Reviu Informasi Strategis Energi dan Mineral Harian, 19 September 2022

I. Sektor Minyak dan Gas Bumi

Momentum Kenaikan Pembangkit Nuklir. Momentum pertumbuhan sedang ditunjukan oleh tenaga nuklir ketika dorongan untuk mengurangi dampak perubahan iklim dan mempercepat upaya dekarbonisasi untuk mencapai emisi nol bersih. Janji pencapaian emisi nol bersih yang dicanangkan oleh negara negara secara global mencapai 91 persen emisi GRK dan mencakup 95 persen PDB global. Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir menjadi pilihan bagi pemimpin pemimpin di negara yang ingin mempercepat pencapaian penurunan emisi GRK. Evolusi reactor modular kecil dengan teknologi yang lebih canggih sedang dalam berbagai tahap pengembangan dengan dukungan dana publik dan swasta. Diperkirakan beberapa teknologi reactor nuklir terbaru akan mulai dikomersialisasi sebelum tahun 2035. Ditambah dengan adanya dukungan dan kebijakan pemerintah untuk mempermudah rantai pasokan dan penurunan biaya akan mempercepat teknologi tersbut masuk di dalam pasar. Pengembangan teknologi reactor juga dilakukan untuk mengatasi tantangan utama seperti tingginya biaya dan limbah yang terbuang.

Penambahan kapasitas nuklir global diperkirakan  mencapai dua kali lipat antara tahun 2022 sampai dengan 2050 dibandinkan tiga dekade terakhir dari 415 GW pada tahun 2022 menjadi 555 GW pada tahun 2050. Pembangkit nuklir yang dipensiunkan di Amerika Utara dan Eropa diperkirakan akan diimbangi dengan pembangkit baru yang akan dibangun di Asia khususnya Tiongkok.

Saat ini Amerika Serikat memiliki kapasitas nuklir terbesar 100 GW. Kedua diduduki Prancis sebesar 64 GW. Dalam beberapa dekade mendatang, lebih dari pembangunan pembangkit nuklir baru akan berada di Tiongkok, yang total kapasitasnya akan menyusul kapasitas pembangkit listrik nuklir Prancis  saat ini dalam lima tahun mendatang. Pembangunan lainnya akan dilakukan oleh Uni Emirat arab, Turki, Bangladesh, dan Mesir.

Penurunan pembangunan kapasitas nuklir baru selama tiga dekade terakhir dipengaruhi oleh tekanan keuangan dari kesulitan konstruksi yang menghambat rantai pasokan. Rusia telah menjadi pengekspor terbesar pembangkit nuklir baru selama dekade terakhir. Invasinya ke Ukraina dan konsekuensi berikutnya telah menurunkan posisi terdepan Rusia dan memberikan peluang ekspor bagi Tiongkok, Prancis, Korea Selatan, dan Amerika Serikat.

Seiring dengan pertumbuhan permintaan listrik dan pertumbuhan terbarukan melampaui semua teknologi lainnya, pangsa energi nuklir dari pembangkit listrik global akan menurun, dari 10 % sampai 7% pada periode yang sama.

II. Sektor EBTKE Dan Ketenagalistrikan

Pacu Percepatan EBT Pemerintah Menerbitkan Perpres No112/2002, Pemerintah memberikan sejumlah insentif kepada badan usaha dalam pengembangan energi terbarukan di Indonesia. Insentif yang tertuang dalam aturan terbaru tersebut diharapkan dapat mempercepat penegmbangan energi terbarukan yang potensinya melimpah, tetap pemanfaatannya masih minim. Namun, dibutuhkan petunjuk teknis dari aturan yang baru diterbitkan  yaitu Perpres Nomor 112 Tahun 2022 tentang Percepatan Pengembangan Energi Terbarukan untuk Penyediaan Tenaga Listrik yang telah diundangkan pada 13 September 2022.

