Reviu Informasi Strategis Energi dan Mineral Harian, 28 September 2022

I. Sektor Minyak dan Gas Bumi

Penggunaan Cadangan Minyak Strategis Untuk Pengembangan EV. Amerika akan mengganti fungsi cadangan minyak strategis dari sebelumnya untuk menstabilkan pasar minyak menjadi sumber untuk mendapatkan pendanaan.

Usulan ini diajukan oleh Partai Demokrat melalui Rancangan Undang-Undang “Buy Low and Sell High Act” yang memungkinkan pemerintah AS untuk membeli dan menjual minyak mentah dari cadangan daruratnya untuk mendapatkan keuntungan dan menggunakan uang itu untuk mendanai pembangunan infrastruktur pengembangan mobil listrik.  Sebagai ilustrasi, misalnya pemerintah membeli minyak untuk cadangan strategis ketika harga sedang berada di bawah US$60 per barel lalu akan dijual pada saat harga naik di atas US$90 per barel. Selisih harga beli dan jual tersebut akan diarahkan sebagai insentif bagi pengembangan kendaraan listrik dan program bantuan yang akan digunakan untuk meningkatkan produksi minyak mentah nasional.

Melalui rancangan kebijakan tersebut, pemerintah akan diberikan lebih banyak kebebasan untuk melakukan penjualan dan pembelian sebanyak 350 juta barel dari SPR. Jumlah tersebut dialokasikan untuk melakukan transaksi cepat dan ditetapkan sebagai “Cadangan Minyak Bumi Ekonomi”.

Sebelumnya penggunaan SPR dirancang untuk menjadi pengganti sementara pada saat kekurangan energi atau gangguan pasokan, bukan sebagai alat keuangan untuk mendapatkan tambahan penerimaan. Jika usulan undang-undang tersebut disetujui, hal tersebut akan menjadi perubahan besar dalam pengelolaan cadangan minyak darurat yang mulai ditetapkan sejak adanya embargo minyak arab untuk mengatasi gangguan pasokan yang terjadi, dan pengendalian harga ketika melambung tinggi.

RUU ini juga berisi ketentuan untuk memperluas cadangan bahan bakar minyak dengan membangun jaringan produksi cadangan produk kilang minyak dengan kapasitas penyimpanan 250 juta barel bensin dan solar. Northeast Home Heating Oil Reserve akan berukuran empat kali lipat untuk menyimpan hingga 4 juta barel minyak sulingan. Kemudian melarang minyak dari cadangan, baik mentah dan produk olahan, untuk diekspor ke perusahaan yang dimiliki atau dipengaruhi oleh China atau negara-negara di bawah sanksi AS. Menetapkan cadangan bensin dan solar strategis di setiap wilayah Amerika Serikat, memastikan produk dapat segera digunakan selama keadaan darurat, seperti serangan malware. Mengurangi ketergantungan pada minyak asing dan memberdayakan negara bagian untuk memimpin transisi ke kendaraan listrik (EV) dengan menginvestasikan keuntungan dari penjualan minyak dalam program infrastruktur EV negara bagian.

II. Sektor EBTKE Dan Ketenagalistrikan

Implementasi Inpres Kendaraan Listrik. Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) mengeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 tahun 2022 tentang Penggunaan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (EV) Sebagai Kendaraan Dinas Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Pemda). Inpres ini diharapkan dapat mendorong penggunaan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (battery electic vehicle )sebagai kendaraan dinas operasional dan/atau kendaraan perorangan dinas instansi pemerintah pusat dan pemerintahan daerah.

Inpres ini memberikan kepastian tentang peta jalan industri BEV dan prospek investasinya. Selain itu juga memperkuat program pengembangan kendaraan listrik sebagai bagian dari strategi transformasi energi dan netralisasi karbon Indonesia 2060. Produksi massal kendaraan listrik sebagai upaya Indonesia turut andil dalam mitigasi dan adaptasi perubahan iklim sesuai persetujuan Paris 2015. Dari segi waktu, Inpres ini adalah tepat, ketika harga BBM berbasis fosil mengalami disrupsi dan enaikan luar biasa terutama akibat perang Ruasi-Ukraina. Masyarakat mulai berrfikir rasional untuk beralih pada kendaraan yang lebih efisien dan ramah lingkungan. Ini juga akan menjadi momentum bagi elektrifikasi transportasi umum, seperti KRL dan bus listrik. Selain itu juga Inpres ini juga membuka peluang menciptakan permintaan pasar kendaraan listrik tanah air.

Pengembangan kendaraan listrik berbasis baterai di Indonesia membutuhkan kolaborasi semua pihak, mulai dari produsen tenaga listrik, infrastruktur jaringan listrik, stasiun pengisian baterai, dukungan pembiayaan, sampai industri manufaktur kendaraan listrik. Selain itu juga ada sejumlah kendala pengembangan BEV, seperti penguasaan teknologi terutama daya tahan atau durasi daya baterai, dan proses daur ulang untuk mengatasi limbahnya. Oleh karena itu Indonesia harus bisa menyerap teknologi dari beragai negara seperti Chna dan Korea Selatan yang telah bekerjasama dalam pengembangan BEV dan baterai kendaraan listrik. Indonesia berpeluang besar mengambil kesempatan di tengah percepatan industrialisasi kendaraan listrik. Terutama keberadaan mineral bahan baku dan pasar, memberikan peluang Indonesia sebagai pemain global baterai dan BEV.

