Reviu Informasi Strategis Energi dan Mineral Harian, 8 Desember 2022

I. Sektor Minyak dan Gas Bumi

Pembatasan Harga Minyak Mentah Rusia di Level US$60 per Barel. Uni Eropa mencapai kesepakatan untuk menetapkan batas harga minyak mentah Rusia pada level US$60 per barel untuk negara-negara G7 dan Uni Eropa. Keputusan ini diperkirakan akan semakin mengguncang perdagangan minyak lintas laut global karena minyak mentah Rusia mendapatkan pembeli baru. Dalam kesepakatan tersebut diputuskan juga jika harga akan ditinjau secara regular untuk memastikan setidaknya 5% di bawah harga pasar rata-rata untuk minyak Rusia. Batas harga G7 bertepatan dengan embargo Uni Eropa atas impor minyak Rusia melalui laut dan mulai dilakukan pada 5 Desember.

G7 memperkirakan bahwa sekitar 95 persen armada kapal tanker minyak global ditanggung perusahaan asuransi pelayaran di negara-negara G7, yaitu Kanada, Prancis, Jerman, Italia, Jepang, Inggris, dan AS. Saat ini pemilik kapal yang berbasis di Uni Eropa dan beberapa negara G7 mendapatkan keuntungan dari pangsa pasar yang besar dalam perdagangan minyak Rusia.   Data S&P Global  menunjukan   kapal kapal tersebut mengangkat 55% ekspor minyak mentah Rusia dari Laut Baltik dan Hitam pada bulan September.

Batas harga G7 yang diberlakukan untuk minyak mentah Rusia berdasarkan harga free-on-board, tidak termasuk biaya asuransi dan pengiriman.  Dalam lima tahun terakhir hingga 1 Desember, harga minyak mentah Ural yang dijual dengan basis FOB dari Pelabuhan Laut Baltik memiliki rata-rata US$62,29 per barel. Sebelum invasi Rusia ke Ukraina, harga Dated Brent rata-rata sekitar US$2,8 per barel tetapi melonjak ke rekor tertinggi lebih dari US$40 per barel pada musim panas dan baru bertahan sekitar US$33 per barel di bawah Dated Brent.

Minyak mentah Ural dinilai oleh Platts dengan harga US$55,79 per barel. Dengan batas harga Ural di atas harga     pasar, beberapa pihak berspekulasi bahwa ekspor Rusia akan  lebih besar dari sebelumnya namun berdampak kecil terhadap pendapatan Rusia. Ekspor minyak mentah dan produk minyak lintas laur Rusia sebagaian besar tetap tangguh dalam beberapa bulan terakhir meskipun ada sanksi dan batasan harga UE yang masuk karena Tiongkok, India, dan Turki sebagian besar mengambil minyak Rusia yang dipindahkan dari Eropa dan Amerika Serikat berdasarkan data pelacakan kapal tanker.

Ekspor minyak mentah Rusia naik menjadi 3,09 juta barel per hari pada Oktober. Menurut data dari S&P Global, ekspor minyak mentah Rusia naik 3 persen pada bulan Oktober, tepat di bawah rata-rata sebelum invasi Rusia sebesar 3,1 juta barel per hari. Ekspor produk Rusia turun 4,2 persen dalam sebulan menjadi 2,08 juta barel per hari di bulan Oktober.

II. Sektor EBTKE Dan Ketenagalistrikan

Penetapan NZE Tahun 2060 di Indonesia Pertimbangkan Keragaman SDA,  Sekjen KESDM menyatakan penetapan NZE di Indonesia pada tahun 2060 atau lebih cepat diputuskan atas dasar keadaan dan keragaman sumber daya alam yang dimiliki tanah air. Pemerintah Indonesia saat ini telah merevisi tingkat NDCs dari 29 persen menjadi 32 persen pada tahun 2030 dengan menjanjikan penggunakan lahan yang lebih efektif dan meningkatkan kebijakan energi untuk menurunkan emisi gas rumah kaca.

Saat ini, kontribusi sektor energi disebut meneningkat dari 314 juta ton CO2 menjadi 358 juta ton CO2 dai total penurunan sebesar 32 persen. Untuk mencapai target NZE, diperlukan transformasi energi dari bahan bakar fosil menjadi energi bersih dengan mengacu Deklarasi G20 Leaders yang terdiri dari 52 komitmen. Dua poin dari komitmen tersebut memberikan dukungan untuk mempercepat dan memastikan transisi energi yang berkelanjutan, adil, terjangkau, dan dengan investasi yang inklusif. Kedua, menjadikan Bali Compact dan Peta Jalan Transisi Energi Bali sebagai panduan dalam menemukan solusi untuk mencapai stabilitas, transparansi dan keterjangkauan pasar energi.

Dalam G20 Leaders Summit, Indonesia turut memperoleh dukungan finansial daril lembaga intenasional dan negara besar untuk transisi energi. Pertma ialah dukungan pendanaan untuk mekanisme transisi energi sebesar 20 miliar dollar melalui JETP untuk membantu Indonesia meningkatkan pengugunaan energi terbarukan dan mengurangi ketergantungan pada batubara. Pendanaan lainnya dari Asian Zero Emmision Community (AZEC) sebesar 500 juta dollar AS untuk mengimplementasikan program transisi energi dan memperluas kemitraan public-swasta dan inisiatif dekarbonisasi.

Indonesia telah menyusun peta jalan transisi energi untuk menapai NZE pada tahun 2060 atau lebih cepat dengan mengembangkan 700 GWpembangkit enrgi terbarukan yang berasal dari matahari, angina, air, bio energi, laut, panas bumi serta nuklir. Pemerintah juga telah menetapkan strategi penghentian secara bertahap PLTU berdasarkan kontrak minimal 30 tahun.selain itu Indonesia berencana membangun super grid untuk menggenjot pengembangan energi terbarukan sekaligus menjaga stabilitas dan keamanan sistem kelistrikan. Dengan menghubungkan kepulauan Indonesia melalui Super Grid, maka akan memainkan peran penting dalam membuka peluang industri hijau dengan mencocokan potensi terbarukan dengan pusat permintaan industri.

Lebih lanjut, pemerintah hendak mendekarbonisasi sektor permintaan melalui beberapa strategi seperti pengurangan penggunaan batbara dengan beralih ke listrik, gas, dan hydrogen serta penerapan peralatan hemat energi di bidang industri. Kemudian di sektor transportasi pemerintah berupaya mengembangkan biofuel, seperti biodiesel B40 dan bioethanol, peningkatan pemanfaatan kendaraan listrik dan konversi motor BBM menjadi sepeda motor baterai listrik dan juga mendiversifikasi bahan bakar dengan hydrogen dan ammonia. Terakhir yaitu secara bertahap mengganti LPG dengan gas kota, kompor induksi, dimetil ether serta meningkatan penggunaan peralatan hemat energi di sektor rumah tangga dan komersial.

III.Sektor Geologi, Mineral, Batubara dan Umum

MIND ID (Mining Industry Indonesia) Meminta Pemerintah Stop Impor Timah Solder dan Aluminium, MIND diamanatkan oleh Pemerintah RI untuk mengembangkan bisnis hilirisasi komoditas tambang dari beberapa perusahaan tambang pelat merah yaitu PT Freeport Indonesia, Inalum, Timah, Antam dan Bukit Asam. Mereka berperan penuh dalam hilirisasi produk tambang seperti emas, nikel, tembaga, batubara, bijih nikel, bijih timah serta bauksit untuk meberikan value added agar memperoleh nilai optimal.

Ada 5 strategi utama yang dilaksanakan MIND ID untuk mencapai tujuannya, yaitu:

  1. Produksi dengan mengoptimalkan eksplorasi dan pertumbuhan produksi pertambangan
  2. Menggunakan konsep smart mining dengan meningkatkan daya saing biaya dengan memaksimalkan platform digital.
  3. Implementasi teknologi terkini seperti artificial intelligence (AI), Internet of Things (IoT), Machine Learning serta big data yang bisa mengoptimalkan kegiatan sektor pertambangan.
  4. Mengoptimalkan Project Management Officer (PMO) yang bertujuan untuk meningkatkan peran MIND ID dalam memonitoring dan melakukan akselerasi proyek strategis berkualitas tinggi.
  5. Pembenahan portofolio melalui riset serta mengembangkan ekosistem kendaraan listrik di sekitar wilayah kerja.

MIND ID membidik sektor kendaraan listrik karena produk hilirisasi nikel, aluminium, tembaga, timah dan lainnya menjadi backbone bahan baku produksi kendaraan listrik. MIND ID meminta Pemerintah Indonesia untuk menghentikan impor produk olahan dari timah seperti solder dan olahan bauksit seperti aluminium untuk mendorong penyerapan produk hilirisasi di dalam negeri.

Reviu Informasi Strategis Energi dan Mineral Harian, 7 Desember 2022

I. Sektor Minyak dan Gas Bumi

Kebijakan Pemerintah Dinilai Bantu Capai Target Investasi Hulu Migas, Investasi di Indonesia pada sektor hulu migas dalam dua tahun terakhir mengalami lonjakan besar. Pada tahun 2021, nilai investasi di hulu migas menurut catatan SKK Migas sebesar US$ 10,8 miliar, sementara tahun 2022 investasi diproyeksikan mencapai US$ 13,2 miliar atau naik lebih dari 20%. Bila dilihat dari melonjaknya harga minyak dan gas (migas) dunia dalam dua tahun terakhir yang tidak serta merta menaikkan investasi di sektor hulu migas. Berdasarkan hasil riset Rystad Juli 2022, tahun ini nilai investasi migas global diperkirakan hanya tumbuh 5% dibandingkan tahun 2021. Riset tersebut juga mengungkapkan sebagian besar investor migas global menggunakan hasil keuntungan dari lonjakan harga migas selama dua tahun terakhir untuk melunasi pinjaman dan membayarkan dividen kepada pemegang saham.

Total pelunasan pinjaman perusahaan-perusahaan migas global sampai Juli 2022 mencapai US$ 64 miliar. Adapun alokasi dana yang digunakan untuk membayarkan dividen sebesar US$ 54 miliar. Di Indonesia sejumlah international oil company seperti Petronas Carigali telah memenangkan lelang atas wilayah kerja (WK) migas North Ketapang, tahun ini. Sementara British Petroleum (BP) menjadi pemenang lelang atas WK Agung I dan Agung II. Petronas Carigali tahun lalu berhasil menemukan hidrokarbon berupa minyak dengan lajur alir awal sekitar 2.100 barel minyak per hari (bph) di WK North Madura II.

Melihat hal tersebut, pengamat Ekonomi Energi Universitas Indonesia Berly Martawardaya menyatakan sebagian besar cadangan migas yang proven dan unexploited, baik onshore maupun offshore di Indonesia berada di kawasan timur. Ini memerlukan biaya penggalian dan operasi tinggi, sehingga kepastian hukum untuk investasi migas sangat penting. Menurut dia, revisi undang-undang migas merupakan salah satu langkah strategis yang mendesak dilakukan di luar upaya proaktif pemerintah untuk menggaet investor. Investasi migas masuk dalam kategori jangka panjang dengan tenor rata-rata lebih dari 20 tahun, sehingga hasil yang diperoleh tidak bisa dinikmati secara cepat.

Melihat minat investor yang semakin meningkat seiring tersedianya pilihan blok dengan kualitas baik serta didukung ekosistem investasi, kebijakan fiskal dan iklim investasi sangat penting.Pasalnya, investasi di sektor migas merupakan investasi jangka panjang, sehingga kepastian hukum (contract sanctity) menjadi keharusan. Investasi migas merupakan penggerak ekonomi Indonesia selama ini. Kalau kita mau ada pertumbuhan ekonomi yang baik, tentu saja sektor energi adalah sektor utama yang perlu diperbaiki. Adapun kebijakan proaktif pemerintah di sektor hulu migas saat ini di antaranya percepatan proses perizinan investasi. Dari target waktu penyelesaian maksimal 3 hari, pada Oktober 2022 rata-rata waktu penyelesaian perizinan di sektor hulu migas hanya 1,03 hari. Ditambah lagi cepatnya proses izin yang diharapkan memberikan keuntungan kepada kontraktor dan memberikan kepastian terhadap kegiatan eksplorasi dan eksploitasi migas. Selain kontraktor migas global, sejumlah perusahaan migas nasional juga menunjukkan upayanya untuk terus mendorong kenaikan cadangan dan produksi migas di dalam negeri.

II. Sektor EBTKE Dan Ketenagalistrik

IEA: Kapasitas Energi Terbarukan Global Naik 2 Kali Lipat Hingga 2027, IEA: Kapasitas energi terbarukan global diperkirakan akan meningkat hampir dua kali lipat dalam lima tahun ke depan saat krisis energi yang sedang berlangsung mendorong percepatan tajam instalasi-instalasi proyek energi terbarukan, demikian disampaikan oleh Badan Energi Internasional (IEA).

Kapasitas energi terbarukan global diperkirakan akan tmbuh sebesar 2.400 GW selama periode 2022-2027, yang akan memungkinkannya mengambil alih posisi batubara sebagai sumber pembengkit listrik terbesar pada awal 2025 dalam Laporan Renewables 2022. Energi terbarukan dipersiapkan untuk menyumbang lebih dari 90 persen ekspansi listrik global dalam lima tahun ke depan dan akan membantu menjaga kemungkinan pembatasan pemanasan global hingga 1,5 derajat Celsius. Menurut IEA energi terbarukan sudah berkembang dengan pesat, tetapi krisi energi global mendorong energi terbarukan ke fase baru yang luar biasa dengan pertumbuhan lebih cepat di saat negara-negara berupaya mengapitilasi manfaat keamanan energi. Dunia akan menambahkan sebanyak mungkin energi terbarukan dalam lima tahun kedepan seperti yang terjadi dalam 20 tahun sebelumnya.

Menurut laporan tersebt, jumlah kapasitas energi terbarukan yang ditambahkan di Eropa pada periode 2022-2027 diperkirakan dua kali lebih tinggi dibandingkan periode lima tahun sebelumnya, disorong oleh kombinasi masalah keamanan energi dan ambisi iklim.kontribusi terbesar terhadap pertumbuhan kapasitas energi terbarukan berasal dari Cina. Negara tersebut diperkirakan akan menyumbang hampir separuh dari penambahan kapasitas energi terbarukan global selama periode 2022-2027.

III. Sektor Geologi, Mineral , Batubara dan Umum

MIND ID (Mining Industry Indonesia) Diharapkan Menyerap Pasokan Listrik PLN untuk Operasional Smelter di Gresik. Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi VII DPR-RI pada Kamis (24/11), Direktur Utama MIND ID Hendi Prio Santoso meminta pemerintah untuk memberikan dukungan insentif harga murah pada suplai gas bumi ke pabrik pengolahan dan pemurnian mineral tembaga milik PT Freeport Indonesia yang ada di Gresik, Jawa Timur. Menurutnya pemberian insentif tersebut dibutuhkan dalam rangka pembangkitan dan sumber energi yang dibutuhkan dalam proyek smelter berkapasitas 2 juta metrik ton konsentrat per tahun.

MIND ID menginginkan agar smelter tembaga di Gresik bisa mendapatkan alokasi Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT) senilai USD 6 per MMBTU dan stimulasi harga listrik murah senilai 3 – 4 cent per KwH seperti insentif yang diberikan oleh Kementerian ESDM kepada industri keramik dan lainnya. Smelter tersebut ditargetkan beroperasi komersial pada kuartal ke-empat 2024 dan saat ini menunjukkan kemajuan pekerjaan konstruksi 45,5% sampai Oktober 2022.

Menanggapi hal tersebut, Menteri ESDM Arifin Tasrif menolak permintaan MIND ID dan menyarankan agar MIND ID menyerap pasokan listrik dari PLN karena tarif yang berlaku ialah harga industri. Ini juga akan membantu PLN agar kelebihan pasokan listrik PLN terserap dengan optimal.

KESDM sangat selektif dalam penyaluran gas murah USD 6 per MMBTU sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 121 Tahun 2020 tentang Penetapan Harga Gas Bumi. Menurut Perpres tersebut hanya ada tujuh industri yang bisa mendapatkan HGBT yakni industri pupuk, petrokimia, oleochemical, baja, keramik, kaca dan sarung tangan karet.


Reviu Informasi Strategis Energi dan Mineral Harian, 6 Desember 2022

I. Sektor Minyak dan Gas Bumi

Kembalinya Hydrogen Dalam Transisi Energi. Setelah beberapa dekade sempat kurang berkembang, pembahasan transisi energi mendorong hydrogen kembali dilirik untuk dikembangkan dalam mencapai target net zero emission dan menigkatkan keamanan energi. Tidak seperti bahan bakar fosil hydrogen menjadi sumber energi alternatif yang layak dengan potensi untuk mendekarbonisasi industri.

Di Amerika Serikat, Undang Undang Pengurangan Inflasi menawarkan kredit pajak murah untuk pengembangan hydrogen bersih baik yang berasal dari elektrolisis yang menggunakan listrik dari sumber energi terbarukan maupun hydrogen yang dihasilkan dari reformasi metana uap.  Aturan tersebut mendorong perusahaan pengelekrolisis untuk memperluas jejak produksi  hydrogen dan mendorong negara tersebut untuk menjadi pengekspor hydrogen dan ammonia rendah karbon.  Amerika Serikat juga mempertimbangkan untuk memberikan subsidi sehingga memungkinkan terjadi penurunan biaya hydrogen   hingga di bawah US$0 per kilogram pada tahun 2030. Hal ini diperkirakan akan mempercepat penerapan hydrogen hijau di pasar baja, transportasi, dan pembangkit listrik. 

Hidrogen juga menjanjikan dalam upaya Eropa untuk mengurangi ketergantungan gas Rusia. UE bersama Kazhaktan mulai mengembangkan rantai nilai hydrogen dan baterai dari energi terbarukan. Sementara Jerman menandatangani nota kesepahaman dengan Mesir  untuk mengerjakan produksi hydrogen terbarukan sambil memperkuat perdagangan gas alam cair.  Di kawasan Timur Tengah dan Afrika Utara, telah dibangun proyek pengembangan hydrogen hijau  sebesar 100 MW di Air Sokhana.

Di Asia Pasifik, Indonesia berencana untuk memproduksi hydrogen hijau dari energi terbarukan yang kurang dimanfaatkan untuk meningkatkan target pengurangan emisi tahun 2030. Anak perusahaan PT. Pertamina meluncurkan proyek percontohan hydrogen dengan potensi untuk menghasilkan hampir 2 juta metrik ton hydrogen hijau per tahun.

Sementara Singapura meluncurkan strategi nasional untuk mengembangkan hydrogen rendah karbon sebagai sumber bahan bakar untuk sektor listrik dan industri serta mendekarbonisasi pasar maritim dan penerbangan. Hidrogen diperkirakan dapat memasok sebanyak 50 persend dari kebutuhan listriknya pada tahun 2050. Tantangan pengembangan hydrogen global adalah bagaimana mengubah hydrogen menjadi komoditas material yang dapat didistribusikan secara bebas.

II. Sektor EBTKE Dan Ketenagalistrikan

 Subsidi Motor Listrik, Demi memacu populasi kendaraan listrik di Indonesia, pemerintah berencana memberikan subsidi. Kalua tidak ada aral melintang, tahun depan, pemerintah akan memberikan subsidi untuk pembelian kendaraan listrik berbasis baterai. Tahap awal, untuk sepeda motor lebih dahulu.

Saat ini, pemerintah tengah melakukan finalisasi rencana pemberian subsidi untuk pembelian kendaraan listrik. Hanya, Kemenko menyebutkan pemerintah akan memberikan subsidi Rp 6.5 juta untuk setiap pembelian motor listrik.

Selain pembelian kendaraan listrik, pemerintah juaga menyiapkan opsi subsidi untuk konversi motor BBM menjadi motor listrik. Rencananya, pemerintah akan memberikan subsidi atas baterai listrik yang biayanya menyedot separuh dari total biaya konversi motor listrik sekitar Rp 15 juta per unit. Dalam kebijakan ini, pemerintah membidik motor yan umurnya sudah di atas 10 tahun.

Pemerintah memang berambisi memacu penggunaan kendaraan listrik di tanah air.  Tidak tanggung-tanggung pemerintah menargetkan ada 400.000 unit kendaraan listrik roda empat dan 1,76 juta unit kendaraan listrik roda dua dan tiga mengaspal di Indonesia pada 2025.

Kementerian Perindustrian mencatat, jumlah kendaraan listrik berbasis baterai yang sudah terdaftar di Indonesia hingga 8 September lalu total 25.316 unit yang terdiri dari 21.668 motor, 3,317 mobil penumpang, 274 kendaraan roda tiga, 51 bus dan 6 mobil barang.

Dan menurut Kementerian Perindustrian, saat ini terdapat puluhan perusahaan dalam negeri yang mampu memproduksi kendraan listrik. Untuk kendaraan listrik roda dua dan roda tiga, ada 35 perusahaan dengan total kapasitas produksi 1.04 juta unit pertahun dan bisa meningkat menjadi 2 juta unit per tahun di 2023.

Hanya, untuk mendorong kepemilikian kendaraan listrik, jangan lupakan infrastruktur pendukung, yakni SPKLU. Dari data PLN saat ini baru ada 346 SPKLU tersebar di 295 lokasi di Indonesia. Dan, tentunya subsidi saja belum cukup karena harga kendaaan listrik jauh lebi mahal dibandingkan yang berbasis BBM. Sekalipun pemerintah mengklaim, kendaraan listrik hemat biaya. Rencana uang muka (DP) minimum 0% dan suku bunga ringan juga perlu pemerintah realisasikan.

III. Sektor Geologi, Mineral, Batubara dan Umum

PNBP Sektor Pertambangan Mencapai Rp 150 triliun, Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022, target PNBP tahun 2022 ialah sebesar Rp. 335 triliun. Menurut data dari Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM, sampai pada bulan November 2022 sektor pertambangan sudah menyumbang PNBP sebesar Rp 150 triliun. Jika dibandingkan dengan target yang ada, KESDM sudah menyumbang 44,7% dari target PNBP nasional di tahun 2022 ini.

Dengan capaian tersebut berarti sektor pertambangan merupakan sektor penghasil devisa terbesar setelah sektor perpajakan. Namun tidak dapat dipungkiri, tingginya PNBP dari sektor pertambangan merupakan anugerah dari naik drastisnya harga komoditas sepanjang tahun 2022, jika dikemudian hari harga komoditas kembali melandai, tidak tertutup kemungkinan PNBP dari sektor pertambangan juga ikut melandai.

Untuk memitigasi hal tersebut, perlu adanya perbaikan tata kelola di segala lini dalam sektor pertambangan. Salah satunya dengan melakukan pengawasan yang terpadu untuk menghindari terjadinya penambangan ilegal. Selain itu, program digitalisasi sektor ESDM yang saat ini sedang dilakukan oleh Pusdatin ESDM diharapkan mampu membantu penertiban administrasi untuk mempersempit gerak pelaku tambang ilegal.

Adanya tambang ilegal menyebabkan negara mengalami kerugian karena tidak ada pajak dan PNBP yang dibayarkan ke negara dari aktifitas ekploitasi sumber daya alam serta rusaknya sosial, ekonomi dan lingkungan di sekitar wilayah pertambangan ilegal. Presiden RI Joko Widodo juga menaruh perhatian khusus atas maraknya pertambangan ilegal ini. Ia berharap, Kepala Daerah seperti Gubernur, Wali Kota dan Kepala Dinas juga memberikan perhatian dan tidak melakukan pembiaran atas maraknya pertambangan ilegal di wilayahnya masing – masing.

Reviu Informasi Strategis Energi dan Mineral Harian, 5 Desember 2022

I. Sektor Minyak dan Gas Bumi

Krisis Energi Yang Berlangsung Mendorong Perubahan Pasar Energi Secara Global.  Berkurangnya investasi untuk energi konvensional, pemulihan ekonomi paska pandemik,  invasi Rusia di Ukraina, gangguan pasokan gas di Eropa, serta krisis iklim di beberapa belahan dunia menciptakan kondisi yang urgen dan saling terkait bagi para pembuat kebijakan. Akibatnya para pembuat kebijakan di dunia cenderung tergesa gesa mengeluarkan tindakan yang dapat mengubah kekuatan pasar baik secara jangka panjang  dan jangka pendek.

Kebijakan baru yang dilakukan adalah melakukan diliberalisasi pasar seperti di Eropa, Kanada, dan Australia dengan cara membatasi biaya bahan bakar atau tarif listrik pengguna akhir. Melalui kebijakan ini, tarif listrik yang diliberalisasi biasanya mencerminkan biaya marjinal, sementara di pasar tertutup tarif dikaitkan dengan biaya pembangkitan rata rata atau disubsidi. Negara-negara berkembang juga melewati langkah-langkah keterjangkauan: Kolombia, Thailand, dan Indonesia baru-baru ini mengurangi atau memperlambat beberapa kenaikan tarif listrik yang didorong oleh inflasi, dan China daratan telah lama mengendalikan biaya bahan bakar untuk pembangkit listrik.

Sementara itu, kebijakan untuk mengatasi krisis pasokan energi terkonsentrasi di pasar yang miskin bahan bakar atau berkembang pesat. Eropa adalah contoh utama dari yang pertama, dengan inisiatif kebijakan REPowerEU yang masif untuk LNG dan energi bersih, atau penghentian batubara yang tertunda, tetapi begitu juga Jepang dan Korea Selatan, yang meninjau kembali program energi nuklir mereka. Di pasar dengan permintaan yang melonjak, di mana sering kali biaya merupakan hal yang penting, penjatahan daya (mis., China daratan, India, Bangladesh), penundaan pensiun termal (mis., India), atau beralih ke bahan bakar termal yang lebih murah meskipun lebih kotor (mis., Pakistan) adalah hal biasa.

Di banyak negara, harga yang dihasilkan di pasar yang kompetitif terbukti tidak dapat dikelola secara sosial dan politik. Akibatnya, pemerintah ikut campur dalam memfungsikan pasar liberal untuk “menambal” sementara atau menerapkan lebih banyak perubahan struktural. Contohnya pasar di Eropa yang mengalami reformasi sebagai tanggapan atas kenaikan harga energi. Australia mengeluarkan langkah-langkah untuk memastikan keamanan bahan bakar, Singapura melindungi bisnis melalui kontrak harga tetap jangka pendek, dan Jepang mempertimbangkan penyesuaian skema untuk kontrak pasokan listrik. Amerika Serikat, di sisi lain, yang sebagian besar cukup energi, hanya mengalami sedikit peningkatan biaya energi dan belum melihat reaksi kebijakan jangka pendek yang sama di sektor listriknya.

Keadaan darurat energi saat ini melatarbelakangi ambisi dunia untuk mendekarbonisasi dalam 25-30 tahun mendatang. Kebijakan yang diputuskan hari ini sering bersifat oportunistik (misalnya, China daratan dan India mendapatkan gas murah dari Rusia), atau penggunan energi bersih di Eropa, yang di tahun-tahun mendatang mungkin memerlukan lebih banyak restrukturisasi pasar energi dunia. Desain pasar akan berkembang saat geopolitik mengubah cara pemerintah menyeimbangkan keamanan energi, keterjangkauan, dan transisi energi. Ini akan membawa risiko kebijakan bagi setiap negara.

II. Sektor EBTKE Dan Ketenagalistrikan

Pemerintah Target Bangun Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir di 2039, Badan Pengawas Tenaga Nuklir (Bapeten) menyebutkan pemerintah telah menargetkan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) terealisasi pada 2039 untuk mendukung target karbon netral atau net zero emission dan ketahanan energi nasional. Skema itu telah disiapkan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) pada 2022 terkait net zero emission (NZE) dan telah dibahas dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).

Secara prinsip pengaturan izin PLTN sudah ada dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Bapeten, sejauh ini telah menyiapkan regulasi infrastruktur penyelamatan nuklir mulai dari tahap evaluasi tapak atau lokasi pembangunan PLTN yang harus memenuhi syarat, di antaranya tidak boleh di daerah yang seismik atau tingkat kegempaannya tinggi. Berikutnya, apabila memasuki tahap konstruksi, Bapeten harus bisa memastikan konstruksinya sesuai desain yang disiapkan. Meski berbagai regulasi sudah siap, namun saat ini masih ada kendala yaitu mengenai investor yang akan medanai proyek PLTN.

III. Sektor Geologi, Mineral, Batubara dan Umum

KPK Dalami Laporan Terkait Tambang Ilegal di Kalimantan. Sekelompok mahasiswa yang tergabung dalam Koalisi Soliditas Pemuda Mahasiswa (KSPM) melaporkan kasus dugaan korupsi dalam penambangan batubara illegal di Kalimantan Timur kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Kasus ini bermula saat mantan anggota Satuan Intelkam Polres Samarinda Aiptu Ismail Bolong membuat video yang sempat beredar di media sosial yang mengaku melakukan pengepulan dan penjualan batubara illegal tanpa Izin Usaha Pertambangan (IUP) di wilayah hukum Kalimantan Timur dengan keuntungan sekitar Rp 5 miliar – Rp 10 miliar setiap bulannya.

Ismail mengkalim sudah berkoordinasi dengan Kabareskrim Komjen Pol. Agus Andrianto dengan memberikan uang sebanyak tiga kali. Uang tersebut disetor bulan September 2021 sebesar Rp 2 miliar, bulan Oktober 2021 sebesar Rp 2 miliar dan bulan November 2021 sebesar Rp 2 miliar. Namun setelahnya, Ismail membuat pernyataan bantahan melalui video yang tersebar di media sosial. Dalam video keduanya, Ismail memberikan klarifikasi permohonan maaf kepada Komjen Pol. Agus Andrianto atas berita yang beredar. Dia mengklarifikasi bahwa dirinya tidak pernah berkomunikasi dan tidak pernah memberikan uang kepada Agus.

Menanggapi laporan tersebut, KPK saat ini sedang mengumpulkan alat bukti baik dari PLPM (Pelayanan Laporan dan Pengaduan Masyarakat) maupun di penyelidikan. Selanjutnya mereka akan menelaah bukti yang ada baru bisa memutuskan langkah apa yang akan diambil selanjutnya.

Sebagai informasi, keberadaan tambang illegal ini selain menyebabkan kerusakan lingkungan yang bisa menyebabkan bencana, juga dapat merugikan negara. Untuk menghindari hal tersebut, maka Polda di beberapa Provinsi berupaya untuk memberantas praktik tambang illegal dengan memaksimalkan peran Satuan Tugas (Satgas) Puser Bumi dalam mengawasi perizinan dan dugaan oknum “beking” tambang ilegal. Diharapkan Satgas ini mampu mempersempit ruang gerak pengusaha yang melanggar aturan pertambangan. Polda dan Pemprov juga meminta pengusaha untuk segera melengkapi perizinan dan akan menindak tegas praktik tambang ilegal.

Reviu Informasi Strategis Energi dan Mineral Harian, 1 Desember 2022

I. Sektor Minyak dan Gas Bumi

Peran Nuklir dalam Keamanan Energi, Dekarbonisasi Jaringan, potensi tenaga nuklir untuk menopang pasokan energi dan memuluskan transisi ke energi terbarukan membuat pemerintah dan perusahaan mempertimbangkan kembali perpindahan mereka dari sumber tenaga bebas karbon.

Menyusul bencana Fukushima 2011, Jepang menutup pembangkit nuklirnya dan Jerman memutuskan untuk menghentikan sumber listriknya. Di pasar lain, melimpahnya energi yang lebih murah dari energi terbarukan dan gas alam menurunkan motivasi untuk mengganti atau menambah infrastruktur nuklir yang sudah tua. Mengingat umur fasilitas nuklir yang terbatas, negara-negara cenderung bergerak menuju masa depan yang bebas dari energi nuklir. Namun, akibat dari konflik geopolitik dan perubahan iklim telah mengubah perhitungan untuk penutupan pabrik.

Di Eropa, pemerintah telah menunda penutupan fasilitas nuklir karena mereka berebut untuk menutupi kekurangan energi akibat invasi Rusia ke Ukraina. Tiga pabrik di Jerman, yang direncanakan ditutup pada 2022, akan tetap beroperasi hingga 2023, menurut S&P Global Market Intelligence. Sementara itu, pemerintah Belgia tetap menjaga dua reaktor tetap beroperasi selama 10 tahun, melewati tanggal penutupan yang diharapkan.

Di AS, waktu tunggu yang cukup lama untuk membangun dan menyambungkan energi EBT mendorong regulator dan utilitas untuk memperpanjang umur pembangkit yang dijadwalkan untuk dinonaktifkan. 

Kapasitas dari pembangkit nuklir yang tetap beroperasi juga dapat membantu dekarbonisasi sektor di luar jaringan listrik. Pabrik nuklir di AS sedang menjajaki kelayakan ekonomi menggunakan elektrolisis untuk menghasilkan hidrogen bersih, dan ini diharapkan dapat menggerakkan industri dan transportasi. “Hidrogen hijau” bebas karbon ini juga dapat digunakan sebagai penyimpan energi, memungkinkan perusahaan untuk mengisi kekosongan yang ditinggalkan oleh produksi EBT secara berkala seperti angin dan matahari. 

Sebagai tanggapan atas prospek nuklir yang membaik, harga uranium pun meningkat. Diperkirakan bahwa peningkatan permintaan dapat mendorong harga bahan bakar naik 25% pada tahun 2030. Namun demikian, para penambang uranium menunda investasi untuk memperluas produksinya.

Sementara kondisi saat ini sudah mendukung untuk kebangkitan nuklir, pemerintah atau utilitas yang ingin membangun kapasitas perlu mempertimbangkan kembali terkait pembiayaan pembangunan pabrik baru. misalnya, pembangunan Pabrik Nuklir Hinkley Point C Inggris, yang dimulai pada 2017, sudah terlambat dua tahun dari jadwal, dan biaya telah membengkak 50% menjadi £22 miliar. Di AS, ekspansi pembangkit nuklir Alvin W. Vogtle juga menghadapi penundaan dan pembengkakan anggaran. dengan demikian, dimungkinkan masa depan industri terletak pada reaktor modular kecil, yang dapat memberikan sebagian besar manfaat reaktor skala besar tanpa risiko proyek konstruksi besar-besaran.

Lebih dari satu dekade setelah bencana Fukushima, Jepang dengan hati-hati memulai kembali operasi nuklir yang mangkrak. Operasi nuklir ini menyumbang 10% dari kapasitas pembangkit Jepang per Mei 2022. Sementara masa depan nuklir masih belum pasti, kemampuan energi nuklir ini untuk peningkatan keamanan pasokan energi dan kemudahan untuk transisi ke energi terbarukan, dapat dipastikan akan menjadi bagian dari bauran energi dalam waktu dekat.

II.Sektor EBTKE Dan Ketenagalistrikan

Mendorong Implementasi RUU Energi Hijau, EBT merupakan energi bersih dan diyakini sebagai bagian energi masa depan. Indonesia menjadi salah satu negara yang digadang-gadang dapat berkontribusi maksimal untuk pemanfaatan energi hijau tersebut.

Pemerintah sendiri dalam peta jalan NZE 2060 berencana untuk menambah pembangkit listrik EBT hingga 700 GW. Penambahan tersebut berasal dari solar, hydro, biomassa, bayu, panas bumi dan hydrogen. Pengembangan EBT ini akan difokuskan ke tiga sektor utama yakni transportasi, industri, rumah tangga dan komersial.

Di sektor transportasi, pemerintah mengupayakan beberapa hal antara llain optimalisasi pemanfaatan bahan bakar nabati, penetrasi kendaraan listrik, penggunaaan hydrogen untuk truk, bahan bakar ramah lingkungan untuk penerbangan, dan bahan bakar rendah karbon untuk pengiriman. Dari sektor industri di didorong pemanfaatan hydrogen sebagai subtitusi gas, subtitusi biomassa, penyebaran CCUS untuk mengurangi emisi CO2. Sementara itu, dari sektor rumah dan komersial, pemerintah mengakselarasi penggunaan kompor induksi, pemanfaatan gas kota dan progam efisiensi energi. Adapun perwujudan transisi energi hijau dalam jangka 10 tahun ke depan, pemerintah bakal memasang 22 GW daya listrik yang bersumber dari EBT pada sistem kelistrikan nasional,

Kendati potensi dan peta jalan pengembangan energi hijau nasional di depan mata, tetapi landasan hukum berupa RUU EBT masih menghadapi tantangan. Pemerintah dan DPR belum menyepakati sejumlah beleid dalam RUU tersebut. Padahal, RUU EBET masih harus menghadapi tantangan berat setelah pemerintah menyatakan tidak sepakat tehadap sejumalah substansi terkait dengan peta jalan, serta energi baru dan sumber energi baru yang diatur dalam beleid usulan DPR tersebut. Namun perbedaan pendapat atas subtansi menjadi hal yang wajar dalam menentukan landasan hokum yang terbaik dalam pengembangan energi hijau dan perbedaan subtansi itu diharapkan akan diselesaikan dalam waktu yang cepat oleh para pemangku kepentingan sehingga cita-cita untuk menerapkan energi hijau di Indonesia dapat bermanfaat sebesar-besarnya untuk untuk seluruh rakyat Indonesia.

III. Sektor Geologi, Mineral, Batubara dan Umum

Hasil Hilirisasi Tambang Mayoritas Diekspor. Pemerintah terus mendorong hilirisasi komoditas tambang di dalam negeri dengan membangun puluhan pabrik pengolahan dan pemurnian mineral atau smelter. Meski demikian mayoritas hasil olahan mineral sejauh ini ditujukan untuk pasar ekspor karena masih minimnya serapan domestik.

Sebagai contoh, hasil produksi timah batangan (ingot) dari dalam negeri sebanyak 5% diserap oleh pasar domestik. Sementara sisanya untuk ekspor. Salah satu alasan ekspor masih mendominasi karena kemampuan serap pasar dalam negeri yang memang masih mini. Produk-produk lainnya yang dimaksud adalah hasil pemurnian bijih nikel, yakni Feronikel dan Nickel Pig Iron. Nasib serupa juga dialami oleh hasil olahan bijiih bauksit, Chemical Grade Alumina (CGA) dan Smelter Grade Alumina (SGA) yang dijual ke Malaysia dan Cina.

Diperlukan waktu yang cukup lama untuk membangun industri lanjutan dari hasil produksi tersebut. Sebagai gambaran, industri chemical sebagai lanjutan dari timah ingot membutuhkan waktu dua tahun untuk konstruksi. Selanjutnya, butuh sekitar 8 tahun untuk menciptakan pasar.

Pemerintah saat ini sedang mengembangkan proyek 53 smelter yang terdiri dari 17 unit smelter terintegrasi dan 36 smelter stand alone. Smelter terintegrasi adalah smelter yang terhubung dari proses pertambangan mineral di hulu hingga ke hilir. Dari 17 proyek tersebut terdiri dari 2 smelter besi, 1 smelter tembaga, 7 smelter bauksit, dan 7 smelter nikel. Sejauh ini baru ada 5 unit smelter eksisting dan 12 unit sisanya masih dalam tahap proses konstruksi.

Sementera itu, 36 proyek smelter stand alone terdiri dari 23 smelter nikel, 4 smelter bauksit, 3 smelter tembaga, 2 smelter besi, 2 smelter timbal dan seng, serta 2 smelter mangan. Dari jumlah tersebut, 16 smelter telah beroperasi, dan sisanya masih dalam proses konstruksi. Smelter stand alone adalah smelter yang dimiliki oleh perusahaan yang harus membeli material pertambangan dari badan usaha lain di sekitar lokasi smelter karena tidak memiliki tambangnya sendiri. Perlu dilakukan pengintegrasian supply chain antara tambang dan smelter stand alone serta pengintegrasian industri pengguna bahan olahan mineral.

Reviu Informasi Strategis Energi dan Mineral Harian, 30 November 2022

I. Sektor Minyak dan Gas Bumi

Volatilitas Harga Minyak, Risiko Dalam Transisi Energi. Lonjakan harga minyak yang terjadi hingga melewati US$100 per barel menyebabkan pelaksanaan transisi energi tidak stabil. Hal ini disebabkan karena harga yang tinggi akan mendorong lebih banyak pengeboran minyak dan gas sehingga pasokan minyak berlimpah dan harga kembali turun. Harga yang tinggi memacu investasi dalam pengeboran minyak dan gas yang pada akhirnya menyebabkan harga yang lebih rendah. Seperti yang terjadi di Amerika, produsen minyak terbesar dunia, para pengebor sudah bersiap menggenjot produksi. Produksi minyak AS diperkirakan akan melonjak tahun depan ke rekor tertinggi sepanjang masa di atas rekor 2019 sebesar 12,25 juta barel per hari sebelum memuncak pada 13,88 juta barel per hari pada 2034

Itu adalah siklus yang berulang kali terjadi pada setiap komoditas. Hal tersebut dimungkinkan terjadi berulang kali karena konsumen tidak memiliki pilihan lain yang dapat menggantikan peran minyak.

Akan tetapi jika melonjaknya harga bensin, diesel, dan produk minyak lainnya juga diikuti dengan keterediaan teknologi lain yang dapat menggantikan peran minyak sebagai sumber energi maka hal tersebut dapat mendorong peralihan konsumen untuk melakukan diversifikasi ke sumber energi lainnya.  Contohnya adalah ketersediaan kendaraan listrik. Keberadaan teknologi kendaraan listrik mengakibatkan penjualan global kendaraan listrik tumbuh di saat harga minyak juga meningkat.

International Energy Agency, menyatakan jika kenaikan harga minyak dapat meningkatkan laju elektrifikasi sektor transportasi dan mempercepat transisi ke sumber energi terbarukan seperti matahari dan angin, yang biayanya turun belakangan ini. Meskipun di saat yang sama, penjualan kendaraan sport yang boros bahan bakar juga meningkat seiring kenaikan harga yang meningkat.  

Bagi negara kaya minyak seperti Arab Saudi, Rusia, Iran, dan Irak, kenaikan harga minyak akan menjadi salah satu sumber investasi yang dapat menyeimbangkan anggaran pemerintah saat ini dan masa depan.  Investasi yang didapat dari kenaikan harga minyak digunakan untuk memimpin upaya snegara kaya minyak untuk menyiapkan transisi energi dan transisi ekonomi. Arab Saudi misalnya mendorong hydrogen yang diproduksi dengan angin dan matahari untuk kota masa depan NEOM.  Terlebih negara negara Arab diuntungkan oleh produksi minyak berbiaya rendah.

II. Sektor EBTKE Dan Ketenagalistrikan

574 DIM Dalam RUU EBET Segera Dibahas, DIM RUU EBET versi pemerintah mencapai 574 nomor, dengan rincian 52 pasal diubah, 10 pasal tetap, dan 11 pasal baru. DIM ini dalam waktu dekat akan diserahkan oleh Sekretaris Negara kepada DPR.

Ada beberapa substansi yang tertuang dalam DIM, untuk substansi DMO batubara pada bab transisi energi dan peta jalan diusulkan untuk dihapus dengan pertimbangan sudah diatur detail pada regulasi sub sektor minerba. Selanjutnya, masalah enrgi baru dan energi terbarukan menjadi dua poin yang disoroti dalam penyusunan RUU EBET. Pemerintah mengusulkan definisi dengan mempertimbangkan standar internasional emisi rendah karbon. Sementara pandangan Dewan Pertimbangan Daerah (DPD) energi baru dikeluarkan dari draft RUU. Pemerintah juga menyetujui pembentukan Majelis Tenaga Nuklir (MTN) yang memiliki kewenangan antara lain melakukan monitoring dan evaluasi serta penyusunan rekomendasi kebijakan serta menyetujui subtansi terkait persetujuan pembangunan PLTN yang diusulkan oleh DPR dan mengyang diusung DPR diusulkan persetujuan dimaksud berlaku untuk PLTN dengan teknologi sebelum generasi ketiga.

 Sementara itu DPD memaparkan pandangannya terkait RUU EBET salah satu substansi yang disoroti adalah terkait definisi energi baru. Pasalnya dalam pengelompokan sumber energi dibagi menjadi dua yakni energi terbarukan dan tidak terbarukan. DPD berpandangan dan berpendapat konsep energi baru  dalam RUU EBET perlu dihapus dan dikeluarkan konteksnya dari energi terbarukan selain tidak sesuai dengan literature yang ada juga karena konteks penerapannya di dalam RUU EBET menjadi tidak sejalan lagi dengan semangat pengarustamaan pemenfaatan energi terbarukan. Selain itu DPD juga berpendapat gasifikasi batubara maupun nuklir dinilai kurang tepat masuk dalam kategori energi baru. Pasalnya sudah diterapkan dan sudah ada peraturannya  dalam undang-undang.

III. Sektor Geologi, Mineral, Batubara Dan Umum

Langkah Tegas Presiden Jokowi Terkait Gugatan Uni Eropa. Direktur Executive Energy Watch memuji langkah tegas dan berani Presiden Joko Widodo (Jokowi) melakukan perlawanan dengan mengajukan banding dari gugatan Uni Eropa di Badan Penyelesaian Sengketa atau Dispute Settlement Body (DSB) Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) atas kebijakan larangan ekspor bijih nikel. Energy Watch mendukung langkah tegas Presiden Jokowi untuk meneruskan program-program hilirisasi sumber daya alam Indonesia khususnya nikel untuk memberikan kemakmuran bagi masyarakat.

Kebijakan Presiden Jokowi sudah tepat dengan hilirisasi dapat memberikan tambah bagi sumber daya alam tanah air dan memberikan dampak positif bagi masyarakat. Jika Uni Eropa menginginkan bahan mentah nikel dari Indonesia, maka perlu didorong untuk menanamkan investasinya, tidak hanya sekedar mau membeli dengan murah bahan mentah nikel dari dalam negeri. Selain itu, pemerintah harus segera untuk menyiapkan langkah-langkah hukum secara matang dalam hal ini Kementerian ESDM harus terus melakukan koordinasi dan komunikasi dengan berbagai pihak agar bisa memenangkan banding.

Keputusan dari WTO sebagai organisasi pusat perdagangan dunia akan berimbas kepada iklim investasi di Indonesia, khususnya para pengusaha atau investor terkait dengan hilirisasi atau berlangsungnya bisnis mereka kedepannya. Pemerintah harus berupaya semaksimal mungkin memenangkan banding supaya dapat melindungi kepentingan produk-produk dan industri dalam negeri.

Reviu Informasi Strategis Energi dan Mineral Harian, 29 November 2022

I. Sektor Minyak dan Gas Bumi

Pemerintah Indonesia Mengumpulkan Dana Miliaran Dollar Untuk Menyokong Transisi Energi Yang Sebagian Besar Akan Berupa Pinjaman. Tambahan pinjaman untuk transisi energi ini perlu dimitigasi serius agar terhindar dari jebakan utang di masa mendatang.Indonesia tantangan besar untuk mempensiunkan PLTU sekaligus mendorong adopsi energi terbarukan setelah menyepakati pendanaan Just Energi Transition Partnership senilai US$ 20 miliar.

Amerika Serikat dan Jepang akan memimpin penggalangan dana hingga US$ 10 miliar dari negara-negara kaya. Adapun sisanya akan dipenuhi oleh sektor privat yang tergabung dalam Glasgow Financial Alliance for Net Zero (GFANZ). Beberapa lembaga keuangan yang terlibat antara lain Bank of America, Citi, Deutsche Bank, HSBC, Macquarie, MUFG, dan Standard Chartered.

Isu pendanaan  miliaran dolar untuk transisi energi sebetulnya sudah terdengar beberapa bulan sebelumnya. Ini merupakan kelanjutan program Just Energy Transition Partnership (JETP) yang diinisiasi negara-negara kaya pada COP26 di Glasgow tahun lalu. Afrika Selatan menjadi penerima awal program ini dengan nilai  mencapai US$ 8,5 miliar. Dalam konteks Afrika Selatan, sekitar 97% dana JETP berupa pinjaman dan hanya 3% yang berbentuk hibah. Adapun untuk Indonesia, hingga saat ini belum ada gambaran jelas bagaimana skema pendanaan ini akan dilakukan. Kemungkinan besar, mekanismenya tidak akan berbeda jauh dari Afrika Selatan yang mengandalkan pembiayaan campuran (blended financing). 

Direktur Global Climate Strategy untuk The Sunrise Project, menyebut kesepakatan US$ 20 miliar ini menjadi sinyal politik kuat dari Indonesia terutama kepada negara-negara yang selama ini mengandalkan PLTU. Selain Afrika Selatan dan Indonesia, beberapa negara lain seperti India, Vietnam, dan Senegal juga jadi target kemitraan JETP.

Direktur Institute for Essential Services Reform (IESR) menyampaikan bahwa Indonesia harus waspada, detail dalam negosiasi kesepakatan US$ 20 miliar memang sangat penting diperhatikan. Selama beberapa bulan ke depan, Pemerintah akan menyusun rencana investasi yang mencakup soal komposisi pendanaan serta apa yang akan dilakukan pemerintah dengan uang tersebut.

Hal krusial lainnya yang sangat diperhatikan adalah suku bunga pinjaman. Belajar dari kasus Afrika Selatan, di mana pinjaman mencakup 97% dari total pendanaan, detail ini patut menjadi perhatian. Indonesia berharap bisa mendapatkan dana murah dengan bunga sekitar 3%-4% dan jangka waktu pinjaman yang panjang.

Skema blended financing dalam kesepakatan ini bisa menjadi tantangan tersendiri. Apalagi sebanyak US$ 10 miliar pendanaan ini akan datang dari bank-bank komersial yang berpotensi menawarkan bunga lebih tinggi.

II.Sektor EBTKE Dan Ketenagalistrikan

Kementerian ESDM Susun Regulasi Pensiun Dini PLTU, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sedang menyusun regulasi untuk mendukung rencana pensiun dini Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU). Menteri ESDM Arifin Tasrif mengungkapkan, penyusunan regulasi berupa Peraturan Menteri ini dalam tahapan inventarisasi. Beleid ini merupakan turunan dari Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 112 Tahun 2022 tentang Percepatan Pengembangan Energi Terbarukan untuk Penyediaan Listrik. Nantinya beleid tersebut juga akan memuat daftar PLTU yang akan dipensiunkan. Kendati demikian, daftar nama PLTU tersebut bersifat rekomendasi.

Sampai saat ini sudah ada lebih dari 30 PLTU yang sudah dilihat dan di-review untuk dipensiunkan namun, bagian yang sulit dalam pelaksanaan pensiun dini PLTU adalah mengenai siapa yang akan membiayai, bukan dari sisi pendataan PLTU mana yang akan dipensiunkan. Kesulitan tersebut lantaran percepatan masa operasional PLTU itu harus ada instansi atau seseorang pihak yang dapat membiayainya. 

Selain itu, dibutuhkan peran instansi maupun pihak yang bisa memberikan kompensasi untuk percepatan pensiun dini PLTU. Salah satu upaya yang dilakukan yakni melalui skema pendanaan Just Energy Transition Partnership (JETP).Skema pendanaan transisi energi melalui JETP memiliki target investasi US$ 20 miliar. Sebagian dana difokuskan untuk program pensiun dini PLTU.

III.Sektor Geologi, Mineral, Batubara dan Umum

Ekpsor Timah Distop, Ekonomi Akan Berdampak. Asosiasi Industri Timah Indonesia (AITI) menyebutkan Indonesia akan kehilangan sumber pendapatan negara yang besar bila pelarangan ekspor timah benar-benar diberlakukan. Ketua AITI menyebutkan jika pelarangan ekspor timah diberlakukan, maka RI akan kehilangan pendapatan negara sebesar Rp 1,17 triliun. Terlebih, penjualan timah itu dibanderol dalam mata uang dolar Amerika Serikat (AS) dan mayoritas diekspor, sehingga bisa menambah cadangan devisa negara. Bila ekspor timah ini dilarang, maka tak ayal Indonesia akan kehilangan pundi-pundi dolar.

Selain akan kehilangan pendapatan negara yang jumlahnya tidak sedikit, Hal lainnya jika pelarangan ekspor timah diberlakukan, maka yang pertama kali akan merasakan dampaknya adalah masyarakat Kepulauan Bangka Belitung. Aktivitas tambang di Kepulauan Bangka Belitung sudah beroperasi mulai abad 17, jika larangan ekspor timah diberlakukan, maka perekonomian Babel akan kolaps dan hal ini menjadi keresahan masyarakat Babel.

Untuk diketahui, Kementerian ESDM mencatat, pelarangan ekspor timah itu mengarah ke jenis timah batangan atau Tin Ingot 99,99% atau Sn 99,99. Jika larangan ekspor timah dilakukan, Indonesia bisa mendapatkan keuntungan 6 kali lipat. Contohnya: Harga 1 ton konsentrat 78% timah di 2021 itu mencapai US$ 12.000 per ton. Jika sudah berubah menjadi 1 ton timah kasar, maka harganya naik menjadi US$ 22.000. Kemudian, bila timah menjadi Tin Soldier dalam 1 ton harganya bisa mencapai US$ 124.000 per ton. Setiap 1 ton Sn-nya di dalam 1 ton Soldier itu menjadi US$ 130.000. Artinya, ada peningkatan hampir 6 kali daripada konsentrat timah di awal. Ini sangat berpengaruh bagi perekonomian Indonesia.

Jika berbicara harga timah, saat ini memang timah diperdagangkan di level US$ 18.000, setelah pasca kekhawatiran tekanan ekonomi dari negara-negara di dunia utamanya China dan AS hingga isu resesi semakin yang kian mencuat. Selain itu, Indonesia sebagai pemilik kekayaan timah terbesar ke-2 di dunia nampaknya memberikan keuntungan besar melalui Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Menurut data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), PNBP Indonesia dari timah pada tahun 2021 mencapai Rp 1,1 triliun. Pada tahun 2020 PNBP dari komoditas timah mencapai Rp 520 miliar. Setelah itu meningkat pada tahun 2021 menjadi Rp 1,1 triliun. Kemudian sampai triwulan II tahun 2022 ini PNBP melalui timah sudah mencapai Rp 707 miliar.

Reviu Informasi Strategis Energi dan Mineral Harian, 28 November 2022

I. Sektor Minyak dan Gas Bumi

Outlook Minyak dan Gas Global. Industri hulu migas menghadapi tantangan besar seiring dengan transformasi global menuju transisi energi bersih.  Di sisi lain, sejumlah lembaga pendanaan dunia mulai berhenti untuk membiayai proyek eksplorasi dan ekplooitasi migas baru dan memilih untuk mendanai proyek energi terbarukan.  Hal ini diharapkan dapat mendorong perusahaan-perusahaan migas untuk melakukan diversifikasi operasi  untuk bidang non migas.

Ditengah semakin terbatasnya pembiayaan eksplorasi dan eksploitasi migas, permintaan migas diperkirakan masih tetap akan tumbuh terutama di negara bekembang di mana pertumbuhan ekonomi, industrialisasi dan kendaraan akan naik signifikan.  OPEC dalam publikasinya yang berjudul World Oil Outlook 2022 memperkirakan permintaan minyak global akan meningkat 13 juta barel per hari  menjadi 110 juta barel per hari pada 2045. Meskipun demikian porsi minyak dalam bauran energi primer global turun dari 31 persen menjadi kurang dari 29 persen.  Sementara permintaan gas diperkirakan meningkat dari 66 mbopd pada tahun 2021 menjadi 85 mbopd pada 2045. Sedangkan porsi gas dalam bauran energi akan meningkat dari 23 persen menjadi 24 persen. Gas alam akan menjadi bahan bakar fosil dengan pertumbuhan tercepat. Sebagian didorong oleh tingkat urbanisasi yang lebih tinggi, permintaan industri dan penggantian batubara pada pembangkit listrik dalam jangka panjang. Gas akan menjadi sumber energi yang menjembatani transisi dari bahan bakar fosil ke energi terbarukan. Indonesia telah menyiapkan beberapa program untuk meningkatkan penggunaan gas meliputi pembangunan infrastruktur, transmisi, dan distribusi gas yang terintegrasi, konversi bahan bakar solar menjadi gas di pembangkit listrik, serta pembangunan jaringan gas pipa gas untuk rumah tangga dan usaha kecil.

Dari perpektif regional, permintaan minyak negara OECD turun setelah 2024 menjadi 34 juta barel per hari. Sementara permintaan minyak non OECD masih  akan meningkat dipengaruhi oleh Tiongkok pada awal awal tahun periode perkiraan, selanjutnya India akan mengambil peran utama menggantikan Tiongkok sebagai negara pengguna minyak terbesar dunia.  

Dari sudut pandang per sektor,  sektor penerbangan mengalami kenaikan permintaan bahan bakar  yang relative rendah. Hingga 2045 permintaan bahan bakar di sektor penerbangan bertambah 4,1 mbopd dari 2021. Hal ini disebabkan masa pemulihan yang cenderung lembat setelah pandemic covid 19. Seiring dengan bertambahnya jumlah kendaraan listrik, permintan minyak sektor transportasi diperkirakan akan tetap pada kisaran di bawah 47 mbopd, dengan pertumbuhan keseluruhan pada 2045 mencapai 3,8 mbopd. Dari sisi investasi, OPEC memperkirakan kebutuhan investasi baik di   sisi hulu,  midstream, dan hilir  migas mencapai  lebih dari US$12 triliun,

Indonesia perlu melihat kondisi ini sebagai peluang untuk terus menunjukan potensi bisnis yang dimiliki sektor sumber daya alam Indonesia mengingat Indonesia masih memiliki 68 potensi cekungan yang belum dieksplorasi dan cadangan terbukti minyak sebesar 2,4 miliar bbl, dan cadangan gas terbukti sebesar 43 TCF.  Berbagai terobosan kebijakan sudah dilakukan melalui fleksibilitas kontrak, perbaikan term&conditioan, perbaikan ter & condition pada bid round, insentif fiskal/non fiskal, pengajuan izin secara online dan penyesuaian regulasi untuk sumber non konvensional.

II. Sektor EBTKE Dan Ketenagalistrikan

Kementerian ESDM Targetkan Peningkatan Konsumsi Listrik, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menargetkan peningkatan konsumsi listrik mencapai 1.268 kWh/kapita untuk tahun ini, hingga September 2022 angka konsumsi listrik masih sebesar 1.169 kWh/kapita. Rata-rata konsumsi listrik di ASEAN sendiri sebesar 3.672 kWh per kapita di mana hal tersebut menunjukkan bahwa tingkat konsumsi listrik di Indonesia masih cukup tertinggal jika dibandingkan dengan negara-negara tetangga.

Dalam Rencana Strategis Kementerian ESDM, hingga tahun 2024 diharapkan angka konsumsi listrik per kapita Indonesia dapat mencapai 1.408 kWh/kapita.Untuk meningkatkan konsumsi listrik KESDM tengah menyiapkan program untuk menggenjot konsumsi listrik masyarakat. Peningkatan konsumsi itu dilakukan dengan mengubah kebiasaan sehari-hari masyarakat. Dari pengalihan kompor gas ke kompor listrik hingga penggunaan kendaraan listrik. Dengan adanya penambahan akses listrik kepada masyarakat dan penggunaan peralatan elektronik untuk kegiatan masyarakat, diharapkan terjadi peningkatan angka konsumsi listrik per kapita di Indonesia. Selain dengan mengubah kebiasaan sehari-hari masyarakat pemerintah juga mendorong melalui percepatan perizinan sektor ketenaga listrikan.

PLN juga mendukung program pemerintah dalam meningkatkan konsumsi listrik melalui program kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (KBLBB). Pemerintah juga menargetkan angka produksi baterai kendaraan listrik dapat mencapai 600 ribu unit untuk sepeda motor pada 2030. Sementara kompor listrik melalui program 1 juta kompor listrik yang diinisiasi PLN.  Selain itu juga, PLN hadir dalam pengembangan ekonomi kerakyatan berbasis agrikultura melalui kemudahaan suplai listrik untuk fasilitas pertanian, perikanan, dan peternakan. Sampai dengan Oktober 2022, jumlah agriculture sebanyak 191.783 pelanggan dengan total daya terpasang sebesar 3.108, 6 MVA dan konsumsi 4,26 TWh.

III. Sektor Geologi, Mineral , Batubara dan Umum

WTO Terkait Larangan Ekspor Bijih Nikel. Reformasi ekonomi Indonesia mengalami hambatan ketika Badan Penyelesaian Sengketa (DSB) Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) pada Oktober 2022 lalu memenangkan gugatan Uni Eropa atas Indonesia terkait kebijakan larangan ekspor bijih nikel. Kekalahan di WTO sempat dikhawatirkan menjadi batu sandungan untuk mempercepat hilirisasi dan industrialisasi di Tanah Air. Namun pemerintah sudah mengambil sikap. Presiden RI Joko Widodo tetap optimis bahwa hilirisasi komoditas tambang harus terus berjalan.

Presiden memahami larangan ekspor bahan mentah tambang dari Indonesia akan merugikan banyak negara lain yang selama ini terlena dengan kebijakan longgar atas sumber daya alam Indonesia. Dalam hal nikel, Uni Eropa (UE) merasa tidak nyaman dengan larangan ekspor mineral logam itu karena dapat mengganggu pertumbuhan industri baja antikarat (stainless steel) di negara-negara anggota blok tersebut.

Nikel kerap disebut sebagai the mother of industry karena pengolahan jenis logam ini menghasilkan produk turunan ke banyak sektor yang dibutuhkan manusia seperti sendok, baterai, telepon genggam, hingga kendaraan. Nikel juga diprediksi akan menjadi primadona seiring dengan meningkatnya kebutuhan bahan baku mineral logam itu untuk produksi baterai dan kendaraan listrik yang digadang-gadang sebagai salah satu industri masa depan. Indonesia menguasai lebih dari 20 persen total ekspor nikel dunia. Indonesia juga menjadi eksportir nikel terbesar kedua untuk industri baja negara-negara Uni Eropa.

Menurut Badan Geologi Kementerian ESDM, cadangan bijih nikel yang terkira adalah sebanyak 3,74 miliar wet metric ton (wmt) dan yang terbukti sebanyak 1,49 miliar wmt sehingga total cadangan bijih nikel yang ada di Indonesia sebanyak 5,24 miliar wmt. Namun sebagai negara yang berdaulat dan berpegangan pada konstitusi UUD 1945, Indonesia mutlak melakukan hilirisasi karena sumber daya alam harus digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Tanpa hilirisasi, rakyat hanya menikmati segelintir manfaat dari kekayaan alam.

Pemerintah memahami hilirisasi sepatutnya sudah dilakukan sejak lama. Hilirisasi memiliki tujuan baik yakni untuk memberikan nilai tambah ekonomi atas kekayaan alam, menciptakan banyak lapangan kerja, dan meningkatkan pendapatan negara. Maka itu,Presiden semakin bersemangat melanjutkan hilirisasi. Proses pengolahan bahan mentah tambang akan dilanjutkan ke komoditas lain seperti bauksit, tembaga, timah, dan emas.

Upaya hilirisasi itu ditunjukkan dengan getolnya pemerintah dan swasta membangun instalasi pemurnian dan pengolahan (smelter). Saat ini Indonesia sudah memiliki 21 smelter, dan direncanakan akan bertambah tujuh smelter pada tahun ini. Sebanyak 21 smelter tersebut terdiri atas 15 smelter nikel, dua smelter bauksit, 1 smelter mineral besi, 2 smelter tembaga, dan 1 smelter mineral mangan.

Indonesia menerapkan larangan ekspor bijih nikel sejak Januari 2020 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batu Bara.

Sejak 2 tahun diberlakukan larangan ekspor nikel, menurut Presiden Jokowi, Indonesia memetik cukup banyak manfaat. Hal itu menjadi salah satu dorongan agar pemerintah menerapkan kebijakan serupa untuk komoditas tambang lain. Presiden menyebut nilai ekspor bahan mentah nikel sebelum memasuki proses hilirisasi hanya Rp15 triliun. Angka itu meningkat drastis hingga Rp360 triliun ketika bahan mentah nikel diolah terlebih dahulu untuk menjadi produk setengah jadi atau jadi. Nilai bijih nikel yang diolah menjadi feronikel akan naik hingga 10 kali lipat, sedangkan jika diolah menjadi baja antikarat (stainless stell) akan bertambah 19 kali lipat.

Selain nikel, komoditas tambang lain pun dikenal memiliki efek pengganda ekonomi ketika mengalami proses hilirisasi. Misalnya, bauksit yang diolah dan dimurnikan menjadi alumina akan bernilai delapan kali lipat. Alumina yang ditingkatkan menjadi aluminium akan bernilai hingga 30 kali lipat dibandingkan dengan saat masih berupa bijih bauksit.

Hilirisasi dimaknai Presiden Jokowi sebagai salah satu fondasi ekonomi Indonesia yang harus dibangun dan selalu diperkuat. Presiden menyatakan upaya membangun dan memperkuat fondasi ekonomi jangan berhenti hingga 2024 atau ketika masa pemerintahannya habis. Fondasi ekonomi yang salah satunya hilirisasi harus terus diperkuat agar daya saing Indonesia terus meningkat. Indonesia memiliki cita-cita agar ketika merayakan ke-100 kalinya peringatan Kemerdekaan RI pada 2045, ekonomi domestik dapat menjadi lima besar dunia. Karena itu fondasi harus terus diperkokoh. Hilirisasi harus terus diperjuangkan. Langkah pemerintah yang akan mengajukan banding atas putusan Badan Sengketa WTO sudah tepat.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengatakan pemerintah sedang menyiapkan materi banding atas putusan WTO tersebut. Simpulan putusan DSB WTO adalah kebijakan larangan ekspor dan kewajiban pengolahan dan pemurnian mineral nikel di Indonesia terbukti melanggar ketentuan WTO Pasal XI.1 GATT 1994 dan tidak dapat dijustifikasi dengan Pasal XI.2 (a) dan XX (d) GATT 1994.

Hal penting yang perlu ditindaklanjuti Menteri ESDM adalah agar Indonesia menyiapkan materi banding dengan argumentasi yang kuat agar kekalahan tak berulang, sembari mempercepat pembangunan infrastruktur untuk hilirisasi seperti halnya smelter. Di sisi lain, Indonesia juga perlu bersiap jika Uni Eropa menyiapkan langkah retaliasi (pembalasan) melalui cara lain yang dapat mengancam perekonomian Indonesia.

Perlu diingat bahwa sebagai penganut sistem ekonomi terbuka, Indonesia memiliki kepentingan terhadap pasar dan interkoneksi ekonomi global. Kepentingan kerja sama multilateral perlu dipertahankan tanpa mengabaikan kepentingan dalam negeri.

Reviu Informasi Strategis Energi dan Mineral Harian, 24 November 2022

I. Sektor Minyak dan Gas Bumi

Pasar LNG 2022 Hadapi Ketidakpastian. Pasar LNG pada 2022 ini menghadapi ketidakpastian yang signifikan dengan prakiraan menunjukkan persaingan pasar dan harga yang ketat dalam dua sampai lima tahun kedepan. Sementara itu pembeli menghadapi ketidakpastian peran LNG dalam transisi energi dan bagaimana memposisikan diri untuk transisi bahan bakar rendah karbon. Banyak pembeli merasa khawatir kekurangan pasokan dan keamanan pasokan LNG setelah bertahun-tahun merasa aman akan pasokan. Sehingga saat ini pembeli memilih untuk kembali ke kontrak jangka panjang dan memprioritaskan hubungan bilateral dengan pemasok.

Asia Tenggara dan Asia Selatan saat ini sebagai end user  merasa harga LNG terlalu tinggi. Sedangkan pembeli dari Eropa memahami bahwa saat ini negara-negara tersebut  membutuhkan gas, namun belum tentu pada tahun 2025 akibat dari kecepatan transisi energi dan meningkatnya harga gas yang cukup signifikan sehingga menurunkan permintaan gas dalam jangka panjang. Namun, pada akhirnya China adalah pembeli royal dalam semua frame karena China melihat LNG sebagai bagian penting dari transisi energi yang dapat membantu memenuhi permintaan energi rendah karbon dan pengurangan penggunaan batubara.

Pembeli saat ini semakin khawatir dengan keamanan pasokan akibat adanya persaingan geopolitik. Hal ini membuat keandalan pemasok menjadi penting kembali. Meskipun demikian, para pembeli ini memilih mengamankan pasokan dan mengurangi paparan volatilitas pasar dengan cara menyeimbangkan kembali kontrak jangka panjang dengan pemasok, sehingga para pembeli ini dapat meningkatkan pangsa volume jangka panjang.

Pembeli seluruh dunia saat ini menilai bahwa pemasok tertentu dapat menyediakan LNG dengan rendah emisi dengan harga yang kompetitif. Hal ini sejalan dengan target pembeli untuk mengurangi emisi dari LNG, terutama pembeli dari Eropa, Jepang dan Korea Selatan. Pasar LNG saat ini telah beralih fokus pada keamanan pasokan dan kembali ke kontak jangka panjang, Namun, kriteria-kriteria seperti fleksibilotas, harga yang kompetitif dan pengelolaan emisi tetap menajdi isu utama. Secara keseluruhan, pemasok/penjual dapat menyediakan kebutuhan LNG pembeli dan memiliki peluang untuk keluar dari gelombang ketidakstabilaan saat ini, dan diharapkan dapat memimpin pada siklus industri LNG berikutnya.

II. Sektor EBTKE Dan Ketenagalistrikan

Lembaga Pendanaan Dunia Lebih Pilih Danai Proyek EBT,Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif mengungkapkan, industri hulu minyak dan gas bumi (migas) menghadapi tantangan besar seiring dengan transformasi global menuju transisi energi bersih untuk mengurangi emisi CO2, untuk mendorong transisi energi dan menggunakan sumber daya yang lebih hijau membuat lembaga pendanaan dunia berhenti untuk membiayai proyek eksplorasi dan eksploitasi migas baru. Lembaga pendanaan dunia memilih untuk mendanai proyek energi baru dan terbarukan (EBT). Sehingga, perusahaan migas diharapkan bisa melakukan diversifikasi operasi dengan berinvestasi di bidang non inti, terutama di bidang energi yang lebih hijau.

Berdasarkan laporan Emission Gap oleh United Nations Environment Programme (UNEP), emisi total pada tahun 2021 sebesar 52,8 Giga Ton CO2, dengan emisi energi fosil, termasuk migas menyumbang 37,9 Giga Ton CO2 atau hampir 72 persen. Sementara, Indonesia telah menetapkan target Net Zero Emission pada tahun 2060 atau lebih cepat. Dalam proses transisi energi tersebut, peran sektor migas memegang peranan yang sangat penting. Sektor gas akan menjembatani untuk transisi dari bahan bakar fosil ke energi terbarukan. Tentunya, transisi energi ini akan dilakukan dalam beberapa tahapan dengan mempertimbangkan daya saing, biaya, ketersediaan, dan keberlanjutan.

Di sisi lain, permintaan migas tetap tumbuh terutama di wilayah berkembang seperti India, Afrika dan Asia, dimana pertumbuhan ekonomi, industrialisasi dan kendaraan akan melonjak secara signifikan. Mengacu pada 2022 OPEC World Oil Outlook 2045, permintaan minyak sebagai bahan bakar diproyeksikan meningkat dari 88 mboepd pada 2021 menjadi 101 mboepd pada 2045, sementara porsi dalam bauran energi menurun dari 31 persen menjadi di bawah 29 persen. Untuk menarik minat investasi hulu migas di Indonesia, pemerintah telah melakukan beberapa terobosan kebijakan, melalui fleksibilitas kontrak (PSC Cost Recovery atau PSC Gross Split), perbaikan term & condition pada bid round, insentif fiskal/non-fiskal, pengajuan izin online dan penyesuaian regulasi untuk yang tidak konvensional dan akan merevisi peraturan migas dengan ketentuan seperti perbaikan termin fiskal, kemudahan berusaha, dan kepastian kontrak, serta membuka dialog bersama operator dan investor untuk menciptakan iklim investasi yang lebih kompetitif.

III. Sektor Geologi, Mineral, Batubara, dan Umum

Rencana Indonesia Pensiunkan Dini PLTU Batubara, Batubara merupakan bahan bakar paling berpolusi dan sumber emisi terbesar yang menyebabkan buruknya kualitas udara di berbagai negara. Untuk itulah, Indonesia berupaya melakukan transisi energi terutama batubara dengan berencana memensiunkan dini PLTU – PLTU yang menggunakan batubara sebagai bahan bakar utamanya.

Saat ini, PLN secara instens membahas dan mengatur perencanaan dan operasional guna mengurangi emisi karbon dari PLTU dengan cara memetakan pembangkit listrik yang berpotensi dipensiunkan dini. Ada beberapa aspek yang menjadi bahan pertimbangan diantaranya aspek supply-demand, teknologi, size, usia, kapasitas dan perannya di system ketenagalistrikan dalam beberapa tahun ke depan dalam memenuhi supplydemand. Pendataan memang menjadi hal yang harus diperhatikan, di sisi lain target nol emisi karbon harus tercapai tanpa harus menambah biaya.

Menurut Kepala Bappenas, dibutuhkan dana sebesar USD 400 – 500 juta atau setara dengan Rp 6,2 – 7,8 triliun (kurs Rp 15.700/USD) untuk melakukan pension dini PLTU per gigawatt power. Jika di Pulau Jawa PLTU yang dipensiunkan dayanya 40 – 50 gigawaat, diperlukan sekitar USD 20 miliar atar setara Rp 314 triliun.

Dalam pertemuan KTT G20 di Bali, beberapa negara yang tergabung dalam G7 berkomitmen untuk mendanai Indonesia hingga USD 20 miliar untuk mempercepat pelaksanaan transisi energi. Dengan mengembangkan pemanfaatan Energi Baru Terbarukan (EBT) dan penghentian PLTU.  

Reviu Informasi Strategis Energi dan Mineral Harian, 23 November 2022

I. Sektor Minyak dan Gas Bumi

Tantangan Menuju Pencapaian Nol Bersih. Jalan menuju nol bersih akan menimbulkan tantangan bagi sejumlah pemimipin dunia. Dinamika geopolitik global yang terjadi di Eropa menjadi pengingat bahwa adanya gangguan di pasar energi dapat mendatangkan gangguan keamanan energi global. Akibatnya sejumlah negara meningkatkan penggunaan bahan bakar fosil termasuk batu bara dan gas dan memperpanjang umur infrastruktur energi konvensional. Ditambah lagi faktor cuaca ekstrim menyebabkan ancaman terhadap keamanan energi global menjadi semakin tinggi. Badai tropis yang terjadi di Jepang, Korea dan Tiongkok, serta kegagalan jaringan yang terjadi di Amerika Serikat menjadi pertimbangan penting antara menjaga komitmen dalam perubahan iklim atau menjamin ketersediaan energi bagi   masyarakat dengan tetap menggunakan teknologi konvensionalnya.

Krisis energi yang terjadi menyebabkan kenaikan harga di seluruh dunia, ditambah meningkatnya krisis pangan  akibat ketidakstabilan geopolitik, serta pemulihan pandemic Covid 19 yang lebih cepat telah memberikan tekanan pada rantai pasokan.  Upaya pencapaian net zero emiossopn memberikan tekanan tambahan terhadap  rantai pasokan yang ada. Tanpa adanya upaya untuk meningkatkan ketersediaan pasokan maka lonjakan harga pada setiap teknologi yang diperlukan untuk transisi net zero akan terjadi. Kondisi ini berpotensi mengorbankan keterjangkauan masyarakat untuk mendukung pelaksanaan net zero target.

Prinsip utama dari setiap transisi untuk mencapai tujuan nol bersih adalah menunjukan tata Kelola dan kerja sama  yang berkelanjutan di antara lembaga-lembaga sektor publik dan swasta serta mempertahankan dukungan publik untuk kemajuan menuju pengurangan gas rumah kaca. Di sisi lain, kecenderungan kerjasama berpotensi menurun dipengaruhi oleh adanya penerapan standar, dan persyaratan  pelaporan lingkungan, sosial dan tata Kelola yang cenderung dianggap skeptis oleh sejumlah kelompok karena dianggap merugikan ekonomi lokal.

Ada kecenderungan terjadinya diskontinuitas  akibat kurang komitmennya sejumlah pemimpin dalam mengatasi hambatan perubahan iklim, bahkan beberapa negara mundur dari komitmen jangka pendek.  Ketahanan pasar energi harus dibangun bersama-sama—misalnya, dengan memberi penghargaan pada penguatan kapasitas di pasar tenaga listrik seiring dengan meningkatnya pangsa pembangkit listrik yang terputus-putus. Bahkan sebelum invasi ke Ukraina, kebijakan industri di seluruh ekonomi Eropa yang lebih besar berfokus pada teknologi energi bersih sebagai sumber daya saing nasional. Contohnya termasuk kebijakan ekspor teknologi bersih Eropa, dukungan untuk mineral tanah jarang yang dibutuhkan untuk teknologi iklim baru, dan pendanaan nasional untuk mendorong pertumbuhan industri energi baru lokal. Diperlukan teknologi pendukung tambahan untuk mendukung masa depan yang berkelanjutan. Banyak contoh—seperti perkuatan fasilitas produksi industri yang ada untuk penangkapan, penggunaan, dan penyimpanan karbon (CCUS); menggunakan campuran hidrogen dalam pembawa metana; dan menerapkan penangkapan udara langsung (DAC)—muncul untuk menurunkan intensitas karbon dan mengubah sistem yang ada menjadi alternatif yang lebih bersih.

II.Sektor EBTKE Dan Ketenagalistrikan

Transisi Energi Dengan Pensiunkan PLTU Batubara Jangan Sampai Membebani Negara, Pemerintah menggaet pendanaan transisi energi senilai 20 miliar dolar AS atau sekitar Rp 310 triliun. Dana ini bakal digunakan untuk mempensiunkan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) batubara dan mengembangkan Pembangkit Listrik Energi Terbarukan.

Pendanaan ini diraih dari negara maju yang tergabung da­lam International Partners Group (IPG), melalui Just Energy Tran­sition Partnership (JETP), pemerintah Indonesia mendapatkan penawaran untuk early retirement dari program ini. Namun, pemerin­tah harus memastikan bentuk tawaran tersebut tidak akan membebani negara.  

Syarat utama dalam program JETP tersebut, yakni bunga pinjaman harus serendah mungkin. Begitu juga dengan terms and condi­tions, tidak memberatkan. Dengan demikian, proses transisi energi di Indonesia tidak menyebabkan keuangan negara boros.

Salah satu ke­untungan program ini, industri dalam negeri akan lebih mem­punyai akses sertifikat green. Pasalnya, ketika sertifikat green diberlakukan di pasar interna­sional, akan memberikan teka­nan berat untuk industri dalam negeri.

Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Dadan Kus­diana mengatakan, pendanaan JETP sejauh ini belum masuk ke kas Pemerintah. Pemerin­tah harus lebih dulu menyusun rencana investasi terkait kebu­tuhan pendanaan untuk proyek transisi energi dalam waktu enam bulan.

Namun, pelaksana Harian Direktur Eksekutif Indonesian Mining Association (IMA) Djoko Wida­jatno mengatakan, dana Rp 310 triliun belum cukup untuk menghentikan operasi PLTU barubara, sekaligus membangun Pembangkit Listrik Energi Terbarukan, pendanaan JETP hanya cukup untuk me­nyelesaikan proses pada tahapan perencanaan dan studi. Menurutnya, transisi energi di Indonesia harus dilakukan secara bertahap melalui pembangunan sejumlah Pembangkit Listrik Energi Terbarukan, sebelum melaksanakan pensiun dini pada sejumlah PLTU.

Sementara, Direktur Center of Economics and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira mengata­kan, skema pendanaan JETP harus mengedepankan prinsip berkeadilan. JETP harus bisa menangani dampak yang di­terima pekerja di sektor PLTU batubara, jika mereka dipensi­unkan.

Sebelumnya, Presiden Amerika Serikat Joe Biden bersama negara-negara maju yang ter­gabung dalam G7 berkomitmen mendanai hingga 20 miliar dolar AS, untuk mempercepat pelaksa­naan transisi energi di Indonesia. Khususnya untuk meninggalkan penggunaan batubara sebagai sumber energi.

Dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 di Bali, Biden mengatakan, komitmen ini da­lam rangka mendukung pengem­bangan energi baru terbarukan, dan mendukung percepatan tran­sisi energi melalui penghentian PLTU batubara. 

III.Sektor Geologi, Mineral, Batubara dan Umum

Dampak Terhadap Indonesia dari Gugatan Uni Eropa di World Trade Organization (WTO), Uni Eropa telah melakukan gugatan kepada Pemerintah Indonesia dalam hal kebijakan larangan ekspor nikel Indonesia yang telah berlaku sejak awal tahun 2020. Dalam keputusan sengketa yang diadopsi Dispute Settlement Body (DSB) tanggal 17 Oktober 2022 menyatakan Indonesia terbukti melanggar ketentuan WTO Pasal XI.1 GATT 1994 dan tidak dapat dijustifikasi dengan Pasal XI.2 (a) dan XX (d) GATT 1994.

Adapun bunyi hasil final panel report dari WTO mengenai nikel Indonesia, WTO juga menolak pembelaan yang diajukan oleh Pemerintah Indonesia terkait dengan keterbatasan jumlah cadangan nikel nasional dan Good Mining Practice sebagai dasar pembelaan. Final report ini akan didistribusikan kepada anggota WTO lainnya pada tanggal 30 November 2022 dan akan dimasukkan ke dalam agenda DSB pada tanggal 20 Desember 2022.

