Reviu Informasi Strategis Energi dan Mineral Harian, 20 September 2022

I. Sektor Minyak dan Gas Bumi

Kebijakan konversi LPG 3 kg dan Subsidi BBM, Kementerian ESDM berencana mengurangi konsumsi gas LPG 3 kg dan melakukan konversi dengan kompor listrik secara bertahap. Kementerian ESDM memastikan masyarakat tidak akan dikenakan beban jika berpindah dari gas LPG ke kompor listrik. Untuk tahap awal, pemerintah saat ini senang melaksanakan uji coba di beberapa kota dengan rumah tangga kapasitas daya listrik 450 – 900 VA. Dalam uji coba ini, rumah tangga yang akan menerima konversi kompor listrik, akan dipasang  jaringan baru yang khusus dipakai untuk memasak. Dengan uji coba konversi ini, diharapkan pemerintah dapat mengetahui biaya yang dikeluarkan oleh masyarakat cenderung lebih besar atau lebih kecil.

Selain itu, beban anggaran dalam melakukan subsidi untuk LPG 3 kg terus membengkak. Sebagai perbandingan, pada 2021 saja realisasi subsidi LPG 3 kg mencapai Rp 67,62 triliun, termasuk kewajiban kurang bayar Rp 3,72 triliun. Di sisi lain, outlook subsidi BBM dan LPG 3 kg pada tahun ini mencapai angka Rp 149,37 triliun, atau 192,61% dari postur APBN 2022. Sementara untuk 2023 mendatang, pemerintah juga telah mengusulkan tambahan anggaran khusus untuk LPG  3 kg sebesar Rp 400 miliar, sehingga total nilainya di tahun depan menjadi Rp117,8 triliun.

Disisi lain, PT Pertamina (Persero) mulai memberlakukan pembatasan pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Pertalite untuk kendaraan roda 4. Pembatasan pembelian BBM tersebut hanya boleh 120 liter per hari. Pemberlakuan ini merupakan uji coba sistem dalam upaya membangun infrastruktur digital di Pertamina. Sementara itu, untuk pembatasan pembelian BBM berdasarkan kriteria kendaraan, masih menunggu rampungnya revisi Perpres 191 tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran BBM. Mekanisme dalam pembatasan uji coba pembatasan pembelian BBM berdasarkan volume ini, adalah pihak SPBU akan mencatat nomor polisi kendaraan, bagi kendaraan yang belum tercatat di MyPertamina. Sementara itu, bagi kendaraan yang sudah terdaftar di MyPertamina, hanya perlu menunjukkan QR Code saat bertransaksi dan otomatis akan terekam oleh sistem. Bagi kendaraan yang sudah melebihi batas volume pembelian BBM per hari, maka secara sistem tidak akan dapat mengisi kembali.

Dalam meredam tekanan gejolak kenaikan harga global, pemerintah telah mengalokasikan Rp 24,17 triliun yang terdiri atas bantuan subsidi upah dan bantuan langsung tunai BBM. Pemerintah daerah juga ikut menggunakan 2% Dana Transfer Umum (Dana Alokasi Umum dan Dana Bagi Hasil) yang berasal dari APBN untuk mendanai (earmark) program perlindungan sosial, penciptaan lapangan kerja dan subsidi/bantuan sektor transportasi, antara lain angkutan umum, ojek, nelayan, dan UMKM. Upaya bersama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam memberikan bantalan sosial tambahan bagi masyarakat miskin dan rentan tersebut bertujuan untuk menguatkan daya beli masyarakat serta menurunkan angka kemiskinan.

II. Sektor EBTKE dan Ketenagalistrikan

Perpres Terbit, RI Yakin Investasi Energi Hijau Akan Terkerek, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) optimistis terbitnya aturan baru terkait tarif listrik berbasis Energi Baru dan Terbarukan (EBT) akan mengerek iklim investasi di Indonesia. Adapun aturan tersebut tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 112 tahun 2022 tentang Percepatan Pengembangan Energi Terbarukan untuk Penyediaan Tenaga Listrik. Banyak dari berbagai pihak yang menanti terbitnya Perpres tarif EBT terbaru di Indonesia, salah satunya berasal dari sektor pendanaan internasional.

