Reviu Informasi Strategis Energi dan Mineral Harian, 21 September 2022

I. Sektor Minyak dan Gas Bumi

Koversi KBLBB dalam Mendukung Transisi Energi. Saat, ini tingkat konsumsi BBM melebihi asumsi sehingga anggaran subsidi BBM terkuras. Pemerintah diharapkan segera menyelesaikan revisi Peraturan Presiden Nomor 191 tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak, sebagai landasan hukum untuk memperketat distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM) melalui pengawasan, serta pembatasan pembelian. Hal ini dilakukan lantaran kuota BBM semakin menipis. Hingga akhir 2022, ditetapkan bahwa kuota Pertalite adalah 23 juta kilo liter dan solar 15,1 juta kilo liter. Namun, hingga akhir Juli 2022 jatah Pertalite yang sudah terpakai mencapai 16,84 juta kilo liter atau 73 persen dari kuota. Sedangkan kuota solar telah terpakai 9,88 juta kilo liter atau 65 persen dari kuota tersedia.

Sementara itu, guna mempercepat penggunaan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (KBLBB), pemerintah melalui Kementerian Perhubungan mengupayakan pemberian subsidi terhadap biaya konversi kendaraan bermotor berbahan bakar minyak (BBM) ke kendaraan listrik. Langkah tersebut diambil untuk mempercepat proses transisi. Subsidi biaya konversi dapat dilakukan dari pengalihan alokasi anggaran subsidi BBM. Untuk itu, pemerintah daerah diharapkan ikut mendukung program pemerintah pusat dalam percepatan proses transisi ini.

Saat ini, biaya untuk melakukan konversi sepeda motor BBM ke listrik berada di kisaran Rp15 juta. Tetapi, biayanya akan semakin kompetitif dengan meningkatnya permintaan dan bertambahnya jumlah bengkel yang bisa melakukan konversi. Selain itu, Kementerian ESDM juga tengah melakukan pembinaan kepada para pelaku usaha bengkel serta pembuatan komponen utama sampai ke bentuk produk jadi sepeda motor.
Pada 2022 akan dilakukan pilot project dengan target 120 unit sepeda motor listrik dan akan semakin masif pada 2023.

Disisi lain, peran minyak dan gas bumi dalam transisi energi sangat penting. Hal ini disebabkan bahan bakar fosil sampai saat ini masih memegang peranan penting dalam memenuhi kebutuhan energi nasional sehingga diperlukan proses transisi yang terukur Dalam konteks energi rendah karbon, peran gas alam sangat penting sebagai energi transisi. Hal itu dibutuhkan terutama sebelum dominasi bahan bakar fosil beralih ke energi terbarukan dalam jangka panjang.

III. Sektor EBTKE Dan Ketenagalistrikan

Pemerintah Komit Percepat Konversi Motor Listrik, Pemerintah memiliki komitmen kuat dalam mempercepat program konversi kendaraan bermotor BBM menjadi kendaraan bermotor listrik. Peningkatan jumlah kendaraan yang cukup drastis, dengan rata-rata pertumbuhan 4,1% per tahun, yang di dominasi kendaraan roda dua (121 Juta unit tahun 2021), program konversi ini diharapkan mampu memberikan dampak sangat signifikan baik efisiensi maupun pengelolaan lingkungan.

Saat ini di Indonesia ada sekitar 120.000.000 sepeda motor, jika per satu motor menggunakan BBM 0,34 liter per hari dikalikan dengan 120.000.000 itu sama dengan 700.000 barel crude yang digunakan. Tetapi jika menggunakan motor listrik dia cuma isi ulang daya baterai saja, nah jika per liter BBM (harga lama) Rp7.650 per liter itu akan terkumpul biaya untuk pembelian BBM sebesar Rp 2.3 juta rupiah untuk membeli BBM, tetapi jika menggunakan motor listrik dia cuma mengeluarkan uang sebesar Rp 585.000 dengan harga BBM yang sekarang Rp 10.000 per liter maka perbedaanya akan semakin besar.

Penggunaan motor listrik, akan memberi penghematan yang besar bagi masyarakat dan negara dalam hal pengurangan devisa impor BBM atau Crude. Jika semakin banyak masyarakat yang beralih menggunakan motor listrik maka diperkirakan Menteri, Indonesia akan menjadi cikal bakal Indonesia membangun industri otomotifnya sendiri.

Sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penggunaan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (Battery Electric Vehicle) sebagai Kendaraan Dinas Operasional dan/atau Kendaraan Perorangan Dinas Instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah telah ditetapkan untuk percepatan pelaksanaan program penggunaan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai. Salah satu percepatan dalam Inpres tersebut, melalui program konversi kendaraan bermotor bakar menjadi kendaraan bermotor listrik berbasis baterai. Saat ini program motor listrik masih dalam skala pilot project tetapi dalam program pilot project ini kita juga sudah mempunyai 4 bengkel tersertifikasi dan saat ini adalagi 40 bengkel lagi yang mengajukan untuk pelatihan bagaimana bisa melakukan konversi, ini akan terus ditumbuh kembangkan. Dengan program ini juga akan menumbuhkan kegiatan ekonomi baru, perakitan yang dilakukan oleh bengkel-bengkel service tentunya akan memerlukan tenaga kerja baru dan perputaran roda ekonomi.

Program Konversi Motor BBM ke Listrik merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden Republik Indonesia yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2019 terkait dengan Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB). Selain meningkatkan efisiensi dan konservasi energi melalui peralihan pemakaian BBM menjadi listrik, Program kendaraan bermotor listrik untuk transportasi jalan juga membawa kontribusi besar dalam perbaikan pengelolaan lingkungan. Berdasarkan data Kementerian ESDM, dampak mengkonversi 6 juta motor BBM ke listrik akan mampu mengurangi BBM 12,8 juta barel/tahun, penurunan emisi CO2 sebesar 3,9 Juta Ton CO2, dan peningkatan konsumsi listrik sebesar 2,4 TWh/tahun .

Sementara untuk biaya konversi motor yang menggunakan bahan bakar minyak (BBM) menjadi motor listrik diperkirakan mencapai Rp15 juta per unit. Terkait dengan itu, pemerintah melalui Kementerian Perhubungan sedang mengupayakan pemberian subsidi terhadap biaya konversi kendaraan bermotor. subsidi konversi dapat dilakukan dari pengalihan alokasi anggaran subsidi BBM, baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Dari pemerintah daerah juga bisa menginisiasi untuk mengalihkan anggaran yang kurang produktif, agar dialihkan untuk memberikan subsidi biaya konversi ke kendaraan listrik. Adapun, Kemenhub telah menerbitkan Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor PM 65/2020 tentang Konversi Sepeda Motor dengan Penggerak Motor Bakar Menjadi Sepeda Motor Berbasis Baterai.
Lebih lanjut, dalam pengoversian motor bensin ke motor listrik hanya bisa dilakukan bengkel konversu yang telah memenuhi persyaratan teknis dan administrasi dalah hal melakukan konversi. Selain itu bngkel tersebut juga harus mendapatkan persetujuan dari Diretur Jenderal.

III. Sektor Geologi, Mineral, Batubara dan Umum

Larangan Pembangunan PLTU Batubara. Presiden RI Joko Widod resmi melarang pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) berbasis batubara baru dan juga meminta Menteri untuk menyusun peta jalan percepatan pengakhiran atau mempensiunkan PLTU yang masih beroperasi saat ini. Kebijakan tersebut resmi tercantum dalam Peraturan Presiden No.112 tahun 2022 tentang Percepatan Pengembangan Energi Terbarukan untuk Penyediaan Listrik. Peraturan Presiden ini ditetapkan Presiden Joko Widodo pada 13 September 2022 dan berlaku efektif pada saat diundangkan yakni sama seperti tanggal penetapan, 13 September 2022.

Adapun kebijakan tersebut ditujukan dalam rangka transisi energi sektor ketenagalistrikan. Hal tersebut tercantum dalam Pasal 3. Pada Pasal 3 (1) berbunyi: “Dalam rangka transisi energi sektor ketenagalistrikan, Menteri menyusun peta jalan percepatan pengakhiran masa operasional PLTU yang dituangkan dalam dokumen perencanaan sektoral.”

Namun di sisi lain, pada ayat 4 disebutkan bahwa pengembangan PLTU baru dilarang, kecuali salah satunya bagi PLTU yang telah ditetapkan dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) sebelum berlakunya Peraturan Presiden ini.

Bila pembangunan PLTU baru dilarang dan operasional PLTU saat ini akan dipercepat masa “pensiun”nya, maka ini dikhawatirkan bisa berdampak pada sektor pertambangan batu bara yang merupakan sumber energi utama PLTU. Berikut beberapa hal yang kemungkinan bisa terjadi pada RI bila kebijakan batu bara tersebut benar terjadi:

1. Tenaga Kerja

Dari sisi tenaga kerja misalnya, diperkirakan ratusan ribu orang akan kehilangan pekerjaan. Perlu diketahui, batu bara merupakan komoditas andalan RI saat ini. Bahkan, pada 2020 Indonesia merupakan produsen batu bara terbesar ketiga di dunia setelah China dan India. Tak ayal bila industri ini menyerap banyak tenaga kerja. Berdasarkan data Booklet Batu Bara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) 2020, industri batu bara telah menyerap tenaga kerja di Indonesia hingga 150 ribu pada 2019 lalu. Komposisi tenaga kerja asing sebanyak 0,1%.