Menurut WTO, ada beberapa peraturan perundang – undangan yang dinilai melanggar ketentuan, yaitu : Pertama, Undang – Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Kedua, Peraturan Menteri ESDM No 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atasa Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara. Ketiga,Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 96 Tahun 2019 tentang Ketentuan Ekspor Produk Pertambangan Hasil Pegolahan dan Pemurnian, Keempat,Peraturan Menteri ESDM Nomor 7 Tahun 2020 tetang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, dan Pelaporan Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

 Menyikapi final report tersebut, MESDM mengungkapkan Pemerintah Indonesia akan mengajukan banding mengingat keputusan panel belum memiliki kekuatan hukum tetap. Dengan demikian, Indonesia tidak perlu mengubah peraturan atau bahkan mencabut kebijakan yang dianggap tidak sesuai sebelum keputuan sengketa diadopsi oleh DSB.

Menurut Staf Khusus MESDM, final report panel belum berdampak serius pada minat investasi pada pabrik pengolahan mineral di dalam negeri. Sentiment negative dari otoritas pengatur perdagangan dunia tidak secara langsung mengoreksi kepercayaan investasi pada pembangunan pabrik pengolahan dan pemurnian atau smelter mineral seiring dengan komitmen pemerintah untuk mengintensifkan kegiatan hilirisasi domestik.

Reviu Informasi Strategis Energi dan Mineral Harian, 22 November 2022

I. Sektor Minyak dan Gas Bumi

Percepatan Dekarbonisasi India. India menyampaikan ambisinya untuk menjadi net zero emitter pada 2070. Meskipun emisi per kapita India terhitung rendah (1,8 tons CO2), India adalah penghasil emisi global terbesar, mengeluarkan net 2,9 giga ton CO2 equivalen setiap tahunnya. Sekitar 70 persen emisi yang dihasilkan berasal dari pembangkit, industri baja, otomotif, penerbangan, semen, dan pertanian.

India memiliki potensi menghasilkan 287 gigat on  ruang karbon di dunia. Jumlah tersebut hampir separuh dari anggaran  karbon global untuk membatasi pemanasan global 1,5 C.  Laju pengurangan intensitas emisi saat ini masih belum cukup untuk menurunkan kurva pertumbuhan emisi India. Dalam salah satu skenario yang dilakukan, India diperkirakan dapat mengurangi emisi tahunan dari trajectory historis sebesar 11,8 Giga ton CO2 ekuivalen menjadi 1,9 Giga ton CO2 ekuivalen pada 2070 atau berkurang sekitar 90 persen dibangkan dengan tahun 2019. India berpotensi mempercepat komitmen net zero pada 2070 melalui pengembangan teknologi baru seperti penangkapan karbon untuk beberapa dekade mendatang.

Pengurangan biaya energi terbarukan dan kendaraan listrik serta penerapan kebijakan yang progresif misalnya penerapan pajak karbon yang lebih insensif di bahan bakar kendaraan sebesar US$140 sampai US$240 per ton CO2 dapat membantu program elektifikasi mobilitas. Selain itu sejumlah program lainnya dibutuhkan misalnya meningkatkan penambahan kapasitas energi terbarukan dari 10 GW per tahun menjadi 40-50 GW per tahun, pengurangan biaya hydrogen dan penerapan harga karbon sebesar US$50 per ton CO2 diperlukan untuk membuat baja hijau lebih kompetitif, pengurangan biaya baterai hingga 40 persen pada tahun 2030 dan penyediaan hydrogen hijau sebesar dua pertiga pada tahun 2035, diperlukan penyiapan infrastruktur pengisian daya secara nasional.

Percepatan dekarbonisasi India sangat diperlukan mengingat masih ada 80 persen wilayah India belum dibangun. Pengembangan infrastruktur dan pertumbuhan ekonomi ke depan akan melipatgandakan permintaan domestik. Listrik diperkirakan akan meningkat delapan kali lipat, baja delapan kali lipat, semen tiga kali lipat, mobil tiga kali lipat, dan makanan dua kali lipat. Jika India dapat menerapkan kebijakan pengendalian dan efisiensi  yang epat maka India akan mendapatkan banya keuntungan. Transisi energi dari fosil ke energi terbarukan diperkirakan dapat menurunkan biaya rata-rata penyediaan listrik dari 6,15 India Rupee per KWh pada tahun 2020 menjadi INR 5,25 per kWh pada tahun 2050. India juga dapat menghemat US$1,7 Triliun valuta asing secara kumulatif dari pengurangan impor energi sampai dengan 2070. India juga diperkirakan memiliki potensi untuk menjadi pemimpin dunia dalam baterai, elektrolisis, produksi baja hijau jika India mulai membangun industri manufaktur yang lebih cepat.

Faktor yang menjadi perhatian adalah bagaimana dekarbonisasi yang dilakukan berdampak moderat terhadap pengeluaran rumah tangga dan pekerjaan India. Memang dekarbonisasi yang dilakukan dapat menyebabkan kenaikan biaya makanan, namun hal tersebut dapat diimbangi oleh adanya penurunan biaya energi  dan transportasi. Dekarbonisasi yang dilakukan juga dapat mengubah lebih dari 30 juta pekerjaan dimana sekitar 24 juta pekerjaan baru dapat dicipatan dan 6 juta pekerjaan yang ada dapat hilang.

II.Sektor EBTKE Dan Ketenagalistrikan

Biodiesel B40 Berlaku, RI Bisa Hemat Devisa Rp 200 Triliun!, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral berencana meningkatkan persentase pencampuran Bahan Bakar Nabati (BBN) ke dalam Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Minyak Solar sebesar 40% atau dikenal dengan istilah B40 (Biodiesel 40%). Bila ini diterapkan, maka ini ada peningkatan dari penerapan B30 yang sudah berlangsung sejak 1 Januari 2020. Direktur Bioenergi Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE), bila B40 dilaksanakan pada tahun 2023, maka negara berpotensi menghemat devisa sekitar Rp 200 triliun.

Jumlah penghematan devisa ini meningkat dibandingkan penghematan devisa yang diperoleh pada 2021 dari pemberlakuan B30, yang tercatat sebesar Rp 66 triliun. Potensi penghematan devisa negara pada 2023 ini diperoleh dengan asumsi alokasi biodiesel B40 pada 2023 bisa mencapai 15,03 juta kilo liter (kl). Asumi alokasi biodiesel ini dengan perkiraan kebutuhan minyak solar pada 2023 sebesar 37,5 juta kl. Artinya, ada penghematan volume impor solar sebesar jumlah tersebut.

Sebagai informasi, saat ini telah dilakukan uji jalan (road test) B40 oleh Balai Besar Pengujian Minyak dan Gas Bumi Lemigas dengan melibatkan Balai Besar Survei dan Pengujian KEBTKE serta Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) melalui pendanaan oleh Badan Pengelolaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) yang diajukan oleh Direktorat Jenderal EBTKE. Formulasi bahan bakar yang digunakan dalam uji jalan B40 adalah B30D10 dengan formula campuran 30% Biodiesel atau B100 dan 10% Diesel Nabati. Adapun yang diuji jenis B40 dengan formula campuran 40% Biodiesel ditambah 60% Solar (B0). Sebelumnya, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) telah rampung melakukan uji jalan (road test) Bahan Bakar Nabati (BBN) jenis biodiesel dengan campuran 40% atau disebut B40 pada kendaraan bermesin diesel. Meski sudah tuntas melakukan uji coba, namun KESDM belum dapat memastikan kapan implementasi dari program B40 dijalankan sepenuhnya. Pasalnya, masih terdapat proses evaluasi yang harus dilakukan terlebih dahulu. Evaluasinya di dalamnya menyiapkan segala macamnya misalnya suplai, rantai pasoknya, kapal macam apa, blending facility macam apa, kontrol seperti apa, terus nanti kesiapan kendaraannya segala macam.

Menteri ESDM Arifin Tasrif sebelumnya mengatakan, pemberlakuan B40 ini merupakan salah satu upaya strategis negara untuk mengurangi impor Bahan Bakar Minyak (BBM), sekaligus mengimplementasikan bauran Energi Baru Terbarukan (EBT).Arifin mengungkapkan, dari hasil uji jalan yang telah dilakukan, performa B40 bisa merespon kebutuhan energi kendaraan. Selain itu, penurunan emisi karbon bisa tercapai dengan pemanfaatan bioenergi yang tinggi melalui B40 ini. Penggunaan B40 ini bisa mengurangi ketergantungan RI pada impor. Terlebih, separuh dari kebutuhan BBM RI kini dipasok melalui impor. Oleh karena itu, penting bagi Indonesia untuk memanfaatkan sumber daya energi yang ada di Tanah Air, terutama energi baru terbarukan. Ujungnya, ini bisa meningkatkan ketahanan energi bangsa ini.

III.Sektor Geologi, Mineral, Batubara Dan Umum

Smelter Nikel di Sulawesi Tenggara Siap Berpindah ke Energi Hijau dengan Membangun Terminal LNG, PT Ceria Nugraha Indotama dan PT Padma Energi Indonesia melalui subsidi telah menandatangani Perjanjian Usaha Patungan (Joint Venture Agreement) Pembangunan Terminal Liquefied Natural Gas (LNG) dan infrastruktur pendukung dalam rangka menjamin ketersediaan pasokan gas untuk Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG) yang akan dioperasikan di Kolaka. Hal ini merupakan bentuk komitmen dari perusahaan untuk menghasilkan produk ramah lingkungan (green product) dalam industri nikel di Indonesia.

Terminal LNG ini akan melayani pasokan gas PLN untuk pengoperasian Pembangkit Listrik Tenaga Gas Terapung (Barge Mounted Power Plant/BMPP) yang berkapasitas 2 x 60 MW. Saat ini, 1 unit BMPP sudah dioperasikan oleh PLN. Sementara unit kedua akan rampung pada April 2024 dan setelahnya akan dimobilisasi ke Kolaka.

Pembangunan LNG ini merupakan komitmen bersama PLN untuk memberikan kehandalan pasokan listrik ke smelter Ceria Nugraha Indotama. PLN menyuplai listrik ke Ceria Nugraha Indotama melalui gardu induk Smelter Kolaka dengan listrik yang bersumber dari PLTA Poso dan beberapa sumber renewable energy lainnya.

Reviu Informasi Strategis Energi dan Mineral Harian, 21 November 2022

I. Sektor Minyak dan Gas Bumi

Momentum Dekarbonisasi Dalam Industri Global. Sektor sektor yang memproduksi sebagian besar emisi GHG global menghadapi serangkaian tantangan untuk melakukan dekarbonisasi. Meskipun demikian, sejumlah solusi dapat menjadi pilihan untuk dilakukan,. Sektor Pembangkit saat ini memiliki momentum penurunan biaya energi terbarukan yang sangat signifikan selama satu dekade terakhir. Biaya teknologi tenaga surya telah turun hingga 80 persen dan tenaga angin turun sekitar 40 persen. Hal ini menyebabkan teknologi energi terbarukan menjadi semakin kompetitif dengan pembangkit berbahan bakar fosil. Keberhasilan transisi energi di pembangkit listrik akan sangat tergantung dari peningkatan permintaan listrik yang dapat dipenuhi dari energi terbarukan, serta pembangkit rendah karbon, serta keberadaan teknologi penyimpanan energi, serta modernisasi sistem ketenagalistrikan agar dapat lebih fleksible terhadap kondisi penyediaan dan kebutuhan yang berkembang.

Di sektor migas, sejumlah perusahaan migas telah menetapkan target nol emisi bersih untuk operasinyanya. Beberapa perusahaan bahkan sudah berinvestasi dalam teknologi dan bisnis baru di bidang energi baru terbarukan seperti hydrogen.  Perusahaan di industri migas memiliki keuntungan yang berharga untuk untuk meningkatkan sistem energi rendah karbon berupa akses  modal dan keahlian operasional.

Sektor otomatif memiliki momentum  untuk melakukan dekarbonisasi dengan mulai adanya produksi kendaraan rendah emisi. Bahkan pada 2035 penjualan kendaraan penumpang pada pasar otomotif dunia (Tiongkok, Eropa, dan USA) akan mendekati 100 persen listrik.  Untuk mengembangkan kendaraan rendah emisi diperlukan rantai pasok dan kemampuan manufaktur, serta infrastruktur yang sesuai seperti stasiun pengisian listrik dan pengisian bahan bakar hydrogen. Inovasi ekeltrifikasi kendaraan berat dan truk juga perlu diperhatikan untuk mulai mengembangkan kendaraan otonom.

Di sisi penerbangan dan perkapalan, momentum dekabonisasi sudah terlihat  dari adanya modernisasi armada dan peningkatan penggunaan bahan bakar berkelanjutan Maskapai penerbangan sudah mulai mengembangkan opsi hybrid-electrik, battery-electric, dan hydrogen fuel cell electric untuk penerbangan jarak pendek.  Perlu dilakukan percepatan untuk mengembangkan bahan bakar berkelanjutan dari limbah kehutanan dan bentuk biomasa lainnya.  Di sektor industri baja, banyak pembuat baja yang telah berjanji untuk menuju karbon netral karena permintaan baja hijau melonjak. Beberapa solusi dekarbonisasi di industri baja dapat dilakukan dengan penggunaan hydrogen hijau dalam kegiatan produksi baja. Sedangkan di industri semen, upaya dekarbonisasi dilakukan melalui penggunaan teknologi analitik dan digitalisasi yang dapat meningkatkan efisiensi energi.  Ke depan penggunaan sumber energi alternatif  dan teknologi penangkapan karbon akan menjadi opsi yang sanagat dimungkinkan

II. Sektor EBTKE Dan Ketenagalistrikan

COP27 Setujui Dana Kompensasi Untuk Negara Rentan. KTT Iklim PBB atau COP27 telah ditutup dengan menghasilkan kesepakatan penting tentang pendanaan untuk membantu negara-negara rentan mengatasi dampak pemanasan global yang menghancurkan. Keputusan terkait dana untuk kerugian dan kerusakan tersebut diadopsi serta mendapatkan sambutan dari para delegasi setelah adanya negosiasi.

Negara-negara berkembang telah berulang kali membuat seruan tentang pembentukan dana kerugian dan kerusakan, hal ini guna memberikan kompensasi kepada negara-negara paling rentan terhadap bencana iklim, tapi hanya berkontribusi kecil atas terjadinya krisis iklim. Topik pembentukan mekanisme pendanaan semacam itu tidak masuk dalamagenda diskusi ketika COP27 resmi dimula

Namun kegembiraan atas pencapaian itu mendapat peringatan keras dikarenakan pembicaraan iklim PBB telah mengambil langkah penting tetapi gagal mendorong penurunan karbon mendesak yang diperlukan untuk mengatasi pemanasan global.Adapun pernyataan akhir CO27 mencakup berbagai upaya dunia dalam menangani kondisi planet yang memanas masih sejalan dengan tujuan aspiratif. Yaitu untuk membatasi pemanasan global hingga 1,5 derajat Celsius dari tingkat pra- industri.

Negara-negara berkembang telah berulang kali membuat seruan tentang pembentukan dana kerugian dan kerusakan, hal ini guna memberikan kompensasi kepada negara-negara paling rentan terhadap bencana iklim, tapi hanya berkontribusi kecil atas terjadinya krisis iklim.

III. Sektor Geologi, Mineral, Batubara dan Umum

Pasir Kuarsa, Harta Karun RI yang Menjadi Incaran Dunia. Indonesia yang kaya akan sumber daya alam mempunyai harta karun yaitu pasir kuarsa yang saat ini menjadi incaran dunia selain nikel dan batubara. Dalam dua tahun terakhir, permintaan dunia terhadap pasir kuarsa meningkat. Bahkan, dalam enam bulan hingga satu tahun terakhir, permintaan pasir kuarsa dari China ke Indonesia naik tajam dengan harga yang naik cukup signifikan.

Menurut Himpunan Penambang Kuarsa Indonesia (HIPKI), permintaan pasir kuarsa global meroket dalam dua tahun terakhir ini didukung oleh penggenjotan energi hijau yang membutuhkan pasir kuarsa untuk bahan bakunya. Pasir kuarsa yang diekspor merupakan pasir kuarsa high grade silica yang mengandung silika lebih dari 99,5% dengan kandungan besi yang rendah.

Peningkatan permintaan ini belum pernah terjadi sebelumnya dan merupakan sejarah penjualan pasir kuarsa di Indonesia. Padahal pasir kuarsa sudah ada dan dimanfaatkan sejak sebelum Republik Indonesia berdiri. Kualitas pasir kuarsa Indonesia sangat kompetitif di kancah dunia, kompetitornya hanya Australia yang memiliki kadar high grade silica mencapai 99,9%. Namun harga pasir kuarsa dari Australia sangat mahal.

Pasir kuarsa merupakan bahan baku pembuatan kaca yang merupakan komponen utama panel surya atau solar panel. Saat ini, China sedang giat sekali membangun panel surya oleh karena itulah mereka membutuhkan pasir kuarsa dalam jumlah yang sangat besar.

Reviu Informasi Strategis Energi Dan Mineral Harian, 17 November 2022

I. Sektor Minyak dan Gas Bumi

Melakukan Transisi Energi Yang Terjangkau Dengan LPG. Krisis energi yang terjadi baru-baru ini memperkuat India untuk segera melakukan transisi energi. Kekurangan energi  yang terjadi dapat menyebabkan bencana  bagi India karena  krisis yang terjadi tidak hanya mempengaruhi harga bahan bakar tetapi makanan.

India saat ini mengimpor sebagian besar kebutuhan minyak mentah dan gasnya dan mengekspor produk minyak seperti diesel dan bahan bakar jet ke Eropa dan terkadang Amerika Serikat.  Pelaksanaan transisi energi juga harus disesuaikan dengan realitas lokal dan memastikan bahwa ketersediaan dan keterjangkauan energi dapat tetap terjaga.

Di tengah upaya negara Eropa dan beberapa negara maju lainnya untuk menjauh dari bahan bakar fosil dengan target emisi nol bersih pada 2050 , India memiliki tujuannya sendiri untuk mencapai dekarbonisasi ekonomi pada tahun 2070. India masih memandang penggunaan LPG sebagai bahan bakar memasak sebagai cara yang efisien untuk meningkatkan kesejahteraan kehidupan warganya dan mengurangi polusi.  Penggunaan LPG dapat meningkatkan udara yang lebih bersih dan meningkatkan pemberdayaan perempuan. Berkat program yang dijalankan pemerintah, penetrasi LPG di India hampir mencapai 100 persen pada 2022 dari sekitar 60 persen pada 2016.

LPG bisa menjadi energi sosial yang dibutuhkan untuk menjauhkan masyarakat dari penggunaan bahan bakar berbahaya yang digunakan saat ini. Melihat pada fakta bahwa sejumlah besar orang di sub-Sahara Afrika masih menggunakan batu bara dan biomassa. seperti kayu untuk dimasak, LPG  sejauh ini merupakan alternatif terbaik dalam jangka pendek hingga menengah.

II.Sektor EBTKE Dan Ketenagalistrikan

Gegap Gempita Transisi Energi, KKT G20 menjadi momentum bagi negara-negara di dunia untuk menegaskan kembali komitmennya dalam melakukan transisi energi. Seperti diketahui, komitmen negara-negara di dunia itu tertuang dalam Perjanjian Paris yang disepakati pada 2016. Paris Aggreement yang merupakan traktat internasional terkait mitigasi, adaptasi, dan pendanaan terhadap perubahan iklim. Kesepakatan tersebut dijadikan landasan bagi negara-negara di dunia untuk mengurangi emisi karbon melalui berbagai langkah yang diusung.Pemerintah Indonesia sudah menyatakan komitmen kuatnya untuk melakukan transisi energi dan mematok target pencapaian nol emisi atau NZE pada 2060.

Beragam langkah ditempuh, selain menerbitkan regulasi termasuk di dalamnya berisi tentang insentif, pemerintah juga mendorong badan usaha milik negara maupun swasta untuk menempuh berbagai cara dalam rangka menekan emisi karbon. Pada perhelatan KTT G20 di Bali yang melibatkan berbagai stakeholder, pemerintah menghadirkan iklim environmental friendly melalui penggunaan electricvehicle (EV) atau kendaraan listrik.

Tentunya upaya-upaya tersebut harus diapresiasi tak hanya di dalam negeri, tetapi juga dinegara-negara lain. Mengingat tak mudah untuk mewujudkan pencapaian nol emisi. Selain masih perlu mengedukasi masyarakat yang saat ini masih terbiasa menggunakan energi fosil, biaya atau investasi untuk mencapai target tersebut juga tidaklah kecil. Memang, dalam Bali Leaders Declaration disepakati sejumlah kerjasama konkret dalam berbagai bidang. Di antaranya terbentuknya Pandemic Fund yang dananya telah terkumpul sebanyak US$ 1,5 miliar serta operasionalisasi resilience sustainability trust di bawah IMF yang mencapai US$ 81,6 miliar.

Pada level masyarakat, isu transisi  energi masih belum menjadi perhatian utama sebab selama ini isu transisi energi masih berfokus pada kendaraan listrik. Sedangkan  banyak tantangan yang harus dihadapi masyarakat, khususnya harga kendaraan yang sangat mahal dan ketiadaan infrastrktur yang memadai. Transisi energi yang menjadi agenda prioritas nasional membutuhkan berbagai persiapan yang cukup matang sehingga ke depan proses transisi energi tidak membebani perekonomian negara dan kehidupan masyarakat, serta tidak menimbulkan gejolak kesenjangan ekonomi dan sosial.

Indonesia memiliki berbagai tantangan dalam pengembangan dan pemanfaatan sumber energi terbarukan. Kerjasama antara pemerintah dan stakeholder sektor energi menjadi kunci utama dalam percepatan pengembangan energi baru terbarukan di Indonesia. Sinergi dan kolaborasi dalam mendorong transisi energi perlu diperkuat guna mencapai realisasi bauran energi sebesar 23% pada 2025. Arah kebijakan energi nasional saat ini adalah melaksanakan transisi energi, yaitu dari enrgi fosil menuju energi yang lebih bersih, minim emisi, dan ramah lingkungan, terutama melalui pengembangan energi terbarukan. Kendati demikian, langkah agresif perlu diimbangi dengan serangkaian kebijakan yang mendukung dan mampu mendorong masyarakat sebagai user untuk mau beralih menggunakan energi bersih.

Transisi energi fosil yangs elama ini masih dikonsumsi yangs elama ini masih dikonsumsi ke energi baru terbarukan masih membutuhkan waktu panjang. Salah satu indikasinya porsi penggunaan energi fosil masih sangat besar hingga 2050. Transisi ini kelak harus dilakukan bertahap, terarah dan terukur, sambal menyiapkan sistem energi yang terintegrasi. Sejatinya, transisi energi bisa menjadi modal pembangunan berkelanjutan, mendukung perekonomian nasional dan mengembangkan serta memperkuat posisi industri dan perdagangan Indonesia. Maski demikian, karena proses transisi tidak mudah, dengan beragam tantangannya, makan perlu penguatan sinergi dan kolaborasi di semua stakeholder, termasuk yang paling utama adalah meningkatkan edukasi kepada masyarakat terkait pentingnya menggunakan energi bersih.

III.Sektor Geologi, Mineral , Batubara dan Umum

Peran MIND ID dalam Hilirisasi. Presiden Republik Indonesia (RI), terus mendorong setiap industri penghasil bahan mentah atau raw material di Indonesia mulai berkomitmen untuk memikirkan hilirisasi produk turunannya. Hilirisasi produk ini dipercaya mampu memperkuat struktur industri, menyediakan lapangan kerja, dan memberi peluang usaha di Indonesia.

Beberapa waktu lalu, Presiden juga menginginkan agar proses hilirisasi industri ini dipercepat. Hal tersebut agar dapat meningkatkan nilai tambah produk dalam negeri serta membuka lapangan kerja yang lebih luas. Langkah ini merupakan salah satu wujud komitmen dari pemerintah dalam mendukung hilirisasi produk pertambangan yang mana juga akan memperkuat kemandirian bangsa di ranah internasional.

Industri Pertambangan tentunya akan mengambil peran yang cukup krusial pada proses hilirisasi, produk yang dihasilkan merupakan produk Mineral dan Batubara (Minerba) yang tergolong produk mentah. Melihat hal ini Kementerian BUMN secara strategis membentuk Holding Industri Pertambangan, Mining Industry Indonesia ( MIND ID ).

Indonesia dianugerahi kekayaan alam yang melimpah, salah satunya dalam kategori minerba. Tercatat pada tahun 2021 angka produksi timah mencapai 800 ribu ton dan menduduki peringkat ke-2 dunia, komoditas batubara 38,8 miliar ton pada Juli 2022 dan menduduki peringkat ke-7 dunia. Sedangkan tembaga 28 juta ton pada tahun 2020, menduduki peringkat ke-7 dunia, komoditas nikel 72 juta ton sehingga menjadi terbesar ke-1 dunia, dan komoditas bauksit 1,2 miliar ton menduduki peringkat ke-6 dunia.

Salah satu upaya hilirisasi Holding Pertambangan MIND ID, diwujudkan melalui industri bisnis aluminium dan nikel yang saat ini menjadi komponen kunci dalam pengembangan industri kendaraan listrik. MIND ID memiliki tiga mandat dari Pemerintah. Pertama, mengelola cadangan dan sumber daya strategis. Kedua hilirisasi. Tiga, memiliki kepemimpinan pasar yang diwujudkan melalui optimalisasi komoditas mineral dan ekspansi bisnis.

MIND ID mendorong nilai tambah produk pertambangan aluminium dan nikel. Di mana aluminium dan nikel menjadi komponen kunci dalam pengembangan industri kendaraan listrik. Untuk industri aluminium, MIND ID punya PT Inalum (Persero), Inalum merupakan produsen tunggal Ingot Aluminium di Indonesia Dengan kapasitas produksi hingga 250.000 ton per tahun. Melalui MIND ID, pemerintah Indonesia memiliki 100 persen saham di Inalum.

Sedangkan, untuk nikel, MIND ID punya Antam dan PT Vale Indonesia Tbk (INCO). INCO sendiri sahamnya telah didivestasi oleh MIND ID sebesar 20 persen. Bersama Antam, akan menjadi produser nikel nomor dua terbesar di Indonesia. Mempercepat industri kendaraan listrik berbasis baterai saat ini menjadi salah satu solusi untuk menurunkan emisi global yang kian meningkat. Sebab kendaraan listrik merupakan alternatif transportasi ramah lingkungan karena tidak menghasilkan emisi. Selain itu juga sebagai bentuk menambah nilai dari komoditas mentah yang dihasilkan.

Tujuan pembangunan berkelanjutan sejalan dengan sustainable pathway MIND ID dalam mewujudkan komitmen pertambangan ‘hijau’ dalam mempromosikan efisiensi energi yang mengurangi jejak siklus hidup terhadap dampak lingkungan. Sehingga, metode hemat energi dan material dalam pertambangan dan pengayaan mineral harus terus dikembangkan.

Reviu Informasi Strategis Energi dan Mineral Harian, 16 November 2022

I. Sektor Minyak Dan Gas Bumi

Harga Minyak Naik Gila-gilaan Gak Ngaruh ke Investasi RI, Kenaikan harga minyak yang bertahan bertengger di posisi atas US$ 90 per barel, bahkan hingga menyentuh nyaris US$ 128 per barel pada Maret 2022 lalu, rupanya tak cukup untuk menggairahkan investasi di sektor hulu minyak dan gas bumi (migas) di Tanah Air. Di sisi lain, perusahaan justru memilih memperkuat dana tunai (cash) dan menahan investasinya.

Kepala SKK Migas Dwi Soetjipto mengatakan pihaknya menyadari kondisi ini. Namun demikian, menurutnya ini tidak hanya terjadi di Indonesia, namun juga di investasi hulu migas dunia. Dia mengatakan, investasi hulu migas global rata-rata juga hanya naik 5%.Ini karena perusahaan-perusahaan masih melihat harga minyak tinggi itu hanya sementara, mereka lebih mementingkan posisi cash dari ancaman krisis global mereka menggunakan daya yang diperolehnya untuk bayar utang dan perbaikan ke investor.

Berdasarkan data SKK Migas, realisasi investasi sektor hulu migas RI belum mencapai target. Hingga Oktober 2022 realisasi investasi sektor hulu migas baru mencapai US$ 9,2 miliar atau 70% dari target investasi tahun ini sebesar US$ 13,2 miliar. Meski demikian, outlook investasi hulu migas hingga akhir tahun ini diperkirakan akan meningkat 11% dibandingkan tahun 2021 yang hanya US$ 10,9 miliar menjadi US$ 12,1 miliar. 2022 meningkat 11% dibandingkan tahun sebelumnya dan lebih tinggi dari rata-rata global sekitar 5%.

II. Sektor EBTKE Dan Ketenagalistrikan

Pensiunkan PLTU Batu Bara, Indonesia Raup Pendanaan Rp 311,4 Triliun, Indonesia resmi meluncurkan program kemitraan transisi energi dari penggunaan batu bara, atau Just Energy Transition Partnership (JETP) senilai USD 20 miliar, atau setara Rp 311,4 triliun (kurs Rp 15.570 per dolar AS). Kemitraan yang dipimpin Amerika Serikat, Jepang, dan beberapa negara Uni Eropa ini bakal bantu mendanai Indonesia untuk mempercepat program transisi energi, dari energi fosil semisal batu bara ke energi baru terbarukan (EBT). JETP mencakup program untuk mengurangi emisi di sektor listrik, strategi yang didasarkan pada perluasan energi terbarukan, dan pengurangan bertahap penggunaan batu bara, yang jadi energi utama Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU). Transisi ini tidak hanya akan memberikan peningkatan aksi iklim, tapi juga akan membantu mendukung pertumbuhan ekonomi, pekerjaan baru yang membutuhkan keterampilan, pengurangan polusi, dan masa depan yang tangguh dan sejahtera bagi masyarakat Indonesia.

Kesepakatan tersebut berfokus pada pencapaian transisi energi, dengan mempertimbangkan semua pekerja, komunitas, dan kelompok masyarakat yang terkena dampak langsung atau tidak langsung oleh transisi energi dari batu bara. Pembentukan JETP ini menyerupai model pada inisiatif sama senilai USD 8,5 miliar untuk bantu Afrika Selatan melakukan dekarbonisasi sektor kelistrikannya, pada COP26 di Glasgow, Skotlandia tahun lalu.

Indonesia jadi negara kedua yang meluncurkan JETP. Di antara sepuluh penghasil emisi gas rumah kaca terbesar di dunia, Indonesia tengah berupaya mempercepat transisinya ke energi bersih melalui penguatan komitmen JETP.Salah satu aksi nyatanya, dengan menghentikan secara bertahap operasionalisasi PLTU batu bara.Untuk mendukung komitmen dan tindakan tersebut, Indonesia akan memobilisasi dana JETP dalam bentuk program hibah atau pinjaman lunak senilai USD 20 miliar selama 3-5 tahun ke depan.Program ini dicetuskan untuk mendukung target Indonesia mencapai nol emisi karbon, atau net zero Emission (NZE) satu tahun lebih cepat pada 2050.

Presiden Amerika Serikat Joe Biden pada KTT G20 di Bali, mengumumkan AS bersama pihak lain berupaya dapat memobilisasi dana hingga USD 20 miliar atau sekitar Rp 310 triliun (kurs 15.548 per dolar AS) untuk membantu berbagai proyek transisi energi di Indonesia. Joe Biden berharap kucuran dana itu, yang merupakan hasil kerja sama Amerika Serikat, Jepang, institusi keuangan dunia, dan pihak swasta, dapat membantu Indonesia mengurangi emisi karbonnya secara signifikan serta memperluas jaringan pembangkit listrik dari energi baru dan terbarukan (EBT). Dan diharapkan dana sebesar USD 20 miliar dapat dimobilisasi untuk mendukung upaya Indonesia mengurangi emisi, mengembangkan jaringan energi baru dan terbarukan, dan membantu para pekerja yang terdampak kebijakan penutupan pembangkit listrik berbasis batu bara (PLTU)

Biden menilai dukungan itu dapat mempercepat aksi transisi energi di Indonesia, yang dilakukan salah satunya melalui pensiun dini pembangkit listrik tenaga uap berbasis batu bara (early retirement coal power plant).Kerja sama bantuan dana USD 20 miliar itu akhirnya diumumkan secara langsung oleh Joe Biden setelah AS, Jepang, beberapa mitra dari lembaga pendanaan internasional dan sektor swasta melalui berbagai pertemuan dan perundingan selama lebih dari 1 tahun.Dari kerja sama itu, Indonesia diminta untuk mengurangi emisi karbon dari sektor energi sampai 290 megaton sampai 2030. Bagi Indonesia, kucuran dana itu dapat membantu target net zero emission yang diharapkan terwujud pada 2060.

III. Sektor Geologi, Mineral, Batubara dan Umum

Menurunkan Emisi di Sektor Batubara. Badan Energi Internasional atau International Energy Agency (IEA) meluncurkan laporan terbarunya bertajuk “Coal in Net Zero Transitions: Strategies for Rapid, Secure and People-Centred Change”. Laporan ini memberikan analisis komprehensif tentang apa yang diperlukan untuk menurunkan emisi di sektor batubara secara global secara cepat demi memenuhi target sasaran iklim internasional.

Sembari menurunkan emisi, tentu juga harus mendukung keamanan energi dan pertumbuhan ekonomi, dan mengatasi konsekuensi sosial dan ketenagakerjaan dari perubahan yang terjadi. IEA Executive Director, menyatakan lebih dari 95% konsumsi batubara global terjadi di negara-negara yang telah berjanji untuk menurunkan emisinya. Bahkan permintaan batubara global telah stabil mendekati rekor tertinggi selama dekade terakhir. Jika tidak ada usaha lanjutan yang dilakukan, emisi dari aset batu bara yang ada saat ini dengan sendirinya akan membuat dunia melampaui batas 1,5°C.

Batubara adalah sumber emisi CO2 terbesar dari energi yang ada dan merupakan satu-satunya sumber pembangkit listrik terbesar di seluruh dunia. IEA menyoroti emisi yang ditimbulkan pembangkit batubara terhadap iklim. Ada tantangan besar untuk menggantinya dengan cepat sambil memastikan keamanan energi. Melalui laporan terbaru IEA, pihaknya menetapkan opsi yang memungkinkan bagi pemerintah untuk mengatasi tantangan kritis ini secara terjangkau dan adil.

Laporan tersebut memperjelas bahwa tidak ada satu pendekatan tunggal yang bisa menurunkan emisi dari sektor batu bara. Indeks Eksposur Transisi Batubara IEA yang baru menyoroti sejumlah negara yang memiliki ketergantungan yang tinggi terhadap batubara akan menghadapi tantangan besar dalam melakukan transisi energi. IEA menyebut negara seperti Indonesia, Mongolia, Cina, Vietnam, India, dan Afrika Selatan harus melakukan berbagai pendekatan yang disesuaikan dengan keadaan nasionalnya.

Saat ini, ada sekitar 9.000 pembangkit listrik tenaga batu bara di seluruh dunia, yang mewakili kapasitas 2.185 gigawatt. Profil usia sangat bervariasi menurut wilayah, dari rata-rata lebih dari 40 tahun di Amerika Serikat hingga kurang dari 15 tahun di negara berkembang di Asia. Fasilitas industri yang menggunakan batu bara juga berumur panjang, dengan keputusan investasi yang akan dibuat dekade ini, yang sebagian besar, akan membentuk prospek penggunaan batu bara di industri berat selama beberapa dekade mendatang.

Salah satu kunci untuk menurunkan pemanfaatan batubara ialah dengan meningkatkan sumber pembangkit listrik bersih sebesar-besarnya disertai efisiensi energi di seluruh sistem. Selain itu, strategi untuk mengurangi emisi batu bara adalah menghentikan penambahan aset baru berbahan bakar batu bara ke dalam sistem tenaga listrik. IEA melihat persetujuan proyek baru telah melambat secara dramatis selama dekade terakhir, tetapi ada risiko bahwa krisis energi saat ini menumbuhkan kesiapan baru untuk menyetujui pembangkit listrik tenaga batu bara. Apalagi dalam temuan laporan IEA bahwa sekitar setengah dari 100 lembaga keuangan telah mendukung batu bara sejak 2010 belum membuat komitmen apa pun untuk membatasi pembiayaan tersebut dan 20% lainnya hanya membuat janji yang relatif lemah.

Pemerintah dapat memberikan insentif bagi pemilik aset untuk beradaptasi dengan transisi. Ekonomi yang menguntungkan untuk pembangkit listrik bersih, dengan sendirinya, tidak akan cukup untuk mengamankan transisi cepat dari batu bara ke pembangkit listrik. Pembangkit batu bara seringkali terlindung dari persaingan pasar, dalam beberapa kasus karena dimiliki oleh utilitas lama, dalam kasus lain karena pemilik swasta dilindungi oleh perjanjian pembelian listrik yang tidak fleksibel.

Analisis IEA menunjukkan bahwa di luar China, di mana pembiayaan berbiaya rendah menjadi norma, biaya modal rata-rata tertimbang pemilik dan operator pembangkit batu bara adalah sekitar 7%. Refinancing untuk menurunkan ini sebesar 3% akan mempercepat titik balik modal dan membuka jalan bagi sepertiga armada batubara global untuk pensiun dalam waktu sepuluh tahun. Kolaborasi internasional, dukungan keuangan publik, dan pendekatan yang dirancang dengan baik yang menggabungkan kebutuhan akan transisi yang berpusat pada manusia akan sangat penting untuk beralih dari batu bara yang tidak mereda.

Transisi energi akan menciptakan jutaan pekerjaan energi bersih, meskipun tidak harus di tempat yang sama dengan pekerjaan batu bara yang hilang, dan keterampilan yang dibutuhkan dalam banyak kasus bisa berbeda. Meskipun tidak mungkin menyerap semua lapangan kerja yang hilang di sektor batu bara, pertambangan mineral dapat memberikan peluang industri baru dan sumber pendapatan bagi perusahaan dan masyarakat yang selama ini bergantung pada batu bara.

Reviu Informasi Strategis Energi dan Mineral Harian, 15 November 2022

I. Sektor Minyak dan Gas Bumi

Impor Minyak RI Tembus 800 Ribu Barel, Pemerintah perlu mewaspadai adanya ancaman krisis energi global, mengingat Indonesia adalah negara net oil importer sejak beberapa tahun belakangan ini. Ketergantungan impor Indonesia terhadap minyak mentah hingga kini masih cukup besar, per harinya impor RI atas minyak mentah bisa tembus hingga 800 ribu barel per hari (bph).  Saat ini roduksi minyak nasional RI rata-rata berada di level 600 ribu barel per hari. Sementara itu, kapasitas pengolahan kilang minyak adalah sekitar 1 juta barel per hari. Sehingga 50% didapat dari impor minyak mentah.

Bensin sekitar 50% juga impor sehingga harus waspada karena BBM dan LPG nilai impornya makin besar dan menyebabkan subsidi semakin besar dan harga yang diimpor juga tinggi. Dengan demikian, pemerintah terus mengupayakan peningkatan produksi dalam negeri dengan target 1 juta barel 2030. Sementara itu, harga minyak mentah acuan global bergerak melemah di tengah menguatnya kurs dolar Amerika Serikat dan lonjakan kasus Covid-19 di Cina. Harga minyak mentah berjangka Brent untuk pengiriman Januari terpangkas U$S 2,85 atau 3% ke level US$ 93,14 per barel, setelah naik 1,1% pada Jumat pekan lalu. Sedangkan, harga minyak mentah berjangka West Texas Intermediate (WTI) untuk pengiriman Desember merosot US$ 3,09 atau 3,47% ke level US$ 85,87 per barel, setelah menguat sebesar 2,9% pada akhir pekan lalu.

II. Sektor EBTKE Dan Ketenagalistrikan

Amunisi Baru Pensiun Dini Batubara, Upaya meringankan ongkos pensiun dini PLTU sebelumnya dilakukan pemerintah dengan melibatkan BUMN tambang PTBA dengan mengambil alih asset PLTU Pelabuhan Ratu kapasitas 3 x 350 MW di Jawa Barat milik PLN melalui aksi koporasi. Dalam rangkaian  KTT G20 di Bali kemarin disepakati komitmen percepatan pengakhiran masa operasional PLTU batu bara Cirebon-1 berkapasitas 660 watt di Jawa Barat yang dimiliki oleh IPP dengan skema pendanaan gabungan berupa Energy Transition Mechanism (ETM) dari Asian Develompent. IPP yang akan dipensiunkan di bawah skema ini (ETM) di Cirebon itu hanya langkah pertama.

Skema pensiun dini PLTU lewat pendanaan gabungan ETM akan diperluas pada pembangkit lainnya untuk meningkatkan target kapasitas PLTU yang disasar. Dana yang dihimpun harapannya juga semakin besar pada tahapan berikutnya. Skema pendaan ETM ini ditandai dengan penandatangan MoU antara PLN dangan ADB, Indonesia Investment Authority (INA) dan pemiliki PLTU Cirebon-1 yakni Cirebon Electric Power (CEP). ADB dalam keterangan tertulis menyatakan bahwa tenggat waktu pemadaman PLTU Cirebon-1 masih dibahas seiring dengan negosiasi terkait dengan struktur pembiayaan final dari rencana tersebut. Adapun, PLTU itu telah memiliki kontrak opersi hingga 2042. Program pensiun dini PLTU Cirebon-1 itu nantinya akan menggunakan struktur pendanaan gabungan atau blended finance dari skema ETM.

Pendanaan pensiun dini PLTU Ciebon-1 berdasarkan perhitungan ADB berkisar US$230 juta- US$300 juta atau setara Rp. 3,56 triliun-Rp 4.65 triliun. Ihwal pendanaan gabungan akan terdiri dari concessional capital dan modal dari ADB. Pendanaan concessional melingkupi bantuan dari kemitraan di ETM Patnership  Trust Fund dan sebagian alokasi investasi dari pemerintah Indonesia. Kendati demikian, struktur pembiayaan pensiun dini itu belum juga rampaung lantaran sejumlah lembaga keuangan dan filantropi belakangan menunjukan ketertarikan mereka untuk ikut bergabung.

PLN tengah mendorong penghentian PLTU berkapasitas 5,5 GW sebelum 2030 sebagai langkah awal perseroan memberi ruang untuk investasi hijau masuk ke dalam sistem kelistrikan nasional. Manuver itu diperkirakan menelan investasi setara dengan Rp 89,3 triliun. Kebijakan itu juga diambil untuk mengatasi maslah kelebihan pasokan listrik yang memiliki andil pada sejumlah sikap mendua PLN pada inisiatif hijau yang dimulai swasta. Hanya saja program penghentian PLTU seluruhnya hingga 2050 di proyeksikan bakal sulist dilakukan Center for Global Sustainbility University of Maryland memperkirakan kebutuhan dana yang perlu diamankan PLN mencapai US$ 32,1 miliar atau setara dengan Rp. 475,4 triliun. Di sisi lain, PLN harus menaikan kapasitas ekosistem pembangkit EBT dengan nilai investasi menyentuh US$ 1,2 triliun atau setara dengan Rp 17.772 triliun hingga 2050.Diharapkan bahwa kolaborasi dengan lembaga internasional seperti ADB melalui mekanisme ETM menjadi pintu masuk bagi pemerintah dalam percepatan pensiun dini PLTU batubara dengan mempertimbangkan dari sisi teknologinya.

III. Sektor Geologi, Mineral, Batubara dan Umum

Meningkatkan Investasi Hilirisasi, maka kendala harus dihilangkan. Presiden menegaskan, saat ini pemerintah fokus untuk melakukan hilirisasi untuk meningkatkan nilai tambah di Indonesia. Upaya yang dilakukan salah satunya adalah menyetop ekspor bahan mentah. Bahan-bahan mentah yang Indonesia miliki memang harus setop untuk mendapatkan nilai tambah di dalam negeri, baik yang berkaitan dengan pendapatan, baik untuk negara, baik yang berkaitan dengan penciptaan lapangan kerja dan sudah dimulai dengan nikel dalam rangka membangun sebuah ekosistem besar kendaraan listrik, baterai listrik untuk mobil listrik.

Pengembangan mobil listrik akan mendorong investasi yang jumbo pada industri hilir nikel dan tembaga. Hal tersebut sejalan dengan meningkatnya kebutuhan akan kendaraan listrik yang lebih ramah lingkungan. Potensi tersebut juga didorong dengan upaya pemerintah untuk melakukan hilirisasi nikel dan tembaga, guna mengembangkan ekosistem kendaraan listrik. Direktur Eksekutif Segara Institute berpendapat dengan potensi investasi tersebut, maka pemerintah perlu mengurangi atau bahkan menghilangkan semua hambatan investasi. Pemerintah sudah mengeluarkan UU Cipta Kerja. Sekarang tinggal mengoptimalkannya. Pemerintah juga harus memberikan lebih banyak kepastian kepada investor, mengurangi kebijakan yang tidak konsisten.

Hal senada juga disampaikan Direktur Center of Economics and Law Studies (Celios) yang menyebutkan bahwa, selama ini Indonesia hanya memproduksi nikel setengah yang dikirim ke China untuk produksi baterai. Maka guna memaksimalkan potensi nikel dan tembaga rantai pasok hilirisasi perlu diubah. Agar Indonesia bisa mendapatkan banyak manfaat dari hilirisasi nikel. Kalau produk jadi berupa mobil listrik maupun komponennya, suku cadang dan baterai itu bisa diproduksi di Indonesia, tentu efek bergandanya akan sangat besar. Bahkan mungkin bisa melebihi dari serapan tenaga kerja di sektor manufaktur otomotif yang basisnya adalah bensin. Namun, dalam menarik investasi membutuhkan waktu dan juga membutuhkan kesiapan kawasan industri. Maka secara paralel pemerintah diminta untuk mendorong pemain otomotif dari Jepang dan Korea Selatan untuk ikut terjun dalam menciptakan ekosistem mobil listrik di Indonesia.

Reviu Informasi Strategis Energi dan Mineral Harian, 14 November 2022

I. Sektor Minyak dan Gas Bumi

Kesalahan Kebijakan Energi Dunia Yang Harus Dihindari. Sekretaris Jenderal PBB belum lama ini menggambarkan keuntungan yang didapat dari perusahaan migas sebagai bentuk keserakahan yang tidak bermoral karena didapatkan dari krisis energi yang memberikan dampak terhadap sejumlah kelompok masyarakat miskin dan rentan. Atas dasar itu, Sekjen PBB mendesak setiap negara untuk mengenakan pajak atas keuntungan yang didapat dari perusahaan tersebut dan mengalokasikan penerimaan tersebut untuk mendukung bantuan yang diberikan kepada masyarakat.

Windfall profit yang didapat oleh perusahaan migas saat ini menjadi peluang yang sangat baik untuk dimanfaatkan untuk meningkatkan dana dalam mempercepat transisi ke energi terbarukan dan pada yang saat bersamaan mendistribusikan kembali kepada orang-orang yang terkena dampak.

Akan tetapi sejumlah pihak juga perlu memperhatikan apa yang terjadi pada 2020 dimana dalam sekejap margin industri minyak dan gas mengalami defisit. Bahkan antara 2018 dan 2021 pendapatan minyak dan gas alam per dolar berada di bawah pendapatan rata-rata sektor utama lainnya seperti keuangan, industri, layanan komunikasi, dan teknologi informasi. Akan menjadi boomerang jika kemudian industri minyak dan gas dikenakan pajak windfall yang besar. Hal ini berpotensi menyebabkan perusahaan tersebut menjadi tidak berkelanjutan secara finansial. Jika sektor ini menjadi tidak menarik secara finansial, maka ada potensi terjadinya krisis energi yang lebih besar lagi pada beberapa tahun ke depan mengingat saat ini setengah dari sumber utama global berasal dari minyak dan gas.

Pemerintah sebaiknya tetap membiarkan pasar bermain dengan kekuatannya sendiri sembari mengarahkan agar dapat juga digunakan untuk mencapai tujuan nasional. Misalnya dengan mewajibkan pengalokasian dana terebut bagi pengembangan proyek energi yang ditetapkan berdasarkan tingkat pengembalian dana serta risiko yang dihadapi. Pasar juga harus mengalokasikan sumber daya yang ada secara efisien antara proyek minyak dan gas serta proyek terbarukan. Adanya pajak windfall justru akan meningkatkan ketidakpastian di sektor migas yang saat ini juga sangat tidak pasti.

Belajar dari apa yang dilakukan Kolombia, di awal masa pemerintahan Presiden Gustavo Petro diberlakukan pajak atas ekspor minyak. Bahkan untuk meninggalkan ketergantungan negara pada hidrokarbon yang mewakili sekitar 12 persen dari total aliran pendapatan negara pada tahun 2021 menyebabkan larangan total terhadap eksplorasi dan penawaran baru. Di satu sisi tujuan yang ingin dicapai Kolombia sangat bagus, namun hal tersebut harus berjalan seiring dengan keamanan, keterjangkauan, dan akses terhadap energi. Ketergantungan Kolombia yang lebih dari 60 persen pada bahan bakar fosil menjadi tantangan besar untuk menerapkan transisi energi yang tiba-tiba. Gas alam sebaiknya dapat digunakan sebagai jembatan dalam transisi energi dan mengatasi intermitten yang ditimbulkan dari energi terbarukan.

II. Sektor EBTKE Dan Ketenagalistrikan

EBT Butuh Keterjangkauan Teknologi  dan Finasial, Indonesia Optimis dapat mencapai target karbon netral atau NZE pada 2060 dengan potensi EBT di Tanah Air yang mencapai 437 GW. Indonesia. Indonesia bukan hanya mempunyai potensi sumber daya mineral yang melimpah, tetapi juga potensi EBT yang cukup melimpah untuk melakukan perubahan dari ktergantungan pada sumber daya fosil. Dengan banak jenis sumsber daya energi terbarukan Indonesia berencana untuk membangun kapasitas listrik hingga 500 GW pada 2060. Hal tersebut dapat diwujudkan bukan hanya dari segi keterjangkauan teknologi namun juga sumber daya keuangan menjadi hal yang paling penting.

Ketika pekerjaan tersebut dilakukan bersama untuk menciptakan sumber energi terbarukan, bukan hanya bermanfaat untuk Indonesia namun juga bisa diberikan kepada negara lain untuk bersama-sama menggunakan energi bersih. Indonesia mempunyai beberapa material dan mineral lain untuk mendukung proses transisi itu dan yang dibutuhkan adalah kolaborasi dari korporasi penyedia teknologi dengan sektor bisnis.

Dengan besarnya potensi EBT sebesar 437 GW yang dimiliki Indonesia, pemerintah dan PLN siap mengembangkan potensi energi tersebut dan bisa menjadi peluang kerjasama bagi negara global untuk bersama menurunkan energi karbon. Selama ini PLN melakukan berbagai upaya dalam agenda transisi energi yakni selain gencar membangun pembangkit berbasis EBT, PLN juga mendorong ekosistem kendaraan listrik sehingga bisa menurunkan angka ketergantungan energi fosil di tengah tantangan target NZE dan krisis energi. Oleh karena itu, PLN memastikan bahwa  dalam waktu dekan, energi bersih akan menjamin ketahanan dan keterjangkauan energi. Dalam jangka pendek penggunaan gas alam merupakan salah satu strategi penting dalam transisi energi selain pada pengembangan EBT dan untuk jangka panjang PLN focus pada pengembangan energi terbarukan skala besar yang dikombinasikan dengan penyimpanan energi dan interkoneksi.

Saat ini PLN telah berhasil menghapus 13 GW pembangkit listrik batubara dalam fase perencanaan yang artinya sudah bisa menghindari CO2 emisi sebesar 1,8 miliar ton selama 25 tahun. Selain itu, PLN juga sudah mengubah perencanaan pembangunan pembangkit batubara sebesar 1,1 GW itu menjadi berbasis  energi bersih dan 880 MW pembangkit batubara yang dikonversi menjadi berbasis gas.

Namun, Pengembangan energi terbarukan (ET) masih mengalami sejumlah kendala, utamanya harga listrik energi bersih ini dinilai masih cukup tinggi jika dibandingkan dengan listrik berbasis energi fosil. Persoalan tarif listrik energi terbarukan yang masih tinggi disebabkan oleh berbagai faktor yakni teknologi yang relatif masih lebih mahal dan keekonomian pembangkit. Dari segi keekonomian, pembangkit listrik energi terbarukan  dibandingkan dengan pembangkit batubara dari segi kapasitas berbeda jauh. PLTU bisa sampai bergiga-giga watt sedangkan kalau energi terbarukan apalagi PLTS rata-rata di bawah 5 MW. Selain itu, saat ini harga teknologi energi terbarukan cenderung masih mahal.

Di sisi lain, PLN saat ini juga sedang mengalami persoalan oversupply listrik di sistem jaringan Jawa-Bali sehingga penyerapan setrum dari energi terbarukan tidak bisa terlalu besar. Apabila keekonomian antara pelaku usaha dan PLN tidak bertemu, seharusnya pemerintah mengisi celah tersebut dengan memberikan sejumlah insentif hingga keekonomian energi terbarukan mencapai pada titik yang diharapkan. Selain itu, pengembangan energi terbarukan juga  harus didukung oleh kebijakan yang pasti. Saat ini Rancangan Undang-Undang EBET masih belum dapat dibahas karena DPR masih menunggu Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) dari pihak pemerintah diharapkan UU EBET akan menyeimbangkan faktor risiko karena adanya kepastian kebijakan.

III. Sektor Geologi, Mineral, Batubra Dan Umum

Pemerintah Mendorong Green Economy. Secara makna, green economy dapat diartikan sebagai sebuah prinsip perekonomian yang rendah atau tidak menghasilkan emisi karbon dioksida terhadap lingkungan, berkeadilan sosial serta hemat sumber daya.

Dalam Industri Mineral dan Batubara (Minerba), pemerintah telah membentuk holding industri pertambangan yang ikut berperan krusial dalam mendukung upaya penerapan ekonomi hijau di Indonesia. Sebagai industri yang bergerak di bidang pertambangan, MIND ID, Mining Industry Indonesia, BUMN Holding Industri Pertambangan yang beranggotakan PT Aneka Tambang Tbk, PT Bukit Asam Tbk, PT Freeport Indonesia, PT Inalum (Persero), dan PT Timah Tbk turut mendukung target pemerintah Indonesia untuk bisa mencapai Net Zero Emission (NZE) pada 2060.

Direktur Utama MIND ID mengatakan, MIND ID telah memiliki beberapa siasat dalam upaya transisi energi. Salah satunya adalah mendukung gerakan pemerintah untuk melakukan terobosan dalam percepat pertumbuhan industri kendaraan listrik nasional. Hal ini sejalan dengan tren dunia yang tengah bergerak ke arah penggunaan kendaraan yang hemat energi dan ramah lingkungan, demi menjalankan program reduksi karbon.

Penerapan green mining dalam koridor good mining practice, MIND ID melihat bahwa segala sesuatu yang berkaitan dengan Environmental, Social, and Governance (ESG) merupakan hal penting serta sebuah investasi dan akan berdampak positif pada pengelolaan korporasi, serta kesinambungan dan keberlanjutan.

MIND ID bersama dengan tujuh BUMN lain sepakat menginisiasi carbon market yang dibuktikan dengan penandatanganan Letter of Intent (LOI) mengenai Proyek Pilot Perdagangan Karbon Kementerian BUMN Voluntary Carbon Market (KBUMN VCM), dan terus berkomitmen untuk mewujudkan program dekarbonisasi serta melakukan reduksi emisi karbon.

Sepanjang 2021-2022, Holding Industri Tambang ini telah mengimplementasikan program-program carbon reduction dan carbon offset yang dapat mengurangi emisi gas rumah kaca (GRK) lebih dari 400 ribu ton C02e atau sebesar 28 persen dari target pengurangan emisi pada 2030.

Pencapaian ini didorong kinerja anggota MIND ID, seperti PT Antam Tbk berkontribusi reduksi karbon sebanyak 47 ribu ton CO2e dengan program reklamasi pasca tambang dan rehabilitasi aliran sungai. PT Bukit Asam Tbk tercatat 256 ribu ton CO2e, dengan program unggulan yang berdampak signifikan pada pengurangan karbon melalui Reklamasi dan Reforestation. Sementara, PT Inalum (Persero) menyumbang penurunan karbon sebesar 60 ribu ton CO2e, dengan melakukan pengurangan efek anoda pada pot optimization. Sedangkan, PT Timah Tbk menyumbang sebanyak 87 ribu ton CO2e, dengan mengubah penggunaan HSD menjadi biofuel (B30) serta carbon offset.

Grup Holding Industri Pertambangan telah menyiapkan dan terus mendorong program dekarbonisasi untuk jangka menengah dan jangka panjang. Pendekatan yang digunakan adalah circular economy yang berlandaskan prinsip good mining practice. Harapannya ini dapat terus dimaksimalkan sehingga target NZE dapat terpenuhi pada tahun 2060.

Reviu Informasi Strategis Energi dan Mineral Harian, 10 November 2022

I. Sektor Minyak dan Gas Bumi

Outlook Energi Global 2023. Perlambatan ekonomi global dan harga energi yang tetap tinggi diperkirakan akan mendorong peningkatan konsumsi di EU sekitar 1,3 persen pada 2023 meningkat dibandingkan pada pertumbuhan 2022 sebesar 0,9 persen. Adanya peningkatan harga yang tinggi serta kontraksi pasokan gas dan minyak dari Rusia diperkirakan masih akan berpengaruh terhadap permintaan energi global 2023. Pengurangan pasokan energi diperkirakan akan terjadi pada 2023, karena anggota OPEC akan memangkas produksi untuk mencegah penurunan harga minyak terlalu jauh. Produksi minyak dan gas dari Rusia diperkirakan akan turun cukup signifikan akibat adanya sanski yang diberikan oleh Uni Eropa. Pertumbuhan konsumsi minyak akan didorong oleh Asia yang diperkirakan meningkatan sebesar 2,9 persen. Sebaliknya permintaan Eropa akan berkontraksi sebesasr 1 persen karena adanya perlambatan aktivitas ekonomi dan mulai berlakunya embargo Eropa terhadap impor minyak Rusia.

Konsumsi gas alam global dipekirakan akan stabil pada tahun 2023 karena penurunan permintaan yang terjadi di Eropa dan kenaikan di Amerika Utara. Permintaan gas di Eropa diperkirakan tidak akan dapat kembali sampai dengan tingkat sebelum perang, Namun di sisi lain permintaan gas di Asia akan meningkat hingga 2,4 persen pada 2023. Asia diperkirakan akan menjadi pasar gas terbesar melampaui Amerika Utara pada tahun 2027. Konsumsi batubara akan   diuntungkan dari adanya fokus beberapa negara untuk meningkatkan ketahanan energi yang terus tumbuh sejak tahun lalu.

Musim dingin yang lebih dingin akan mendorong konsumsi gas rumah tangga di atas tingkat yang diharapkan. Tidak adanya pasokan gas Rusia, peningkatan permintaan rumah tangga akan menurunkan penyimpanan, mengurangi jatah energi di sektor industri. Industri padat energi seperti bahan kimia, baja, kaca, dan pupuk diperkirakan mendapat dampak dari adanaya penurunan di rantan pasokan.

Adanya musim dingin diperkirakan juga akan membuat Eropa untuk meningkatkan pembangkit listrik tenaga batubara dan mendorong harga gas lebih tinggi dan lebih lama day yang diperkirakan. Jerman, yang sebelumnya sangat bergantung pada pipa gas Rusia sedang menyiapkan unit regasifikasi pertamanya agara dapat beroperasi pada 2023. Terminal LNG tersebut berkapasitas 7,5 bcm per tahun. Terminal lain yang sedang dibangun di Brunsbuttel dengan kapasitas 3-5 bcm per tahun. Keberadaan fasilitas tersebut dapat memenuhi lebih dari 10 persen permintaan gas tahunan Jerman 2023.

Perkembangan  energi terbarukan menujukan prospek yang lebih cerah daripada bahan bakar fosil, konsumsi energi matahari  dan angin naik sebesar 11 persen selama 2023. Penambahan kapasitas  tenaga matahari dan angin tetang tinggi. Konsumsi energi terbarukan diperkirakan tumbuh rata rata 10 persen per tahun sampai 10 tahun ke depan.  Asia akan menjadi pasar terbesar  dunia untuk investasi energi terbarukan. Akan tetapi peningkatan harga komoditas akan mengalihkan sebagaian investasi energi terbarukan ke prouek bahan bakar fosil. Dukungan keuangan untuk proyek-proyek transisi energi di negara berkembang diperkirakan akan semakin berkurang dan secara tidak proporsional akan mempengaruhi negara yang miskin dan rentan.

II. Sektor EBTKE Dan Ketenagalistrikan

2022, PLN Reduksi 32 Metrik Ton Emisi Karbon. Sepanjang tahun 2022, PT PLN berhasil mengurangi 32 juta metrik ton emisi karbon gas rumah kaca. Melampaui target NDC. Dalam mencapai hal tersebut, PLN melakukan pendekatan holistic, yakni menambah kapasitas pembangkit EBT, mengolah hasil gas buang menjadi energi listrik, menggunakan teknologi pembangkit batubara yang lebih efisien dan menerapkan co-firing biomassa. Tahun lalu, 13 GW pembangkit batubara yang masih dalam perencanaan dihapus sehingga menghindarkan dari 1,8 miliar metric ton CO2 selama 25 tahun ke depan.

PLN mengangkui bahwa berbaai usaha tersebut masih belum cukup, sehingga PLN perlu menambahkan ruang yang lebih besar untuk menambah porsi pembangkit EBT. Mengingat saat PLN terus meningkatkan pemanfaatan pembangkit EBT yang berbasis tenaga surya, panas bumi, hidro, hingga ombak. PT. PLN (persero) secara agresif meningkatkan pemanfaatan EBT sehingga setiap potensi EBT yang ada akan dimaksimalkan. Bersamaan dengan itu, PLN juga perlu meningkatkan kapasitas teknologi guna mengakomodasi fluktuasi supply-demand untuk sistem baru.

Oleh karena itu, untuk mencapai target NZE di 2060, PLN melakukan pendekatan holistic melalui 8 inisiatif yang saat ini jalankan PLN. Insiatif  tersebut terdiri dari pension dini pembangkit fosil, pilot proyek co-firing hydrogen dan ammonia, menambah pembangkit energi terbarukan (EBT), layanan energi hijau, co-firing biomassa, inisiasi carboncapture stroge, peluncuran smart grid control system dan membangun ekosistem kendraan listrik. Selain itu juga pemanasan global adalah tantangan bersama. Oleh sebab itu membutuhkan strategi dan kolaborasi bersama dari seluruh dunia baik dari teknologi, inovasi, hingga investasi.

III. Sektor Geologi, Mineral, Batubara dan Umum

Harga Batubara Anjlok pada penutupan perdagangan Rabu. Menurut bursa ICE Newcastle (Australia), harga batu bara kontrak Desember 2022 turun drastis 7,22 persen menjadi USD 300.15 per ton. Tercatat pula Harga Acuan Batubara pada November adalah USD 308,20 per ton yaitu mengalami penurunan dibanding pada bulan Oktober sebesar USD 330,97 per ton .

Mengawali perdagangan hari ini terjadi adanya pelemahan dimana hanya PT Tower Bersama Infrastructure Tbk. (TOWR) dan PT Vale Indonesia Tbk. (INCO) yang masing-masing menguat tipis 0,44 persen dan 0,36 persen. Namun sebaliknya, PT Bukit Asam Tbk. (PTBA) yang anjlok 4,37 persen ke harga 3.500. Selanjutnya, ada saham PT United Tractors Tbk. (UNTR) yang anjlok 4,27 persen ke level 29.675. Selain itu juga saham-saham yang memerah lain di antaranya ADRO, ESSA, AMRT, MIKA, dan INKP yang masing-masing turun 4,12 persen, 3,15 persen, 2,61 persen, 2,44 persen, dan 1,97 persen.

Penurunan harga batu bara global turut menekan saham-saham batu bara. Apalagi, ada rencana Pemerintah Indonesia menyetop pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) sehingga mengurangi prospek permintaan batu hitam. Larangan Eropa atas impor batu bara dari Rusia sebagai bagian dari sanksi atas invasinya ke Ukraina memberi kesempatan produsen lain, khususnya Afrika Selatan, insentif untuk meningkatkan produksi dan ekspor.

Namun, harga batu bara akan tetap tinggi dalam jangka menengah dan panjang, didukung oleh permintaan yang kuat. Badan Energi Internasional (IEA) melihat permintaan batubara global tumbuh sekitar 1 persen dari tahun 2021 menjadi sekitar 8 miliar ton tahun ini, menyamai puncaknya sepanjang masa pada tahun 2013

Di Indonesia, Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan mengatakan pemerintah bakal mempensiunkan pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) batu bara pada acara puncak KTT G20 pekan depan. Komitmen itu, kata Luhut, menjadi langkah awal Indonesia untuk beralih menuju energi bersih. Luhut mengatakan terkait dengan upaya mengurangi emisi karbon itu perlu adanya kolaborasi antara pemerintah dan lembaga keuangan internasional.

Reviu Informasi Strategis Energi dan Mineral Harian, 9 November 2022

I. Sektor Minyak dan Gas Bumi

Perusahaan Minyak Nasional Amerika Latin Terus Menekankan Strategi Pengurangan Transisi Energi. Perusahaan Minyak ini telah mengambil peran yang semakin besar dalam strategi perusahaan minyak dan gas. Meskipun dorongan ini dimulai dengan perusahaan minyak terintegrasi global (IOC), gerakan tersebut telah memperoleh kekuatan di antara perusahaan-perusahaan di kelompok rekan perusahaan minyak nasional Amerika Latin (NOCs). 

Sementara itu, geopolitik akhir ini telah mendorong fokus baru pada keamanan energi, transformasi model bisnis hulu tradisional yang terintegrasi dan akan terus berlanjut. Terlebih, hal ini terjadi di tengah harga minyak yang tinggi, dan mendorong arus kas dan perbaikan neraca besar di seluruh sektor. Terlepas dari kenaikan harga yang terjadi pada akhir ini, serta kekhawatiran yang sedang berlangsung tentang keuntungan dan pengembalian inisiatif rendah karbon, S&P Global melihat tingkat diversifikasi yang dipercepat secara keseluruhan ke dalam energi baru dan fokus pada penurunan emisi gas rumah kaca.

Seiring kemajuan transisi rendah karbon, NOC akan sangat penting untuk membantu negara asal dalam mencapai target emisi gas rumah kaca yang ditetapkan berdasarkan Paris Agreement. Perusahaan-perusahaan ini menyumbang lebih dari setengah produksi dan cadangan minyak dan gas di seluruh dunia. Amerika Latin tidak terkecuali, dengan perusahaan milik negara menyumbang lebih dari dua pertiga dari produksi dan cadangan di seluruh dunia.

Selanjutnya, pengembangan sumber daya minyak dan gas dalam negeri akan tetap menjadi misi utama NOC di masa mendatang. Selain memenuhi permintaan domestik, perusahaan-perusahaan ini merupakan penyedia utama pendapatan dan lapangan kerja bagi negara tuan rumah mereka. Mengingat peran mereka yang sangat besar, pengurangan emisi yang diperlukan dalam sektor minyak dan gas tidak dapat dicapai tanpa kontribusi besar dari NOC. Karena perusahaan-perusahaan ini menghadapi tekanan yang meningkat dari pemegang saham dan kreditur untuk dekarbonisasi, NOC menjadi lebih berhati-hati dalam mengalihkan sentimen investor mengenai sektor minyak dan gas.

Salah satu penentu kedalaman komitmen NOC terhadap energi terbarukan adalah sumber daya domestik mereka. NOC dengan basis cadangan yang signifikan—seperti Petrobras (Brasil) dan Pemex (Meksiko)—memilih untuk memusatkan upaya mereka untuk menurunkan emisi dari operasi hulu inti mereka. Di sisi lain, NOC dengan sumber daya yang lebih sedikit—seperti Ecopetrol (Kolombia) dan YPF (Argentina)—mengalokasikan bagian yang meningkat dari anggaran modal mereka untuk membiayai diversifikasi ke sumber energi yang lebih rendah karbon.

NOC Amerika Latin telah mendedikasikan 7% dari total belanja modal 2022 untuk inisiatif rendah karbon, dibandingkan dengan IOC global, yang rata-rata telah mengalokasikan 12% investasi untuk usaha rendah karbon. Mengingat prospek harga minyak mentah S&P Global Commodity Insights yang meningkat untuk beberapa tahun ke depan (perkiraan saat ini adalah untuk Brent tetap di atas $90/bbl hingga 2024), sehingga NOC Amerika Latin akan memiliki arus kas bebas yang cukup tinggi untuk melanjutkan menumbuhkan investasi rendah karbon dalam jangka pendek hingga menengah jika memilih untuk melakukannya.

, II. Sektor EBTKE Dan Ketenagalistrikan

Pemerintah Antisipasi Krisis Energi. MESDM menerbitkan Permen ESDM No.12/2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden No. 41/2016 tentang Tata Cara Penetapan dan Penanggulangan Krisis Energi dan /atau Darurat Energi. Beleid tersebut menjelaskan cadangan operasional dan kebutuhan minimum energi yang digunakan untuk kepentingan publik sebagai pengguna akhir secara nasional. Dalam Pasal 7 Permen ESDM No.12/2022 disebutkan bahwa cadangan operasional minimum BBM diatur selama 7 hari ketahanan sok pada terminal BBM, dan stasiun pengisian bahan bakar pada satu wilayah distribusi niaganya.

Untuk tenaga listrik, beleid yang diundangkan pada 18 Oktober 2022 itu menyebutkan cadangan operasional minimum daya mampu tenaga listrik sebesar kapasitas satu unit pembangkit listrik terbesar yang tersambung ke sistem setempat. Adapun untuk LPG, disebutkan harus mencukupi selama 3 hari ketahanan stok pada terminal LPG, stasiun pengisian bulk LPG atau stasiun pengisian dan pengangkutan bulk LPG di suatu wilayah distrbusi. Terakhir, kebutuhan minimum pelanggan gas bumi dalam beleid tersebut ditetapkan sebesar 70% dari kebutuhan normal pelanggan pada suatu wilayah distribusi.

Aturan tersebut juga memungkinkan pemerintah untuk memberikan kemudahan perizinan, pengadaan barang dan jasa serta pembebasan lahan untuk tindakan penanggulangan krisis dan darurat energi. PT Pertamina Patra Niaga, subholding Comercial and tranding PT Pertamina (Persero) sendiri memastikan stok BBM dan LPG saat ini jauh melebihi batas yang diamanatkan oleh Permen ESDM No.12/2022.

Stok ketahanan energi energi memang harus menjadi perhatian pemerintah untuk memastikan kebutuhan masyarakat terpenuhi. Terlebih, saat ini krisis energi menjadi salah satu isu yang paling diwaspadai oleh negara-negara di dunia. Selain itu, pemerintah harus memberikan kepastian mengenai anggaran terkait dengan pemenuhan stok ketahan an energi. Selama ini, ketahanan energi, khususnya BBM dan LPG selalu dikelola oleh Pertamina sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) jika ditanggung terus oleh Pertamina, tentu hal ini menjadi cukup memberatkan bagi perseroan ini. Oleh karena itu, pemerintah perlu mengalokasikan anggaran negara untuk memastikan stok ketahanan energi selalu ada dan dalam level yang aman serta pemerintah perlu menggenjot produksi hulu migas dan mengembangkan industri pengelolaan agar Indonesia tidak terus bergantung pada ekspor.

Selain itu juga, diversifikasi energi dengan mengoptimalkan pemanfaatan gas serta energi baru terbarukan juga bisa menjadi opsi yang bisa diambil untuk meningkatkan ketahanan energi nasional. EBT akan mengurangi porsi BBM yang selama ini diperoleh dengan  mekanisme impor karena produksi dalam negeri belum bisa memenuhi kebutuhan nasional, sehingga ini juga akan memperkuat ketahanan energi kita.

II. Sektor Geologi, Mineral, Batubara Dan Umum

Windfall Profit Komoditas Tambang Beri Keuntungan untuk RI Kuartal III-2022, Badan Pusat Statistik (BPS) dalam Konferensi Pers Pertumbuhan Ekonomi Triwulan III-2022 pada tanggal 7 November 2022 menyatakan bahwa kenaikan harga komoditas pertambangan memberikan windfall profit tak terduga terhadap perekonomian regional. Berikut rincian beberapa provinsi yang terdampak kenaikan harga komoditas pertambangan

ProvinsiPertumbuhan Ekonomi TW III-2022Pertumbuhan PDRB (yoy)Pertumbuhan Sektor PertambanganKomoditas Utama
Sumatera Selatan0,9%5,34%25,88%Batubara dan Lignit
Kalimantan Timur1,74%5,28%55,74%Batubara dan Lignit
NTB3,94%7,1%19,7%Tembaga
Sulawesi Tengah4,12%19,13%15,41%Nikel
Papua3,51%5,78%36,14%Logam Emas

Sektor pertambangan secara nasional tumbuh sebesar 3,22% (yoy) pada kuartal ketiga tahun 2022 meski masih di bawah triwulan II-2022 yang sebesar 4,01%. Pertumbuhan tersebut didorong oleh pertambangan batubara dan lignit yang tumbuh sebesar 9,41% (yoy) disebabkan oleh peningkatan permintaan batubara luar negeri akibat aksi boikot perekonomian Rusia serta kenaikan harga batubara yang signifikan.

Selain itu, pertumbuhan sektor pertambangan juga didorong oleh sub sektor bijih dan logam yang tumbuh sebesar 9,03% (yoy) karena meningkatnya produksi tembaga dan emas di distrik mineral Grasberg, Papua.

Reviu Informasi Strategis Energi dan Mineral Harian, 8 November 2022

I. Sektor Minyak dan Gas Bumi

Update COP27 di Sharm El-Sheikh Mesir, Indonesia menyuarakan berbagai tindakan, strategi, inovasi dan pencapaian sebagai wujud nyata dari aksi iklim terdepan untuk mencegah peningkatan suhu global.

Melalui soft diplomacy, Paviliun Indonesia menampilkan kebijakan dan hasil nyata dari kerja sebelumnya, serta membuka jalan bagi ambisi iklim masa depan bersama dengan pihak-pihak terkait melalui tindakan multilateral, kolektif, dan terpadu yang sangat diperlukan sebagai satu-satunya cara untuk mengatasi ancaman global yang nyata.

Dalam beberapa dekade terakhir, pemerintah telah berbagi tanggung jawab perubahan iklim dengan akademisi, bisnis, organisasi masyarakat sipil, dan lainnya. Namun, praktik mitigasi dan adaptasi perubahan iklim terkadang mengalami tantangan dan keterbatasan, seperti proses pengambilan keputusan yang dipengaruhi oleh politik serta perselisihan karena mengutamakan kepentingan sosial ekonomi dan lingkungan.

Pada COP27 juga Pertamina menyampaikan target untuk mereduksi  26 Juta Ton Emisi Karbon dengan Bisnis EBT. Pertamina mengharapkan bisnis hijau energi baru dan terbarukan (EBT) dapat memenuhi target pengurangan 26 juta ton emisi karbon CO2 pada 2060, lebih tinggi dari target pada 2030 sebesar 11 juta ton. Pertamina menargetkan kapasitas Energi Baru Terbarukan (EBT) mencapai 60 GW dari solar, hidro, tenaga angin dan panas bumi.

Pertamina juga menargetkan untuk memiliki kapasitas produksi baterai hingga 80 GWh, dan penjualan 800.000 kendaraan listrik roda dua dengan stasiun pengisian 1,5 TWh pada 2060, serta peningkatan energi hidrogen dengan kapasitas optimal 3 metrik ton per tahun.

Melalui pengembangan kilang hijau, Pertamina berkomitmen untuk meningkatkan kapasitas produksi biofuel dari saat ini 3.000 bph menjadi 200.000 bph pada 2060 dengan fokus pada hydrotreated vegetable oil (HVO) dan hydro-processed esters and fatty acid (HEFA).

Pertamina juga menargetkan dapat memproduksi hingga 600.000 bph B30 dan A20 pada 2060. Melihat potensi Indonesia untuk penyimpan penangkapan karbon yang besar yang diperkirakan mencapai sekitar 80 gigaton hingga 400 gigaton C02, Pertamina mengincar potensi tersebut untuk menjadi bisnis baru migas. mengingat mayoritas (penyimpanan penangkapan karbon) berada di darat, sehingga pertamina memiliki keunggulan kompetitif.

II. Sektor EBTKE Dan Ketenagalistrikan

Wujudkan Transisi Energi, PLN Ungkap Strategi Pembiayaan di KTT COP 27, PT PLN (Persero) melanjutkan akselerasi transisi energi guna mencapai target Net Zero Emission (NZE) pada 2060, antara lain dengan menyusun peta jalan besar yang terdiri dari tiga fase, yakni jangka pendek, menengah, dan panjang.

Untuk jangka pendek pada periode 2021-2030, PLN tidak lagi membangun pembangkit batu bara baru untuk menghasilkan listrik. Pada jangka menengah periode 2031-2060, PLN melakukan beberapa langkah seperti menyiapkan penyimpanan baterai untuk menunjang pembangkit yang lebih ramah lingkungan. Sementara untuk jangka panjang, PLN membangun teknologi dan ekosistem untuk mendukung energi bersih seperti penggunaan kendaraan listrik, atau penyediaan sertifikat energi terbarukan atau Renewable Energy Certificate.

Dari sisi pembiayaan, PLN telah mendapatkan kepercayaan dari lembaga keuangan untuk mengamankan keberlanjutan pembiayaan program transisi energi. Namun, kebutuhan anggaran cukup besar, sehingga PLN tetap memerlukan dukungan tambahan untuk mencapai net zero emision. Untuk itu, PLN telah menerbitkan dokumen Pernyataan Kehendak atas Kerangka Kerja Pembiayaan Berkelanjutan atau Statement of Intent on the Sustainable Financing Framework sebagai salah satu strategi perseroan untuk mendapatkan Green Financing. Melalui skema Energy Transition Mechanism (ETM), PLN bersama pemerintah Indonesia menawarkan skema investasi yang inklusif untuk mencapai target dekarbonisasi. PLN juga telah mendapatkan dukungan finansial sebesar U$500 juta dari perbankan internasional dengan jaminan dari Multilateral Investment Guarantee Agency (MIGA) yang merupakan anggota dari Grup Bank Dunia.

Selain itu, PLN juga memperoleh pembiayaan dari program Sustainable and Reliable Energy Access Program dari Asian Development Bank (ADB) sebesar U$600 juta, serta dana pinjaman sebesar U$610 juta dari World Bank untuk proyek pumped storage PLTA sebesar 1.040 MW yang pilot project PLN dalam pengembangan PLTA pumped storage di Indonesia. PLN pun telah menyelesaikan kerangka keuangan hijau untuk fasilitas green loan sebesar U$750 juta dengan beberapa bank internasional. Berikutnya, PLN akan menyusun ESG Framework dan ESG Linked Financial.

Dukungan juga diperlukan dalam early retirement PLTU sebagai salah satu upaya mengakselerasi penurunan emisi. Tak hanya dukungan biaya, dibutuhkan juga kerangka kebijakan yang mengatur early retirement PLTU, jaminan ketahanan energi, dan pemberlakuan mekanisme perdagangan karbon atau pasar karbon. PLN jugaterbuka atas peluang kerja sama baik skema investasi maupun pengembangan teknologi untuk mengakselerasi tercapainya target NZE. Kami terus membuka diskusi dengan semua mitra bisnis dengan dukungan penuh pemerintah Indonesia sebagai komitmen nyata Indonesia dalam menurunkan emisi karbon global.

III. Sektor Geologi, Mineral, Batubara dan Umum

Mampukah Indonesia Membangun Kartel Ala OPEC dalam Bisnis Nikel. Kartel didefinisikan sebagai suatu hubungan adanya kerjasama atau kolusi antara beberapa kelompok produsen atau perusahaan dalam produksi barang. Kartel sendiri bertujuan untuk menetapkan harga dan membatasi penawaran dan persaingan. Berdasarkan hukum anti monopoli, kartel dilarang di hamper semua negara. Namun praktek ini masih terjadi jika menyangkut sumberdaya penting dan kompleks seperti minyak.

Saat ini, Indonesia sedang mempelajari pembentukan kartel yang juga digunakan oleh grup negara eksportir minyak, Organization of the Petroleum Exporting Countries (OPEC), untuk bahan baku utama baterai mobil listrik seperti nikel, kobalt dan mangan. Ide ini menyusul peningkatan tren geopolitik di negara – negara yang kaya akan sumber daya yang dibutuhkan untuk membuat kendaraan listrik.

Berdasarkan data U.S. Geological Survey, Mineral Commodity Summaries pada Januari lalu menunjukkan produksi nikel Indonesia mencapai 1 juta metrik ton dengan cadangan mencapai 21 juta metrik ton. Indonesia menduduki peringkat teratas baik dalam hal cadangan maupun produksi nikel.

Upaya Indonesia membentuk kartel untuk mengendalikan harga nikel global akan menemui jalan terjal. Saingan dari negara lain yang memiliki nikel kadar tinggi seperti Rusia dan Australia serta ketergantungan Indonesia pada perusahaan asing seperti Tsingshan Holding Group, BUMN milik China dan PT Vale Indonesia Tbk, yang merupakan bagian dari Vale S.A Brasil untuk mengekstrak nikel RI.

Terlepas dari kekayaan mineral Indonesia, akan ada tantangan dari aspek ketertiban perusahaan China yang telah meningkatkan investasi yang berfokus pada pembangunan smelter nikel di paruh pertama 2022 semula USD 3,1 miliar menjadi USD 3,6 miliar. Tantangan lainnya ialah tentang industri ramah lingkungan karena industri nikel masih sangat tergantung pada pembangkit listrik berbahan bakar batubara. Tantangan lain yang akan dihadapi ialah kemampuan Indonesia memasok nikel untuk pasokan baterai listrik karena selama ini sebagian besar produk nikel Indonesia memiliki tingkat kemurnian lebih rendah yang digunakan dalam baja tahan karat. Untuk itu, diperlukan fasilitas pengolahan lebih lanjut untuk mengubahnya menjadi bahan baku baterai.