Dengan terbitnya Perpres tarif EBT ini membuat pengembang mendapat harga wajar secara keekonomian. Di sisi lain, pencapaian target bauran energi baru terbarukan (EBT) sebesar 23% di tahun 2025 oleh pemerintah juga akan terealisasi. Pada  awal tahun ini realisasi investasi di sektor EBT memang masih belum cukup memuaskan. Hal tersebut disebabkan oleh adanya berbagai faktor, mulai dari pertumbuhan ekonomi di dalam negeri hingga ketersediaan listrik yang saat ini masih berlebih. Tetapi basisnya bahwa Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) sudah berjalan, sehingga 2030 targetnya ditambahkan 20,9 GW (EBT) mungkin ada sedikit keterlambatan tapi dari sisi target 2030 tambah 20,9 GW di jaringan PLN tentunya diikuti juga pembangkit EBT yang di wilayah usaha non PLN ataupun dimanfaatkan kepentingan sendiri misalnya perusahaan tambang.

RUPTL 2021-2030 telah ditetapkan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif pada 21 September 2021. Keputusan ini tertuang dalam Kepmen ESDM No.188.K/HK.02/MEM.L/2021 tentang Pengesahan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) Tahun 2021 Sampai Dengan Tahun 2030. Ini artinya, setidaknya ada 13.819 Mega Watt (MW) atau hampir 14 Giga Watt (GW) listrik dari PLTU batu bara yang masih bisa dibangun selama 2021-2030. Jumlah ini berdasarkan RUPTL 2021-2030. Adapun jumlah PLTU dalam RUPTL 2021-2030 ini mencapai 34% dari total pembangkit listrik yang akan dibangun hingga 2030 sebesar 40,6 GW.

Sementara porsi pembangkit listrik berbasis energi baru terbarukan (EBT) yang akan dibangun selama 2021-2030 berdasarkan RUPTL 2021-2030 mencapai 20,9 GW atau sekitar 51,6% dari total tambahan pembangkit listrik baru nantinya. Sebagai informasi, kapasitas terpasang pembangkit listrik hingga 2020 tercatat mencapai 63,3 GW. Bila target tambahan pembangkit 40,6 GW tersebut terbangun seluruhnya, maka pada 2030 kapasitas terpasang pembangkit listrik RI mencapai 99,2 GW.

Hingga 2020, kapasitas terpasang PLTU tercatat sebesar 31.952 GW atau 50% dari total kapasitas pembangkit yang ada. Namun demikian, meski masih ada tambahan pembangkit listrik baru hampir 14 GW tersebut, pada 2030 kapasitas terpasang PLTU ditargetkan hanya sebesar 44.726 GW atau 45% dari total kapasitas terpasang. Pasalnya, sebesar 1,1 GW PLTU direncanakan akan dipensiunkan.

III. Sektor Geologi, Mineral , Batubara dan Umum

Upaya Mendorong Hilirisasi Batubara Dinilai Melibatkan Banyak Aspek Tak Hanya Soal Jaminan Insentif Untuk Menjaga Keekonomian Proyek. Direktur Eksekutif Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia (APBI) mengungkapkan, aspek keekonomian memang sangat berpengaruh dalam pelaksanaan proyek terutama saat harga komoditas tinggi.

Upaya hilirisasi batubara juga mendapatkan tantangan dari sisi pendanaan. Selain pendanaan ke sektor batubara yang tidak mudah, ada potensi pengembalian modal yang lama jika proyek tidak ekonomis. Selain itu, faktor teknologi juga diakui memberikan pengaruh pada pelaksanaan proyek. Selanjutnya, kepastian offtaker produk hilirisasi dinilai tidak kalah penting dalam menjamin agar proyek dapat dinilai layak oleh pemodal dan investor.

Sementara itu, Direktur PT Bumi Resources Tbk (BUMI) mengungkapkan, saat ini perusahaan masih berfokus untuk memperbaiki kinerja keuangan. Proyek gasifikasi batubara membutuhkan insentif fiskal seperti pembebasan royalti atas konsumsi batubara, tax holiday, kemudahan perizinan dan pendanaan.

Tercatat, BUMI memiliki proyek hilirisasi melalui dua anak usaha yakni PT Kaltim Prima Coal (KPC) dan PT Arutmin Indonesia. PT Kaltim Prima Coal (KPC) menggarap pembangunan fasilitas pengolahan batubara menjadi metanol di Bengalon, Kalimantan Timur. Di proyek tersebut, BUMI selaku bagian dari Grup Bakrie berkolaborasi dengan Ithaca Group dan Air Product.