Reviu Informasi Strategis Energi dan Mineral Harian, 23 November 2022

I. Sektor Minyak dan Gas Bumi

Tantangan Menuju Pencapaian Nol Bersih. Jalan menuju nol bersih akan menimbulkan tantangan bagi sejumlah pemimipin dunia. Dinamika geopolitik global yang terjadi di Eropa menjadi pengingat bahwa adanya gangguan di pasar energi dapat mendatangkan gangguan keamanan energi global. Akibatnya sejumlah negara meningkatkan penggunaan bahan bakar fosil termasuk batu bara dan gas dan memperpanjang umur infrastruktur energi konvensional. Ditambah lagi faktor cuaca ekstrim menyebabkan ancaman terhadap keamanan energi global menjadi semakin tinggi. Badai tropis yang terjadi di Jepang, Korea dan Tiongkok, serta kegagalan jaringan yang terjadi di Amerika Serikat menjadi pertimbangan penting antara menjaga komitmen dalam perubahan iklim atau menjamin ketersediaan energi bagi   masyarakat dengan tetap menggunakan teknologi konvensionalnya.

Krisis energi yang terjadi menyebabkan kenaikan harga di seluruh dunia, ditambah meningkatnya krisis pangan  akibat ketidakstabilan geopolitik, serta pemulihan pandemic Covid 19 yang lebih cepat telah memberikan tekanan pada rantai pasokan.  Upaya pencapaian net zero emiossopn memberikan tekanan tambahan terhadap  rantai pasokan yang ada. Tanpa adanya upaya untuk meningkatkan ketersediaan pasokan maka lonjakan harga pada setiap teknologi yang diperlukan untuk transisi net zero akan terjadi. Kondisi ini berpotensi mengorbankan keterjangkauan masyarakat untuk mendukung pelaksanaan net zero target.

Prinsip utama dari setiap transisi untuk mencapai tujuan nol bersih adalah menunjukan tata Kelola dan kerja sama  yang berkelanjutan di antara lembaga-lembaga sektor publik dan swasta serta mempertahankan dukungan publik untuk kemajuan menuju pengurangan gas rumah kaca. Di sisi lain, kecenderungan kerjasama berpotensi menurun dipengaruhi oleh adanya penerapan standar, dan persyaratan  pelaporan lingkungan, sosial dan tata Kelola yang cenderung dianggap skeptis oleh sejumlah kelompok karena dianggap merugikan ekonomi lokal.

Ada kecenderungan terjadinya diskontinuitas  akibat kurang komitmennya sejumlah pemimpin dalam mengatasi hambatan perubahan iklim, bahkan beberapa negara mundur dari komitmen jangka pendek.  Ketahanan pasar energi harus dibangun bersama-sama—misalnya, dengan memberi penghargaan pada penguatan kapasitas di pasar tenaga listrik seiring dengan meningkatnya pangsa pembangkit listrik yang terputus-putus. Bahkan sebelum invasi ke Ukraina, kebijakan industri di seluruh ekonomi Eropa yang lebih besar berfokus pada teknologi energi bersih sebagai sumber daya saing nasional. Contohnya termasuk kebijakan ekspor teknologi bersih Eropa, dukungan untuk mineral tanah jarang yang dibutuhkan untuk teknologi iklim baru, dan pendanaan nasional untuk mendorong pertumbuhan industri energi baru lokal. Diperlukan teknologi pendukung tambahan untuk mendukung masa depan yang berkelanjutan. Banyak contoh—seperti perkuatan fasilitas produksi industri yang ada untuk penangkapan, penggunaan, dan penyimpanan karbon (CCUS); menggunakan campuran hidrogen dalam pembawa metana; dan menerapkan penangkapan udara langsung (DAC)—muncul untuk menurunkan intensitas karbon dan mengubah sistem yang ada menjadi alternatif yang lebih bersih.

II.Sektor EBTKE Dan Ketenagalistrikan

Transisi Energi Dengan Pensiunkan PLTU Batubara Jangan Sampai Membebani Negara, Pemerintah menggaet pendanaan transisi energi senilai 20 miliar dolar AS atau sekitar Rp 310 triliun. Dana ini bakal digunakan untuk mempensiunkan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) batubara dan mengembangkan Pembangkit Listrik Energi Terbarukan.

Pendanaan ini diraih dari negara maju yang tergabung da­lam International Partners Group (IPG), melalui Just Energy Tran­sition Partnership (JETP), pemerintah Indonesia mendapatkan penawaran untuk early retirement dari program ini. Namun, pemerin­tah harus memastikan bentuk tawaran tersebut tidak akan membebani negara.  

