Reviu Informasi Starategis Energi dan Mineral Harian, 26 September 2022

I. Sektor Minyak Dan Gas Bumi

Prioritas Keamanan Energi dalam Trilemma Energi Keamanan energi akan menjadi prioritas utama bagi Asia dan Eropa dalam beberapa tahun ke depan di tengah meningkatnya kekhawatiran atas pemutusan pasokan gas Rusia dan gangguan perdagangan minyak.

Harga minyak dunia saat ini berada dalam tren penurunan hingga mencapai di bawah US£80 per barel. Harga WTI turun 5,69 persen ke level US$78,84 per barel, sedangkan Brent turun 4,76 persen menjadi US$86,15 per barel. Hal ini dipengaruhi oleh sentimen resesi ekonomi yang terjadi dan penguatan dolar Amerika Serikat. Penurunan harga minyak disebabkan oleh kebijakan bank sentral AS The Federal Reserve menaikkan suku bunga sebesar 75 basis poin. Langkah The Fed lantas diikuti oleh bank sentral lainnya yang berakibat meningkatnya risiko perlambatan ekonomi. Selain itu penguatan dolar Amerika mengurangi permintaan minyak karena harga bahan bakar menjadi lebih mahal bagi pembeli yang menggunakan mata uang lain.

Kehawatiran dunia akan resesi global serta harga energi yang sempat melambung tinggi menimbulkan gejolak pasar global antara keamanan energi, stabilitas harga, dan keberlanjutan. Meskipun demikian, diantara tiga elemen tersebut, keamanan energi menjadi prioritas nomor satu, sementara keberlanjutan menjadi prioritas terakhir terutama untuk kepentingan jangka pendek.

Kemanan energi menjadi agenda utama global saat ini. Banyak pemerintah di seluruh dunia berusaha memastikan ketersediaan sumber energi yang cukup meskipun di saat bersamaan sedang melakukan transisi energi.

Larangan impor minyak dari Rusia oleh Eropa membuka jalan bagi produsen bahan bakar Asia untuk meningkatkan pengiriman produk mereka ke Eropa dengan harga premium. Hal ini menjadi insentif bagi produsen bahan bakar utama Asia untuk mempertahankan produksinya. Tiongkok menjual sekitar 1,93 juta barel minyak ke Balanda pada Agustus yang menjadi rekor baru ekspor produk minyak Tiongkok ke Eropa dan menempatkan Belanda sebagai negara tujuan utama ekspor migas Tiongkok. Hal ini juga diikuti Korea Selatan yang meningkatkan ekspor produk minyaknya ke Eropa.

Sementara Eropa menghentikan untuk menerima pasokan minyak dan gas dari Rusia, di sisi lain, Rusia menemukan pasar baru terhadap komoditasnya jauh ke Timur seperti Tiongkok dan India dengan harga diskon. India kemungkinan akan tetap menjadi pembeli aktif minyak mentah Ural Rusia dan pembelian minyak mentah Rusia kemungkinan akan melampaui 100 juta barel pada 2022. India kemungkinan akan tetap menjadi pembeli aktif minyak mentah Ural Rusia dan pembelian minyak mentah Rusia kemungkinan akan melampaui 100 juta barel pada 2022. Sementara itu, impor minyak mentah Rusia China meningkat 7,3% YoY menjadi 1,71 juta b/d dalam delapan bulan pertama 2022. Pangsa pasar Rusia dalam total keranjang impor minyak mentah China naik menjadi 17,2%, naik dari 15,3% selama Januari-Agustus 2021.

II. Sektor EBTKE Dan Ketenagalistrikan

Program Konversi Kompor Listrik 2022 Resmi Ditunda, Tanpa alasan panjang lebar, pemerintah tiba-tiba menunda program konversi LPG subsidi 3 kg ke kompor listrik. Padahal sebelumnya pemerintah melalui PT.PLN sedang memproses pengadaan bahkan sudah menebar kompor induksi ke masyarakat di sejumlah daeah secara gratis. PT PLN juga sudah menggelar market sounding ke 11 pabrikan untuk memproduksi kompor listrik. PLN juga telah menjalani uji coba dengan membagika kompor istrik beserta alat masak secara gratis untuk 1.000 rumah tangga. Ada tiga kota yang menjadi sasaran uji coba, yakni Denpasar, Solo dan  kota di Sumatera Utara.

