Reviu Informasi Strategis Energi dan Mineral Harian, 22 September 2022

I. Sektor Minyak dan Gas Bumi

Peluang Investasi Migas. Industri hulu migas masih memiliki peran strategis ditengah upaya transisi energi dikarenakan bahan bakar fosil masih memegang peranan dalam pemenuhan energi nasional. Indonesia masih membuka pintu untuk berinvestasi di sektor migas. Pertumbuhan ekonomi Indonesia yang menyentuh 5,44% secara tahunan pada kuartal kedua juga menajdi modal bagi pemerintah untuk menggambarkan aktiviras investasi domestik. Tercatat masih ada 70 potensi cekungan yang belum dieksplorasi untuk ditawarkan kepada investor. Selain itu, pemerintah akan mengakselerasi eksplorasi lima wilayah kerja di Indonesia Timur, yakni Buton, Timor, Seram, Aru-Arafura, dan West Papua Onshore.

Ditambah lagi, ada empat proyek mmigas besar dan potensial yang diharapkan dapat meningkatkan produksi migas sebesar 65.000 Barrel of Oil Per Day (BOPD) dan 3.484 Million Standard Cubic Feet per Day (MMSCFD) dengan total investasi lebih dari US$ 37,21 miliar atau Rp 558 triliun dengan kurs Rp 15.000 per dollar AS. Pertama, proyek Indonesia Deepwater Development atau IDD milik Chevron yang mencakup dua area di Gendalo dan Gehem, Kutai Basin, Kalimantan Timur. Rencananya proyek ini akan on stream pada kuartal IV 2025. Proyek yang memiliki potensi produksi mencapai 844 Million Standard Cubic Feet per Day (MMSCFD) untuk gas alam dan minyak bumi 27.000 Barrel of Oil Per Day (BOPD) ini memiliki nilai investasi US$ 6,98 miliar atau Rp 104,7 triliun dengan kurs Rp 15.000 per dollar AS.


Kedua, pemerintah melalui PT Pertamina juga mempunyai Proyek Jambaran Tiung Biru yang berlokasi di Cepu, Jawa Timur. Proyek yang beroperasi pada Juli 2022 ini menyimpan 190 MMSCFD gas bumi dengan nilai proyek US$ 1,53 miliar atau Rp 22,9 triliun.

Ketiga, proyek Tangguh Train-3 yang terletak di Teluk Bintuni, Papua Barat. Proyek yang dijalankan oleh BP ini memiliki potensi produksi mencapai 700 MMSCFD dan 3.000 BCPD dijadwalkan on stream pada Desember 2022. Adapun nilai invetasi dari proyek ini mencapai US$ 8,9 miliar atau Rp 133,5 triliun.


Keempat, proyek gas alam cair atau LNG Abadi Masela yang dioperatori oleh Inpex Corporation. Proyek yang terletak di Kabupaten Tanimbar, Maluku ini ditarget beroperasi pada kuartal kedua tahun 2027. Blok Masela dengan nilai investasi US$19,8 miliar atau Rp 29,7 triliun ini menyimpan 9,5 million ton per annum (MTPA) yang terdiri dari 1.600 MMSCFD, 150 MMSCFD dan 35.000 BCPD.


Saat ini, Pemerintah akan mendorong konsorsium baru untuk mengambil 35 persen hak partisipasi proyek Kilang Gas Alam Cair (LNG) Abadi Blok Masela yang ingin dilepas Shell sejak dua tahun lalu. Rencananya konsorsium yang akan mengambil alih hak partisipasi Shell di Blok Masela akan terdiri dari dua hingga tiga perusahaan patungan. Medco Energi berminat untuk mengambil 10% dari hak partisipasi pengelolaan Proyek Abadi LNG Blok Masela dari Shell. Selain itu, Pertamina juga berpeluang masuk ke dalam konsorsium pengelola Blok Abadi Masela. Namun, keputusan komposisi pengelola Proyek Abadi Masela akan ditentukan dari konsorsium yang dikepalai oleh Inpex Corporation selaku oparator.