Insentif yang diberikan pemerintah dalam bentuk fiskal dan non fiskal. Insentif fiscal yang dimaksud adalah pembebasan bea masuk impor, fasilitas pembiayaan lewat penjaminan melalui BUMN yang ditugaskan negara, dan fasilitas perpajakan. Sementara fasilitas nonfiskal diberikan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah sesuai aturan yang berlaku. Salah stunya bentuk dukungan, baik pusat maupun daerah adalah agar perizinan pengembangan energi terbarukan dipermudah.

Selain insentif Perpres tersebut juga mengatur mengenai skema, negosiasi dan evaluasi tarif pembelian listrik bersih agar bisa mengembangan industri EBT domestik. Selain itu juga, Prepres No.112/2022 juga mengatur soal penetapan tarif yang diharapkan bisa mendukung ekosistem pembangkit listrik EBT di Tanah Air. Beleid itu juga mengamatkan PLN untuk melakukan negosiasi insentif dengan produsen EBT terkait harga pembelian listrik patokan tertinggi. Selain menimbang biaya fasilitas jaringan, harga patokan itu juga memasukan perhitungan lokasi pembangkit. Harga pembelian tenaga listrik didasari oleh harga patokan tertinggi. Harga pembelian tenaga listrik didasari oleh harga patokan tertinggi dengan ketentuan negosiasi dengan batas atas berdasarkan harga patokan tertinggi tanpa eskalasi selama jangka waktu perjanjian jual beli tenaga listrik (PJBL), dan berlaku sebaai persetujuan harga dari Menteri..

Di sisi lain, Perpres itu juga menjamin untuk mengalokasikan kompensasi tambahan atas biaya yang telah dikeluarkan PLN untuk pembelian listrik bersih yang dipasikan menaikan BPP tenaga listrik perusahaan plat merah. Selain itu, Perpres 112/2022 juga meminta kementerian, lembaga dan pemerintah daerah terkait untuk segera menyusun ketentuan pemberian insentif fiscal dan non fiscal sesuai dengan kewenangannya paling lama satu tahun setelah Prepres tersebut berlaku.

Namun, menurut Asosiasi Energi Surya Indonesia (AESI) dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 112 tahun 2022 tentang Percepatan Pengembangan Energi Terbarukan Untuk Penyediaan Tenaga Listrik, masih belum dapat mengakomodir keekonomian sebagian pengembang. Untuk jenis PLTS yang diatur dalam Pepres tersebut sebenarnya cukup menarik bagi para pengembang dan masih bisa memberikan margin yang wajar. Namun perlu diingat bahwa harga-harga tersebut kata dia sukar mengakomodasi aturan syarat TKDN untuk modul surya. Di samping itu, setiap pengembang juga mempunyai tanggapan yang berbeda terhadap harga yang sudah ditetapkan tersebut. Masing-masing mempunyai hitung-hitungan keekonomiannya sendiri. Untuk pengembang mapan yang mempunyai modal kuat dan akses pada cheap capital serta pada produsen teknologi misalnya, harga-harga cukup baik. Tapi untuk pengembang kecil yang hanya bisa akses capital dari dalam negeri, dengan bunga bank yang masih relatif tinggi serta inflasi tinggi, mungkin kurang menarik. Oleh sebab itu, sebaiknya perlu dilakukan uji coba untuk melihat dampak Perpres ini bagi pengembang dengan cara PLN mulai melakukan pelelangan kepada para pengembang EBT. Dengan begitu akan terlihat, apakah harga penawaran yang masuk sesuai dengan HPT atau tidak.