Namun semangat konversi ini belum bisa diteruskan karena yang tadinya diharapkan sebagai salah satu solusi untuk mengatasi subsidi LPG yang semakin membebani keuangan negara dan mengatasi tingginya impor gas yang membebani neraca perdagangan justru ditenggarai dapat menimbulkan masalah lain. Mulai dari gelombang PHK di perusahaan distributor LPG yang menurut data KESDM tahun 2020 ada 4,571 distributor LPG. Ribuan agen LPG yang umumnya adalah pelaku UKM juga akan gulung tikar padahal menjadi agen LPG butuh modal Rp 100 juta untuk membeli tabung gas. Belum lagi dengan nasib pedagang kecil yang menjadi pengecer LPG belum tentu sudah balik modal untuk beli tabung gas.

Akar masalah LPG 3 kg adalah subsidi tidak tepat sasaran. Distribusi LPG 3 kg terbuka menyebabkan subsidi untuk orang miskin dinikmati semua pihak. Ditambah lagi praktik mengkonversi LPG 3 kg bersubsidi menjadi LPG 12 kg karena disparitas harga yang besar. Sebelum rencana program konversi listrik induksi, pemerintah pernah menyiapkan berbagai kebijakan untuk mengatasi masalah subsidi LPG 3 kg pemerintah dengan DPR juga pernah sepakat mengubah distribusi LPG 3 kg menjadi tertutup, tapi sejauh ini belum berjalan.

Selain itu juga pemerintah pernah meluncurkan proyek jaringan gas 2009. Hingga 2020, proyek jargas sudah mencapai  537.496 sambungan rumah. Jargas dipercaya mengurangi ketergantungan impor LPG. Lalu gasifikasi batubara menjadi dimethyl ether (DME) untuk megganti DME yang diresmikan Presiden pada awal 2022. Investasi proyek ini Rp 33 triliun karenanya pemerintah tidak boleh asal ganti kebijakan. Iklim investasi dari mikro hingga besar akan terganggu jika pemerintah inkonsisten.

Oleh karena itu, terkait dengan program konversi ini pemerintah akan menghitung dengan cermat segala biaya dan risiko, memperhatikan kepentingan masyarakat, serta menyosialisasikan kepada masyarakat sebelum program diberlakukan serta pemerintah terus memperhatikan kepentingan rakyat dalam program konversi ini selai itu pemerintah akan memantau secara langsung kondisi di lapangan terkait dengan konversi dari kompor LPG 3 kilogram menjadi kompor listrik induksi. Program kompor listrik hingga kini masih terus dilakukan uji coba menggunakan 2.000 prototipe dari rencana total 300.000. Dapat dipastikan program ini tidak akan diberlakukan di tahun 2022. Sampai saat ini pembahasan anggaran dengan DPR terkait dengan program tersebut belum dibicarakan dan tentunya belum disetujui.

III. Sektor Geologi, Mineral, Batubara, dan Umum

Negara G20 Sepakat Hilirisasi Industri, Angin Segar Untuk RI Soal Gugatan WTO, Dalam pertemuan tingkat Menteri G20 di Bidang Perdagangan, Investasi dan Industri atau G20 Trade, Investment and Industry Ministerial Meeting (TIIMM) yang berlangsung pada 22 – 23 September 2022 di Nusa Dua, Bali disepakati hilirisasi industri. Ini berarti negara G20 sepakat barang – barang mentah harus diolah dulu menjadi produk jadi atau setengah jadi. Perdebatan antara anggota negara G20 dalam konteks mengimplementasikan hilirisasi menemui tantangan yang sangat luar biasa. Hal inilah mendorong lahirnya konsep green energy dan green industry.

Kesepakatan yang terbentuk antar anggota G20 ini dapat menjadi instrument bagi Indonesia untuk bisa melakukan hilirisasi seperti yang sudah berjalan terkait larangan ekspor bijih nikel. Akibat pelarangan ekspor biji nikel inilah, Indonesia digugat oleh UE melalui WTO sejak akhir tahun 2021 lalu.

Dalam pertemuan ini juga disepakati “Bali Compendium” yang merupakan panduan bagi perumusan strategi dan arah kebijakan investasi serta promosi investasi di masing – masing negara. Diharapkan kedepannya setiap negara di dunia ini menghargai strategi masing – masing negara dalam merumuskan arah kebijakan investasinya termasuk soal hilirisasi, mana yang jadi prioritas agar negara lain tidak mengintervensi kebijakan yang dikeluarkan suatu negara.

Selain soal hilirisasi, isu lain yang disepakati adalah soal pemangkasan prosedur investasi bagi negara anggota G20, investasi yang masuk harus berkolaborasi dengan pengusaha local atau UMKM, keadilan investasi sehingga dapat terjadinya pemerataan investasi di semua wilayah.