Reviu Informasi Strategis Energi dan Mineral Harian, 7 November 2022

I. Sektor Minyak dan Gas Bumi

Outlook Produksi Migas Tahun 2022. Outlook produksi minyak dan gas sampai dengan akhir tahun ini diperkirakan akan lebih rendah dibanding dengan target produksi yang dipatok awal tahun ini. SKK Miga menyampaikan outlook produksi minyak pada tahun 2022 di kisaran 626 ribu barel per hari. Sedangkan target produksi minyak yang ditetapkan dipatok 700 ribu barel per hari.

Sementara outlook produksi gas juga diprediksi turun dari target awal 6.000 MMSCFD pada tahun ini menjadi 5527 MMSCFD sampai dengan akhir Desember 2022. Tidak tercapainya target produksi migas tahun ini disebabkan karena produksi sampai dengan akhir tahun  sudah terlanjur rendah.

Turunnya outlook produksi dilaporkan disebabkan karena adanya unplanned shutdown pada beberapa lapangan, selain adanya delay pada kegiatan pemboran dan onstream di fasilitas produksi. Kejadian pertama adalah adanya kebocoran pipa dan plugging sepanjang Juli dan Agustus 2022 di PT Pertamina Hulu Energi Offshore Southeast Sumatera menyebabkan adanya kehilangan produksi pada lapangan tersebut sekitar 30 ribu bopd. Kebocoran lainnya juga terjadi pada ExxonMobil Cepu Limited pada selang pembongkaran yang menyebabkan potensi produksi minyak hilang sekitar 30 ribu bopd pada September 2022.  Selain itu PT Pertamina  EP dan Train 2 Tangguh-BP juga mengalami penghentian operasi di lapangan yang dimilikinya sehingga menyebabkan adanya kehilangan produksi sekitar 300 MMSCFD sepanjang Agustus hingga September 2022.

Sementara itu OPEC dalam laporan bulanannya memperkirakan permintaan minyak dunia akan meningkat 3,1 juga barel per hari  diatas angka proyeksi yang dilakukan oleh IEA yaitu 2,1 juta barel per hari.  Penguatan faktor fundamental  yang terjadi melanjutkan recovery yang sudah berlangsung setelah adanya COVID 19. OPEC menurunkan pertumbuhan ekonomi pada 2022 menjadi 3,1 persen dari sebelumnya 3,5 persen dan  pertumbuhan ekonomi tahun depan menjadi 3,1 persen.

OPEC secara kolektif bersama Rusia berusahameningkatkan produksi minyaknya setelah pemotongan yang terjadi pada masa pandemic. Namun dalam beberapa bulan terakhir mengalami kesulitan untuk mencapai peningkatan produksi yang direncanakan karena kurangnya investasi di beberapa lapangan minyak. Pada Juli 2022, laporan produksi minyak OPEC memperlihatkan kenaikan 162 ribu barel per hari menjadi 28,84 juta barel per hari.

Pada 2023, OPEC memperkirakan permintaan minyak dunia mengalami kenaikan 2,7 juta barel per hari dimana 1,71 juta barel per hari tambahan produksinya diharapkan dapat dipenuhi dari negara negara  non anggota OPEC. OPEC diperkirakan hanya akan menambah produksinya sekitar 900 ribu barel per hari untuk menyeimbangkan pasar global.  Pasokan minyak AS diperkirakan akan meningkat sebesar 800 ribu barel per hari pada tahun 2023, naik dari 740 ribu barel per hari pada tahun 2022.

II. Sektor EBTKE Dan Ketenagalistrikan

Pemerintah Akui Sulit Menaikan Tarif Listrik, Menteri Keuangan, Sri Mulyani, mengakui pemerintah sulit menentukan apakah harus menaikkan tarif listrik PLN di tengah melonjaknya harga energi. Sebab, pemerintah juga perlu melindungi daya beli masyarakat dengan menekan inflasi. Inflasi Indonesia terdiri dari harga pangan, harga energi, inflasi inti, hingga harga yang diatur pemerintah atau administered price. Tarif listrik PLN termasuk pada harga yang diatur pemerintah. Salah satu kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM juga turut berkontribusi terhadap inflasi di Tanah Air. Sehingga pemerintah sulit memutuskan kebijakan apakah tarif listrik dinaikkan atau tidak. Pillihannya tidak selalu mudah bagi pemerintahan di seluruh dunia, antara memproteksi daya beli masyarakat, namun di sisi lain tekanan dari harga-harga yang berjalan sangat ekstrem di dunia menimbulkan pilihan-pilihan kebijakan yang tidak mudah.

Di tengah situasi sulit mengambil kebijakan, semua pihak harus bersinergi, mulai dari Bank Indonesia sebagai otoritas moneter, Kementerian Keuangan sebagai otoritas fiskal, hingga pemangku kebijakan di sektor riil karena kebijakan yang tak sinkron dan menimbulkan dampak yang luar biasa itu seperti di Inggris, terjadi ketidaksinkronan antara kebijakan fiskal-moneter menyebabkan gejolak market yang luar biasa. Sehingga Menteri Keuangannya kemudian turun, Perdana Menteri harus resign dan terjadi kepemimpinan nasional, selain (karena) gejolak market yang sudah menimbulkan kerusakan di dalam kredibiltias dan kepercayaan.

Sebelumnya, PLN memastikan hingga Desember 2022 tidak ada kenaikan tarif listrik. Hal itu sesuai keputusan pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Kebijakan tersebut diambil untuk menjaga daya beli masyarakat, daya saing sektor industri dan bisnis, mengendalikan inflasi, serta memperkuat stabilitas perekonomian nasional. Pemerintah juga berkomitmen tetap memberikan subsidi listrik kepada pelanggan rumah tangga 450-900 VA. Begitu pula pelanggan nonsubsidi tidak mengalami kenaikan tarif pada periode ini dan tetap mendapatkan kompensasi.

III. Sektor Geologi, Mineral , Batubara, Dan Umum

Target Nol Emisi Karbon 2060 dari Industri Nikel, Indonesia merupakan penghasil nikel terbesar dengan kontribusi sebesar 52% dari produksi nikel dunia. Nikel memiliki prospek yang sangat bagus dalam jangka panjang. Hal ini disebabkan nikel tidak hanya bisa dijadikan bahan baku baterai kendaraan listrik namun juga bisa dijadikan produk – produk yang bernilai ekonomi tinggi yang dapat meningkatkan devisa negara.

Menurut Pengamat Ekonomi dan Energi Universitas Gajah Mada, ada 3 hal yang sebaiknya dilakukan pemerintah agar kedepannya industri nikel makin bersinar yaitu:

  1. Pemerintah perlu menciptakan serta menjaga ekosistem nikel yaitu dengan selalu menjaga pemenuhan produksi nikel sesuai dengan kapasitas industri pengolahan nikel yang telah ada.
  2. Berkolaborasi dengan berbagai pihak terkait untuk melakukan inovasi produk turunan nikel dengan berfokus pada riset dan pengembangan.
  3. Transfer teknologi.

Jika ekosistem nikel terbentuk, harga mobil listrik yang ramah lingkungan akan jauh lebih murah daripada saat ini. Kehadiran nikel serta produk turunannya yang lebih ramah lingkungan turut berkontribusi pada misi pemerintah yang menginginkan nol emisi karbon atau net zero emission (NZE) pada 2060 mendatang.

Sementara itu, dari sisi produsen nikel (tambang) mematok target pengurangan emisi karbon sebesar 28% pada 2030 mendatang, bahkan upaya pengurangan emisi karbon telah dilakukan sejak 2020 lalu. Langkah yang telah dilakukan oleh produsen nikel untuk mengurangi emisi karbon digolongkan dalam 3 prinsip utama, yaitu:

  1. Mewujudkan prinsjp pengurangan/ pengontrolan gas buang dengan rutin melakukan pemeliharaan/ maintenance peralatan tambang dan juga kendaraan yang digunakan.
  2.  Mewujudkan prinsip penggunaan energi terbarukan di area living quarter atau mess untuk lampu penerangan di sekitar jalan kantor dan tempat tinggal karyawan Sebagian sudah menggunakan solar panel.
  3. Berkomitmen tinggi terhadap kegiatan reklamasi khususnya pada kegiatan penanaman dan pemeliharaan tanaman reklamasi. Melalui komitmen ini, diharapkan gas buang yang ada mampu diserap oleh tanaman yang ditanam dan dipelihara.

Reviu Informasi Strategis Energi dan Mineral Harian, 3 November 2022

I. Sektor Minyak dan Gas Bumi

Efisiensi dan Substitusi Senjata Utama Untuk Mengatasi Ketergantungan Import.  Dampak efisiensi terhadap pengurangan ketergantungan import gas Eropa terlihat signifikan. Peningkatan efisiensi energi di Eropa sudah dilakukan sejak tahun 2000 di Jerman dan Inggris menjadi faktor utama di balik penggunaan gas yang rendah dan akhirnya berdampak terhadap berkurangnya kebutuhan impor. Antara tahun 2000 dan 2015, permintaan gas secara keseluruhan turun sebesar 11 persen di Jerman dan 29 persen di Inggris.

Pelaksanaan efisiensi energi di kedua negara tersebut sebagian besar berasal dari sektor perumahan, terutama dalam pemanas ruangan. Antara tahun 2000 dan 2015, jumlah gas yang dibutuhkan untuk pemanas ruangan per unit lantai turun 44 persen di Jerman, menghemat 11,5 miliar meter kubik gas, dan menghemat 28 persen  atau setara 7,5 bcm di Inggris. Untuk meningkatkan pengurangan impor, Inggris juga mengoptimalkan sumber daya lokal yntuk memenuhi lebih dari 50 persen kebutuhan gas domestik,

Negara lain yang memiliki pengalaman penting dalam mengurangi ketergantungan adalah jepang. Penghematan impor energi Jepang dari peningkatan efisiensi adalah yang terbesar. Pengetatan kebijakan standar efisiensi bahan bakar untu kendaraan penumpang dan kendaraan tugas berat membantu penurunan impor minyak Jepang lebih dari 20 persen pada tahun 2016 dan hampir tiga kali lebih besar dari penghematan minyak di Jerman.

Selain mengurangi ketergantungan impor, kegiatan efisiensi energi yang dilakukan oleh negara negara Eropa juga memberikan manfaat ekonomi dari penurunan biaya impor minyak yang bernilai lebih dari US$30 miliar. Hal ini termasuk perbaikan neraca pembayaran dan peningkatan daya saing.

Energi efisiensi dapat meningkatkan ketahanan energi regional atau nasional karena mengurangi ketergantungan pada sumber energi dari luar negara. Adanya efisiensi juga dapat mengurangi kemungkinan gangguan pasokan. Sebagaimana yang terjadi di Jepang, langkah-langkah efisiensi dapat menjadi langkah konservasi darurat untuk mengurangi permintaan akibat gangguan pasokan yang disebabkan oleh Gempa. Untuk memperbaiki kekurangan pasokan dan mengkompensasi hilangnya kapasitas nuklir Jepang, selain meningkatkan penggunaan sumber sumber energi lain, Pemerintah Jepang juga menerapkan langkah langkah penghematan energi. Strategi tersebut berhasil menghindari pemadaman listrik selama puncak permintaan musim panas pada tahun 2011 dan 2012.

Indonesia saat ini mengalami ketergantungan   yang cukup tinggi   terhadap BBM dan LPG. Dari data realiasi bulanan dapat diketahui rasio impor terhadap penyediaan dan kebutuhan untuk masing masing komoditas. Diantara komoditas yang ada, LPG memiliki rasio impor yang paling tinggi baik terhadap kebutuhan dan penyediaan. Volume impor LPG mencapai lebih dari 70 persen terhadap kebutuhan dan penyediaan. Untuk mengurangi ketergantungan impor LPG, ada beberapa program yang dapat dilakukan oleh pemerintah dalam jangka pendek di luar program efisiensi energi yaitu melalui program subsititusi LPG dengan sumber energi lainnya diantaranya melalui pemanfaatan briket, jaringan gas alam, dan kompor induksi.

II. Sektor EBTKE dan Ketenagalistrikan

 Uji Jalan Tuntas, Siap-Siap RI Segera Luncurkan Biodiesel B40, Pemerintah dalam hal ini Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) telah melakukan uji jalan (road test) penggunaan Bahan Bakar Nabati (BBN) jenis biodiesel dengan campuran 40% atau disebut B40 pada kendaraan bermesin diesel. Hasilnya, pemerintah akan segera mengeluarkan rekomendasi teknis kebijakan agar B40 bisa segera diimplementasikan.

Menteri ESDM Arifin Tasrif mengatakan, pemberlakuan B40 ini merupakan salah satu upaya strategis negara untuk mengurangi impor Bahan Bakar Minyak (BBM), sekaligus mengimplementasikan bauran Energi Baru Terbarukan (EBT) dan dari hasil uji jalan yang telah dilakukan, performa B40 bisa merespons kebutuhan energi kendaraan. Selain itu, penurunan emisi karbon bisa tercapai dengan pemanfaatan bioenergi yang tinggi melalui B40 ini. Sampai sekarang, hasil dari uji coba B40 menunjukkan bahwa mobil dapat beroperasi dengan normal dan mulus seperti menggunakan bahan bakar Solar biasa. Hal ini terbukti tidak terjadi mobil mogok dan juga tidak terjadi blocking di filter bagian utama hal ini berbeda dengan test sebelumnya.

Penggunaan B40 ini bisa mengurangi ketergantungan RI pada impor. Terlebih, separuh dari kebutuhan BBM RI kini dipasok melalui impor. Oleh karena itu,  penting bagi Indonesia untuk memanfaatkan sumber daya energi yang ada di Tanah Air, terutama energi baru terbarukan. Ujungnya, ini bisa meningkatkan ketahanan energi bangsa ini.

Saat ini ekosistem dunia persawitan sudah berjalan untuk mengatasi ketergantungan terhadap energi fosil dan Indonesia memiliki kemampuan dengan luas lahan yang tersedia. Adapun, saat ini pemerintah juga akan memastikan ketersediaan infrastruktur dari Pertamina dan badan usaha lainnya terkait fasilitas blendingnya dan pemerintah akan terus mendorong pemanfaatan sumber-sumber energi yang ada di Indonesia. Terlebih lagi saat ini merupakan waktu yang tepat bagi Indonesia untuk mengembangkan energi baru terbarukan untuk mencukupi kebutuhan BBM dalam negeri yang selama ini dipenuhi melalui impor bbm.

III. Sektor Geologi, Mineral, Batubara dan Umum

PT Timah Tbk (TINS) melakukan tranformasi teknologi pengolahan timah kadar rendah dengan membangun Top Submerge Lance (TSL) Ausmelt Furnace di Kawasan Unit Metalurgi Muntok, Kabupaten Bangka Barat yang akan mulai commisioning pada akhir November 2022. Sekretaris Perusahaan TINS menyatakan, dengan beroperasinya Ausmelt dapat menekan cost pengolahan sebesar 25% dibandingkan dengan menggunakan Reverberatory furnace. Tujuan transformasi teknologi pengolahan ini untuk optimalisasi teknologi, peningkatan kapasitas, efisiensi produksi dan keselamatan serta kesehatan lingkungan.

TINS juga menggandeng Outotec australia yang berpusat di Finlandia sebagai provider teknologi TSL Ausmelt Furnace. Kemudian, pembangunan TSL Ausmelt Furnace sendiri adalah strategi untuk menjawab tantangan yang dihadapi industri pertambangan timah saat ini. Dimana ketersediaan biji timah dengan kadar tinggi atau di atas 70% Sn sudah terbatas.

Teknologi peleburan timah yang dimiliki Timah saat ini, Tanur Reverberatory tidak mempunyai fleksibilitas mengolah konsentrat bijih Timah kadar rendah (< 70% Sn). Selain itu, membutuhkan waktu yang relatif lebih lama untuk melebur timah dan terak. Tanur Reverberatory menggunakan bahan bakar minyak (marine fuel oil) dengan reduktor batu bara jenis antrasit yang lebih banyak dan membutuhkan biaya yang relatif besar. Untuk mampu bersaing dengan industri pertambangan timah dunia, Timah harus menekan cost produksi sehingga penggunaan teknologi menjadi hal yang harus dilakukan untuk menjawab tantangan ke depan.

Dengan TSL Ausmelt Furnace, diharapkan mampu mengolah konsentrat bijih timah dengan kadar rendah mulai dari 40% Sn, dengan kapasitas produksi 40.000 ton crude tin per tahun atau 35.000 metrik ton ingot per tahun. Selain itu, dari sisi pengoperasian TSL Ausmelt Furnace dilakukan dengan proses otomasi dengan sistem kontrol.

Untuk bahan bakar dan reduktor, TSL Ausmelt menggunakan batu bara jenis Sub-Bituminus yang cenderung lebih mudah didapatkan di Indonesia. Waktu pengolahan juga lebih singkat, untuk satu batch pengolahan hanya membutuhkan waktu sekitar 10,5 jam. Sedangkan pada Reverberatory membutuhkan waktu 24 jam per batch. Selain itu, di tengah gencarnya isu lingkungan yang menyoroti perusahaan pertambangan, TSL Ausmelt lebih safety dan menerapkan teknologi ramah lingkungan karena dilengkapi dengan Hygien Sistem dan Waste Water Treatment.

Reviu Informasi Strategis Energi dan Mineral Harian, 2 November 2022

I. Sektor Minyak dan Gas Bumi

Inflasi Oktober 2022 Melandai, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), Indeks Harga Konsumen (IHK) pada Oktober 2022 mengalami deflasi 0,11% (mtm), lebih rendah dibandingkan dengan perkiraan awal maupun inflasi bulan sebelumnya yang tercatat 1,17% (mtm). Realisasi inflasi yang lebih rendah dari prakiraan awal tersebut sejalan dengan dampak penyesuaian harga Bahan Bakar Minyak (BBM) terhadap kenaikan inflasi kelompok pangan bergejolak (volatile food) dan inflasi kelompok harga diatur Pemerintah (administered prices) yang tidak sebesar prakiraan awal. Sementara itu, inflasi inti tetap terjaga rendah seiring dengan lebih rendahnya dampak rambatan dari penyesuaian harga BBM tersebut dan belum kuatnya tekanan inflasi dari sisi permintaan. Dengan perkembangan tersebut, inflasi IHK secara tahunan tercatat 5,71% (yoy), lebih rendah dibandingkan dengan prakiraan awal maupun inflasi IHK bulan sebelumnya yang mencapai 5,95% (yoy).

Inflasi inti pada Oktober 2022 terkendali sebesar 0,16% (mtm), menurun dibandingkan dengan inflasi September 2022 yang sebesar 0,30% (mtm). Penurunan inflasi inti secara bulanan yang lebih rendah dari prakiraan awal ini terutama dipengaruhi oleh dampak lanjutan penyesuaian harga BBM terhadap inflasi inti yang menurun pada Oktober 2022 dan belum kuatnya tekanan inflasi dari sisi permintaan. Secara tahunan, inflasi inti Oktober 2022 tercatat sebesar 3,31% (YoY), lebih tinggi dibandingkan dengan inflasi pada bulan sebelumnya yang tercatat sebesar 3,21% (YoY). Ke depan, inflasi inti diprakirakan tetap terkendali seiring dengan penurunan dampak lanjutan penyesuaian harga BBM di tengah permintaan yang berlanjut.

Kelompok volatile food pada Oktober 2022 kembali mencatat deflasi sebesar 1,62% (mtm), lebih besar dari prakiraan awal dan deflasi bulan sebelumnya sebesar 0,79% (mtm). Perkembangan tersebut terutama dipengaruhi oleh deflasi aneka cabai serta telur dan daging ayam ras didukung oleh peningkatan stok seiring dengan panen raya hortikultura, kondisi pasokan telur dan daging ayam ras yang lebih dari cukup.

Inflasi kelompok administered prices pada Oktober 2022 menurun menjadi 0,33% (mtm) dibandingkan inflasi bulan sebelumnya yang mencapai 6,18% (mtm). Penurunan inflasi tersebut terutama dampak langsung (first round effect) penyesuaian harga BBM bersubsidi yang berangsur normal dan penurunan tarif angkutan udara sejalan dengan meredanya tekanan harga avtur. Penurunan inflasi lebih lanjut tertahan oleh dampak lanjutan penyesuaian harga BBM bersubsidi terhadap angkutan dalam kota dan inflasi bahan bakar rumah tangga seiring dengan penyesuaian harga di tingkat pengecer. Secara tahunan, kelompok administered prices mengalami inflasi yang stabil dibandingkan dengan bulan sebelumnya, yaitu sebesar 13,28% (yoy).

II. Sektor EBTKE Dan Ketenagalistrikan

Insentif Mobil Listrik Siap Meluncur, Pemerintah membuka peluang memberikan insentif bea masuk suku cadang kendaraan listrik pada 2023 untuk menaikan populasi kendaraan listrik di Indonesia. Menurut Kementerian Perhubungan bentuk insentif itu paling pontential diberikan kepada produsen kendaraan listrik. Kemungkinan insentif itu di import tax nya, tapi hasil akhirnya kendaraan bisa lebih murah.

Selain insentif bea masuk, pemerintah akan memberikan subsidi kepada bengkel yang lekukan konversi kendaraan berbahan bakar minyak ke listrik. Kemenhub nantinya kan menyeleksi bengkel yang melakukan konversi kendaraan listrik untuk menjamin keberlanjutan program itu, namun saat ini pemerintah masih membahsa mekanisme, bentuk, hingga besaran insentif yang akan dikucurkan guna mempercepat adopsi kendaraan listrik di dalam negeri. Saat ini, pembahasan mengenai insentif untuk percepatan kendaraan listrik berlanjut di Kemenko Marves, Bentuk insentif yang disediakan pemerintah ini bertujuan mempercepat elektrifikasi kendaraan roda dua dan roda empat.

Namun, insentif tidak akan diberikan untuk semua jenis kendaraan listrik. Sebab ada perbedaan harga yang membuat insentif itu tidak merata. Pemberian subsidi kendaraan listrik hanya akan diberikan kepada angkutan umu dan kendaraan roda empat. Untuk kendaraan listrik roda dua kemungkinan tidak ada pemberian subsidi.Alasannya harga motor listrik saat ini sudah tidak terlalu tinggi, bahkan harga motor listrik saat ini lebih murah dibandingkan harga motor berbahan bakar minyak.

Di sisi lain, penetrasi mobil listrik di Indonesia masih terhambat oleh daya beli masyarakat yang disebut masih belum sepadan dengan harga produk yang ditawarkan. Lemahnya daya beli masyarakat ini bisa mengganjal proyek elektrifikasi sektor transportasi. Saat ini daya beli masyarakat Indonesia masih di bawah Thailand dan Malaysia kendati pasar mobil tanah air merupakan yang terbesar di kawasan Asean. Daya beli konsumen otomotif domestic masih dikisaran harga Rp 200 juta – Rp 300 juta. Sebaliknya harga mobil listrik mayoritas berada dikisaran Rp720juta-Rp 1.4miliar. Oleh karena itu harga kendaraan listrik yang lebih tinggi dibandingkan dengan kendaraan konvensional menjadi tantangan untuk mewujudkan elektrifitas di sektor transportasi.

Selain harga yang menjadi tantangan pengembangan ekosisitem kendaraan listrik di Indonesia adalah keterbatasan jumlah stasiun pengisian kendaraan listrik umum (SPKLU). Ketersedian SPKLU yang terbatas ini akan diupayakan untuk berkolaborasi dengan KESDM dan PT PLN untuk mencapai ekosistem kendaraan listrik yang kondusif.

Pemerintah menargetkan industri outomotif dalam negeri bisa memproduksi mobil dan bus listrik sebanyak 600.000 unit pada tahun 2030 mendatang. Target tersebut sebagai komitmen untuk mewujudkan transformasi energi menuju EBT di sektor kelistrikan melalui pembangunan ekosistem kendaraan listrik sehingga dapat mewujudkan nol emisi pada 2060.

III. Sektor Geologi, Mineral, Batubara dan Umum

Indonesia Memiliki Cadangan Nikel Terbesar Di Dunia. Namun, kekayaan alam sebesar ini dituding justru memberikan kenikmatan bagi tenaga kerja asing (TKA) asal China. Berdasarkan data Kementerian ESDM hingga akhir 2021, jumlah TKA di industri mineral dan batubara lebih dari 3.000 orang. Jumlah tersebut jauh lebih sedikit dibanding dengan total pekerja Indonesia yang sebanyak 23.857 orang. Sementara, khusus untuk industri nikel saja, jumlah tenaga kerja yang tercatat sebanyak 24.745 orang yang terdiri dari 21.691 orang TKI dan 3.054 TKA. Itu pun, jumlah pekerja asingnya tidak hanya berasal dari China saja.

Direktur Eksekutif Energy Watch menilai keberadaan TKA China di industri nikel Indonesia sudah pasti ada dan menjadi hal yang wajar. Sebab, investor terbesar di pengelolaan nikel Indonesia adalah China. Setidaknya, ada dua perusahaan besar pengelola tambang nikel di dalam negeri yang berasal dari China, yakni PT Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) di Sulawesi Tengah dan PT Virtue Dragon Nikel Industri (VDNI) di Sulawesi Tenggara. TKA China ini tak akan bisa dihilangkan. Pasalnya, teknologi pengolahan smelter dibawa dari negeri China dan tentu lebih dikuasai oleh pekerja mereka sendiri dibandingkan TKI. Pekerja dari asal negara investor ini biasanya hanya untuk mengisi posisi operator pengendali mesin atau teknologi saja. Sedangkan, untuk tenaga kasar lebih banyak menggunakan TKI.

Ketua Umum Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia (Perhapi) menilai penggunaan TKA China ini tidak terlepas dari perjanjian dan izin yang diberikan oleh pemerintah pada saat negosiasi investasi dilakukan. Sebenarnya, pemakaian tenaga kerja dari China sebagai negara prinsipal dalam hal hilirisasi komoditas mineral lebih pada tahap konstruksi. Hal ini dapat dilihat pada kegiatan pembangunan smelter, terutama di nikel yang lebih bersifat turnkey di mana tenaga kerja lebih dominan dari China. Investor menyadari Indonesia sangat ketinggalan dalam teknologi pengembangan nikel. Keterlibatan TKA asing di industri nikel Indonesia seharusnya hanya sementara saja. Begitu tahap konstruksi selesai, maka mereka harus kembali ke negerinya dan digantikan oleh TKI.

Diharapkan pemerintah dalam hal ini Kementerian Ketenagakerjaan untuk memonitor secara ketat posisi tenaga kerja di industri smelter dan memastikan bahwa tenaga kerja yang dipergunakan dalam proyek tersebut memiliki legalitas yang sah dan tidak menggunakan visa wisata. Serta memastikan alih kelola segera dilakukan begitu proyek selesai dibangun. Sebab, tanpa pengawasan pemerintah, tentu saja hal tersebut tidak akan terwujud. Selain itu, juga berharap pemerintah bisa mengeluarkan kebijakan tentang tingkat kandungan dalam negeri (TKDN) yang harus dipenuhi oleh industri yang sedia untuk berinvestasi. Tidak lupa, porsi TKDN yang dipenuhi harus diatur agar makin ditingkatkan dari waktu ke waktu. Dengan demikian, penyerapan tenaga kerja dalam negeri akan meningkat. Begitu juga dengan peningkatan devisa yang akan didapatkan dari industri ini semakin meningkat.

Reviu Informasi Strategis Energi dan Mineral Harian, 1 November 2022

I. Sektor Minyak dan Gas Bumi

Perlunya Peningkatan Produksi Minyak di Negara Timur Tengah, Arab Saudi sebagai pengekspor minyak terbesar di dunia diperkirakan akan memangkas harga jual minyak mentah ke Asia untuk pengiriman Desember 2022. Hal ini menyusul melemahnya permintaan dari China akibat restriksi

Saudi Aramco akan menurunkan harga jual resmi atau the Official Selling Price (OSP) untuk minyak mentah Arab Light sekitar 30-40 sen dolar per barel di Desember 2022. Pemotongan harga terjadi ketika China sebagai pembeli minyak mentah terbesar di dunia, memperketat mobilitas warganya. Perubahan di struktur pasar untuk harga patokan minyak Dubai Timur Tengah biasanya memandu bagaimana OSP Arab Light ditetapkan.

Permintaan China jauh lebih lemah dari yang diharapkan, sehingga pasar memperkirakan bahwa kilang China akan sepenuhnya menggunakan kuota ekspor produk minyak mereka. China pada akhir September mengeluarkan tambahan 15 juta barel kuota ekspor baru untuk meningkatkan ekonominya yang goyah.

Margin kilang minyak untuk Asia yang memproses minyak mentah Timur Tengah turun menjadi rata-rata US$ 2,59 per barel sejauh ini pada Oktober dari US$ 3,30 pada September lalu. Namun, pemotongan OSP dapat dilakukan secara moderat mengingat pasokan pasar yang lebih ketat.

Saat ini, negara-negara pengekspor minyak plus Rusia (OPEC+) telah merencanakan untuk memangkas produksi 2 juta barel per hari (bph) mulai November 2022 untuk mendukung harga minyak berjangka yang telah turun menjadi sekitar US$ 90 dari US$ 120 per barel tiga bulan lalu di tengah kekhawatiran resesi ekonomi global, kenaikan suku bunga AS dan dolar yang semakin perkasa.

Untuk menanggulang hal ini, pemerintah Arab Saudi memalui Saudi Aramco siap meningkatkan kapasitas produksi minyak mentahnya hingga kapasitas maksimum 12 juta barel per hari seiring dengan populasi dunia yang terus bertambah akan membutuhkan 30% lebih banyak energi pada 2050.

Sementara disisi domestik, telah terjadi penyesuaian harga BBM non subsidi periode November 2022. Hal ini disebabkan kondisi harga minyak di atas US$ 90 per barel, sementara kurs rupiah saat ini tembus Rp 15 ribu per US$. Disisi lain, penetapan harga BBM terbaru akan dilakukan dengan mempertimbangkan factor-faktor lain, sepertin harga produk minyak olahan berdasarkan Mean of Platts Singapore (MOPS), kondisi dan volatilitas pasar, nilai tukar mata uang asing, pajak pemerintah dan bea cukai, biaya distribusi dan biaya operasional, kinerja perusahaan, serta aktivitas promosi yang sedang berjalan.

II. Sektor EBTKE Dan Ketenagalistrikan

Uap Geothermal Kian Memanas, Pamor panas bumi sebagai enrgi baru terbarukan atau EBT kembali meningkat setelah pemerintah berencana mengoptimalkan pemanfaatannya di tanah air dengan melakukan merger tiga perusahaan geothermal mengingat besarnya potensi yang dimiliki oleh Indonesia. Untuk diketahui, Indonesia diperkirakan memiliki 28,5 GWe sumber daya panas bumi. Dari jumlah tersebut, 11.073 MW telah menjadi resources sedangkan 17.453 MW sisanya berupa reserves. Aksi merger tau pembentukan holding perusahaan pelat merah yang akan bergerak di bidang panas bumi bakal ditentukan plaing cepat 3 bulan setelah Pertamina Geothermal Energy melakukan aksi korporasi.

Optimasi potensi panas bumi sendiri bukan tanpa tantangan. Meski pengeboran eksplorasi sumur panas bumi saat ini dilakukan oleh pemerintah melalui KESDM untuk menekan resiko dan biaya yang diperlukan, nyatanya perkara tariff masih menjadi persoalan yang banyak dikeluhkan pelakukan usaha yang paling dibutuhkan saat ini adalah tariff yang menarik dan sesuai dengan resiko yang diambil atau sesuai dengan keekonomian  proyek, serta kepastian pembelian listrik yang dihasilkan oleh PLN.

Sebagai informasi, dalam Prepres No. 112/2022 tentang Percepatanan Pengembangan Energi Terbarukan untuk Penyediaan Tenaga Listrik sebenarnya telah mengatur tariff listrik dari energi terbarukan. Dalam beleid itu disebut bahwa harga pembelian tenaga listrik dari pembangkit listrik berbasis energi terbarukan  menggunakan patokan harga tertinggi dalam lampiran Perpres itu atau kesepakatan dengan mempertimbangkan faktor lokasi. Adapun, API mengusulkan agar tariff listrik dari PLTP menggunakan skema feed in tariff. Melalui skema tersebut tersebut pelaku usaha yang melelang proyek panas bumi telah menetapkan harga perjanjian jual beli tenaga listriknya di depan melalui kontrak.

Hal tersebut diyakini bakal memberikan kepastian bagi para investor yang ingin mengembangkan panas bumi di Tanah Air. Harapannya investasi sektor panas bumi di dalam negeri semakin menarik dibandingan dengan sumber energy lainnya. Saat ini pelaku usaha masih menunggu aturan turunan dari Perpres tersebut untuk melihat realisasi dari apa yang telah dijanjikan oleh pemerintah. Ada beberapa kondisi yang dijanjikan dalam Perpres  tersebut seperti insentif yang ditujukan untuk membantu keekonomin pengembang serta Perpres ini disusun dengan pendekatan keekonomian per enis pembangkit. Penentuan tarifnya pun dilakukan dengan memperhatikan masukan dari para stakeholder. Jika ada beberapa pergeseran dari sisi keekonomian  dari pembangkit tertentu dan dibuka dalam Perpres ini, jadi nanti setiap tahunnya Menteri ESDM akan menetapkan kembali dari sisi harga.

Pemerintah juga mendukung peningkatan pemanfaatan EBT dengan tingkat keekonomian yang wajar dan membuat system stagning, artinya tariff yang berlaku akan berubah dalam beberapa tahapan. Pengusahaan pembangkit di 10 tahun pertama akan mendapatkan harga lebih tinggi dari harga rata-rata. Tahap berikutnya, tariff tersebut turun karena sudah tidak ada keperluan untuk mengembalikan investasi, sehingga nantinya pemerintah akan mendapatkan harga lebih rendah dengan tetap memberikan porsi yang wajar bagi pengembang pembangkit di atas 10 tahun sehingga investor tidak perlu khawatir mengenai harga tariff dan harga, karena proses penyusunan aturan ini dilakukan bersama dan sudah memperhatikan transparansi dan akuntabilitas.

III. Sektor Geologi, Mineral, Batubara dan Umum

Masa Depan Nikel Indonesia Dinilai Cerah. Saat ini nikel merupakan salah satu sumber daya mineral yang menjadi komoditas strategis di pasar global. Badan Energi Internasional (IEA) memproyeksikan, permintaan nikel di pasar global akan terus meningkat seiring dengan penguatan tren energi baru terbarukan (EBT). Dalam laporannya di Southeast Asia Energy Outlook 2022, IEA memprediksi permintaan nikel untuk keperluan teknologi energi bersih akan berkembang pesat sampai 20 kali lipat selama periode 2020 sampai 2040.

Indonesia memiliki peluang besar untuk merebut pemenuhan kebutuhan dunia karena Indonesia memiliki lebih dari setengah cadangan dunia, sekitar 150 juta ton. Tak hanya terbesar dari sisi volume, penyebaran cadangan nikel di Indonesia juga paling besar di dunia. Di Indonesia, 90 persen cadangan nikel tersebar di Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara dan Maluku Utara. Selain terbesar dari sisi volume, kualitas nikel di Indonesia juga terbaik di dunia. Nikel kelas satu sangat dibutuhkan untuk pengembangan baterai mobil listrik untuk campuran jenis logam cobalt.

Meski permintaan nikel dari segmen baterai ini belum terlalu besar, namun segmen kendaraan listrik yang diperkirakan akan tumbuh cepat, akan memicu naiknya permintaan nikel kelas satu dari Indonesia. Data dari IEA juga mengungkapkan, kendaraan listrik saat ini menyumbang dua persen lebih dari penjualan mobil global dan akan menjadi 58 persen pada 2040.

Biji nikel berkadar tinggi sangat dibutuhkan untuk industri pengolahan atau smelter di Indonesia. Selain itu, nikel merupakan bahan baku penting bagi pembangkit energi geotermal dan salah satu bahan baku baja tahan karat (stainless steel). Saat ini, serapan nikel untuk kebutuhan industri stainless steel tercatat masih tertinggi di Indonesia. Lebih dari itu, perusahaan listrik juga sangat butuh nikel meski dalam kadar rendah. Nikel adalah bahan baku pembuatan suku cadang mesin, kabel dan lain-lain. Pendek kata kebutuhan nikel sangat intensif dalam perkembangan industri hulu sampai hilir.

Selain Indonesia, Filipina juga merupakan negara produsen nikel terbesar di dunia. IEA menilai hal ini merupakan peluang besar bagi negara-negara Asia Tenggara. Apa pun kebijakan yang diterapkan Indonesia, menurut IEA, dengan pasokan setengah dari pertumbuhan nikel global akan memberi pengaruh sangat signifikan terhadap rantai pasokan nikel dunia.

Indonesia pun telah menerapkan larangan ekspor biji nikel. Larangan tersebut diterapkan seiring dengan pengembangan industri hilir, agar sumber daya nikel bisa diolah di dalam negeri. Larangan ini tak pelak menjadi katalis yang mendongkrak harga nikel lebih tinggi. Harga nikel global yang menunjukkan tren kenaikan berdampak positif terhadap harga patokan mineral (HPM) nikel di Indonesia. Tiga bulan terakhir, harga nikel di bursa perdagangan London Metal Exchange (LME) terus memperlihatkan tren kenaikan. Dampaknya, HPM yang ditetapkan pemerintah berdasarkan rata-rata harga di LME tiga bulan ke belakang juga meningkat. Dibandingkan September, HPM nikel bulan ini naik USD0,05 per wmt.

Berdasarkan Keputusan Menteri EDM Nomor 170.K/MB.01./MEM.b/2022 terkait Harga Mineral Logam Acuan dan Harga Batu bara Acuan untuk Oktober 2022 yang ditandatangani 7 Oktober lalu, yaitu Harga Mineral Acuan (HMA) untuk komoditas nikel ditetapkan Pemerintah sebesar USD22.081,25 per dmt. Harga itu lebih tinggi dibandingkan HMA nikel pada bulan September sebesar USD22.059,13 per dmt.

Reviu Informasi Strategis Energi dan Mineral Harian, 31 Oktober 2022

I. Sektor Minyak dan Gas Bumi

Cadangan Devisa Arab Saudi Meroket menjadi 1,69 triliun riyal atau setara Rp 6.881 triliun mengacu kurs jual Bank Indonesia pada akhir September 2022. Ini merupakan yang tertinggi dalam dua tahun terakhir, ditopang harga minyak mentah dunia yang melambung sehingga meningkatkan pendapatan negara pengekspor terbesar minyak tersebut.  Cadangan devisa ini naik 36,8 miliar riyal dibandingkan bulan sebelumnya (Bloomberg) dan menurut bank sentral, kenaikan ini adalah yang terbesar sejak Juni 2022.

Arab Saudi telah berkomitmen untuk membangun kembali cadangan devisa yang sempat anjlok karena penurunan harga minyak. Kerajaan juga telah mengubah cara mengelola kekayaannya dengan meletakkan dasar dan batas atas cadangan sebagai bagian dari output perekonomiannya.

Harga minyak yang tinggi diiringi volume produksi yang besar membuat ekonomi Arab Saudi menjadi yang paling cepat berkembang di kelompok G20. Negara ini juga berada di jalur untuk menjalankan surplus anggaran untuk pertama kalinya dalam hampir satu dekade tahun ini.

Menteri Keuangan Mohammed Al-Jadaa pada bulan lalu mengatakan, Arab Saudi akan menggunakan surplus anggaran untuk mengisi cadangan, melakukan transfer tambahan ke dana kekayaan negara, dan berpotensi meningkatkan pengeluaran untuk proyek-proyek yang  untuk membantu mendiversifikasi ekonomi dari ketergantungan pada penjualan minyak mentah.

Arab Saudi masuk dalam daftar 10 negara dengan cadangan devisa terbesar di dunia. Berikut daftarnya:

II. Sektor EBTKE Dan Ketenagalistrikan

Beban Bahan Bakar Pembangkit PLN Meningkat di Kuartal III-2022, PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) mencatatkan kenaikan beban usaha pada kuartal III 2022.Merujuk laporan keuangan PLN, beban usaha PLN pada kuartal III 2022 mencapai Rp 276,95 triliun atau meningkat 16,68% secara tahunan, dibanding beban usaha PLN pada kuartal III 2021 sebesar Rp 237,36 triliun. Kenaikan signifikan terjadi untuk beban bahan bakar dan pelumas yang sebelumnya sebesar Rp 86,14 triliun menjadi Rp 108,22 triliun. Kemudian beban pembelian tenaga listrik dari sebelumnya Rp 76,86 triliun menjadi Rp 94,22 triliun.

Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform (IESR), Fabby Tumiwa mengungkapkan kenaikan pada beban bahan bakar terjadi karena kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) dan meningkatnya harga batubara PLN meskipun harganya telah dipatok sebesar US$ 70 per ton. Dengan kondisi tersebut, kebutuhan batubara PLN akan mengalami peningkatan dan bakal menambah beban bahan bakar ke depannya. Selain itu, kenaikan juga terjadi untuk beban pembelian tenaga listrik. Sepertinya ini disebabkan oleh adanya pembelian listrik swasta yang tidak semuanya terserap.

Dalam kontrak jual beli listrik dengan Independent Power Producer (IPP) PLN dikenakan kewajiban Take or Pay (TOP).Jika dirinci, secara umum kenaikan beban bahan bakar dan pelumas terjadi hampir untuk semua komponen. Kenaikan paling signifikan terjadi untuk high speed diesel dan batubara. Bahan bakar minyak high speed diesel PLN meningkat menjadi sebesar Rp 25,40 triliun dari sebelumnya sebesar Rp 14,12 triliun. Sementara itu, beban bahan bakar batubara yang sebelumnya sebesar Rp 37,11 triliun meningkat menjadi Rp 46,74 triliun.

Merujuk Rencana Umum Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2021-2030, konsumsi batubara untuk sektor kelistrikan memang akan terus meningkat. Kebutuhan batubara pada 2021 ditetapkan sebesar 111 juta ton, kemudian meningkat menjadi 115 juta ton pada 2022. Selanjutnya, kebutuhan batubara sektor kelistrikan pada 2023 meningkat menjadi 122 juta ton dan kembali meningkat menjadi 131 juta ton pada 2024 mendatang.

III. Sektor Geologi, Mineral, Batubara Dan Umum

Pemerintah Memperkuat dan Meningkatkan Efisiensi Transformasi Ekonomi Nasional Melalui Digitalisasi di Berbagai sektor. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi menyatakan hal itu dilakukan Pemerintah dengan merilis E-Catalog dan diprioritaskan untuk membeli produk lokal yang dihasilkan oleh UKM dan meningkatkan efisiensi pelabuhan melalui integrasi pelabuhan dan implementasi Ekosistem Logistik Nasional serta investasi di pusat data dan kabel bawah laut untuk mendukung ekonomi digital.

Digitalisasi ini akan menurunkan biaya untuk produksi serta mencegah terjadinya korupsi. Justru akan meningkatkan pendapatan negara dan industri serta UKM lokal. Program pemerintah lainnya seperti pengadaan e-gov, dana desa, dan digitalisasi sistem pemerintahan akan meningkatkan ketahanan ekonomi Indonesia di masa depan. Ekonomi Indonesia akan bertahan terhadap ketidakpastian ekonomi global dengan meningkatkan nilai tambah sumber daya alam. Indonesia tengah menuju transformasi ekonomi dengan tidak lagi mengandalkan komoditas mentah.

Ketidakpastian situasi geopolitik dan tren penurunan harga komoditas utama Indonesia baru-baru ini menjadi tantangan utama bagi perekonomian kita tahun depan. Namun, kebijakan Pemerintah Indonesia untuk meningkatkan nilai tambah sumber daya alam telah memberikan kontribusi untuk meningkatkan ketahanan ekonomi kita terhadap ketidakpastian ekonomi global tahun ini. Melalui berbagai reformasi investasi yang memberikan insentif baik fiskal dan nonfiskal, Indonesia berhasil menarik lebih dari USD 100 miliar Foreign Direct Investment (FDI) selama 5 tahun terakhir, termasuk investasi utama pada industri nilai tambah berbasis nikel seperti besi dan baja serta baterai lithium.

Indonesia telah berhasil menarik investasi utama untuk baterai Electric Vehicle (EV), seperti CATL dan LG Energy Solution, dua produsen Li-Battery terbesar di dunia. Selain itu, pemain material baterai utama seperti CNGR, BTR, Huayou, BASF, dan GEM telah berinvestasi di Indonesia. Hal ini akan menempatkan Indonesia sebagai pemain kunci dalam rantai pasokan global untuk transisi energi. Melalui hilirisasi nikel menjadi baterai lithium dan Indonesia memiliki cadangan logam utama yang signifikan. Investasi dalam proyek terkait material baterai ini diperkirakan mencapai lebih dari US$19 Miliar. Industri Hilir akan terus berlanjut dan dikembangkan di Kawasan Industri di Kalimantan Utara di mana akan menjadi Industri Petrokimia terbesar.

Reviu Informasi Strategis Energi dan Mineral Harian, 27 Oktober 2022

I. Sektor Minyak dan Gas Bumi

Optimalisasi Pemanfaatan Gas Melalui Intervensi “Artificial”. Pemerintah terus mendorong pemanfaatan gas sebagai energi masa depan guna memenuhi kebutuhan energi yang terus meningkat. Permintaan dalam negeri terus ditingatkan melalui pembangunan infrastruktur dengan tetap mengupayakan pasar luar negeri yang masih potensial. Saat ini penggunaan gas di dalam negeri sudah mencapai 64 persen dari total produksi gas nasional.

Secara global harga gas di Eropa dan Asia menjadi sangat fluktuatif. Rekor harga gas alam tertinggi EUR319,98/Mwh sempat dicapai pada Agustus 2022. Rendahnya investasi di sektor hulu sejak 2015 menjadi penyebab terjadinya ketidakseimbangan pasokan dan permintaan saat ini yang akhirnya mengakibatkan kenaikan harga gas alam yang cukup tinggi. Ketidak simbangan tersebut, ditambah dengan ketegangan geopolitik yang terjadi di Eropa memperburuk ketidakseimbangan yang sudah terjadi. Keseimbangan pasar perlahan mulai akan membaik pada 2025 setelah sebagian proyek baru yang sekarang sedang dibangun akan mulai beroperasi.

Saat ini sejumlah pihak menyoroti adanya  “intervensi” buatan di pasar gas global. Jika selama ini pasar komoditas merupakan fungsi dari aliran fisik, transaksi, dan investasi, kini mengalami intervensi buatan harga yang didorong oleh politik. Intervensi seperti itu dianggap sebagai penghambat investasi dan hanya akan memperburuk kondisi pasar serta merugikan produsen dan konsumen. Kondisi ini terjadi di Eropa ketika Komisi Eropa bersama negara-negara anggotanya menyiapkan langkah-langkah intervensi pasar gas potensial termasuk mekanisme pembatasan harga gas dan penetapan harga yang dinamis.

Intervensi buatan yang akan dilakukan Eropa saat ini dilakukan oleh Indonesia melalui penerapan harga gas bumi industri tertentu. Penerapan kebijakan tersebut dilakukan untuk mendorong multiplier effect dari kegiatan ekonomi khususnya yang dilakukan oleh sektor industri. Kementerian Perindustrian menilai kebijakan harga gas industri tertentu sebesar US$6 per MMBTU memberikan multiplier effect yang luas. Dari hasil monitoring yang dilakukan, dengan asumsi pendapatan negara yang hilang adalah US$3 per MMBTU, biaya fiskal yang ditanggung mencapai sekitar Rp15 triliun. Sehingga manfaat bersih yang diterima negara dari sektor industri mencapai Rp7,9 triliun, yaitu adanya kenaikan dari sisi utilisasi industri dari sebelumnya 4% menjadi 7,3%

Meskipun demikian, kebijakan tersebut diminta untuk ditinjau ulang dengan mempertimbangkan keekonomian dari masing-masing lapangan. Selain itu skema kebijakan harga yang diberlakukan diharapkan dapat memberi tolak ukur harga yang adil terhadap pengembangan rantai pasok industri hulu hingga hilir gas bumi dan tidak mempengaruhi minat investasi industri hulu migas di Indonesia. Pemerintah pada dasarnya telah menjamin bahwa penyesuaian harga jual gas yang diambil dari kontrak tidak mengakibatkan  penerimaan kontraktor berkurang. Harga jual beli tetap ditentukan berdasarkan kesepakatan antara investor hulu dengan pembeli sebelum disalurkan pada industri pengguna.  Pemerintah yang kemudian akan menjamin untuk menutup selisih harga yang terjadi.

II. Sektor EBTKE Dan Ketenagalistrikan

Capai Target Bauran EBT di 2025, RI Butuh 10 Juta Ton Biomassa per Tahun , KESDM mengungkapkan Indonesia membutuhkan 10 juta ton sampah biomassa per tahun untuk co-firing demi mencapai target bauran energi baru terbarukan (EBT) 23% di 2025. Sebagai informasi, teknologi co-firing akan memanfaatkan biomassa sebagai substitusi parsial batubara untuk dibakar di boiler pembangkit listrik. Biomassa ini dapat diperoleh dari beragam bahan baku, seperti limbah hutan, perkebunan, atau pertanian. Pemanfaatan limbah biomassa dapat mengurangi emisi metana yang disebabkan oleh degradasi limbah biomassa itu sendiri.

Dirjen Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE), Dadan Kusdiana menyampaikan realisasi bauran EBT sudah mencapai 12%-13% dari target bauran EBT 23% di 2025. Artinya, masih ada sekitar hampir separuhnya yang harus dikejar dalam waktu kurang dari tiga tahun ini. PLN sudah bergerak ke arah sana dan sudah ada 35 unit PLTU yang menggunakan biomassa.

Pemanfaatan biomassa akan terus meningkat. Untuk mencapai target bauran EBT hingga 23% di 2025, Indonesia memerlukan 10 juta ton sampah biomassa per tahun di mana sumbernya sudah tersedia saat ini. Jika dari limbah bahan pertanian berdasarkan hasil pemetaan Direktorat Jenderal EBTKE bahwa potensi limbah dari hutan sebesar 991.000 ton (eksisting), serbuk gergaji 2,4 juta ton, serpihan kayu 789.000 ton, cangkang sawit 12,8 juta ton, sekam padi 10 juta ton, tandan buah kosong 47,1 juta ton, dan sampah rumah tangga 68,5 juta ton. Namun dari sisi harga, untuk harga listrik yang dihasilkan dari biomassa dan batubara tidak bisa dibandingkan setara (appel to apple) karena harga batubara dibatasi (cap). Maka itu harga listrik yang dihasilkan dari biomassa tentu akan lebih mahal dibandingkan dengan PLTU.


Selain mengembangkan biomassa, Kementerian ESDM juga mendorong pengembangan biodiesel dan biofuel. Indonesia merupakan satu-satunya negara yang menggunakan B30 secara nasional dan seluruh sektornya menggunakan sawit secara berkelanjutan. Kalau Brazil unggul dengan pengembangan bioethanolnya, Indonesia boleh membusungkan dada sebagai negara yang sangat maju dalam memanfaatkan biodiesel. Sebagaimana diketahui, PT PLN (Persero) berhasil melakukan uji coba penggunaan 75%  biomassa kepingan kayu alias woodchips untuk bahan bakar pengganti batubara (cofiring) pada pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) Bolok di Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT). Saat ini PLTU Bolok sudah berhasil melakukan cofiring hingga 75% biomassa. PLN akan terus uji dan evaluasi agar bisa mencapai 100% biomassa seperti PLTU Tembilahan.

III. Sektor Geologi, Mineral, Batubara Dan Umum

Harga Batubara Global Turun dan Penyebabnya, Harga batubara di pasar ICE Newcastle pada Selasa (25/10) turun 1,38% dibandingkan perdagangan pekan Jumat (21/10) menjadi US$ 386,05/ton. China selaku importir batubara terbesar meningkatkan impor batubara dari Australia. Impor batubara China pada September 2022 mencapai 33,05 juta ton atau naik 12,2% dibandingkan pada Agustus 2022 yang tercatat 29,46 juta ton.

China mengubah kebijakan pasokan batubara untuk pembangkit listrik menjadi 20 hari. Selain dengan menggenjot impor, China juga sedang berupaya menaikkan produksi batubara domestik hingga 390 juta ton pada bulan September dengan menaikkan target produksinya sebesar 12,3% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Sebagai konsumen terbesar batubara dunia, besaran konsumsi batubara China berpotensi menentukan harga batubara global. Kebijakan China untuk meningkatkan produksi batubara domestik secara tidak langsung menyebabkan menurunnya permintaan China akan batubara global. Naiknya tarif kargo dan meningkatnya kurs Dollar Amerika menjadi penyebab keinginan China untuk mengimpor batubara melandai kedepannya.

Reviu Informasi Strategis Energi dan Mineral Harian, 26 Oktober 2022

I. Sektor Minyak Dan Gas Bumi

Update Harga Minyak Dunia (Brent) kembali menembus USD 90/barel setelah OPEC+ memotong target produksi November dan Desember 2022. Sebelumnya, harga minyak dunia sempat tertekan hingga menyentuh level terendah pasca invasi Rusia ke Ukraina yaitu sebesar USD 84,06/barel pada 26 September 2022. Tetapi, harga tersebut kembali menembus USD 90/barel pada 5 Oktober 2022 setelah OPEC+ mengumumkan akan memotong produksi November dan Desember 2022 sebesar 2 juta barel per hari. Namun peningkatan harga minyak yang terjadi karena pemotongan supply dari OPEC+ akan tertahan terutama oleh ekspektasi resesi ekonomi global yang berdampak pada penurunan permintaan minyak global.

Harga rata-rata minyak mentah per Oktober 2022 adalah sebesar USD 93,09/barel, atau meningkat 11,12% yoy. Sementara itu, harga rata-rata year-to-date minyak mentah hingga Oktober 2022 adalah sebesar USD 101,81/barel, lebih tinggi dari rata-rata harga minyak mentah tahun 2021 yang sebesar USD 70,85/barel.

OPEC+ memutuskan untuk memotong target produksi sebesar 2 juta bph pada November dan Desember 2022. Pada pertemuan ke 33, OPEC+ sepakat untuk menurunkan tingkat produksi sebesar 2 juta bph pada bulan November dan Desember 2022 dan akan meninjau kinerja kembali kinerja produksi pada akhir Desember 2022. Keputusan tersebut didasari oleh pandangan OPEC+ terhadap ekspektasi resesi global dan peningkatan persediaan minyak global. Lebih lanjut, OPEC+ memperkirakan permintaan minyak global pada tahun 2023 akan menurun karena tingkat inflasi yang tinggi di banyak negara. Selain itu, persediaan minyak global diperkirakan akan meningkat karena Iran akan kembali menyuplai minyak ke pasar minyak global.

Harga rata-rata minyak mentah (Brent) pada 2022 diperkirakan sebesar USD 102,5/barel. Sementara proyeksi harga minyak tahun 2023 adalah USD 86/barel. Sebagai catatan, harga rata-rata year-to-date minyak mentah hingga 24 Oktober 2022 mencapai USD 101,81/barel, atau meningkat 43,69% dibandingkan harga rata-rata tahun 2021.

Beberapa faktor yang dapat menekan harga minyak lebih rendah dari perkiraan sebelumnya antara lain adalah ekspektasi resesi ekonomi global yang akan terjadi;  penurunan tensi perang Rusia-Ukraina; penambahan SPR sebesar 15 juta barel oleh Amerika Serikat juga dapat menahan peningkatan harga minyak global akibat pemotongan produksi minyak oleh OPEC+.  

Sebagai informasi, Amerika Serikat telah mengalokasikan SPR (strategic petroleum reserve) sebesar 180 juta barel pasca Invasi Rusia ke Ukraina. Sementara itu, beberapa faktor yang dapat mendorong harga naik adalah larangan impor minyak Rusia oleh Uni Eropa yang akan berlaku sejak Desember 2022 dan pemotongan target produksi OPEC+.

II. Sektor EBTKE Dan Ketenagalisrikan

PLN Targetkan Kapasitas Pembangkit Listrik EBT Capai 28,9 GW Pada 2030, PT PLN (Persero) mengumumkan kapasitas pembangkit listrik berbasis energi baru terbarukan (EBT) akan terus meningkat. Ini sesuai dengan target PLN yang akan memiliki total kapasitas pembangkit listrik EBT mencapai 28,9 Gigawatt (GW) pada tahun 2030. Hingga September 2022 PLN telah mengoperasikan pembangkit EBT dengan total kapasitas 8,5 Gigawatt. Capaian ini dikejar guna mempercepat transisi energi di Tanah Air untuk mencapai target Net Zero Emission (NZE) pada tahun 2060 serta memenuhi kebutuhan industri dan bisnis akan listrik hijau. Untuk mencapai target tersebut, sesuai Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2021 – 2030, PLN akan menambah kapasitas pembangkit EBT sebesar 20,9 GW.

Hingga saat ini porsi pengembangan EBT telah mencapai 51,6 persen pada RUPTL hijau. Ini membuktikan komitmen PLN dalam menjalankan transisi energi demi kehidupan bumi yang lebih baik. Adapun nantinya, pengembangan EBT sebesar 20,9 GW ke depan akan didominasi oleh pembangkit listrik tenaga air (PLTA). Total penambahan kapasitas PLTA yang terpasang bisa mencapai 10,4 GW. Selain itu, pemasangan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) juga akan digenjot dengan total penambahan kapasitas terpasang 4,7 GW hingga tahun 2030. Bahkan, Indonesia juga punya potensi panas bumi yang bisa dikembangkan. Rencananya, hingga 2030 mendatang total penambahan kapasitas terpasang pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTP) sebesar 3,4 GW. PLN juga terus menggali potensi sumber daya lain seperti bayu, biomassa, biogas, sampah dan pembangkit EBT baseload dengan total penambahan kapasitas pengembangan bisa mencapai 2,5 GW.

Khusus untuk tahun ini, PLN telah berhasil menambah kapasitas EBT sebesar 159,35 megawatt (MW) yang berasal dari pembangkit listrik di 20 lokasi. Jumlah penambahan daya EBT naik drastis karena dari 11 lokasi pembangkit yang ditargetkan justru realisasinya mencapai 20 lokasi pembangkit. Dengan rincian 87,07 MW dihasilkan oleh PLTA, 69,38 MW dari PLTP dan 2,91 MW dari PLTS.

III. Sektor Geologi, Mineral, Batubara dan Umum

Kebijakan Larangan Ekspor Timah Dapat Diterbitkan Dalam Waktu Dekat. Berdasarkan data yang dimiliki oleh Kementerian ESDM, Indonesia merupakan produsen timah nomor dua di dunia setelah China dengan cadangan sebanyak 800 ribu ton atau setara dengan 17% dari total cadangan timah dunia yang tercatat 4.741 ribu ton. Produsen timah terbesar di Indonesia ialah PT Timah dengan kapasitas produksi sekitar 30.000 ton per tahun.

Sejak tahun 2019, PT Timah membangun smelter berupa Top Submerged Lance atau TSL Ausmelt Furnace yang dikonstruksi oleh PT Wijaya Karya, Tbk dan Outotec Pty Ltd dan ditargetkan selesai pada November 2022. Pembangunan smelter baru oleh PT Timah mencerminkan keseriusan pemerintah terkait hilirisasi timah. TSL Ausmelt Furnace dapat mengolah bijih timah dengan kadar 40% dengan tingkat efisiensi produksi 24% – 34% karena memiliki proses peleburan yang lebih cepat.

Pemerintah telah menyatakan akan menyetop ekspor timah dan lebih mengembangkan hilirisasi dalam negeri yang akan memberikan dampak positif bagi pembangunan nasional. Sebenarnya kebijakan untuk menghentikan ekspor timah ini mendapat perlawanan dari banyak pihak. Namun pemerintah tidak gentar untuk terus menjalankan kebijakan yang telah ditetapkan.

Penyetopan ekspor timah prinsipnya lebih cepat lebih baik. Namun dalam hal ini, pemerintah belum menetapkan detil waktu penyetopan ekspor timah akan dijalankan. Saat ini Pemerintah Indonesia masih melakukan perhitungan dan kajian yang mendalam soal rencana pelarangan ekspor timah dalam bentuk bahan baku. Salah satu indikator yang akan diperhatikan adalah kesiapan smelter timah di dalam negeri. Pemerintah menjamin tidak ada pihak yang akan dirugikan dari penghentian ekspor timah.

Reviu Informasi Strategis Energi dan Mineral Harian, 25 Oktober 2022

I. Sektor Minyak dan Gas Bumi

Memanfaatkan Peluang Ekonomi Di Tengah Transisi Energi. Selama lebih dari dua tahun terakhir, tekanan masyarakat, kebijakan, dan investor kepada pelaku industri untuk beralih dari energi berbasis bahan bakar fosil menuju ekonomi nol karbon semakin tinggi. Hal ini diperlihatkan dari semakin bertambahnya jumlah perusahaan yang menetapkan target pencapaian emisi net zero pada tahun 2050 atau lebih cepat dari 2040.

Hal ini semakin diperkuat dengan adanya ketegangan yang dipicu oleh invasi ke Ukrainia yang berdampak terhadap kehidupan serta mata pencaharian masyarakat di sekitarnya menyebabkan gejolak di pasar energi, mulai dari terjadinya kekurangan pasokan dan naiknya harga beberapa komoditas, di Eropa bahkan di pasar global.  Saat ini, ada kebutuhan mendesak untuk meningkatkan pasokan yang aman, andal, dan terjangkau.

Negara-negara penghasil minyak dan gas di Afrika memasuki era baru. Di saat dunia berupaya mempercepat transis energinya dari bahan bakar fosil, tekanan pada negara negara penghasil minyak dan gas semakin meningkat. Negara negara penghasil minyak dan gas diperkirakan cenderung terdampak pada transisi energi karena ketergantungan ekonomi mereka pada pendapatan minyak dan gas cukup besar. Pada Saat yang sama, permintaan energi di Afrika diperkirakan akan melebihi pasokan. Selama dua dekade ke depan, pertumbuhan populasi dan indsutrialisasi yang cepat diperkirakan akan mendorong pertumbuhan energi yang lebih tinggi. Pada tahun 2040, peningkatan permintaaaan energi diperkirakan meningkat sekitar 30 persen dibanding saat ini.

Di sisi lain, transisi energi memberikan peluang bagi negara Belanda, memberikan dorongan perekonomian sekaligus menurunkan gas rumah kaca yang sejalan dengan tujuan global. Untuk mendukung pencapaian target emisi GRK pada tahun 2050, Belanda harus melipatgandakan tingkat pengurangan emisi tahunan yang rata-rata dari tahun 1990 sampai dengan 2014 melalui perubahan sistem energi saat ini. Perubahan sistem energi yang dilakukan membutuhkan tingkat investasi yang signifikan. Hal ini menimbulkanpertanyaan penting tentang bagaimana meminimalkan biaya dan memaksimalkan manfaat dari transisi energi yang dilakukan. Luas wilayah yang kecil dan penduduknya yang padat memberikan keuntungan bagi pelaksanaan program pengurangan emisnya, dimana investasi infrastruktur baru dapat dilakukan secara lebih ekonomis karena tingkat pemanfaatan yang tinggi. Nilai investasi yang dilakukan Belanda sebesar 10 miliar Euro per tahun sepanjang tahun 2020 dan 2040 dalam mendukung pelaksanaan sistem energi rendah karbon, dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan menciptakan sekitar 45.000 lapangan kerja baru. Salah satu kuncinya adalah adanya kerjasama yang baik antara pemerintah dan sektor swasta untuk membuat program investasi rendah karbon menjadi lebih efisien dan dapat mendukung pengembangan sektor-sektor yang paling potensial untuk menghasilkan pertumbuhan ekonomi serta meningkatkan lapangan kerja.

Beberapa program penurunan emisi yang dicanangkan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi seperti meningkatkan isolasi bangunan, memeperluas pasokan energi terbarukan, dan menambah ketersediaan fasilitas pengisian kendaraan listrik.. Transisi energi yang dipercepat dapat memacu lebih banyak investasi dan inovasi di bidang pendukung yang membutuhkan perubahan teknolog, model bisnis dan pembiayaan. Oleh karena itu Pemerintah Belanda berusaha menstimulus kegiatan ekonomi baru dengan meningkatkan investasi investasi di sektor dimana Belanda dapat membangun daya saingnya.

II. Sektor EBTKE Dan Ketenagalistrikan

Pasokan Energi Asia Lebih Aman Dibandingkan Eropa, Pasokan listrik di Asia-Pasifik diklaim dalam keadaan aman dibandingkan Eropa yang sedang berjuang mengatasi kekurangan listrik. Demikian menurut data Badan Energi Internasional IEA. Seiiring banyak pasokak gas alam cair LGN di wilayah tersebut yang dialihkan ke Eropa maka pembangkit-pembangkit listrik di Asia tidak hanya memiliki akses LNG lebih sedikit, tetapi diharuskan juga memilih untuk tidak membeli LNG yang harganya lebih mahal gara-gara permintaan tinggi dari Eropa.

Sebagai informasi, kawasan Eropa sedang berjuang mengatasi kekurangan gas menyusul tindakan Rusia untuk memangkas pasokannya, hal ini berimbas pada banyak negara yang mengalami krisis energi menjelang musim dingin. Bahkan perusahaan utilitas listrik dan gas multinasional Inggris, National Grid telah memperingatkan kemungkinan terjadi pemadaman listrik.

Selain itu Uni Eropa juga memutuskan untuk menghindari usulan pembatasan harga untuk gas Rusia dan menetapkan langkah-langkah baru untuk mengatasi harga energi yang tinggi. Pemerintah Rusia sendiri awalnya mengatakan bakal menghentikan semua pasokan bahan bakar ke UE jika blok tersebut tetap memberlakukan pembatasan yang akan berunjung menekan pendapatan dan harga komoditas Negeri Beruang Merah. Namun meskipun terjadi krisi di Eropa  dan perang Ukraina yang mendorong kenaikan harga bahan bakar minyak dan gas secara global, hal itu tidak merugikan pembangkit-pembangkit energi di Asia.

Di Asia alih-alih menggunakan gas, negara-negara dikawasan Asia lebih menggunakan batu bara karena batubara yang tersedia, batu bara domestik dan harganya lebih murah. Kelemahannya adalah Asia telah berhenti meningkatkan komsumsi gas, setidaknya untuk saat ini. Ditambah lagi menurut Kepala Penelitian Energi & Energi Terbarukan Asia Pasifik, bahwa keadaannya berbeda dengan Eropa yang mengandalkan gas untuk penciptaan energi, karena di Asia penggunaannya masih kurang relevan. Bahkan Asia hanya menggunakan 11% dari gabungan dayanya, dan LNG yang diimpor baru digunakan sedikit dari sebagian besar gas berasal dari produksi dalam negeri. Meski mengalami penurunan  penggunaan batubara masih menguasai porsi yang lebih besar. Pangsa batubara dalam pembangkit listrik untuk pasar Asia-Pasifik mencapai 60%.

Disisi lain, berdasarkan laporan gas terbaru dari IEA, perdagangan Asia atau impor LNG jangka pendek mengalami penurunan 28% dalam delapan bulan pertama tahun ini, dibandingkan periode yangsama di tahun lalu. Impor LNG tercatat secara keseluruhan turun7% YoY. Impor ke Tiongkok yang sekarang adalah importir LNG global terbesar mengalami penurunan sebanyak 59% sedangkan penurunan impor LNG untuk Jepang, Pakistan dan India masing adalh 17%, 73% dan 22%

III. Sektor Geologi, Mineral, Batubara Dan Umum

Feronikel Akan Dikenakan Pajak Ekspor. Produk olahan nikel yang diekspor Indonesia ialah Feronickel, Nickel Pig Iron (NPI) dan Nickel Matte. Kedua jenis produk tersebut telah mengalamani proses pengolahan maka produk – produk tersebut boleh diekspor. Pemerintah terus mendorong penambahan nilai lebih tinggi pada produk hasil tambang. Selain melarang ekspor mentah dalam bentuk bijih, pemerintah juga menerapkan pajak ekspor atau bea keluar pada produk tambang olahan yang dianggap masih rendah nilai tambahnya. Langkah ini merupakan salah satu cara untuk menurunkan animo pelaku usaha yang berminat untuk mengekspor produk tambang setengah jadi seperti feronikel.

Pemerintah mengharapkan agar pengusaha bisa lebih mengutamakan hilirisasi lanjutan dari komoditas feronikel guna meningkatkan nilai jual. Feronikel sendiri merupakan hasil olahan bijih nikel kadar tinggi saprolite yang harus melalui pengolahan di smelter Rotary Kiln Electric Furnace (RKEF). Selain mengolah bijih nikel kadar tinggi, pemerintah juga mengolah bijih nikel kadar rendah atau limonit melalui smelter High Pressure Acid Leach (HPAL) untuk menghasilkan Nickel Hydroxyde Product (NHP).

Menurut Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi memastikan penerapan pajak ekspor atau bea keluar produk hilirisasi nikel setengah jadi berlaku pada tahun ini. Selain mengolah bijih nikel menjadi barang setengah jadi, pemerintah juga sedang mengembangkan pengolahan bijih nikel menjadi salah satu bahan baku baterai kendaraan listrik.  

Reviu Informasi Strategis Energi dan Mineral Harian, 24 Oktober 2022

I. Sektor Minyak dan Gas Bumi

AS Menghukum OPEC. Pemerintah Amerika Serikat tengah mencari opsi untuk menghukum OPEC dan sekutunya (OPEC+) atas pemangkasan produksi minyak yang membuat harga minyak kembali melambung. Keputusan OPEC+ akan berdampak negatif pada negara-negara berpenghasilan rendah dan menengah yang sudah babak belur imbas dari kenaikan harga energi.

Mereka menambahkan bahwa pemerintahan US akan berkonsultasi dengan Kongres mengenai langkah-langkah potensial yang akan menyerang kontrol OPEC atas harga minyak, dan ini akan mencakup menghidupkan kembali RUU ‘No Oil Producing or Exporting Cartels’ (NOPEC).

RUU NOPEC yang sudah melewati Komite Kehakiman Senat pada Mei, setelah melewati komite DPR tahun lalu akan memungkinkan OPEC dituntut di pengadilan AS atas pelanggaran antimonopoli. Hal ini dinilai dapat memukul Saudi Aramco dan menjatuhkan nilainya di pasar.

Arab Saudi sebelumnya telah mengabaikan lobi Pemerintahan US yang sebelumnya telah berulang kali melakukan lobi kepada pemimpin de facto OPEC, untuk tidak memotong produksi minyak pada pertemuan beberapa waktu lalu.

Gedung Putih telah menekankan bahwa pengurangan produksi minyak mentah akan semakin membebani perekonomian dunia, yaitu dengan cara:

  1. pemangkasan produksi akan mendorong harga minyak dan inflasi ekonomi global yang telah mendorong kenaikan suku bunga di seluruh dunia. Kenaikan suku bunga ini dapat memperlambat pertumbuhan ekonomi bahkan memicu resesi.
  2. jika produksi diturunkan, maka lonjakan harga minyak akan secara signifikan meningkatkan pendapatan negara Rusia sebagai salah satu negara pengekspor utama minyak mentah dan gas. Ini dapat digunakan untuk membiayai perang di Ukraina, bahkan meningkatkan kemungkinan eskalasi menjadi perang nuklir global.
  3. hal itu meningkatkan kemungkinan bahwa Presiden AS Joe Biden yang menjabat akan berkinerja buruk dalam pemilihan paruh waktu November, membuat pemerintahnya cenderung tidak dapat menangani secara efektif tantangan keamanan yang dipimpin Rusia dan Cina yang akan dihadapi dunia di sisa masa kepresidenannya.

Dampak langsung pada harga minyak mentah dari pemotongan itu tidak sedramatis yang dikhawatirkan beberapa orang, tetapi mungkin memang sangat serius, karena bertepatan dengan dua faktor pasar lainnya yaitu:

  1. pertama adalah bahwa program jangka panjang untuk melepaskan satu juta barel per hari minyak mentah dari Cadangan Minyak Strategis (SPR) AS, dimulai dengan niat khusus Gedung Putih sendiri untuk menurunkan harga minyak guna meredam tekanan inflasi di seluruh negara Barat, dijadwalkan berakhir bulan ini.
  2. Kedua adalah bahwa larangan Uni Eropa (UE) terhadap impor minyak mentah Rusia melalui jalur laut dijadwalkan mulai berlaku pada 5 Desember, sementara kelompok negara-negara industri besar G7 juga melihat mekanisme untuk menempatkan batas harga pada ekspor energi Rusia.

Selain mengetahui tekanan ke atas yang sangat besar bahwa pengurangan pasokan minyak mentah yang sangat besar secara historis ini akan terjadi pada harga minyak global, Arab Saudi juga sepenuhnya menyadari konsekuensi politik dari pemotongan tersebut untuk AS, untuk Eropa, dan untuk Rusia.

II. Sektor EBTKE Dan Ketenagalistrikan

Pengembangan EBT Hemat Anggaran Negara, Optimasi energi baru terbarukan yang ada di tanah air dinilai bisa menghemat anggaran negara hingga US$600 milliar ketimbang harus terus bergantung pada energi fosil. Direktur IRENA mengatakan , dengan poulasi diperkirakan menyentuh 335 juta penduduk pada tiga decade mendatang, permintaan listrik di Indonesia diproyeksi mencapai 1.700 terrawatt hour. Pemerintah pun diminta untuk mengantisipasi lonjakan permintaan listrik tersebut dengan mengoptimalkan EBT yang ada di dalam negeri. Menurut Irena Indonesia dapat menetapkan dirinya pada jalur menuju net zero emissions dengan biaya lebih rendah daripada alternatif yang ada, asal pemerintah menerapkan langkah-langkah seperti yang diekomendasikan dalam outlook,dan mendapat dukungan internasional.

Menurut laporan bersama IRENA dan KESDM, Indonesia akan membelanjakan US$ 10,7 triliun untuk sistem energi hingga 2050. Pemerintah bisa melakukan penghematan jika menerapkan scenario 1,5 derajat atau 1,5-S, karena biaya yang diperlukan untuk sistem energi pada periode yang sama hanya US$10,1 triliun hingga US$ 10,3 triliun. Outlook itu juga memaparkan, biaya bahan bakar dan listrik yang digunakan di semua sektor penggunaan akhir mencaai lebih dari Us$7 triliun hingga 2050 jika menggunakan 1,5-S.

Temuan lain yang juga terungkap dari outlook itu adalah bahwa transisi dari bahan bakar fosil bisa membantu mengurangi biaya eksternal yang terkait dengan polusi undara dan perubahan iklim. Dengan scenario 1,5 derajat biaya eksternalistas tahunan yang dapat dihidari sekitar US$ 200miliar hingga US$635 miliar. Hal tersebut menyiratkan bahwa Indonesia berptensi menghemat sekitar US$20 miliar hingga US$38 miliar pertahun, atau sekitar 2%-4% dari PDB saat ini.

III. Sektor Geologi, Mineral, Batubara Dan Umum

Perlunya Perbaikan Tata Kelola Pertambangan, Di dalam Rapat Koordinasi dan Supervisi pada Sektor Pertambangan di Wilayah NTT Jumat (21/10/2022), Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata menyampaikan perlunya perbaikan tata Kelola pertambangan yang berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dan kemajuan ekonomi nasional. Antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah harus menyamakan visi dan misi untuk pengelolaan tambang agar memiliki dampak posistif bagi sumber daya manusia di daerah tersebut, salah satunya dengan menyerap tenaga kerja lokal sehingga dapat meningkatkan perekonomian masyarakat sekitar tambang.

Untuk menghindari benturan yang mungkin akan terjadi di kemudian hari, maka antar pemerintah pusat dan daerah harus terus berkoordinasi. Di dalam Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, dijelaskan bahwa adanya pendelegasian Sebagian kewenangan pengelolaan pertambangan mineral dan batubara pemerintah pusat kepada pemerintah daerah.

Untuk mengantisipasi lemahnya pengawasan karena resentralisasi kewenangan pertambangan, KPK juga akan melakukan monitoring khusus pengelolaan pertambangan melalui kegiatan koordinasi dan supervisi sektor pertambangan. Hal ini bertujuan agar bisa menutup celah potensi korupsi yang mungkin akan terjadi.

Reviu Informasi Strategsi Energi dan Mineral Harian, 20 Oktober 2022

I. Sektor Minyak dan Gas Bumi

Eropa Menghadapi Krisis Energi Yang Besar, dengan harga energi yang melonjak ke rekor tertinggi pada bulan Agustus. Hal ini karena adanya ketergantungan gas Rusia yang saat ini mencapai kurang dari 10% terhadap total pasokan gas EU. Eropa akan mengamankan pasokan LNG untuk memenuhi permintaan di akhir tahun. Dalam jangka waktu yang lebih lama, Eropa diperkirakan akan menghadapi kekurangan gas alam selama beberap tahun ke depan dan mencoba meningkatkan impor gas pipa dari Norwegia dan Aljazair serta LNG dari Timur Tengah. Namun tambahan permintaan LNG dari Eropa mendorong penolakan dari pasar Asia khususna Tiongkok yang meminta negara produsen untuk tidak mengeksport komoditas tersebut ke Eropa karena kekhawatiran terjadinya defisit di Tiongkok ketika musim dingin berlangsung.

Dalam jangka waktu yang lebih panjang, kondisi ini akan mempercepat agenda hijau uni Eropa, membantu kawasan tersebut menggunakan lebih banyak energi surya, angin, dan nuklir menjadi lebih independent dari negara produsen fosil yang lain.

Untuk membantu masyarakat dan usaha yang terkena dampak krisis energi yang terjadi, Komisi Eropa mengalokasikan dan senilai hampir US$39 dari anggaran untuk memastikan agar harga energi dapat lebih stabil dan adil. Penetapan batas harga jual beli gas di pusat hub gas di belanda yang menjadi landasan perdagangan gas di Eropa akan diberlakukan dalam rangka menurunkan harga gas sepanjang tidak mengganggu pasokan gas Beberapa negara Eropa seperti Belgia, Italia, Polandia, dan Yunani berencana menetapkan batasan harga gas. Sedangkan negara yang lain seperti Jerman, dan Belanda khawatir pembatasan harga gas akan menghentikan pasar pasokan gas. Belajar dari krisis minyak yang terjadi pada tahun 70, pengurangan permintaan dan penggunaan sumber energi baru adalah pelajaran penting dalam menghadapi krisis energi yang terjadi.

II. Sektor EBTKE Dan Ketenagalistrikan

Pensiunkan PLTU 6,7 GW, PLN Jajaki Pendanaan Internasional , PT PLN (Persero) fokus untuk melakukan early retirement atau pensiun dini terhadap Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) untuk mencapai target Net Zero Emission (NZE) di 2060. Total kapasitas PLTU yang akan dipensiunkan 6,7 GW sampai 2040. Dari total 6,7 GW yang bakal terminasi pada 2040, terbagi atas 3,2 GW pembangkit yang berhenti beroperasi secara natural. Sementara 3,5 GW menggunakan skema early retirement. Selain early retirement, PLN akan mencapai NZE di 2060 dengan mengoperasikan PLTU dengan Carbon Capture, Utilization, and Storage (CCUS) sebesar 19 GW. Inisiatif lainnya seperti biomass co-firing di beberapa PLTU juga akan dilakukan untuk mencegah emisi di masa mendatang.

Saat ini, PLN telah melakukan co-firing biomassa di 33 PLTU, Selain itu, PLN juga melaksanakan studi bersama dengan Mitsubishi Power dan IHI untuk co-firing  Ammonia, dan berkolaborasi dengan ITB untuk cofiring Hydrogen di Pesanggaran, Bali. Untuk mengembangkan co-firing tidak hanya bicara soal subtitusi batu bara, tetapi soal mendorong ekonomi kerakyatan. Pasalnya, biomassa yang digunakan sebagai co-firing menggunakan sumber daya yang berasal dari sekitar pembangkit.

PLN juga telah menyiapkan peta jalan untuk program ini sampai target NZE di 2060 tercapai. Terdapat tiga opsi skema pensiun dini yang dipertimbangkan PLN untuk membiayai pensiun dini PLTU. Pertama adalah write off from PLN’s book. Keduaspin off with blended financing. Ketiga, IPP refinancing. Contohnya, untuk pensiun dini PLTU Pelabuhan Ratu, Jawa Barat PLN memilih skema spin off with blended financing. Seperti diketahui, kemarin PLN dan PT Bukit Asam Tbk (PTBA) telah melakukan penandatanganan Principal Framework Agreement (PFA) pensiun dini PLTU Pelabuhan Ratu. Dalam kerja sama dengan PTBA ini, kemungkinan proses pensiun dini PLTU akan dilakukan melalui skema spin off with blended financing dengan komitmen mempersingkat masa pengoperasian PLTU menjadi 15 tahun dari yang sebelumnya 24 tahun.