Syarat utama dalam program JETP tersebut, yakni bunga pinjaman harus serendah mungkin. Begitu juga dengan terms and condi­tions, tidak memberatkan. Dengan demikian, proses transisi energi di Indonesia tidak menyebabkan keuangan negara boros.

Salah satu ke­untungan program ini, industri dalam negeri akan lebih mem­punyai akses sertifikat green. Pasalnya, ketika sertifikat green diberlakukan di pasar interna­sional, akan memberikan teka­nan berat untuk industri dalam negeri.

Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Dadan Kus­diana mengatakan, pendanaan JETP sejauh ini belum masuk ke kas Pemerintah. Pemerin­tah harus lebih dulu menyusun rencana investasi terkait kebu­tuhan pendanaan untuk proyek transisi energi dalam waktu enam bulan.

Namun, pelaksana Harian Direktur Eksekutif Indonesian Mining Association (IMA) Djoko Wida­jatno mengatakan, dana Rp 310 triliun belum cukup untuk menghentikan operasi PLTU barubara, sekaligus membangun Pembangkit Listrik Energi Terbarukan, pendanaan JETP hanya cukup untuk me­nyelesaikan proses pada tahapan perencanaan dan studi. Menurutnya, transisi energi di Indonesia harus dilakukan secara bertahap melalui pembangunan sejumlah Pembangkit Listrik Energi Terbarukan, sebelum melaksanakan pensiun dini pada sejumlah PLTU.

Sementara, Direktur Center of Economics and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira mengata­kan, skema pendanaan JETP harus mengedepankan prinsip berkeadilan. JETP harus bisa menangani dampak yang di­terima pekerja di sektor PLTU batubara, jika mereka dipensi­unkan.

Sebelumnya, Presiden Amerika Serikat Joe Biden bersama negara-negara maju yang ter­gabung dalam G7 berkomitmen mendanai hingga 20 miliar dolar AS, untuk mempercepat pelaksa­naan transisi energi di Indonesia. Khususnya untuk meninggalkan penggunaan batubara sebagai sumber energi.

Dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 di Bali, Biden mengatakan, komitmen ini da­lam rangka mendukung pengem­bangan energi baru terbarukan, dan mendukung percepatan tran­sisi energi melalui penghentian PLTU batubara. 

III.Sektor Geologi, Mineral, Batubara dan Umum

Dampak Terhadap Indonesia dari Gugatan Uni Eropa di World Trade Organization (WTO), Uni Eropa telah melakukan gugatan kepada Pemerintah Indonesia dalam hal kebijakan larangan ekspor nikel Indonesia yang telah berlaku sejak awal tahun 2020. Dalam keputusan sengketa yang diadopsi Dispute Settlement Body (DSB) tanggal 17 Oktober 2022 menyatakan Indonesia terbukti melanggar ketentuan WTO Pasal XI.1 GATT 1994 dan tidak dapat dijustifikasi dengan Pasal XI.2 (a) dan XX (d) GATT 1994.

Adapun bunyi hasil final panel report dari WTO mengenai nikel Indonesia, WTO juga menolak pembelaan yang diajukan oleh Pemerintah Indonesia terkait dengan keterbatasan jumlah cadangan nikel nasional dan Good Mining Practice sebagai dasar pembelaan. Final report ini akan didistribusikan kepada anggota WTO lainnya pada tanggal 30 November 2022 dan akan dimasukkan ke dalam agenda DSB pada tanggal 20 Desember 2022.

Menurut WTO, ada beberapa peraturan perundang – undangan yang dinilai melanggar ketentuan, yaitu : Pertama, Undang – Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Kedua, Peraturan Menteri ESDM No 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atasa Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara. Ketiga,Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 96 Tahun 2019 tentang Ketentuan Ekspor Produk Pertambangan Hasil Pegolahan dan Pemurnian, Keempat,Peraturan Menteri ESDM Nomor 7 Tahun 2020 tetang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, dan Pelaporan Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

 Menyikapi final report tersebut, MESDM mengungkapkan Pemerintah Indonesia akan mengajukan banding mengingat keputusan panel belum memiliki kekuatan hukum tetap. Dengan demikian, Indonesia tidak perlu mengubah peraturan atau bahkan mencabut kebijakan yang dianggap tidak sesuai sebelum keputuan sengketa diadopsi oleh DSB.

Menurut Staf Khusus MESDM, final report panel belum berdampak serius pada minat investasi pada pabrik pengolahan mineral di dalam negeri. Sentiment negative dari otoritas pengatur perdagangan dunia tidak secara langsung mengoreksi kepercayaan investasi pada pembangunan pabrik pengolahan dan pemurnian atau smelter mineral seiring dengan komitmen pemerintah untuk mengintensifkan kegiatan hilirisasi domestik.