Selain itu juga , Pemerintah resmi melarang pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) berbasis batu bara serta percepatan pemensiunan PLTU. Kebijakan pelarangan maupun percepatan pemensiunan dini PLTU di Peraturan Presiden terkait Energi Baru Terbarukan (EBT) ini didasarkan pada komitmen Pemerintah Indonesia untuk mencapai target netral karbon atau net zero emission (NZE) pada 2060 atau lebih cepat. Salah satu caranya yakni dengan mempercepat penurunan emisi gas rumah kaca dari sektor pembangkit berbahan bakar batu bara. Meski begitu, pemerintah tetap memastikan bahwa dengan upaya tersebut perekonomian tidak boleh terganggu. Namun justru sebaliknya, dengan adanya pembangunan energi bersih, industri hijau (green industry) dan emisi rendah karbon, maka ini diharapkan akan mendongkrak pertumbuhan ekonomi. Pemensiunan PLTU akan dilakukan secara selektif, sehingga masyarakat tidak perlu khawatir akan kekurangan pasokan listrik jika PLTU.

Perpres ini juga untuk memastikan bahwa pembangkit listrik Energi Baru Terbarukan (EBT) dapat berjalan beriringan. Dengan begitu, maka target penurunan emisi gas rumah kaca yang menjadi program nasional sebesar 29% pada 2030 dapat tercapai. Adapun Peraturan Presiden ini dibuat dengan menimbang, bahwa untuk meningkatkan investasi dan mempercepat pencapaian target bauran energi terbarukan dalam bauran energi nasional sesuai dengan Kebijakan Energi Nasional serta penurunan emisi gas rumah kaca, perlu pengaturan percepatan pengembangan pembangkit listrik dari sumber energi terbarukan

III. Sektor Geologi, Mineral, Batubara dan Umum

Dana Yang Dihasilkan Dari Penggunaan Batu bara untuk Mendukung Net Zero Carbon. Pemulihan ekonomi dunia yang semakin cepat dari pandemi COVID-19 telah memicu konsumsi energi terus meningkat. Sementara dalam waktu bersamaan, sejak akhir tahun lalu perang Rusia-Ukraina telah membuat harga energi terus melambung tinggi dan mendorong lonjakan inflasi serta krisis energi di  banyak negara di dunia. Harga batu bara terus melambung dan menciptakan rekor baru. Harga batu bara pada awal pekan kedua September 2022 mencapai USD463 per ton. Lonjakan harga tersebut mencapai 160 persen dalam setahun terakhir.

Lonjakan harga tersebut  memberikan keuntungan bagi Indonesia sebagai salah satu produsen batu bara terbesar di dunia. Hingga akhir Agustus 2022, realisasi penerimaan negara dari batu bara mencapai Rp91,47 triliun, atau lebih dari dua kali lipat dari target tahun ini sebesar Rp42,36 triliun. Kontribusi batu bara terhadap perekonomian nasional tahun ini akan mencapai 5 hingga 6 persen terhadap PDB dibandingkan 2021 sebesar 4 hingga 5 persen PDB. Kontribusi batu bara ini bagi perekonomian nasional cukup signifikan. Selain berkontribusi besar terhadap penerimaan negara, industri batu bara juga turut menopang perekonomian daerah dan menciptakan lapangan kerja.

Komisaris Utama PGN menjelaskan, dalam upaya mewujudkan net zero carbon pada tahun 2050-2060, di dunia terdapat dua paradigma besar. Negara-negara di Eropa fokus untuk mengembangkan renewable dan membatasi eksplorasi migas, termasuk penggunaan batu bara. Sementara Amerika Serikat tetap berpendirian bahwa energi fosil masih akan menjadi sumber utama energinya. Dampak peningkatan karbon dalam penggunaan energi fosil direspon Amerika dengan optimalisasi teknologi. Sementara di Indonesia, Direktur Jenderal Minerba menjelaskan bahwa penggunaan batubara tidak serta merta dihentikan, namun dana yang dihasilkan dari penggunaan batu bara digunakan untuk mendukung program energi yang lain. Misalnya, batu bara berkontribusi terhadap penggunaan panel surya atau beberapa perusahaan batu bara mendukung program kendaraan listrik.