Melalui skema blended financing diharapkan akan didapatkan pendanaan dengan bunga yang lebih murah, dana tersebut untuk menutupi sumber pendanaan awal pembangunan PLTU tersebut yang bunganya lebih tinggi, sehingga dapat mempercepat penghentian operasi PLTU batu bara. Di sisi lain, melalui spin off ini PTBA dapat mengoptimalkan penggunaan batu bara dari tambang miliknya

Sementara untuk memensiunkan PLTU, PLN tidak bisa berjalan sendiri., mekanisme pensiun dini pada PLTU batu bara akan dilaksanakan secara bertahap baik secara natural maupun pemensiunan lebih cepat (early retirement) dan menggantinya dengan energi baru terbarukan (EBT). Oleh karena itu PLN tengah mencari mitra hingga lembaga investasi internasional untuk membantunya dalam pendanaan early retirement PLTU tersebut. Sebelumnya, PLN telah menjalin kerja sama Asia Development Bank (ADB) melalui skema Energy Transition Mechanism (ETM). Salah satu proyek transisi energi yang digarap oleh pemerintah Indonesia dengan skema ETM ini adalah early retirement PLTU.

III. Sektor Geologi, Mineral, Batubara Dan Umum

Pemerintah lewat Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) tengah melakukan audit menyeluruh terhadap tata kelola serta perdagangan timah domestik seiring dengan rencana pelarangan ekspor balok timah (tin ingot) yang dijadwalkan efektif akhir tahun ini. Audit dilakukan dengan menyisir dari sisi hulu penambangan berkaitan dengan pengelolaan izin usaha pertambangan, midstream yang meliputi kapasitas pemurnian hingga penetrasi industri hilir untuk menyerap serta menjual produk jadi olahan balok timah tersebut. Kementerian ESDM juga tengah berupaya untuk memperluas cakupan konsesi izin usaha pertambangan (IUP) untuk mengurangi praktik penambangan ilegal di tengah masyarakat, sembari mengupayakan izin pertambangan rakyat yang sebagian besar bergantung pada industri timah tersebut.

Dari sisi penguatan hilir, meminta agar pelaku usaha untuk mulai menjajaki kesempatan konsorsium untuk berinvestasi lebih intensif pada pembangunan industri pengolahan lanjutan balok timah. Intensifikasi investasi hilir menjadi krusial untuk melakukan penetrasi pasar mendatang di tengah jejaring rantai pasok industri turunan seperti elektronik dan otomotif yang sudah terbentuk sebelumnya. Sebelumnya, Kementerian ESDM melaporkan produksi timah di dalam negeri mencapai 34.610 ton pada 2021. Adapun, data untuk ekspor mencapai 28.250 ton atau 98% dari keseluruhan produksi saat itu. Di sisi lain, Kementerian ESDM menargetkan produksi logam timah mencapai 70.000 ton logam timah pada 2022. Sementara itu, realisasi produksi mencapai 9.654,72 ton dan penjualan sebesar 9.629,68 ton per Mei 2022.

Di sisi lain, rata-rata harga timah murni batangan sepanjang 2015 hingga 2022 berada di posisi US$22.693 per ton. Adapun, sejak 2 tahun belakangan, harga timah murni batangan itu melonjak di angka US$30.207 per ton pada 2021 dan US$41.256 per ton pada April 2022 lalu. Sementara itu, tarif royalti timah yang berlaku saat ini masih bersifat flat sebesar 3%. Artinya, tarif royalti yang dikenakan kepada badan usaha tidak berubah dari acuan 3% walaupun harga jual komoditas itu berfluktuasi tinggi akhir-akhir ini.

Menteri Investasi, menargetkan regulasi terkait dengan larangan ekspor sejumlah komoditas mineral itu dapat rampung bulan depan. Kebijakan larangan ekspor itu mesti diikuti dengan program hilirisasi yang optimal di dalam negeri.

Reviu Informasi Strategis Energi Dan Mineral Harian, 19 Oktober 2022

I. Sektor Minyak dan Gas Bumi

Transisi Energi Hambat Peningkatan Produksi Batubara Australia. Australia akan menghapus secara bertahap sebagian besar pembangkit listrik tenaga batu bara yang dimiliki selama satu dekade ke depan. Negara bagian utama Quensland mengumumkan akan mengakhiri ketergantungannya pada bahan bakar batubara pada 2035 dan memenuhi 80 persen kebutuhan energinya melalui sumber sumber energi terbarukan. Saat ini Quensland mengandalkan 65 persen kebutuhan listriknya dari batubara thermal.  Termasuk juga produsen energi AGL menyampaikan akan keluar dari penggunaan batubara pada tahun 2035 yang selama ini digunakan untuk menyediakan 30 persen listrik di negara bagian Victoria.

Penghentian penggunaan batubara diperkirakan akan berdampak terhadap peningkatan harga energi dan diperkirakan berdampak terhadap kenaikan harga konsumen hingga 35%-38%. Untuk menghindari terjadinya kenaikan harga secara tiba tiba, pemerintah seharusnya memstikan terlebih dahulu ketersediaan kapasitas pembangkit energi terbarukan sebelum menutup asset pembangkit bahan bakar yang ada.

Sejumlah perusahaan energi berencana untuk investasi dalam energi angin, surya, dan hidro untuk menggantikan batubara tetapi pelaku pasar belum yakin bagaimana perusahaan energi dan konsumen melaksanakan transisi tersebut.

Arah Australia untuk melakukan transisi energi menyebabkan kurangnya investasi dalam peningkatan kapasitas dan produksi batubara meskipun saat ini harga batubara termal saat ini mencapai rekor tertinggi.  Adanya peningkatan harga dan upaya beberapa negara seperti Jepang dan untuk mengurangi penggunaan batubara di Rusia menyebabkan porsi ekspor batubara Australia cenderung akan meningkat. Hal ini menyebabkan adanya potensi kekurangan pasokan di domestik karena penambang cenderung diberi pilihan untuk menjual batubaranya di pasar ekspor atau domestik tergantung dari siapa yang dapat memberikan keuntungan paling banyak.  Kurangnya investasi di sisi produksi dalam jangka panjang dapat berdampak terhadap penurunan kualitas batubara dan deposit yang ada.

II. Sektor EBTKE dan Ketenagalistrikan

Investor Global Minat Danai Proyek EBT di Indonesia, Ini Syaratnya, Direktur Institute for Essential Services Reform (IESR) Fabby Tumiwa meminta pemerintah untuk menyusun panduan penyusunan perjanjian jual beli listrik atau power purchase agreement (PPA) energi baru dan terbarukan (EBT) PT Perusahaan Listrik Negara (Persero). Hal tersebut dilakukan untuk memastikan lelang proyek pembangkit energi bersih mendatang tetap bankable, karena kepastian proyek pembangkit EBT untuk tetap bankable setelah masuk pada lelang PLN akan menentukan minat serta komitmen calon investor global ikut mendanai program transisi energi. Dan sebaiknya  pemerintah menyusun panduan untuk penyusunan PPA EBT jadi PLN tidak semena-mena untuk mendukung Perpres 112 Tahun 2022, karena aturan EBT ada standarnya. Fabby beralasan sebagian besar lembaga keuangan internasional serta bank komersial sudah menyatakan minat dan komitmen untuk ikut mendanai program transisi energi di Indonesia.

Rencananya pendanaan itu akan terbagi pada dua fokus yakni pensiun dini pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) batu bara dan investasi lanjutan untuk peningkatan kapasitas pembangkit EBT. Tantangan dari pensiun dini PLTU dari perspektif pendanaan adalah lender potensial selalu melihat program ini terlalu riskan karena eksposur yang tinggi pada batu bara. Absennya pensiun dini dalam taksonomi hijau itu belakangan ikut menyulitkan pemerintah untuk menarik pendanaan dari bank komersial untuk mempercepat program transisi energi mendatang. Seperti diketahui, PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) atau PLN tengah mendorong penghentian operasi PLTU berkapasitas 5,5 GW sebelum 2030 sebagai langkah awal perseroan memberi ruang untuk investasi hijau masuk ke sistem kelistrikan nasional. Manuver itu diperkirakan menelan investasi sebesar US$6 miliar atau setara dengan Rp89,3 triliun, kurs Rp14.890. Hanya saja program penghentian PLTU seluruhnya hingga 2050 diproyeksikan sulit dilakukan.

Center for Global Sustainability University of Maryland memperkirakan kebutuhan dana yang perlu diamankan PLN mencapai US$32,1 miliar atau setara dengan Rp475,4 triliun, asumsi kurs Rp14.810. Di sisi lain, PLN mesti menaikkan kapasitas serta ekosistem pembangkit EBT dengan nilai investasi menyentuh US$1,2 triliun atau setara dengan Rp17.772 triliun hingga 2050 mendatang. Di sisi lain, PLN mesti menaikkan kapasitas serta ekosistem pembangkit EBT dengan nilai investasi menyentuh US$1,2 triliun atau setara dengan Rp17.772 triliun hingga 2050 mendatang.

III. Sektor Geologi, Mineral ,Batubara Dan Umum

Tantangan Industri Pertambangan Minerba. Kepala Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Geologi, Mineral dan Batubara (PPSDM Geominerba) mengatakan bahwa saat ini industri pertambangan di dunia dihadapkan pada situasi perekonomian yang baru pulih setelah mengalami penurunan, terutama akibat adanya pandemi Covid-19, serta masih berkecamuknya perang Rusia-Ukraina.

Selain itu, berubahnya visi masyarakat internasional yang menginginkan adanya peningkatan pasokan energi yang bersumber dari energi baru terbarukan sebagai dampak dari meningkatnya kesadaran akan pentingnya pengelolaan lingkungan yang lebih baik.

Situasi ini tentunya menjadi tantangan bagi industri pertambangan mineral dan batu bara. Dengan kondisi tersebut maka kemampuan adaptasi perusahaan pada perubahan politik, ekonomis, sosial dan teknologi (PEST) akan menjadi sangat krusial. Kemampuan adaptasi ini tentunya harus didukung tidak hanya oleh ketersediaan teknologi (metoda, mesin, material) dan lingkungan, juga dibutuhkan sumber daya manusia (SDM) yang mempunyai kompetensi sesuai lingkup pekerjaannya.

Mewabahnya Covid-19 juga telah mendorong disrupsi teknologi di dunia ke arah digitalisasi pada semua aspek kehidupan. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sedang menggalakkan supaya industri tambang di Tanah Air menerapkan smart mining practice atau praktik pertambangan cerdas. Tujuan smart mining adalah meningkatkan efisiensi dan produktivitas di lapangan, serta keselamatan kerja. Sebagai holding industri tambang milik BUMN, Mining Industry Indonesia (MIND ID) mencoba menginisiasi penggunaan teknologi dalam mendukung praktik pertambangan cerdas tersebut.

PT Freeport Indonesia (PT FI) yang menjadi salah satu anggota MIND ID, ternyata jauh lebih dulu menggunakan teknologi digital dalam mendukung praktik tambang berkelanjutan dan terbukti bisa lebih efektif dan efisien. PT FI termasuk yang adaptif dengan kehadiran teknologi. Tidak heran, setiap tiga tahun sekali, perseroan mengaplikasikan teknologi terkini tersebut.

Staf Khusus Menteri ESDM, mengatakan, industri pertambangan merupakan salah satu sektor yang memberi peranan penting bagi pendapatan negara. Hal itu karena kontribusi sektor tambang sangat besar bagi penerimaan negara dan jadi penopang devisa ekspor. Pada 2021, penerimaan negara dari sektor mineral dan batubara (minerba) membukukan angka Rp 124 triliun.

Nilai tersebut mencakup pajak, bea keluar, dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) yang merupakan penerimaan tertinggi dalam lima tahun. Pengelolan minerba memang harus dilakukan secara efisien dan optimal demi kelangsungan hidup manusia saat ini dan generasi yang akan datang.



Reviu Informasi Strategis Energi dan Mineral Harian, 18 Oktober 2022

I. Sektor Minyak dan Gas Bumi

Tantangan Pasar Migas Global. Indonesia melalui SKK Migas menilai adanya peluang investasi dari kebijakan OPEC yang melakukan pemotongan produksi minyak sebesar 2 juta barel per hari.  Pemotongan tersebut di satu sisi mendorong peningkatan harga minyak dunia menjadi lebih tinggi. Hal ini berpotensi memberikan dampak positif terhadap kegiatan hulu migas karena memberikan motivasi bagi badan usaha untuk berinvestasi lebih besar. Indonesia perlu memanfaatkan kesempatan tingginya harga minyak untuk semakin banyak menarik investor di sektor hulu migas.

Salah satunya kegiatan pengeboran sumur pengembangan yang tercatat meningkat di triwulan ketiga tahun 2022 dibanding tahun sebelumnya. Bahkan hingga September 2022 jumlah kegiatan pengeboran sudah melampaui capaian tahun 2021 dan melampaui pencapaian target investasi. Hingga triwulan ketiga 2022, realisasi investasi di sektor hulu migas mencapai US$7,7 miliar dari target US$13,2 miliar. Nilai ini menjadi nilai investasi hulu migas terbesar selama 7 tahun terakhir. Aktivitas kegiatan pengeboran sumur pengembangan juga menunjukan peningkatan di triwulan ketiga. Dari target 790 sumur pengembangan menjadi 801 sumur. Masifnya kegiatan pengeboran sumur memberikan dampak terhadap peningkatan produksi sehingga membantu dalam upaya menjaga produksi dan lifting migas. Hingga triwulan ketiga produksi minyak mencapai 613 ribu bopd sedangkan lifting mencapai 610 BOPD. Untuk salur gas mencapai 5.353 juta kubik per hari dengan total lifting setara minyak mencapai 1.562 juta barel per hari atau sekitar 89,8% dari target 2022.

SKK Migas memperkirakan produksi gas alam cair atau LNG domestic dapat menyentuh di kisaran 200 kargo hingga akhir 2022. Hingga September 2022, produksi LNG dari kilang Bontang mencapai 57,3 kargo dan Kilang Tangguh mencapai 81,2 kargo. Sampai dengan akhir tahun 2022, diperkirakan produksi Kilang Bontang akan mencapai 82,3 kargo dan Kilang Tangguh mencapai 117,1 kargo. Dari kapasitas tproduksi tersebut, potensi sisa kargo atau uncommitted cargo yang dapat dijual kembali ke pasar luar negeri melalu pasar spot di tengah harga LNG yang tinggi di tahun ini.  Saat ini harga LNG di pasar spot relative tinggi yakni mencapai US$42,2 per MMBTU. Tingginya harga LNG di pasar spot dapat mendorong pelaku industri untuk meningkatkan investasinya guna mendorong tingkat produksi yang lebih optimal di tengah momentum peningkatan harga LNG global.

Meskipun demikian, para pelaku hulu migas masih memiliki tugas atau pekerjaan rumah lainnya untuk melakukan transformasi kebijakan dalam memperbaiki iklim investasi di Tanah Air. Selain itu, harga minyak yang tinggi perlu dihitung. lebih lanjut terkait impor minyak termasuk biaya untuk menghasilkan bahan bakar minyak. Bahkan ada lima isu yang perlu menjadi perhatian khususnya terkait nasib pasar minyak pada 2023. Salah satunya adalah lonjakan inflasi yang mengancam perekonomian dan berdampak terhadap penurunan permintaan minyak. Isu lainnya adalah peningkatan produksi minyak di Amerika Serikat sebagai respon terhadap pemotongan produksi yang dilakukan oleh OPEC+. Ditambah lagi konflik yang terjadi antara Rusia dan Ukraina masih memberikan ketidakpastian terhadap kondisi penyediaan energi global. Masih belum dapat diketahui bagaimana reaksi Rusia terhadap pembatasan harga yang dilakukan oleh negara barat, sanksi yang diberikan, serta pembahasan nuklir iran dan Amerika Serikat.

II.Sektor EBTKE Dan Ketenagalistrikan

Indonesia Simpan Potensi EBT Sangat Besar, Punya Peluang untuk Diekspor, Berdasarkan data KESDM potensi EBT Indonesia secara nasional sebesar 3.600 GW hingga 3.700 GW. Sementara, keperluan listrik Indonesia pada tahun 2060 mendatang hanya sebesar 700 MW. Oleh sebab itu Indonesia memiliki potensi untuk ekspor listrik ke Singapura. Ekspor listrik ke Singapura dapat melalui kabel di bawah laut dari titik daerah atau pulau terdekat ke Singapura. Walaupun memang pulau yang terdekat adalah Batam, namun tak menipis kemungkinan bisa melalui pulau Sumatera. Kendati demikian, ekspor EBT ke negara lain tidak dilakukan dalam waktu dekat ini.

Secara regulasi ekspor diperbolehkan dalam regulasi UU Ketenagalistrikan. Namun hal tersebut juga memiliki syarat yakni di dalam negeri harus terpenuhi terlebih dahulu. Selain itu, dipastikan juga tidak boleh ada subsidi untuk EBT yang akan diekspor ke luar negeri. Kemudian apabila mengekspor EBT dipastikan tidak mengganggu kebutuhan listrik hijau di dalam negeri.

Disisi lain, meskipun Indonesia memiliki potensi Energi Baru Terbarukan (EBT) yang sangat besar. Terutama adalah dari Surya. Namun,  Indonesia masih tertinggal dalam pengembangan EBT dibandingkan negara-negara ASEAN. Di ASEAN ini Singapura, Brunei dan Indonesia termasuk 3 negara terendah untuk penghasilan share renewable energinya, share EBT di Indonesia baru 14,7% atau di bawah rata-rata ASEAN yang mencapai 33,5%. Padahal peluang pengembangan EBT sangat terbuka, terlebih didukung peningkatan konsumsi listrik per kapita.

Dalam dua dekade terakhir, Indonesia memang sangat lambat dalam mengembangkan EBT, karena pemerintah hanya fokus untuk mengembangkan pembangkit listrik tenaga uap (PLTU).Untuk bauran EBT di pembangkit listrik masih rendah, paling tinggi Laos, Vietnam, karena Laos itu banyak PLTA nya lalu kemudian Vietnam.

Rata-rata perkembangan energi terbarukan di Indonesia sejak tahun 2004 hingga 2014 sebesar 500 MW per tahun. Sedangkan pada tahun 2015 hingga 2019 itu hanya 300 sampai 400 MW per tahun. Sementara untuk energi fosil sendiri meningkat tumbuh lebih besar. Hal ini membuat Indonesia akan terancam ditinggal pergi oleh industri-industri karena mereka tentu membutuhkan negara yang mampu untuk menyuplai EBT.

III.Sektor Geologi, Mineral, Batubara dan Umum

Ekspor Batubara Meningkat. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat nilai ekspor batu bara Indonesia ke Eropa pada September melonjak 68% dibandingkan bulan sebelumnya menjadi US$ 161,69 juta. Peningkatan nilai ekspor tersebut di tengah ancaman krisis energi yang melanda benua biru akibat perang Rusia dan Ukraina. Nlai ekspor batu bara ke Uni Eropa pada September 2022 ini merupakan yang tertinggi dalam empat tahun terakhir.

Peningkatan nilai ekspor batu bara ke kawasan tersebut terutama untuk pengiriman ke Polandia dan Eropa. Nilai ekspor batu bara ke Polandia pada bulan lalu sebesar US$ 63,36 juta, melonjak 95,47% secara bulanan. Peningkatan signifikan juga terjadi di Belanda, nilainya US$ 55,85 juta dari bulan sebelumnya tidak ada ekspor sama sekali alias nol. Namun ada penurunan ekspor batu bara ke Italia sebesar 4,31% secara bulanan.

Selain di Uni Eropa, peningkatan ekspor batu bara Indonesia juga terjadi untuk pengiriman ke Cina. Nilai ekspor ke Cina bulan lalu mencapai US$ 949 juta, meningkat 41,2% dalam sebulan. Namun memang pengiriman ke beberapa negara mitra dagang lainnya turun, diantaranya ke India terkoreksi 33,47%, Filipina 19,27% serta Jepang 3,9%.

Secara spasial, ekspor batu bara meningkat tipis untuk produksi dari Kalimantan Timur 0,02%. Namun ekspor dari provinsi lainnya menurun, terutama di Kalimantan Selatan 23,33% Kalimantan Tengah 20,13% serta Sumatera Selatan 17,89%. Secara total, nilai ekspor batu bara Indonesia memang turun pada bulan lalu sebesar 4,5% menjadi US$ 4,2 miliar. Penurunan ini menyumbang penurunan nilai ekspor nasional secara keseluruhan pada bulan lalu sebesar 10,99% secara bulanan.

Reviu Informasi Strategis Energi dan Mineral Harian, 17 Oktober 2022

I. Sektor Minyak dan Gas Bumi

Tekan Impor, Pemerintah Dorong Pembangunan Jaringan Gas Skema KPBU, Kementerian ESDM memberi peluang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan swasta untuk berkontribusi dalam untuk impor dan subsidi LPG. Caranya, denga nmenggarap proyek jaringan gas bumi, melalui skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).

Pembangunan jargas yang masif bertujuan untuk mencapai penghematan subsidi LPG, pengurangan impor LPG dan pengurangan defisit neraca perdagangan migas dengan memaksimalkan pemanfaatan gas bumi untuk kebutuhan dalam negeri, terutama untuk memenuhi kebutuhan bahan bakar masyarakat khususnya sektor rumah tangga.Jargas juga merupakan salah satu program Pemerintah yang manfaatnya langsung dapat dinikmati masyarakat. Selain murah, jargas lebih bersih, aman, efisien, serta tersedia 24 jam.

Atas banyak manfaat yang didapat, pemerintah pun terus mendorong perluasan jaringan gas bumi. Namun, saat ini pemerintah memiliki keterbatasan anggaran untuk mendanai pembangunan jaringan gas bumi, sebab itu dibuka peluang pembangunan jargas dengan skema Kerja Sama Pemerintah Badan Usaha (KPBU) dengan mendorong BUMN dan swasta untuk terlibat.Mulai tahun mendatang Pemerintah mulai mengembangkan jargas melalui skema KPBU. Dan diharapkan Pemda membantu dalam hal perizinan dalam pembangunan jargas skema KPBU ini, serta penyediaan lahan jika diperlukan.

Skema KPBU dilakukan dengan tujuan antara lain untuk mencukupi kebutuhan pendanaan yang berkesinambungan, mewujudkan penyediaan infrastruktur yang berkualitas, efisien, tepat sasaran dan tepat waktu, serta memberikan kepastian pengembalian investasi badan usaha melalui mekanisme pembayaran secara berkala oleh pemerintah. Meski menggandeng badan usaha, bukan berarti Pemerintah melepaskan kewajibannya. Tidak ada pengalihan aset yang dilakukan kepada badan usaha.Hanya saja, pemerintah mengharapkan dengan adanya keterlibatan badan usaha, pelayanan yang diberikan ke masyarakat lebih efisien dan terjaga kualitasnya.

Saat ini jargas yang telah dibangun sejak 2009 hingga 2021 dengan dana Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) mencapai 662.431 Sambungan Rumah (SR) di 17 provinsi dan 57 kabupaten/kota. Sedangkan total keseluruhan jargas APBN ditambah non APBN mencapai 840.875 SR. Untuk jargas APBN tahun 2022 terbangun sesuai target yaitu 40.777 SR. Sebagian besar jargas dibangun dengan dana APBN. Memang ini program Pemerintah di mana pipa gas dibangun dan masuk hingga ke rumah, diberikan kompor juga. Untuk gasnya diupayakan oleh Ditjen Migas dan SKK Migas. Jargas tidak membutuhkan gas dalam jumlah besar. Untuk satu kecamatan, paling dibutuhkan gas nol koma sekian MMSCFD

II. Sektor EBTKE Dan Ketenagalistrikan

Jalan Cepat Pensiunkan Dini PLTU Batubara, Pemerintah membuktikan niat yang kuat untuk mempercepat transisi energi dengan mengoptimalkan peran BUMN dalam memensiunkan lebih cepat sejumlah pembangkit listrik berbasisi batubara. PTBA yang menjadi bagian dari MIND ID akan iku tterlibat menyiasat beratnya ongkos pension dini sejumlah PLTU milik PLN.

Dalam skema yang ditawarkan Kementrian BUMN, PTBA bakal mengambil alih asset PLTU milik PLN melalui aksi korporasi perseroan. Lewat aksi korporasi itu, PTBA berperan sebagai investor untuk mengambil alih PLTU. Sedangkan PLN sebagai pemilik PLTU akan mendapatkan kucuran pendanaan sekaligus bisa memperbaiki neraca keuangan perseroan. Opsi tersebut diambil untuk mengurangi asset fosil yang terdapat pada portofolio PLN. Selain itu, menunjukan komitmen Indonesia untuk segera beralih pada energi bersih saat ini.

Indonesia sudah cukup siap untuk melakukan pensiun dini PLTU lebih awal bekerja sama dengan mitra strategis milik pemerintah. Namun, pendanaan dari investor dan PLN dalam rangka menekan pembangkit listrik bertenaga fosil tidak cukup untuk mewujudkan energi hijau dan diharapkan bantuan pendanaan dari negara barat serta sejumlah lembaga keuanga internasional dapat menopang komitmen pemadaman pemadaman operasi pembangkit fosil secara bertahap. Skemanya sudah disiapkan akan tetapi tidak akan berjalan jika ada investor baru dan PLN saja harus didukung juga dengan green financing yang selama ini dijanjikan oleh negara barat.

Seperti diketahui, PLN tengah mendorong penghentian operasi PLTU berkapasitas 5,5 GW sebelum 2030 sebagai langkah awal perseroan memberi ruang untuk investasi hijau masuk ke sistem kelistrikan nasional. Manuver ini diperkirakan menelan investasi US$6 miliar atau setara dengan Rp 89,3 triliun. Hanya saja program penghentian PLTU seluruhnya hingga 2050 diproyeksi bakal sulit dilakukan.

Disisi lain PLN mesti menaikan kapasitas serta ekosistem pembangkit EBT dengan nilai investasi menyentuh US$ 1,2 tiliun atau setara dengan Rp 17,772 triliun hingga 2050. Hal ini bukanlah biaya yang kecil oleh karena itu kita harus melihat seberapa jauh kemampuan fiskal Indonesia menyerap ini. Oleh karena itu dibutuhkan pendanaan multilateral, bilateral atau swasta agar tertarik ikut masuk dalam meningkatkan ekosistem energi hijau di Indonesia.

III. Sektor Geologi, Mineral, Batubara dan Umum

Serapan Industri Hilir Masih Minim. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara mengamanahkan hilirisasi merupakan kewajiban. Pemerintah pun telah melarang ekspor bahan mentah atau bijih mineral ke luar negeri dengan tujuan agar hilirisasi berjalan baik di Indonesia. Perlu diketahui bahwa sesuai Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) Kementerian ESDM bertugas melakukan hilirisasi sampai mencapai produk antara (intermediate product) dan selanjutnya di industri hilir menjadi tugasnya Kementerian Perindustrian.

Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia (Perhapi) menilai, program hilirisasi mineral seperti nikel dan timah cukup berhasil mendongkrak pendapatan negara. Namun, sejauh ini, penyerapan produk mineral bernilai tambah tersebut masih belum maksimal. Umumnya, penyerapan produk turunan mineral tersebut masih sangat rendah karena belum dibangunnya ekosistem industri yang dapat menyerap produk antara tersebut, masih jauh di bawah 50% serapan domestiknya. Hampir sebagian besar produk antara tersebut diekspor ke luar negeri.


Khusus di komoditas nikel sudah banyak berdiri smelter dan refinery untuk mengolah nikel menjadi produk seperti Nickel Matte, NPI, FENI dan juga MHP sebagai bahan baku beterai kendaraan listrik (EV). Namun, karena belum dapat diserap di dalam negeri produk-produk tersebut masih banyak yang diekspor ke negara lain untuk diolah menjadi produk jadi (industri manufaktur).

Sejauh ini masih ada beberapa komoditas yang belum berkembang hilirisasinya seperti komoditas besi terutama pasir besi (iron sand). Mineral tersebut belum berkembang pengolahan dan pemurniannya di Indonesia. Iron sand umumnya digunakan untuk industri semen. Iron ore sendiri sudah ada beberapa smelter yang dibangun dan beroperasi, namun perlu ditingkatkan jumlahnya agar dapat menyerap produknya di Indonesia.

Untuk komoditas bauksit, saat ini baru ada dua refinery dan satu peleburan alumunium yang dibangun dan beroperasi di Indonesia. Beberapa sedang dalam pembangunan dan studi kelayakan. Saat ini bijih bauksit masih diekspor ke luar negeri. Sedangkan bahan baku aluminium yang diperlukan untuk industri pembentukan dan manufaktur domestik diimpor dari luar negeri.

Sebagai informasi, pada tahun 2020 produk Nickel Matte (40%-70% Ni) dan FeNi (16%-30% Ni) masing-masing sebesar 91,200 ton dan 2,8 juta ton semuanya diekspor. Sedangkan, Indonesia masih banyak mengimpor seperti stainless steel (slab, HRC, Rod/bar, pipe, tube dan wire). Khusus kebutuhan Cobalt hamper semuanya masih impor. Setelah pelarangan bijih nikel dijalankan pada 2020, Pemerintah Indonesia akan mendorong pelarangan bijih mineral timah dalam waktu dekat. Pelarangan ekspor timah (tin ingot) perlu dilakukan kajian mendalam terlebih dahulu agar hasilnya maksimal. Pembangunan industri dalam negeri perlu dilakukan segera agar daya serap di dalam negeri dapat dilakukan secara maksimal. Perhapi saat ini sedang mengkaji hal tersebut untuk memberikan rekomendasi kepada pemerintah dalam hal kebijakan.









Reviu Informasi Strategis Energi dan Mineral Harian, 13 Oktober 2022

I. Sektor Minyak dan Gas Bumi

Kekhawatiran Terjadinya Krisis Energi. Hal ini diawali dengan muncul setelah OPEC+ menyatakan untuk memotong produksi minyaknya. Dalam pertemuan anggota yang dilakukan minggu lalu OPEC menyatakan akan mengurangi produksi minyaknya sebesar 2 juta barel per hari dari level produksi pada Agustus 2022. Pemotongan tersebut diperkirakan akan menimbulkan dampak pada November karena jumlah tersebut setara dengan 2% pasokan minyak dunia. Sinyal yang dilakukan oleh OPEC tersebut diperkirakan akan kembali meningkatkan harga minyak global yang sebelumnya sudah sempat turun pada level US$90 per barel.

Dari survei yang dilakukan oleh SP Global, aliansi OPEC+ terlihat meningkatkan produksi minyak mentahnya sebesar 170 ribu barel per hari pada bulan September lalu. 13 negara OPEC memproduksi 29,75 juta barel per hari, naik 190 ribu barel per hari dibanding Agustus, namun Rusia dan delapan sekutu lainnya menurunkan produksinya hingga 20 ribu barel per hari.

Pemotongan produksi OPEC menimbulkan kekhawatiran terhdap perlambatan dalam pertumbuhan ekonomi dan menimbulkan resesi. Indikasi ini sudah terlihat di Jerman yang mengalami penurunan permintaan energi di industri manufaktur. Terlebih dalam waktu dekat Eropa akan mulai memasuki musim dingin, Kenaikan harga energi yang terjadi akan sulit dilakukan intervensi seperti subsidi dan keringanan pajak seperti yang dilakukan pada musim panas karena cukup membebani anggaran. Faktor faktor tersebut diperkirakan akan menimbulkan kemungkinan kekurangan pasokan gas dan listrik, serta terjadinya pemadaman atau penurunan keuntungan perushaan Eropa.

Bagi pasar Asia, pemotongan produksi minyak yang dilakukan OPEC akan memberikan dampak relative tidak terlalu besar mengingat saat ini dua negara raksasa Asia, Tiongkok dan India adalah negara yang diuntungkan karena dapat membeli minyak Rusia dengan harga yang lebih murah. Bagi Indonesia, dinamika yang terjadi di pasar minyak global memberikan kekhawatiran kembai terhadap peningkatan subsidi energi jika harga minyak dunia kembali meningkat. Untuk menjagai kestabilan ekonomi dalam negeri, Pemerintah diharapkan tidak terlalu terburu buru menurunkan harga BBM JBKP dan menyiapkan kembali bantalan sosial yang selama ini digunakan untuk menjaga daya beli masyarakat khususnya maysrakat tidak mampu.

Indonesia dalam waktu dekat perlu lebih mengoptimalkan pemanfaatan gas dalam negerinya mengingat masa depan gas Indonesia cukup menjanjikan dengan adanya pengembangan beberapa lapangan baru. Saat ini serapan gas dalam negeri Indonesia mencapai 3.716 BBTUD atau mendekati 67 % terhadap produksi nasional. Konsumsi gas untuk domestic didominasi untuk memenuhi kebutuhan industri yang mencapai hampir 30%, kemudian bahan baku pupuk 13,49%, kelistrikan 11,62%. Selain ituu pemanfaatan gas dalam negeri juga ditujukan untuk bahan baku kilang LNG domestic 8,47%, lifting 3,48%, domestic LPG 1,51%, gas kota 0,19%, serta BBG 0,08%.

II. Sektor EBTKE Dan Ketenagalistrikan

Pensiun Dini Batubara,  Rencananya tahun ini, pemerintah bakal melakukan pensiun dini dua hingga tiga PLTU. Lokasi pembangkit bertenga bahan bakar batubara yang akan pensiun dini tersebut di Pulau Jawa  dan sudah beroperasi lebih dari 30 tahun. Salah satu PLTU tertua di Indonesia adalah PLTU Suralaya yang memiliki 7 unit pembangkit dengan kapasitas total 3,4 GW.

Hingga akhir 2021, total ada 37 GW PLTU yang beroperasi atau 50,68% dari total kapasitas terpasang pembangkit listrik di Indonesia. Selain setrum, seluruh PLTU tersebut menghasilkan 250 metrik ton CO2 pertahun.

Masalahnya tak mudah menjalankan program pensiun dini PLTU. Butuh pendanaan yang sangat besar. Sebelumnya, pemerintah telah mengindentifikasikan, terdapat PLTU berkapasitas total 5,5 GW bisa masuk dalam proyek pensiun dini tanpa penggantian dari pembangkit berbasis energi terbarukan. Kebutuhan dananya US$ 25 miliar-US$ 30 miliar hingga 2030 nanti.

Problem lainnya, lewat Prepres 112/2022 pula, pemerintah maasih membolehkan pembangunan PLTU baru, meski dengan sejumlah pengecualian. Pengecualian itu, misalnya PLTU baru terintegrasi dengan industri yang berorientasi untuk peningkatan nilai tambah sumber daya alam

III.Sektor Geologi, Mineral , Batubara dan Umum

Hilirisasi Pertambangan Indonesia Bisa Raup Rp 459 Triliun Tahun Ini, Menteri Investasi / Kepala BKPM menyebutkan hilirisasi pertambangan di Indonesia mendorong insudtri pengolahan dan pengolahan komoditas tambang sehingga RI tidak lagi mengekspor bahan mentah (raw material). Hal ini menyebabkan peningkatan pendapatan negara dari sektor ESDM. Sebagai contoh, pendapatan Indonesia dari ekspor nikel pada tahun 2017 hanya USD 3,3 miliar atau setara dengan Rp 50,49 triliun meningkat menjadi USD 20,9 miliar (Rp 319,77 triliun) di tahun 2021. Untuk tahun 2022, Kepala BKPM optimis pendapatan dari ekspor nikel mencapai USD 30 miliar atau setara dengan Rp 459 triliun (kurs Rp 15.300).

Pada periode 2014 – 2016 terjadi deindustrialisasi atau penurunan di sektor industri, yang mengindikasikan tidak menariknya sektor industri tanah air, sektor industry yang awalnya tidak menjadi tujuan utama investasi. Pada saat itu, investor lebih tertarik menanamkan modal di sektor gudang jasa. Jika diperingkat, sektor industri berada di urutan ke-4 dengan total investasi sebesar Rp 61,6 triliun di tahun 2019.

Berkat program hilirisasi pertambangan, pada tahun 2021 investasi di sektor industri menempati posisi pertama dengan total lebih dari Rp 100 triliun. Selain hilirisasi pertambangan, pemerataan infrastruktur menjadi alasan lain berkembanganya sektor industri.  

Reviu Informasi Strategis Energi dan Mineral Harian, 12 Oktober 2022

I. Sektor Minyak dan Gas Bumi

Impor Minyak RI yang Semakin Meningkat, Jumlah kebutuhan minyak di Republik Indonesia terus meningkat. Namun, produksi minyak mentah di dalam negeri dari tahun ke tahun terus mengalami penurunan secara alamiah. Impor minyak Indonesia diprediksi tembus Rp400 triliun pada 2030. Impor minyak maupun produk bahan bakar minyak akan semakin besar. Hitungan kenaikan impor minyak mempertimbangkan pertumbuhan ekonomi Indonesia sekitar 5% per tahun, sedangkan konsumsi minyak saat ini sekitar 1,5 juta barel per hari. Dengan pertumbuhan ekonomi sekitar 5% per tahun, maka konsumsi di 2030 diproyeksi menjadi sekitar 2 juta barel per hari. Produksi minyak di Indonesia saat ini sekitar 650 ribu barel per hari, sementara kapasitas kilang yang ada hanya 1 juta bph, artinya sebesar 350 ribu bph masih dipenuhi dari impor. Di tahun 2030 produksi minyak diproyeksi turun sampai 450 ribu barel per hari.  Produk domestik bruto (PDB) Indonesia sekitar Rp15.000 triliun. Dengan nilai impor Rp150 triliun maka akan menurunkan pertumbuhan ekonomi sebanyak 1% dan jika impornya Rp300 triliun akan menurunkan pertumbuhan ekonomi sekitar 2%.

Dengan demikian, energi berbasis impor harus digantikan oleh energi domestik sehingga tidak menggerus pertumbuhan ekonomi. Saat ini pemerintah sedang mengkaji sejumlah opsi demi mendapatkan minyak dengan harga lebih murah. Langkah yang dilakukan adalah membuka opsi mengimpor minyak dari Rusia, dengan harga 30 persen lebih murah dari harga pasar internasional, di tengah lonjakan harga minyak mentah dunia.

Berdasarkan data SKK Migas, realisasi lifting minyak hingga 30 September 2022 baru mencapai 610,1 ribu barel per hari (bph) atau baru mencapai 86,8% dari target 703 ribu bph. Sedangkan untuk gas mencapai 5.353 juta kaki kubik per hari (MMSCFD) atau 92,3% dari target 5.800 MMSCFD.

Saat ini, pemerintah menurunkan target lifting minyak mentah ke posisi 660.000 barel per hari dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2023. Adapun, proyeksi lifting minyak mentah itu relatif lebih rendah dari target yang sempat dipatok pemerintah pada APBN 2022 yaitu 703.000 barel per hari.

II.Sektor EBTKE Dan Ketenagalistrikan

Insentif Pemerintah Dorong Industri Baterai Listrik, ESDM mengungkapkan sejumlah dukungan pemerintah dalam pengembangan industri baterai nasional. Mulai dari regulasi hingga sejumlah fasilitas fiskal. Industri baterai saat ini masih dalam tahap awal pengembangan, perlu percepatan untuk mengejar tahap industrialisasi di Eropa, Tiongkok maupun Amerika Serikat (AS). Peringat pertama produksi baterai kendaraan listrik dunia ditempati oleh Tiongkok yang menghasilkan 558 GWh. Selanjutnya, Amerika Serikat (AS) menempati urutan kedua dengan produksi 44 Gwh. Adapun posisi ketiga ditempati oleh Hungaria dengan produksi 28 GWh. Indonesia bisa mengejar ketertinggalan selain memiliki berbagai comparative advantages, juga memiliki komitmen pemerintah yang kuat untuk mempercepat pengembangan,

Selain itu juga, Indonesia memiliki bahan baku atau materai baterai kendaraan listrik. Tercatat ada enam perusahaan yang menggarap nikel di Indonesia dengan total produksi mencapai 240.000 ton per tahun. Pemerintah telah menerbitkan larangan ekspor nikel sejak 2020 silam guna mendukung pengembangan industri hulu baterai tersebut. Indonesia bisa menjadi negara yang diperhitungkan dalam industri baterai kendaraan listrik dunia. Hal ini melalui strategi dengan bermitra dengan pemain-pemain global untuk mendapatkan manfaat pasar, teknologi dan pengalaman. Sementara, untuk di hilir, pemerintah telah menyiapkan sejumlah insentif pajak.

III. Sekto Geologi, Mineral, Batubara Dan Umum

Pengusaha Batubara Fokus Pasok Kebutuhan Energi Setelah Pemerintah Menetapkan Pelarangan Pembangunan PLTU Baru, Pemerintah menargetkan penurunan emisi gas rumah kaca (GRK) pada tahun 2030 sesuai dengan Peraturan Presiden No 112 Tahun 2022 tentang Percepatan Pengembangan Energi Terbarukan untuk Penyediaan Listrik. Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia (APBI) menyatakan akan mematuhi peraturan tersebut dengan mengatur pembatasan PLTU batubara untuk jangka waktu panjang. Pada saat PLTU berkurang, pengusaha juga akan mengurangi produksi batubara.

Untuk diketahui, pemerintah telah melarang pembangunan PLTU baru, kecuali untuk PLTU yang terintegrasi dengan industri yang dibangun berorientasi untuk peningkatan nilai tambah sumber daya alam seperti smelter atau yang termasuk Proyek Strategis Nasional (PSN). Namun pengembangan PLTU baru ini dibatasi masa operasinya paling lama sampai hanya sampai tahun 2050.

Sebenarnya pemanfaatan batubara dalam negeri bukan hanya untuk PLTU melainkan juga beberapa jenis industri besar lainnya diantaranya industri seperti industri non-kelistrikan, tekstil, pupuk Sejauh ini pemanfaatan batubara untuk industri masih diperbolehkan.  

Menurut Institute for Essential Service Reform (IESR) menilai Peraturan Presiden No 112 Tahun 2022 tentang Percepatan Pengembangan Energi Terbarukan untuk Penyediaan Listrik bersifat positif untuk memajukan energi terbarukan dengan ketentuan untuk pension dini PLTU, mengatur harga energi terbarukan serta insentif.

Dirjen EBTKE KESDM mengatakan bahwa keluarnya regulasi tersebut menandakan dimulainya era pembangunan pembangkit listrik rendah emisi dan ramah lingkungan sekaligus pelarangan pembangunan PLTU baru. Meski begitu, dia memastikan kebijakan tersebut tidak akan mengganggu pembangkit – pembangkit yang sudah berjalan.

Reviu Informasi Strategis Energi dan Mineral Harian, 11 Oktober 2022

I. Sektor Minyak dan Gas Bumi

Tantangan Penerapan Nett Zero Emission (NZE). Pemerintah masih berproses membuat regulasi dan pendanaan untuk mengejar target net zero emission di 2060. Sementara itu kalangan industri tidak lagi bisa menunggu seiring bisnisnya mulai terdisrupsi oleh perubahan iklim dan persyaratan penurunan emisi.  Perlu harmonisasi antara langkah industri dan pemerintah untuk mencapai target netralitas karbon tahun 2060.

Terletak tepat di jalur garis khatulistiwa, Kota Bontang di Kalimantan Timur menyimpan potensi besar energi terbarukan. Kota ini menghadap langsung ke Selat Makassar, membuat matahari terik bersinar nyaris sepanjang hari. Bontang yang berjarak sekitar 110 kilometer dari Samarinda sudah sejak lama dikenal sebagai kota industri. Ia menjadi rumah dari sejumlah korporasi strategis, mulai dari pupuk hingga gas dan tambang gas dan batu bara. Sejak Agustus 2022, Kota Bontang memulai langkah penting dalam berkontribusi mengejar target net zero emission di 2060 yang dicanangkan pemerintah. PT Pupuk Kalimantan Timur (PKT), salah satu perusahaan merah yang bermarkas di Bontang, juga punya target sendiri. Perusahaan ini ingin memangkas 32,5 % emisi karbonnya pada 2030.

Guna memulai inisiatif tersebut, selama beberapa bulan terakhir PKT memasang panel-panel surya di atas gedung-gedung kantor pusatnya. Proyek ini akhirnya selesaikan pada 18 Agustus 2022. PKT kini memiliki 2.362 unit panel surya di atas gedung kantin, area parkir, hingga kantor pusatnya. Ribuan panel surya ini menutupi area seluas 6.500 meter persegi, cukup untuk menyuplai listrik berkapasitas 1.256,04 Kilowatt Peak (kWp). PT Pupuk Kaltim bukan satu-satunya perusahaan yang memasang panel surya atap. Sejak tahun lalu, pemerintah telah memasukkan program PLTS Atap sebagai Program Strategis Nasional (PSN). Targetnya pun ambisius. Setidaknya 3,6 Gigawatt PLTS Atap diharapkan terpasang di 2025.

Sejumlah korporasi besar seperti Danone, Mitsubishi, Nestle, Uni-Charm, hingga Multi Bintang mulai memasang PLTS Atap. PT Nestle Indonesia mematok target PLTS Atap 100 % di 2023. Kendati demikian, program ini bukan tanpa persoalan. Dalam beberapa kasus, PLN disebut membatasi kapasitas maksimal PLTS hanya 15 %. Padahal, jika mengacu pada Permen ESDM Nomor 26/2021 tentang PLTS Atap, pengguna dapat memasangnya hingga 100 %. Kondisi ini membuat Nestle pesimistis targetnya tercapai di 2023.

Langkah industri terpacu sentimen negatif penghasil karbon. Implementasi PLTS Atap seharusnya bisa menjadi salah satu solusi transisi energi demi mendorong target nol emisi karbon yang dicanangkan pemerintah. Sementara bagi kalangan industri, mengganti sumber energi fosil menjadi energi terbarukan merupakan langkah krusial untuk memastikan target emisi perusahaan tercapai.

Bagi perusahaan yang berorientasi ekspor, misalnya, seberapa besar karbon yang dihasilkan akan menentukan produknya laku atau tidak. Di beberapa negara Eropa, produk yang memiliki jejak karbon lebih besar akan dikenakan biaya tambahan sehingga barang tersebut kurang kompetitif. Kondisi ini membuat kalangan industri berinisiatif mempercepat target netralitas karbon. Salah satu upaya paling realistis yakni dengan beralih ke energi terbarukan.

Guna mendorong sektor swasta mengejar target netralitas karbon, Kadin membentuk Net Zero Hub (NZH). Inisiatif ini menjadi semacam pusat pengetahuan dan asistensi bagi perusahaan yang ingin mencapai target netralitas karbon.  animo perusahaan untuk bergabung di inisiatif ini sangat tinggi. Dalam menjalankan aksinya, Kadin NZH menggunakan kerangka acuan Science Based Technology Initiative (SBTI). Framework ini dibentuk oleh empat lembaga internasional: Carbon Disclosure Project (CDP), the United Nations Global Compact, World Resource Institute, dan WWF pada 2015. Tujuan utamanya untuk membantu korporasi mengurangi emisi karbon.

Ada empat tahap bagi perusahaan yang ingin menurunkan emisi karbon sesuai standar SBTI. Pertama, avoid atau menghindari aktivitas bisnis yang tidak diperlukan untuk mengurangi emisi. Salah satu langkah sederhana misalnya mematikan pendingin ruangan atau lampu saat tidak diperlukan. Kedua, reduce atau mengurangi aktivitas-aktivitas tertentu. Memindahkan pertemuan dari luring menjadi daring menjadi salah satu upaya tahapan ini. Ketiga, replace atau mengganti alat-alat produksi dan sumber energi yang lebih ramah lingkungan. Inilah sebabnya banyak perusahaan mulai beralih ke energi terbarukan seperti PLTS atau biomassa. Tahap keempat adalah capture atau menangkap emisi karbon yang menjadi produk buangan produksi.

Menanti Dukungan Regulasi Netralitas Karbon Regulasi memang masih menjadi hambatan dalam mengejar target netralitas karbon. Lalu, salah satu langkah yang signifikan adalah Peraturan Presiden No. 112/2022 tentang Percepatan EBT Untuk Penyediaan Tenaga Listrik. Melalui aturan ini, Presiden melarang pembangunan PLTU baru di Indonesia. Namun bukan berarti pembangunan PLTU akan benar-benar dihentikan. Setidaknya ada dua jenis PLTU yang masih diperbolehkan yaitu PLTU yang sudah masuk dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) dan PLTU tertentu yang masuk persyaratan. Ayat 4 Pasal 3 Perpres menyebut PLTU baru masih boleh dibangun asalkan terintegrasi dengan Proyek Strategis Nasional (PSN), berkomitmen menurunkan emisi hingga 35% sejak PLTU dibangun, dan PLTU harus beroperasi paling lama hingga 2050. 

III. Sektor EBTKE Dan Ketenagalistrikan

PLN Tetapkan 4 Kriteria Pensiun Dini PLTU, PLN menetapkan empat kriteria PLTU yang akan menjadi sasaran pensiun dini, di antaranya berlokasi di Jawa, tidak dapat menggunakan teknologi penangkapan karbon, serta sudah tua. PLTU yang terletak di Jawa Tengah dinilai terlalu jauh untuk memasok listrik di kawasan dengan permintaan tertinggi seperti Jakarta. Kriteria kedua yaitu mengutamakan pensiun dini pada PLTU yang tidak memungkinkan untuk mengimplementasikan teknologi penangkapan, pemanfaatan, dan penyimpanan karbon atau carbon capture, utilization, and storage (CCUS). Kalau itu memang tidak memungkinkan dibangun karena mungkin keterbatasan ruang, maka PLTU itu akan yang diutamakan untuk dilakukan pensiun dini.

Kriteria ketiga yaitu dari sisi teknologi pembangkit. PLN akan menghentikan operasional PLTU yang sudah tua atau pembangkit subcritical. PLTU subcritical merupakan teknologi pengolahan yang diciptakan pada medio 1980-1990-an. Teknologi yang dimaksud yakni ketahanan boiler pada temperatur tinggi dan kemampuannya dalam mengolah batu bara. Semakin terkini teknologi yang dipasang pada boiler, ketahanan PLTU akan semakin baik serta mampu mengolah batu bara rendah kalori dan ramah lingkungan.Sejauh ini, kategori teknologi pengolahan batu bara PLTU dibagi menjadi kelas yakni subcritical, super critical dan ultra critical. Salah satu PLTU yang masih menggunakan teknologi boiler subcritical adalah PLTU Tanjung Jati B di Jepara, Jawa Tengah.

Kriteria keempat yaitu dari sisi keandalan PLTU. PLN akan mengutamakan pensiun dini PLTU yang memasok transmisi tegangan ekstra tinggi 500 kV daripada PLTU bertegangan 150 kV. Empat kriteria tersebut yang akan menjadi mekanisme penyelesaian pensiun dini PLTU. Tercatat Juni 2020, kapasitas pembangkit di Indonesia sebesar 70.964 megawatt (MW) dengan jumlah 63% atau 44,8 gigawatt (GW) berada di Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara. Angka ini jauh lebih tinggi dari kapasitas pembangkit di Sumatera sebesar 14,7 GW di posisi nomor dua. Indonesia memiliki enam jenis pembangkit listrik yang terdiri dari tenaga uap, gas, diesel, panas bumi, air, dan energi terbarukan. PLTU mendominasi kapasitas pembangkit di Indonesia hingga 35,22 GW atau setara dengan 50% dari total kapasitas pembangkit.

III. Sektor Geologi, Mineral, Batubara dan Umum

PT Freeport Indonesia Berencana Bangun Smelter di Papua Usai Smelter Gresik Rampung, PT Freeport Indonesia tengah fokus menyelesaikan pembangunan smelter tembaga keduanya di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Java Integrated Industrial Port Estate (JIIPE), Manyar, Gresik, Jawa Timur yang ditargetkan rampung pada tahun 2024 mendatang. Awalnya penyelesaian proyek ini ditargetkan rampung pada tahun 2023, namun dengan adanya pandemic Covid-19 dan perubahan rantai suplai yang terjadi di dunia, mau tidak mau target tersebut harus molor. 

Smelter baru PTFI di JIIPE akan menjadi smelter single-line terbesar di dunia dengan kapasitas produksi pengolahan tembaga hingga 1,7 juta ton konsentrat per tahun. Selain itu, PTFI juga akan menambah kapasitas smelter tembaga pertamanya yakni PT Smelting dari produksi 1 juta ton menjadi 1,3 juta ton konsentrat tembaga dan fasilitas pemurnian logam mulia sebesar 6.000 ton per tahun.

Setelahnya PTFI akan mencari peluang untuk mengembangkan fasilitas pengolahan dan pemurnian mineral di Papua dengan tema Transformasi Ekonomi Melalui Hilirisasi Dengan Kearifan Lokal. Selain membangun fasilitas industri, PTFI juga akan membangun fasilitas kelistrikan untuk mendukung pengembangan industri di Papua.

Investasi yang telah dikeluarkan PTFI sebesar US$ 3 miliar dimana per akhir Juli 2022 tercatat progress pembangunan fisik mencapai 39,9% dengan total serapan biaya sekitar US$ 1,2 miliar dan pekerjaan concrete telah mencapai 10% dengan penyerapan 98% tenaga kerja Indonesia.

Reviu Informasi Strategis Energi dan Mineral Harian, 10 Oktober 2022

I. Sektor Minyak dan Gas Bumi

Memaksimalkan Potensi Migas Indonesia, Indonesia memiliki potensi migas yang melimpah. SKK Migas mencatat Indonesia memiliki 128 cekungan migas dan 20 diantaranya sudah berproduksi, sementara 69 cekungan lainnya sama sekali belum dieksplorasi. Berdasarkan data SKK Migas, jumlah cadangan terbukti gas alam RI tercatat mencapai 62,4 triliun kaki kubik (TCF). Sementara itu, untuk cadangan potensial minyak bumi sebesar 4,17 miliar barel.

Untuk memanfaatkan potensi yang ada perlu investor yang berpatisipasi. Namun kendala yang dihadapi saat ini adalah posisi Indonesia masih kurang menarik bagi investor migas, jika dibandingkan dengan negara lain. Faktor tersebut antara lain, belum adanya kepastian hukum seeprti revisi undang-undangan migas, soal perizinan yang dinilai masih berbelit-belit, perlunya insentif fiskal dan pendanaan dalam memproduksi dan melakukan eksplorasi migas  yang massif.

Meski demikian, upaya menggaet investor untuk masuk dan memanfaatkan potensi migas yang ada terus dilakukan SKK Migas.  SKK Migas optimis target investasi hulu migas pada tahun 2022 akan tercapai. Sekalipun realisasi investasi hingga semester 1 baru mencapai US$ 4,8 miliar atau 36% dari target US$ 13,2 miliar.

Untuk mendukung hal tersebut, SKK Migas terus berupaya meningkatkan agresivitas dan jumlah kegiatan utama hulu migas. Hingga September 2022, pengeboran sumur mencapai 543 sumur atau 61% dari target yang mencapai 890 sumur pengembangan atau sudah mencapai 113% jika dibandungkan dengan capaian pada 2021 yang sebesar 480 sumur.

Dalam waktu dekat diharapkan segera beroperasi pada 2023 proyek gas yang akan menambah pasokan energu, seperti pembangunan Train 3 LNG Tangguh di Teluk Bintuni, Papua Barat. Kemudian, terdapat proyek gas milik operator Husky-CNOOC Madura Limited dan Proyek Bukit Tua Phase milik Petronas yang kena beroperasi akhir tahun 2022.

II. Sektor EBTKE Dan Ketenagalistrikan

Aturan Turunan Perpres EBT Disiapkan, Energi terbarukan merupakan salah satu sumber energi yang dapat memenuhi kebutuhan energi dan menyumbang kepada bauran energi nasional dan membantu usaha mitigasi dampak perubahan iklim global. KESDM melalui Direktorat Jenderal EBTKE telah menyiapkan tujuh aturan turunan dari prepres tersebut yang merupakan tindak lanjut pemerintah untuk mempercepat implemantasi pengembangan EBT di sektor energi.

Ada empat Permen ESDM. Pertama, Permen ESDM tentang Pedoman Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik (PJBL). Kedua. Permen ESDM tentang harga Pembelian Listrik EBT. Ketiga, Permen ESDM mengenai Mekanisme penugasan dari Menteri kepada PT. PLN (Persero) terkait pembelian tenaga listrik yang seluruh atau sebagian dibangun oleh pemerintah pusat dan daerah dan terakhir Permen ESDM tentang dukungan pengembangan panas bumi untuk menambah data PSP dan PSPE.

Ada tiga keputusan menteri (Kepmen ESDM) sebagai aturan turun-temurun dari Perpres No.112 Tahun 2022, yaitu Kepmen ESDM tentang Peta Jalan Net Zero Emiision di Tahun 2060 Sektor Energi, Kepmen ESDM tentang Peta Jalan Percepatan Pengakhiran masa Operasional PLTU dan Penetapan PLTU yang Dilakukan Percepatan Pengakhiran Operasinya. Selanjutnya Kepmen ESDM tentang Pencabutan Penugasan Pengembangan Pembangkit tenaga air untuk badan usaha yang tidak mencanpai PJBL, yaitu untuk pembangkit air yang mendapat penugasan tapi dalam 10 tahun tidak ada pengembangan. Aturan turunan Prepres EBT ini juga harus disiapkan oleh K/L lain yang berkepentingan dalam mendukung upaya percepatan pengembangan EBT.

Sementara itu, APBI menyatakan siap mematuhi perpres tentang percepatan EBT bersama pemasok batubara telah memahami penggunaan batubara akan semakin berkurang seiring dengan komitmen menuju NZE. Saat ini, pemanfaatan batubara dalam negeri bukan hanya untuk pembangkitan listrik tenaga uap (PLTU) melainkan juga industri. Hingga saat ini industri non kelistrikan seperti tekstil, masih mengandalkan batubara sebagai sumber energi yang paling diandalkan.

Disisi lain, Asosiasi Panas Bumi Indonesia (API) menantikan aturan turunan Peraturan Presiden (Perpres) No 112 Tahun 2022 tentang Percepatan Pengembangan Energi Terbarukan untuk Penyediaan Tenaga Listrik. Harapan asosiasi, turunan dari beleid tersebut bakal memuat sejumlah hal, mulai dari petunjuk teknis soal negosiasi harga pembelian tenaga listrik dari Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) hingga serangkaian insentif untuk para pengembang.

III. Sektor Geologi, Mineral, Batubara Dan Umum

Dampak Positif Divestasi Saham PT Freeport Indonesia, Pada Desember 2018, PTFI melakukan transisi dari tambang terbuka menjadi tambang bawah tanah. Langkah ini dilakukan PTFI setelah adaya kesepakatan divestasi saham untuk kepemilikan Indonesia sebesar 51,2% dengan rincian 26,24% dimiliki PT Inalum dan 25% dimiliki PT Papua Metal dan Mineral (IPMM). Pemerintah berkomitmen memberikan kepastian dari sisi hukum, fiskal, pajak, royalti dan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) untuk PTFI hingga tahun 2041 mendatang. Di lain sisi, pemerintah juga memberikan hak pengoperasian bagi Freeport-McMoRan (FCX) yang memegang bagian saham 48,8% PTFI.

PTFI juga telah memenuhi seluruh permintaan Presiden Joko Widodo berkaitan dengan peralohan saham mayoritas untuk Pemerintah Indonesia yang dibarengi dengan pengembangan ekonomi local hingga pembangunan pabrik pengolahan dan pemurnian mineral logam atau smelter di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) JIIPE Gresik, Jawa Timur.

Selepas divestasi saham itu, PTFI menargetkan dapat menyetor uang mencapai US$80 miliar atau setara dengan Rp1.218 triliun (kurs Rp15.230) pada kas negara secara langsung hingga 2041 mendatang. Perkiraan angka setoran itu menggunakan asumsi harga tembaga US$4 dan harga emas berada di kisaran US$1.800 saat itu. Target itu dilatarbelakangi dengan realisasi setoran ke negara yang cukup besar dari PTFI sepanjang 1992 hingga 2021 lalu. Setoran itu berasal dari penerimaan pajak, royalti, dividen dan pembayaran lainnya.

Di sisi lain, PTFI telah mengalokasikan investasi tambahan mencapai US$18,6 miliar atau setara dengan Rp283,76 triliun terkait dengan pengembangan tambang dan hilirisasi tembaga milik perseroan untuk periode 2021 hingga 2041 mendatang. Investasi yang relatif besar itu dilakukan setelah perhitungan cadangan bijih milik perseroan diproyeksikan masih dapat ditambang hingga 2052 mendatang. Malahan, kapasitas sumber daya bijih potensial untuk dikembangkan berdasarkan perkiraan PTFI berada di kisaran 3 miliar ton.


Reviu Informasi Strategis Energi dan Mineral Harian, 6 Oktober 2022

I. Sektor Minyak dan Gas Bumi

Sumbangan inflasi dalam kenaikan BBM. Sumbangan inflasi dari kenaikan harga BBM lebih kecil dari perkiraan pemerintah. Kenaikan harga juga sudah diantisipasi dengan penyaluran bantuan sosial tambahan baik berupa Bantuan Langsung Tunai maupun bantuan subsidi upah.

Penyesuaian harga BBM meningkatkan inflasi September 2022 menjadi 13,28 persen  dibandingkan inflasi Agustus sebesar 6,84 persen. Pada periode tersebut inflasi pangan yang berasal dari volatile food meningkat ke angka 9,02 perseb secara yoy dibandingkan Agustus yang sebesar 8,93 persen. Hal ini didorong oleh melimpahnya stok pangan hortikultura, minyak goreng dan ikan.

Sedangkan inflasi inti pada September 2022 meningkat pada level yang moderat sebesar 3,21 persen. Kenaikan inflasi inti terjadi pada hampir seluruh kelompok barang dan jasa, seperti sandang, layanan perumahan, pendidikan, penyediaan makanan dan minuman. Kenaikan inflasi inti mencerminkan peningkatan permintaan domestic secara keseluruhan dengan membaiknya kondisi pandemic.

Pemerintah akan terus memonitor pergerakan inflasi paska penyesuaian harga BBM domestic Pemerintah juga memastikan agar daya beli masyarakat masih tetap terjaga dengan serangkaian bantuan yang diberikan pemerintah. Pemerintah juga melakukan berbagai langkah mitigasi untuk menjaga ketersediaan pasokan dan kelancaran distribusi pangan agar inflasi pangan tetap terkendali. Melalui Dana Insentif Daerah, pemerintah daerah diharapkan dapat mengendalikan inflasi di wilayahnya.

Penyaluran dana BLT BBM juga dioptimalkan penyalurannya hingga ke daerah 3T. Untuk mendukung hal tersebut PT Pos Indonesia akan dikerahkan melalui sistem door to door. Selain tantangan geografis, penyaluran bantuan di daerah 3T juga terkendala dengan akses sinyal yang terbatas.

II.Sektor EBTKE Dan Ketenagalistikan

Kementerian ESDM Targetkan Penurunan Emisi GRK 231 Juta ton Pada 2025, Pemerintah melalui KESDM menergetkan penurunan GRK sebesar 231,2 juta ton CO2 pada 2025 guna mencapai NZE tahun 2060. Energi terbarukan  merupakan salah satu alternative untuk menurunkan emisi GRK tersebut, serta peta jalan untuk dekarbonisasi dalam rangka NZE 2060 atau lebih cepat. Target penurunan emisi yang terdekat pada 2025 akan dilakukan melalui beberapa langkah, diantaranya dari sisi pasokan dilakukan melalui pemanfaatan PLTS atap, percpatan waste to energy, pengembangan PLTBm skala kecil dan penambahan PLTA.

Sedangkan dari sisi permintaan, pemerintah mendorong penggunaan kompor induksi sebanyak 1,8 juta rumah tangga, dymenthyl ether untuk menggantikan LPG rumah tangga, penerapan 300 ribu mobil listrik dan 1,3 juta motor listrik, jaringan gas untuk 5,2 juta sambungan rumah, serta mendatory biodiesel 30 persen pada taun 2025. Target penurunan emisi GRK pada 2060 mencapai 1.798 juta ton CO2. Sejalan dengan itu, KESDM terus mendorong peralihan ke kendaraan listrik, pengembangan biofuel juga teknologi baru seperti green hydrogen atau nuklir.

Pemerintah juga meningkatkan target pengurangan emisi karbon dalam NDC Indonesia, dari 29 persen dengan usaha sendiri, menjadi 31,89 persen pada 2030. Perubahan target dari 29 persen menjadi 31,89 persen pada 2030 pasti akan berdampak pada peta jalan transisi energi yang tengah disipkan

III. Sektor Geologi, Mineral, Batubara dan Umum

Pelaksanaan Pajak Karbon Harus Dievaluasi. Dalam rangka menurunkan emisi Gas Rumah Kaca (GRK), pemerintah berkomitmen mendorong transisi energi menuju Net Zero Emission di tahun 2060 atau lebih cepat. Kementerian ESDM pun telah menyusun prinsip pelaksanaan Net Zero Emission dan peta jalan transisi energi, salah satunya melalui penerapan pajak karbon dan perdagangan karbon. Adapun saat ini Menteri ESDM mengatakan, pelaksanaan pajak karbon harus dievaluasi kembali mengingat saat ini dunia sedang dibayang-bayangi krisis ekonomi. Dengan menetapkan pajak baru (pajak karbon) akan memberikan tambahan cost pada produksi.

Untuk diketahui, penerapan pajak karbon tahap awal akan diberlakukan bagi PLTU batubara. Kemudian implementasinya akan diperluas untuk sektor lain mulai tahun 2025. Dalam penerapannya, ada dua skema implementasi pajak karbon. Pertama, melalui perdagangan karbon atau cap and trade. Institusi yang menghasilkan emisi lebih dari cap atau batas yang ditentukan, maka bisa membeli sertifikat izin emisi (SIE) dari institusi lain yang emisinya di bawah cap. Opsi lainnya, membeli sertifikat penurunan emisi (SPE). Kedua, melalu pajak karbon atau cap and tax yang mengatur jika suatu institusi tidak bisa membeli SIE atau SPE secara penuh atas kelebihan emisi yang dihasilkan, maka berlaku skema cap and tax. Ini berarti sisa emisi yang melebihi cap tadi akan dikenakan pajak karbon. Adapun tarif minumum karbon ditransaksikan senilai Rp 30 per kg CO2 atau Rp 30.000 per ton CO2 ekuivalen.

Sebagai persiapan menuju tahapan mandatori di tahun 2025, Kementerian ESDM telah melaksanakan uji coba perdagangan karbon untuk PLTU batubara secara voluntary. Uji coba perdagangan karbon ini diikuti oleh 32 unit pembangkit PLTU di mana 14 unit PLTU bertindak sebagai buyer dan 18 unit PLTU bertindak sebagai seller. Uji coba ini menerapkan konsep cap and trade dan offset. Di mana untuk cap merupakan nilai batas atas emisi GRK yang ditetapkan oleh pemerintah. Trade merupakan perdagangan selisih tingkat emisi GRK terhadap nilai cap diantara unit yang di atas cap dengan unit di bawa cap. Sedangkan offset merupakan penggunaan kredit karbon dari kegiatan-kegiatan aksi mitigasi dari luar lingkup perdagangan karbon untuk mengurangi emisi GRK yang dihasilkan

Dalam proses penyusunan pajak karbon ini, terdapat beberapa kementerian utama yang terlibat. Kementerian Keuangan bertugas membuat aturan teknis pelaksanaan pajak karbon. Seperti tarif dan dasar pengenaan, cara penghitungan, pemungutan, pembayaran atau penyetoran, pelaporan, serta peta jalan pajak karbon. Kemudian, aturan teknis lain seperti batas atas emisi untuk subsektor PLTU dan tata cara penyelenggaraan nilai ekonomi karbon pada pembangkit tenaga listrik akan ditetapkan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Lalu, terkait tata laksana penyelenggaraan nilai ekonomi karbon (NEK) dan Nationally Determined Contributions (NDC) kebijakannya diatur Kementerian Lingkungan Hidup (KLHK). Serta, komite pengarah nilai ekonomi karbon ada di ranah Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi.

Ekonomi sekaligus Direktur Eksekutif Center of Economics and Law Studies (Celios) menilai, penerapan pajak karbon akan memicu kenaikan serapan kerja dan mendorong pertumbuhan sektor yang berkelanjutan. Contohnya PLTU dikenakan pajak karbon, uangnya dijadikan insentif untuk pembangkit energi baru terbarukan (EBT). Berapa banyak tenaga kerja yang dibutuhkan dan kontribusi dari EBT ujungnya ke penerimaan pajak negara juga. multiplier efeknya lebih luas. Namun, pemerintah belum siap menerapkan pajak karbon pada tahun ini. Ia melihat, secara koordinasi dari antar kementerian/lembaga juga masih kurang. Saat ini yang paling dibutuhkan adalah roadmap pajak karbonnya terlebih dahulu. Jika roadmap pajak karbon belum siap, dikhawatir akan terjadi hal yang sama seperti di negara-negara Eropa. Yakni, sebanyak 70% dana untuk pajak karbon digunakan untuk belanja yang tidak ada kaitannya dengan mitigasi perubahan iklim.
Kementerian Keuangan sebelumnya juga memperkirakan dampak penerapan pajak karbon 2023 berpotensi menambah penerimaan negara senilai Rp 194 miliar. Sedangkan dampak terhadap tambahan subsidi dan kompensasi listrik senilai Rp 207 miliar. Dari sisi inflasi, dampaknya bahkan diperkirakan tidak ada.

Reviu Informasi Strategis Energi dan Mineral Harian, 5 Oktober 2022

I. Sektor Minyak dan Gas Bumi

Peluang Indonesia Menggunakan Minyak Rusia. Penyesuaian bahan baku yang digunakan untuk kilang minyak menjadi strategi operasional yang krusial di tengah gejolak harga minyak. Industri kilang minyak telah menghadapi berbagai tantangan termasuk harga minyak yang bergejolak dan pergeseran geopolitik dunia. Teknologi kilang minyak yang relative kurang canggih membuat Indonesia cenderung lebih rentan terhadap tantangan pasar dan volatilitas harga dibandingkan industri pengilangan minyak yang berada di Asia Selatan atau Asia Timur Laut. Industri pengilangan minyak di Indonesia cenderung masih belum cukup berinvestasi untuk meningkatkan fasilitas yang dimiliki dan belum cukup fleksibel sehingga cenderung menyebabkan tingginya biaya operasional keseluruhan.

Pemilihan minyak mentah, bahan baku dan logistic menjadi fokus utama bagi industri pengilangan minyak untuk mendapat hasil yang optimal. Di tengah volatilitas harga minyak yang tinggi serta penguatan kurs dolar AS, pencarian alternatif sumber bahan baku menjadi opsi yang relevan dan paling  logis untuk  mengendalikan biaya produksi. Minyak mentah Rusia dapat menjadi salah satu opsi yang dapat dipertimbangkan terlebih spesifikasi minyak mentah yang ada sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan.  Berdasarkan hasi pengujian kepada sejumlah kadar dan spesifikasi minyak mintahnya. Minyak mentah Rusia memiliki kadar belerang, kandungan logam dan kontaminan yang sangat sesuai dengan produk yang akan dihasilkan dari konfigurasi kilang Pertamina.

Secara umum konfigurasi kilang minyak pertamina didesain untuk memproses sour crude. Hal ini sedikit menyulitkan Indonesia ketika harga minyak mentah jenis asam meningkat. Saat ini, India adalah salah satu negara yang sangat aktif mengimpor minyak mentah Rusia dengan harga murah. Pertamina mencoba melihat peluang tersebut dan menjajaki kemungkinan impor minyak mentah Rusia untuk menurunkan biaya operasional mengingat saat ini  90 persen dari biaya operasional cracking dan pemurnian bahan baku berasal dari biaya minyak mentah.  Berdasarkan perkembangan harga saat ini, selisih harga minyak mentah Rusia  dengan harga Brent  per September 2022 mencapai  US$ 23 per barel.

II. Sektor EBTKE Dan Ketenagalistrikan

Transisi Energi Hijau, Pemerintah Perlu Tingkatkan Produksi Migas, Besarnya investasi yang dibutuhkan dalam pengembangan energi baru dan terbarukan (EBT) membuat peranan energi fosil belum dapat dilepaskan seutuhnya.

Direktur Eksekutif Energy Watch Mamit Setiawan menjelaskan, peranan hulu migas dalam dalam jangka pendek masih merupakan sumber pendapatan negara yang strategis dan dalam jangka panjang akan menjadi sebagai penggerak perekonomian nasional. Menurutnya, kebutuhan energi di era transisi masih akan dipasok oleh energi yang berasal dari fosil, termasuk migas. Proses menuju net zero emission pada 2060 dalam perjalanannya EBT dan energi fosil saling melengkapi dan mengisi dalam bauran kebutuhan energi ke depan.

Perubahan peranan hulu migas tetap memberikan dampak positif lainnya, yaitu menciptakan lapangan kerja, menarik investasi, dan menopang tumbuhnya kapasitas nasional di pusat maupun di daerah. Dengan demikian, industri migas belum memasuki industri yang sunset. Oleh karena itu, di era transisi energi pemerintah harus meningkatkan produksi minyak agar bisa mengurangi impor minyak, sehingga negara memiliki ruang yang lebih luas untuk mengalokasikan pembiayaan energi terbarukan.

Kendati demikian, industri hulu migas dapat bertransformasi dalam menuju energi yang lebih bersih, melalui efisiensi energi maupun mengembangkan potensi bisnis carbon capture and storage/carbon capture, utilization, and storage (CCS/CCUS). Jika bisnis CCS/CCUS sudah sangat dominan, industri hulu migas telah berubah menjadi industri bersih karena dapat membantu menyerap dan menyimpan Co2 yang dikeluarkan oleh industri lain, seperti industri semen, industri besi baja, dan lainnya. Perlu adanya political will dari semua pihak. Ada atau tidak ada dalam prolegnas, karena amanat revisi UU Migas adalah merupakan keputusan Mahkamah Konstitusi, maka setiap saat jika ada political will, maka revisi UU Migas bisa dibahas pemerintah dan DPR.

Meskipun saat ini, isu mengenai EBT telah menjadi perbincangan yang luas dan perhatian para pengambil kebijakan, namun kenyataannya energi fosil dari minyak dan gas tetap dibutuhkan. Namun, persyaratan kerja sama dengan investor semakin ketat karena harus memiliki program dan pelaporan keberlanjutan lingkungan.

III. Sektor Geologi, Mineral, Batubara dan Umum

Produksi batubara diperkirakan di bawah target. Asosiasi Pertambangan Batu Bara Indonesia (APBI) melaporkan terjadi peningkatan permintaan batu bara dari sejumlah negara mitra pada triwulan keempat tahun ini. Hanya saja, produksi batu bara domestik diperkirakan akan berada di bawah target yang ditetapkan pemerintah di angka 663 juta ton hingga akhir 2022.

Direktur Eksekutif APBI mengatakan peningkatan impor terjadi dari pasar tradisional dan non-tradisional di tengah tensi geopolitik yang masih intens hingga saat ini. Pembeli tradisional dengan porsi konsumsi besar seperti India dan China dipastikan membeli batu bara dengan persentase yang lebih tinggi dari pencatatan triwulan sebelumnya. Namun, permintaan dari sejumlah negara non-tradisional belakangan juga menunjukkan peningkatan yang signifikan. Pembelian batu bara dari Eropa sudah mencapai 4 juta ton sepanjang Januari hingga September tahun ini. Padahal torehan ekspor ke Eropa tidak pernah melebihi volume 1 juta ton selama ini.

Hanya saja, realisasi produksi batu bara domestik turut dihadapkan pada persoalan cuaca dan pengadaan alat berat yang ikut mengoreksi ketersediaan pasokan. Menurut APBI, rata-rata produksi bulanan itu 50 juta ton sampai 52 juta ton, mungkin saja akhir tahun ini sekitar 650 juta ton, secara estimasi kasar, sedikit di bawah target. Berdasarkan data milik Kementerian ESDM, realisasi produksi batu bara domestik sudah mencapai 497,55 juta ton atau 75,04 persen dari target yang dicanangkan pemerintah hingga awal bulan ini.

Adapun realisasi ekspor mencapai 189,71 ton dan kewajiban pasokan domestik (DMO) sebesar 128,76 ton. Sisanya realisasi domestik menyentuh di angka 140,68 juta ton. Seperti diketahui, kebutuhan impor batu bara dari China diproyeksikan mencapai 240 juta ton pada tahun ini. Sementara India yang memperbanyak kualitas batu bara rendah diproyeksikan akan melakukan impor sebanyak 140 juta ton. Adapun, Indonesia berpotensi mengekspor 190 juta batu bara dengan 54 persen pasar didominasi China dan India. Sementara untuk kebutuhan domestik, PT Perusahaan Listrik Nasional (Persero) atau PLN dipastikan akan menyerap sekitar 137 juta ton batu bara hingga akhir tahun ini. Di sisi lain, total kebutuhan domestik diprediksikan tembus di angka 165 juta ton.

Reviu Informasi Strategis Energi dan Mineral Harian, 4 Oktober 2022

I. Sektor Minyak dan Gas Bumi

Dampak Kenaikan Harga BBM Terhadap Ekonomi Nasional. Keputusan pemerintah untuk menaikan harga bahan bakar minyak, menjadi faktor pendorong inflasi pada September 2022. BPS mencatat inflasi pada bulan September sebesar 1,17 persen secara MoM atau tahunan mencapai 5,95 persen. Kenaikan inflasi diperkirakan akan menyulut inflasi selama dua bulan pada bulan saat keputusan diambil dan satu bulan sebelumnya.

Komponen yang perlu diperhatikan untuk menjaga pergerakan inflasi adalah pergerakan harga energi di dunia internasional. Pasalnya kenaikan harga energi di level global tentu akan mempengaruhi harga di dalam negeri. Ditambah lagi, energi merupakan input dari aktivitas ekonomi, sehingga akan memberikan dampak multiplier yang besar. Selain itu peningkatan harga pangan juga harus diwaspadai. Pasokan pangan harus benar benar dijaga oleh Pemerintah.

Selain memberikan BLT, Pemerintah diharapkan dapat memberi subsidi kenaikan tarif transportasi umum, serta subsidi biaya angkut untuk komoditas pangan dalam rangka pengendalian inflasi.

Berdasarkan perhitungan inflasi yang dikeluarkan BPS, sektor transportasi menjadi pengumbang inflasi terbesar pada bulan Oktober dipengaruhi oleh penyesuaian tarif yang akibat adanya kenaikan harga BBM pada bulan September lalu. Paska kenaikan BBM ada beberapa sektor transportasi yang menaikan tarif mulai dari ojek online dengan rata-rata kenaikan 6% sampai dengan 10% dan Bus AKAP naik sekitar 30 persen. Demikian juga angkutan logistic truk mengalami kenaikan sebesar 40 persen termasuk angkugan penyebrangan kapal yang mengalami penyesuaian tarif sebesar 11 persen.

Secara nasional kelompok pengeluaran sektor transportasi memicu terjadinya inflasi pada September 2022 sebesar 1,17 persen dibandingkan bulan lalu. Kelompok transportasi mengalami inflasi hingga 8,8 persen di September sehingga memberikan andil terhadap inflasi September 1,08 persen.

Yang menarik adalah, kenaikan harga bbm memberikan dampak yang cukup signifikan terhadap penurunan kesejahteraan bagi masyarakat pedesaan, sementara masyarakat perkotaan terutama di tingkat midle low justru mengalami penurunan yang relative kecil.

II. Sektor EBTKE Dan Ketenagalistrikan

Tantangan Energi Terbarukan hingga Kendaraan Listrik, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral menyebut tantangan dan tanggung jawab sektor ESDM makin besar. Seperti transisi energi yang berkelanjutan dan berkeadilan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi. Selain itu juga diarahkan untuk mendorong pengembangan industri. Pengembangan energi baru terbarukan hingga penerapan kendaraan listrik menjadi tantangan yang harus diselesaikan.

Implementasi kebijakan sektor ESDM, menurut dia, harus bergerak dinamis dan harus mengimbangi pesatnya perkembangan dunia. Oleh karena itu kendaraan listrik termasuk tantangan yang harus diselesaikan. Kebijakan sektor ESDM saat ini diarahkan pada transisi energi baru terbarukan dan berkeadilan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi. Selain itu, kebijakan dirumuskan juga untuk mendorong pengembangan industri. Arah kebijakan ini diprioritaskan pada ketersediaan energi dengan memaksimalkan pemanfaatan eneergi baru terbarukan dengan harga terjangkau dan kegiatan ekstraktif yang ramah lingkungan. Sesuai Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Minerba, kita harus menjalankan amanah hilirisasi mineral secara optimal untuk bisa memberi nilai tambah bagi industri, penyerapan tenaga kerja yang terintegrasi,

Sementara itu, pemerataan dan keterjangkauan akses energi dalam menghadirkann kemandirian energi juga tetap menjadi prioritas pemerintah. Pemerintah perlu menjaga program-program yang bersentuhan langsung dengan rakyat.BBM satu harga, jaringan gas, alat penyalur daya listrik, penerangan jalan umum tenaga surya, dan kegiatan-kegiatan pro rakyat lainnya

III. Sektor Geologi, Mineral, Batubara Dan Umum

Kontribusi Batubara Sangat Besar Bagi Perekonomian. Industri batu bara merupakan salah satu sumber daya terpenting bagi Indonesia mengingat kontribusinya yang sangat besar bagi pendapatan negara setiap tahunnya. Pendapatan yang diperoleh dari komoditas ini sangat membantu penerimaan negara yang sempat terganggu dengan pelemahan ekonomi global akibat pandemi. Tercatat penerimaan negara dari sektor pertambangan mineral dan batu bara (Minerba) membukukan angka Rp 124,4 triliun di 2021. Nilai tersebut mencakup pajak, bea keluar, hingga Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Sementara hingga September 2022, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mencatat Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari sektor minerba mencapai Rp 130 triliun dengan ribuan Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) serta 60 perusahaan tambang pemegang Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) yang beroperasi di Indonesia.