II.Sektor EBTKE Dan Ketenagalistrikan

300 Ribu Rumah Tangga Bakal Terima Paket Kompor Listrik Gratis, Pemerintah bakal membagikan paket kompor listrik secara gratis kepada 300 ribu rumah tangga yang telah masuk dalam daftar Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Paket tersebut terdiri atas satu kompor listrik, satu alat masak, dan satu MCB (Miniature Circuit Breaker) atau penambah daya khusus untuk kompor listrik. Pemberian paket kompor listrik akan diberikan bertahap. Rinciannya biaya paket kompor listrik ini sekitar Rp 1,8 juta, sehingga jika sasarannya 300 ribu rumah tangga, maka anggaran yang dibutuhkan sekitar Rp 540 miliar. Meski demikian, masih bisa ada perubahan. Sebab, ada masukan agar data kompor listrik yang dibagikan dinaikkan.

Pemberian paket akan termasuk untuk jalur khusus listrik yang menyambungkan dengan kompor listrik. Adapun daya yang bakal dibagikan sebesar 800 watt untuk dua tungku. Namun, ada masukan dari DPR agar dayanya dinaikkan menjadi 1000 watt. Perencanaan awal, sama-sama dua tungku, awalnya 800 watt, sekarang mau dinaikin lagi salah satunya 1000. Jadi biar masaknya lebih kencang (cepat). Namun apabila terdapat perubahan daya, kata Rida, akan ada tambahan anggaran untuk satu paket kompor listrik. Misalnya saat ini, dengan daya 800 watt itu Rp 1,8 juta, maka dengan daya 1.000 watt bisa mencapai Rp2 juta per paket.

Adapun program konversi kompor pada tahun ini masih akan berasal dari PT Perusahaan Listrik Negara karena Kementerian Keuangan belum mengalokasikan dana khusus untuk program pembagian kompor listrik tahun ini. Tahun depan kemungkinan dijalankan Kementerian ESDM, sehingga nanti anggarannya sudah disiapkan. Disamping itu langkah konversi ke kompor listrik akan berimplikasi terhadap peningkatan daya. Sementara itu, konsumsi terhadap LPG subsidi tabung 3 kg akan berkurang seiring masyarakat yang secara bertahap beralih ke kompor listrik.

Salah satu alasan pemerintah menerapkan kebijakan program konversi kompor adalah untuk menekan impor LPG. Jadi untuk per kg elpiji yang dikonversi ke kompor listrik ada penghematan biaya yaitu sekitar Rp 8.000 per kg. Tentu saja dengan adanya penghematan ini kita mengubah energi impor dengan energi domestik kemudian juga energi yang mahal menjadi lebih murah.

Selain itu juga, kebijakan konversi kompor listrik memerlukan kajian dan persiapan yang mendalam. Salah satu yang paling utama terkait rasio elektrifikasi. Rasio yang sekarang dipakai ini pendekatannya berbasis desa harusnya ini berbasis keluarga. Penggunaan rasio ketersediaan per desa ini dinilai kurang tepat walaupun sudah mencapai 99 persen. Mengingat penggunaan kompor listrik ini digunakan per rumah tangga. Setelah ketersediaan listrik sudah dipastikan ada di setiap rumah tangga, yang perlu dikaji tentang kehandalannya. Sejauh mana listrik yang teraliri ke rumah tangga ini tersedia sepanjang waktu. Apakah dari sisi daya naik turun apa enggak karena ini menyangkut alat elektronik. Bila dua masalah ini sudah selesai,  baru membahas kemampuan rumah tangga untuk bermigrasi ke kompor listrik.

Namun kebijakan konversi kompor listrik ini diharapkan tidak merugikan masyarakat miskin karena bebannya bertambah. Mereka yang selama ini menikmati subsidi dari gas elpiji harus beralih ke kompor listrik dengan menaikkan daya. Kalaupun menaikkan daya listrik gratis, masalah muncul selanjutnya biaya untuk tagihan atau token listrik. Sehingga seharusnya pemerintah memberikan subsidi listrik kepada masyarakat miskin.

