Reviu Informasi Strategis Energi dan Mineral Harian, 24 November 2022

I. Sektor Minyak dan Gas Bumi

Pasar LNG 2022 Hadapi Ketidakpastian. Pasar LNG pada 2022 ini menghadapi ketidakpastian yang signifikan dengan prakiraan menunjukkan persaingan pasar dan harga yang ketat dalam dua sampai lima tahun kedepan. Sementara itu pembeli menghadapi ketidakpastian peran LNG dalam transisi energi dan bagaimana memposisikan diri untuk transisi bahan bakar rendah karbon. Banyak pembeli merasa khawatir kekurangan pasokan dan keamanan pasokan LNG setelah bertahun-tahun merasa aman akan pasokan. Sehingga saat ini pembeli memilih untuk kembali ke kontrak jangka panjang dan memprioritaskan hubungan bilateral dengan pemasok.

Asia Tenggara dan Asia Selatan saat ini sebagai end user  merasa harga LNG terlalu tinggi. Sedangkan pembeli dari Eropa memahami bahwa saat ini negara-negara tersebut  membutuhkan gas, namun belum tentu pada tahun 2025 akibat dari kecepatan transisi energi dan meningkatnya harga gas yang cukup signifikan sehingga menurunkan permintaan gas dalam jangka panjang. Namun, pada akhirnya China adalah pembeli royal dalam semua frame karena China melihat LNG sebagai bagian penting dari transisi energi yang dapat membantu memenuhi permintaan energi rendah karbon dan pengurangan penggunaan batubara.

Pembeli saat ini semakin khawatir dengan keamanan pasokan akibat adanya persaingan geopolitik. Hal ini membuat keandalan pemasok menjadi penting kembali. Meskipun demikian, para pembeli ini memilih mengamankan pasokan dan mengurangi paparan volatilitas pasar dengan cara menyeimbangkan kembali kontrak jangka panjang dengan pemasok, sehingga para pembeli ini dapat meningkatkan pangsa volume jangka panjang.

Pembeli seluruh dunia saat ini menilai bahwa pemasok tertentu dapat menyediakan LNG dengan rendah emisi dengan harga yang kompetitif. Hal ini sejalan dengan target pembeli untuk mengurangi emisi dari LNG, terutama pembeli dari Eropa, Jepang dan Korea Selatan. Pasar LNG saat ini telah beralih fokus pada keamanan pasokan dan kembali ke kontak jangka panjang, Namun, kriteria-kriteria seperti fleksibilotas, harga yang kompetitif dan pengelolaan emisi tetap menajdi isu utama. Secara keseluruhan, pemasok/penjual dapat menyediakan kebutuhan LNG pembeli dan memiliki peluang untuk keluar dari gelombang ketidakstabilaan saat ini, dan diharapkan dapat memimpin pada siklus industri LNG berikutnya.

II. Sektor EBTKE Dan Ketenagalistrikan

Lembaga Pendanaan Dunia Lebih Pilih Danai Proyek EBT,Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif mengungkapkan, industri hulu minyak dan gas bumi (migas) menghadapi tantangan besar seiring dengan transformasi global menuju transisi energi bersih untuk mengurangi emisi CO2, untuk mendorong transisi energi dan menggunakan sumber daya yang lebih hijau membuat lembaga pendanaan dunia berhenti untuk membiayai proyek eksplorasi dan eksploitasi migas baru. Lembaga pendanaan dunia memilih untuk mendanai proyek energi baru dan terbarukan (EBT). Sehingga, perusahaan migas diharapkan bisa melakukan diversifikasi operasi dengan berinvestasi di bidang non inti, terutama di bidang energi yang lebih hijau.

Berdasarkan laporan Emission Gap oleh United Nations Environment Programme (UNEP), emisi total pada tahun 2021 sebesar 52,8 Giga Ton CO2, dengan emisi energi fosil, termasuk migas menyumbang 37,9 Giga Ton CO2 atau hampir 72 persen. Sementara, Indonesia telah menetapkan target Net Zero Emission pada tahun 2060 atau lebih cepat. Dalam proses transisi energi tersebut, peran sektor migas memegang peranan yang sangat penting. Sektor gas akan menjembatani untuk transisi dari bahan bakar fosil ke energi terbarukan. Tentunya, transisi energi ini akan dilakukan dalam beberapa tahapan dengan mempertimbangkan daya saing, biaya, ketersediaan, dan keberlanjutan.

Di sisi lain, permintaan migas tetap tumbuh terutama di wilayah berkembang seperti India, Afrika dan Asia, dimana pertumbuhan ekonomi, industrialisasi dan kendaraan akan melonjak secara signifikan. Mengacu pada 2022 OPEC World Oil Outlook 2045, permintaan minyak sebagai bahan bakar diproyeksikan meningkat dari 88 mboepd pada 2021 menjadi 101 mboepd pada 2045, sementara porsi dalam bauran energi menurun dari 31 persen menjadi di bawah 29 persen. Untuk menarik minat investasi hulu migas di Indonesia, pemerintah telah melakukan beberapa terobosan kebijakan, melalui fleksibilitas kontrak (PSC Cost Recovery atau PSC Gross Split), perbaikan term & condition pada bid round, insentif fiskal/non-fiskal, pengajuan izin online dan penyesuaian regulasi untuk yang tidak konvensional dan akan merevisi peraturan migas dengan ketentuan seperti perbaikan termin fiskal, kemudahan berusaha, dan kepastian kontrak, serta membuka dialog bersama operator dan investor untuk menciptakan iklim investasi yang lebih kompetitif.

III. Sektor Geologi, Mineral, Batubara, dan Umum

Rencana Indonesia Pensiunkan Dini PLTU Batubara, Batubara merupakan bahan bakar paling berpolusi dan sumber emisi terbesar yang menyebabkan buruknya kualitas udara di berbagai negara. Untuk itulah, Indonesia berupaya melakukan transisi energi terutama batubara dengan berencana memensiunkan dini PLTU – PLTU yang menggunakan batubara sebagai bahan bakar utamanya.

Saat ini, PLN secara instens membahas dan mengatur perencanaan dan operasional guna mengurangi emisi karbon dari PLTU dengan cara memetakan pembangkit listrik yang berpotensi dipensiunkan dini. Ada beberapa aspek yang menjadi bahan pertimbangan diantaranya aspek supply-demand, teknologi, size, usia, kapasitas dan perannya di system ketenagalistrikan dalam beberapa tahun ke depan dalam memenuhi supplydemand. Pendataan memang menjadi hal yang harus diperhatikan, di sisi lain target nol emisi karbon harus tercapai tanpa harus menambah biaya.

Menurut Kepala Bappenas, dibutuhkan dana sebesar USD 400 – 500 juta atau setara dengan Rp 6,2 – 7,8 triliun (kurs Rp 15.700/USD) untuk melakukan pension dini PLTU per gigawatt power. Jika di Pulau Jawa PLTU yang dipensiunkan dayanya 40 – 50 gigawaat, diperlukan sekitar USD 20 miliar atar setara Rp 314 triliun.

Dalam pertemuan KTT G20 di Bali, beberapa negara yang tergabung dalam G7 berkomitmen untuk mendanai Indonesia hingga USD 20 miliar untuk mempercepat pelaksanaan transisi energi. Dengan mengembangkan pemanfaatan Energi Baru Terbarukan (EBT) dan penghentian PLTU.