Staf Khusus Menteri ESDM Bidang Percepatan Tata Kelola Mineral dan Batubara menjelaskan pengelolaan sumber daya alam dapat dilaksanakan secara optimal untuk mendongkrak perekonomian negara. Terutama tanpa mengorbankan aspek sosial, ekonomi dan budaya masyarakat. Oleh karena itu, menurut dia sumber daya alam harus dijaga dan dimanfaatkan seoptimal mungkin. Khususnya untuk kelangsungan kehidupan warga masyarakat saat ini tanpa mengurangi kebutuhan generasi mendatang. Tidak menampik bahwa komoditas batu bara saat ini sudah berdampak banyak membantu perekonomian daerah warga sekitar tambang.

Perusahaan batu bara pun bekerja sama dengan pemerintah daerah untuk kemajuan ekonomi warga daerah sekitar wilayah pertambangan. Berbagai program pemberdayaan ekonomi, wirausaha, hingga pengembalian fungsi lahan bekas tambang dilakukan oleh produsen batu bara. Upaya tersebut menjadi peran perusahaan batu bara untuk membuat ekonomi yang berkelanjutan dan untuk membangun sumber daya manusia di daerah agar menjadi lebih terampil seperti pemberdayaan ekonomi perempuan. Lebih lanjut, keterampilan yang dikembangkan tersebut memanfaatkan sumber daya yang tersedia di sekitarnya seperti tenun, purun, batok, rotan dan lain-lain dijadikan beragam produk kerajinan lokal yang dapat dipasarkan, sehingga memberikan manfaat pada ekonomi dan kesejahteraan keluarga.

Reviu Informasi Stategis Energi dan Mineral Harian, 3 Oktober 2022

I. Sektor Minyak dan Gas Bumi

Inflasi Imbas Kenaikan harga BBM, Bank Indonesia memperkirakan inflasi sepanjang September 2022 akan tembus 5,88 persen secara tahunan atau year on year (yoy). Perkiraan itu lebih tinggi dari realisasi inflasi pada Agustus 2022 sebesar 4,69 persen. BI memprediksi terkereknya inflasi September 2022 dipicu oleh kenaikan harga -harga komoditas bensin sebesar 0,91 persen. Naiknya harga harga bahan bakar minyak (BBM) Pertalite, Solar, dan Pertamax akan menambah inflasi 1,8 – 1,9 persen.

Bank Indonesia telah berupaya untuk memperketat kebijakan moneter, termasuk dengan instrumen suku bunga acuan. Namun, kebijakan lain seperti kenaikan harga BBM justru sebaliknya yang memicu inflasi. Sebelum kenaikan harga BBM, inflasi meningkat di kisaran 5-6 persen. Dengan kenaikan harga BBM meningkat menajdi 6-7 persen.

Tambahan inflasi yang masuk kategori barang-barang yang diatur pemerintah atau administered price ini memiliki daya ungkit yang luas terhadap komoditas lain. Selain berdampak langsung terhadap sektor transportasi, BBM memiliki dampak tidak langsung atau second round effect ke harga-harga komoditas. Dampak putaran second round dari kenaikan harga BBM akan dirasakan tiga bulan mendatang terhadap inflasi inti, yang juga memicu kenaikan harga pangan bergejolak atau volatile food disamping administred price itu sendiri.

Untuk meredam inflasi itu, BI telah menaikkan suku bunga acuan BI 7 day reverse repo rate menjadi 4,25 persen. Tujuannya untuk menjangkar ekpetasi inflasi ke depan sesuai dengan target inflasi, sehingga pada pertengah 2023 kembali ke sasaran 3 persen plus minus 1 persen pada pertengahan tahun depan.

II. Sektor EBTKE Dan Ketenagalistrikan

Bank Dunia: Bila Subsidi Energi Beralih ke Transfer Tunai RI Hemat Rp 107 Triliun, Di tengah kenaikan harga energi dunia, pemerintah Indonesia masih memberikan subsidi. Kendati pada September 2022, pemerintah menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) untuk mencegah membengkaknya anggaran subsidi. Pemerintah sadar langkah ini akan menyulut inflasi. Untuk itu, ada tambahan anggaran perlindungan sosial untuk menahan efek peningkatan inflasi kepada daya beli masyarakat sebesar Rp 24,17 triliun. Sekaligus, pemerintah berharap langkah ini membuat bantuan lebih tepat sasaran. Apalagi selama ini subsidi energi malah banyak dinikmati oleh orang berduit. 

Namun tetap, pemerintah masih belum bisa menghapus subsidi energi secara keseluruhan dan berganti dengan skema bantuan sosial tunai (cash transfer) yang lebih tepat sasaran. Padahal, Bank Dunia memandang, skema bantuan tunai ini bakal lebih efektif menjangkau mereka yang benar-benar membutuhkan. Belum lagi, skema bantuan tunai bisa mengkerdilkan kocek yang harus dirogoh pemerintah. Dalam laporan East Asia and The Pasific Economic update edisi Oktober 2022, Bank Dunia menghitung, pemerintah Indonesia bisa menghemat biaya fiskal hingga 0,6% produk domestik bruto (PDB) dengan skema ini atau sekitar Rp 107,119 triliun. Namun, Bank Dunia maklum bila pemerintah belum menerapkan skema transfer tunai pasalnya, memang banyak negara-negara di dunia yang masih belum bisa menerapkan sistem ini. Dari kajian mereka, ada beberapa hal yang menjadi alasan negara-negara tersebut belum menerapkan hal in. 

Pertama, dari perspektif kesejahteraan sosial. Sebagian besar penduduk miskin tidak menerima uluran tangan karena banyak negara tidak memiliki infrastruktur penyaluran yang memadai. Dalam hal ini, termasuk negara tidak memiliki daftar nama warga miskin secara komprehensif. Misalnya di Thailand, kurang dari separuh penduduk miskin yang memiliki kartu kesejahteraan sosial yang diperlukan. 

Kedua, dari perspektif politik. Bantuan yang lebih tepat sasaran dianggap tidak menguntungkan mayoritas masyarakat yang ada di atas garis kemiskinan. Padahal, masyarakat kelas ini merasa tetap merasakan tekanan inflasi. 

Ketiga, dari perspektif kebijakan industri. Dengan subsidi yang diberikan pemerintah, bisa menciptakan kontrol harga. Kontrol harga ini dirasa dapat melindungi perusahaan dari kenaikan biaya produksi pasca Covid-19. 

Keempat, dari perspektif kebijakan moneter. Bantuan yang tepat sasaran masih tetap menyundut inflasi. Namun, ini menjadi masalah bagi negara yang memiliki otoritas moneter yang kurang kredibel dalam menjangkar ekspektasi inflasi. 

III. Sektor Geologi , Mineral dan Batubara Dan Umum

Peran MIND ID dalam Hilirisasi. Holding BUMN Industri Pertambangan Mining Industry Indonesia (MIND ID) bersama anggotanya PT Antam Tbk, PT Bukit Asam Tbk, PT Freeport Indonesia, PT Inalum (Persero), PT Timah Tbk berkomitmen mewujudkan program hilirisasi. Apalagi, saat ini pemerintah mendorong setiap industri penghasil bahan mentah di Indonesia mulai untuk memikirkan hilirisasi produk turunannya. Hilirisasi pun memberikan nilai tambah dari produk yang dihasilkan serta memperkuat struktur industri, menyediakan lapangan kerja, dan memberi peluang usaha. Direktur utama MIND ID menjelaskan bahwa MIND ID memiliki tiga mandat dari pemerintah, yaitu mengelola cadangan dan sumber daya strategis, hilirisasi, dan memiliki kepemimpinan pasar yang diwujudkan melalui optimalisasi komoditas mineral dan ekspansi bisnis.

Industri kendaraan listrik saat ini menjadi salah satu solusi untuk menurunkan emisi global yang kian meningkat. Sebab kendaraan listrik merupakan alternatif transportasi ramah lingkungan karena tidak menghasilkan emisi. Sebelumnya pada Mei lalu, MIND ID telah mengadakan kunjungan ke Inggris dan menandatangani Nota Kesepahaman dengan Arrival Ltd sebagai partner untuk menemukan solusi pasokan potensial, serta membahas desain dan pengembangan kendaraan listrik. Dalam rangka pelaksanaan kerja sama tersebut, MIND ID menunjuk PT Industri Baterai Indonesia (IBC) untuk mengimplementasikan Nota Kesepahaman. Termasuk melaksanakan studi kelayakan bersama Arrival Ltd. mencakup studi pasar dan kelayakan proyek untuk ekspansi bisnis kendaraan listrik, serta kelayakan proyek pasok aluminium dan pasok baterai untuk ekspansi bisnis EV di wilayah Asia Pacific. Berdasarkan hasil studi kelayakan, nantinya MIND ID dan Arrival UK Ltd menjajaki kemungkinan kolaborasi lebih lanjut membangun Microfactories untuk EV Komersial di Indonesia dan kawasan Asia Tenggara.

Adapun peluang pembangunan dan investasi microfactory Arrival di Indonesia turut menarik investor asing melakukan investasi di dalam negeri. Perlu dukungan dan sinergi untuk mempercepat realisasinya program tersebut, salah satunya dalam bentuk kebijakan pemerintah dan kemudahan bagi ekosistem kendaraan listrik di Indonesia. Kementerian BUMN selalu melakukan inovasi model bisnis di industri ini dan meningkatkan rantai nilai seluruh sumber daya.

Reviu Informasi Strategis Energi dan Mineral Harian, 28 September 2022

I. Sektor Minyak dan Gas Bumi

Penggunaan Cadangan Minyak Strategis Untuk Pengembangan EV. Amerika akan mengganti fungsi cadangan minyak strategis dari sebelumnya untuk menstabilkan pasar minyak menjadi sumber untuk mendapatkan pendanaan.

Usulan ini diajukan oleh Partai Demokrat melalui Rancangan Undang-Undang “Buy Low and Sell High Act” yang memungkinkan pemerintah AS untuk membeli dan menjual minyak mentah dari cadangan daruratnya untuk mendapatkan keuntungan dan menggunakan uang itu untuk mendanai pembangunan infrastruktur pengembangan mobil listrik.  Sebagai ilustrasi, misalnya pemerintah membeli minyak untuk cadangan strategis ketika harga sedang berada di bawah US$60 per barel lalu akan dijual pada saat harga naik di atas US$90 per barel. Selisih harga beli dan jual tersebut akan diarahkan sebagai insentif bagi pengembangan kendaraan listrik dan program bantuan yang akan digunakan untuk meningkatkan produksi minyak mentah nasional.

Melalui rancangan kebijakan tersebut, pemerintah akan diberikan lebih banyak kebebasan untuk melakukan penjualan dan pembelian sebanyak 350 juta barel dari SPR. Jumlah tersebut dialokasikan untuk melakukan transaksi cepat dan ditetapkan sebagai “Cadangan Minyak Bumi Ekonomi”.

Sebelumnya penggunaan SPR dirancang untuk menjadi pengganti sementara pada saat kekurangan energi atau gangguan pasokan, bukan sebagai alat keuangan untuk mendapatkan tambahan penerimaan. Jika usulan undang-undang tersebut disetujui, hal tersebut akan menjadi perubahan besar dalam pengelolaan cadangan minyak darurat yang mulai ditetapkan sejak adanya embargo minyak arab untuk mengatasi gangguan pasokan yang terjadi, dan pengendalian harga ketika melambung tinggi.

RUU ini juga berisi ketentuan untuk memperluas cadangan bahan bakar minyak dengan membangun jaringan produksi cadangan produk kilang minyak dengan kapasitas penyimpanan 250 juta barel bensin dan solar. Northeast Home Heating Oil Reserve akan berukuran empat kali lipat untuk menyimpan hingga 4 juta barel minyak sulingan. Kemudian melarang minyak dari cadangan, baik mentah dan produk olahan, untuk diekspor ke perusahaan yang dimiliki atau dipengaruhi oleh China atau negara-negara di bawah sanksi AS. Menetapkan cadangan bensin dan solar strategis di setiap wilayah Amerika Serikat, memastikan produk dapat segera digunakan selama keadaan darurat, seperti serangan malware. Mengurangi ketergantungan pada minyak asing dan memberdayakan negara bagian untuk memimpin transisi ke kendaraan listrik (EV) dengan menginvestasikan keuntungan dari penjualan minyak dalam program infrastruktur EV negara bagian.

II. Sektor EBTKE Dan Ketenagalistrikan

Implementasi Inpres Kendaraan Listrik. Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) mengeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 tahun 2022 tentang Penggunaan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (EV) Sebagai Kendaraan Dinas Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Pemda). Inpres ini diharapkan dapat mendorong penggunaan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (battery electic vehicle )sebagai kendaraan dinas operasional dan/atau kendaraan perorangan dinas instansi pemerintah pusat dan pemerintahan daerah.

Inpres ini memberikan kepastian tentang peta jalan industri BEV dan prospek investasinya. Selain itu juga memperkuat program pengembangan kendaraan listrik sebagai bagian dari strategi transformasi energi dan netralisasi karbon Indonesia 2060. Produksi massal kendaraan listrik sebagai upaya Indonesia turut andil dalam mitigasi dan adaptasi perubahan iklim sesuai persetujuan Paris 2015. Dari segi waktu, Inpres ini adalah tepat, ketika harga BBM berbasis fosil mengalami disrupsi dan enaikan luar biasa terutama akibat perang Ruasi-Ukraina. Masyarakat mulai berrfikir rasional untuk beralih pada kendaraan yang lebih efisien dan ramah lingkungan. Ini juga akan menjadi momentum bagi elektrifikasi transportasi umum, seperti KRL dan bus listrik. Selain itu juga Inpres ini juga membuka peluang menciptakan permintaan pasar kendaraan listrik tanah air.

Pengembangan kendaraan listrik berbasis baterai di Indonesia membutuhkan kolaborasi semua pihak, mulai dari produsen tenaga listrik, infrastruktur jaringan listrik, stasiun pengisian baterai, dukungan pembiayaan, sampai industri manufaktur kendaraan listrik. Selain itu juga ada sejumlah kendala pengembangan BEV, seperti penguasaan teknologi terutama daya tahan atau durasi daya baterai, dan proses daur ulang untuk mengatasi limbahnya. Oleh karena itu Indonesia harus bisa menyerap teknologi dari beragai negara seperti Chna dan Korea Selatan yang telah bekerjasama dalam pengembangan BEV dan baterai kendaraan listrik. Indonesia berpeluang besar mengambil kesempatan di tengah percepatan industrialisasi kendaraan listrik. Terutama keberadaan mineral bahan baku dan pasar, memberikan peluang Indonesia sebagai pemain global baterai dan BEV.

Tantangan terbesar dalam pengembangan kendaraan listrik adalah soal harga. Harga kendaraan listrik masih terlalu mahal bagi sebagian besar konsumen Indonesia. Komponen termahal kendaraan listrik adalah baterai yang masih impor, dan harganya bisa mencapai separuhnya. Namun pemerintah telah menargetkan bisa memproduksi masal baterai kendaraan listrik pada 2025, yang akan menurunkan harga baterai melalui Indonesian Battery Corporation (IBC), holding yang dibentuk oleh Kementerian BUMN  yang telah menyiapkan peta jalannya mulai dari tahap penambangan hingga prasarana untuk daur ulang baterai. Selain itu juga dalam hal charging station atau SPKLU keterlibatan swasta sangat diharapkan agar berkembang lebih massif. Faktor kemudahan penggantian baterai juga diyakini akan mendorong konsumen untuk memilih kendaraan listrik.

Di sisi lain, Inpres No.7 Tahun 2022 merupakan momentum bagi PLN. PLN akan memberikan pasokan listrik guna mendukung arahan presiden yang menjadikan kendaraan listrik sebagai kendaraan dinas pemerintah. Saat ini PLN telah menyiapkan ekosistem kendaraan listrik, salah satunya dengan menyiapkan pendirian sejumlah SPKLU, merujuk pada beleid sebelumnya, Perpres No. 55 Tahun 2019 tentang Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai. Dengan semakin menguatnya tren kendaraan listrik menjadi upaya pencapaian target net zero emission. PLN telah membangun fasilitas pengisian daya kendaraan listrik di tempat umum maupun di rumah-rumah pelanggan.

Sampai September 2022, PLN telah membangun 150 unit di 117 lokasi di seluruh Indonesia. Sampai akhir 2022 PLN menargetkan akan membangun lagi sejumlah 110 unit SPKLU, termasuk di dalamnya untuk mendukung kegiatan G20 November 2022. Selain itu, PLN juga telah menyediakan SPBKLU saat ini ada 5 unit yang terpasang di Jakarta dan 2 unit di Surabaya. Tahun 2022 ditargetkan dibangun sebanyak 70 unit SPBKLU dengan jumlah sekitar 300 baterai dengan lokasi tersebar di Pulau Jawad an Bali. KESDM juga menargetkan sampai 2030 sudah terbangun SPKLU sekitar 30.000 unit dan SPBKLU 67.000 unit.

Sebagai upaya percepatan tersedianya infrastuktur pengisian baterai kendaraan listrik, PLN membuka peluang bagi badan usaha untuk berkolaborasi bersama dalam penyediaan SPKLU. Faktor kemudahaan penggantian baterai dengan sistem swab atau penukaran baterai di SPBKLU perlu diperbanyak. Sistem ini akan menjadikan konsumen tidak perlu membeli dan mengisi baterai tapi cukup sewa sebagai cara untuk menekan harga. Pemberian insentif dan pengurangan pajak impor BEV juga akan berdampak pada pertumbuhan pemakaian kendaraan BEV. Penggunaan BEV secara sistem membutuhkan kesiapan PLN sebagai pemasok daya listriknya. Berdasarkan pengalaman di beberapa negara, peningkatan penggunaan kendaraan listrik akan meningkatkan pula beban listrik, terutama di malam hari. Elektrifikasi secara signifikan akan meningkatkan serapan listrik dan berdampak terciptanya permintaan kendaraan listrik di dalam negeri.

III. Sektor Geologi, Mineral, Batubara dan Umum

11 Izin Usaha Pertambangan (IUP) Ilegal Sebabkan Pencemaran Lingkungan di Blok Mandiono, Blok Mandiono yang berlokasi di Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara merupakan salah satu blok pertambangan nikel yang dimiliki oleh PT Antam (Persero), Tbk. Saat ini di blok tersebut terjadi penambangan ilegal oleh 11 IUP ilegal yang melakukan kegiatan pertambangan eksplorasi dan produksi nikel. Kehadiran 11 IUP ilegal di Blok Mandiodo diawali dengan Keputusan Bupati Kabupaten Konawe yang memberikan kuasa kepada 11 IUP dengan membatalkan IUP yang telah dimiliki Antam untuk Blok Mandiono. 

Guna mempertahankan Blok Mandiono, Antam mengajukan upaya hukum ke Mahkamah Agung (MA) sehingga terbitlah putusan pada 17 Juli 2014 yang menyatakan bahwa Antam memenangkan hak IUP di Blok Mandiono. Putusan MA ini sekaligus membatalkan SK Bupati Konawe yang mencabut dan membatalkan IUP Antam. Selanjutnya pada tahun 2018, Antam telah mengirimkan surat kepada Gubernur dan Kapolda Sulawesi Tenggara untuk menghentikan kegiatan operasi 11 IUP ilegal di Blok Mandiono namun sampai saat ini prosesnya masih alot karena seluruh IUP ilegal masih mengklaim kepemilikan IUP yang sah.

Karena hal itu, Antam baru bisa menggarap 40 hektare lahan di Blok Mandiono melalui konsorsium yang dibuat pada Desember 2021 bersama Perusahaan Daerah dan PT Lawu Agung Mining. Untuk mendapatkan win – win solution, Antam akan menunjuk 11 IUP tersebut memperolah Izin Usaha Jasa Pertambangan (IUJP) dengan konsep memberikan pekerjaan tambang bagi badan usaha  tertentu dengan hasil tambang diberikan kepada pemberi izin. Hal tersebut dimaksudkan agar para IUP ilegal bisa memperoleh keuntungan serta dapat memperbaiki bentang alam / reklamasi lahan yang mereka gali selama bertahun – tahun.

Reviu Informasi Strategis Energi dan Mineral Harian, 27 September 2022

I. Sektor Minyak dan Gas Bumi

Harga minyak dunia jenis Brent terkoreksi ke level terendah sejak Rusia menginvasi Ukraina. Pada 26 September 2022, harga minyak dunia menyentuh USD 84,45/barel, yang merupakan harga terendah sejak Rusia menginvasi Ukraina pada bulan Maret lalu. Walaupun demikian, harga rata-rata pada bulan September 2022 masih meningkat 21,75% (YoY), menjadi USD 91,16/barel dari USD 74,87/barel pada September tahun sebelumnya.

Rata-rata year-to-date harga minyak mentah hingga September 2022 adalah sebesar USD 102,83/barel, lebih tinggi dari rata-rata harga minyak mentah tahun 2021 yang sebesar USD 70,85/barel. Pelemahan harga minyak yang terjadi pada September 2022 terutama disebabkan oleh ekspektasi resesi ekonomi global yang berdampak pada penurunan permintaan minyak global.

Berdasarkan data EIA (Energy Information Administration), produksi minyak global pada bulan Agustus 2022 meningkat menjadi 101,26 juta bph dari 100,33 juta bph pada Juli 2022. Sementera itu, konsumsi minyak dunia pada September 2022 meningkat menjadi 99,40 juta bph dari 99,07 juta bph pada bulan Juli 2022.

Sementara itu, stok minyak Negara OECD meningkat menjadi 2.755 juta barel dari 2.736 juta barel pada bulan Juli 2022. Sebaliknya, inventori minyak Amerika Serikat turun menjadi 1.206 juta barel dari yang sebelumnya 1.217 juta barel pada Juli 2022 karena pelepasan cadangan minyak strategis untuk menahan peningkatan harga minyak.

Perbedaan harga minyak mentah Global dan Rusia menurun pada September 2022. Perbedaan rata-rata harga minyak mentah Ural Rusia dan Brent pada September 2022 menurun ke USD 21,78/barel dari yang sebelumnya sebesar USD 24,77/barel pada Agustus 2022. Penurunan perbedaan harga miyak mentah tersebut disebabkan penurunan harga minyak global lebih tajam dibandingkan dengan penurunan harga minyak Rusia. Rata-rata harga minyak Ural Rusia pada September 2022 melemah ke USD 69,49/barel (vs USD 72,97/barel pada Agustus 2022). Perbedaan rata-rata harga minyak akan terus menurun kedepannya karena peningkatan supply minyak Rusia ke pasar global walaupun diembargo oleh negara-negara Barat.

Perkiraan harga minyak mentah (Brent) pada 2022 sebesar USD 102,5/barel dengan rata-rata harga ytd harga minyak mencapai USD 102,84/barel, atau meningkat 45,14% dibandingkan harga rata-rata tahun 2021.

Beberapa faktor downside risk yang dapat menekan harga minyak lebih rendah dari perkiraan awal yaitu ekspektasi resesi ekonomi global yang akan terjadi dan penurunan tensi perang Rusia-Ukraina. Sementara itu, beberapa faktor upside risk yang dapat menaikan harga adalah embargo minyak Rusia oleh Uni Eropa pada Desember 2022, serta pemotongan target produksi anggota OPEC+.

II. Sektor EBTKE dan Ketenagalistrikan

Ini Kunci RI Genjot Energi Bersih Tanpa Tinggalkan Batu Bara, Indonesian Mining Association (IMA) menilai pemanfaatan teknologi menjadi kunci Indonesia dalam mengembangkan energi bersih tanpa harus meninggalkan energi fosil, termasuk batu bara yang jumlahnya cukup melimpah saat ini. Indonesia perlu bertransformasi dalam pemanfaatan sumber daya batu bara. Mengingat, sumber daya tersebut cukup melimpah keberadaannya saat ini.

Pemanfaatan batu bara tidak boleh hanya sebatas berhenti pada teknologi Carbon Capture and Storage/Carbon Capture, Utilization and Storage (CCS/CCUS) untuk mengurangi emisi karbon yang dihasilkan oleh pembangkit listrik tenaga uap (PLTU). Namun bisa diatasi juga dengan pengembangan teknologi lainnya seperti gasifikasi batu bara.

Seperti diketahui, Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah resmi melarang pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) berbasis batu bara. Tak hanya itu, Presiden pun meminta Menteri untuk menyusun peta jalan percepatan pengakhiran atau mempensiunkan PLTU yang masih beroperasi saat ini.Kebijakan tersebut resmi tertuang dalam Peraturan Presiden No.112 tahun 2022 tentang Percepatan Pengembangan Energi Terbarukan untuk Penyediaan Listrik.

Peraturan Presiden ini ditetapkan Presiden Joko Widodo pada 13 September 2022 dan berlaku efektif pada saat diundangkan yakni sama seperti tanggal penetapan, 13 September 2022.

Adapun kebijakan tersebut ditujukan dalam rangka transisi energi sektor ketenagalistrikan. Hal tersebut tercantum dalam Pasal 3. Pada Pasal 3 (1) berbunyi: “Dalam rangka transisi energi sektor ketenagalistrikan, Menteri menyusun peta jalan percepatan pengakhiran masa operasional PLTU yang dituangkan dalam dokumen perencanaan sektoral.”

Namun di sisi lain, pada ayat 4 disebutkan bahwa pengembangan PLTU baru dilarang, kecuali salah satunya bagi PLTU yang telah ditetapkan dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) sebelum berlakunya Peraturan Presiden ini.

III. Sektor Geologi, Mineral , Batubara dan Umum

Pemerintah Pulihkan Ratusan Izin Pertambangan yang Sempat Bermasalah, Pemerintah melalui Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) telah telah memulihkan beberapa Izin Usaha Pertambangan Pertambangan (IUP) yang sebelumnya bermasalah. Pada awal tahun 2022 pemerintah telah mencabut 2.078 IUP karena tidak berkegiatan meski sudah diberikan izin usaha atau tidak menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran Belanja (RKAB) sejak tahun 2017. Namun pemerintah membuka kesempatan kepada perusahaan untuk menyelesaikan permasalan tersebut dengan cara  mengajukan keberatan dan melakukan perbaikan. Proses pemulihan IUP ini telah memasuki tahap ketiga dengan rincian sebagai berikut: 

  1. Tahap Pertama terdapat 213 perusahaan yang mengajukan keberatan, sebanyak 83 – 90 IUP telah memenuhi syarat pemulihan dan sisanya masih dalam proses evaluasi oleh Satgas;
  2. Tahap kedua terdapat 219 perusahaan yang menyatakan mengajukan keberatan, sebanyak 115 IUP telah memenuhi syarat pemulihan dan sisanya masih dalam proses evaluasi oleh Satgas;
  3. Tahap ketiga terdapat 300 perusahaan yang mengajukan keberatan, saat ini masih dalam tahap evaluasi kemungkinan akan rampung pada Oktober 2022 mendatang.

Pengurusan pemulihan IUP dilakukan secara adil dan tidak dapat dimanipulasi. Pengusaha bisa langsung mendatangi pemerintah untuk mengajukan keberatan dengan menyertakan bukti sebagai syarat pernyataan keberatan.

Reviu Informasi Starategis Energi dan Mineral Harian, 26 September 2022

I. Sektor Minyak Dan Gas Bumi

Prioritas Keamanan Energi dalam Trilemma Energi Keamanan energi akan menjadi prioritas utama bagi Asia dan Eropa dalam beberapa tahun ke depan di tengah meningkatnya kekhawatiran atas pemutusan pasokan gas Rusia dan gangguan perdagangan minyak.

Harga minyak dunia saat ini berada dalam tren penurunan hingga mencapai di bawah US£80 per barel. Harga WTI turun 5,69 persen ke level US$78,84 per barel, sedangkan Brent turun 4,76 persen menjadi US$86,15 per barel. Hal ini dipengaruhi oleh sentimen resesi ekonomi yang terjadi dan penguatan dolar Amerika Serikat. Penurunan harga minyak disebabkan oleh kebijakan bank sentral AS The Federal Reserve menaikkan suku bunga sebesar 75 basis poin. Langkah The Fed lantas diikuti oleh bank sentral lainnya yang berakibat meningkatnya risiko perlambatan ekonomi. Selain itu penguatan dolar Amerika mengurangi permintaan minyak karena harga bahan bakar menjadi lebih mahal bagi pembeli yang menggunakan mata uang lain.

Kehawatiran dunia akan resesi global serta harga energi yang sempat melambung tinggi menimbulkan gejolak pasar global antara keamanan energi, stabilitas harga, dan keberlanjutan. Meskipun demikian, diantara tiga elemen tersebut, keamanan energi menjadi prioritas nomor satu, sementara keberlanjutan menjadi prioritas terakhir terutama untuk kepentingan jangka pendek.

Kemanan energi menjadi agenda utama global saat ini. Banyak pemerintah di seluruh dunia berusaha memastikan ketersediaan sumber energi yang cukup meskipun di saat bersamaan sedang melakukan transisi energi.

Larangan impor minyak dari Rusia oleh Eropa membuka jalan bagi produsen bahan bakar Asia untuk meningkatkan pengiriman produk mereka ke Eropa dengan harga premium. Hal ini menjadi insentif bagi produsen bahan bakar utama Asia untuk mempertahankan produksinya. Tiongkok menjual sekitar 1,93 juta barel minyak ke Balanda pada Agustus yang menjadi rekor baru ekspor produk minyak Tiongkok ke Eropa dan menempatkan Belanda sebagai negara tujuan utama ekspor migas Tiongkok. Hal ini juga diikuti Korea Selatan yang meningkatkan ekspor produk minyaknya ke Eropa.

Sementara Eropa menghentikan untuk menerima pasokan minyak dan gas dari Rusia, di sisi lain, Rusia menemukan pasar baru terhadap komoditasnya jauh ke Timur seperti Tiongkok dan India dengan harga diskon. India kemungkinan akan tetap menjadi pembeli aktif minyak mentah Ural Rusia dan pembelian minyak mentah Rusia kemungkinan akan melampaui 100 juta barel pada 2022. India kemungkinan akan tetap menjadi pembeli aktif minyak mentah Ural Rusia dan pembelian minyak mentah Rusia kemungkinan akan melampaui 100 juta barel pada 2022. Sementara itu, impor minyak mentah Rusia China meningkat 7,3% YoY menjadi 1,71 juta b/d dalam delapan bulan pertama 2022. Pangsa pasar Rusia dalam total keranjang impor minyak mentah China naik menjadi 17,2%, naik dari 15,3% selama Januari-Agustus 2021.

II. Sektor EBTKE Dan Ketenagalistrikan

Program Konversi Kompor Listrik 2022 Resmi Ditunda, Tanpa alasan panjang lebar, pemerintah tiba-tiba menunda program konversi LPG subsidi 3 kg ke kompor listrik. Padahal sebelumnya pemerintah melalui PT.PLN sedang memproses pengadaan bahkan sudah menebar kompor induksi ke masyarakat di sejumlah daeah secara gratis. PT PLN juga sudah menggelar market sounding ke 11 pabrikan untuk memproduksi kompor listrik. PLN juga telah menjalani uji coba dengan membagika kompor istrik beserta alat masak secara gratis untuk 1.000 rumah tangga. Ada tiga kota yang menjadi sasaran uji coba, yakni Denpasar, Solo dan  kota di Sumatera Utara.

Namun semangat konversi ini belum bisa diteruskan karena yang tadinya diharapkan sebagai salah satu solusi untuk mengatasi subsidi LPG yang semakin membebani keuangan negara dan mengatasi tingginya impor gas yang membebani neraca perdagangan justru ditenggarai dapat menimbulkan masalah lain. Mulai dari gelombang PHK di perusahaan distributor LPG yang menurut data KESDM tahun 2020 ada 4,571 distributor LPG. Ribuan agen LPG yang umumnya adalah pelaku UKM juga akan gulung tikar padahal menjadi agen LPG butuh modal Rp 100 juta untuk membeli tabung gas. Belum lagi dengan nasib pedagang kecil yang menjadi pengecer LPG belum tentu sudah balik modal untuk beli tabung gas.

Akar masalah LPG 3 kg adalah subsidi tidak tepat sasaran. Distribusi LPG 3 kg terbuka menyebabkan subsidi untuk orang miskin dinikmati semua pihak. Ditambah lagi praktik mengkonversi LPG 3 kg bersubsidi menjadi LPG 12 kg karena disparitas harga yang besar. Sebelum rencana program konversi listrik induksi, pemerintah pernah menyiapkan berbagai kebijakan untuk mengatasi masalah subsidi LPG 3 kg pemerintah dengan DPR juga pernah sepakat mengubah distribusi LPG 3 kg menjadi tertutup, tapi sejauh ini belum berjalan.

Selain itu juga pemerintah pernah meluncurkan proyek jaringan gas 2009. Hingga 2020, proyek jargas sudah mencapai  537.496 sambungan rumah. Jargas dipercaya mengurangi ketergantungan impor LPG. Lalu gasifikasi batubara menjadi dimethyl ether (DME) untuk megganti DME yang diresmikan Presiden pada awal 2022. Investasi proyek ini Rp 33 triliun karenanya pemerintah tidak boleh asal ganti kebijakan. Iklim investasi dari mikro hingga besar akan terganggu jika pemerintah inkonsisten.

Oleh karena itu, terkait dengan program konversi ini pemerintah akan menghitung dengan cermat segala biaya dan risiko, memperhatikan kepentingan masyarakat, serta menyosialisasikan kepada masyarakat sebelum program diberlakukan serta pemerintah terus memperhatikan kepentingan rakyat dalam program konversi ini selai itu pemerintah akan memantau secara langsung kondisi di lapangan terkait dengan konversi dari kompor LPG 3 kilogram menjadi kompor listrik induksi. Program kompor listrik hingga kini masih terus dilakukan uji coba menggunakan 2.000 prototipe dari rencana total 300.000. Dapat dipastikan program ini tidak akan diberlakukan di tahun 2022. Sampai saat ini pembahasan anggaran dengan DPR terkait dengan program tersebut belum dibicarakan dan tentunya belum disetujui.

III. Sektor Geologi, Mineral, Batubara, dan Umum

Negara G20 Sepakat Hilirisasi Industri, Angin Segar Untuk RI Soal Gugatan WTO, Dalam pertemuan tingkat Menteri G20 di Bidang Perdagangan, Investasi dan Industri atau G20 Trade, Investment and Industry Ministerial Meeting (TIIMM) yang berlangsung pada 22 – 23 September 2022 di Nusa Dua, Bali disepakati hilirisasi industri. Ini berarti negara G20 sepakat barang – barang mentah harus diolah dulu menjadi produk jadi atau setengah jadi. Perdebatan antara anggota negara G20 dalam konteks mengimplementasikan hilirisasi menemui tantangan yang sangat luar biasa. Hal inilah mendorong lahirnya konsep green energy dan green industry.

Kesepakatan yang terbentuk antar anggota G20 ini dapat menjadi instrument bagi Indonesia untuk bisa melakukan hilirisasi seperti yang sudah berjalan terkait larangan ekspor bijih nikel. Akibat pelarangan ekspor biji nikel inilah, Indonesia digugat oleh UE melalui WTO sejak akhir tahun 2021 lalu.

Dalam pertemuan ini juga disepakati “Bali Compendium” yang merupakan panduan bagi perumusan strategi dan arah kebijakan investasi serta promosi investasi di masing – masing negara. Diharapkan kedepannya setiap negara di dunia ini menghargai strategi masing – masing negara dalam merumuskan arah kebijakan investasinya termasuk soal hilirisasi, mana yang jadi prioritas agar negara lain tidak mengintervensi kebijakan yang dikeluarkan suatu negara.

Selain soal hilirisasi, isu lain yang disepakati adalah soal pemangkasan prosedur investasi bagi negara anggota G20, investasi yang masuk harus berkolaborasi dengan pengusaha local atau UMKM, keadilan investasi sehingga dapat terjadinya pemerataan investasi di semua wilayah.

Reviu Informasi Strategis Energi dan Mineral Harian, 22 September 2022

I. Sektor Minyak dan Gas Bumi

Peluang Investasi Migas. Industri hulu migas masih memiliki peran strategis ditengah upaya transisi energi dikarenakan bahan bakar fosil masih memegang peranan dalam pemenuhan energi nasional. Indonesia masih membuka pintu untuk berinvestasi di sektor migas. Pertumbuhan ekonomi Indonesia yang menyentuh 5,44% secara tahunan pada kuartal kedua juga menajdi modal bagi pemerintah untuk menggambarkan aktiviras investasi domestik. Tercatat masih ada 70 potensi cekungan yang belum dieksplorasi untuk ditawarkan kepada investor. Selain itu, pemerintah akan mengakselerasi eksplorasi lima wilayah kerja di Indonesia Timur, yakni Buton, Timor, Seram, Aru-Arafura, dan West Papua Onshore.

Ditambah lagi, ada empat proyek mmigas besar dan potensial yang diharapkan dapat meningkatkan produksi migas sebesar 65.000 Barrel of Oil Per Day (BOPD) dan 3.484 Million Standard Cubic Feet per Day (MMSCFD) dengan total investasi lebih dari US$ 37,21 miliar atau Rp 558 triliun dengan kurs Rp 15.000 per dollar AS. Pertama, proyek Indonesia Deepwater Development atau IDD milik Chevron yang mencakup dua area di Gendalo dan Gehem, Kutai Basin, Kalimantan Timur. Rencananya proyek ini akan on stream pada kuartal IV 2025. Proyek yang memiliki potensi produksi mencapai 844 Million Standard Cubic Feet per Day (MMSCFD) untuk gas alam dan minyak bumi 27.000 Barrel of Oil Per Day (BOPD) ini memiliki nilai investasi US$ 6,98 miliar atau Rp 104,7 triliun dengan kurs Rp 15.000 per dollar AS.


Kedua, pemerintah melalui PT Pertamina juga mempunyai Proyek Jambaran Tiung Biru yang berlokasi di Cepu, Jawa Timur. Proyek yang beroperasi pada Juli 2022 ini menyimpan 190 MMSCFD gas bumi dengan nilai proyek US$ 1,53 miliar atau Rp 22,9 triliun.

Ketiga, proyek Tangguh Train-3 yang terletak di Teluk Bintuni, Papua Barat. Proyek yang dijalankan oleh BP ini memiliki potensi produksi mencapai 700 MMSCFD dan 3.000 BCPD dijadwalkan on stream pada Desember 2022. Adapun nilai invetasi dari proyek ini mencapai US$ 8,9 miliar atau Rp 133,5 triliun.


Keempat, proyek gas alam cair atau LNG Abadi Masela yang dioperatori oleh Inpex Corporation. Proyek yang terletak di Kabupaten Tanimbar, Maluku ini ditarget beroperasi pada kuartal kedua tahun 2027. Blok Masela dengan nilai investasi US$19,8 miliar atau Rp 29,7 triliun ini menyimpan 9,5 million ton per annum (MTPA) yang terdiri dari 1.600 MMSCFD, 150 MMSCFD dan 35.000 BCPD.


Saat ini, Pemerintah akan mendorong konsorsium baru untuk mengambil 35 persen hak partisipasi proyek Kilang Gas Alam Cair (LNG) Abadi Blok Masela yang ingin dilepas Shell sejak dua tahun lalu. Rencananya konsorsium yang akan mengambil alih hak partisipasi Shell di Blok Masela akan terdiri dari dua hingga tiga perusahaan patungan. Medco Energi berminat untuk mengambil 10% dari hak partisipasi pengelolaan Proyek Abadi LNG Blok Masela dari Shell. Selain itu, Pertamina juga berpeluang masuk ke dalam konsorsium pengelola Blok Abadi Masela. Namun, keputusan komposisi pengelola Proyek Abadi Masela akan ditentukan dari konsorsium yang dikepalai oleh Inpex Corporation selaku oparator.

II.Sektor EBTKE Dan Ketenagalistrikan

300 Ribu Rumah Tangga Bakal Terima Paket Kompor Listrik Gratis, Pemerintah bakal membagikan paket kompor listrik secara gratis kepada 300 ribu rumah tangga yang telah masuk dalam daftar Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Paket tersebut terdiri atas satu kompor listrik, satu alat masak, dan satu MCB (Miniature Circuit Breaker) atau penambah daya khusus untuk kompor listrik. Pemberian paket kompor listrik akan diberikan bertahap. Rinciannya biaya paket kompor listrik ini sekitar Rp 1,8 juta, sehingga jika sasarannya 300 ribu rumah tangga, maka anggaran yang dibutuhkan sekitar Rp 540 miliar. Meski demikian, masih bisa ada perubahan. Sebab, ada masukan agar data kompor listrik yang dibagikan dinaikkan.

Pemberian paket akan termasuk untuk jalur khusus listrik yang menyambungkan dengan kompor listrik. Adapun daya yang bakal dibagikan sebesar 800 watt untuk dua tungku. Namun, ada masukan dari DPR agar dayanya dinaikkan menjadi 1000 watt. Perencanaan awal, sama-sama dua tungku, awalnya 800 watt, sekarang mau dinaikin lagi salah satunya 1000. Jadi biar masaknya lebih kencang (cepat). Namun apabila terdapat perubahan daya, kata Rida, akan ada tambahan anggaran untuk satu paket kompor listrik. Misalnya saat ini, dengan daya 800 watt itu Rp 1,8 juta, maka dengan daya 1.000 watt bisa mencapai Rp2 juta per paket.

Adapun program konversi kompor pada tahun ini masih akan berasal dari PT Perusahaan Listrik Negara karena Kementerian Keuangan belum mengalokasikan dana khusus untuk program pembagian kompor listrik tahun ini. Tahun depan kemungkinan dijalankan Kementerian ESDM, sehingga nanti anggarannya sudah disiapkan. Disamping itu langkah konversi ke kompor listrik akan berimplikasi terhadap peningkatan daya. Sementara itu, konsumsi terhadap LPG subsidi tabung 3 kg akan berkurang seiring masyarakat yang secara bertahap beralih ke kompor listrik.

Salah satu alasan pemerintah menerapkan kebijakan program konversi kompor adalah untuk menekan impor LPG. Jadi untuk per kg elpiji yang dikonversi ke kompor listrik ada penghematan biaya yaitu sekitar Rp 8.000 per kg. Tentu saja dengan adanya penghematan ini kita mengubah energi impor dengan energi domestik kemudian juga energi yang mahal menjadi lebih murah.

Selain itu juga, kebijakan konversi kompor listrik memerlukan kajian dan persiapan yang mendalam. Salah satu yang paling utama terkait rasio elektrifikasi. Rasio yang sekarang dipakai ini pendekatannya berbasis desa harusnya ini berbasis keluarga. Penggunaan rasio ketersediaan per desa ini dinilai kurang tepat walaupun sudah mencapai 99 persen. Mengingat penggunaan kompor listrik ini digunakan per rumah tangga. Setelah ketersediaan listrik sudah dipastikan ada di setiap rumah tangga, yang perlu dikaji tentang kehandalannya. Sejauh mana listrik yang teraliri ke rumah tangga ini tersedia sepanjang waktu. Apakah dari sisi daya naik turun apa enggak karena ini menyangkut alat elektronik. Bila dua masalah ini sudah selesai,  baru membahas kemampuan rumah tangga untuk bermigrasi ke kompor listrik.

Namun kebijakan konversi kompor listrik ini diharapkan tidak merugikan masyarakat miskin karena bebannya bertambah. Mereka yang selama ini menikmati subsidi dari gas elpiji harus beralih ke kompor listrik dengan menaikkan daya. Kalaupun menaikkan daya listrik gratis, masalah muncul selanjutnya biaya untuk tagihan atau token listrik. Sehingga seharusnya pemerintah memberikan subsidi listrik kepada masyarakat miskin.

III. Sektor Geologi, Mineral , Batubara dan Umum

Penelitian yang diterbitkan dalam jurnal Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS) menyatakan bahwa Indonesia menjadi salah satu dari empat negara penyebab 80 persen penggundulan hutan tropis yang disebabkan oleh penambangan skala besar dari dalam dua dekade terakhir. Indonesia menyumbang hampir 60 persen dari hilangnya hutan oleh pertambangan di 26 negara yang diteliti. Laporan tim ilmuan yang mengukur dampak pertambangan industri terhadap hilangnya hutan tropis tersebut menemukan bahwa 3.264 kilometer persegi hutan langsung hilang karena pertambangan industri, terjadi hanya diempat negara yang dinilai paling bersalah atas deforestasi ini, yaitu Brasil, Indonesia, Ghana, dan Suriname.

Menurut studi tersebut, penambangan skala industri seperti batu bara, emas, dan bijih besi, telah memicu deforestasi tropis dengan membuka hutan yang dulunya tidak dapat ditembus untuk penambangan dan akses jalan. Penelitian itu menyebutkan empat negara kaya hutan tersebut bersama-sama menyumbang sekitar 80 persen deforestasi tropis yang disebabkan oleh operasi penambangan skala besar dari tahun 2000 hingga 2019.

Berfokus pada pertambangan industri, PNAS menggunakan data geospasial untuk menghitung hilangnya hutan langsung di lokasi pertambangan di 26 negara. Wilayah pertambangan yang diselidiki meliputi 11.467 km2 lahan yang mencakup 7.019 km2 hutan tropis pada tahun 2000. Pada 2019, 3.264 km2 (46,5%) dari kawasan hutan ini hilang karena perluasan tambang industri. Dengan 1.901 km2 area terdeforestasi, Indonesia sejauh ini merupakan negara yang paling terdampak, menyumbang 58,2% dari hilangnya hutan karena pertambangan dari 26 negara yang dikaji.

Penelitian itu menyebut bahwa ekspansi tambang di Kalimantan Timur untuk produksi batubara merupakan faktor utama dibalik hal itu. Artikel di jurnal PNAS menyebutkan bahwa penelitian tersebut didasari meningkatnya permintaan mineral yang tinggi terus memicu deforestasi di seluruh dunia. Selaras dengan hasil peneliti lokal. Berdasarkan data Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) izin pertambangan di Indonesia saat ini sudah mencapai 11 juta hektar, di mana 4,5 juta hektarnya berada di dalam kawasan hutan. Untuk menyelamatkan hutan, WALHI mendorong pemerintah menghentikan perizinan baru tambang yang berada di kawasan hutan serta melakukan pencabutan izin.

Fakta terkait penggunaan hutan sebagai pertambangan merupakan rangkaian yang dimulai sejak Soeharto berkuasa. Luasnya penguasaan lahan oleh badan usaha yang diberikan oleh pemerintah ternyata tidak sebanding dengan luasnya wilayah kelola yang diberikan kepada rakyat. Menurut WALHI Dari target 12,7 hektar hak kelola kawasan hutan yang dijanjikan oleh Presiden Jokowi, capaiannya baru seluas 3 juta hektar atau 30 persen. Jika angka 3 juta ini dibandingkan dengan luas penguasaan lahan yang diberikan ke badan usaha oleh enam presiden, totalnya mencapai 52 juta hektar, baru 5 persen yang diberikan kepada rakyat. Artinya persentasenya masih sangat kecil. Hanya ada dua tahun lagi untuk mencapai target 12,7 juta hektar.

Sementara itu, aktivis Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) Kalimantan Timur, mempertanyakan komitmen pemerintah untuk mencegah bertambahnya kerusakan hutan yang terjadi di Indonesia. Dalam pertemuan Perubahan Iklim (COP26) di Skotlandia, November lalu, Indonesia menyampaikan komitmennya untuk mengakhiri deforestasi pada delapan tahun mendatang, bersama dengan lebih dari 100 negara lain di dunia.

Menurut JATAM, target pemerintah itu bertolak belakang dengan realitas di lapangan karena pemerintah sendiri mengeluarkan Undang-Undang Pertambangan Mineral dan. Batubara (Minerba) Nomor 3 tahun 2020 yang di dalamnya membolehkan perusahaan bisa mendapatkan perpanjangan izin usaha tambang. Artinya karbon yang dilepas itu jadi emisi gas rumah kaca dan efek pemanasan global.

Reviu Informasi Strategis Energi dan Mineral Harian, 21 September 2022

I. Sektor Minyak dan Gas Bumi

Koversi KBLBB dalam Mendukung Transisi Energi. Saat, ini tingkat konsumsi BBM melebihi asumsi sehingga anggaran subsidi BBM terkuras. Pemerintah diharapkan segera menyelesaikan revisi Peraturan Presiden Nomor 191 tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak, sebagai landasan hukum untuk memperketat distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM) melalui pengawasan, serta pembatasan pembelian. Hal ini dilakukan lantaran kuota BBM semakin menipis. Hingga akhir 2022, ditetapkan bahwa kuota Pertalite adalah 23 juta kilo liter dan solar 15,1 juta kilo liter. Namun, hingga akhir Juli 2022 jatah Pertalite yang sudah terpakai mencapai 16,84 juta kilo liter atau 73 persen dari kuota. Sedangkan kuota solar telah terpakai 9,88 juta kilo liter atau 65 persen dari kuota tersedia.

Sementara itu, guna mempercepat penggunaan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (KBLBB), pemerintah melalui Kementerian Perhubungan mengupayakan pemberian subsidi terhadap biaya konversi kendaraan bermotor berbahan bakar minyak (BBM) ke kendaraan listrik. Langkah tersebut diambil untuk mempercepat proses transisi. Subsidi biaya konversi dapat dilakukan dari pengalihan alokasi anggaran subsidi BBM. Untuk itu, pemerintah daerah diharapkan ikut mendukung program pemerintah pusat dalam percepatan proses transisi ini.

Saat ini, biaya untuk melakukan konversi sepeda motor BBM ke listrik berada di kisaran Rp15 juta. Tetapi, biayanya akan semakin kompetitif dengan meningkatnya permintaan dan bertambahnya jumlah bengkel yang bisa melakukan konversi. Selain itu, Kementerian ESDM juga tengah melakukan pembinaan kepada para pelaku usaha bengkel serta pembuatan komponen utama sampai ke bentuk produk jadi sepeda motor.
Pada 2022 akan dilakukan pilot project dengan target 120 unit sepeda motor listrik dan akan semakin masif pada 2023.

Disisi lain, peran minyak dan gas bumi dalam transisi energi sangat penting. Hal ini disebabkan bahan bakar fosil sampai saat ini masih memegang peranan penting dalam memenuhi kebutuhan energi nasional sehingga diperlukan proses transisi yang terukur Dalam konteks energi rendah karbon, peran gas alam sangat penting sebagai energi transisi. Hal itu dibutuhkan terutama sebelum dominasi bahan bakar fosil beralih ke energi terbarukan dalam jangka panjang.

III. Sektor EBTKE Dan Ketenagalistrikan

Pemerintah Komit Percepat Konversi Motor Listrik, Pemerintah memiliki komitmen kuat dalam mempercepat program konversi kendaraan bermotor BBM menjadi kendaraan bermotor listrik. Peningkatan jumlah kendaraan yang cukup drastis, dengan rata-rata pertumbuhan 4,1% per tahun, yang di dominasi kendaraan roda dua (121 Juta unit tahun 2021), program konversi ini diharapkan mampu memberikan dampak sangat signifikan baik efisiensi maupun pengelolaan lingkungan.

Saat ini di Indonesia ada sekitar 120.000.000 sepeda motor, jika per satu motor menggunakan BBM 0,34 liter per hari dikalikan dengan 120.000.000 itu sama dengan 700.000 barel crude yang digunakan. Tetapi jika menggunakan motor listrik dia cuma isi ulang daya baterai saja, nah jika per liter BBM (harga lama) Rp7.650 per liter itu akan terkumpul biaya untuk pembelian BBM sebesar Rp 2.3 juta rupiah untuk membeli BBM, tetapi jika menggunakan motor listrik dia cuma mengeluarkan uang sebesar Rp 585.000 dengan harga BBM yang sekarang Rp 10.000 per liter maka perbedaanya akan semakin besar.

Penggunaan motor listrik, akan memberi penghematan yang besar bagi masyarakat dan negara dalam hal pengurangan devisa impor BBM atau Crude. Jika semakin banyak masyarakat yang beralih menggunakan motor listrik maka diperkirakan Menteri, Indonesia akan menjadi cikal bakal Indonesia membangun industri otomotifnya sendiri.

Sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penggunaan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (Battery Electric Vehicle) sebagai Kendaraan Dinas Operasional dan/atau Kendaraan Perorangan Dinas Instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah telah ditetapkan untuk percepatan pelaksanaan program penggunaan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai. Salah satu percepatan dalam Inpres tersebut, melalui program konversi kendaraan bermotor bakar menjadi kendaraan bermotor listrik berbasis baterai. Saat ini program motor listrik masih dalam skala pilot project tetapi dalam program pilot project ini kita juga sudah mempunyai 4 bengkel tersertifikasi dan saat ini adalagi 40 bengkel lagi yang mengajukan untuk pelatihan bagaimana bisa melakukan konversi, ini akan terus ditumbuh kembangkan. Dengan program ini juga akan menumbuhkan kegiatan ekonomi baru, perakitan yang dilakukan oleh bengkel-bengkel service tentunya akan memerlukan tenaga kerja baru dan perputaran roda ekonomi.

Program Konversi Motor BBM ke Listrik merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden Republik Indonesia yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2019 terkait dengan Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB). Selain meningkatkan efisiensi dan konservasi energi melalui peralihan pemakaian BBM menjadi listrik, Program kendaraan bermotor listrik untuk transportasi jalan juga membawa kontribusi besar dalam perbaikan pengelolaan lingkungan. Berdasarkan data Kementerian ESDM, dampak mengkonversi 6 juta motor BBM ke listrik akan mampu mengurangi BBM 12,8 juta barel/tahun, penurunan emisi CO2 sebesar 3,9 Juta Ton CO2, dan peningkatan konsumsi listrik sebesar 2,4 TWh/tahun .

Sementara untuk biaya konversi motor yang menggunakan bahan bakar minyak (BBM) menjadi motor listrik diperkirakan mencapai Rp15 juta per unit. Terkait dengan itu, pemerintah melalui Kementerian Perhubungan sedang mengupayakan pemberian subsidi terhadap biaya konversi kendaraan bermotor. subsidi konversi dapat dilakukan dari pengalihan alokasi anggaran subsidi BBM, baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Dari pemerintah daerah juga bisa menginisiasi untuk mengalihkan anggaran yang kurang produktif, agar dialihkan untuk memberikan subsidi biaya konversi ke kendaraan listrik. Adapun, Kemenhub telah menerbitkan Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor PM 65/2020 tentang Konversi Sepeda Motor dengan Penggerak Motor Bakar Menjadi Sepeda Motor Berbasis Baterai.
Lebih lanjut, dalam pengoversian motor bensin ke motor listrik hanya bisa dilakukan bengkel konversu yang telah memenuhi persyaratan teknis dan administrasi dalah hal melakukan konversi. Selain itu bngkel tersebut juga harus mendapatkan persetujuan dari Diretur Jenderal.

III. Sektor Geologi, Mineral, Batubara dan Umum

Larangan Pembangunan PLTU Batubara. Presiden RI Joko Widod resmi melarang pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) berbasis batubara baru dan juga meminta Menteri untuk menyusun peta jalan percepatan pengakhiran atau mempensiunkan PLTU yang masih beroperasi saat ini. Kebijakan tersebut resmi tercantum dalam Peraturan Presiden No.112 tahun 2022 tentang Percepatan Pengembangan Energi Terbarukan untuk Penyediaan Listrik. Peraturan Presiden ini ditetapkan Presiden Joko Widodo pada 13 September 2022 dan berlaku efektif pada saat diundangkan yakni sama seperti tanggal penetapan, 13 September 2022.

Adapun kebijakan tersebut ditujukan dalam rangka transisi energi sektor ketenagalistrikan. Hal tersebut tercantum dalam Pasal 3. Pada Pasal 3 (1) berbunyi: “Dalam rangka transisi energi sektor ketenagalistrikan, Menteri menyusun peta jalan percepatan pengakhiran masa operasional PLTU yang dituangkan dalam dokumen perencanaan sektoral.”

Namun di sisi lain, pada ayat 4 disebutkan bahwa pengembangan PLTU baru dilarang, kecuali salah satunya bagi PLTU yang telah ditetapkan dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) sebelum berlakunya Peraturan Presiden ini.

Bila pembangunan PLTU baru dilarang dan operasional PLTU saat ini akan dipercepat masa “pensiun”nya, maka ini dikhawatirkan bisa berdampak pada sektor pertambangan batu bara yang merupakan sumber energi utama PLTU. Berikut beberapa hal yang kemungkinan bisa terjadi pada RI bila kebijakan batu bara tersebut benar terjadi:

1. Tenaga Kerja

Dari sisi tenaga kerja misalnya, diperkirakan ratusan ribu orang akan kehilangan pekerjaan. Perlu diketahui, batu bara merupakan komoditas andalan RI saat ini. Bahkan, pada 2020 Indonesia merupakan produsen batu bara terbesar ketiga di dunia setelah China dan India. Tak ayal bila industri ini menyerap banyak tenaga kerja. Berdasarkan data Booklet Batu Bara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) 2020, industri batu bara telah menyerap tenaga kerja di Indonesia hingga 150 ribu pada 2019 lalu. Komposisi tenaga kerja asing sebanyak 0,1%.

Jumlah tenaga kerja tersebut bahkan belum termasuk penyerapan tenaga kerja di bidang operasional PLTU. Bila dimasukkan dengan tenaga kerja di PLTU, maka artinya jumlah tenaga kerja yang harus kehilangan pekerjaan menjadi lebih besar lagi. Bila pemerintah sepenuhnya menghentikan penggunaan PLTU maupun produksi batu bara, maka artinya harus siap-siap membuka lapangan kerja baru untuk ratusan ribu tenaga kerja RI yang saat ini bekerja di industri pertambangan batu bara.

2. Perusahaan Tambang

Dari sisi jumlah perusahaan, dikhawatirkan akan berdampak pada ribuan tambang batu bara yang beroperasi saat ini akan mati. Berdasarkan data dari Minerba One Data Indonesia (MODI) Kementerian ESDM, jumlah Izin Usaha Pertambangan (IUP) batu bara pada 2021 tercatat mencapai 1.162 perizinan, terdiri dari 1.157 IUP Operasi Produksi batu bara dan 5 IUP Eksplorasi batu bara. Selain itu, terdapat sekitar 66 pemegang Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batu Bara (PKP2B).

Menteri ESDM sempat mengatakan bahwa pemerintah berencana mengurangi 5,52 GW PLTU sampai 2030, terdiri dari pengurangan PLTU Jawa – Bali sebesar 3,95 GW dan Sumatera sebesar 1,57 GW. Ketua Indonesian Mining and Energy Forum (IMEF) mengatakan, pemensiunan PLTU ini juga akan berdampak ke seluruh perusahaan pertambangan batu bara, yang mana jumlahnya tidak hanya puluhan saja, sehingga industri pertambangan ini perlu dikelola dengan baik.

3. Antisipasi Dunia Ikut Tinggalkan Batu Bara

Sementara itu, menurutnya negara tujuan ekspor batu bara RI juga salah satu faktor penting untuk keberlanjutan batu bara RI. Ketika dunia juga melakukan transisi energi ke Energi Baru Terbarukan (EBT), maka Indonesia juga harus mengantisipasi hal ini. Penyerapan batu bara melalui Peningkatan Nilai Tambah (PNT) tidak akan menggantikan hilangnya potensi ekspor dan juga penurunan akibat phase-down PLTU batu bara PLN. Adapun dari rencana kewajiban dalam Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), di tahun 2030 baru akan menyerap sekitar 36 juta ton untuk proyek Dimethyl Ether atau DME dan lainnya.

Oleh sebab itu, dengan kondisi yang akan dihadapi ke depan maka pemerintah harus melakukan berbagai langkah strategi ke depan. Di antaranya yakni:

  1. Kementerian ESDM segera memetakan penurunan penggunaan batu bara yang terjadi oleh China dan India ke depan, minimal sampai 2025/2026.
  2. Segera memetakan total produksi nasional batu bara sampai 2025/2026, bahkan jika perlu Rencana Kerja dan Anggaran Belanja (RKAB) perusahaan tambang yang saat ini dalam 1 tahunan, diupayakan dalam 5 tahun.
  3. Tata kelola tambang batu bara harus diperbaiki terus, sekaligus besarnya di setiap zonasi tambang atas potensi ekspor dan domestik lebih diperjelas. Dengan demikian dapat menjadi pijakan Kementerian ESDM dalam membuat besarnya rencana produksi dan RKAB untuk 5 tahun ke depan.

4. Hilirisasi Batu Bara

Ketua Umum Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia (Perhapi) juga sempat menuturkan bahwa konsumsi batu bara nasional diperkirakan akan berkurang 175-190 juta ton per tahun atau setara dengan pengurangan pendapatan sebesar Rp 25 triliun per tahun bila PLTU dihentikan sama sekali.

Oleh karena itu, menurutnya pemerintah dinilai harus memacu hilirisasi batu bara untuk menggantikan hilangnya pasar. Konsumsi batu bara dalam negeri secara global masih kecil. Berdasarkan data BP Statistical Review 2021, konsumsi batu bara Indonesia baru sekitar 2,2% dari total porsi konsumsi batu bara dunia, jauh lebih rendah jika dibandingkan dengan China yang memiliki porsi 54,3%, India 11,6%, dan USA 6,1%.

Sebagai pengganti kehilangan pendapatan dari sektor batu bara ini, maka menurutnya pemerintah harus mencari alternatif pengganti sumber Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari industri lainnya untuk mendukung pembangunan nasional. Ini juga akan berdampak kepada pengurangan lapangan kerja, baik tenaga kerja langsung atau tidak langsung, dari pertambangan batu bara.


Reviu Informasi Strategis Energi dan Mineral Harian, 20 September 2022

I. Sektor Minyak dan Gas Bumi

Kebijakan konversi LPG 3 kg dan Subsidi BBM, Kementerian ESDM berencana mengurangi konsumsi gas LPG 3 kg dan melakukan konversi dengan kompor listrik secara bertahap. Kementerian ESDM memastikan masyarakat tidak akan dikenakan beban jika berpindah dari gas LPG ke kompor listrik. Untuk tahap awal, pemerintah saat ini senang melaksanakan uji coba di beberapa kota dengan rumah tangga kapasitas daya listrik 450 – 900 VA. Dalam uji coba ini, rumah tangga yang akan menerima konversi kompor listrik, akan dipasang  jaringan baru yang khusus dipakai untuk memasak. Dengan uji coba konversi ini, diharapkan pemerintah dapat mengetahui biaya yang dikeluarkan oleh masyarakat cenderung lebih besar atau lebih kecil.

Selain itu, beban anggaran dalam melakukan subsidi untuk LPG 3 kg terus membengkak. Sebagai perbandingan, pada 2021 saja realisasi subsidi LPG 3 kg mencapai Rp 67,62 triliun, termasuk kewajiban kurang bayar Rp 3,72 triliun. Di sisi lain, outlook subsidi BBM dan LPG 3 kg pada tahun ini mencapai angka Rp 149,37 triliun, atau 192,61% dari postur APBN 2022. Sementara untuk 2023 mendatang, pemerintah juga telah mengusulkan tambahan anggaran khusus untuk LPG  3 kg sebesar Rp 400 miliar, sehingga total nilainya di tahun depan menjadi Rp117,8 triliun.

Disisi lain, PT Pertamina (Persero) mulai memberlakukan pembatasan pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Pertalite untuk kendaraan roda 4. Pembatasan pembelian BBM tersebut hanya boleh 120 liter per hari. Pemberlakuan ini merupakan uji coba sistem dalam upaya membangun infrastruktur digital di Pertamina. Sementara itu, untuk pembatasan pembelian BBM berdasarkan kriteria kendaraan, masih menunggu rampungnya revisi Perpres 191 tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran BBM. Mekanisme dalam pembatasan uji coba pembatasan pembelian BBM berdasarkan volume ini, adalah pihak SPBU akan mencatat nomor polisi kendaraan, bagi kendaraan yang belum tercatat di MyPertamina. Sementara itu, bagi kendaraan yang sudah terdaftar di MyPertamina, hanya perlu menunjukkan QR Code saat bertransaksi dan otomatis akan terekam oleh sistem. Bagi kendaraan yang sudah melebihi batas volume pembelian BBM per hari, maka secara sistem tidak akan dapat mengisi kembali.

Dalam meredam tekanan gejolak kenaikan harga global, pemerintah telah mengalokasikan Rp 24,17 triliun yang terdiri atas bantuan subsidi upah dan bantuan langsung tunai BBM. Pemerintah daerah juga ikut menggunakan 2% Dana Transfer Umum (Dana Alokasi Umum dan Dana Bagi Hasil) yang berasal dari APBN untuk mendanai (earmark) program perlindungan sosial, penciptaan lapangan kerja dan subsidi/bantuan sektor transportasi, antara lain angkutan umum, ojek, nelayan, dan UMKM. Upaya bersama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam memberikan bantalan sosial tambahan bagi masyarakat miskin dan rentan tersebut bertujuan untuk menguatkan daya beli masyarakat serta menurunkan angka kemiskinan.

II. Sektor EBTKE dan Ketenagalistrikan

Perpres Terbit, RI Yakin Investasi Energi Hijau Akan Terkerek, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) optimistis terbitnya aturan baru terkait tarif listrik berbasis Energi Baru dan Terbarukan (EBT) akan mengerek iklim investasi di Indonesia. Adapun aturan tersebut tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 112 tahun 2022 tentang Percepatan Pengembangan Energi Terbarukan untuk Penyediaan Tenaga Listrik. Banyak dari berbagai pihak yang menanti terbitnya Perpres tarif EBT terbaru di Indonesia, salah satunya berasal dari sektor pendanaan internasional.

Dengan terbitnya Perpres tarif EBT ini membuat pengembang mendapat harga wajar secara keekonomian. Di sisi lain, pencapaian target bauran energi baru terbarukan (EBT) sebesar 23% di tahun 2025 oleh pemerintah juga akan terealisasi. Pada  awal tahun ini realisasi investasi di sektor EBT memang masih belum cukup memuaskan. Hal tersebut disebabkan oleh adanya berbagai faktor, mulai dari pertumbuhan ekonomi di dalam negeri hingga ketersediaan listrik yang saat ini masih berlebih. Tetapi basisnya bahwa Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) sudah berjalan, sehingga 2030 targetnya ditambahkan 20,9 GW (EBT) mungkin ada sedikit keterlambatan tapi dari sisi target 2030 tambah 20,9 GW di jaringan PLN tentunya diikuti juga pembangkit EBT yang di wilayah usaha non PLN ataupun dimanfaatkan kepentingan sendiri misalnya perusahaan tambang.

RUPTL 2021-2030 telah ditetapkan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif pada 21 September 2021. Keputusan ini tertuang dalam Kepmen ESDM No.188.K/HK.02/MEM.L/2021 tentang Pengesahan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) Tahun 2021 Sampai Dengan Tahun 2030. Ini artinya, setidaknya ada 13.819 Mega Watt (MW) atau hampir 14 Giga Watt (GW) listrik dari PLTU batu bara yang masih bisa dibangun selama 2021-2030. Jumlah ini berdasarkan RUPTL 2021-2030. Adapun jumlah PLTU dalam RUPTL 2021-2030 ini mencapai 34% dari total pembangkit listrik yang akan dibangun hingga 2030 sebesar 40,6 GW.

Sementara porsi pembangkit listrik berbasis energi baru terbarukan (EBT) yang akan dibangun selama 2021-2030 berdasarkan RUPTL 2021-2030 mencapai 20,9 GW atau sekitar 51,6% dari total tambahan pembangkit listrik baru nantinya. Sebagai informasi, kapasitas terpasang pembangkit listrik hingga 2020 tercatat mencapai 63,3 GW. Bila target tambahan pembangkit 40,6 GW tersebut terbangun seluruhnya, maka pada 2030 kapasitas terpasang pembangkit listrik RI mencapai 99,2 GW.

Hingga 2020, kapasitas terpasang PLTU tercatat sebesar 31.952 GW atau 50% dari total kapasitas pembangkit yang ada. Namun demikian, meski masih ada tambahan pembangkit listrik baru hampir 14 GW tersebut, pada 2030 kapasitas terpasang PLTU ditargetkan hanya sebesar 44.726 GW atau 45% dari total kapasitas terpasang. Pasalnya, sebesar 1,1 GW PLTU direncanakan akan dipensiunkan.

III. Sektor Geologi, Mineral , Batubara dan Umum

Upaya Mendorong Hilirisasi Batubara Dinilai Melibatkan Banyak Aspek Tak Hanya Soal Jaminan Insentif Untuk Menjaga Keekonomian Proyek. Direktur Eksekutif Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia (APBI) mengungkapkan, aspek keekonomian memang sangat berpengaruh dalam pelaksanaan proyek terutama saat harga komoditas tinggi.

Upaya hilirisasi batubara juga mendapatkan tantangan dari sisi pendanaan. Selain pendanaan ke sektor batubara yang tidak mudah, ada potensi pengembalian modal yang lama jika proyek tidak ekonomis. Selain itu, faktor teknologi juga diakui memberikan pengaruh pada pelaksanaan proyek. Selanjutnya, kepastian offtaker produk hilirisasi dinilai tidak kalah penting dalam menjamin agar proyek dapat dinilai layak oleh pemodal dan investor.

Sementara itu, Direktur PT Bumi Resources Tbk (BUMI) mengungkapkan, saat ini perusahaan masih berfokus untuk memperbaiki kinerja keuangan. Proyek gasifikasi batubara membutuhkan insentif fiskal seperti pembebasan royalti atas konsumsi batubara, tax holiday, kemudahan perizinan dan pendanaan.

Tercatat, BUMI memiliki proyek hilirisasi melalui dua anak usaha yakni PT Kaltim Prima Coal (KPC) dan PT Arutmin Indonesia. PT Kaltim Prima Coal (KPC) menggarap pembangunan fasilitas pengolahan batubara menjadi metanol di Bengalon, Kalimantan Timur. Di proyek tersebut, BUMI selaku bagian dari Grup Bakrie berkolaborasi dengan Ithaca Group dan Air Product.

Reviu Informasi Strategis Energi dan Mineral Harian, 19 September 2022

I. Sektor Minyak dan Gas Bumi

Momentum Kenaikan Pembangkit Nuklir. Momentum pertumbuhan sedang ditunjukan oleh tenaga nuklir ketika dorongan untuk mengurangi dampak perubahan iklim dan mempercepat upaya dekarbonisasi untuk mencapai emisi nol bersih. Janji pencapaian emisi nol bersih yang dicanangkan oleh negara negara secara global mencapai 91 persen emisi GRK dan mencakup 95 persen PDB global. Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir menjadi pilihan bagi pemimpin pemimpin di negara yang ingin mempercepat pencapaian penurunan emisi GRK. Evolusi reactor modular kecil dengan teknologi yang lebih canggih sedang dalam berbagai tahap pengembangan dengan dukungan dana publik dan swasta. Diperkirakan beberapa teknologi reactor nuklir terbaru akan mulai dikomersialisasi sebelum tahun 2035. Ditambah dengan adanya dukungan dan kebijakan pemerintah untuk mempermudah rantai pasokan dan penurunan biaya akan mempercepat teknologi tersbut masuk di dalam pasar. Pengembangan teknologi reactor juga dilakukan untuk mengatasi tantangan utama seperti tingginya biaya dan limbah yang terbuang.

Penambahan kapasitas nuklir global diperkirakan  mencapai dua kali lipat antara tahun 2022 sampai dengan 2050 dibandinkan tiga dekade terakhir dari 415 GW pada tahun 2022 menjadi 555 GW pada tahun 2050. Pembangkit nuklir yang dipensiunkan di Amerika Utara dan Eropa diperkirakan akan diimbangi dengan pembangkit baru yang akan dibangun di Asia khususnya Tiongkok.

Saat ini Amerika Serikat memiliki kapasitas nuklir terbesar 100 GW. Kedua diduduki Prancis sebesar 64 GW. Dalam beberapa dekade mendatang, lebih dari pembangunan pembangkit nuklir baru akan berada di Tiongkok, yang total kapasitasnya akan menyusul kapasitas pembangkit listrik nuklir Prancis  saat ini dalam lima tahun mendatang. Pembangunan lainnya akan dilakukan oleh Uni Emirat arab, Turki, Bangladesh, dan Mesir.

Penurunan pembangunan kapasitas nuklir baru selama tiga dekade terakhir dipengaruhi oleh tekanan keuangan dari kesulitan konstruksi yang menghambat rantai pasokan. Rusia telah menjadi pengekspor terbesar pembangkit nuklir baru selama dekade terakhir. Invasinya ke Ukraina dan konsekuensi berikutnya telah menurunkan posisi terdepan Rusia dan memberikan peluang ekspor bagi Tiongkok, Prancis, Korea Selatan, dan Amerika Serikat.

Seiring dengan pertumbuhan permintaan listrik dan pertumbuhan terbarukan melampaui semua teknologi lainnya, pangsa energi nuklir dari pembangkit listrik global akan menurun, dari 10 % sampai 7% pada periode yang sama.

II. Sektor EBTKE Dan Ketenagalistrikan

Pacu Percepatan EBT Pemerintah Menerbitkan Perpres No112/2002, Pemerintah memberikan sejumlah insentif kepada badan usaha dalam pengembangan energi terbarukan di Indonesia. Insentif yang tertuang dalam aturan terbaru tersebut diharapkan dapat mempercepat penegmbangan energi terbarukan yang potensinya melimpah, tetap pemanfaatannya masih minim. Namun, dibutuhkan petunjuk teknis dari aturan yang baru diterbitkan  yaitu Perpres Nomor 112 Tahun 2022 tentang Percepatan Pengembangan Energi Terbarukan untuk Penyediaan Tenaga Listrik yang telah diundangkan pada 13 September 2022.

Insentif yang diberikan pemerintah dalam bentuk fiskal dan non fiskal. Insentif fiscal yang dimaksud adalah pembebasan bea masuk impor, fasilitas pembiayaan lewat penjaminan melalui BUMN yang ditugaskan negara, dan fasilitas perpajakan. Sementara fasilitas nonfiskal diberikan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah sesuai aturan yang berlaku. Salah stunya bentuk dukungan, baik pusat maupun daerah adalah agar perizinan pengembangan energi terbarukan dipermudah.

Selain insentif Perpres tersebut juga mengatur mengenai skema, negosiasi dan evaluasi tarif pembelian listrik bersih agar bisa mengembangan industri EBT domestik. Selain itu juga, Prepres No.112/2022 juga mengatur soal penetapan tarif yang diharapkan bisa mendukung ekosistem pembangkit listrik EBT di Tanah Air. Beleid itu juga mengamatkan PLN untuk melakukan negosiasi insentif dengan produsen EBT terkait harga pembelian listrik patokan tertinggi. Selain menimbang biaya fasilitas jaringan, harga patokan itu juga memasukan perhitungan lokasi pembangkit. Harga pembelian tenaga listrik didasari oleh harga patokan tertinggi. Harga pembelian tenaga listrik didasari oleh harga patokan tertinggi dengan ketentuan negosiasi dengan batas atas berdasarkan harga patokan tertinggi tanpa eskalasi selama jangka waktu perjanjian jual beli tenaga listrik (PJBL), dan berlaku sebaai persetujuan harga dari Menteri..

Di sisi lain, Perpres itu juga menjamin untuk mengalokasikan kompensasi tambahan atas biaya yang telah dikeluarkan PLN untuk pembelian listrik bersih yang dipasikan menaikan BPP tenaga listrik perusahaan plat merah. Selain itu, Perpres 112/2022 juga meminta kementerian, lembaga dan pemerintah daerah terkait untuk segera menyusun ketentuan pemberian insentif fiscal dan non fiscal sesuai dengan kewenangannya paling lama satu tahun setelah Prepres tersebut berlaku.

Namun, menurut Asosiasi Energi Surya Indonesia (AESI) dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 112 tahun 2022 tentang Percepatan Pengembangan Energi Terbarukan Untuk Penyediaan Tenaga Listrik, masih belum dapat mengakomodir keekonomian sebagian pengembang. Untuk jenis PLTS yang diatur dalam Pepres tersebut sebenarnya cukup menarik bagi para pengembang dan masih bisa memberikan margin yang wajar. Namun perlu diingat bahwa harga-harga tersebut kata dia sukar mengakomodasi aturan syarat TKDN untuk modul surya. Di samping itu, setiap pengembang juga mempunyai tanggapan yang berbeda terhadap harga yang sudah ditetapkan tersebut. Masing-masing mempunyai hitung-hitungan keekonomiannya sendiri. Untuk pengembang mapan yang mempunyai modal kuat dan akses pada cheap capital serta pada produsen teknologi misalnya, harga-harga cukup baik. Tapi untuk pengembang kecil yang hanya bisa akses capital dari dalam negeri, dengan bunga bank yang masih relatif tinggi serta inflasi tinggi, mungkin kurang menarik. Oleh sebab itu, sebaiknya perlu dilakukan uji coba untuk melihat dampak Perpres ini bagi pengembang dengan cara PLN mulai melakukan pelelangan kepada para pengembang EBT. Dengan begitu akan terlihat, apakah harga penawaran yang masuk sesuai dengan HPT atau tidak.

Selain itu juga , Pemerintah resmi melarang pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) berbasis batu bara serta percepatan pemensiunan PLTU. Kebijakan pelarangan maupun percepatan pemensiunan dini PLTU di Peraturan Presiden terkait Energi Baru Terbarukan (EBT) ini didasarkan pada komitmen Pemerintah Indonesia untuk mencapai target netral karbon atau net zero emission (NZE) pada 2060 atau lebih cepat. Salah satu caranya yakni dengan mempercepat penurunan emisi gas rumah kaca dari sektor pembangkit berbahan bakar batu bara. Meski begitu, pemerintah tetap memastikan bahwa dengan upaya tersebut perekonomian tidak boleh terganggu. Namun justru sebaliknya, dengan adanya pembangunan energi bersih, industri hijau (green industry) dan emisi rendah karbon, maka ini diharapkan akan mendongkrak pertumbuhan ekonomi. Pemensiunan PLTU akan dilakukan secara selektif, sehingga masyarakat tidak perlu khawatir akan kekurangan pasokan listrik jika PLTU.

Perpres ini juga untuk memastikan bahwa pembangkit listrik Energi Baru Terbarukan (EBT) dapat berjalan beriringan. Dengan begitu, maka target penurunan emisi gas rumah kaca yang menjadi program nasional sebesar 29% pada 2030 dapat tercapai. Adapun Peraturan Presiden ini dibuat dengan menimbang, bahwa untuk meningkatkan investasi dan mempercepat pencapaian target bauran energi terbarukan dalam bauran energi nasional sesuai dengan Kebijakan Energi Nasional serta penurunan emisi gas rumah kaca, perlu pengaturan percepatan pengembangan pembangkit listrik dari sumber energi terbarukan

III. Sektor Geologi, Mineral, Batubara dan Umum

Dana Yang Dihasilkan Dari Penggunaan Batu bara untuk Mendukung Net Zero Carbon. Pemulihan ekonomi dunia yang semakin cepat dari pandemi COVID-19 telah memicu konsumsi energi terus meningkat. Sementara dalam waktu bersamaan, sejak akhir tahun lalu perang Rusia-Ukraina telah membuat harga energi terus melambung tinggi dan mendorong lonjakan inflasi serta krisis energi di  banyak negara di dunia. Harga batu bara terus melambung dan menciptakan rekor baru. Harga batu bara pada awal pekan kedua September 2022 mencapai USD463 per ton. Lonjakan harga tersebut mencapai 160 persen dalam setahun terakhir.

Lonjakan harga tersebut  memberikan keuntungan bagi Indonesia sebagai salah satu produsen batu bara terbesar di dunia. Hingga akhir Agustus 2022, realisasi penerimaan negara dari batu bara mencapai Rp91,47 triliun, atau lebih dari dua kali lipat dari target tahun ini sebesar Rp42,36 triliun. Kontribusi batu bara terhadap perekonomian nasional tahun ini akan mencapai 5 hingga 6 persen terhadap PDB dibandingkan 2021 sebesar 4 hingga 5 persen PDB. Kontribusi batu bara ini bagi perekonomian nasional cukup signifikan. Selain berkontribusi besar terhadap penerimaan negara, industri batu bara juga turut menopang perekonomian daerah dan menciptakan lapangan kerja.

Komisaris Utama PGN menjelaskan, dalam upaya mewujudkan net zero carbon pada tahun 2050-2060, di dunia terdapat dua paradigma besar. Negara-negara di Eropa fokus untuk mengembangkan renewable dan membatasi eksplorasi migas, termasuk penggunaan batu bara. Sementara Amerika Serikat tetap berpendirian bahwa energi fosil masih akan menjadi sumber utama energinya. Dampak peningkatan karbon dalam penggunaan energi fosil direspon Amerika dengan optimalisasi teknologi. Sementara di Indonesia, Direktur Jenderal Minerba menjelaskan bahwa penggunaan batubara tidak serta merta dihentikan, namun dana yang dihasilkan dari penggunaan batu bara digunakan untuk mendukung program energi yang lain. Misalnya, batu bara berkontribusi terhadap penggunaan panel surya atau beberapa perusahaan batu bara mendukung program kendaraan listrik.

Reviu Informasi Strategis Energi dan Mineral Harian, 15 September 2022

I. Sektor Minyak dan Gas Bumi

Kontirbusi Solidaritas Dalam Menghadapi Krisis Energi dan Ekonomi. Komisi Eropa mengusulkan adanya pajak sementara atas “surplus profit” dari produsen bahan bakar fosil untuk membantu mengimbangi melonjaknya tagihan listrik dan gas di sektor rumah tangga maupun industri di seluruh Eropa. Berdasarkan proposal yang diajukan, pajak sementara tersebut diusulkan sebagai bentuk kontribusi solidaritas atas tambahan keuntungan yang dihasilkan dari kegiatan sektor minyak, gas, dan batubara. Pajak sementara diusulkan diterapkan selama satu tahun untuk kemudian ditinjau kembali.