Jumlah tenaga kerja tersebut bahkan belum termasuk penyerapan tenaga kerja di bidang operasional PLTU. Bila dimasukkan dengan tenaga kerja di PLTU, maka artinya jumlah tenaga kerja yang harus kehilangan pekerjaan menjadi lebih besar lagi. Bila pemerintah sepenuhnya menghentikan penggunaan PLTU maupun produksi batu bara, maka artinya harus siap-siap membuka lapangan kerja baru untuk ratusan ribu tenaga kerja RI yang saat ini bekerja di industri pertambangan batu bara.

2. Perusahaan Tambang

Dari sisi jumlah perusahaan, dikhawatirkan akan berdampak pada ribuan tambang batu bara yang beroperasi saat ini akan mati. Berdasarkan data dari Minerba One Data Indonesia (MODI) Kementerian ESDM, jumlah Izin Usaha Pertambangan (IUP) batu bara pada 2021 tercatat mencapai 1.162 perizinan, terdiri dari 1.157 IUP Operasi Produksi batu bara dan 5 IUP Eksplorasi batu bara. Selain itu, terdapat sekitar 66 pemegang Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batu Bara (PKP2B).

Menteri ESDM sempat mengatakan bahwa pemerintah berencana mengurangi 5,52 GW PLTU sampai 2030, terdiri dari pengurangan PLTU Jawa – Bali sebesar 3,95 GW dan Sumatera sebesar 1,57 GW. Ketua Indonesian Mining and Energy Forum (IMEF) mengatakan, pemensiunan PLTU ini juga akan berdampak ke seluruh perusahaan pertambangan batu bara, yang mana jumlahnya tidak hanya puluhan saja, sehingga industri pertambangan ini perlu dikelola dengan baik.

3. Antisipasi Dunia Ikut Tinggalkan Batu Bara

Sementara itu, menurutnya negara tujuan ekspor batu bara RI juga salah satu faktor penting untuk keberlanjutan batu bara RI. Ketika dunia juga melakukan transisi energi ke Energi Baru Terbarukan (EBT), maka Indonesia juga harus mengantisipasi hal ini. Penyerapan batu bara melalui Peningkatan Nilai Tambah (PNT) tidak akan menggantikan hilangnya potensi ekspor dan juga penurunan akibat phase-down PLTU batu bara PLN. Adapun dari rencana kewajiban dalam Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), di tahun 2030 baru akan menyerap sekitar 36 juta ton untuk proyek Dimethyl Ether atau DME dan lainnya.

Oleh sebab itu, dengan kondisi yang akan dihadapi ke depan maka pemerintah harus melakukan berbagai langkah strategi ke depan. Di antaranya yakni:

  1. Kementerian ESDM segera memetakan penurunan penggunaan batu bara yang terjadi oleh China dan India ke depan, minimal sampai 2025/2026.
  2. Segera memetakan total produksi nasional batu bara sampai 2025/2026, bahkan jika perlu Rencana Kerja dan Anggaran Belanja (RKAB) perusahaan tambang yang saat ini dalam 1 tahunan, diupayakan dalam 5 tahun.
  3. Tata kelola tambang batu bara harus diperbaiki terus, sekaligus besarnya di setiap zonasi tambang atas potensi ekspor dan domestik lebih diperjelas. Dengan demikian dapat menjadi pijakan Kementerian ESDM dalam membuat besarnya rencana produksi dan RKAB untuk 5 tahun ke depan.

4. Hilirisasi Batu Bara

Ketua Umum Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia (Perhapi) juga sempat menuturkan bahwa konsumsi batu bara nasional diperkirakan akan berkurang 175-190 juta ton per tahun atau setara dengan pengurangan pendapatan sebesar Rp 25 triliun per tahun bila PLTU dihentikan sama sekali.

Oleh karena itu, menurutnya pemerintah dinilai harus memacu hilirisasi batu bara untuk menggantikan hilangnya pasar. Konsumsi batu bara dalam negeri secara global masih kecil. Berdasarkan data BP Statistical Review 2021, konsumsi batu bara Indonesia baru sekitar 2,2% dari total porsi konsumsi batu bara dunia, jauh lebih rendah jika dibandingkan dengan China yang memiliki porsi 54,3%, India 11,6%, dan USA 6,1%.

Sebagai pengganti kehilangan pendapatan dari sektor batu bara ini, maka menurutnya pemerintah harus mencari alternatif pengganti sumber Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari industri lainnya untuk mendukung pembangunan nasional. Ini juga akan berdampak kepada pengurangan lapangan kerja, baik tenaga kerja langsung atau tidak langsung, dari pertambangan batu bara.