perhatian kepada proyek JTB karena memiliki peran strategis bagi ketahanan energi nasional. Potensi gas JTB diproyeksikan dapat memenuhi kebutuhan energi di Jawa Tengah dan Jawa Timur.

Gas bumi juga merupakan bahan baku yang sangat penting untuk menggerakkan industri. Namun, saat ini porsi gas bumi sebagian besar masih ditujukan untuk memenuhi kebutuhan ekspor daripada industri dalam negeri. Alhasil, kebutuhan domestik gas bumi untuk industri nasional pun belum optimal terpenuhi. Oleh karena itu peran gas bumi  sebagai bahan baku atau komoditas sangat penting, perlu perhatian khusus tidak hanya kepada industri hilir, melainkan juga kepada industri hulu yang menjadi produsen gas bumi.

Direktur Eksekutif ReforMiner Institute Komaidi Notonegoro menyampaikan bahwa selain soal potensi, kebijakan yang diambil pemerintah untuk industri hulu harus dilihat secara lebih luas. sektor hulu migas memiliki multiplier effect yang besar, sehingga nilai tambah yang ditimbulkan pun cukup besar dan signifikan bagi perekonomian nasional.

kebijakan di subsektor ketenagalistrikan saat ini justru mengalami pergeseran dari pemanfaatan gas bumi sebagai sumber energi. Dalam roadmap transisi energi di sektor ketenagalistrikan yang terbaru, pemerintah cenderung lebih mengutamakan pemanfaatan EBT daripada gas bumi. Padahal, dari aspek regulasi, pemerintah telah mendorong pemanfaatan gas bumi untuk pembangkit listrik dengan menetapkan kebijakan harga gas bumi tertentu.

Oleh karena itu, ReforMiner Institute mendorong agar pemerintah bersama pelaku industri hulu dan pelaku industri hilir dapat duduk bersama guna menentukan kebijakan yang tepat bagi seluruh pemangku kepentingan di sektor energi nasional. Dari target tersebut di atas, gas bumi menjadi sumber energi yang justru harus ditingkatkan target ketersediaannya dalam mendukung transisi energi.

II. Sektor EBTKE Dan Ketenagalistrikan

Pengalihan Subsidi untuk Melindungi Masyarakat Rentan. Pemerintah berkeyakinan kebijakan mengalihkan sebagian subsidi BBM menjadi bantalan sosial untuk sekitar 40 persen masyarakat yang rentan secara ekonomi merupakan langkah yang tepat dan dalam waktu yang tidak terlalu lama akan diterima baik semua kalangan. Tujuan kebijakan ini yaitu perlindungan lebih terhadap masyarakat rentan, jauh lebih penting disbanding risiko-risiko yang tidak bersentuhan langsung dengan kepentingan masyarakat banyak. Tanpa memperbaiki alokasi subsidi yang seharusnya langsung ke sasaran yang berhak, sama halnya Pemerintah membiarkan masyarakat rentan berjuang subsidi menghadapi tekanan ekonomi tanpa perlindungan memadai.  Semua program perlindungan sosial yang dijalankan diharapkan benar-benar dapat efektif membantu kelompok masyarakat yang rentan secara ekonomi dalam menghadapi tekanan ekonomi yang merupakan fenomena global.

Dengan adanya kebijakan pengalihkan sebagian subsidi BBM menjadi bantalan sosial akan memiliki  potensi resiko antara lain adanya potensi kenaikan inflasi namun pemerintah telah menyadari dengan baik hal tersebut dan telah menjalankan serangkaian langkah untuk mengelolanya. Semua langkah yang dilakukan pemerintah merupakan upaya menjaga kepentingan yang lebih besar, baik yang terkait dengan stabilitas fiscal di APBN maupun perbaikan penyaluran subsisdi yang selama ini tidak tepat sasaran. Langkah penyesuain harga energi telah diambil sebagian besar negara di dunia  sehingga langkah Indonesia saat ini sebenarnya wajar dan memiliki alasan kuat dan seharusnya masyarakat seharusnya bisa memahami keputusan sulit yang diambil Pemerintah beserta langkah mitigasi yang telah dibuat

III. Sektor Geologi, MIneral, Batubara dan Umum

Proyek Hilirisasi Harus Tetap Berjalan Walaupun Meski RI Kalah di World Trade Organization (WTO), Sejak November 2021, Uni Eropa (UE) menggugat Indonesia di WTO terkait kebijakan yang dikeluarkan pemerintah tentang pelarangan ekspor bijih nikel. WTO sendiri merupakan organisasi yang didesain oleh negara – negara yang sudah memiliki processing industry dari zaman dulu seperti UE, Amerika dan Jepang untuk mengamankan pasokan bahan baku industri mereka. Dengan adanya regulasi pelarangan ekspor raw mineral menyulitkan mereka untuk kompetitif dalam industrI besi dan baja khususnya produktivitas industri stainless steel UE.

Menurut pengamat, memang susah untuk melawan aturan perdagangan global yang sudah lama ada. Namun di sisi lain pemerintah harus mempertahankan regulasi yang telah dibuat untuk memperjuangkan kedaulatan NKRI. Maka dari itu pemerintah perlu mencari strategi agar bisa tetap menjalankan proyek hilirisasi dalam negeri dengan menghadapi penentangan dari negara yang merasa dihalangi akses bahan bakunya. Opsi agar keluar dari vonis WTO yang disampaikan pemerintah bahwa Indonesia akan membuat aturan baru misalnya mengenakan pajak ekspor untuk komoditas bijih nikel.  Di dalam aturan WTO, suatu negara boleh menerapkan kebijakan pembatasan ekspor sepanjang memenuhi tujuan tertentu namun tidak boleh melarang secara keseluruhan.

Menurut Asosiasi Penambang Nikel Indonesia (APNI) jika Indonesia benar – benar kalah atas gugatan UE di WTO, maka Indonesia harus membuka kembali keran ekspor namun dibatasi kadar bijih nikel maksimal 1,6% sehingga bisa dijadikan pembanding harga untuk pabrik local yang masih begitu menguasai harga atau pembelian bijih nikel. Namun APNI berharap Indonesia harus berupaya keras untuk mempertahankan kebijakan larangan ekspor bijih nikel dengan melakukan banding.

Saat ini smelter nikel eksisting yang mengolah nikel menjadi NPI berjumlah 31 dan masih ada 50 smelter lagi yang sedang dalam proses konstruksi dan perencanaan serta pengurusan perizinan ditargetkan selesai di tahun 2025. Jika semua smelter telah rampung, smelter nikel nasional dapat menyerap 250 juta ton bijih nikel dari yang semula hanya 120 juta ton. Ancaman yang menghantui apabila Indonesia kalah dalam gugatan UE dan diwajibkan membuka keran ekspor nikel lagi ialah minimnya pasokan nikel untuk smelter yang telah berdiri tersebut.