Pajak sementara nantikan akan dikenakan kepada badan usaha yang setidaknya memiliki kenaikan laba 20 persen diatas rata-rata laba tiga tahun sebelumnya. Retribusi yang dikenakan diusulkan mencapai sekitar 33 persen dari laba yang didapat pada 2022.

Berdasarkan data yang ada, perusahaan energi di Eropa mendapkan pendapatan lebih dari dua kali lipat dari pendapatan tahun sebelumnya pada kuartal kedua tahun ini, setelah harga minyak Brent naik mendekati 140 US$ per barel dan harga gas melonjak ke rekor tertinggi akibat kekhawatiran atas pasokan gas Rusia. Laba bersih perusahaan seperti Shell, BP, TotalEnergies, Equinor, dan Eni bahkan mencapai lebih dari US$37 miliar pada Q2-2022 dimana sebagian besar peningkatan laba tersebut diberikan kepada pemegang saham melalui dividen yang lebih tinggi.

Berdasarkan proposal tersebut setiap negara Uni Eropa akan bertanggung jawab untuk mengumpulkan dan mengarahkan dana dari pajak sementara untuk membantu mengimbangi kenaikan harga gas dan listrik di konsumen serta mempercepat proyek energi bersih. Dana tersebut juga dapat digunakan untuk membiayai proyek lintas batas sesuai dengan tujuan yang terdapat pada dokumen REPowerEU, atau menggunakan sebagian pendapatan tersebut untuk mendanai langkah-langkah perlindungan tenaga kerja atau mempromosikan investasi dalam peningkatan efisiensi energi

Sejumlah negara Eropa seperti Italia dan Hinggaria telah mengusulkan pajak sementara atau yang disebut “windfall profit tax” bagi perusahaan perusahaan energi. Inggris juga telah memberlakukan “energy profits levy” pada Mei lalu bagi perusahaan hulu energi dengan menaikan tarif pajak dari sebelumnya 40 persen menjadi 65 persen.

Badan usaha berpandangan positif atas rencana adanya kontribusi solidaritas, namun diharapkan pajak sementara tersebut dapat diberlakukan kepada seluruh pemasok bahan bakar fosil ke Eropa dan ditetapkan pada tingkat yang tepat sehingga tidak menghambat pasokan yang memadai. Selain itu periode yang digunakan sebagai tahun dasar pembanding juga perlu diperhatikan mengingat periode 2019-2021 termasuk tahun tahun pandemic ketika pendapatan industri fosil juga turun diengaruhi anjloknya permintaan dan harga. Selain itu investasi energi yang dicanangkan oleh masing-masing badan usaha juga sebaiknya diperhitungkan dalam penentuan besaran kontribusi yang akan dikenakan.

II.Sektor EBTKE Dan Ketenagalistrikan

Utak-atik Atasi Surplus Listrik, Persoalan kelebihan pasokan tenaga listrik mendapatkan perhatian khusus di tengah upaya efesiensi yang dilakukan badan usaha milik nagara. Beragam uapaya dilakukan untuk menyusutkan power supply tenaga istrik milik PT. PLN, ulai dari pengembangan kawasan industri baru yang diproyeksi bakal menyerap banyak setrum hingga penyematan pentingnya kelistrikan dalam setiap aspek kehidupan masyarakat, seperti electrifying agriculture.

Terbaru, mencuat usulan untuk menghapuskan golongan pelanggan rumah tangga 450 VA guna mengatasi persoalan kelebihan pasokan tenaga listrikan beban milik PLN. Usulan penghapusan golongan pelanggan 450 VA disampaikan Banggar DPR untuk mengatasi besarnya kelebihan pasokan listrik PLN. Pengguna listrik berdaya 450 VA akan ke daya 900 VA. Selain itu untuk yang masyarakat yang memakai daya listrik 900 VA akan beralih ke listrik 1.300 VA. Saat ini kelebihan pasokan tenaga listrik PLN mencapai 6 Gigawatt (GW). Jumlah tersebut berisiko kembali naik menjadi 7,5 GW pada 2026 karena ada beberapa pembangkit listrik program 35 GW yang selesai.

Bahkan, pada 2030 diperkirakan kelebihan pasokan listrik PLN mencapai 41 GW karena pemerintah sedang gencar meningkatkan investasi pembangkitan listrik berbasis energi terbarukan (EBT). Dengan skema pembelian listrik take or pay, maka akan menjadi beban tersendiri bagi PLN karena tetap harus membayar listrik yang dihasilkan dari pembangkit listrik, meski perseroan tidak dapat memastikan seluruh listriknya terserap oleh pelanggan. Skema take or pay menghendaki PLN tetap mengambil listrik kepada pengembang listrik swasta atau membayar denda bila pasokan yang diambil tidak sesuai dengan kontrak.

Dengan penghapusan golongan pelanggan rumah tangga 450 VA diharapkan permintaan dan penyerapan listrik akan meningkat sehingga kelebihan pasokan berkurang. Migrasi pelanggan rumah tangga 450VA ke 900 VA tidak akan membutuhkan baiaya banyak karena  PLN tinggal memodifikasikan meteran yang ada dirumah. Selain itu juga penghapusan golongan rumah tangga 450 VA sejalan dengan program pemerintah yang ingin mengkonversi LPG ke kompor listrik atau induksi untuk mengurangi beban subsidi komoditas tersebut yang relative tinggi.

Terkait usulan penghapusan golongan subsidi listrik rumah tangga 450 VA diharapkan dapat menjadi anggin segar dan sentiment positif terhadap iklim investasi pembangkit listrik di tanah air. Namun usulanektor tersebut juga harus diikuti dengan komitmen untuk tidak menaikan tarif listrik dari pemerintah dan DPR. Alasannya penghapusan golongan 450 VA dan migrasi kelompok  tersebut ke 900 VA bersubsdi bisa meningkatkan subsidi listrik. Di sisi lain usulan Banggar tersebut dpat menjadi momentum bagi pemerintah untuk membenahi tata niaga listrik domestic seiring dengan potensi makin lebarnya kelebihan pasokan listrik PLN. Namun KESDM memastikan bahwa pemerintah tidak akan menghapus daya listrik pelanggan rumah tangga miskin 45o VA dan mengalihkan ke daya 900 VA.

III.Sektor Geologi, Mineral, Batubara dan Umum

PT Timah (Persero)Tbk Targetkan Smelter Ausmelt Furnace Beroperasi pada November 2022, Saat ini PT Timah sedang membangun smelter berteknologi TSL (Top Submerged Lance) Ausmelt Furnace yang ditargetkan selesai pasa November 2022 mendatang dan beroperasi efektif mulai tahun depan dengan kapasitas sebesar 40.000 ton crude tin/tahun. Proyek pembangunan smelter ini dimulai sejak tahun 2019 silam yang semula dijadwalkan selesai pada awal tahun 2022 namun karena pandemic covid-19 maka target penyelesaiannya mundur. Progress pembangunannya sudah tahap final sekitar 97,33%.

Smelter Ausmelt Furnace dapat mengolah dan meleburkan konsentrat bijih timah dengan kadar 40% (low grade). Proses peleburannya lebih cepat dibandingkan dengan smelter eksisting menyebabkan smelter baru ini lebih efisien dengan peningkatan efisiensi sebesar 25% hingga 34%. Selain lebih efisien, smelter baru ini dapat mengolah timah kadar rendah sehingga memperkuat eksplorasi di tambang primer.

PT Timah berinvestasi sebanyak USD 80 juta atau setara Rp 1,2 triliun untuk pembangunan smelter yang berlokasi di Muntok. Diharapkan smelter tersebut dapat menambah laba atau profitabilitas perseroan di tahun berikutnya.

Sebagai informasi, produk logam timah pada paruh pertama tahun 2022 merosot sebesar 26% menjadi 8.805 MT dari periode sama tahun sebelumnya yaitu sebanyak 11.915 MT. Adapun penjualan logam timah tercatat ikut melemah menjadi 9.942 MT atau turun sebesar 21% dibandingkan periode sama tahun lalu yaitu sebesar 12.523 MT.

Reviu Informasi Strategis Energi dan Mineral Harian, 13 September 2022

I. Sektor Minyak dan Gas Bumi

Transisi Energi dengan Pemanfaatan Gas Bumi. Berdasarkan potensi  cadangan terbukti gas bumi di Indonesia yang mencapai 44,2 triliun kaki kubik (Tcf), menempati posisi terbesar keempat di Asia Pasifik, gas bumi cukup layak dijadikan jembatan transisi menuju energi bersih/terbarukan. Terlebih, gas bumi sebagai sumber energi berbasis fosil masih lebih bersih ketimbang batu bara dan minyak, sehingga layak menjadi jembatan transisi energi.

Tak bisa dimungkiri, sektor energi nasional kini harus menghadapi dua tantangan utama sekaligus, yakni peningkatan produksi guna memastikan ketahanan energi dan mengurangi beban impor, serta pencapaian target NZE. Terdapat beberapa pekerjaan rumah yang harus dibenahi terlebih dahulu agar potensi gas bumi yang ada tersebut dapat diproduksi dan dimanfaatkan secara maksimal, diantaranya:

  1. Para pengambil kebijakan  tetap berusaha memastikan agar kebijakan yang dibuat dapat meningkatkan keyakinan investor untuk terus berinvestasi dalam proyek-proyek gas yang ada, terutama dalam hal keekonomian.
  2. Keberlanjutan proyek gas bumi juga perlu diperhatikan agar ketersediaan gas bumi yang menjadi sumber energi tidak terputus.
  3. perlu adanya percepatan pembangunan infrastruktur pendukung agar gas bumi bisa terserap optimal untuk kepentingan nasional.

Beberapa waktu terakhir cadangan gas bumi marak ditemukan, seperti dari kegiatan eksplorasi di Timpan-1 yang ada di Blok Andaman II berhasil mengungkap potensi gas mencapai 6 Tcf. Pertamina Hulu Energi (PHE) Regional 4 juga menemukan hidrokarbon setelah melakukan kegiatan pengeboran sumur eksplorasi Markisa (MKS)-001.

Dari Sumur Markisa, PHE Regional 4 menemukan potensi cadangan gas sebanyak 9,7 MMscfd, dan 219 barel kondensat per hari. Di Aceh, PHE North Sumatra Offshore Regional 1 Sumatra juga menemukan indikasi hidrokarbon berupa gas melalui pengeboran sumur eksplorasi R2.

Selain penemuan cadangan gas bumi di sejumlah wilayah kerja (WK) migas, proyek pengembangan gas lapangan unitisasi Jambaran-Tiung Biru (JTB) juga telah melaksanakan tahapan gas-in, yakni tahap awal pengaliran gas dari sumur ke gas processing facility (GPF). Banyak pihak yang menaruh perhatian kepada proyek JTB karena memiliki peran strategis bagi ketahanan energi nasional. Potensi gas JTB diproyeksikan dapat memenuhi kebutuhan energi di Jawa Tengah dan Jawa Timur.

Gas bumi juga merupakan bahan baku yang sangat penting untuk menggerakkan industri. Namun, saat ini porsi gas bumi sebagian besar masih ditujukan untuk memenuhi kebutuhan ekspor daripada industri dalam negeri. Alhasil, kebutuhan domestik gas bumi untuk industri nasional pun belum optimal terpenuhi. Oleh karena itu peran gas bumi  sebagai bahan baku atau komoditas sangat penting, perlu perhatian khusus tidak hanya kepada industri hilir, melainkan juga kepada industri hulu yang menjadi produsen gas bumi.

Direktur Eksekutif ReforMiner Institute Komaidi Notonegoro menyampaikan bahwa selain soal potensi, kebijakan yang diambil pemerintah untuk industri hulu harus dilihat secara lebih luas. sektor hulu migas memiliki multiplier effect yang besar, sehingga nilai tambah yang ditimbulkan pun cukup besar dan signifikan bagi perekonomian nasional.

kebijakan di subsektor ketenagalistrikan saat ini justru mengalami pergeseran dari pemanfaatan gas bumi sebagai sumber energi. Dalam roadmap transisi energi di sektor ketenagalistrikan yang terbaru, pemerintah cenderung lebih mengutamakan pemanfaatan EBT daripada gas bumi. Padahal, dari aspek regulasi, pemerintah telah mendorong pemanfaatan gas bumi untuk pembangkit listrik dengan menetapkan kebijakan harga gas bumi tertentu.

Oleh karena itu, ReforMiner Institute mendorong agar pemerintah bersama pelaku industri hulu dan pelaku industri hilir dapat duduk bersama guna menentukan kebijakan yang tepat bagi seluruh pemangku kepentingan di sektor energi nasional. Dari target tersebut di atas, gas bumi menjadi sumber energi yang justru harus ditingkatkan target ketersediaannya dalam mendukung transisi energi.

II. Sektor EBTKE Dan Ketenagalistrikan

Pengalihan Subsidi untuk Melindungi Masyarakat Rentan. Pemerintah berkeyakinan kebijakan mengalihkan sebagian subsidi BBM menjadi bantalan sosial untuk sekitar 40 persen masyarakat yang rentan secara ekonomi merupakan langkah yang tepat dan dalam waktu yang tidak terlalu lama akan diterima baik semua kalangan. Tujuan kebijakan ini yaitu perlindungan lebih terhadap masyarakat rentan, jauh lebih penting disbanding risiko-risiko yang tidak bersentuhan langsung dengan kepentingan masyarakat banyak. Tanpa memperbaiki alokasi subsidi yang seharusnya langsung ke sasaran yang berhak, sama halnya Pemerintah membiarkan masyarakat rentan berjuang subsidi menghadapi tekanan ekonomi tanpa perlindungan memadai.  Semua program perlindungan sosial yang dijalankan diharapkan benar-benar dapat efektif membantu kelompok masyarakat yang rentan secara ekonomi dalam menghadapi tekanan ekonomi yang merupakan fenomena global.

Dengan adanya kebijakan pengalihkan sebagian subsidi BBM menjadi bantalan sosial akan memiliki  potensi resiko antara lain adanya potensi kenaikan inflasi namun pemerintah telah menyadari dengan baik hal tersebut dan telah menjalankan serangkaian langkah untuk mengelolanya. Semua langkah yang dilakukan pemerintah merupakan upaya menjaga kepentingan yang lebih besar, baik yang terkait dengan stabilitas fiscal di APBN maupun perbaikan penyaluran subsisdi yang selama ini tidak tepat sasaran. Langkah penyesuain harga energi telah diambil sebagian besar negara di dunia  sehingga langkah Indonesia saat ini sebenarnya wajar dan memiliki alasan kuat dan seharusnya masyarakat seharusnya bisa memahami keputusan sulit yang diambil Pemerintah beserta langkah mitigasi yang telah dibuat

III. Sektor Geologi, MIneral, Batubara dan Umum

Proyek Hilirisasi Harus Tetap Berjalan Walaupun Meski RI Kalah di World Trade Organization (WTO), Sejak November 2021, Uni Eropa (UE) menggugat Indonesia di WTO terkait kebijakan yang dikeluarkan pemerintah tentang pelarangan ekspor bijih nikel. WTO sendiri merupakan organisasi yang didesain oleh negara – negara yang sudah memiliki processing industry dari zaman dulu seperti UE, Amerika dan Jepang untuk mengamankan pasokan bahan baku industri mereka. Dengan adanya regulasi pelarangan ekspor raw mineral menyulitkan mereka untuk kompetitif dalam industrI besi dan baja khususnya produktivitas industri stainless steel UE.

Menurut pengamat, memang susah untuk melawan aturan perdagangan global yang sudah lama ada. Namun di sisi lain pemerintah harus mempertahankan regulasi yang telah dibuat untuk memperjuangkan kedaulatan NKRI. Maka dari itu pemerintah perlu mencari strategi agar bisa tetap menjalankan proyek hilirisasi dalam negeri dengan menghadapi penentangan dari negara yang merasa dihalangi akses bahan bakunya. Opsi agar keluar dari vonis WTO yang disampaikan pemerintah bahwa Indonesia akan membuat aturan baru misalnya mengenakan pajak ekspor untuk komoditas bijih nikel.  Di dalam aturan WTO, suatu negara boleh menerapkan kebijakan pembatasan ekspor sepanjang memenuhi tujuan tertentu namun tidak boleh melarang secara keseluruhan.

Menurut Asosiasi Penambang Nikel Indonesia (APNI) jika Indonesia benar – benar kalah atas gugatan UE di WTO, maka Indonesia harus membuka kembali keran ekspor namun dibatasi kadar bijih nikel maksimal 1,6% sehingga bisa dijadikan pembanding harga untuk pabrik local yang masih begitu menguasai harga atau pembelian bijih nikel. Namun APNI berharap Indonesia harus berupaya keras untuk mempertahankan kebijakan larangan ekspor bijih nikel dengan melakukan banding.

Saat ini smelter nikel eksisting yang mengolah nikel menjadi NPI berjumlah 31 dan masih ada 50 smelter lagi yang sedang dalam proses konstruksi dan perencanaan serta pengurusan perizinan ditargetkan selesai di tahun 2025. Jika semua smelter telah rampung, smelter nikel nasional dapat menyerap 250 juta ton bijih nikel dari yang semula hanya 120 juta ton. Ancaman yang menghantui apabila Indonesia kalah dalam gugatan UE dan diwajibkan membuka keran ekspor nikel lagi ialah minimnya pasokan nikel untuk smelter yang telah berdiri tersebut.

Reviu Informasi Strategis Energi dan Mineral Harian, 12 September 2022

I.Sektor Minyak Dan Gas Bumi

Kenaikan BBM Yang Telah Diputuskan Pemerintah Telah Menggerus Daya Beli Masyarakat. Pemerintah secara bersamaan memberikan bantuan sosial tambahan sebesar 24,17 triliun rupiah untuk meredam kebijakan harga BBM. Namun, kenaikan harga BBM akan lebih terasa pada kuartal IV atau Oktober 2022 pada sektor rumah tangga. Indikator tersebut dapat dilihat adanya dampak kenaikan secara umum harga barang pada Agustus 2022 yang menyebabkan masyarakat menengah kebawah sudah melakukan penyesuaian pola konsumsi bukan karena adanya kenaikan BBM saja.

Disisi lain, kenaikan harga BBM memberikan dampak besar terhadap seluruh sektor usaha  disebabkan langsung memberikan beban terhadap aktivitas logistic. Selain itu, terjadinya potensi perlambatan pertumbuhan ekonomi dalam jangka pendek akibat adanya penyesuaian  kembali terhadap pola konsumsi dan pengeluaran masyarakat.

Ditengah kenaikkan harga pertalite dan solar, harga minyak dunia naik t 4 persen pada akhir perdagangan. Kenaikan harga minyak mentah terjadi akibat pelemahan dolar AS, termasuk pemangkasan pasokan. Minyak mentah berjangka West Texas Intermediate (WTI) untuk pengiriman Oktober naik 3,9 persen menjadi US$86,79 per barel di New York Mercantile Exchange. Sementara, minyak mentah berjangka Brent untuk pengiriman November meningkat 4,1 persen jadi US$92,84 per barel di London ICE Futures Exchange. Ancaman pasokan minyak juga turut mempengaruhi harga kontrak berjangka minyak. Belum lagi, masalah lockdown  berkepanjangan di China yang diyakini menekan permintaan BBM. Dikhawatirkan dalam beberapa bulan mendatang, Eropa harus bersiap menghadapi risiko kehilangan pasokan energi Rusia dan melonjaknya harga minyak.

Sementara itu, MESDM dan Komisi VII DPR RI menyepakati asumsi dasar harga minyak mentah Indonesia atau Indonesian Crude Price (ICP) untuk Rancangan Anggaran dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun 2023 sebesar USD95 per barel. Angka ini lebih tinggi dari ICP di APBN 2022, yaitu USD63 per barel. Penetapan ini juga mengalami kenaikan sebesar USD5 per barel dari usulan sebelumnya, yaitu USD90 per barel saat Presiden RI Joko Widodo menyampaikan pidato Penyampaian Keterangan Pemerintah atas RUU APBN Tahun Anggaran 2023 beserta Nota Keuangannya pada Rapat Paripurna Pembukaan Masa Persidangan I DPR RI Tahun Sidang 2022-2023 pada tanggal 16 Agustus 2022 lalu. Penetapan asumsi dasar ICP di level USD95 per barel untuk mengantisipasi adanya peningkatan konsumsi minyak dunia di akhir tahun jelang memasuki musim dingin serta terganggunya sektor suplai dari Rusia.

II. Sektor EBTKE Dan Ketenagalistrikan

Transisi Energi Jadi Momentum Kebangkitan Energi Baru Terbarukan, Terwujudnya pengelolaan energi yang berkeadilan, berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan merupakan arah Kebijakan Energi Nasional (KEN) di Indonesia, dalam rangka mewujudkan kemandirian energi dan ketahanan energi nasional yang berlandaskan kedaulatan energi dan nilai ekonomi yang berkeadilan. Arah kebijakan energi nasional saat ini adalah melaksanakan transisi energi, yaitu dari energi fosil menuju energi yang lebih bersih, minim emisi, dan ramah lingkungan. Penggunaan energi baru terbarukan (EBT) pun menjadi salah satu aspek penting dalam prioritas pengembangan energi di dalam negeri, karena perannya dalam menjaga ketahanan energi nasional sekaligus upaya untuk memberikan akses energi secara merata kepada masyarakat.

Untuk mengembangkan EBT di Tanah Air, sejatinya bukan hal yang mustahil. Dari segi potensi, Indonesia memiliki sumber daya EBT yang berlimpah, mulai dari energi surya, hidro, bioenergi, bayu, panas bumi, hingga laut. Bahkan, kini Indonesia juga sudah melirik potensi sumber energi bersih lainnya yakni hidrogen dan amonia.  Komitmen mewujudkan Net Zero Emission di tahun 2060 harus disertai keragaman sumber EBT dan hal tersebut memerlukan dukungan pengembangan teknologi dan tentu saja pendanaan. Hidrogen dan amonia dapat menjadi kontributor penting dalam penggunaan energi bersih di masa depan.

Kebutuhan investasi supaya mencapai karbon netral pada 2060 memerlukan biaya besar. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memperkirakan jika ingin bebas dari emisi karbon di 2060, secara total membutuhkan sekitar US$ 1 triliun atau US$ 29 miliar per tahun. Untuk mengatasi berbagai tantangan dan dinamika dalam pengembangan EBT diperlukan sinergi dan kolaborasi semua pihak sesuai peran masing-masing. Kerja sama antara pemerintah dan stakeholder sektor energi diharapkan menjadi kunci utama dalam percepatan pengembangan EBT di Indonesia. Dalam perjalanannya, beberapa tantangan dalam pengembangan EBT, diantaranya pertama, keekonomian dan teknologi dapat mendukung keandalan sistem tenaga listrik dan terciptanya harga yang kompetitif. Kedua, kesiapan industri dalam negeri melalui pemanfaatan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN). Ketiga, keseimbangan suplai dan pertumbuhan demand dengan harga terjangkau. Terakhir, kemudahan perizinan dan penyiapan lahan serta debottlenecking dalam pelaksanaan proyek EBT.

Dalam KEN dan Rencana Umum Energi Nasional (RUEN), transisi energi menuju era EBT diwujudkan melalui peningkatan persentase bauran EBT dari 11% pada tahun 2021 menjadi 23% pada tahun 2025 dan 31% pada tahun 2050. Sebaliknya, persentase bauran energi fosil diproyeksikan menurun meski kebutuhan pasokan energi primer fosil tetap meningkat.

Guna menggenjot pencapaian target EBT, pemerintah tengah menerapkan sejumlah strategi diantaranya mempercepat peningkatan teknologi inovatif, memobilisasi pembiayaan, menetapkan dan mengimplementasi kebijakan, melaksanakan rencana aksi mitigasi di sektor energi, serta melakukan sejumlah inisiatif penurunan emisi gas rumah kaca seperti peningkatan kendaraan listrik, penerapan CCS dan CCUS, serta zero flaring dan venting. Kecukupan finansial memiliki peran strategis dalam percepatan transisi energi. Pemerintah memiliki skema pendanaan yang variatif dalam mencari dukungan investasi antarnegera maupun lembaga internasional. Indonesia, lanjutnya, terbuka bagi kerja sama internasional, termasuk dalam urusan investasi asing, skema pendanaan yang inovatif, serta transfer teknologi berdasarkan semangat kemitraan yang setara dan saling menguntungkan. Pemerintah mendorong blended finance dan sedang menyusun Peraturan Presiden terkait hal ini. Bagaimana kita nanti akan memanfaatkan pendanaan tidak hanya di dalam negeri, tidak hanya yang berbasis komersial perbankan, tapi juga dari filantropis, mulitnasional yang bermaksud untuk mendukung pengembangan EBT di Indonesia

Kabar baiknya, biaya pengembangan PLT EBT semakain murah dan efisien. Berdasarkan IRENA Renewable Power Generation Cost in 2020, biaya pembangunan PLT EBT mengalami penurunan cukup signifikan secara global selama 10 tahun terakhir. Bahkan biaya operasi PLT EBT baru terutama PLT Surya dan PLT Bayu (termasuk biaya integrasi) dapat bersaing dengan PLTU eksisting skala 800 Mega Watt. Harga-harga pembangkit yang intermiten (surya & angin) semakin menurun. Dalam waktu 10 tahun, turunnya hampir 80% dari USD5.000 per kWh menjadi USD1.000 per kWh. Bahkan lelang yang dilakukan oleh PLN sudah bisa menembus di bawah PLTU batubara.

Pemanfaatan hidrogen akan difokuskan di sektor transportasi dan industri yang masih menggunakan bahan bakar fosil. Sementara itu, amonia dengan kandungan hidrogen yang tinggi dapat berperan penting untuk mendukung program pengurangan karbon khususnya di pembangkit listrik.Saat ini, Indonesia tengah memiliki rencana investasi dan pilot project green hydrogen yang sedang berjalan, seperti hibrida hidrogen hijau dari tenaga surya dan angin di Sumba Timur, rencana proyek di Kalimantan Utara dan Papua dari pembangkit listrik tenaga air besar, dan pilot project di Ulubelu dengan memanfaatkan kondensat panas bumi.

III. Sektor Geologi, Mineral, Batubara, dan Umum

Hilirisasi Perlu Dijalankan Tanpa Mengorbankan Industri Hulu, Menurut para ekonom, agar terciptanya industry hilirisasi di dalam negeri perlu adanya konsistensi kebijakan berbasis penciptaan pasar melalui skema insentif dan disinsentif dalam jangka Panjang. Sejatinya hilirisasi memang sangat perlu dijalankan tetapi jangan sampai mengorbankan industri hulunya. Pelarangan ekspor produk hulu sebaiknya sejalan dengan penyerapan produk tersebut untuk bahan baku industri hilir. Dengan begitu cita – cita hilirisasi industri yang digaung-gaungkan sejak dahulu bisa berkembang dan berkesinambungan.

Langkah yang mungkin dapat diambil agar hilirisasi bisa terlaksana ialah dengan mempercepat pembangunan infrastruktur, supply energy untuk industri, logistik, pelabuhan serta sumber daya manusia yang handal. Selain itu, hal yang tidak kalah penting ialah dukungan dari sisi perbankan dan keuangan, misalnya dengan lebih mempermudah kredit untuk pelaku hilirisasi. Terakhir, harus dipikirkan juga bagaimana caranya agar Indonesia mampu menciptakan permintaan dalam negeri yang cukup besar untuk mencapai skala keekonomian.

Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi mengkalim dalam 8 tahun terakhir, Indonesia telah mentransformasi ekonomi menjadi lebih efisien, lebih maju, dan tidak bergantung pada komoditas melalui kegiatan hilirisasi industri. Terbukti saat ini Indonesia sudah tidak lagi mengandalkan komoditas mentah. Melalui hilirisasi industri ini juga, Indonesia mendapat transfer teknologi, added value, penciptaan lapangan kerja sehingga tercipta pemerataan ekonomi di sekitar daerah penghasil maupun daerah industri.

Reviu Informasi Strategis Energi dan Mineral Harian, 8 September 2022

I. Sektor Minyak dan Gas Bumi

Kebijakan menaikkan harga BBM bersubsidi sudah semestinya dilakukan untuk Kesehatan fiscal negara. Harga minyak dunia sempat mencapai 140 dolar AS per barel, sedangkan asumsi ICP (Indonesian Crude Price) yang menjadi patokan APBN adalah USD 105 per barel. Tak pelak, harga keekonomian BBM di dalam negeri pun mengalami kenaikan.  Selain itu, penyesuaian harga BBM dilakukan dengan tujuan agar subsidi BBM diberikan secara tepat sasaran. Pemerintah menyampaikan ada 70 persen subsidi justru dinikmati oleh kelompok masyarakat mampu.  Indikatornya adalah presentasi pendaftaran kendaraan roda empat atau mobil di MyPertamina yang tercatat ada 30 juta pengguna kendaraan roda empat. Namun baru 6% yang terdaftar di MyPertamina. Data ini menggambarkan bahwa selama ini mayoritas kelompok menengah atas menikmati bahan bakar bersubsidi.

Kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi dikhawatirkan akan mengalami dampak bagi masyarakat dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Salah satu dampak jangka panjang yang seharusnya menjadi perhatian pemerintah adalah terjadinya inflasi yang tinggi. Dampak yang akan segera dirasakan setelah kenaikan harga BBM ini adalah naiknya barang-barang di pasaran. Kenaikan BBM akan menjadi salah satu faktor penyumbang naiknya cost of production sehingga akan menaikan harga jual, Selain itu, kenaikan harga BBM bersubsidi diprediksi juga akan menjadi salah satu faktor penyumbang naiknya biaya produksi di pasaran sehingga perusahaan akan menaikkan harga jual barang. Hal ini dapat berakibat turunnya permintaan dalam jangka panjang yang memicu over supply.

Pemerintah akan mengatur strategi pemasaran yang bisa menekan harga agar tidak terjadi inflasi yang terlalu tinggi. Namun jika kondisi ini terus terjadi, diprediksi inflansi akan melaju hingga 7 persen. Pemerintah mengkonfirmasi kenaikan BBM dapat menaikkan inflasi hingga 1,8 persen pada akhir tahun. Sebagai antisipasi atas lonjakan inflasi itu, Pemerintah telah mengintervensi dengan memberikan bantuan sosial (bansos). Pemerintah mengusulkan 2 persen DAU (dana alokasi umum) digunakan untuk mengatasi inflasi dan bansos, sedangkan belanja tak terduga bisa untuk mengatasi inflasi.

Terdapat empat hal yang harus dilakukan Pemerintah untuk menghadapi dampak kenaikan BBM bersubsidi ini. Pertama, meningkatkan kinerja perekonomian nasional menjadi lebih sehat dan produktif dengan menghilangkan ekonomi biaya tinggi dan hambatan struktural. Kedua, menggunakan sumber daya yang dimiliki di mana Pemerintah mesti terus mengendalikan laju inflasi di tengah masyarakat, terutama di sektor pangan. Ketiga, efektivitas dari program-program perlindungan sosial (perlinsos) harus semakin baik. Disampaikannya, penerima program perlinsos harus yang benar-benar membutuhkan dan terpukul akibat kenaikan BBM bersubsidi. Keempat, pemerintah harus menghilangkan inefisiensi dalam pengelolaan anggaran.

II. Sektor EBTKE Dan Ketenagalistrikan

Potensi Energi Hijau itu Bernama Hidrogen.  Indonesia semakin mantap menuju peralihan transisi energi menuju pemanfaatan EBT dan energi hijau yang lebih masif. Salah satu program kebijakan lain terkait energi hijau kembali dicanangkan oleh Kementerian PPN/Bappenas tentang skenario pembangunan rendah karbon (net zero emission/ NZE). Skenario NZE diharapkan dapat mempercepat Indonesia lepas dari fenomena middle income trap country. NZE merupakan kondisi di mana jumlah emisi karbon yang dilepaskan ke atmosfer tidak melebihi jumlah emisi yang mampu diserap bumi

Pertumbuhan ekonomi Indonesia dengan skenario NZE diproyeksi mencapai 5,95%—6,20% pada 2021—2070. Jika digunakan pendekatan business as usual (BAU) maka pertumbuhannya hanya mencapai 4,16% pada periode yang sama. Karena itu, pencapaian NZE merupakan salah satu prioritas utama di mana Indonesia menargetkannya untuk bisa dicapai pada 2060 atau lebih cepat selaras dengan Paris Agreement. Pertumbuhan ekonomi tidak bisa lepas dari energi. Namun, selama ini bahan bakar fosil yang dijadikan sumber energi utama merupakan penyumbang gas rumah kaca (GRK) terutama gas karbon dioksida (CO2).

Skenario agar NZE bisa dicapai pada 2060 atau lebih cepat antara lain melalui transisi energi dari semula berbasis bahan bakar fosil ke energi baru dan terbarukan (EBT). Pada 2021, porsi EBT Indonesia baru 11,5% dari bauran energi. Porsinya akan dinaikkan menjadi 23% pada 2025 dan terus ditingkatkan menjadi 98,7% pada 2045. Akhirnya, pada 2050 seluruh kebutuhan energi Indonesia akan berbasis EBT. Skenario tersebut sangat ditopang oleh perkembangan teknologi penyimpan dan pembawa energi yakni baterai dan hidrogen.

Tidak dapat dipungkiri era energi bersih sangat ditopang oleh teknologi peradaban baru yaitu baterai (baterai isi ulang) dan hidrogen (green hydrogen). Namun seperti kita ketahui, produksi baterai melibatkan proses yang panjang dan kompleks. Proses tersebut meninggalkan jejak karbon tinggi. Bahkan, jika baterai pada mobil listrik (BEV) dicas dengan energi listrik yang bersumber PLTU/PLTD maka BEV tersebut tidaklah ramah lingkungan. Sebaliknya, jika kendaraan listrik digerakkan oleh hidrogen (HFC-EV) maka operasinya sangat ramah lingkungan. Karena itu, dari sisi proses produksi dan pemakaian hidrogen lebih ramah lingkungan ketimbang baterai.

Dilihat dari kandungan energi, hidrogen memiliki densitas energi gravimetrik (DEG) terbesar yakni 33,3 kWh/kg. Jauh lebih besar dibanding rerata baterai saat ini dengan DEG 0,45 kWh/kg (cell level). Bahkan hidrogen memiliki DEG tiga kali lipat dibanding bensin, solar, elpiji atau gas alam. Namun, dari segi densitas energi volumetrik (DEV) hidrogen standar memiliki nilai paling rendah yakni hanya 0,003 kWh/l. Nilai tersebut 2.500 kali lebih kecil dibanding DEV bahan bakar fosil. Kecilnya nilai DEV inilah yang menjadi kelemahan hidrogen jika digunakan sebagai sumber energi.

Untuk mengatasi masalah tersebut, hidrogen ditampung dalam tabung bertekanan hingga 700 bar (690 atm.) atau dicairkan hingga temperatur -253 0C. Kondisi tersebut memerlukan pengamanan ekstra dan mahal. Pada fasa gas bertekanan dan cair, DEV hidrogen naik menjadi 1,6 kWh/l dan 2,8 kWh/l. Nilai tersebut masih jauh dibawah DEV bahan bakar fosil walau sedikit lebih tinggi dibanding DEV baterai.

Metode baru yang lebih aman adalah menyimpannya dalam fasa padat. Hidrogen bisa disimpan dalam serbuk logam membentuk logam hidrida. Metode ini sangat aman karena beroperasi pada temperatur ruangan dengan rentang tekanan 1 sampai 30 bar. Hidrogen dalam logam hidrida mudah dilepaskan sehingga bisa dipergunakan untuk berbagai keperluan. Hidrogen yang disimpan dalam logam hidrida berbasis magnesium-nikel (Mg2Ni3), misalnya, memiliki nilai DEG dan DEV masing-masing 0,29 kWh/kg dan 0,37 kWh/l. Jenis logam hidrida lain adalah hydrogen canister di mana nilai DEG dan DEV masing-masing naik menjadi 1,01 kWh/kg dan 0,84 kWh/l. Nilai ini sudah melampaui densitas energi rerata baterai saat ini.

Dari sisi fungsinya, hidrogen bisa memberikan kontribusi lebih beragam dalam pertumbuhan ekonomi hijau. Ini terjadi karena hidrogen bisa digunakan untuk berbagai keperluan mulai dari pembangkitan energi listrik hingga pembawa energi bersih. Hidrogen juga merupakan salah satu bahan dasar utama industri pupuk, amonia, etanol, petrokimia, metalurgi dan lainnya. Keunggulan lain dari hidrogen jenis green hydrogen adalah tidak terjadi emisi karbon selama proses produksi sampai ke pemanfaatannya. Sedangkan baterai relatif terbatas dominan untuk transportasi darat dengan proses produksi yang panjang dan meninggalkan jejak karbon tinggi.

Green hydrogen merupakan hidrogen yang dihasilkan melalui proses elektrolisis air dengan media energi listrik yang bersumber dari energi bersih (PLTB, PLTS dan PLTA). Air sebagai bahan bakunya sangat berlimpah dan bisa diperbaharui. Dalam waktu dekat, diprediksi green hydrogen akan sanggup menggeser grey hydrogen yang diproduksi melalui proses penguraian gas alam (reforming). Karena alasan lebih murah, kini 80% produksi hidrogen dunia merupakan grey hydrogen (di Indonesia hampir 100%) dengan biaya US$1,84/kg. Seiring perkembangan teknologi, metode elektrolisis yang dipakai untuk memproduksi green hydrogen kini biaya operasinya turun dari US$5,5/kg menjadi US$1,5/kg.

Relatif lebih murah dan amannya biaya produksi dan penyimpanan hidrogen dalam bentuk logam hidrida atau hydrogen canister bisa mendorong hidrogen lebih berperan pada pertumbuhan ekonomi hijau. Baterai dan hidrogen tampaknya akan bahu membahu menghela pertumbuhan ekonomi hijau walau secara keseluruhan hidrogen lebih unggul dan ramah lingkungan.

Oleh karena itu akan lebih elok jika Indonesia setidaknya bisa menjadi salah satu pemain utama dari kedua peradaban ini yang terus bergerak ke arah ekonomi berbasis energi hijau.

III. Sektor Geologi, Mineral, Batubara Dan Umum

Kebijakan Hilirisasi Timah. Persediaan timah di gudang terus terisi, terutama dari Indonesia. Sepanjang periode Januari hingga Agustus 2022, Indonesia telah mengirimkan 51.174,81 ton timah olahan ke keranjang pasokan dunia, di mana pembeli terbesar adalah China dan Singapura. Jumlah tersebut setara dengan 74,6% dari target ekspor timah Indonesia yakni sebesar 68.600 ton pada 2022. Indonesia sendiri adalah produsen timah terbesar kedua dunia. Menurut USGS, produksi timah Indonesia tercatat 71.000 pada 2021. Sehingga pasokan dari Indonesia mampu mempengaruhi gerak harga timah dunia.

Hal ini membuat harga timah global melemah pada perdagangan hari ini. Pada Rabu (7/9/2022), harga timah dunia tercatat US$21.025 per ton, melemah 0,85% dibandingkan harga penutupan hari sebelumnya. Persediaan timah di gudang yang dipantau oleh bursa logam London (LME) tercatat 4.610 ton per 6 September 2022. Jumlah ini meningkat 2.590 ton atau naik 128% secara poin-to-point sejak awal tahun ini. Jumlah tersebut juga menjadi yang tertinggi sejak Oktober 2020.

Presiden Joko Widodo akan melarang ekspor sejumlah komoditas logam. Setelah nikel, kali ini, timah masuk dalam rencana tersebut. Kebijakan itu merupakan bagian untuk mengebut hilirisasi. Sehingga, komoditas logam yang diekspor tidak lagi dalam bentuk bahan mentah atau raw materials, tapi sudah dalam produk turunan sehingga memiliki nilai tambah (value added). Semula, nilai ekspor terbilang kecil, sekitar US$ 1,1 miliar, lantaran yang diekspor masih berupa nikel mentah. Tapi, setelah adanya hilirisasi, sehingga nikel memiliki nilai tambah, nilai ekspor lompat 19 kali lipat menjadi US$ 20,9 miliar di 2021.

Saat ini, PT Timah Tbk (TINS) turut memasok kebutuhan produk hasil hilirisasinya, yakni timah solder ke beberapa sektor industri. Sebagaimana diketahui, timah solder merupakan pencampuran antara bahan mineral perak dan timah yang berfungsi menyambungkan dua buah komponen logam. Sebanyak 96% timah solder yang dibuat TINS ditujukan untuk pasar ekspor. Negara tujuan ekspor produk tersebut cukup beragam, misalnya Taiwan, China, Korea Selatan, India, dan Singapura. Sisa 4% hasil produksi timah solder, dijual untuk konsumsi di dalam negeri.

Sebagai informasi, pada semester I-2022, TINS memproduksi bijih timah sebanyak 9.901 ton atau turun 14% secara tahunan dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebanyak 11.457 ton. Dari jumlah tersebut, 39% atau 3.829 ton di antaranya berasal dari penambangan darat, sedangkan sisanya 61% atau 6.072 ton berasal dari penambangan laut. TINS juga mengalami penurunan produksi logam timah sebesar 26% secara tahunan dari 11.915 ton pada semester I-2021 menjadi 8.805 ton pada semester I-2022.

Reviu Informasi Strategis Energi dan Mineral Harian, 7 September 2022

I. Sektor Minyak dan Gas Bumi

Pengembangan Penyimpanan Baterai Skala Besar. Jepang bersiap untuk memperkenalkan penyimpanan baterai stationare di pasar domestic guna  meningkatkan kapasitas pembangkit terbarukan sebagai bagian dari upaya dekarbonisasi negara tersebut. Penyimpanan baterai dianggap sebagai sumber backup tenaga yang penting bagi jepang untuk mempeluas penggunaan energi terbarukan yang cenderung tidak stabil. Teknologo penyimpanan baterei ini akan menjadi hal yang sangat vital untuk mendorong inisiatif transformasi menuju target karbon netral di 2050

Dorongan pemerintah diaharpkan dapat memicu sektor swasta untuk terlibat dalam pengembangan penyimpanan baterai seiring dengan peningkatan baterai untuk produksi kendaraan listrik di dalam negeri. Hal ini terlihat dari meningkatnya jumlah perusahaan jepang yang telah berinvestasi pada proyek penyimpanan baterai, termasuk fasilitas penyimpanan skala besar.

Perusahaan utilitas Kansai Electric Power dan perusahaan keuangan Orix berencana bersama sama membangun fasilitas penyimpanan energi sebesar 48 MW di barat Jepang Wakayama dengan menghubungkan penyimpanan baterai ke jaringan listrik. Fasilitas tersebut memungkinkan untuk digunakan sebagai penyimpanan jika terjadi kelebihan listrik dari pembangkit terbarukan dan melepaskannya ketika terjadi kekurangan pasokan. Proyek ini ditargetkan dapat mulai beroperasi pada April 2024.

Perusahan utilitas lainnya, Kyushu Electric Power, bersama Mitsubishi dan pengembang energi terbarukan NTT Anode Energy juga sedang bersama sama menyiapkan peluncuran penyimpanan baterai skala grid hingga 1,4 MW di selatan Jepang wilayah Fukuoka  pada Februari 2023 untuk membuat penggunaan ekses tenaga surya semakin efektif.

Jepang berencana meningkatkan share energi terbarukan dalam bauran tenaga listrik nasional sebesar 36 persen pada April 2030, sejalan dengan target pemerintah untuk menurunkan emisi gas rumah kaca hingga 46 persen pada 2030 dibanding dengan tingkat emisi pada 2013 guna mencapai tujuan karbon netral pada 2050.

II. Sektor EBTKE Dan Ketenagalistrikan

Saatnya Menghentikan Subsidi BBM, Fluktuasi harga BBM di dunia selalu memicu perdebatan terkait dengan subsidi BBM yang harus ditanggung rakyat melalui APBN. Hal itu terjadi karena Indonesia merupakan salah satu negara net importer minyak bumi. Akibatnya, setiap saat kita akan senantiasa terlibat wacana harga minyak bum dunia dan kuota subsidi BBM. Suatu fenomena yang sangat menyita energi dan mengganggu kehidupan bangsa.

Memang di masa lalu Indonesia sangat berlimpah dengan sumber daya alam gas dan minyak bumi. Namun seiring bertambahnya jumlah penduduk dan menurunnya produksi, serta berkurangnya cadangan minyak bumi, kita harus  mengimpor dan ternyata sampai saat ini pemerintah tetap menjual beberapa jenis BBM dengan harga di bawah pasaran dunia dengan cara memberikan subsidi pada harga jual. Dengan alasan membantu mengurangi beban si miskin.

Kebijakan menjual BBM dengan harga yang lebih rendah daripada harga minyak dunia untuk saat ini sudah tidak tepat lagi. Kebijakan itu membuat pemerintah haus mengeluarkan banyak biaya untuk melakukan subsidi atas selisih harga minyak bumi di dalam negeri dan di pasaran dunia. Selain itu, karena subsidi menyangkut APBN, dapat dipastikan bahwa setiap perubahan harga minyak selalu menjadi ajang debat dan delibrasi potik yang berkepanjangan di parleman karena hak budget dimiliki DPR.

Sejak semula, kebijakan menyubsidi harga ialah kebijakan yang tidak tepat. Dengan cara subsidi seerti itu, hanya orang kaya yang memiliki kendaraan pribadi yang dapat memanfaatkan BBM bersubsidi, padahal subsidi mestinya hanya ditujukan bagi si miskin. Karena itu tidak salah kiranya kalua dikatakan bahwa subsidi harga BBM selama ini merupakan subsdi salah sasaran. Tidak ada seorangpun si miskin membeli BBM bersubsidi karena memang tidak memiliki kendaraan bermotor.

Situasi fluktuasi harga BBM dunia yang terjadi belakangan ini telah mengakibatkan melonjaknya beban subsidi energi yang harus disediakan APBN. Karena itu, kondisi saat ini ialah saat yang tepat untuk menghapuskan subsidi terhadap harga BBM. Biarkan harga BBM dijual sesuai dengan harga minyak bumi dunia. Sebagai upaya transisi subsidi BBM agar tidak berdampak memberatkan kaum miskin, BBM subsidi hanya diperuntukan pemilik sepeda motor biasa dan kendaraan angkutan umum baik untuk penumpang maupun barang.

III. Sektor Geologi, Mineral,Batubara Dan Umum

Capaian Sektor Minerba. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) membeberkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari sektor pertambangan mineral dan batu bara (minerba) cukup tinggi. Sampai pada September 2022 penerimaan negara dari sektor tersebut mencapai Rp 130 triliun. Setidaknya saat ini terdapat ribuan Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) serta 60 perusahaan tambang pemegang Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) yang beroperasi di Indonesia.

Lebih khusus, tercatat bahwa produksi batu bara harian Indonesia sampai pada September 2022 ini sudah mencapai 436,82 juta ton atau sudah 65,89% dari target 663 juta ton. Sementara itu, realisasi penjualan batu bara sampai pada September 2022 sudah mencapai 290,50 juta ton. Diantara realisasi penjualan tersebut adalah, untuk penjualan kewajiban Domestic Market Obligation/DMO sudah mencapai 54,03 juta ton. Kemudian ekspornya mencapai 168,18 juta ton dan penjualan domestik mencapai 123,09 juta ton.

Staf Khusus Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bidang Percepatan Tata Kelola Mineral dan Batubara menjelaskan bahwa pengelolaan sumber daya alam dapat dilaksanakan secara optimal untuk mendongkrak perekonomian negara. Terutama tanpa mengorbankan aspek sosial, ekonomi dan budaya masyarakat. Oleh karena itu, sumber daya alam harus dijaga dan dimanfaatkan seoptimal mungkin. Khususnya untuk kelangsungan kehidupan warga masyarakat saat ini tanpa mengurangi kebutuhan generasi mendatang. Adapun dalam melakukan kegiatan pertambangan, setiap perusahaan harus dapat melakukan praktik penambangan yang baik serta aturan standar penambangan yang baik dari semua aktivitas penambangan. Dengan demikian, seluruh proses penambangan dapat dilakukan dengan baik dan mengikuti standar norma dan peraturan yang berlaku.

Reviu Informasi Strategis Energi dan Mineral Harian, 5 September 2022

I.Sektor Minyak dan Gas Bumi

Pemerintah Resmi menaikan harga Pertalite, Solar, dan Pertamax. Pada 3 September 2022. Pemerintah resmi menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertalite, Pertamax, dan Solar. Pertalite yang sebelumnya dipatok seharga Rp7.650 per liter meningkat 30,71% menjadi Rp10.000 per liter. Selanjutnya, harga Pertamax meningkat 16,00% dari Rp 12.500 menjadi Rp14.500 per liter dan harga. Solar bersubsidi meningkat 32,04% dari Rp5.150 menjadi RP6.800 per liter.

Alasan dibalik peningkatan harga tersebut adalah membengkaknya anggaran subsidi dan kompensasi BBM yang dapat mencapai RP698 triliun di tahun 2022 dari anggaran yang sebesar RP502 triliun apabila harga tidak ditingkatkan. Selain itu, pemerintah juga sempat memperkirakan kuota akan habis di akhir September dan Oktober 2022.

Di sisi lain, harga BBM nonsubsidi Pertamax Turbo, Dexlite, dan Pertadex turun. Meskipun BBM bersubsidi dan Pertamax mengalami kenaikan, BBM non subsidi justru turun. Harga Pertamax Turbo turun menjadi Rp15.900 – Rp16.250 per liter dari sebelumnya Rp17.900 – Rp18.250. Dexlite turun menjadi Rp17.100 – Rp17.450 per liter dari sebelumnya Rp17.800 – Rp18.500. Sementara Pertadex turun menjadi Rp17.400 – Rp18.100 per liter dari sebelumnya (Rp18.900 – 19.600). Adapun penurunan harga BBM tersebut sejalan dengan turunnya harga Indonesian Crude Price (ICP). Sebagai catatan, harga rata-rata ICP pada bulan Juli turun ke angka USD106,6 (vs. USD117,5 pada Juni 2022).

Pemerintah memberikan Bantuan Langsung Tunai (BLT) sebagai kompensasi kenaikan harga BBM Pertalite, Pertamax, dan Solar bersubsidi. Terdapat tiga skema bantuan dari pemerintah. Pertama, Bantuan Langsung Tunai (BLT) bagi 20,65 juta keluarga penerima manfaat senilai RP600.000 yang akan dibagikan dalam dua periode. Kedua, Bantuan Subsidi Upah (BSU) kepada 16 juta pekerja dengan gaji maksimal RP3,5 juta per bulan sebesar RP600.000. Ketiga, subsidi transportasi untuk angkutan umum sampai dengan ojek dan nelayan yang berjumlah 2% dari dana transfer umum (Dana Alokasi Umum dan Dana Bagi Hasil). Ketiga skema bantuan tersebut mencapai RP24,17 triliun yang berasal dari anggaran subsidi BBM.

Kenaikan ketiga BBM bersubsidi dan kompensasi akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dan tingkat inflasi. Pertama, kenaikan ketiga jenis BBM tersebut berpotensi menghambat kami tetap berpendapat pertumbuhan ekonomi sebesar 0,33 percentage point pt). Meskipun demikian, pertumbuhan ekonomi sampai dengan akhir tahun 2022 masih berada dikisaran 5% mengingat tingginya mobilitas, bantuan sosial, dan kinerja ekspor yang baik di tahun ini. Kedua, kenaikan harga BBM berpotensi meningkatkan tingkat inflasi di tahun 2022 dikisaran 6,3%, lebih tinggi dari proyeksi kami sebelumnya yang di angka 4,6%. Tingginya tingkat inflasi tersebut akan mendorong Bank Indonesia untuk meningkatkan tingkat suku bunga tahun 2022 maskimal 100 bps ke 4,75%

II. Sektor EBTKE Dan Ketenagalistrikan

Mengalihkan Subsidi Demi Ketahanan Ekonomi, Pemerintah mengucurkan Bantuan Langsung Tunai Bahan Bakar Minyak (BLT BBM) sebagai pengalihan subsidi BBM sejak 1 September 2022. Dana yang digelontorkan mencapai Rp 24,17 triliun. BLT BBM ini diberikan dua hari sebelum kenaikan harga BBM bersubsidi diumumkan. Skema bansos pengalihan subsidi BBM diharapkan dapat membantu masyarakat yang rentan agar daya belinya tetap terjaga. Kementerian Sosial bertugas menyalurkan dan mengawal BLT ini.

Bantalan sosial ini terdiri atas tiga skema. Pertama, Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang akan diberikan kepada kelompok keluarga yang rentan terhadap perubahan harga. Rencananya diberikan kepada 20,65 juta kepala keluarga. Anggaran yang dialokasikan sebesar Rp 12,4 triliun. Setiap kepala keluarga akan menerima total Rp 600.000 dengan pencairan menjadi empat kali, masing-masing Rp 150 ribu. Skema kedua, yakni bantuan subsidi upah (BSU). Akan disalurkan kepada 16 juta pekerja. Syarat penerima adalah pekerja yang memiliki gaji maksimal Rp3,5 juta per bulan. Total anggaran yang dialokasikan sebesar Rp 9,6 triliun. Setiap pekerja penerima bantuan akan menerima Rp 600 ribu. Adapun skema ketiga adalah subsidi transportasi angkutan umum yang diberikan melalui pemerintah daerah sebagai penyalur. Total anggaran sebesar Rp 22,1 triliun, diambil dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Transportasi publik yang termasuk dalam daftar penerima bantuan subsidi transportasi angkutan umum antara lain angkutan umum, ojek, dan nelayan.

Kenaikan harga BBM merupakan pilihan untuk mengalihkan subsidi BBM agar lebih tepat sasaran, untuk masyarakat yang lebih membutuhkan sesuai peruntukannya. Dalam Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak, jelas diatur bahwa Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP) yakni Pertalite merupakan BBM bersubsidi. Namun pada kenyataannya, kendaraan roda empat pribadi justru mencapai 70-80 persen yang menggunakan Pertalite. Jadi, porsi terbanyak pengguna Pertalite bukan sepeda motor atau kendaraan umum yang semestinya mendapatkan BBM bersubsidi.

Dalam Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Badan Pusat Statistik, disebutkan bahwa dari total alokasi kompensasi Pertalite Rp 93,5 triliun yang dianggarkan di APBN, sebesar 86 persen atau Rp 80,4 triliun dinikmati rumah tangga dan sisanya 14 persen atau Rp 13,1 triliun dinikmati dunia usaha. Namun, dari nilai yang dinikmati rumah tangga, ternyata sebesar 80 persen dinikmati rumah tangga mampu. Begitu juga dengan Solar, dari total subsidi dan kompensasi Rp 143,4 triliun, sejumlah 11 persen atau Rp 15 triliun dinikmati rumah tangga dan sisanya, yaitu 89 persen atau Rp 127,6 triliun dinikmati dunia usaha. Pengalihan subsidi merupakan keputusan tepat di tengah tekanan ekonomi yang dialami hampir semua negara di dunia agar ekonomi masyarakat tetap terjaga dan juga akan mendorong proses transisi energi Indonesia menuju energi berkelanjutan yang mandiri.

III. Sektor Geologi, Mineral, Batubara Dan Umum

Dampak Positif Jangka Panjang Hilirisasi Industri. Republik Indonesia merupakan negara yang dianugerahi dengan kekayaan sumber daya alam, termasuk sumber daya fosil dan mineral. Akan tetapi saat ini, potensi sepenuhnya yang bisa dihasilkan dari kekayaan alam tersebut masih belum maksimal. Hal ini karena sejumlah barang tambang masih memiliki produk hilirisasi yang relatif terbatas, dan sebetulnya masih bisa dikembangkan untuk memberikan dampak ekonomi besar bagi Indonesia.

Sebelum UU Mineral dan Batu Bara (Minerba) No. 4 Tahun 2009 disahkan, kondisi pertambangan di Indonesia jauh lebih buruk lagi. Kala itu, sebagian besar hasil tambang masih dijual dalam bentuk barang mentah, tanpa adanya nilai tambah dari proses pemurnian menjadi barang jadi atau setengah jadi, apalagi industrialisasi di sektor hulu. Sebelum larangan ekspor tahun 2014 diimplementasikan, Indonesia memang mengekspor berupa barang tambang mentah dalam bentuk konsentrat dengan harga terdiskon signifikan. Pasca penerapan UU Minerba, ekspor barang galian mentah resmi dihentikan, kecuali beberapa saat ketika pemerintah memberlakukan relaksasi ekspor.

Meski sempat membuat sejumlah perusahaan kelimpungan, kebijakan tersebut nyatanya memberikan dampak positif jangka panjang. Hal ini terlihat dari mulai tumbuhnya sejumlah industri pengolahan mineral, khususnya smelter yang semakin hari kian bertambah. Hilirisasi tidak hanya meningkatkan nilai tambah signifikan pada harga mineral yang telah diproses, dibandingkan penjualan langsung barang tambang mentah. Pembangunan sejumlah pabrik atau kawasan industri juga memberikan efek ganda karena mampu menyerap semakin banyak tenaga kerja, membuka lapangan ekonomi baru bagi warga sekitar hingga penerimaan pajak yang ikut naik.

Saat ini dunia bersiap untuk menuju ke jalur nol bersih, sehingga permintaan akan bahan tambang akan melonjak. Transisi energi menghadirkan tantangan unik bagi perusahaan pertambangan yang perlu berinovasi dan melakukan transformasi bisnis untuk menangkap sejumlah peluang yang ada. Pemerintah Indonesia dalam hal ini tidak mau ikut ketinggalan. Dengan portofolio perusahaan BUMN tambang yang semula melakukan bisnis secara terpisah, kini telah dibangun konsorsiumnya untuk meningkatkan integrasi dan memberikan nilai tambah lebih, baik itu kepada pemerintah dalam bentuk pajak, royalti dan dividen maupun bagi ekonomi yang lebih luas. Konsorsium tersebut adalah Mining Industry Indonesia (MIND ID), Holding BUMN industri pertambangan yang beranggotakan Aneka Tambang (ANTM), Bukit Asam (PTBA), PT Freeport Indonesia, PT Inalum (Persero), dan Timah (TINS).

Indonesia sendiri saat ini telah berkomitmen akan mencapai emisi nol karbon pada tahun 2060. MIND ID sendiri ikut menjadi pemain penting dalam upaya pemerintah ini, baik itu lewat komitmen yang diungkapkan anak usaha hingga langkah kongkret yang telah diambil untuk mempercepat transisi menuju ekonomi yang lebih hijau. Riset McKinsey juga menyebut bahwa sejumlah logam yang akan sangat penting di masa depan termasuk Aluminium, Tembaga dan Nikel.

MIND ID menghasilkan aluminium dari tambang bauksit yang dikelola Aneka Tambang dan kemudian dimurnikan oleh perusahaan lain dalam grup yakni Inalum. Di masa depan aluminium akan memiliki perang penting dalam transisi energi khususnya terkait jaringan kelistrikan, panel surya hingga mobil listrik.

Sementara itu tembaga ditambang oleh MIND ID melalui PT Freeport Indonesia (PTFI) dengan 60% masih diekspor dalam bentuk konsentrat karena keterbatasan kapasitas pemurnian dalam negeri. Saat ini, 40% konsentrat tembaga yang dihasilkan PTFI dikirimkan ke pabrik peleburan PT Smelting di Gresik Sebagai wujud komitmen untuk membuktikan semangat hilirisasi, PTFI kini tengah menyelesaikan pembangunan smelter kedua di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Gresik. Hingga akhir Juli 2022 ini, penyelesaian smelter tersebut sudah mencapai 36,2% dengan PTFI menargetkan agar rampung pada akhir 2023. Selanjutnya akan dilakukan pre-commissioning dan commissioning, dan diharapkan dapat mulai beroperasi pada Mei 2024. Di masa depan logam tembaga akan banyak digunakan untuk kepentingan jaringan kelistrikan, bioenergi, komponen pembangkit listrik bersih seperti PLTB dan panel surya hingga digunakan untuk kepentingan kendaraan listrik.

Selanjutnya ada nikel yang ditambang oleh Aneka Tambang. Saat ini nikel menjadi salah satu komoditas paling populer karena penggunaannya yang luas sebagai baterai di mobil listrik. Di masa depan porsi nikel yang digunakan untuk keperluan mobil listrik akan bertambah signifikan. Meski demikian, penggunaan untuk baja tanah karat tampaknya masih akan memimpin, karena permintaan ke depan yang diperkirakan masih tinggi.


Reviu Informasi Strategis Energi dan Mineral Harian, 1 September 2022

I. Sektor Minyak Dan Gas Bumi

Pengaruh Kenaikan Harga LNG Terhadap Pasar Gas India. Harga LNG global yang tinggi dan pasokan yang terbatas mengancam rencana pembangunan regasifikasi India. Kenaikan harga dan kondisi pasar yang ketat menghambat pertumbuhan infrastruktur di pasar negara berkembang seperti India.

Sebelum Rusia menginvasi Ukraina, diperkirakan 17 juta mt per tahun terminal regasifikasi akan beroperasi pada 2022, namun saat ini dengan adanya invasi Rusia diperkirakan kapasitas pembangunan regasifikasi hanya mencapai 10 juta mt per tahun.

India saat ini mengoperasikan enam terminal regasifikasi dengan kapasitas total sekitar 42,7 juta mt per tahun. Pada bulan Mei, tiga dari enam terminal di India yang secara kolektif memiliki kapasitas 15 juta mt per tahun hanya beroperasi sekitar 12 persen – 20 persen dari total kapasitas normal.

Pada semester pertama 2022, impor LNG India turun 8,5 persen pada tahun ini menjadi 14,98 BCM. Dibandingkan tahun lalu, impor LNG turun 12 persen menjadi rata rata 81 mcm per hari dan diperkirakan akan turun 7 mcm per hari pada akhir tahun. India menjadi pasar yang sensitive terhadap harga. Tingginya harga internasional yang berlaku tidak tercermin di pasar gas alam India karena ada gap permintaan yang terjadi. Berbeda dengan Eropa, peningkatan harga masih dapat diantisipasi oleh Eropa dapat membayar harga yang jauh lebih tinggi karena pembatasan pasokan yang dilakukan Rusia.

Petronet, importir LNG terbesar di India sedang menegosiasikan kontrak berjangka sebesar 11,7 miliar Cu m per tahun dengan Qatargas yang diperkirakan akan berakhir pada tahun 2028. Meskipun demikian Petronet LNG membatalkan rencana untuk mengimpor 1 juta mt per tahun LNG yang berpotensi ditargetkan untuk industri kecil.

II. Sektor EBTKE Dan Ketenagalistrikan

Transisi ke Energi Bersih, Indonesia Bisa Belajar dari Norwegia, Pandemi Covid-19 dalam dua tahun terakhir membawa dua momentum besar dalam sektor energi, yakni digitalisasi dan transisi energi menuju energi terbarukan atau ramah lingkungan. Negara-negara yang maju dalam pengembangan energi terbarukan telah mempromosikan kepada seluruh dunia untuk mengikuti jejak mereka sebagai bagian dari kampanye mereka untuk memerangi perubahan iklim. Adanya fluktuasi harga bahan bakar fosil juga membuat banyak investor melihat aset-aset energi fosil di pasca pandemi dengan tingkat kehati-hatian yang lebih besar. Mereka mungkin juga sekarang menganggap aset energi terbarukan lebih baik, meskipun masa pandemi lalu sempat memperlihatkan ‘reality check’ pada kehandalan dan keterjangkauan energi terbarukan. Pada sisi lain, pandemi membawa krisis ekonomi yang menghambat investasi sumber energi terbarukan di negara-negara berpenghasilan menengah dan rendah.

Tantangan tersebut di atas cukup menggambarkan kompleksitas trilemma energi yang terdiri atas tiga komponen, yaitu green energy (keberlanjutan dan ramah lingkungan), reliability (kehandalan pasokan), dan affordability (keterjangkauan harga energi). Mengapa disebut trilemma? Karena jika kita ingin 100 persen green, sayangnya sebagian besar produk green energy untuk kebutuhan massal masih memerlukan biaya tinggi dan kehandalan kesinambungan pasokannya masih dipertanyakan.

Di sisi lain, jika kita hanya menginginkan energi yang murah (100 persen terjangkau), berarti kita berpotensi terjebak untuk menggunakan kembali energi yang tidak ramah lingkungan. Oleh karenanya kita perlu menemukan keseimbangan dalam bauran energi. Jadi, alih-alih memberlakukan pembatasan atau larangan terhadap negara-negara yang masih menggunakan energi fosil, negara-negara maju seharusnya mendukung secara finansial dan teknologi negara-negara berpenghasilan menengah dan rendah dalam menghapus energi fosil mereka secara bertahap. Dengan demikian, dunia dapat menyelaraskan dalam menemukan bauran energi yang optimal untuk mencapai keseimbangan antara green/environmental sustainability, reliability, dan affordability.

Badan Energi Internasional (IEA) memperkirakan, permintaan energi global akan meningkat sekitar 18 persen tahun 2030, dan sektor migas masih menyumbang lebih dari 50 persen dari total bauran energi. Angka ini bahkan belum memperhitungkan dampak perang atau konflik geopolitik yang terjadi sekarang maupun di masa depan yang dapat memperlambat pengembangan energi terbarukan. Indonesia menargetkan pertumbuhan energi terbarukan mencapai 31 persen dari total bauran energi pada 2050 dan masih akan dominan mengandalkan energi fosil (sekitar 44 persen untuk minyak dan gas, dan 25 persen untuk batubara). Oleh karena itu, sementara Indonesia sedang membangun dan meningkatkan kapasitas sumber energi alternatifnya, peningkatan produksi minyak nasional tetap penting untuk mengamankan permintaan energi nasional, mengisi kesenjangan di masa transisi energi ini. Norwegia sebagai salah satu negara maju yang rajin mengkampanyekan upaya-upaya pengurangan emisi karbon dan pemanfaatan energi terbarukan pun tetap tidak mengendorkan aktivitas sektor migasnya.

Norwegia adalah negara migas yang relatif muda, tetapi berkembang pesat. Hingga akhir tahun 2020, telah 90 lapangan berproduksi: 67 di Laut Utara, 21 di Laut Norwegia dan 2 di Laut Barents. Banyak ladang produksi yang menua, tetapi beberapa di antaranya masih memiliki sisa cadangan yang cukup besar. Selain itu, cadangan migasnya terus meningkat ketika eksplorasi dan pengembangan lapangan di daerah-daerah yang dekat dengan infrastruktur yang sudah ada semakin digalakkan. Pada 2020, Norwegia memproduksi 3,9 juta barrel ekuivalen minyak per hari. Pendapatan dari sektor migas mereka langsung disimpan ke dalam tabungan kekayaan negara (‘Oil Fund’) yang sebagian dikelola sebagai dana investasi di berbagai bidang dan di berbagai negara.

Dana tersebut dibentuk untuk melindungi ekonomi negara dari naik turunnya pendapatan minyak. Ini juga merupakan tabungan jangka panjang Norwegia untuk memberi manfaat baik bagi generasi sekarang maupun yang akan datang. Dengan kesadaran bahwa dana yang mereka dapat tersebut diperoleh dari sumber kekayaan alam yang tidak dapat diperbaharui, oleh karenanya, mereka harus menyimpan dan menyisihkan kekayaan tersebut untuk generasi yang akan datang. Berdasarkan konsensus politik di sana, pemerintah hanya diperbolehkan membelanjakan bunga investasinya saja yang rata-rata maksimal sekitar 3 persen per tahun.

Kombinasi kondisi laut yang keras dan regulasi keselamatan kerja serta lindungan lingkungan yang sangat ketat membuat eksploitasi migas di lepas pantai Norwegia sering dianggap membutuhkan biaya tinggi. Namun seiring waktu, kami mengamati bahwa biaya tinggi tersebut dalam jangka panjang menghasilkan produksi yang lebih berkelanjutan dan menciptakan nilai tambah yang lebih tinggi.

Indonesia telah menjadi net-importir minyak sejak tahun 2004 karena pertumbuhan kebutuhan dalam negeri melebihi kapasitas produksi minyaknya. Dengan banyaknya lapangan yang memasuki fase tua dan ditambah dengan tantangan lainnya, produksi minyak nasional dalam satu dekade terakhir mengalami penurunan dari 945 ribu barel minyak per hari menjadi 745 ribu barel minyak per hari dengan laju penurunan 3-5 persen per tahun. Dengan demikian, kontribusi sektor migas terhadap penerimaan negara juga menunjukkan penurunan dari 21 persen pada 2010 menjadi hanya 9,2 persen pada 2019.

Namun, produksi migas tetap penting secara strategis bagi perekonomian nasional. Sektor migas tetap memegang peranan penting untuk penciptaan nilai tambah ekonomi masyarakat, pembangkit listrik, transportasi, dan industri karena sebagian besar infrastruktur di kepulauan Nusantara masih berbasis energi fosil. Jika tidak ada upaya untuk meningkatkan produksi, negara akan sepenuhnya bergantung pada impor minyak mentah, yang dapat mengancam ketahanan energi nasional. Oleh karena itu, merupakan kepentingan besar bangsa untuk meningkatkan produksi minyak, sehingga dapat meminimalkan kesenjangan defisit antara ekspor dan impor.

Beberapa strategi kunci berikut ini dapat dipertimbangkan untuk mencapai target ambisius itu. Strategi-strategi tersebut dihimpun dari pengalaman dan pengamatan para profesional migas Indonesia yang bekerja di Norwegia. yang terdiri atas: Sumber daya manusia dan organisasi berkinerja tinggi; Eksplorasi, sebagai faktor penting untuk produksi masa depan; Teknologi untuk meningkatkan cadangan minyak terambil (I&EOR: ‘Improved & Enhanced Oil Recovery’), untuk meningkatkan produksi dari lapangan-lapangan yang sudah tidak muda lagi; ‘Fast track’, standarisasi dan penyederhanaan proyek untuk mengembangkan penemuan lapangan-lapangan kecil; Kolaborasi yang kuat antara pemerintah, industri, akademisi, dan asosiasi profesi; ‘Cost conscious culture’ (pola pikir yang melihat bagaimana mendapatkan nilai lebih secara berkelanjutan, ketimbang mencari biaya semurah mungkin).

Turunan lebih rinci dari strategi-strategi tersebut di atas antara lain: manajemen data sumber daya yang terstandarisasi, perpustakaan data digital geosains yang terbuka, sistem penggantian biaya eksplorasi, eksplorasi dekat infrastruktur atau lapangan yang sudah berproduksi, new play concept, kolaborasi antar operator pemegang wilayah kerja, kampanye pemboran sumur ‘infill’ (infill wells) yang masif, pengeboran sumur berarah dan bercabang-cabang (multilateral wells), sumur injeksi air atau gas yang benar-benar terencana, kampanye stimulasi dan perekahan hidrolik, kampanye intervensi dan perbaikan sumur, optimalisasi desain dan proses pengeboran, standarisasi sistem produksi bawah laut, digitalisasi, serta fiskal dan regulasi menarik yang mendorong tidak hanya ‘operator besar’ untuk berpartisipasi dalam sektor migas.

ektor

Landasan dari strategi tersebut haruslah berupa adanya kepastian hukum dan birokrasi yang efektif & proaktif. Di atas semua itu, penting juga untuk menekankan keterlibatan awal K3L (Kesehatan, Keselamatan Kerja, dan Lingkungan) pada setiap proyek pengembangan lapangan sebagai bagian dari solusi. Seiring ambisi pertumbuhan ekonomi Indonesia, kebutuhan energi nasional akan terus meningkat. Maka upaya-upaya strategis untuk meningkatkan produksi migas nasional tetap sangat penting. Bukan untuk bersaing atau mematikan perkembangan energi terbarukan yang ramah lingkungan, namun untuk saling melengkapi, dan sebagai jembatan untuk meminimalkan resiko menuju transisi energi yang dicita-citakan. Sektor migas masih diperlukan untuk menyediakan energi yang terjangkau dan handal yang diperlukan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang adil bagi negara-negara berkembang sampai tiba waktunya ketika kehandalan dan kesinambungan produksi energi terbarukan dapat mengambil alih.

III. Sektor Geologi, Mineral , Batubara, Dan Umum

Tata Kelola Pertambangan yang Baik dapat Menarik Para Investor, Menurut pengamat ekonomi, para investor saat ini (khususnya investor saham) praktek tata kelola pertambangan yang berpengaruh terhadap fundamental perusahaan. Terutama pada perusahaan yang usahanya dari sektor hulu hingga hilir. Contohnya PT Aneka Tambang Tbk yang berfokus pada peningkatan nilai tambah produk, optimalisasi tingkat produksi dan penjualan, serta implementasi strategi pengelolaan biaya yang tepat dan efisien, dalam memaksimalkan imbal hasil dari komoditas nikel, emas, dan bauksit.

PT Aneka Tambang Tbk juga terus menjalankan komitmen untuk melaksanakan pertumbuhan berkelanjutan dengan melaksanakan best practices di setiap lini operasi perusahaan, senantiasa cermat dalam melihat peluang pasar, merencanakan kegiatan eksplorasi secara agresif, efektif, dan market-based.

Dalam kaitannya dengan pengembangan bisnis perusahaan, di 2022 ini PT Aneka Tambang Tbk telah melakukan penandatanganan perjanjian jual beli tenaga listrik untuk smelter ferronikel di Kaltim dengan PT PLN, dan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) dengan PT PLN untuk suplai listrik di pabrik ferronikel ANTAM di Pomalaa, Sulawesi Tenggara yang menggunakan pembangkit listrik berbasis Energi Baru Terbarukan (EBT).

Antam juga melakukan penandatanganan kerjasama dengan beberapa mitra strategis terkait hilirisasi nikel dan pengembangan Kawasan Industri antara Antam dan CNGR Hongkong Material Science and Technology Co., Ltd. Teranyar, Antam melakukan spin-off sebagian segmen usaha pertambangan nikel kepada anak perusahaannya sebagaimana RUPSLB yang dilakukan beberapa waktu lalu.




Reviu Informasi Strategis Energi dan Mineral Harian, 31 Agustus 2022

I. Sektor Minyak dan Gas Bumi

Harga Minyak Dunia pada 31 Agustus (pagi)  Mengalami Penurunan Paling Tajam Dalam Sebulan Terakhir. Anjloknya harga minyak dipicu meningkatnya kekhawatiran permintaan bahan bakar akan melemah karena sejumlah bank sentral menaikkan suku bunga untuk melawan lonjakan inflasi dan kerusuhan yang terjadi di Irak gagal mengurangi ekspor negara OPEC.

Minyak mentah berjangka Brent untuk pengiriman Oktober anjlok sebesar US$ 5,78 atau 5,5% menjadi US$ 99,31 per barel dari sebelumnya di level US$ 105,9 per barel. Adapun, kontrak Oktober yang berakhir pada Rabu dan kontrak November yang lebih aktif berada di US$ 97,84, jatuh 4,9% Sedangkan, minyak mentah berjangka West Texas Intermediate (WTI) AS tergelincir US$ 5,37 atau 5,5%, menjadi ditutup pada US$ 91,64 per barel.

Dengan inflasi mendekati dua digit di sejumlah negara maju, bank sentral menggunakan strategi menaikkan suku bunga yang lebih agresif untuk memperlambat pertumbuhan ekonomi dan permintaan bahan bakar. Bank Sentral Eropa (ECB) akan memasukkan kenaikan suku bunga 75 basis poin di antara opsi untuk pertemuan kebijakan September. Data menunjukkan, inflasi Jerman pada Agustus naik ke level tertinggi pada lima dekade terakhir. Sedangkan, bank sentral Hongaria menaikkan suku bunga dasarnya sebesar 100 basis poin menjadi 11,75 persen.

Harga minyak juga mendapat banyak tekanan ketika produsen minyak Rusia Gazprom Neft, yang akan menggandakan produksi minyak di ladang Zhagrin di Siberia Barat menjadi lebih dari 110.000 barel per hari yang semakin membuat pasokan berlimpah.

Investor akan memantau pertemuan Organisasi Negara-negara Pengekspor Minyak (OPEC) dan sekutu termasuk Rusia, yang dikenal secara kolektif sebagai OPEC+ pada 5 September, yang akan membahas strategi pengurangan produksi dari OPEC+.

II. Sektor EBTKE Dan Ketenagalistrikan

Strategi Penguatan Ekosistem Electric Vehicle di Indonesia.  Indonesia, seperti banyak negara lain di dunia, sedang meniti jalan transisi menuju energi yang lebih ramah lingkungan. Sebagai catatan, Indonesia memiliki target mencapai bersih emisi atau net zero emission pada 2060.

Untuk mencapai target ada banyak hal yang perlu dilakukan, investasi yang banyak, juga ditambah dengan teknologi. Dalam perencanaannya, Indonesia telah mematok target untuk mulai mengurangi emisi dalam jangka waktu 10 tahun, yakni pada 2020 hingga 2030.

Salah satu caranya adalah mengkonversi transportasi dari bahan bakar fosil ke kendaraan listrik. Ini tak lepas dari peran besar transportasi dalam menyumbang emisi karbondioksida (CO2). Oleh karena itu tidak lah mengherankan ketika peningkatan adopsi kendaraan bermotor listrik menjadi tujuan terdekat yang ingin dicapai.

Salah satu faktor utama dalam strategi peningkatan penggunaan EV adalah ketersediaan infrastruktur pengisian daya atau charging station, sebab hal ini dapat mempengaruhi minat konsumen untuk membeli kendaraan listrik (EV), sebab jika ketersediaan charging station terbatas, maka akan sulit bagi pemilik mobil listrik maupun calon konsumen untuk membeli mobil listrik.

Infrastruktur pengisian daya menjadi kunci utama untuk meningkatkan jumlah pengguna kendaraan listrik karena sumber energi untuk kendaraan listrik adalah listrik, yang disalurkan melalui stasiun pengisian daya. Sebagai informasi hingga Mei 2022, jumlah stasiun pengisian kendaraan listrik umum, yang secara lokal dikenal sebagai SPKLU, mencapai 332 unit, dan jumlah stasiun pertukaran baterai kendaraan listrik umum (SPBKLU) menyentuh 369 unit di seluruh Indonesia.

Oleh karena itu, penyediaan SPKLU dan SPBKLU merupakan bagian dari upaya mendorong kemandirian energi dalam negeri dengan mengurangi ketergantungan impor bahan bakar minyak. Dalam hal ini sinergi dan kolaborasi antar dua BUMN energi yakni Pertamina dan PLN perlu lebih ditingkatkan untuk mendorong perkembangan kendaraan listrik. Aroma persaingan memang sepintas terlihat antara Pertamina dan PLN untuk urusan pengembangan infrastruktur kendaraan listrik. Pertamina saat ini gencar siapkan charging station di SPBU. Sementara PLN tidak mau kalah dengan kebut penyediaan Statiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) di berbagai titik.

Pertamina dan PLN memang harus memperhatikan perubahan bisnis di era transisi energi. Apalagi produksi minyak juga cenderung menurun dan impor BBM semakin tinggi sementara penggunaan batubara untuk pembangkit juga perlahan tapi pasti akan dibatasi. Oleh karena itu dua entitas ini mesti bersinergi untuk mengantisipasi tantangan usaha jangka panjang.

Selain charging station, Pertamina juga fokus untuk menyiapkan fasilitas swap baterai motor listrik khususnya untuk pasar kendaraan roda dua yang notabene konsumennya masih kesulitan untuk melakukan isi ulang baterai di rumah sehingga konsepnya diubah menjadi swapping system

Untuk saat ini, kesiapan stasiun pengisian daya memang masih belum memadai karena jumlahnya masih sedikit dan cakupannya masih terbatas. Oleh karena itu, inovasi teknologi dan kerjasama serta sinergi antar kelembagaan termasuk BUMN menjadi awal yang baik untuk pengembangan kendaraan listrik. Selain itu, langkah yang tepat untuk mendorong peningkatan jumlah infrastruktur pengisian EV adalah dengan memberikan kemudahan dan insentif kepada investor sehingga mereka berinvestasi dalam proyek pembangunan stasiun pengisian daya di Indonesia. Saat ini, beberapa produsen mobil listrik tengah menyediakan paket home charging untuk setiap pembelian mobil listrik. Strategi bisnis tersebut merupakan upaya yang baik karena dapat mempercepat terciptanya ekosistem kendaraan listrik di Indonesia.

III.Sektor Geologi, Mineral, Batubara Dan Umum

ESDM Tindak Tegas Smelter yang Beli Timah dari Tambang Ilegal. Keberadaan PETI timah di Kepulauan Bangka Belitung sungguh sangat meresahkan. Dukungan dari para pemodal – cukong dan backing yang melindungi praktek PETI serta lemahnya pengawasan dan penegakan hukum terhadap praktek PETI menjadi alasan makin menjamurnya PETI di Kepulauan Bangka Belitung. Sehingga, pemerintah mengambil langkah memberikan sanksi bagi smelter yang membeli timah dari penambang illegal untuk meminimalisir praktek PETI. Selain merusak lingkungan, keberadaan PETI juga merugikan negara karena tidak taat terhadap kewajiban perpajakan dsb.

Sanksi yang akan diberikan berupa peringatan hingga pencabutan izin usaha terhadap smelter yang masih membandel. Mengingat luasnya wilayah penambangan illegal maka sulit bagi pemerintah untuk menertibkan di sisi hulunya. Strategi yang dilakukan ialah menertibakan juga di sisi hilirnya yaitu smelter. Pemerintah Kepulauan Bangka Belitung berharap pemilik smelter untuk bergabung pada Satgasus Penanggulangan Pertambangan Ilegal untuk bersama – sama berkomitmen tidak membeli timah dari hasil penambangan illegal. Sehingga pemilik smelter dapat bertanggung jawab dengan asal usul barangnya.