Tantangan terbesar dalam pengembangan kendaraan listrik adalah soal harga. Harga kendaraan listrik masih terlalu mahal bagi sebagian besar konsumen Indonesia. Komponen termahal kendaraan listrik adalah baterai yang masih impor, dan harganya bisa mencapai separuhnya. Namun pemerintah telah menargetkan bisa memproduksi masal baterai kendaraan listrik pada 2025, yang akan menurunkan harga baterai melalui Indonesian Battery Corporation (IBC), holding yang dibentuk oleh Kementerian BUMN  yang telah menyiapkan peta jalannya mulai dari tahap penambangan hingga prasarana untuk daur ulang baterai. Selain itu juga dalam hal charging station atau SPKLU keterlibatan swasta sangat diharapkan agar berkembang lebih massif. Faktor kemudahan penggantian baterai juga diyakini akan mendorong konsumen untuk memilih kendaraan listrik.

Di sisi lain, Inpres No.7 Tahun 2022 merupakan momentum bagi PLN. PLN akan memberikan pasokan listrik guna mendukung arahan presiden yang menjadikan kendaraan listrik sebagai kendaraan dinas pemerintah. Saat ini PLN telah menyiapkan ekosistem kendaraan listrik, salah satunya dengan menyiapkan pendirian sejumlah SPKLU, merujuk pada beleid sebelumnya, Perpres No. 55 Tahun 2019 tentang Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai. Dengan semakin menguatnya tren kendaraan listrik menjadi upaya pencapaian target net zero emission. PLN telah membangun fasilitas pengisian daya kendaraan listrik di tempat umum maupun di rumah-rumah pelanggan.

Sampai September 2022, PLN telah membangun 150 unit di 117 lokasi di seluruh Indonesia. Sampai akhir 2022 PLN menargetkan akan membangun lagi sejumlah 110 unit SPKLU, termasuk di dalamnya untuk mendukung kegiatan G20 November 2022. Selain itu, PLN juga telah menyediakan SPBKLU saat ini ada 5 unit yang terpasang di Jakarta dan 2 unit di Surabaya. Tahun 2022 ditargetkan dibangun sebanyak 70 unit SPBKLU dengan jumlah sekitar 300 baterai dengan lokasi tersebar di Pulau Jawad an Bali. KESDM juga menargetkan sampai 2030 sudah terbangun SPKLU sekitar 30.000 unit dan SPBKLU 67.000 unit.

Sebagai upaya percepatan tersedianya infrastuktur pengisian baterai kendaraan listrik, PLN membuka peluang bagi badan usaha untuk berkolaborasi bersama dalam penyediaan SPKLU. Faktor kemudahaan penggantian baterai dengan sistem swab atau penukaran baterai di SPBKLU perlu diperbanyak. Sistem ini akan menjadikan konsumen tidak perlu membeli dan mengisi baterai tapi cukup sewa sebagai cara untuk menekan harga. Pemberian insentif dan pengurangan pajak impor BEV juga akan berdampak pada pertumbuhan pemakaian kendaraan BEV. Penggunaan BEV secara sistem membutuhkan kesiapan PLN sebagai pemasok daya listriknya. Berdasarkan pengalaman di beberapa negara, peningkatan penggunaan kendaraan listrik akan meningkatkan pula beban listrik, terutama di malam hari. Elektrifikasi secara signifikan akan meningkatkan serapan listrik dan berdampak terciptanya permintaan kendaraan listrik di dalam negeri.

III. Sektor Geologi, Mineral, Batubara dan Umum

11 Izin Usaha Pertambangan (IUP) Ilegal Sebabkan Pencemaran Lingkungan di Blok Mandiono, Blok Mandiono yang berlokasi di Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara merupakan salah satu blok pertambangan nikel yang dimiliki oleh PT Antam (Persero), Tbk. Saat ini di blok tersebut terjadi penambangan ilegal oleh 11 IUP ilegal yang melakukan kegiatan pertambangan eksplorasi dan produksi nikel. Kehadiran 11 IUP ilegal di Blok Mandiodo diawali dengan Keputusan Bupati Kabupaten Konawe yang memberikan kuasa kepada 11 IUP dengan membatalkan IUP yang telah dimiliki Antam untuk Blok Mandiono. 

Guna mempertahankan Blok Mandiono, Antam mengajukan upaya hukum ke Mahkamah Agung (MA) sehingga terbitlah putusan pada 17 Juli 2014 yang menyatakan bahwa Antam memenangkan hak IUP di Blok Mandiono. Putusan MA ini sekaligus membatalkan SK Bupati Konawe yang mencabut dan membatalkan IUP Antam. Selanjutnya pada tahun 2018, Antam telah mengirimkan surat kepada Gubernur dan Kapolda Sulawesi Tenggara untuk menghentikan kegiatan operasi 11 IUP ilegal di Blok Mandiono namun sampai saat ini prosesnya masih alot karena seluruh IUP ilegal masih mengklaim kepemilikan IUP yang sah.

Karena hal itu, Antam baru bisa menggarap 40 hektare lahan di Blok Mandiono melalui konsorsium yang dibuat pada Desember 2021 bersama Perusahaan Daerah dan PT Lawu Agung Mining. Untuk mendapatkan win – win solution, Antam akan menunjuk 11 IUP tersebut memperolah Izin Usaha Jasa Pertambangan (IUJP) dengan konsep memberikan pekerjaan tambang bagi badan usaha  tertentu dengan hasil tambang diberikan kepada pemberi izin. Hal tersebut dimaksudkan agar para IUP ilegal bisa memperoleh keuntungan serta dapat memperbaiki bentang alam / reklamasi lahan yang mereka gali selama bertahun – tahun.