III. Sektor Geologi, Mineral , Batubara dan Umum

Penelitian yang diterbitkan dalam jurnal Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS) menyatakan bahwa Indonesia menjadi salah satu dari empat negara penyebab 80 persen penggundulan hutan tropis yang disebabkan oleh penambangan skala besar dari dalam dua dekade terakhir. Indonesia menyumbang hampir 60 persen dari hilangnya hutan oleh pertambangan di 26 negara yang diteliti. Laporan tim ilmuan yang mengukur dampak pertambangan industri terhadap hilangnya hutan tropis tersebut menemukan bahwa 3.264 kilometer persegi hutan langsung hilang karena pertambangan industri, terjadi hanya diempat negara yang dinilai paling bersalah atas deforestasi ini, yaitu Brasil, Indonesia, Ghana, dan Suriname.

Menurut studi tersebut, penambangan skala industri seperti batu bara, emas, dan bijih besi, telah memicu deforestasi tropis dengan membuka hutan yang dulunya tidak dapat ditembus untuk penambangan dan akses jalan. Penelitian itu menyebutkan empat negara kaya hutan tersebut bersama-sama menyumbang sekitar 80 persen deforestasi tropis yang disebabkan oleh operasi penambangan skala besar dari tahun 2000 hingga 2019.

Berfokus pada pertambangan industri, PNAS menggunakan data geospasial untuk menghitung hilangnya hutan langsung di lokasi pertambangan di 26 negara. Wilayah pertambangan yang diselidiki meliputi 11.467 km2 lahan yang mencakup 7.019 km2 hutan tropis pada tahun 2000. Pada 2019, 3.264 km2 (46,5%) dari kawasan hutan ini hilang karena perluasan tambang industri. Dengan 1.901 km2 area terdeforestasi, Indonesia sejauh ini merupakan negara yang paling terdampak, menyumbang 58,2% dari hilangnya hutan karena pertambangan dari 26 negara yang dikaji.

Penelitian itu menyebut bahwa ekspansi tambang di Kalimantan Timur untuk produksi batubara merupakan faktor utama dibalik hal itu. Artikel di jurnal PNAS menyebutkan bahwa penelitian tersebut didasari meningkatnya permintaan mineral yang tinggi terus memicu deforestasi di seluruh dunia. Selaras dengan hasil peneliti lokal. Berdasarkan data Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) izin pertambangan di Indonesia saat ini sudah mencapai 11 juta hektar, di mana 4,5 juta hektarnya berada di dalam kawasan hutan. Untuk menyelamatkan hutan, WALHI mendorong pemerintah menghentikan perizinan baru tambang yang berada di kawasan hutan serta melakukan pencabutan izin.

Fakta terkait penggunaan hutan sebagai pertambangan merupakan rangkaian yang dimulai sejak Soeharto berkuasa. Luasnya penguasaan lahan oleh badan usaha yang diberikan oleh pemerintah ternyata tidak sebanding dengan luasnya wilayah kelola yang diberikan kepada rakyat. Menurut WALHI Dari target 12,7 hektar hak kelola kawasan hutan yang dijanjikan oleh Presiden Jokowi, capaiannya baru seluas 3 juta hektar atau 30 persen. Jika angka 3 juta ini dibandingkan dengan luas penguasaan lahan yang diberikan ke badan usaha oleh enam presiden, totalnya mencapai 52 juta hektar, baru 5 persen yang diberikan kepada rakyat. Artinya persentasenya masih sangat kecil. Hanya ada dua tahun lagi untuk mencapai target 12,7 juta hektar.

Sementara itu, aktivis Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) Kalimantan Timur, mempertanyakan komitmen pemerintah untuk mencegah bertambahnya kerusakan hutan yang terjadi di Indonesia. Dalam pertemuan Perubahan Iklim (COP26) di Skotlandia, November lalu, Indonesia menyampaikan komitmennya untuk mengakhiri deforestasi pada delapan tahun mendatang, bersama dengan lebih dari 100 negara lain di dunia.

Menurut JATAM, target pemerintah itu bertolak belakang dengan realitas di lapangan karena pemerintah sendiri mengeluarkan Undang-Undang Pertambangan Mineral dan. Batubara (Minerba) Nomor 3 tahun 2020 yang di dalamnya membolehkan perusahaan bisa mendapatkan perpanjangan izin usaha tambang. Artinya karbon yang dilepas itu jadi emisi gas rumah kaca dan efek pemanasan global.