Jika ada masyarakat yang ingin melakukan penambangan timah diwajibkan untuk mengurus perizinan kegiatan pertambangan yaitu berupa Izin Usaha Pertambangan Rakyat (IUPR). Pemerintah Daerah pun mendukung hal ini karena saat ini sedang mengusulkan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR).

Reviu Informasi Strategis Energi dan Mineral Harian, 30 Agustus 2022

I.Sektor Minyak dan Gas Bumi

Penerapan Pajak Karbon Setelah Pengalihan Subsidi BBM. Harga minyak dunia menunjukan kenaikan pada perdagangan, Senin (29/8) disebabkan rencana OPEC yang akan memangkas produksi minyak dunia. Adanya konflik di Libya menjadi salah satu alasan OPEC untuk mengurangi pasokan. Ditambah lagi harga gas alam yang lebih tinggi di Eropa memicu pembangkit listrik dan pengguna industri untuk beralih ke dari gas alam ke bahan bakar minyak sehingga berdampak terhadap peningkatan harga minyak mentah. Minyak mentah berjangka WTI AS melonjak 1,2 persen menjadi 94,15 US$ per barel. Minyak Brent naik 0,9 persen menjadi 101,88 US$ per berel.

Di sisi lain permintaan BBM yang diperkirakan semakin meningkat mendorong. Permintaan solar diperkirakan meningkat pada TW IV-2022 dimana Pemerintah Indonesia mulai menyiapkan  anggaran untuk bantalan sosial sebesar Rp24,17 tirliun. Keberadaan bantuan sosial  diberikan sebagai bentuk pengalihan subsidi BBM  dan diberikan dalam rangka untuk meningkatkan daya beli masyarakat. Selain dalam bentuk bansos, pengalihan subsidi BBM juga diarahkan untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan. Dengan adanya pengalihan subsidi BBM untuk program program masyarakat diharapkan APBN dapat lebih dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

Selain dialokasikan untuk mendukung bantuan sosial, dana hasil pengalihan subsidi BBM juga dapat digunakan sebagai salah satu sumber pembiayaan pengembangan proyek proyek energi bersih yang berasal dari surya, hydrogen, biomassa, panas bumi dan sumber daya laut seperti pembangkit, lampu tenaga surya hemat energi, dan penerangan jalan umum tenaga surya.

Kebijakan pengalihan subsidi BBM diperkirakan juga akan mendukung Indonesia dalam menjalankan transisi energi dari energi fosil menuju energi bersih ramah lingkungan. Selain itu transisi energi diperlukan untuk meningkatkan ketahanan energi nasional ditengah cadangan bahan bakar fosil yang cenderung semakin terbatas.

Ke depan, diharapkan negara negara yang masih banyak menggunakan bahan bakar fosil dapat menerapkan pajak karbon dan menghilangkan subsidi bahan bakar fosil. Pajak bahan bakar   dapat menjadi  instrument untuk mengendalikan fluktuasi harga bahan bakar fosil ketika terjadi keaikan harga minyak global yang tinggi atau ketika harga minyak global mengalami penurunan. Kuncinya pajak yang diterapkan nantinya akan dikembalikan lagi kepada warga sebagai bentuk hibah karbon yang setara sehingga masyrakat dapat lebih menerikan harga bahan bakar fosil yang lebih tinggi.  

II.Sektor EBTKE Dan Ketenagalistrikan

Permintaan Solar Diprediksi Melonjak, Alokasi Biodiesel Ditambah, Pemerintah memperkirakan permintaan minyak solar meningkat di Triwulan IV-2022. Oleh karena itu, pemerintah meningkatkan alokasi volume biodiesel pada tahun ini, yang semula sebesar yang semula sebesar 10.151.018 kiloliter menjadi 11.025.604 kiloliter. Kecukupan biodiesel sebagai campuran B30 hingga akhir Desember 2022 perlu dijaga dengan meningkatkan alokasi volume biodiesel pada tahun ini. Keputusan tersebut diambil melalui rapat Komite Pengarah Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS).

Selain itu , dalam rapat Komite Pengarah (Komrah) BPDPKS, diperoleh keputusan yang telah menyetujui lima hal yakni perpanjangan tarif Pungutan Ekspor (PE) sebesar US$0 untuk semua produk sampai dengan 31 Oktober 2022, penambahan alokasi Biodiesel tahun 2022, pembangunan pabrik minyak makan merah (3M), dukungan percepatan peningkatan Sertifikasi Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO), dan percepatan program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR).

III. Sektor Geologi, Mineral, Batubara dan Umum

Tarif Baru Royalti Timah Terlalu Kecil, Komisi VII DPR RI Minta KESDM Tinjau Kembali, Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2022 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineralyang diterbitkan pada tanggal 15 Agustus 2022, tarif royalti timah ialah 3% dari harga jual. Menurut anggota Komisi VII, Bangka Belitung, besaran tersebut tidak sesuai dengan harapan Pemerintah Provinsi dan masyarakat di sekitar Bangka Belitung yang menginginkan besaran tarif royaltinya bersifat progresif, tidak flat seperti yang tercantum dalam PP tersebut. Padahal hal ini merupakan aspirasi Pemerintah Daerah Bangka Belitung dan pembahasannya pun telah dilakukan berkali – kali sebelum PP 25/2022 diterbitkan.

Pemerintah Daerah Bangka Belitung beranggapan, tarif royalti yang terlalu kecil tersebut tidak akan cukup untuk membiayai pembangunan daerah dan tidak sesuai dengan dampak kerusakan lingkungan akibat penambangan timah. Setidaknya dengan menerapkan tarif royalti progresif, Pemerintah Daerah bisa mendapatkan tambahan pendapatan yang dapat mendanai penanganan kerusakan lingkungan akibat penambangan timah yang legal maupun illegal (PETI).


Reviu Informasi Strategis Energi dan Mineral Harian, 29 Agustus 2022

I. Sektor Minyak dan Gas Bumi

Kenaikan Harga BBM Antara Beban Anggaran dan Daya Beli Tertekan. Sinyal kenaikan harga BBM bersubsidi semakin kuat di tengah terus menipisnya kuota Pertalite dan Solar bersubsidi. Dana subsidi dan kompensasi energi dalam anggaran negara sebesar Rp 502 triliun kemungkinan tak cukup menjaga harga BBM khusus jika kuota tak mampu dikendalikan.

Subsidi energi yang kemungkinan tak cukup hingga akhir tahun ini membuat pemerintah hingga DPR was-was. Menteri Keuangan hingga Presiden mulai khawatir APBN tak sanggup menanggung beban subsidi energi yang berpotensi terus melonjak jika konsumsi BBM bersubsidi tak dikendalikan.

Pemerintah masih memiliki ruang untuk menambah subsidi energi pada tahun ini. Defisit anggaran tahun ini diperkirakan hanya 3,92% dari PDB, jauh di bawah target dalam APBN sebesar 4,5% serta kinerja APBN yang masih surplus akibat dari belum meningkatnya belanja.

Pemerintah perlu melihat dampak kebijakan harga BBM dalam jangka panjang terhadap APBN. Ini mengingat komitmen untuk membawa defisit anggaran kembali ke bawah 3%.  Sesuai amanat UU, pemerintah hanya diperbolehkan memperlebar defisit di atas 3% selama tiga tahun sejak 2020. Pemerintah sudah berhasil menyusun lintasan yang mulus agar APBN dapat kembali sehat dengan mematok defisit sebesar 2,85% dalam RAPBN 2023. Namun konsolidasi fiskal ini akan sulit dicapai jika pemerintah memutuskan menambah anggaran subsidi lagi.

Pemerintah juga perlu menyadari bahwa tantangan di sektor keuangan saat ini semakin berat. Kenaikan suku bunga menyebabkan biaya utang menjadi lebih mahal. Alternatif sumber pembiayaannya dengan memangkas belanja lainnya yang berarti akan mengganggu program prioritas lainnya.

Penambahan anggaran subsidi sebenarnya menimbulkan tanda tanya terhadap komitmen pemerintah untuk mendorong transformasi subsidi energi yang lebih tepat sasaran. Subsidi energi selama ini masih banyak dinikmati oleh masyarakat menengah atas. Penambahan anggaran subsidi tentu akan mengganggu progres dan upaya pemerintah menuju reformasi subsidi yang lebih tepat sasaran dan lebih ramah lingkungan.

Dalam data Susenas 2020 menunjukkan subsidi khususnya Pertalite justru banyak dinikmati masyarakat menengah atas. Kondisi ini terlihat pada diagram di bawah ini yang menunjukkan, konsumsi Pertalite lebih banyak dinikmati 10% masyarakat terkaya dibandingkan termiskin.

Bank Dunia menyampaikan proyeksi Subsidi energi diperkirakan akan meningkat dari 0,8% PDB menjadi 1,1% pada tahun ini. Subsidi yang digelontorkan ini sebagian besar justru dinikmati masyarakat kelas menengah dan atas. Dua kelompok konsumen tersebut menyedot antara 42%-73% dari subsidi solar dan 29% dari subsidi LPG. Bank Dunia mengestimasikan, jika kedua subsidi ini dihapus, maka akan menghemat anggaran mencapai 1,1% dari PDB. Pemerintah bisa menggantinya dengan bantuan sosial kepada masyarakat miskin, rentang dan kelas menengah yang memang membutuhkan dengan alokasi sekitar 0,5% PDB. Dengan demikian, secara neto, Bank Dunia menyebut keuntungan fiskalnya bisa sebesar 0,6% PDB.

Bank Dunia juga menilai  pemberian subsidi hanya menahan tekanan inflasi dalam jangka pendek karena harga komoditas yang tinggi diperkirakan tetap stabil dan karakteristik subsidi yang tidak berkelanjutan maka perlu menyiapkan rencana keluar dari subsidi energi tinggi dengan meneruskan harga ke konsumen secara gradual dan beralih kepada subsidi yang ditargetkan untuk melindungi masyarakat miskin dan rentan.

Kenaikan Inflasi dan Pukulan Daya Beli Menaikkan harga BBM untuk menjaga APBN bukan tanpa risiko. Kenaikan harga BBM subsidi jenis pertalite menjadi Rp 10 ribu per liter akan memberi tambahan inflasi 0,93%. Kenaikan harga BBM akan memicu inflasi naik ke kisaran 6-7% pada akhir tahun ini.

Kenaikan harga BBM akan mengganggu proses pemulihan, baik dari sisi konsumsi maupun investasi karena produsen dan wholesaler akan langsung meneruskan kenaikan harga BBM ini ke konsumen. Kenaikan harga akan menahan belanja masyarakat, terutama untuk kebutuhan sekunder dan tersier. Konsumsi yang turun pun berdampak ke investasi dan sisi produksi. Magnitude dari dampak kenaikan harga terhadap pertumbuhan ekonomi ini akan bergantung dengan waktu. Dampaknya bisa lebih kecil jika kenaikan harga BBM dilakukan pada saat harga komoditas lain, terutama pangan mulai turun. Sebaliknya, kenaikan harga BBM akan lebih berisiko jika dilakukan pada saat harga pangan sedang naik seperti pada akhir tahun.

II. Sektor EBTKE Dan Ketenagalistrikan

Peluang Besar Investasi Proyek Hijau, Transisi energi memunculkan peluang investasi di berbagai sektor industri berkelanjutan yang sejalan dengan target pemerintah menuju emisi nol bersih. Perbankan pun memainkan peran cukup penting dalam pembiayaan sejumlah proyek hijau di tanah air.

OJK mencatat sampai dengan Juni 2022, terdapat 100 nasabah dengan total Rp 1.065 triliun yang masuk dalam taksonomi hijau. Dari jumlah tersebut, sebanyak Rp 294 triliun mengalir ke kategori hijau. Laporan tersebut merupakan pilot project yang diterapkan OJK dalam rangka mengecek portofolio keuangan hijau perbankan.  Selain itu, otoritas juga mengembangkan sistem pelaporan daring yaitu Apolo. Sistem ini merupakan pengumpulan informasi yang dilakukan OJK untuk mempermudah pengawasan dan OJK akan terus mendorong perbankan untuk meningkatkan pembiayaan hijau. Pembiayaan terhadap energi hijau relative memerlukan modal besar dan juga pengembaliannya yang lama, sehingga bank cenderung memikirkan segala resikonya.

Indonesia telah menetapkan tujuan untuk mencapai emisi nol bersih pada 2060 dan berkomitmen untuk mengurangi emisi karbon sebesar 41% dengan dukungan keungan internasional. Dalam program menuju target rendah karbon tersebut diperkiraan Indonesia membutuhkan US$ 150 miliar hingga US$ 200 miliar pertahun agar bisa memenuhi tujuan Net Zerro pada 2060, bahkan lebih cepat. Ini merupakan kebutuhan dana yang besar dan memerlukan dukungan dari modal public dan swasta.

Selain itu, meski Indonesia telah menetapkan target untuk mencapai 23% energi terbarukan dalam bauran energi pada tahun 2025 dan 51% pada tahun 2030, untuk mempercepat invetasi terbarukan memerlukan kerangka peraturan yang mendukung dan jaringan aset bankable yang kuat. Serta untuk mendukung dan menghadapi tantangan dalam implementasi environment, social and governance atau ESG juga membutuhkan tindakan kolektif sektor swasta untuk berpartisipasi dalam aksi iklim dan mendiversifikasikan bisnis mereka ke teknologi bersih. Sebagai mesin pertumbuhan dan penciptaan lapangan kerja, sektor swasta memainkan peran kunci dalam mendongkrak investasi, sektor swasta juga sering menjadi agen perubahan dan inovasi.

Dengan mengintegrasi ESG ke dalam bisnis, sektor swasta dapat membantu memacu inovasi dan mendorong solusi baru untuk mengatasi tantangan lingkungan dan sosial. Selain itu, sektor swasta akan sangan penting untuk membantu mendukung pendanaan yang diperlukan untuk transisi nol bersih.

Namun, sektor swasta tidak dapat mencapai transisi itu sendiri. Upaya dari sektor swasta harus dilengkapi dengan tindakan pemerintah untuk menciptakan kerangka kebijakan yang penting untuk merangsang permintaan akan teknologi bersih dan memberikan landasan untuk transisi Net Zerro.

III. Sektor Geololgi, Mineral, Batubara dan Umum

MESDM Bakal Tertibkan Tambang Timah Ilegal Lewat Cara Ini. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif menegaskan akan menertibkan Rencana Kerja dan Anggaran Belanja [RKAB] timah, khususnya perusahaan tambang yang terindikasi menjalin kerja sama dengan para tambang ilegal atau Pertambangan Tanpa Izin (PETI). Saat ini masih terus dibahas dengan Satuan Tugas (Satgas) dan sedang terus dikoleksi.

Menurutnya, RKAB-RKAB yang memang memberikan pengaruh positif langsung ke pemerintah tentu akan terus dijaga. Namun, yang bermasalah atau buram akan ditertibkan. Apalagi dipastikan kerugian negara cukup besar akibat maraknya tambang ilegal sumber daya mineral timah.

Adapun Satgas yang dibentuk langsung bertindak di bawah Kementerian Koordinator Maritim dan Investasi (Kemenko Marves). Untuk menerbitkan kegiatan PETI, Pemerintah melalui Kementerian Koordinator Maritim dan Investasi, Kementerian Polhukam, Kementerian ESDM bersama Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup (KLHK), Kementerian Dalam Negeri, dan Polri terus melakukan koordinasi untuk mencari skema penindakan yang tepat. Setiap tahun PT Timah Tbk rugi Rp2,5 Triliun karena tambang ilegal. Kita juga mencermati kerusakan karena tambang ilegal, 123.000 hektar lahan kritis yang diakibatkan tambang ilegal.

Reviu Informasi Strategis Energi dan Mineral Harian, 25 Agustus 2022

I. Sektor Minyak dan Gas Bumi

Pelajaran Subsidi Dari Negara Lain. Di Indonesia, dinamika kenaikan harga minyak global masih menjadi pertimbangan bagi Pemerintah untuk memutuskan kebijakan terkait harga dan subsidi BBM. Sejumlah opsi telah disiapkan untuk mengatasi persoalan subsidi BBM, mulai dari pembatasan sampai dengan kenaikan harga namun efek kenaikan harga bbm terhadap pemulihan ekonomi masih menjadi perhatian. Meskipun demikian, munculnya wacana kenaikan harga BBM telah menimbulkan spekulasi pasar yang mendorong sejumlah pihak untuk mulai menaikan harga barang barang kebutuhan pokok.

Beberapa usulan yang muncul menyampaikan jika kenaikan harga BBM bersubsidi dapat dilakukan secara berkala dan moderat tidak melebihi Rp.10.000 per liter. Bahkan anggota dewan menyampaikan jika kenaikan harga BBM dapat dilakukan tidak lebih dari 30 persen. Hal ini dengan pertimbangan bahwa inflasi sekarang 4,9 persen jika harga BBM naik 30 persen berarti inflasi dapat mencapai 7 persen. Sudah selayaknya pendekatan subsidi mulai diarahkan kepada orang tidak kepada barang. Kalaupun masih kepada barang konteks keadilan harus dipastikan untuk mensubsidi hanya pada pembelian motor dan angkot, sedangkan truk hanya roda empat.

Berbeda dengan yang terjadi di Indonesia, harga bahan bakar minyak di Amerika Serikat menunjukan tren penurunan selama 70 hari berturut turut. Rata-rata harga BBM di SPBU AS saat ini mencapai Rp15.280 per liter dari sebelumnya sebesar Rp19.691 per liter yang merupakan rekor tertinggi. Lonjakan harga BBM yang terjadi di awal musim panas telah mengakibatkan perubahan gaya hidup masyarakat Amerika Serikat yang cenderung menyukai mengemudi. Pemerintah kemudian melakukan sejumlah langkah diantaranya pelepasan jutaan barel minyak mentah dari cadangan strategisnya. Selain pelepasan jutaaan barel cadangan strategis minyak mentahnya, adanya pelemahan konsumsi bbm di musim panas serta kekhawatiran adanya resesi juga berkontribusi terhadap penurunan harga bensin. Meskipun telah turun, harga bensin di AS saat ini masih 23 persen lebih tinggi dari periode yang sama tahun sebelumnya. 

Sementara Malaysia kenaikan harga minyak mentah cenderung memberikan dampak positif karena ada kenaikan royalty untuk pemerintah. Setiap kenaikan US$1 per barel harga minyak, dapat menambah RM646 juta PDB nasional dan RP339 juta untuk pendapatan pemerintah.  Singapura memiliki pendekatan yang berbeda lagi. Kenaikan harga bahan bakar yang terjadi tidak menyebabkan pemerintah untuk mengurangi atau menangguhkan bea bahan bakar atau potongan pajak karena dianggap kebijakan tersebut justru akan menambah subsidi pada transportasi pribadi dan memiliki efek kontra produktif. Pemotongan bea BBM juga mengakibatkan sebagian subsidi mengalir ke produsen dan pemasok bukan ke konsumen. Dan lebih penting lagi kebijakan pengurangan bea bahan bakar atau pajak bahan bakar justru akan mengurangi insentif untuk beralih ke moda transportasi yang lebih hemat energi.

II. Sektor EBTKE Dan Ketenagalistrikan

Eropa Masih Dilanda Krisis Energi, China dan Jepang Mulai Kekurangan Pasokan Listrik, Krisis energi semakin meluas ke China yang kekurangan pasokan listrik akibat kenaikan konsumsi saat gelombang panas yang berkepanjangan.Sedangkan, Jepang yang menghadapi ancaman pemadaman, berencana akan kembali menghidupkan pembangkit listrik nuklir Fukushima yang pernah menjadi bencana nasional dekade lalu. 

Sebelumnya, Uni Eropa juga mengalami krisis energi akibat pembatasan aliran gas Rusia ke benua biru. Kini, China mulai membatasi penggunaan listrik untuk wilayah barat daya seiring dengan kekurangan pasokan air, Kementerian Pertanian China mengumumkan kekeringan juga memengaruhi kualitas padi dan jagung para petani pada musim panas di beberapa wilayah selatan.

Wilayah Chongqing misalnya, telah mengumumkan bahwa jam buka di lebih dari 500 mall dan tempat komersial lainnya akan dipersingkat mulai Senin untuk mengurangi permintaan listrik. Di provinsi Sichuan, sebagai pusat pembangkit listrik tenaga air utama, telah memperpanjang pembatasan yang ada pada konsumen listrik industri hingga Kamis. Pembangkit listrik di Sichuan hanya setengah dari tingkat normal setelah penurunan besar tingkat air.

Sedangkan, Sichuan sebagai pemasok listrik utama di China baru-baru ini menempatkan basis penyimpanan batubara baru ke dalam operasi untuk memastikan pembangkit termal dapat beroperasi tanpa gangguan.Namun, sekitar 80 persen dari kapasitas terpasangnya adalah pembangkit listrik tenaga air, sehingga sangat rentan terhadap fluktuasi pasokan air. Pembatasan penggunaan listrik ini mulai berdampak bagi korporasi yang beroperasi di wilayah tersebut. Produsen pestisida Lier Chemical Co Ltd mengkonfirmasi bahwa pembatasan akan berlanjut hingga Kamis.

JinkoSolar sebagai produsen peralatan tenaga surya utama, mengatakan fasilitas manufaktur Sichuan telah dihentikan sebagai akibat dari kekurangan daya, menambahkan bahwa tidak pasti berapa lama tindakan itu akan berlangsung.

Toyota Motor Corp secara bertahap melanjutkan operasinya di pabrik Sichuan di China pada hari Senin menggunakan generator listrik setelah menghentikan operasi minggu lalu.  Beberapa pabrik di Sichuan dan Chongqing, termasuk pabrik pembuat baterai terkemuka CATL dan raksasa kendaraan listrik BYD, hanya dapat beroperasi sebagian dalam beberapa pekan terakhir karena kekurangan daya. Sumber yang mengetahui masalah tersebut mengatakan pabrik Yibin CATL membuat sel baterai untuk Tesla dan ada kekhawatiran bahwa gangguan pada akhirnya dapat mempengaruhi pembuat mobil AS, meskipun produksi di pabrik Shanghai tetap tidak berubah.

Tak hanya di China, ancaman pemadaman listrik telah mendorong Jepang untuk mengaktifkan pembangkit listrik tenaga nuklir. Jepang sedang merencanakan perubahan dramatis kembali ke tenaga nuklir lebih dari satu dekade setelah bencana Fukushima. Tujuannya untuk memulai kembali menyapu reaktor yang menganggur dan untuk mengembangkan pembangkit baru menggunakan teknologi generasi berikutnya.

Pemerintah Jepang akan mengeksplorasi pengembangan dan pembangunan reaktor baru dengantujuan untuk menghindari ketegangan baru pada jaringan listrik yang tertekuk di bawah permintaan berat musim panas ini, dan untuk mengekang ketergantungan negara pada impor energi. Surat kabar Nikkei melaporkan langkah tersebut sebelum pengumuman resmi Kishida.

Pada saat yang sama, Jepang ingin memulai kembali tujuh reaktor nuklir lagi mulai musim panas mendatang. Itu akan membawa jumlah reaktor yang dihidupkan kembali setelah bencana Fukushima 2011 menjadi 17 dari total 33 unit yang dapat dioperasikan.

Tokyo Electric Power Co sebagai utilitas dan operator utama Jepang dari pembangkit listrik tenaga nuklir yang menganggur di prefektur Niigata, menguat 10%, sementara pembangun reaktor Mitsubishi Heavy Industries Ltd melonjak 6,9% dan Japan Steel Works Ltd naik 5,5%.

Pemerintah Jepang telah mempertimbangkan perluasan baru tenaga nuklir setelah berjuang untuk mengatasi dampak cuaca ekstrem dan kekurangan bahan bakar global pada pasokan listrik.

Ibu kota negara itu telah mengalami dua krisis listrik besar tahun ini, termasuk selama gelombang panas terburuk untuk akhir Juni dalam lebih dari satu abad.

Negara-negara di seluruh dunia meninjau kembali energi atom setelah perang Rusia di Ukraina menjungkirbalikkan pasar bahan bakar fosil dan membuat tagihan listrik melonjak, sementara sentimen publik di Jepang telah bergeser mendukung menghidupkan kembali pembangkit listrik yang menganggur.

Upaya untuk memajukan teknologi nuklir yang lebih kecil dan lebih murah, termasuk reaktor modular kecil – atau SMR – juga telah dipercepat ketika negara-negara mencari alat untuk mengatasi perubahan iklim.

Kapasitas nuklir mungkin perlu berlipat ganda agar negara-negara dapat mencapai emisi nol bersih pada pertengahan abad, menurut Badan Energi Internasional. Yang pasti, banyak reaktor yang menganggur di Jepang menghadapi rintangan besar yang berada di luar kendali pemerintah pusat.

Utilitas harus mendapatkan persetujuan dari kotamadya setempat sebelum memulai kembali reaktor, yang terkadang memakan waktu bertahun-tahun di tengah penentangan setelah bencana Fukushima. Kishida juga menginstruksikan para pejabat untuk mempertimbangkan memperpanjang umur reaktor yang ada di luar maksimum 60 tahun saat ini.

III. Sektor Geologi, Mineral, Batubara Dan Umum

Dampak royalti sebesar 2 persen. PT Vale Indonesia Tbk. (INCO) buka suara terkait dampak penyesuaian royalti untuk komoditas nikel oleh Kementerian ESDM. Melalui beleid terbaru PP Nomor 26 Tahun 2022 tengan Jenis Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian ESDM menambahkan poin pada royalti sebesar 2 persen untuk harga bijih nikel dengan kadar di bawah 1,5 persen per ton. Bijih nikel kadar rendah tersebut akan menjadi bahan baku bagi industri kendaraan bermotor listrik berbasis baterai.

Direktur Vale Indonesia Bernardus mengatakan royalti tersebut tidak akan banyak mempengaruhi kinerja perusahaannya. Kalau untuk existing operation tidak ada pengaruhnya, karena aturan membayar royalti 2 persen untuk nikel juga sudah berlaku sejak 2014. Namun, kebijakan ini, akan berpengaruh pada hasil nikel dari proyek selanjutnya yang memang difokuskan untuk pengembangan industri kendaraan listrik, seperti proyek smelter di Pomalaa dan di Blok Bahodopi. Royaltinya 2 persen untuk limonite [nikel kadar 1,5 persen], masih lebih rendah dari 10 persen yang berlaku untuk saprolite [nikel kadar 1,5-3 persen].

Saat ini, Vale tengah menggarap proyek pengolahan dan produksi nikel di Pomalaa, Kolaka Sulawesi Tenggara, bersama dengan rekanan terbarunya asal China, Shejiang Huayou Cobalt Company Limited (Huayou). CEO Vale Indonesia mengatakan, proyek nikel di Pomalaa tersebut bisa memproduksi sampai dengan 120.000 ton per tahun. Jumlah ini lebih besar tiga kali lipat dari dengan kerja sama sebelumnya, bersama dengan Sumitomo 40.000 sekarang bisa up to 120.000. Selama proyek tersebut masih dibangun, Vale Indonesia sendiri tetap menargetkan tingkat produksi. Perusahaan menargetkan produksi nikel matte pada 2022 ini sekitar 65.000 ton, sama dengan target yang ditetapkan perusahaan pada awal tahun. Direktur Keuangan INCO mengatakan, proyek Pomalaa sedang menyelesaikan definitive agreement dan persiapan teknis.

Selain itu, Vale juga masih menggarap proyek smelter yang disebut menjadi cikal bakal pengembangan pabrik bahan baku baterai di Blok Bahodopi, Morowali, Sulawesi Tengah. Smelter nikel tersebut dikembangkan bersama dua mitra, Taiyuan Iron Steel Co. Ltd. (Tisco) dan Shandong Xinhai Technology Co. Ltd. (Xinhai) yang disepakati sejak Juni 2021. Proyek tersebut akan memiliki kapasitas produksi sekitar 73.000 metrik ton nikel per tahun disertai dengan fasilitas pendukungnya.

Reviu Informasi Strategis Energi dan Mineral Harian, 24 Agustus 2022

I. Sektor Minyak dan Gas Bumi

Hubungan Geopolitik dan Inflasi. Ketegangan geopolitik yang terjadi saat ini mengingatkan kembali akan krisis energi yang terjadi pada tahun 1970. Saat itu gangguan energi menyebabkan adanya inflasi dan perlambatan pertumbuhan ekonomi. Bank Central melakukan pengetatan secara agresif untuk mengendalikan inflasi.

Ketegangan geopolitik yang terjadi saat ini menimbulkan risiko tidak hanya di sektor energi tetapi juga berdampak pada kenaikan harga produk pertanian serta beberapa produk manufaktur seperti semikonduktor dan peralatan transportasi konstruksi.

Kebijakan fiskal dapat membantu memberikan perlindungan terhadap risiko kenaikan inflasi dan penurunan pertumbuhan. Kebijakan fiskal menjadi alat  yang efektif untuk mengurangi tekanan fiskal dan mengurangi defisit fiskal yang akan melebar. 

Skema subsidi energi juga telah menyebabkan perdebatan tentang apakah kenaikan harga minyak dapat memberikan tekanan terhadap ekonomi. Kenaikan harga minyak meningkatkan beban subsidi energi. Namum pendapatan pemerintah terkait komoditas juga bertambah mengingat status Indonesia sebagai pengekspor beberapa komoditas. Penerimaan komoditas non pajak dan penerimaan pajak dari sektor migas naik sekitar 55 persen sampai 60 persen pada tahun 2021.  

Namun, kenaikan harga yang tajam menimbulkan risiko fiskal berupa beban subsidi minyak yang semakin lebar akibat kesenjangan  harga keekonomian dan harga bersubsidi.  Bank Central cenderung akan fokus pada kebijakan stabilitas mata uang mempertimbangkan cadangan devisa yang ada dan perbedaan suku bunga riil.  Ekonomi Indonesia yang cenderung menganut sistem lindung nilai stagflasi, bersama sama Malaysia kemungkinan memiliki permintaan domestik yang lebih baik dan kinerja ekspor komoditas yang positif  diperkirakan tidak akan terkenda dampak negative yang cukup besar dari guncangan perdagangan yang terjadi.

II.Sektor EBTKE dan Ketenagalistrikan

Prioritas dan Fokus EBT sebagai Pemasok Beban Dasar Ketenagalistrikan.  Indonesia, seperti banyak negara lain di dunia, sedang meniti jalan transisi menuju energi yang lebih ramah lingkungan. Sebagai pengganti pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) yang berbahan bakar fosil, pemerintah mesti fokus mengembangkan pembangkit hijau dengan tetap mengutamakan jenis pembangkit base load (beban dasar) seperti pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTP) dan pembangkit listrik tenaga air (PLTA).

Ciri-ciri dari pembangkit base load antara lain adalah berskala besar, menghasilkan daya yang konstan, serta biaya bahan bakar yang relatif murah. Mengacu pada Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) Perusahaan Listrik Negara (PLN) 2021-2030, Indonesia memiliki potensi panas bumi sebesar 23.965 megawatt (MW). Potensi PLTA juga berlimpah di berbagai daerah.

Sebagai informasi, saat ini PLTP merupakan pembangkit yang paling potensial untuk menjadi base load karena memiliki capacity factor yang tinggi hingga lebih dari 90%. Pemerintah menempuh sejumlah upaya untuk meningkatkan pemanfaatan panas bumi. Tercatat, kapasitas terpasang PLTP mencapai 2.293 MW melalui pemanfaatan di 15 Wilayah Kerja (WK) panas bumi. Selain PLTP, jenis EBT lain yang potensial menjadi base load yakni PLTA dan pembangkit listrik tenaga bioenergi (PLTB). Disamping itu, PLTS dan baterai juga menjadi salah satu solusi mengatasi persoalan intermiten.

Seperti diketahui bersama, saat ini realisasi bauran energi baru terbarukan (EBT) baru mencapai kisaran 12-13 %. Oleh karena itu upaya untuk menggenjot pemanfaatan EBT bukanlah pekerjaan mudah. Dukungan regulasi menjadi salah satu factor yang bisa mendorong investasi. Setidaknya pengesahan dua payung hukum yaitu UU EBT dan Perpres harga beli listrik oleh PLN menjadi hal yang dinantikan oleh investor untuk kepastian hukum bisnis EBT. Sebagai contoh, kehadiran Perpres tarif listrik EBT bisa menjawab persoalan gap antara harga jual listrik dari pembangkit batubara dan harga jual listrik dari pembangkit EBT. Sebagaimana diinformasikan sebelumnya, dalam pemanfaatan EBT ke depan, pembangkit base load menjadi strategi krusial yang akan dilakukan.

Selain itu, diperlukan juga kejelasan mekanisme pembiayaan untuk mendongkrak investasi sektor EBT termasuk didalamnya seperti Energy Transition Mechanism yang melibatkan perbankan dan PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI).

Sementara untuk jenis pembangkit EBT lain masih menghadapi sejumlah tantangan intermiten (tidak stabil). Oleh karena itu, diperlukan investasi untuk pembangunan Energy Storage System (ESS). Adapun sumber pembangkit EBT lainnya yang cukup potensial untuk dikembangkan adalah pembangkit listrik tenaga biomassa (PLTBm). Pemanfaatan PLTBm bisa digenjot dengan mendorong skema hutan tanaman energi. Skema ini bisa dilakukan seiring pengembangan hutan tanaman industri. Sebagai informasi saat ini ada sekitar 11 juta hektare hutan tanaman industri. Dari jumlah tersebut, baru sekitar 3,4-3,5 juta ha yang termanfaatkan. Meskipun demikian, juga diperlukan pengawasan dan pengelolaan hutan tanaman energi agar tidak terjadi potensi penyelewengan hak guna lahan yang justru merusak ekosistem lingkungan hutan itu sendiri.

III. Sektor Geologi, Mineral, Batubara dan Umum

Kegiatan Pertambangan Tanpa Izin (PETI) Sektor Mineral dan Batu bara makin marak di Tanah Air. Praktik PETI semakin tak terkendali, terutama ketika harga komoditas terus naik dan menyebabkan terjadinya disparitas harga tinggi. Kerugian dari aktivitas PETI tidak hanya pada perusahaan penambang legal dan pemerintah, tapi juga pada masyarakat karena lingkungan sekitarnya rusak. Hal ini karena :

  1. komoditas tambang yang mudah ditambang;
  2. mudah diolah (teknologi sederhana);
  3. mudah dijual, pasarnya terbuka sekali;
  4. harga komoditas yang tinggi dan sangat menguntungkan;
  5. cadangan berlimpah dan dekat permukaan;
  6. serta pengawasan, penindakan dan penegakan hukum rendah

Data Kementerian ESDM hingga kuartal III 2021 menunjukkan terdapat lebih dari 2.700 lokasi PETI yang tersebar di Indonesia. Dari jumlah tersebut, lokasi PETI batubara sekitar 96 lokasi dan PETI mineral sekitar 2.645 lokasi serta diperkirakan ada sekitar 3,7 juta pekerja yang terlibat di kegiatan PETI. Kegiatan PETI menimbulkan tumbuhnya perdagangan produk pertambangan di pasar-pasar gelap (black market) yang dapat dikategorikan sebagai bentuk pelanggaran terhadap penghindaran pajak resmi penjualan bahan tambang. Terdapat beberapa dampak yang timbul dari kegiatan pertambangan tanpa izin, yakni:

  1. Menghambat kegiatan usaha bagi pemegang izin yang resmi dan membahayakan keselamatan. Bahkan, beberapa kasus yang terjadi di tambang tanpa izin telah menelan korban jiwa.
  2. Kegiatan tambang tanpa izin berpotensi merusak lingkungan hidup. Di beberapa tempat, banyak menimbulkan pendangkalan sungai yang kemudian mengurangi kesuburan tanah yang akhirnya menimbulkan bahaya banjir. jika pertambangan tanpa izin ini dilakukan dalam kawasan hutan, maka dapat menimbulkan kerusakan hutan.
  3. Berpotensi menimbulkan masalah sosial dan gangguan keamanan.
  4. Berpotensi merugikan negara dari sisi pajak maupun juga dari sisi nonpajak. 

Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia (Perhapi) memberikan delapan rekomendasi kepada pemerintah untuk menanggulangi kegiatan PETI di Tanah Air.

  1. Pemerintah perlu melakukan penegakan aturan (law enforcement) untuk semua bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh kegiatan PETI tersebut, terutama menyasar cukong-pemodal dan beking yang banyak mengambil keuntungan dari bisnis PETI gelap ini, termasuk penghindaran terhadap pajak dan retribusi lainnya;
  2. Perlu dibentuknya satuan tugas khusus Khusus untuk pemberantasan PETI bertanggung jawab langsung ke Presiden/Wapres.
  3. Perlu dibentuknya Direktorat Khusus Penegakkan Hukum di Kementerian ESDM untuk menangani kasus pelanggaran di bidang Energi dan Minerba.
  4. Perlu dilakukan upaya pencegahan aktivitas PETI, dengan melakukan edukasi ke masyarakat terkait dampak negatifnya, dengan melibatkan pemangku kepentingan, seperti akademis, pemerhati lingkungan, tokoh masyarakat, tokoh adat dll;
  5. Izin Usaha Pertambangan Rakyat (IPR). Karena karakternya yang khusus, jenis penambangan ini sebaiknya diberi nama pertambangan skala kecil dan pengaturannya disesuaikan dengan karakteristik tersebut.
  6. Bantuan teknik kepada pertambangan rakyat skala kecil, misalnya untuk penambangan emas tanpa merkuri, dan teknik penambangan yang lebih efisien.
  7. Menyediakan akses finansial bagi pertambangan rakyat skala kecil, misalnya dengan membuka cabang perkreditan di dekat lokasi pertambangan rakyat.
  8. Menyediakan akses untuk peralatan dan bahan yang dibutuhkan dalam operasi pertambangan rakyat skala kecil. Demikian pula, menyediakan akses resmi terhadap pasar produk pertambangan rakyat.

Saat ini, pengawasan atas pengelolaan sumber daya energi dan sumber daya mineral dalam bentuk pengamanan dan penegakan hukum di Kementerian ESDM dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS). Kementerian Energi dan Sumber Daya mineral (ESDM) berencana membuat unit khusus penegakan hukum ESDM. Nantinya unit ini akan menyisir berbagai kegiatan pelanggaran hukum yang jelas-jelas merugikan negara di sektor ESDM. Sekretaris Jenderal ESDM mengatakan pembentukan struktur baru yang menangani penegakan hukum sektor EDSM ini dipandang perlu semata-mata untuk kepentingan negara, antara lain untuk penerimaan negara bukan pajak yang lebih baik.

Reviu Informasi Strategis Energi dan Mineral Harian, 23 Agustus 2022

I. Sektor Minyak dan Gas Bumi

Dilema Kenaikan Harga BBM. Kenaikan harga minyak mentah yang semakin tinggi menjadi dilema bagi pemerintah untuk menaikan harga bahan bakar minyak guna mengurangi beban anggaran pemerintah atau menjaga daya beli masyarakat. Konsumsi harian BBM secara nasional saat ini  telah melampaui level konsumsi pada masa pandemi. Di sisi lain, kuota BBM bersubsidi jenis pertalite dan biosolar semakin menipis. Naiknya konsumsi BBM didorong oleh membaiknya aktivitas ekonomi paska pandemi yang juga meningkatkan kebutuhan energi masyarakat.

Hingga Juli 2022, volume pertalite yang telah disalurkan mencapai 16,8 juta kilo liter dari total kuota yang disepakati 23 juta kilo liter atau mencapai sekitar 73 persen.  Masih ada 6,2 juta kilo liter yang diharapkan bisa digunakan untuk memenuhi permintaan pertalite hingga Desember 2022. Sementara solar bersubsidi, sampai dengan Juli 2022 sudah disalurkan sebesar 9,9 juta kilo liter dari total kuota 14,9 juta kilo liter. Sehingga tersisa 5 juta kilo liter sampai akhir tahun 2022. Bahkan hingga Agustus, BPH Migas menyampaikan jika konsumsi bahan bakar jenis pertalite mendekati 80 persen terhadap kuota.

Mulai menipisnya kuota BBM bersubsidi terjadi meskipun pemerintah telah menambah anggaran subsidi dan kompensasi dari Rp152,3 triliun menjadi Rp502 triliun per Mei lalu. Tanpa adanya pembatasan pembelian akan cukup sulit bagi penyalur BBM bersubsidi untuk menjaga kuota yang tersisa.

Namun pengendalian konsumsi yang paling tepat dan efektif adalah melalui penyesuaian harga dan momen yang tepat untuk melakukan  kebijakan tersebut adalah saat ini. Karena berdasarkan pandangan sejumlah ekonom, potensi  inflasi pada kuartal III akan turun, bahkan pada Agustus biasanya adalah periode deflasi.  Apabila dilakukan pada periode ini, pemerintah diperkirakan dapat melakukan langkah langkah pengamanan pertumbuhan ekonomi di kuartal IV.

Pandangan lainnya menyebut jika pemerintah masih memiliki ruang untuk menambah alokasi subsidi dengan meningkatkan defisit anggaran menjadi sekitar 3,9 persen terhadap PDB. Meskipun demikian, perlu dilihat konsekuensi jangka panjangnya terhadap APBN mengingat pemerintah hanya diperbolehkan memperlebar defisit di atas 3 persen selama tiga tahun sejak 2020 berdasarkan amanat UU. Pemerintah sudah mematok defisit anggaran sebesar 2,5 persen dalam RAPBN 2023. Sehingga akan sangat sulit melakukan konsolidasi fiskal jika pemerintah menambah anggaran subsidi.

III. Sektor EBTKE Dan Ketenagalistrikan

Anggaran Subsidi Listrik di 2023 Naik 21,4 Persen, Ini alasan Pemerintah menganggarkan subsidi listrik pada 2023 sebesar Rp 72,32 triliun atau lebih tinggi 21,4 persen dari tahun lalu. Hal diungkapkan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2023. Dikutip dalam Buku II Nota Keuangan 2023 dimana dijelaskan angka tersebut lebih tinggi apabila dibandingkan dengan outlook tahun 2022 sebesar Rp 59.56 triliun. Peningkatan alokasi ini terutama dipengaruhi oleh peningkatan Biaya Pokok Penyediaan (BPP) tenaga listrik.

Adapun penyebab kenaikan BPP di antaranya karena kenaikan fuel mix BBM, peningkatan pemakaian bahan bakar biomassa untuk co-firing PLTU. Kemudian kenaikan pajak pertambahan nilai (PPN) 11 persen. Dalam hal ini ditegaskan, kebijakan subsidi listrik di 2023 diarahkan hanya untuk diberikan kepada golongan yang berhak. Selain itu, subsidi listrik rumah tangga diberikan secara tepat sasaran bagi rumah tangga miskin dan rentan, serta mendorong pengembangan energi baru terbarukan (EBT) yang lebih efisien. Dalam rangka melaksanakan subsidi lebih tepat sasaran, Pemerintah akan berupaya melaksanakan kebijakan subsidi listrik tepat sasaran bagi rumah tangga miskin dan rentan sesuai DTKS. Diketahui, kebijakan melalui Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) merupakan lanjutan pelaksanaan subsidi listrik tepat sasaran. Dalam hal ini telah dilaksanakan pemerintah sebelumnya di 2017.

III. Sektor Geologi, Mineral, Batubara Dan Umum

Lapangan Usaha Pertambangan Mencatatkan Kinerja Pertumbuhan Ekonomi Positif Tahun 2022. Tercermin dari capaian pertumbuhan 7,85 persen di semester awal 2022. Gubernur Kaltara, mengungkapkan pada triwulan II, lapangan usaha pertambangan dan penggalian didorong tumbuh pada beberapa sub-lapangan usaha. Dari rilis Badan Pusat Statistik (BPS) Kaltara, pertambangan batu bara dan lignit tumbuh 10,40 Persen, pertambangan bijih logam tumbuh 8,66 persen, serta pertambangan dan penggalian lainnya tumbuh 7,58 persen.

Pulihnya aktivitas perekonomian pasca pandemi Covid-19 di sejumlah negara turut mendongkrak tingginya permintaan batubara global. Hal ini juga akan mempengaruhi ekspor batu bara dari Kaltara sebagai salah satu mitra dagang utama. Kemudian, terjadi peningkatan produksi batu bara sekitar 5 persen. Hal ini disebabkan kuota produksi meningkat dari 8,5 juta ton menjadi 9,5 juta ton. Di sisi lain, konsumsi listrik Tiongkok dan India yang tinggi patut diperhitungkan sebagai faktor utama. Tingginya permintaan ekspor batu bara untuk pembangkit listrik sebagai akibat musim panas di India lebih dari USD100 juta. China, meskipun memiliki produksi batu bara yang meningkat. Kaltara juga menjadi salah satu mitra dagang terpilih, di samping itu, Kaltara memiliki peluang ekspor batu bara ke Jerman.

Adapun, sanksi embargo energi yang terjadi merupakan buntut dari masih memanasnya konflik Rusia-Ukraina, sehingga harga komoditas batubara global pun ikut terpengaruh. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menetapkan Harga Batu bara Acuan (HBA) sebesar US$288,4 per ton pada April 2022. HBA ini merupakan yang tertinggi sejak HBA pertama kali dicatat dan mengalami peningkatan. Secara umum prospek bisnis terutama pertambangan batu bara masih bagus di sisa tahun ini, namun perlu dicermati perkembangan dunia, selain konflik Rusia vs Ukraina, juga di Asia Timur. Untuk tantangan di domestik pun perlu dipantau akan dampak kenaikan inflasi dan BBM.




Reviu Informasi Strategis Energi dan Mineral Harian, 22 Agustus 2022

I. Sektor Minyak dan Gas Bumi

Tarik Ulur Kenaikan Harga BBM Bersubsidi. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, pada kuartal II-2022, pertumbuhan ekonomi menguat ke 5,44 persen Year on Year, membaik dibanding kuartal I tahun ini 5,01 persen. Hal ini didorong terutama oleh pertumbuhan konsumsi rumah tangga dan ekspor di tengah konsumsi pemerintah yang justru dikontraksi 5,24 persen, sedangkan pertumbuhan pada kuartal IV-2021 sebesar 5,02 persen.

Kinerja ekonomi Indonesia yang mulai membaik pada kuartal II berpotensi mengalami kontraksi seiring dengan adanya rencana kenaikan harga BBM bersubsidi. Kenaikan ini dilakukan sebagai langkah antisipasi mengingat beban subsidi dan kompensasi energi yang harus ditanggung pemerintah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) kini telah mencapai Rp502 triliun. Bila penyesuaian tidak dilakukan beban anggaran subsidi dikhawatirkan menembus Rp550 triliun hingga akhir tahun

Kenaikan harga BBM yang akan dilakukan diperkirakan akan mendorong peningkatan inflasi dalam negeri dan dapat melemahkan daya beli masyarakat yang baru saja pulih. Hal yang perlu diperhatikan adalah berapa kenaikan harga yang realistis untuk bisa dijangkau masyarakat. Kemudian,  dana hasil penyesuaian harga harus dikembalikan kembali kepada rakyat terutama mereka yang berpenghasilan rendah.

Dari skenario yang ada, jika kenaikan harga Pertalite dilakukan pada harga Rp10.000 per liter, maka kontribusinya terhadap inflasi diperkirakan mencapai 0,97 persen. Dengan demikian, inflasi tahun berjalan diperkirakan bakal mencapai 6,2 persen YoY.

Upaya pembatasan penggunaan BBM bersubsidi perlu segera dijalankan. Melalui pembatasan, 60 persen penyaluran BBM bersubsidi yang tidak tepat sasaran akan semakin berkurang.

Keputusan pemerintah untuk menaikan harga BBM bersubsidi diperkirakan juga dapat mengubah arah kebijakan suku bunga Bank Indonesia. Berdasarkan pola historis yang ada, kenaikan harga BBM bersubsidi yang signifikan akan mendorong kenaikan inflasi dan direspoin dengan memperketat kebijakan moneter termasuk menaikan suku bunga acuan. Meskipun demikian ada kemungkinan suku bunga acuan tetap dipertahankan apabila surplus neraca perdagangan tetap besar dan nilai tukar rupiah stabil.

Pemerintah, juga disarankan untuk meningkatkan stimulus-stimulus fiskal jangka pendek terutama untuk sektor sektor vital seperti pertanian, perdagangan, pertambangan, property, dan manufaktur. Harapannya pemberian stimulus tersebut dapat menjaga kinerja sektor dan menjaga daya serap tenaga kerja.

II. Sektor EBTKE Dan Ketenagalistrikan

Data Pelanggan Bocor di Internet, PLN Buru-Buru Investigasi! PT PLN (Persero) gerak cepat melakukan investigasi dan penanganan data pelanggan yang terekspos di internet. PLN juga didukung oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) dan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) untuk memberikan perlindungan data pribadi masyarakat.

Hasil penelusuran hingga Sabtu (20/8) pukul 13.00 WIB, sistem data pelanggan aktual PLN aman dan tidak dimasuki oleh pihak luar. Pengecekan dilakukan pada _data center_ utama PLN melalui sistem dari berbagai perimeter dan semua dalam kondisi aman. Menilik beberapa data yang dimunculkan di media sosial, data tersebut merupakan replikasi data pelanggan yang bersifat umum dan tidak spesifik, yang disinyalir diambil dari aplikasi dashboard data pelanggan untuk keperluan data analitik. Data itu bukan merupakan data riil transaksi aktual pelanggan dan tidak update. Sehingga diperkirakan tidak berdampak besar bagi pelanggan. Secara umum, pelayanan kelistrikan kepada pelanggan tidak terganggu

PLN menyatakan telah dan terus menerapkan keamanan berlapis bersama BSSN untuk tindakan pengamanan yang sangat ketat, dengan tujuan memperkuat dan melindungi data-data pelanggan.

Terkait dengan kebocoran data tersebut Kominfo telah memanggil manajemen PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) dan memberikan rekomendasi teknis kepada PLN untuk meningkatkan perlindungan data pribadi pelanggan mereka. Kementerian Kominfo akan terus mereview pemenuhan kewajiban PLN terhadap ketentuan pelindungan data pribadi yang berlaku serta kewajiban lain yang terkait sesuai peraturan perundang-undangan.

III. Sektor GEOLOGI, Mineral, Batubara Dan Umum

Kenaikan Tarif Royalti. Presiden Widodo menyetujui kenaikan terhadap iuran produksi atau tarif royalti batu bara bagi perusahaan pemegang Izin Usaha Pertambahan (IUP) batu bara dari 7 persen menjadi 13,5 persen. Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia (APBI) masih mempelajari dampak dari Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 26 Tahun 2022 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Sebagai informasi saja, PP Nomor 26 Tahun 2022 mencabut PP Nomor 81 Tahun 2019. Di ketentuan sebelumnya, royalti hanya diatur berdasarkan tingkat kalori.

Dalam pertimbangan PP nomor 26 tahun 2022, tertulis untuk mengoptimalkan Penerimaan Negara Bukan Pajak guna memperkuat ketahanan fiskal dan mendukung pembangunan nasional yang berkelanjutan dan berkeadilan, meningkatkan pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, memberikan kepastian hukum dan pelindungan masyarakat, perlu dikelola dan dimanfaatkan untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

Rentang tarifnya yakni sebesar 3 persen-7 persen untuk batu bara open pit dan 2 persen-6 persen untuk batubara underground. Sedangkan dalam peraturan terbaru, tarif royalti ditentukan berdasarkan tingkat kalori dan Harga Batubara Acuan (HBA). APBI mengatakan pihaknya memahami keinginan pemerintah dalam memaksimal-kan penerimaan negara dari sektor industri pertambangan. Namun, di sisi lain bagi pengusaha akan berpengaruh bagi profitabilitas apalagi biaya produksi terus meningkat serta beban tarif pajak dan PNBP di sektor lain juga terus meningkat.

Mengutip lampiran PP 26 Tahun 2022, ketentuan iuran produksi ditentukan dalam 3 layer rentang harga , HBA < USD70; USD70 ≤ HBA < USD90; HBA USD90, besaran tarif iuran produksi batu bara pada masing-masing kategori.

1. Batu bara (open pit), tingkat kalori ≤ 4.200 Kkal/Kg (Gross Air Received), iuran produksi ditetapkan sebesar  5% dari harga saat HBA < dari US$ 70, 6% dari harga saat HBA lebih dari sama dengan US$ 70 namun kurang dari US$ 90, dan  8% dari harga saat HBA lebih dari sama dengan US$ 90.

2. Batu bara (open pit) tingkat kalori > 4.200 – 5.200 Kkal/Kg (Gross Air Received), iuran produksi/royalti ditetapkan sebesar  7% dari harga saat HBA kurang dari US$ 70, 8,5% dari harga saat HBA lebih dari sama dengan US$ 70 namun kurang dari US$ 90, dan 10,5% dari harga saat  HBA lebih dari sama dengan US$ 90

3. Batu bara (open pit ), tingkat kalori 5.200 Kkal/Kg (Gross Air Received),  iuran produksi ditetapkan sebesar 9,5% dari harga saat  HBA kurang dari US$ 70, 11,5% dari harga saat HBA lebih dari sama dengan US$ 70 namun kurang dari US$ 90, dan 13,5% dari harga saat  HBA lebih dari sama dengan US$ 90.

4. Batu bara (underground), tingkat kalori 4.200 Kkal/Kg (Gross Air Received), iuran produksi/royalti ditetapkan sebesar 4% dari harga saat  HBA kurang dari US$ 70, 5% dari harga saat HBA lebih dari sama dengan US$ 70 namun kurang dari US$ 90, dan  7% dari harga saat HBA lebih dari sama dengan US$ 90.

5. Batu bara (underground), tingkat kalori > 4.200 – 5.200 Kkal/Kg (Gross Air Received), iuran produksi/royalti ditetapkan sebesar 6% dari harga saat HBA kurang dari US$ 70, 7,5% dari harga saat HBA lebih dari sama dengan US$ 70 namun kurang dari US$ 90, dan 9,5% dari harga saat HBA lebih dari sama dengan US$ 90.

6. Batu bara (underground) , tingkat kalori kalori 5.200 Kkal/Kg (Gross Air Received), iuran produksi/royalti ditetapkan sebesar  8,5% dari harga saat HBA kurang dari US$ 70, 10,5% dari harga saat HBA lebih dari sama dengan US$ 70 namun kurang dari US$ 90, dan 12,5% dari harga saat HBA lebih dari sama dengan US$ 90.

Reviu Informasi Strategis Energi dan Mineral Harian, 18 Agustus 2022

I. Sektor Minyak dan Gas Bumi

Ekonomi Indonesia pada Kuartal Kedua Tahun 2022 Berhasil Tumbuh 5,44 % Secara Tahunan. Cerahnya perekonomian domestik di tiga bulan kedua tahun ini dicapai saat banyak negara menghadapi perlambatan ekonomi, bahkan masuk ke jurang resesi. Konsumsi rumah tangga dan ekspor menjadi mesin utama pertumbuhan ekonomi sepanjang kuartal kedua di saat kinerja investasi melambat dan konsumsi pemerintah yang masih terkontraksi. Kinerja pertumbuhan pada kuartal kedua 2022 lebih tinggi dari realisasi triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 5,01 % secara tahunan.

Salah satu faktor yang menyebabkan kinerja ekonomi Indonesia masih kuat dibandingkan negara lain karena struktur ekonomi domestik yang ditopang konsumsi rumah tangga yang menyumbang lebih dari separuh Produk Domestik Bruto (PDB) RI. BPS mencatat konsumsi rumah tangga pada kuartal pertama tahun ini tumbuh 5,51%. Konsumsi rumah tangga memberikan sumbangan paling besar pada pertumbuhan ekonomi kuartal II mencapai 2,92%, naik dibandingkan kuartal sebelumnya 2,35% tetapi turun dibandingkan kuartal II 2021 3,19%.

Pertumbuhan ekonomi juga didorong oleh kinerja perdagangan yang impresif. BPS melaporkan, sumbangan net ekspor terhadap pertumbuhan ekonomi pada kuartal kedua mencapai 2,14%. Angka ini jauh lebih tinggi dibandingkan kuartal I sebesar 0,77% dan kuartal II 2021 sebesar 0,95%. 

Periode pemulihan ekonomi di Indonesia berbeda dibandingkan dengan negara maju yang sudah berlangsung sejak tahun lalu. Saat pemulihan menguat, permintaan naik, tekanan inflasi meningkat seperti yang terjadi saat ini. Lonjakan harga-harga membebani perekonomian negara-negara maju dan memicu peningkatan risiko resesi. Selain itu, ekonomi dunia juga belum benar-benar melemah signifikan sepanjang paruh pertama tahun ini.

Ekonomi RI terus tumbuh positif, setidaknya di level 5% selama tiga kuartal terakhir. Kinerja tersebut dicapai saat banyak negara lain justru dihadang risiko perlambatan, bahkan risiko jatuh ke jurang resesi. Ekonomi AS resmi resesi setelah terkontraksi 0,9% pada kuartal kedua. Cina juga melambat, hanya tumbuh di 0,4% pada periode yang sama dari biasanya tumbuh lebih tinggi dari Indonesia. Ekonomi Korea Selatan juga sedikit melambat menjadi 2,9%. Hong Kong juga melambat menjadi hanya 1,4%.

Faktor yang membedakan kinerja ekonomi RI dengan negara lain yakni berkah harga komoditas. Tren harga komoditas tinggi menjadi pendorong melesatnya kinerja ekspor yang masih berhasil tumbuh dua digit pada kuartal kedua, harga komoditas mendorong kinerja neraca perdagangan yang surplus US$ 15,5 miliar, naik 148% dibandingkan kuartal sebelumnya.

Langkah pemerintah menambah subsidi energi dan memberikan bantuan sosial juga berdampak positif pada ekonomi kuartal II. Subsidi energi membuat inflasi Indonesia lebih terkendali dibandingkan banyak negara. Inflasi pada Juli tercatat sebesar 4,94%, jauh di bawah Amerika Serikat 9,1%, Inggris 8,2%, Korea Selatan 6,1%, dan Uni Eropa 9,6%. 

Chatib Basri, seorang ekonom senior yang juga Menteri Keuangan RI periode 2010-2011, menilai ada faktor keberuntungan dibalik kuatnya pertumbuhan ekonomi RI. Dimana ekonomi Indonesia tidak terlalu banyak terhubung dengan ekonomi global, seperti Singapura maupun Australia. Jaringan produksi kedua negara tersebut benar-benar terkoneksi dengan global. Kondisi ini membuat pukulan kuat ekonomi dunia ke Indonesia relatif lebih kecil dibandingkan dua negara tersebut. Di sisi lain, pertumbuhan ekonomi Indonesia tak akan sekuat negara lain saat ekonomi global pulih seperti ekonomi Singapura yang melonjak 7,6% pada tahun lalu setelah jatuh dalam tahun sebelumnya karena pemulihan global. Sedangkan ekonomi Indonesia pada tahun lalu hanya tumbuh 3,7%.

II.Sektor EBTKE Dan Ketenagalistrikan

Kejar Target Energi Terbarukan, Asia Tenggara Perlu Kerja Sama, Guna mengejar target bauran energi terbarukan di Asia Tenggara, diperlukan kerja sama yang kuat antarnegara di kawasan untuk mendorong transisi energi yang berkelanjutan dan mengalihkan investasi dari bahan bakar fosil ke energi terbarukan. Hal tersebut ditekankan oleh Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform (IESR), Fabby Tumiwa dalam webinar bertajuk Status Transisi Energi di Asia Tenggara, Jumat (29/7/2022). Menurutnya, Asia Tenggara berkembang menjadi kawasan dengan kekuatan ekonomi terbesar kedua di Asia setelah China, sehingga permintaan energi akan terus meningkat ke depannya.

Banyak negara di kawasan Asia Tenggara masih bergantung pada energi fosil seperti batu bara, gas dan minyak. Sementara, Asia Tenggara merupakan kawasan yang rentan terhadap dampak krisis iklim. Upaya kolaboratif untuk beralih dari energi fosil ke energi terbarukan di kawasan ini dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam usaha global mencapai tujuan Persetujuan Paris

Indonesia mempunyai target bauran energi baru terbarukan mencapai 23 persen pada 2025 dan 31 persen pada 2030. Namun, menurut Manajer Program Ekonomi Hijau IESR Handriyanti Puspitarini, berdasarkan kajian IESR, jika tidak ada perbaikan kebijakan, bauran energi terbarukan di Indonesia hanya 15 persen pada 2025 dan 23 persen pada 2030. Jika melihat tren 2013-2021, pangsa energi terbarukan meningkat meski lambat. Padahal berdasarkan kajian IESR, Indonesia punya potensi teknis energi terbarukan lebih dari 7.000 gigawatt. Sedangkan yang sudah dimanfaatkan hanya 11,2 gigawatt saja, lamanya pengurusan izin dan rumitnya mekanisme pengadaan proyek energi terbarukan di Indonesia membuat para investor enggan berinvestasi di Indonesia.

Oleh karena itu, Indonesia perlu meningkatkan aspek politik, aturan kebijakan, dan finansial untuk mendorong pengembangan energi terbarukan yang lebih masif, terutama berdasarkan hasil kajian IESR, kesadaran publik terhadap transisi energi dan perubahan iklim mulai meningkat. Di sisi lain, pada 2021, Malaysia meningkatkan komitmennya untuk meningkatkan target bauran energi terbarukannya melalui Rencana Transisi Energi Malaysia. Malaysia meningkatkan target bauran energi terbarukan dari 20 persen pada 2025 menjadi 31 persen pada 2025 dan 40 persen pada 2030. Malaysia juga berkomitmen untuk tidak lagi membangun PLTU (pembangkit listrik tenaga uap) batu bara yang saat ini mencapai netral karbon secepatnya pada 2050

Sementara itu, Vietnam berkomitmen untuk menghentikan pengoperasian 7-8 gigawatt PLTU untuk mendukung dekarbonisasi sistem energi dengan peningkatan bauran energi terbarukan di pembangkit listrik tenaga bayu (PLTB) lepas pantai. Vietnam menargetkan kapasitas terpasang PLTB lepas pantai mencapai 11,7 gigawatt atau 9,7 persen pada 2030 dan PLTB daratan sebesar 30 gigawatt atau 10,5 persen pada 2045. Selain itu, taman panel surya atau solar park ditargetkan mencapai 8,7 gigawatt alias 7,2 persen pada 2030 dan akan meningkat 20,6 persen pada 2045. Demi mencapai bebas emisi di Vietnam dibutuhkan investasi yang signifikan pada sektor energi, transportasi, pertanian, dan industri. Di satu sisi, Vietnam telah mengeluarkan strategi terbaru untuk mengembangkan sistem transportasi yang ramah lingkungan.

Filipina, pembangkit listrik yang didominasi batu bara sebesar 57 persen pada 2020, dengan bauran energi terbarukan mencapai 21 persen pada 2020. Energy Transition Advisor Institute for Climate and Sustainable Cities (ICSC) Bert Dalusung mengatakan, untuk kali pertama, Filipina mempunyai rencana yang fokus pada pengembangan energi terbarukan. Di skenario energi bersih ini, Filipina menargetkan 30 persen dan 50 persen pangsa energi terbarukan di bauran pembangkit listrik pada 2030 dan 2040,” ungkap Bert. Bert menambahkan, Pemerintah Filipina menyadari bahwa energi terbarukan akan menjadi kunci utama dalam agenda perubahan iklim.

III. Sektor Geologi, Mineral, Batubara, dan Umum

Indonesian Mining Association (IMA) Keluhkan Pengurusan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) yang Dinilai Makan Waktu, Pelaksana Harian Direktur Eksekutif IMA mengungkapkan lamanya waktu yang dibutuhkan untuk proses pengurusan AMDAL yang bisa mencapai 6 bulan hingga 1 tahun. Sedangkan dokumen AMDAL ini merupakan hal yang disyaratkan untuk mengurus Rencana Kerja dan Anggaran Belanja (RKAB). Jika dokumen AMDAL belum tersedia sampai batas waktu pengajuan RKAB, maka Kementerian/Lembaga berwenang tidak akan memberikan dispensasi dan secara otomatis menolak RKAB yang diajukan oleh perusahaan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Hidup dalam Pasal 3 disebutkan bahwa setiap usaha dan/atau kegiatan yang memiliki dampak penting atau tidak penting terhadap lingkungan wajib memiliki Persetujuan Lingkungan. Persetujuan inilah yang menjadi prasyarat penerbitan Perizinan Berusaha dan Persetujuan Pemerintah.

Teknis alur pengurusanAMDAL ialah sebagai berikut:

  1. Badan usaha menyusun dokumen RKL-RPL berdasarkan dokumen AMDAL untuk kemudian diajukan kepada pejabat berwenang.
  2. Dokumen yang diajukan dilakukan penilaian administrasi dan penilaian substansi oleh Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup dan memberikan rekomendasinya ke pejabat berwenang.
  3. Pejabat yang berwenang menetapkan Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup berdasarkan rekomendasi dari Tim Uji Kelayakan.

Rangkaian proses tersebut dilakukan dalam kurun waktu 6 bulan hingga 1 tahun. Lamanya proses ini secara tidak langsung menghambat kerja badan usaha secara administrasi.

Untuk mengatasi masalah tersebut, maka pihak IMA memiliki beberapa usulan yaitu:

  1. Mengembalikan AMDAL dan izin lingkungan pada ide dasar mencegah kerusakan lingkungan akibat kegiatan pembangunan dan usaha.
  2. Mengusulkan agar AMDAL dan izin lingkungan tidak menghambat RKAB.
  3. Mempersingkat batas waktu pengurusan AMDAL dan izin lingkungan, seperti contoh masing – masing proses dapat diselesaikan maksimal 2 bulan sejak pengajuan badan usaha.
  4. Memberikan kesempatan kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) yang masuk dalam Tim Uji Kelayakan untuk melakukan kegiatan magang di badan usaha pemrakarsa AMDAL agar dapat memberikan rekomendasi yang bijak sesuai dengan kondisi real di lapangan.
  5. Persiapkan system online dalam proses pengajuan agar baik pemerintah maupun badan usaha dapat melakukan pemantauan terhadap proses pengajuan AMDAL.

Reviu Informasi Strategis Energi dan Mineral Harian, 16 Agustus 2022

I. Sektor Minyak dan Gas Bumi

Langkah Sejumlah Pemerintah Daerah Yang Menyesuaikan Harga Eceran Tertinggi (HET) Liquefied Petroleum Gas (LPG) Bersubsidi Tidak Sejalan Dengan Kebijakan Pemerintah Pusat. Hal ini bertolak belakang dengan arahan Presiden yang belum akan menyesuaikan harga LPG bersubsidi atau LPG 3 kilogram sampai akhir tahun 2022.

Pemerintah Daerah Tangerang Selatan telah menetapkan HET LPG 3 Kg melalui Keputusan Wali Kota Nomor 510/Kep.117-Huk/2022. Melalui Keputusan Wali Kota tersebut, HET dari tingkat sub penyalur atau pangkalan kepada konsumen ditetapkan sebesar Rp 19.000 per tabung. Sementara pemerintah pusat belum mengubah harga LPG bersubsidi sebesar Rp 4.250 per kilogram atau Rp 12.750 per tabung. 

Kebijakan penyesuaian HET LPG 3 kilogram oleh sejumlah Pemerintah Daerah tersebut memiliki basis atau rujukan regulasi yaitu Permen ESDM Nomor 26/2009 jo Permen ESDM Nomor 28/2021 tentang Penyediaan dan Pendistribusian LPG memberikan ruang bagi daerah untuk menyesuaikan HET LPG 3 kilogram. Hal tersebut tercermin pada Pasal 24 Permen ESDM Nomor 26/2009 yang menetapkan “Dengan memperhatikan kondisi daerah, daya beli masyarakat, dan keuntungan yang wajar serta sarana dan fasilitas penyediaan dan pendistribusian LPG, Pemerintah Daerah Provinsi bersama dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota menetapkan harga eceran tertinggi LPG tertentu untuk pengguna LPG tertentu pada titik serah di sub penyalur LPG tertentu”.

Berdasarkan ketentuan Permen ESDM Nomor 26/2009 jo Permen ESDM Nomor 28/2021 jelas bahwa pemerintah pusat memberikan kewenangan kepada daerah untuk dapat menyesuaikan HET LPG 3 kilogram. Regulasi tersebut tidak mengatur mekanisme dan waktu pelaksanaannya. Dalam hal ini daerah hanya diminta menyampaikan penetapan HET LPG 3 kilogram kepada Menteri ESDM melalui Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi.

Karena itu, ketika sejumlah Pemerintah Daerah menyesuaikan HET LPG 3 kilogram, Pemerintah Pusat tidak dapat melarang dan/atau membatalkan kebijakan tersebut. Termasuk ketika kebijakan yang diambil oleh sejumlah pemerintah daerah tidak sejalan dengan kebijakan pemerintah pusat.

Selain ketentuan Permen ESDM, penyesuaian HET LPG oleh pemerintah daerah juga merujuk pada Surat Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi Nomor 4567/15/DJM.0/2019 tentang Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan LPG tabung 3 kilogram di wilayah Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Ketika Pemerintah Pusat menetapkan tidak menyesuaikan harga jual LPG tabung 3 kilogram untuk mendukung kebijakan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), Pemerintah Daerah justru dapat melakukan kebijakan berbeda. Regulasi yang ada memberikan ruang tersebut. Dalam konteks pemulihan ekonomi, keputusan pemerintah pusat yang tidak menyesuaikan harga LPG 3 kilogram dapat dipahami mengingat porsi konsumsi dalam struktur PDB Indonesia sekitar 55 % – 60 %. Daya beli dan tingkat konsumsi masyarakat menjadi penentu program pemulihan dan pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Berdasarkan review, penyesuaian HET yang dilakukan Pemerintah Daerah dilatarbelakangi dan memiliki tujuan tertentu. Salah satunya untuk menjamin ketersediaan, distribusi, kelancaran, dan menjaga stabilitas harga LPG 3 kilogram untuk rumah tangga dan usaha mikro.

Untuk wilayah Tangerang Selatan, kebijakan tersebut juga merupakan tindak lanjut dari Surat Dewan Pimpinan Cabang Tangerang Himpunan Wiraswasta Minyak dan Gas Bumi Tangerang Nomor: 072/HET/PEM.TANGSEL/DPC.TNG/2021 tanggal 20 Desember 2021 perihal Usulan Penyesuaian Harga Eceran Tertinggi LPG 3 kilogram Tahun 2022.

Permasalahan yang ada tersebut pada dasarnya merupakan autokritik untuk para stakeholder pengambil kebijakan agar konsisten dengan regulasi yang telah ditetapkan. Terutama mengenai pentingnya konsistensi regulasi baik secara vertikal maupun horizontal termasuk dalam kaitannya dengan koordinasi dan pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

UU Nomor 22/1999 yang diubah dengan UU Nomor 32/2004 dan UU Nomor 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah tegas menyebutkan bahwa kebijakan pengaturan LPG subsidi adalah urusan fiskal nasional yang termasuk dalam urusan pemerintahan absolut yang sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah pusat. Karena itu, inkonsistensi kebijakan justru terjadi ketika Permen ESDM No.26/2009 jo Permen ESDM No.28/2021 memberikan kewenangan daerah untuk dapat melakukan penyesuaian HET LPG 3 kilogram.

Salah satu dampak dari inkonsistensi regulasi tersebut adalah penambahan alokasi anggaran subsidi LPG 3 kilogram dari Rp 66,30 triliun pada APBN 2022 menjadi Rp 134,70 pada APBNP 2022 menjadi relatif kurang bermakna. Tujuan pemerintah pusat menambah alokasi subsidi untuk menjaga daya beli masyarakat berpotensi tidak tercapai jika di sisi yang lain pemerintah daerah justru melaksanakan kebijakan yang bertolak belakang.

II. Sektor EBTKE Dan Ketenagalistrikan

Efek Windfall Meredup Seiring Melandainya Harga Komoditas, Badan Pusat Statistik (BPS) meminta seluruh pihak untuk mewaspadai kondisi berakhirnya windfall komoditas. Sebab, harga komoditas utama ekspor Indonesia terpantau mengalami penurunan, hingga Juli 2022 baik pangan maupun energi serta beberapa harga komoditas mengalami penurunan seperti minyak mentah, minyak kelapa sawit, nikel, dan gandum.

Hal ini perlu diwaspadai terkait dengan perubahan harga yang terjadi di internasional. Penurunan harga komoditas unggulan ekspor utama kita seperti minyak kelapa sawit ini barangkali memang menjadi perhatian kita sebagai tanda berakhirnya windfall harga komoditas.

Harga minyak kelapa sawit mengalami penurunan yang cukup tajam menjadi US$ 1.056,6 per metrik ton pada Juli 2022. Sebelumnya pada Juli 2021, harga minyak kelapa sawit mencapai US$ 1.062,9 per metrik ton. Minyak mentah secara month to month mengalami penurunan 10,03%, namun secara year on year mengalami kenaikan 43,4%. Harga nikel turun pada Juli 2022 menjadi US$ 21.005 per metrik ton, sejak Maret 2022 harga nikel terus mengalami penurunan. Untuk gas alam ini juga menunjukkan tren penurunan di bulan Juli 2022 yaitu secara month to month turun sebesar 5,45%. Sementara secara year on year masih menunjukkan peningkatan 90,80%.

Harga gandum mengalami penurunan pada Juli 2022 sebesar US$ 382,5 per metrik ton. Bila dibandingkan dengan beberapa bulan terakhir harga gandum pada Mei 2022 masih relatif lebih tinggi dibandingkan pada bulan Juli 2022.

Sementara itu, komoditas batu bara dan gas masih berada pada posisi harga yang tinggi. Batu bara juga merupakan komoditas ekspor utama di bulan Juli terjadi peningkatan sebesar US$ 306,4 per metrik ton. Dimana terlihat adanya peningkatan pada batu bara.

Sinyal tekanan ini terkonfirmasi pada data yang dikeluarkan oleh BPS yang menyebut bahwa nilai ekspor Juli 2022 sebesar 25,5 miliar dolar AS atau lebih rendah dari Juni 2022 yang sebesar 26,1 miliar dolar AS. Hasil tersebut turut membuat surplus perdagangan mengecil jadi 4,3 miliar dolar AS pada bulan lalu dibanding Juni 2022 yang surplus 5,1 miliar dolar AS.

Efek positif windfall di paruh pertama 2022 juga sukses membuat APBN mengalami surplus anggaran sebesar Rp73,6 triliun. Bahkan, hingga Juli 2022, instrumen keuangan negara tersebut masih melanjutkan tren menggembirakan dengan surplus anggaran sekitar Rp106 triliun. Seiring dengan menguatnya tekanan terhadap berbagai komoditas unggulan RI, maka diperkirakan laju perekonomian ke depan bakal semakin menantang.

III. Sektor Geologi, Mineral, Batubara dan Umum

Produsen Dunia Terbatas, PT Vale Indonesia Dituntut Produksi Nikel Powder. Ketersediaan nikel powder di pasar global masih terbatas karena belum banyak pihak yang memproduksi turunan nikel tersebut. Hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi Indonesia yang memiliki nikel berlimpah. Oleh karena itu, Pemerintah cq. Kementerian ESDM mengharapkan PT Vale Indonesia untuk mengoptimalkan pemanfaatan nikel mulai dari core hingga ke purified nikel. Dengan terus memaksimalkan kinerja produksi nikel dan meningkatkan produksi olahan dari turunan nikel melalui hilirisasi, MESDM juga mengapresiasi upaya PT. Vale dalam mendorong pengelolaan sumber daya dan mengharapkan PT Vale Indonesia bisa memberikan nilai tambah yang optimal serta meningkatkan investasi dan membuka lapangan pekerjaan yang massif bagi penduduk sekitar.

Saat ini PT Vale Indonesia sudah memiliki satu fasilitas pengolahan dan pemurnian nikel di Sorowako dengan kapasitas 700.000 ton nikel matte/tahun. Selain fasilitas eksisting tersebut, PT Vale Indonesia merencanakan pembangunan tiga fasilitas pengolahan dan pemurnian dengan rincian sebagai berikut:

NoJenis Turunan NikelKapasitas/tahunLokasi
1Reduction Kiln-Electric Furnace (RKEF)73.000 ton (FeNi)Morowali, Sulawesi Tenggara
2High Pressure Acid Leaching (HPAL)120.000 tonKolaka, Sulawesi Tenggara
3High Pressure Acid Leaching (HPAL)60 kilo ton (nikel)Sorowako, Sulawesi Selatan

Reviu Informasi Strategis Energi dan Mineral Harian, 15 Agustus 2022

I. Sektor Minyak dan Gas Bumi

Menteri Keuangan Sri Mulyani meminta PT Pertamina (Persero) untuk mengendalikan Pertalite dan Solar. Dari catatan Kemenkeu, anggaran subsidi untuk energi sudah menembus Rp520 triliun. Jumlah ini meningkat hampir empat kali lipat bila dibandingkan dengan realisasi subsidi energi pada tahun lalu yakni Rp131,5 triliun. Subsidi ini termasuk untuk LPG, BBM hingga listrik. Khusus subsidi BBM, pemerintah memperkirakan adanya pembengkakan anggaran akibat tekanan perubahan nilai tukar, deviasi harga serta volume yang terus meningkat.

Berdasarkan data Kemenkeu, realisasi belanja subsidi hingga Juli 2022 telah mencapai Rp116,2 triliun. Angka tersebut naik 16,7 persen dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu yang hanya mencapai Rp99,6 triliun. Pemerintah telah mencairkan anggaran senilai Rp104,8 triliun pada semester I/2022 demi menjaga stabilitas harga BBM dan listrik. Realisasi anggaran belanja non-kementerian/lembaga yang telah cair mencapai Rp540,6 triliun atau 39,9 persen terhadap APBN.

Anggaran tersebut digunakan untuk membayar kompensasi atau belanja untuk Pertamina dan PLN, agar harga energi tidak disesuaikan. Langkah ini ditempuh di tengah gejolak harga energi di pasar global. Tahun ini, pemerintah harus merogoh kocek dalam-dalam untuk membayar dana kompensasi kepada Pertamina dan PLN. Total anggaran yang di disepakati oleh Badan Anggaran DPR RI sebesar Rp293,5 triliun. Angka tersebut melonjak drastis dibandingkan dengan tahun lalu senilai Rp48 triliun.

Pemerintah akan  menganggarkan kembali belanja subsidi mencapai Rp600 triliun untuk semester II/2022. Kondisi ini menyusul kebutuhan penambahan kuota BBM jenis Pertalite ke angka 29 juta kiloliter. Semula, kuota Pertalite yang ditetapkan di awal tahun adalah 23 juta kiloliter.

Selain pembatasan pembelian Pertalite, pemerintah saat ini tengah membahas beberapa skenario penyesuaian harga BBM bersubsidi demi mengurangi beban APBN pada paruh kedua tahun ini. Diharapkan masyarakat dapat memahami kondisi dari APBN 2022 yang relatif terbatas untuk menahan harga bahan bakar di tengah harga minyak mentah dunia yang masih tinggi hingga pertengahan tahun ini.

II.Sektor EBTKE Dan Ketenagalistrikan

Potensinya Melimpah, RI Bisa Menjadi Pusat Industri Panas Bumi Dunia, Indonesia diyakini akan menjadi pusat industri panas bumi berskala dunia di masa depan, dilihat dari besarnya potensi sumber daya energi baru terbarukan (EBT) ini. Presiden Direktur PT Pertamina Geothermal Energy (PGE), Ahmad Yuniarto, mengatakan untuk mencapai target tersebut Indonesia tidak bisa hanya tinggal diam, melainkan harus ada upaya untuk mengoptimalkan pemanfaatan energi panas bumi. Dengan menjadi pusat industri panas bumi dunia, secara otomatis ketahanan energi yang ditopang oleh panas bumi bisa terwujud. Panas bumi menjadi salah satu energi baru terbarukan yang paling relevan untuk menjadi sumber daya energi utama untuk memenuhi kebutuhan nasional.

Dengan menjadi pusat industri panas bumi dunia, secara otomatis ketahanan energi yang ditopang oleh panas bumi bisa terwujud. Panas bumi menjadi salah satu energi baru terbarukan yang paling relevan untuk menjadi sumber daya energi utama untuk memenuhi kebutuhan nasional. Indonesia sangat potensial untuk panas bumi karena melimpahnya sumber daya. Listrik yang dihasilkan dari panas bumi juga sangat stabil dan masih ada ruang agar biayanya kompetitif dan energi panas bumi sangat kompeten sebagai base load pembangkit listrik untuk sistem kelistrikan apapun.

Menurut data ThinkGeoEnergy, sebagai negara yang berada di kawasan cincin api (ring of fire), Indonesia menguasai 40% cadangan panas bumi dunia. Kementerian ESDM telah menargetkan pengembangan panas bumi mencapai 9,3 GW pada 2035. Indonesia juga memiliki kapasitas pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTP) terbesar kedua di dunia yaitu mencapai 2.133 megawatt (MW) pada 2020. Jumlah tersebut menyumbang 3,01% pembangkit listrik nasional.

Selain itu, pengembangan panas bumi juga selaras dengan upaya penurunan emisi karbon. Namun untuk bisa mengejar target dekarbonisasi, pengembangan panas bumi tidak bisa dilakukan biasa-biasa saja seperti sekarang. Perlu ada akselerasi ekstra dari dari pemerintah selaku regulator, tidak hanya mengandalkan pelaku usaha. Green hydrogen, misalnya, yang menjadi produk lanjutan dari panas bumi, pengembangannya bisa memberikan efek pengganda (multiplier effect) yang luar biasa. Namun salah satu tantangannya adalah pengembangannya membutuhkan dana yang tidak sedikit.

III.Sektor Geologi, Mineral, Batubara dan Umum

2.065 Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang Tidak Produktif Dicabut. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) / Menteri Investasi selaku Ketua Satgas Penataan Penggunaan Lahan dan Penataan Investasi melakukan konferensi pers secara daring pada tanggal 13 Agustus 2022 dan menyatakan bahwa pemerintah telah mencabut 2.065 IUP tidak produktif dari total 2.078 IUP yang direncanakan untuk dicabut (realisasi 98,4%) dengan total area sebesar 3.107.708,3 hektar. Dengan rincian 306 IUP batubara seluas 909.413 hektar, 307 IUP timah seluas 445.352 hektar, 106 IUP nikel seluas 182.094 hektar, 71 IUP emas seluas 544.728 hektar, 54 IUP bauksit seluas 356.328 hektar, 18 IUP tembaga seluas 70.663 hektar, serta 1.203 IUP mineral lainnya seluas 599.126 hektar.

Proses pencabutan IUP tidak produktif ini telah dilakukan sejak Februari 2022 berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 2022 tentang Satuan Tugas (Satgas) Penataan Penggunaan Lahan dan Penataan Investasi yang menjadi dasar bagi pencabutan IUP mineral dan batu bara. Pencabutan izin ini dilakukan tidak dimaksud untuk menunjukkan kesewenang-wenangan pemerintah namun dilakukan untuk penataan lahan dan berorientasi pada kelengkapan administrasi serta kelengkapan secara factual di lapangan.

Namun sebelum melakukan pencabutan izin, pemerintah membuka ruang klarifikasi terhadap IUP yang dianggap bermasalah. Jika ada keberatan dari badan usaha maka Satgas menyediakan dua mekanisme keberatan sejumlah izin yang dicabut yaitu melalui banding administrasi terhadap Satgas dan jalur hukum melalui pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Reviu Informasi Strategis Energi dan Mineral Harian, 11 Agustus 2022

I. Sektor Minyak dan Gas Bumi

Menjaga Arah Pengembangan Energi Terbarukan. Teknologi menjadi kunci dalam pelaksanaan transisi energi. Pemimpin global berusaha mengatasi trilemma energi keamanan, keberlanjutan dan keterjangkauan. Banyak pemerintah mempercepat rencana dekarbonisasi namun kondisi yang terjadi tidak dapat mengaburkan kenyataan bahwa krisis energi telah memaksa banyak negara maju di Eropa untuk kembali menggunakan batubara. Bahkan dengan harga komoditas yang tinggi, permintaan batubara global relative masih tinggi terutama di pasar yang mempu memproduksi sumber daya yang murah seperti Tiongkok dan India. Bulan lalu, produksi batubara Indonesia mencapai rekor tertinggi sementara ekspor Australia naik ke level tertinggi tahun ini.

Melonjaknya harga LNG dan eropa yang melebihi Asia untuk pasokan LNG menimbulkan peningkatan risiko batubara yang menyaingi gas untuk peran bahan bakar transisi di negara berkembang Asia. Bahkan Australia dan jepang saat ini menjalankan pembangkit listrik tenaga batubara dengan tinggi. Kondisi ini bukan berarti pemerintah di seluruh dunia mengabaikan target emisi tetapi mengakibatkan penurunan emisi global gagal turun dengan cepat.

Meningkatnya harga LNG dan meningkatnya persaingan mendapatkan gas dengan EU telah membebani permintaan LNG Asia. Jika Eropa besar-besaran mencari LNG untuk menggantikan gas pipa Rusa sampai dengan akhir tahun 2023, permintaan LNG Asia bisa turun lebih dari 40 Mtpa pada pertengahan dekade ini Batubara akan mengambil sebagaian besar kekurangan yang ada bukan energi terbarukan. Terlepas dari investasi besar yang dilakukan Tiongkok dalam energi terbarukan. Tiongkok saat ini masih memproduksi 60% listriknya dari batubara dan produksi batubara domestic mendapatkan dukungan kuat dari pemerintah untuk membantu mencegah terulangnya pemadaman listrik yang terjadi musim panas lalu dan mengurangi ketergantungan pada LNG yang mahal.  Hal serupa juga terlihat di Asia Pasifik dimana 56 persen listriknya masih berasal dari batubara.

Investasi energi terbarukan diperkirakan akan terjadi secara besar besaran pada dekade berikutnya. Untuk mendukung hal tersebut, beberapa dukungan kebijakan perlu disiapkan sehingga perkembangan pasar energi terbarukan tidak menuju kearah yang berlawanan. Kebijakan yang ada juga perlu mengatasi potensi risiko bagi pengembang dan pemberi pinjaman yang meningkat karena meningkatnya rantai paasokan dan biaya pembiayaan, serta integrasi jaringan yang memburuk. Kondisi ini sempat terjadi di Australia. Setelah sebelumnya menyatakan dukungan penggandaan kapasitas energi terbarukan hingga 2030, namun kemudian di dalam Rencana Sistem Terpadu terbarunya  2022. menyatakan pentingnya gas dalam menudukung transisi energi. Hal ini juga terjadi di Vietnam, dimana Pusat Pengiriman Beban Nasional Vietnam mengumumkan bahwa tidak ada proyek tenaga surya atau angin baru yang akan terhubung ke jaringan listrik tahun ini. Rancangan rencana pengembangan tenaga listrik Vietnam sekarang bertujuan untuk menjaga pangsa energi terbarukan tetap datar hingga tahun 2030 karena kendala jaringan, dan berpeluang meningkatkan kebutuhan batu bara dan gas untuk memenuhi permintaan listrik yang meningkat.

II. Sektor EBTKE Dan Ketenagalistrikan

Kendalikan Konsumsi Agar Subsidi Energi Tak Bengkak. Menteri Keuangan (Menkeu) meminta PT Pertamina (Persero) betul-betul mengendalikan volume bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi agar APBN tidak jebol untuk memberikan subsidi energi. Ada tiga hal yang memukul APBN imbas subsidi  BBM selain volume BBM subsidi yang terus naik dari kuota, harga keekonomiannya juga lebih tinggi dari yang sudah diestimasikan, lalu nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS). Itu semuanya memberikan tekanan pada APBN kita di 2022 ini. Meskipun APBN-nya bagus, surplus sampai bulan Juli, tapi tagihannya tersebut akan naik jika volumenya tidak terkendali dan akan lebih besar di semester II.

Pemerintah telah menambah subsidi energi Rp349,9 triliun sehingga total seluruh subsidinya Rp502 triliun. Subsidi yang ditetapkan dihitung berdasarkan kuota untuk Pertalite sebesar 23 juta kiloliter (kl). Sampai dengan Juli volumenya terus meningkat dan sudah mencapai 16.8 juta kilo liter padahal kuota hanya sebesar 23 juta kilo liter dan diperkirakan realisasinya akan mencapai 28 juta kiloliter, hal ini berarti akan ada tambahan  di atas Rp 502 triliun. Belum lagi harga minyak yang meroket melebihi asumsi APBN, yang mana harga minyak sempat menyentuh 120 dolar AS per barel, hal itu akan menambah tekanan pada APBN.

Kemenkeu mencatat realisasi subsidi energi hingga akhir Juli 2022 mencapai Rp 116, 2 triliun naik 17,5 % YoY. Sementara itu, pembayaran kompensasi BBM dan listrik hingga akhir Juli mencapai Rp 104,8 triliun, naik 512,7% yoy. Terkait subsidi BBM, pemerintah kini tengah membahasnya dengan Pertamina, Menteri BUMN, dan Menteri ESDM Arifin Tasrif untuk  mencari langkah-langkah untuk mengamankan rakyat, mengamankan ekonomi, dan mengamankan APBN, khususnya agar APBN bisa lebih tahan terhadap kenaikan harga keekonomian BBM. Selain itu pemerintah akan memperbaiki kebijakan agar subsidi efisien dan terserap oleh masyarakat yang membutuhkan.

III. Sektor Geologi, Mineral , Batubara dan Umum

Perkembangan Logam Tanah Jarang. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyebutkan pihaknya bekerja sama dengan sejumlah perusahaan Australia untuk mengkaji teknologi pengolahan logam tanah jarang yang banyak ditemukan di sejumlah wilayah Indonesia. Kepala Badan Geologi Kementerian ESDM, mengatakan, logam tanah jarang di Indonesia berpotensi digunakan untuk bahan baku baterai dan lapisan Alat Utama Sistem Senjata (Alutsista) kendaraan tempur, tank, dan senjata. Logam ini juga dapat digunakan termasuk untuk turbin, kaitannya dengan transisi energi.

Perkembangan logam tanah jarang hingga saat ini masih sampai pada tahapan eksplorasi awal, yakni berupa pemetaan, georadar-geomagnet, dan perhitungan potensi kandungan. Maka, guna meningkatkan tahapan eksplorasi menjadi semakin masif, Kementerian ESDM juga bekerja sama dengan pihak dari dalam dan luar negeri. Salah satunya yakni, melakukan kajian bersama sejumlah perusahaan Australia penyedia teknologi pengolahan logam tanah jarang. Pengembangan logam tanah jarang memerlukan penanganan yang lebih rumit dibanding mineral, khususnya terkait teknologi.

Eksploitasi logam tanah jarang masih terbatas. Adapun indikasi lokasi yang sudah terpetakan sebagai sumber daya sejauh ini baru ditemukan delapan lokasi yang seluruhnya baru dilakukan eksplorasi. Kementerian ESDM mencatat, sebagian besar logam tanah jarang tersimpan di Pulau Bangka Belitung dengan monasit 186.663 ton dan senotim 20.734 ton. Logam tanah jarang juga ditemukan Sumatera Utara sebanyak 19.917 ton, Kalimantan Barat 219 ton, dan Sulawesi Tengah 443 ton. Badan Geologi Kementerian ESDM juga menemukan kandungan potensi logam tanah jarang di lokasi semburan lumpur Lapindo, Sidoarjo, Jawa Timur. Dalam hal ini, mereka melakukan kajian bersama Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Mineral dan Batubara (TekMIRA). Adapun, kajian mengenai kandungan logam di Lumpur Lapindo masih terus berlangsung.

Saat ini, pemerintah melalui PT Timah sedang menjalin kerja sama dengan perusahaan teknologi dari Kanada untuk mengembangkan teknologi pengolahan logam tanah jarang monasit dengan kapasitas pengolahan 1.000 ton per tahun. Adapun pemanfaatan logam tanah jarang secara umum akan dikelola oleh dua kementerian, yakni Kementerian ESDM yang mengatur sektor hulu dan Kementerian Perindustrian (Kemenperin) yang mengelola sektor hilir. Kementerian ESDM memiliki tugas pokok dan fungsi untuk melakukan ekstraksi timah menjadi monasit untuk selanjutnya dijadikan logam. Sementara itu, Kemenperin memiliki fungsi untuk mengubah logam tersebut menjadi barang yang memiliki nilai jual tinggi seperti magnet atau bahan baku lapisan kendaraan militer dan penerbangan.

Reviu Informasi Strategis Energi dan Mineral Harian, 10 Agustus 2022

I.Sektor Minyak dan Gas Bumi

Amerika Serikat dan negara G7 mengajak Indonesia yang merupakan negara non blok untuk bergabung dalam koalisi yang akan dibentuk untuk menetapkan batasan harga atau price cap terhadap minyak Rusia. Penjualan minyak yang terdorong oleh kenaikan harga telah memberikan keuntungan bagi Rusia yang dikhawatirkan dimanfaatkan sebagai modal untuk melakukan serangan invasi ke Ukraina. langkah untuk menetapkan Batasan harga dapat menekan harga minyak global yang naik salah satunya diakibatkan oleh peperangan yang berkelanjutan

Seiring dengan Presidensi G20 oleh Indonesia pada tahun ini, kumpulan negara adidaya ini berupaya membangun koalisi seperti G7+ dengan Indonesia. Terdapat dua kategori negara yang ditawarkan bergabung sebagai ‘plus’ dalam koalisi G7+, yaitu negara yang memberlakukan larangan tetapi masih memiliki layanan keuangan dan  yang masih mengimpor dan memiliki layanan keuangan.

Turunnya harga minyak secara global dapat meredam lonjakan inflasi, tingginya harga minyak membawa efek domino terhadap berbagai komoditas lain yang berkaitan dengan energi, seperti pangan.

Biaya produksi untuk sebagian besar jenis minyak di Rusia adalah US$10 per barel dan sebagian lainnya berkisar US$40. Dalam beberapa bulan terakhir, harga minyak global bergerak di atas US$100 sehingga Rusia mendapat keuntungan yang sangat berlipat ganda.

Uni Eropa telah mengizinkan paket sanksi baru untuk menutup minyak dari Rusia dengan embargo parsial yang akan berlaku pada akhir 2022. Sanksi itu juga mencakup larangan penggunaan layanan asuransi pengiriman.

Pada Juni, EIA memprediksi produksi bahan bakar Rusia diperkirakan mencapai 9,3 juta barel per hari pada kuartal IV/2023, turun dari 11,3 juta pada kuartal pertama tahun ini. Kelangkaan pasokan telah mengerek harga minyak hingga lebih dari US$100 per barel sejak perang di Ukraina pecah, yang diikuti dengan lonjakan harga bahan bakar eceran ke rekor tertinggi.

Ajakan penetapan price cap telah diutarakan oleh Menteri Keuangan AS Janet Yellen dalam pertemuan Menteri Keuangan G20 di Bali bulan lalu, namun Menteri Keuangan Sri Mulyani belum memberikan jawaban.

ada harapan untuk menekan harga minyak dengan adanya price cap, namun masih ada kemungkinan yang terjadi justru sebaliknya mengingat sifat minyak sebagai komoditas yang dapat digantikan atau fungible, yang justru mungkin terjadi adalah Rusia akan membatasi produksinya dan menciptakan kelangkaan di pasar.

II. Sektor EBTKE Dan Ketenagalistrikan

Menuju Coal Phasing Out yang Nyaman dan Aman.  Indonesia, salah satu produsen dan konsumen batu bara terbesar di dunia, telah mengisyaratkan keterbukaannya untuk mengadopsi Net Zero Emission yang lebih ambisius dan coal phase-out tahun 2040-an dengan dukungan internasional. Dukungan tambahan tersebut diharapkan dapat mengatasi implikasi sosial-ekonomi yang lebih luas dalam mencapai transisi energi bersih dan memastikan percepatan transisi energi dilakukan dengan cara yang adil dan merata.

Strategi akselerasi pensiun dini PLTU batubara sangat mungkin dilakukan untuk mencapai target penghentian seluruh PLTU batubara pada tahun 2045. Penghentian PLTU batubara secara bertahap dengan bantuan internasional serta koordinasi nasional yang terencana akan mendukung pencapaian target bebas emisi Indonesia pada 2050 dan sesuai dengan peta jalan pembatasan suhu global di bawah 1,5ºC

Sebuah kajian terbaru dari Institute for Essential Services Reform (IESR) dan Center for Global Sustainability (CGS) menunjukkan bahwa Indonesia dapat mempercepat penghentian pengoperasian PLTU batubara pada tahun 2045 dengan dukungan internasional. Analisis tersebut menunjukkan bahwa Indonesia diharapkan dapat menghentikan operasi 72 PLTU batubara di Indonesia yang dimulai dengan mengurangi pembangkitan listrik dari PLTU batubara sebesar 11% selama delapan tahun ke depan dan selanjutnya meningkatkan jumlah PLTU batubara yang dipensiunkan menjadi 90% sebelum tahun 2040.

Menurut kajian ini, dengan transisi batubara yang berkeadilan, saat ini merupakan momen yang tepat bagi Indonesia untuk mengambil tindakan kritis yang akan menyiapkan negara untuk mengakselerasi pensiun dini batubara dan memperkuat komitmen iklim internasional. Sementara itu, kebutuhan pembiayaan untuk menerapkan penghentian PLTU batubara dengan transisi energi berkeadilan diperkirakan mencapai USD 27,5 miliar, yang membutuhkan upaya dalam negeri yang kuat dan dukungan internasional.

Meskipun Indonesia telah berkomitmen pada tujuan ambisius untuk mencapai bebas emisi pada tahun 2060 atau lebih cepat dan menghapus batubara secara bertahap pada tahun 2040-an dengan bantuan internasional, ketergantungan Indonesia pada batubara di sistem energi dalam negeri bahkan mengekspor ke luar negeri menjadi tantangan dalam mencapai tujuan tersebut.

Mempercepat pensiun dini PLTU batubara diproyeksi akan menelan biaya lebih dari $32 miliar hingga tahun 2050. Akan tetapi, pensiun dini PLTU batubara juga mempunyai manfaat positif dari terhindarnya biaya subsidi listrik yang diproduksi dari PLTU batubara dan biaya kesehatan yang masing-masing berjumlah $34,8 dan $61,3 miliar—2 hingga 4 kali lebih besar—dari biaya aset terbengkalai, penghentian pembangkit (decommissioning), transisi pekerjaan, dan kerugian penerimaan negara dari batubara.

Kajian ini menawarkan tenggat waktu penghentian per unit PLTU batubara secara terperinci yang layak secara finansial berdasarkan penilaian sistematis tentang manfaat dan biaya implementasi transisi energi batubara ke energi bersih yang berkeadilan serta cepat

Untuk mewujudkan pemberhentian penggunaan PLTU batubara di tahun 2045 dan meraih manfaat ekonomi dan sosialnya, pemerintah Indonesia harus mengadopsi kebijakan yang kuat yang terbangun dari momentum politik dan sosial menuju transisi energi bersih. Disamping itu, implementasi percepatan pensiun dini PLTU batubara ini tentu saja tidak dapat hanya dilakukan Indonesia sendiri saja, melainkan juga diperlukan pendekatan yang baru dalam hal bantuan finansial internasional sebagai  komponen kritikal untuk mencapai kemungkinan transisi yang lebih cepat. Oleh karena itu komunitas keuangan internasional harus melangkah untuk membantu mewujudkan tujuan-tujuan ini.

Kajian ini tentu saja diharapkan dapat menjadi salah satu referensi pemerintah dalam menyusun formula kebijakan khusus nya terkait strategi pembiayaan dan analisis dampak yang timbul akibat program coal phasing out sehingga penghentian penggunaan PLTU batubara dapat dipercepat tanpa menimbulkan excess negative yang signifikan baik bagi perekonomian maupun bagi ketahanan energi nasional.

III. Sektor Geologi, Mineral, Batubara dan Umum

Konsumsi Batubara Dalam Negeri Meningkat. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mencatat angka konsumsi batu bara untuk sektor kelistrikan mengalami kenaikan sebesar 60 persen dalam enam tahun terakhir terhitung sejak 2015 sampai 2021. Pada 2015, sektor kelistrikan mengonsumsi 70,08 juta ton batu bara, 2016 sebanyak 75,4 juta ton, 2017 sebanyak 83 juta ton, 2018 sebanyak 91,14 juta ton, 2019 sebanyak 98,55 juta ton, 2020 sebanyak 104,83 juta ton, dan pada 2021 sebanyak 112,13 juta ton. Pada 2022, rencana volume kontrak baru bara untuk kelistrikan adalah sebesar 144,14 juta ton dengan volume alokasi 122,52 juta ton. Adapun realisasi pemenuhan batu bara untuk kelistrikan hingga Juli 2022 adalah sebesar 72,94 juta ton. Sementara, konsumsi batu bara untuk industri di luar kelistrikan mengalami kenaikan 52 persen. Untuk industri non kelistrikan dari total rencana kebutuhan batu bara 2022 sebesar 69,9 juta ton, realisasi pemenuhan sampai dengan Juli 2022 adalah sebesar 30,94 juta ton.

Kementerian ESDM mencatat hingga Agustus 2022 baru ada 52 dari 123 perusahaan yang memenuhi realisasi suplai batu bara dalam negeri (Domestic Market Obligation/DMO) ke PT PLN (Persero). Dari 52 perusahaan tersebut stok batu bara yang disetorkan baru 8 juta ton dari total 18,89 juta ton yang seharusnya disetorkan untuk konsumsi kepada PLN di tahun ini. Dari 71 perusahaan yang belum menyetorkan batu bara untuk kebutuhan kelistrikan umum, lima perusahaan diantaranya tidak menyetorkan batu bara karena alasan cuaca ekstrem ditambang. Lalu 12 perusahaan tidak sesuai spesifikasi batu bara dengan PLTU milik PLN. Selanjutnya dua perusahaan belum beroperasi karena masalah lahan dan empat perusahaan kesulitan mendapatkan sewa dan moda angkutan batu bara. Kemudian, 48 perusahaan batu bara yang sudah diberi tugas tidak melaporkan alasan mengenai belum dikirimnya batu bara ke PLN untuk DMO.

ESDM terus memantau komitmen badan usaha yang belum melaksanakan penugasan dengan memberikan sanksi terhadap badan usaha yang tidak melaksanakan usaha tanpa ada keterangan yang jelas. Para pengusaha batu bara di dalam negeri lebih memilih untuk terkena sanksi dan membayar denda dibandingkan harus memenuhi kebutuhan dalam negeri. Kondisi tersebut terjadi imbas harga batu bara di pasar internasional jauh lebih tinggi yaitu 300-400 dolar AS per ton, dibanding Indonesia yang harganya dibatasi hanya di 70 dolar AS per ton. Perusahaan cenderung untuk mendapatkan yang lebih baik karena adanya disparitas harga yang sedemikian besar. Ini mengakibatkan potensi industri di dalam negeri bisa mengalami kekurangan. Kemudian sanksi berupa pembayaran kompensasi dengan tarif kecil dan pembayaran denda bagi yang melanggar kontrak mengakibatkan perusahaan batu bara cenderung untuk memilih membayar denda sanksi dan kompensasi dibandingkan dengan nilai ekspor yang bisa diperoleh. Pemerintah perlu membuat kebijakan baru untuk menjamin ketersediaan pasokan batu bara di dalam negeri. Salah satunya melalui penghimpunan penyaluran dana kompensasi melalui badan layanan usaha (BLU) DMO batu bara. Di samping itu perlu juga aturan untuk menjaga kualitas batu bara untuk memenuhi kebutuhan di dalam negeri. Progres pembentukan entitas khusus batu bara adalah izin prakarsa belum mendapatkan persetujuan saat ini karena masih ada perdebatan payung hukum dalam bentuk peraturan pemerintah atau peraturan presiden.

Reviu Informasi Strategis Energi dan Mineral Harian, 9 Agustus 2022

I . Sektor Minyak dan Gas Bumi

Kenaikan harga komoditas yang sedang terjadi memberikan kondisi yang tidak normal bagi sejumlah negara di dunia. Ancaman krisis pangan, energi, dan ketidakpastian di pasar global memicu terjadinya krisis ekonomi. Dana Moneter Internasional (IMF) memprediksi petumbuhan ekonomi global akan melemah dari 3,6 persen menjadi 3,2 persen pada tahun ini.

Subsidi energi meningkat hampir empat kali lipat mencapai Rp520 triliun pada 2022. Tingginya harga komoditas juga masih menjadi ancaman kenaikan inflasi. Menurut IMF, tekanan inflasi di negara maju akan naik 6,6 persen, sedangkan di negara berkembang pada level 9,5 persen. Dengan adanya kenaikan inflasi yang tinggi di negaa maju, terjadi reaksi dari sisi kebijakan moneter dan likuiditas yang ketat.

Surplus pendapatan negara yang berasal dari kenaikan harga komoditas saat ini perlu diantisipasi karena kondisi tersebut belum tentu akan berulang di tahun depan. Pemerintah diminta untuk memperbaiki basis data penerima subsidi bahan bakar minyak dan listrik yang digunakan dalam menentukan siapa yang berhak mendapatkan subsidi. Basis data ini harus terintegrasi dengan basis data penerima bantuan sosial dan jaminan sosial.

Adanya basis data yang kuat dan terintegrasi menjadi penting karena Pemerintah akan mengubah skema pemberian subsidi energi dari berbasis komoditas menjadi berbasis orang.  

Sebelumnya Pertamina telah melakukan uji coba penyaluran subsidi LPG 3 kg menggunakan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kementerian Sosial dengan total 114 ribu penerima. Namun ke depan untuk mendapatkan basis data yang lebih kuat akan digunakan metode pendaftaran pengguna di web Pertamina. Data ini yang kemudian akan diintegrasikan dengan DTKS Kementerian Sosial mengingat sifat dari DTKS yang sangat dinamis dan cenderung melakukan pembaharuan secara berkala baik karena ada yang lahir, meninggal, atau pindah alamat. Proses ini perlu segera disiapkan mengingat adanya perbaikan data penerima subsidi yang terintegrasi dengan data penerima bantuan sosial dapat mengurangi beban subsidi dalam APBN.

II. Sektor EBTKE Dan Ketenagalistrikan

Pemerintah Diminta Beri Kesempatan Swasta Ikut Terbitkan Sertifikat EBT, PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) mengirimkan surat kepada sejumlah produsen listrik EBT swasta terkait penerbitan sertifikat EBT atau Renewable Energy Certificate (REC). Adapun, REC merupakan salah satu inovasi produk hijau PLN untuk mempermudah pelanggan dalam mendapatkan pengakuan atas penggunaan EBT yang transparan, akuntabel dan diakui secara internasional serta tanpa harus mengeluarkan biaya investasi untuk pembangunan infrastruktur.  Dalam surat tersebut, PLN menegaskan terkait hak atribusi energi pembangkit EBT kepada para Independent Power Producer (IPP) bahwa seluruh listrik dibeli oleh PLN dan keekonomian proyek telah dijamin oleh PLN sehingga penerbitan REC dan sumber pembangkit renewable yang ada di sistem kelistrikan PLN (baik pembangkit PLN atau IPP) hanya dilakukan oleh PLN. Dan pihak IPP tidak diperkenankan melakukan penjualan atribut Green Energy secara langsung ke pasar.

Selain itu juga, PLN menegaskan bahwa berdasarkan kontrak perjanjian antara IPP dan PLN dalam PPA/PJBTL, energi listrik yang dihasilkan oleh IPP adalah disalurkan ke jaringan PLN dan atas setiap produksi kWh yang dikirim ke PLN tersebut dibayar oleh PLN. PLN pun berharap adanya komitmen dan kerja sama seluruh pengembang IPP untuk mendukung pelaksanaan tersebut. Kemudian, untuk mengatur lebih lanjut terkait hal tersebut, PLN pun mengusulkan untuk pembahasan lanjutan dengan pengembang IPP EBT terkait Pengaturan REC yang dituangkan dalam Power Purchase Agreement (PPA) atau Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik (PJBTL).

Terkait dengan penerbitan REC oleh PLN, Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform (IESR) Fabby Tumiwa mengungkapkan, saat ini belum ada aturan resmi terkait REC. 

Skema REC oleh PLN saat ini cenderung menjadi instrumen untuk green washing atau untuk mendapatkan atribut produk yang dihasilkan menggunakan listrik yang berasal dari pembangkit energi. Langkah ini dinilai tak sejalan dengan tujuan awal REC yakni mendorong pemanfaatan energi terbarukan. Ketentuan terkait REC perlu diatur oleh pemerintah, bahkan, aturan ini dinilai bisa termuat dalam RUU EBT yang kini tengah berproses serta  perlu ada badan independen khusus yang dibentuk untuk memverifikasi terkait penerbitan REC ke depannya. Seharusnya tidak hanya PLN yang bisa mengklaim dan mengeluarkan REC tapi swasta juga. IPP tidak boleh dipaksa oleh PLN menyerahkan atribusi penurunan emisi dalam bentuk REC kepada PLN.

III. Sektor Geologi , Mineral, Batubara dan Umum

Pemerintah Hingga Kini Masih Belum Menerbitkan Pembentukan Badan Layanan Umum (BLU), sebagai lembaga yang memungut iuran batu bara. Padahal aturan ini tengah dinantikan oleh perusahaan tambang untuk menjadi solusi atas persoalan pasokan batu bara di sektor kelistrikan. Ketua Indonesian Mining & Energy Forum (IMEF), menilai bahwa perusahaan tambang saat ini tengah menunggu penerbitan BLU batu bara, khususnya bagi mereka yang memiliki kontrak penjualan batu bara ke dalam negeri atau domestic market obligation (DMO).

Para produsen batu bara dalam negeri angkat bicara perihal komitmen perusahaan dalam memenuhi kebutuhan batu bara dalam negeri atau Domestic Market Obligation (DMO) untuk batu bara pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) milik PT PLN (Persero). Salah satunya adalah PT Arutmin Indonesia (Arutmin), mengklaim pihaknya sudah memenuhi kewajiban pemenuhan batu bara dalam negeri, bahkan setoran batu bara untuk DMO telah melebihi dari kewajiban yang ditetapkan pemerintah. Bahkan tanpa BLU Iuran Batu Bara sekalipun, Arutmin selalu memenuhi DMO lebih dari kewajiban 25% dari rencana produksi.

Adapun dana pungutan dari ekspor batu bara yang nantinya dapat dikelola oleh lembaga BLU berpotensi mencapai Rp 350 triliun. Meski demikian, agar skema BLU tidak serta merta hanya berbicara mengenai besaran tarif terlebih dulu. Mengingat BLU ini bersifat gotong royong dan berkeadilan agar perusahaan tetap sustain. Sebaiknya tariff bukan linear dari kualitas rendah yang tidak dipakai PLN hingga kualitas di atas 6000 kcal/kg (ar), namun dapat dibuat menjadi tiga wilayah. Rendah, menengah yang dimanfaatkan PLN dan Tinggi. Mengingat kualitas rendah dari sisi pasar ekspor juga terbatas sebagai blending partner, sehingga volume dan profit juga terbatas. Ini dijaga agar tetap sustain.

Skema BLU ini nantinya akan sangat berkeadilan dan membuat perusahaan sustain. Mengingat perusahaan yang memasok ke domestik dengan harga indeks HBA atas dasar US$ 70 per ton, justru akan mendapatkan kembali harga domestik sesuai harga ekspor. Mekanisme dua invoice, HBA US$ 70 ke PLN dan selisih antara HPB dari HBA dikurangi US$ akan dibayarkan lembaga BLU. Adapun, untuk iuran nantinya akan mengikuti HBA, semakin HBA kecil, maka iuran juga akan semakin kecil. Pemerintah sendiri telah mempertimbangkan besarnya iuran agar tidak terlalu besar, oleh sebab itu pembagi total kebutuhan domestik bukan dibagi volume ekspor, namun dibagi total penjualan.

Seperti diketahui, PT PLN (Persero) sebelumnya membeberkan berlarutnya pembentukan Badan Layanan Umum (BLU) sebagai pemungut iuran batu bara membuat banyak pemasok mencoba menahan pasokan ke PLN. Hal ini tentunya membuat perusahaan berpotensi kesulitan mendapat pasokan batu bara. EVP Batubara PT PLN (Persero) menyampaikan bahwa perbedaan harga penalti dan kompensasi yang besar sesuai kepmen ESDM 13/2022 telah membuat pemasok memilih tidak mau berkontrak dengan PLN. Dengan begitu, hal ini tentunya membuat PLN kesulitan untuk mendapatkan pasokan batu bara. Adapun bagi pemasok yang memiliki spesifikasi kebutuhan dalam negeri akan membuat kontrak atau mendapat penugasan dari Dirjen Minerba untuk berkontrak dengan PLN, sementara pemasok yang spesifikasinya diluar spesifikasi dalam negeri hanya akan membayar kompensasi yang nilainya sangat kecil jika dibandingkan besaran penalti jika tidak memenuhi kontrak.

Oleh sebab itu, Diharapkan agar pembentukan Badan Layanan Umum (BLU) sebagai pemungut iuran batu bara dapat segera diimplementasikan. Utamanya sebagai solusi atas disparitas harga yang menjadi akar permasalahan pasokan batu bara untuk kelistrikan nasional. BLU adalah solusi yang akan menyelesaikan karena prinsip dasarnya menyelesaikan permasalahan disparitas harga.

Reviu Informasi Strategis Energi dan Mineral Harian, 8 Agustus 2022

I. Sektor Minyak dan Gas Bumi

Satu Tahun Alih Kelola Blok Rokan. PT Pertamina Hulu Rokan (PHR) selaku operator terus berupaya untuk mendorong peningkatan produksi di wilayah kerja (Rokan) setelah satu tahun alih kelola dari dari PT Chevron Pacific Indonesia. Sejumlah scenario telah disiapkan berkaitan dengan penerapan teknologi I/EOR, Chemical EOR, pengembangan low quality reservoir (LQR) Telisa hingga eksplorasi konvensional dan non konvensional untuk menemukan cadangan minyak mentah baru di blok Rokan.

Penerapan teknologi I/EOR itu akan dilakukan di North Duri Area-14, Rantaubais, Kulin, Duri Ring dan D240. Selain itu, PHR juga tengah mendorong penerapan Chemical EOR yang masih tahap penyelesaian POD untuk kawasan Minas tahap satu yang akan diterapakan tahun depan untuk mendorong produksi sumur eksisting di blok tersebut. Untuk Pengembangan LQR atau Telisa di masih memerlukan teknologi khusus sehingga membutuhkan waktu lebih lanjut.

Rata-rata produksi minyak di Blok Rokan sebelum alih kelola sebesar 158,7 Million Barrel Oil Per Day (MBOPD). Adapun rata-rata produksi setelah alih kelola setahun terakhir mencapai 159 MBOPD dan pernah berada di angka 161,9 MBOPD. Sementara volume cadangan awal transisi sebesar 320,1 Million Barrels of Oil Equivalent (MMBOE). Saat alih kelola cadangan minyak mentah di Blok Rokan naik menjadi 370,2 MMBOE.

Dari sisi komersial, Pertamina dalam proposalnya mencantumkan signature bonus sebesar US$784 juta atau sekitar Rp11,3 triliun, komitmen kerja pasti sebesar US$500 juta atau sekitar Rp7,2 triliun dan potensi pendapatan negara selama 20 tahun kedepan sebesar US$57 milyar atau sekitar Rp825 triliun.

Saat ini Blok Rokan menyumbang 26 persen dari total produksi nasional. Blok yang memiliki luas 6.220 kilometer ini memiliki 96 lapangan di mana tiga lapangan berpotensi menghasilkan minyak sangat baik, yaitu Duri, Minas dan Bekasap. Cadangan minyak yang dimiliki Blok Rokan mencapai 500 juta hingga 1,5 miliar barel oil equivalent tanpa Enhance Oil Recovery atau EOR.

II. Sektor EBTKE Dan Ketenagalistrikan

B100 untuk Kemandirian Energi, Kebutuhan energi primer di dunia, termasuk Indonesia, akan terus meningkat seiring dengan bertambahnya populasi dan kegiatan pereekonomian, seperti industri. Badan Energi Internasional (IEA) memproyeksikan pada 2030 permintaan enrgi dunia akan meningkat 45 persen atau rata-rata meningkat 1,6 persen per tahun.

Sementara itu, menurut laporan BPS, kebutuhan enrgi Indoesia pada 2050 diproyeksikan mencapai 2,9 miliar setara barel minyak (SBM). Angka ini naik dari proyeksi 2040 dengan jumlah 2,1 miliar SBM. Kebutuhan energi ini didominasi sektor industri, komersial, rumah tangga, dan sektor lainnya. Meski demikian, mayoritas kebutuhan energi saat ini masih dipenuhi oleh bahan bakar fosil yan gidak ramah lingkungan dan  mengandung hidrokarbon. Padahal, bahan bakar fosil terbukti tidak ramah lingkungan dan penggunaannya dapat melepaskan emisi yang memicu perubahan iklim.

Salah satu upaya Indonesia untuk terlepas dari ketergantungan pada energi fosil ialah dengan menginisiasi kebijakan  kebijakan Bahan Bakar Nabati (BBN) atau biofuel. BBN adalah bahan bakar yang berasal dari bahan-bahan nabati atau dihasilkan dari bahan organic lain, bahkan, 25 persen target energi baru dan terbarukan (EBT) pemerintah berasal dari BBN.

Dalam pembaharuan dokumen kontribusi nasional (NDC) 2030 serta Strategi Jangka Panjang tentang Karbon Rendah dan Ketahanan Iklim (LTS-LCCR) 2050, Indonesia kembali mengimplementasikan penggunaan BBN sebagai salah satu strategi dalam mitigasi pengurangan emisi. Dalam dokumen tersebut, bahan baku utama BBN dikhususkan berasal dari kelapa sawit. Selama ini, mayoritas pengembangan BBN masih didominasi B20 dan B30 yang merupakan campuran antara solar dan 20 atau 30 persen biodiesel. Namun, peneliti dari Balai Penelitian Tanaman Industi dan Penyegar Kementrian Pertanian  (Balittri Kementan) telah mengembangkan B100 atau 100 persen bahan bakar dari bahan nabati. Pengembangan B100 yang dilakukan oleh Balittri untuk mengantisipasi kelangkaan sumber energi ke depan. Hal ini sekaligus sebagai upaya menuju kemandirian dan ketahan energi karena separuh bahan bakar minyak (BBM) Indonesia masih impor.

Pengembangan biodiesel ini dimulai sejak 2006 dan sampai 2022 atau 16 tahun masih dilakukan pembaharuan, namun peluncuran baru dilakukan pada 2019. Dalam ruang pemrosesan ini sudah bisa diproduksi sekitar 15.000 liter. Bahan baku B100 ini mayoritas masih menggunakan CPO karena pertimbangan aspek kualitas dan kuantitas. Stok bahan baku dari CPO masih terpenuhi karena pasokan yang melimpah. Kementan mencatat, saat ini produksi CPO Indonesia mencapai 46 juta ton per tahun. Kementan juga mencatat kebijakan B30 pada 2020 membutuhkan 9,6 juta ton biodiesel. Sementara penerapan B100 pada 2045 akan membutuhkan sekitar 30 juta ton biodiesel.

Dari hasil pengujian yang dilakukan terhadap B100 tercatat efisensi dan tenaga yang dihasilkan tercatat setara Pertamina Dex, akan tetapi, B100 lebih unggul karena emisi yang dikeluarkan jauh lebih rendah dibandingkan Pertamina Dex. Hasil pengujian juga menunjukan 1 liter B100 mampu menempuh jarak 13,1 kilometer atau 26,7 persen lebih efisien dibandingkan penggunaan bahan bakar berbasis fosil dalam jumlah yang sama.

III. Sektor Geologi, Mineral, Batubara dan Umum

Polemik Menahun Kegiatan Pertambangan Ilegal terus berlanjut di Tanah Air. PETI adalah kegiatan memproduksi mineral atau batu bara yang dilakukan oleh masyarakat atau perusahaan tanpa memiliki izin, tidak menggunakan prinsip pertambangan yang baik, serta memiliki dampak negatif bagi lingkungan hidup, ekonomi, dan sosial. Selain itu, juga mengabaikan kewajiban baik terhadap negara maupun masyarakat sekitar.

Peti yang sudah menahun berlangsung berada di dalam dan luar izin usaha pertambangan (IUP) Grup MIND ID. Aksi Peti misalnya terjadi di lokasi tambang batu bara milik PT Bukit Asam (Persero) Tbk di Muara Enim sebanyak 115 titik dan tambang timah milik PT Timah (Persero) Tbk di Kepulauan Bangka dan Belitung lebih dari 3.100 titik serta 4.000 titik di wilayah PT Freeport Indonesia. Begitu juga di wilayah pertambangan nikel milik PT Aneka Tambang (Persero) Tbk di Konawe Utara dan pertambangan emas di Pongkor.  Division Head SVP Institutional Relations MIND ID mengatakan, kegiatan Peti menjadi pekerjaan rumah (PR) bagi semua pihak karena tak hanya merugikan Grup MIND ID, tapi juga negara. Kegiatan Peti tak hanya dilakukan masyarakat secara individual, tapi juga perusahaan.

Direktur Teknik dan Lingkungan Mineral dan Batu Bara Kementerian ESDM mengatakan, perlu upaya bersama dan dukungan seluruh pihak untuk penanganan isu PETI beserta dampak yang ditimbulkan. Sebagai informasi, terdapat lebih dari 2.700 lokasi Peti yang tersebar di Indonesia. Dari jumlah tersebut, lokasi Peti batu bara sekitar 96 lokasi dan Peti mineral sekitar 2.645 lokasi, berdasarkan data triwulan III 2021. Salah satu lokasi Peti terbanyak ada di Sumatra Selatan. Menghadapi kegiatan Peti yang tak terbendung, pemerintah tidak tinggal diam. Kementerian Koordinator Maritim dan Investasi, Kementerian Polhukam, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) bersama Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup (KLHK), Kementerian Dalam Negeri, dan Kepolisian RI, terus bekerja sama mengatasi Peti. Salah satunya, dengan pembentukan Satuan Tugas Nasional Penanggulangan Penambangan tanpa Izin.

Direktur Hubungan Kelembagaan MIND ID menambahkan, kegiatan Peti di wilayah operasi Grup MIND ID menyasar komoditas seperti batu bara, emas, nikel, dan timah. Kegiatan pertambangan ilegal di wilayah Antam telah berdampak pada hilangnya cadangan bijih mineral, kerusakan lahan, pencemaran logam berbahaya di sungai, terjadinya sedimentasi, hingga terjadinya kerusakan fasilitas perusahaan. ampak yang ditinggalkan kegiatan Peti cukup parah. Sebagai contoh, seperti yang terjadi di PTBA, telah membuat genangan pada lahan bekas tambang dan mencemari aliran air karena air asam tambang (AAT) tidak dilakukan pengolahan terlebih dahulu.

Pemerintah menugaskan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk melakukan audit terhadap tata kelola timah dalam negeri. Keputusan ini diambil sebagai respons dari kerugian yang dialami PT Timah Tbk akibat praktik penambangan ilegal. Sebagaimana diketahui, kegiatan Pertambangan Tanpa Izin (PETI) di wilayah pertambangan Bangka Belitung sedang mendapatkan banyak sorotan. Sebab, PT Timah Tbk dikabarkan mengalami kerugian sebesar Rp 2,5 triliun per tahun akibat praktik kegiatan pertambangan tanpa izin. Pemerintah mengeluarkan surat edaran per 1 Juli 2022 untuk semua smelter harus melaporkan sumber timahnya. Dengan pelaporan yang dilakukan, berarti akan ada pemantauan alur distribusi dari hulu-hilir. Pemerintah akan mengintegrasikannya dengan sistem informasi batu bara dan mineral (SIMBARA) yang telah dimiliki. Timah nantinya akan termasuk dalam sistem tersebut. Harapannya, pemantauan akan lebih detail dengan adanya digitalisasi yang dilakukan. Langkah ini jadi bukti hadirnya pemerintah untuk memperhatikan industri tambang timah. Harapannya, bisa membantu penyelesaian sejumlah masalah yang ada di sektor tambang timah kedepannya.

Reviu Informasi Strategis Energi dan Mineral Harian. 4 Agustus 2022

I. Sektor Minyak dan Gas Bumi

KESDM berkomitmen penuh mendukung penurunan gas suar (flare gas) dalam kegiatan usaha hulu migas untuk mencapai target NZE di Tahun 2060. Saat ini sedang sedang disusun peta jalan penurunan gas suar  sebagai upaya awal koordinasi dengan pemangku kepentingan migas dan persiapan komitmen zero routine flaring.

Beberapa langkah upaya dalam mitigasi gas suar:

  1. Pada tahun 2021 telah dikeluarkan revisi peraturan terkait dengan pelaksanaan gas suar,
  2. penyusunan baseline data yang akurat terkati flaring pada 2022,
  3. pemetaan penurunan gas suar pada 2023,
  4. klasterisasi penurunan gas suar dengan mengindentifikasi rantai sumber dan potensi pemanfaatan gas suar
  5. menentukan pooling system.

Pemanfaatan Gas suar dalam kegiatan hulu dan hilir migas antara lain:

  1. untuk dialirkan kembali ke dalam system bahan bakar fasilitas produksi, sehingga dapat menghemat penggunaan BBM
  2. bahan baku dalam produksi Compressed Natural Gas (CNG), methanol dan ammonia
  3. injeksi gas untuk kegiatan Enhanced Oil Recovery (EOR)

Adapun volume gas suar dari tahun 2019-2021 yang berasal dari kegiatan hulu dan hilir migas mencapai 133,1 MMSCD, dan volume pemanfaatan gas suar dari kegiatan hulu dan hilir mencapai 342,9 MMSCFD meliputi  pemanfaatan gas suar untuk kepentingan sendiri sebesar 287 MMSCFD dari 50 KKKS Hulu dan 43 MMSCFD dari 7 badan usaha hilir.

II. Sektor EBTKE Dan Ketenagalistrikan

Urgensi Penyelesaian Proses Penyusunan UU EBT, PENINGKATAN harga minyak yang signifikan akibat perang Rusia-Ukraina, berpotensi memberikan tekanan terhadap kondisi fiskal, moneter dan perekonomian Indonesia secara keseluruhan. Kondisi tersebut menjadi momentum yang tepat untuk mendorong pengembangan dan pemanfaatan energi baru dan terbarukan (EBT) di dalam negeri. Pengembangan dan pemanfaatan EBT sangat relevan dengan proyeksi kebutuhan energi Indonesia yang akan terus meningkat dalam beberapa tahun ke depan. Rencana Umum Energi Nasional (RUEN) memproyeksikan kebutuhan energi Indonesia akan meningkat dari 400 MTOE pada 2025 menjadi 1.012 MTOE pada 2050 atau meningkat sekitar 153 %. Pada satu sisi kebutuhan atau konsumsi energi diproyeksikan meningkat, sementara di sisi lain produksi energi utamanya energi fosil diproyeksikan akan terus menurun.

Mencermati permasalahan yang ada tersebut pengembangan dan pemanfaatan EBT potensial untuk menyelesaikan permasalahan potensi defisit pasokan energi bagi Indonesia. Data menunjukkan Indonesia memiliki keanekaragaman sumber EBT dan potensi yang cukup besar. Publikasi pemerintah menyebutkan saat ini Indonesia memiliki potensi EBT sekitar 443.208 MW. Dari potensi tersebut, yang sudah termanfaatkan baru sebesar 8.215 MW atau sekitar 1,9 % dari total potensi yang dimiliki Indonesia.

Keberadaan UU EBT penting sebagai payung hukum pengelolaan, pemanfaatan, dan optimalisasi sumber daya energi baru dan terbarukan. Indonesia memiliki sumber daya energi baru dan terbarukan yang belum dikelola secara optimal, sehingga memerlukan UU EBT untuk mendorong pengembangan dan pemanfaatannya.

Peraturan perundang-undangan yang saat ini ada dan mengatur mengenai energi baru dan terbarukan masih tersebar dalam sejumlah regulasi yang berbeda sehingga belum dapat menjadi landasan hukum yang kuat, komprehensif, dan menjamin kepastian hukum. Keberadaan UU EBT penting sebagai payung hukum untuk mengatur dan menetapkan harga jual-beli EBT yang selama ini terpantau menjadi kendala utama dalam pengembangan dan pengusahaan EBT di Indonesia.

Dalam beberapa tahun ke depan Indonesia diproyeksikan akan menuju sebagai negara industri dan memerlukan energi dalam jumlah besar. Kebutuhan diproyeksikan tidak akan dapat hanya dipenuhi dari sumber energi fosil, namun memerlukan sumber energi lain dari energi baru dan terbarukan.

Selain untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri, pengembangan EBT memiliki peran penting dalam implementasi kebijakan transisi energi menuju sistem energi nasional yang berkelanjutan. Pemanfaatan EBT juga merupakan bagian dari upaya dan komitmen Indonesia dalam mengatasi dampak perubahan iklim. Karena itu, keberadaan UU EBT menjadi penting.

Sebagai referensi, sejumlah negara ASEAN seperti Vietnam, Thailand, dan Malaysia telah memiliki Undang-Undang khusus terkait EBT. Data menunjukkan, pasca penerbitan UU EBT pengembangan EBT pada ketiga negara tersebut tercatat lebih ekspansif.

Pemanfaatan EBT Indonesia tercatat relatif rendah dibandingkan negara-negara ASEAN yang lain. Rata-rata pemanfaatan EBT Indonesia sekitar 2,82 % dari total potensi. Sementara, rata-rata pemanfaatan EBT di ASEAN sekitar 10 % dari total potensi. Terbitnya UU EBT penting dan dapat menjadi payung hukum yang lebih kuat untuk pelaksanaan kebijakan insentif -fiskal dan non fiskal- yang diperlukan untuk pengembangan dan pengusahaan EBT.

III. Sektor Geologi, Mineral , Batubara dan Umum

Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Minerba Lampaui Target 2022, Berdasarkan data ESDM c.q. Ditjen Minerba, PNBP subsektor minerba hingga 1 Agustus 2022 mencapai Rp 87,7 triliun dan telah melampaui target 2022 sebesar 42,36 triliun yaitu setara 207%. Realisasi PNBP subsektor minerba memang selalu melampaui target sejak tahun 2018. Tercatat tahun 2018 (realisasi Rp 49,62 triliun; target Rp 32,1 triliun), 2019 (realisasi Rp 55,92 triliun; target Rp 43,27 triliun), 2020 (realisasi Rp 34,6 triliun; target Rp 31,41 triliun) dan 2021 (realisasi Rp 74,9 triliun; target Rp 39,1 triliun).

Peningkatan PNBP subsektor minerba ini disebabkan oleh naiknya harga komoditas mineraba yang sangat drastis selain itu KESDM telah melakukan perbaikan sistem dengan menetapkan sejumlah kebijakan yang salah satunya dilakukan melalui penguatan pengawasan penerimaan negara melalui pemanfaatan data pembayaran PNBP dengan mengintegrasikan e-PNBP Minerba dengan SIMPONI Kementerian Keuangan. Integrasi ini sangat membantu sistem pengawasan pembayaran PNBP oleh pelaku usaha. Jika pelaku usaha belum menyelesaikan kewajibannya kepada negara, maka pada sistem e-PNBP akan diblok sehingga pelaku usaha tidak bisa melakukan ekspor sebelum membayar kewajibannya.

Reviu Informasi Strategis Energi dan Mineral Harian, 3 Agustus 2022

I.Sektor Minyak dan Gas Bumi

Pedoman  Rencana Penurunan Karbon di Sektor industri Tiongkok. Tiongkok menargetkan puncak total emisi karbon di industri pada akhir tahun 2030. Upaya penurunan emisi di sektor industri akan sangat berdampak terhadap uapaya Tiongkok untuk mencapai target penurunan emisi nasional mengingat sektor ini berkontribusi terhadap 23 persen dari emisi CO2 pada tahun 2021.

Tiongkok memberikan pedoman yang menunjukan apa yang perlu dilakukan oleh masing-masing pihak untuk memastikan dekarbonisasi yang efisien dan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.   Pedoman ini akan mencantumkan  peran dan tugas dari masing -masing pihak.

Otoritas pemerintah diharapkan dapat memperketat control atas proyek-proyek berkualitas rendah tetapi memiliki konsumsi energi dan tingkat emisi yang tinggi, membatasi jumlah persetujuan proyek baru, dan menutup proyek-proyek yang tidak sesuai.  Pemerintah perlu melakukan pemantauan ketat terhadap industri yang memiliki kapasitas yang  sudah jenuh dan tidak efisien dengan kapasitas baru yang lebih canggih. Industri industri baja, semen, pelat kaca, dan alumunium elektrolit menjadi sorotan sebagai industri yang perlu mendapatkan perhatian.

Pemerintah diminta untuk memanfaatkan kewenangannya untuk mempercepat dekarbonisasi di sektor industri. Sektor industri diharapkan dapat terdaftar ke dalam skema perdagangan emisi di Tiongkok.  Rencana tersebut menekankan pentingnya acuan intensitas energi untuk produk industri utama dan dibutuhkan pengembangan standar penghitungan emisi di tingkat industri.

Pelaksanaan reformasi pasar tenaga listrik memiliki peran strategis dalam mempercepat dekarbonisasi. Penetapan harga listrik yang berbeda diperkirakan dapat memotivasi terjadinya penghematan energi terutama di sektor baja, bangunan, pemurnian, bahan kimi, dan industri logam dan bukan logam.

Sektor industri didorong untuk mendirikan pembangkit listrik tenaga surya PV yang dilengkapi dengan kapasitas penyimpanan energi, serta meningkatkan penggunaan hydrogen, gas alam untuk menggantikan batubara sebagai bahan bakar untuk listrik, pemanas, serta bahan baku.

Perusahaan di sektor baja, bahan bangunan, pemurnian,  dan petrokimia harus mempercepat penyebaran fasilitas Carbon, Capture, Utilisation, dan Storage (CCUS) dan perusahaan BUMN harus menjadi penggerak utama untuk mengembangkan dan menerapkan teknologi rendah karbon serta komitmen untuk melakukan dekarbonisasi secara sukarela.

Industri kilang dan pabrik petrokimia  diarahkan untuk meningkatkan kemampuan mereka untuk memproses bahan baku dengan kandungan karbon yang lebih rendah sambil membatasi kapasitas produksi btubara menjadi gas dan minyak. Selain itu, proyek integrasi greenfield diharuskan untuk menurunkan hasil produk minyak menjadi di bawah 40 persen secara signifikan melalui peningkatan hasil petrokimia pada tahun 2025.

Untuk industri baja, proporsi baja yang dihasilkan dari tungku listrik diarahkan melebihi 15 persen pada tahun 2025 dan 20 persen pada tahun 2030. Untuk semen energi yang dikonsumsi per unit output perlu dikurangi lebih dari 3 persen pada tahun 2025. Untuk alumunimum, ditargetkan konsumsi listrik yang berasal dari energi terbarukan dapat mencapai 30 persen pada tahun 2030. Untuk kendaraan listrik ditargetkan pada tahun 2030 kendaraan yang bersumber dari energi bersih akan mencapai 40 persen dari kendaraan baru selain itu diharapkan terjadi pengurangan intensitas emisi CO2 pada kendaraan penumpang dan komersial masing-masing lebih dari 25 persen dan 20 persen dari tingkat tahun 2020.

II. Sektor EBTKE Dan Ketenagalistrikan

Pemotongan Gas Rusia ke Eropa Mulai Mengancam Stabilitas Pasokan Energi di Asia, Pemotongan aliran gas alam Rusia ke Eropa dikhawatirkan akan semakin mengganggu stabilitas keamanan energi Asia dan mendorong negara-negara di kawasan itu beralih dari gas alam cair (LNG) ke sumber energi lainnya. Raksasa energi Rusia Gazprom memotong pasokan gas ke Eropa yang melalui pipa Nord Stream 1 menjadi 20 persen dari kapasitasnya. Sementara Gazprom mengatakan pemeliharaan turbin menjadi alasannya untuk memotong pasokan gas ke Eropa.

Pejabat Uni Eropa (UE) menyebut adanya ketegangan antara UE dan Kremlin atas perang di Ukraina, menjadi latar belakang pemotongan gas Rusia. LNG berjangka Eropa melonjak sebanyak 10 persen menyusul berita pemotongan pasokan ini, sementara harga spot di Asia Utara melonjak ke level tertinggi sejak bulan Maret. Pemangkasan pasokan gas Rusia ke Eropa membuat perusahaan energi di Korea Selatan dan Jepang cemas, karena dapat menimbulkan persaingan untuk mendapatkan pasokan LNG, di saat Eropa mencoba menimbun lebih banyak gas untuk persediaan di musim dingin mendatang. Dampak langsung dari pemotongan Nord Stream akan meningkatkan persaingan untuk kargo LNG yang sangat terbatas.

Meskipun di masa lalu harga gas di tiap kawasan berbeda-beda, namun saat ini harga gas di Asia mengikuti harga gas di Eropa. Sementara Amerika Serikat (AS) menikmati diskon yang signifikan sebagai produsen komoditas terbesar di dunia dan diperkirakan akan terus memimpin di masa depan. Sekarang Eropa, yang hingga tahun 2020 merupakan pasar ‘backstop’ untuk kargo yang tidak diinginkan mengalami defisit yang dalam dengan langkah perubahan permintaan LNG, sehingga mereka bersaing dengan Asia, yang memperkuat hubungan itu. Selama Eropa defisit, peristiwa di sana akan terus mengatur harga LNG Asia

Efek dari melonjaknya harga gas tidak dirasakan secara merata di seluruh wilayah Asia. Negara-negara berpenghasilan besar seperti Jepang dan Korea Selatan diperkirakan mampu bertahan menghadapi lonjakan harga energi, sementara negara-negara berkembang khususnya di Asia Selatan, harus tertatih-tatih untuk mendapatkan pasokan LNG yang cukup. Contohnya Pakistan, yang mengalami pemadaman bergilir lebih dari 12 jam dalam beberapa pekan terakhir, karena pemerintah baru negara itu sedang berjuang mendapatkan lebih banyak gas. Krisis energi ini telah memperburuk perjuangan Perdana Menteri baru Shahbaz Sharif  di saat pemerintahnya mencoba untuk keluar dari krisis ekonomi dan menegosiasikan dana talangan dengan Dana Moneter Internasional (IMF). Sementara di Sri Lanka, kekurangan bahan bakar terjadi lebih dulu sebelum krisis ekonomi di negara itu melanda, yaitu pada bulan Mei. Stok bensin di Sri Lanka hampir habis pada bulan Mei yang membuat banyak pengendara rela antre untuk membeli bahan bakar.

Lonjakan pertumbuhan dan perkembangan baru-baru ini jelas membuat banyak negara berkembang lebih bergantung pada energi, tetapi ini masih dapat dikelola jika mereka mendiversifikasi sumber energi mereka, seperti yang semakin dilakukan India. Namun, semua negara rentan jika situasinya tetap sama terlalu lama.Sedangkan pengetatan pasokan yang cepat juga dapat merusak permintaan konsumen karena harga menjadi tidak terkontrol, yang dikombinasikan dengan faktor ekonomi makro yang tidak stabil lainnya, sehingga akan memicu gejolak ekonomi yang semakin parah yaitu resesi.

III. Sektor Geologi, Mineral, Batubara dan Umum

Krisis Energi Eropa Memicu Naiknya Harga Batubara Acuan (HBA) Indonesia Kementerian ESDM merilis HBA pada Agustus 2022 yaitu sebesar US$321,59/ton dengan kualitas setara 6.322 kcal/kg GAR, total moisture 8%, total sulphur 0,8% dan ash 15%. Tercatat HBA mengalami tren kenaikan sepanjang tahun 2022. Pada Januari, HBA ditetapkan sebesar US$ 158,50/ton, kemudian naik ke US$ 188,38 pada Februari. Selanjutnya bulan Maret menyentuh angka US$ 203,69, April US$ 288,40, Mei US$ 275,64, dan Juni US$ 323,91. Bulan Juli memang sempat turun menjadi US$ 319/ton. Bulan Agustus 2022 ini, HBA kembali naik menjadi US$ 321,59/ton. Secara year-on-year tren harga batubara dapat dilihat pada gambar berikut:

HBA Bulan Agustus berasal dari rata – rata Indonesia Coal Index (ICI) turun 3,94%, Newcastle Export Index (NEX) naik 3,75%, Globalcoal Newcastle Index (GCNC) naik 3,32% dan Platt,s 5900 turun 3,58%. Selain hal tersebut, faktor turunan yang mempengaruhi HBA ialah supply dan demand batubara. Faktor turunan supply dipengaruhi oleh cuaca, teknis tambang, kebijakan negara supplier serta teknis di rantai pasokan. Sedangkan faktor turunan demand dipengaruhi oleh kebutuhan listrik yang turun berkorelasi dengan kondisi industri, kebijakan impor dan komperisi dengan komoditas energi lain.

Saat ini Eropa sedang mengalami krisis energi yang disebabkan oleh ketidakpastian pasokan gas alam cair. Bahkan beberapa negara Eropa mengaktifkan kembali pembangkin listrik batubara untuk mengantisipasi adanya krisis listrik.

Dari sisi domestik, pemerintah telah menetapkan HBA DMO khusus kelistrikan sebesar US$70/ton DAN US$90/ton diperuntukkan bagi HBA DMO untuk kebutuhan bahan bakar industri. Hal ini dimaksud untuk menjaga daya saing industri domestik dan utamanya memastikan keterjangkauan hasil produksi industri bagi masyarakat.


Reviu Informasi Strategi Energi dan Mineral Harian, 2 Agustus 2022

I. Sektor Minyak dan Gas Bumi

Rata-Rata Harga Minyak Dunia (Brent) pada Juli 2022 Melemah ke USD 104,44/barel dari USD 117,50/barel pada Bulan Sebelumnya dan masih meningkat 40,9% (YoY) dari USD 74,29/barel pada Juli tahun sebelumnya. Sementara itu, rata-rata harga gas alam (Henry Hub) menurun ke USD 6,9/MMBTU pada Juli 2022 dari USD 7,56/MMBTU pada Juni 2022 dan masih tumbuh sebesar 81,13% (YoY) dari Juli tahun lalu.

Pelemahan harga minyak dan gas disebabkan oleh ekspektasi resesi ekonomi global yang berdampak pada penurunan permintaan minyak global. Faktor lainnya adalah peningkatan produksi minyak mentah dari OPEC+.  Beberapa faktor yang masih berpotensi mendorong harga minyak dan gas untuk naik, yaitu the FED silent week; dan pengurangan ekspor gas Rusia melalui Gazprom ke Uni Eropa.

OPEC+ memutuskan untuk mempertahankan tingkat produksi hingga akhir tahun 2022. OPEC+ sepakat untuk mempertahankan penambahan produksi minyak sebesar 0,648 juta barel per hari hingga akhir tahun 2022 yang berdasarkan oleh pandangan OPEC+ pada ekspektasi resesi yang dapat menekan permintaan minyak, dengan asumsi Iran, Libya, dan Venezuela tidak termasuk kedalam target tersebut karena permasalahan politik didalam negara tersebut.

harga minyak mentah (Brent) diproyeksikan  pada 2022 adalah sebesar USD 119,7/barel. Sebagai catatan, rata-rata harga ytd harga minyak mencapai USD 104,95/barel, atau meningkat 48,13% dibandingkan harga rata-rata tahun 2021.

Beberapa faktor downside risk yang bisa menekan harga minyak ke bawah, yaitu ekspektasi resesi ekonomi global dan penurunan tensi perang Rusia-Ukraina. Selain itu, pelepasan cadangan strategis minyak Cina dan Amerika Serikat juga bisa menekan harga dalam jangka pendek. Sementara itu, faktor upside risk adalah peningkatan permintaan Uni Eropa dalam menghadapi musim.

II. Sektor EBTKE Dan Ketenagalistrikan

Potensi EBT Indonesia Lengkap, Harus Dimanfaatkan secara Optimal, Melimpahnya potensi sumber daya energi baru terbarukan (EBT) di Indonesia harusnya mampu dioptimalkan oleh semua pihak untuk dapat mencapai tujuan bersama, yaitu Net Zero Emition (NZE) 2060

Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform (IESR) Fabby Tumiwa mengatakan, potensi energi terbarukan di Indonesia begitu banyak mengacu pada data terbaru Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Adapun potensi EBT yang dimiliki Indonesia mencapai 3.686 giga watt (GW). Potensi energi terbarukan yang dimiliki Indonesia ini berasal dari energi surya, air atau hidro, bioenergy, angin, panas bumi (geothermal), dan gelombang laut. Porsi terbanyak berasal dari energi surya yang potensinya mencapai 3.295 GW. Hal tersebut menjadi penting seiring dengan target mencapai NZE, di mana Indonesia akan berpindah dari energi fosil ke EBT.

Salah satu strateginya untuk meningkatkan keamanan pasokan energi, maka diajukan diversifikasi sumber daya energi terbarukan, jadi tidak hanya mengandalkan satu EBT, seperti PLTS. PLTS punya sifat intermitensi atau output-nya bisa naik-turun sesuai dengan intensitas matahari, oleh karena itu kita juga butuh energi storage atau penyimpan energi. Salah satu potensi energi alami yang di Indonesia adalah pump hydro energy storage.

Menurutnya, jika melihat kondisi geografis yang dimiliki Indonesia, maka hampir seluruh Pulau Jawa, Sumatera, dan Bali mengonsumsi listrik paling besar dengan catatan 90 persen dari total konsumsi nasional. Dengan kondisi geografis ketiga pulau tersebut, Fabby menilai mereka punya potensi pump hydro energy storage yang cukup.

Jadi kalau di negara lain berbicara energy storage adalah baterai yang harganya mahal, kita bisa memanfaatkan potensi kontur tanah kita yang berbukit dan nyaris dekat dengan air (laut dan danau), itu memungkinkan kita memanfaatkan pump hydro energy storage, ungkapnya.

Fabby menjelaskan, konsep dari pump hydro energy storage pada saat pembangkit EBT seperti PLTS menghasilkan listrik, dia memompa air yang ada di bawah naik ke bendungan atau tempat yang lebih tinggi.

Misalnya PLTS dipakai pada siang hari itu buat pompa, nanti pada saat malam hari atau pada saat kebutuhan listrik meningkat dan dibutuhkan air yang tadinya tersimpan di reserve gear itu bisa diubah menjadi energi listrik dengan menggunakan pembangkit hidro, kan ada perbedaan tinggi sehingga dia bisa menyediakan persediaan listrik praktis nyaris 24 jam,” ucapnya.

Namun, ia menyayangkan dengan besarnya potensi EBT yang ada, tetapi belum dapat dimanfaatkan secara optimal. Menurutnya, hal terpenting dalam pengembangan EBT bukan hanya diversifikasi, tetapi juga mengembangkan teknologi yang telah ada.

Kalau kita mengembangkan itu nanti kita bisa lebih lanjut ke teknologi penyimpan energi yang lebih mahal, itu nanti setelah harganya turun. Jadi, kita bisa dalam 10 tahun ke depan memanfaatkan teknologi pump hydro energy storage untuk melengkapi pembangkit listrik kita yang intermiten seperti surya dan angin.

III. Sektor Geologi, Mineral, Batubara Dan Umum

Ditopang Sektor Pertambangan, Indeks Harga Perdagangan Besar (IHPB) Naik 0,46% pada Juli 2022, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), Margo Yuwono dalam rilis resmi BPS Senin (1/8/2022) menyebutkan adanya kenaikan IHPB sebesar 0,46% terhadap Juni 2022. Kenaikan tertinggi berasal dari sektor pertambangan dan penggalian. Pendorong utama atas kenaikan ini ialah kenaikan harga komoditas batubara di pasar global yang memberikan kontribusi sebesar 0,007%.

Secara tahun kalender, IHPB pada Juli 2022 tercatat mencapai 3,98% year-to-date. Sementara secara tahunan mencapai 5,35% year-on-year. Secara bulanan yang mengalami kenaikan tertinggi berasal dari sektor pertambangan dan penggalian, dimana secara bulanan naik 1,06%. Adapun IHPB Bahan Bangunan/Konstruksi pada Juli 2022 naik sebesar 0,64 persen terhadap bulan sebelumnya, antara lain disebabkan oleh kenaikan harga komoditas solar, aspal, semen, dan pasir.

Reviu Informasi Strategis Energi dan Mineral Harian, 1 Agustus 2022

I. Sektor Minyak dan Gas Bumi

Amerika Serikat, Penguasa Baru LNG Dunia. Krisis energi yang terjadi di Eropa mendorong Amerika Serikat untuk mendominasi penyaluran gas alam di pasar Uni Eropa. Negara-negara Eropa semakin banyak mengimpor LNG untuk mengimbangi impor pipa yang lebih rendah dari Rusia dan mengisi persediaan penyimpanan gas alam yang saat ini berada di level rendah. Impor LNG di Uni Eropa dan Inggris tercatat meningkat 63% selama paruh pertama tahun ini menjadi rata-rata 14,8 Bcf/d. 

Sampai dengan periode Januari – Mei 2022, Amerika Serikat sudah menguasai hampir separuh dari impor LNG Benua Biru. Pada periode Januari hingga Mei 2022,  ekspor LNG yang ditujukan ke UE dan Inggris mencapai 64 persen terhadap total ekspor LNG Amerika Serikat. Volume ini akan terus meningkat seiring dengan  rencana peningkatan kapasitas kilang LNG AS dan fasilitas penerima di Eropa.  Serupa dengan 2021, Amerika Serikat mengirimkan LNG terbanyak ke Uni Eropa sebanyak 14,8 Bcf/d. Diikuti oleh Qatar dengan porsi sebear 15 persen, Rusia dengan bauran 14 persen dan empat negara Afrika jika digabungkan memiliki porsi 17 persen.

Di saat yang bersamaan,  Amerika Serikat   tercatat sebagai pengekspor LNG terbesar di dunia. Jika dibandingkan dengan  kondisi semester II tahun lalu ekspor LNG Amerika Serikat terkerek 12 persen menjadi rata-rata  11,2 miliar kaki kubik per hari.

Selain didorong oleh peningkatan pasar global khususnya di Eropa, pertumbuhan tersebut juga dipengaruhi oleh adanya peningkatan kapasitas ekspor LNG di Amerika Serikat sebesar 2 Bcf per hari dibanding November 2021. Penambahan kapasitas tersebut berasal dari penambahan Train 6 di Kilang LNG Sabine Pass, 18 train pencairan skala menengah baru di Kilang LNG Calcasieau Pass, dan peningkatan kapasitas produksi LNG di LNG Sabine Pass dan Corpus Christi.   Rencana eksponsi kilang Sabine dan Calcasieu yang bakal beroperasi pada akhir tahun ini akan sangat membantu Uni Eropa untuk mendapatkan pasokan gas alam tambahan yang sangat dibutuhkan untuk menghadapi musim dingin tahun ini. Kondisi tersebut akan memuat AS sebagai negara dengan kapasitas ekspor LNG terbesar dunia sebesar 16,3 Bcf per day melebihi kapasitas dua eksportir LNG terbesar dunia yakni Australia dan Qatar masing-masing sebesar 11,4 Bcf per day, dan 10,4 Bcf per day.

Di luar Amerika Serikat, negara negara Eropa yang memiliki kapasitas impor LNG terbatas seperti Jerman mempercepat menyiapkan fasilitas penyimpanan dan regasifikasi terapung  (FSRU) dalam rangka mengantisipasi kekurangan infrastruktur LNG. Jerman terlah menginvenstasikan Euro 15 miliar untuk membeli gas di pasar global untuk penyimpanan. Tambahan FSRU ditargetkan untuk dioperasikan pada 2023 dan 2024. Selain Jerman, Italia juga memerlukan tambahan infrastruktur penyimpanan dimana saat ini kapasitas penyimpanan gas italia sudah mencapai 72 persen.

II. Sektor EBTKE Dan Ketenagalistrikan

Menjadikan PLTS Sebagai Sumber Listrik Utama di Indonesia, Listrik selalu dibutuhkan setiap harinya oleh masyarakat Indonesia. Dalam kehidupan sehari-hari di Indonesia, listrik menjadi peran penting untuk berjalannya kegiatan masyarakat. Namun, harga listrik sekarang ini tidaklah murah, harga listrik cenderung meningkat, bahkan dari pihak PLN memberikan subsidi untuk kebutuhan listrik bagi masyarakat Indonesia. Kebutuhan listrik yang besar juga memerlukan pembangkit listrik yang besar pula, setidaknya ada 6 jenis pembangkit listrik yang ada di Indonesia, yaitu melalui air, bayu (angin), uap, gas, panas bumi, dan surya.

Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) merupakan pembangkit listrik terbarukan yang dimiliki Indonesia. PLTS memiliki banyak keuntungan dan manfaat bagi penggunanya. PLTS memiliki masa penggunaan yang cukup lama, rata-rata pemakaiannya bisa mencapai 25-30 tahun. Tentunya hal ini menjadi bahan pertimbangan pemerintah dan juga masyarakat untuk beralih ke tenaga surya sebagai sumber pembangkit listrik. Selain itu, PLTS juga mudah dalam pemasangannya baik untuk tempat industri, perusahaan, maupun perumahan. Pemerintah juga telah memudahkan masyarakat untuk memasang pembangkit listrik tenaga surya sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 26 Tahun 2021 tentang PLTS atap. PLTS atap adalah pembangkit listrik tenaga surya yang panelnya dipasang di atas atap. PLTS atap ini yang lebih sering direkomendasikan untuk digunakan di tempat tinggal masyarakat Indonesia. Pemasangan PLTS atap ini membutuhkan perizinan proyek, terutama untuk skala besar agar tak dianggap ilegal. Ada beberapa jenis panel surya yang bisa dipilih berdasarkan kebutuhan, misalnya jenis panel 1 kWp, 2 kWp, 4 kWp dan juga 6 kWp.

Dari setiap negara Presidensi G-20, Indonesia menjadi negara di urutan terakhir yang memiliki kapasitas pembangkit listrik tenaga surya terendah. Indonesia memiliki sekitar 171,8 Megawatt atau sekitar 0,2 Gigawatt dibawah negara Saudi Arabia degan 0,4 Gigawatt. Transisi ke energi terbarukan seperti tenaga surya bukanlah hal yang tidak mungkin untuk saat ini karena menurut International Renewabale Energy Agency (IRENA) harga untuk pembangkit listrik tenaga surya cenderung turun sehingga dapat dibeli dengan harga yang murah.

Hal ini perlu menjadi pertimbangan pemerintah untuk memilih pembangkit listrik yang memiliki harga terjangkau, terdapat banyak sumber daya yang dibutuhkan, dan tentunya ramah bagi lingkungan karena hal ini menjadi penting dalam pemenuhan target emisi pada tahun 2050. Demi mendukung pelaksanaan KTT G-20 pada bulan November 2022 yang bertemakan Recover TogetherRecover Stronger, sejumlah 36 unit PLTS akan dibangun oleh PT PLN dimana PLTS yang tengah disiapkan ini diperkirakan akan berkapasitas 869 kWp (kilowatt peak). PLTS ini diharapkan juga akan meningkatkan penggunaan energi bersih dan mengurangi efek gas rumah kaca sekaligus mendukung transisi energi sebagai isu utama dalam KTT G-20 di Bali mendatang.

Merujuk pada data yang dimiliki Badan Pusat Statistik (BPS) tentang Tekanan Udara dan Penyinaran Matahari di seluruh wilayah Indonesia, menunjukkan bahwa provinsi Nusa Tenggara Barat memiliki persentase penyinaran matahari sebesar 84,99%, terbesar diantara wilayah Indonesia lainnya. Data ini bisa menjadi bahan pertimbangan bagi PLN untuk membangun PLTS pusat di wilayah Nusa Tenggara Barat karena sumber daya yang melimpah berupa sinar matahari. PLN dan beberapa instansi terkait juga dapat membangun PLTS secara merata di beberapa wilayah di Indonesia supaya proses transisi ke energi terbarukan dapat berjalan lebih cepat. PLN juga perlu melakukan edukasi kepada masyarakat terkait dengan energi terbarukan dan PLTS atap yang dapat dilakukan pemasangan secara mandiri di rumah. Selain harganya yang cenderung semakin murah, masyarakat juga dapat belajar dan berperan dalam menciptakan lingkungan yang bersih dan ramah dari berbagai macam polusi yang diciptakan dari pembangkit listrik.

Pada akhirnya, seluruh elemen berperan penting dalam membuat Indonesia menjadi negara yang lebih ramah lingkungan dan dapat tercapainya target emisi pada 2050 mendatang. Salah satu cara yang dapat dilakukan adalah menjadikan PLTS sebagai sumber listrik utama di Indonesia. Pemerintah dan masyarakat perlu bekerja sama dalam hal ini untuk menciptakan kehidupan yang aman dan sehat bagi generasi yang akan datang. Maka dari itu, seluruh aspirasi yang termasuk dalam 1000 Aspirasi Indonesia Muda diharapkan menjadi bahan pertimbangan di KTT G-20 mendatang.

III. Sektor Geologi, Mineral, Batubara Dan Umum

Progress Pembangunan Smelter Kedua PT Freeport Indonesia (PTFI) Capai 34,9%. Pada Jumat (29/7) Menteri ESDM melakukan kunjungan di Java Integrated and Industrial Port Estate (JIIPE) di Gresik, Jawa Timur. Kunjungan ini bertujuan untuk memastikan progress pembangunan smelter kedua PTFI berjalan sesuai rencana. Smelter pertama PTFI bekerjasama dengan Mitsubishi yaitu PT Smelting yang telah beroperasi sejak 1996 dengan kapasitas sebesar 300 ribu DMT konsentrat tembaga/tahun. Proyek smelter kedua PTFI berkapasitas 1,7 juta DMT dengan total investasi sebesar US$ 3 miliar (setara Rp 43 triliun). Hingga Juni 2022 kemajuan pembangunannya mencapai 34,9% dengan dana yang telah dikeluarkan sebesar US$ 1,15 miliar.

Pembangunan smelter kedua ini ditargetkan selesai pada akhir tahun 2023 yang akan diikuti dengan kegiatan pre-commissioning and commissioning dan beroperasi di akhir kuartal kedua tahun 2024. Sebanyak 600 ribu ton katoda tembaga serta rata – rata sekitar 35 ton emas/tahun akan diproduksi oleh smelter yang saat ini tengah dibangun. Dari sisi teknologi yang diterapkan dan dikembangkan pada pembangunan smelter tersebut berupa double flash smelting and converting yang telah diadopsi oleh beberapa negara di dunia, seperti Tiongkok, India serta negara – negara di Kawasan Eropa dan Amerika.

Pemerintah, dalam hal ini KESDM telah memberikan dukungan terkait proyek pembangunan smelter ini dalam bentuk regulasi pertambangan, keharusan hilirisasi serta pengawasan progressnya. 

Reviu Informasi Strategis Energi dan Mineral Harian, 28 Juli 2022

I. Sektor Minyak dan Gas Bumi

Subsidi Energi Membengkak, Pembatasan Konsumsi BBM di Agustus, KESDM memastikan pembatasan pembelian BBM bersubsidi jenis Pertalite dan solar akan berlaku efektif pada Agustus 2022. Kepastian tersebut disampaikan setelah izin prakarsa untuk revisi Perpres No. 191/2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Harga Jual Eceran BBM terbit pada bulan ini. Hal tersebut dilakukan karena anggaran subsidi energi 2022 beresiko terus membengkak akibat dari konsekuensi atas keputusan pemerintah mempertahankan harga BBM dan listrik bersubsidi di tengah kenaikan harga minyak global.

Berdasarkan Prepres No.98 tahun 2022, anggaran subsidi tahun ini mencapai Rp 283,7 triliun. Angka ini akan terus bertambah dengan anggaran kompensasi ke PT.PLN dan Pertamina sebesar Rp 293,5 triliun. Alhasil, total subsidi termasuk energi mencapai Rp 577,2 triliun.

MESDM mengatakan bahwa pihaknya telah melakukan sejumlah perbaikan dalam ijin prakarsa tersebut untuk menyesuaikan dengan realisasi serapan BBM bersubsidi oleh masyarakat di tengah pemulihan ekonomi nasional saat ini dan telah menyusun beberapa skenario mulai dari level normal hingga terburuk (worst case scenario) jika harga minyak mentah dunia terus melonjak hinggal 200 AS perbarel. Di sisi lain, harga minyak mentah dunia turut diperhatikan untuk menyesuaikan dengan potensi tambahan anggaran menyusul rencana penambahan kuota BBM bersubsidi pada paruh kedua tahun ini apabila kelebihan konsumsi di tengah masyarakat.

 Pemerintah saat ini masih fokus untuk memastikan distribusi BBM dan komoditas energi lainnya tepat sasaran di tengah masyarakat karena dinilai menjadi solusi yang efektif untuk menekan beban keuangan negara akibat kenaikan harga minyak mentah global yang membuat harga BBM maupun LPG di pasaran terkerek naik, KESDM juga akan meminta alokasi subsidi dua kali lipat dari posisi saat ini di kisaran Rp 520 triliun apabila harga minyak tembus US$ 200 per barel.

Berdasarkan data dari BPH Migas hingga 20 Juni 2022, realisasi konsumsi BBM bersubsidi  atau sebesar jenis  solar sudah mencapai 51,24% dari kuota yang ditetapkan sebesar 15,10 juta KL pada APBN 2022. Sementara itu, realisasi penyaluran pertalite sudah mencapai 13,26 juta KL atau sebesar 57, 56% dari kuota yang dipatok dalam APBN 2022 di angka 23,05 juta Kl, oleh karena itu jika   pemerintah tidak melakukan pengendalian maka kuota  BBM bersubsidi jenis Pertalite dan solar diperkirakan bakal habis pada Oktober 2022 di tengah tingkat konsumsi BBM masyarakat yang over kuota sekitar 10% setiap harinya.

II. Sektor EBTKE Dan Ketenagalistrikan

Menuju Transisi Energi yang Bijaksana.  Dalam beberapa tahun terakhir isu perubahan iklim dan energi hijau mengemuka menjadi sebuah keniscayaan. Setiap negara berlomba untuk dapat segera berpartisipasi dalam pembangunan hijau yang berkelanjutan dengan mengutamakan penggunaan energi rendah emisi, non fosil, dan ramah lingkungan. Negara maju berkompetisi untuk saling memberi dukungan baik secara teknis maupun pendanaan finansial untuk pengembangan energi hijau, sementara negara berkembang juga bersaing mendapatkan porsi investasi energi baru terbarukan dari negara lain.

Indonesia sebagai salah satu negara potensial di dunia juga tidak ketinggalan tren energi hijau ini. Berbagai program dan kebijakan dibuat untuk menggenjot pemanfaatan energi baru terbarukan, target capaian pengurangan emisi dan bauran EBT juga telah dicanangkan, serta program strategis transisi energi untuk mencapai net zero emission juga telah digaungkan di seluruh penjuru negeri. Dari segala hiruk pikuk transisi energi, tulisan ini coba melihat kembali esensi dan awal dari kebijakan transisi energi

Seperti diketahui bersama, energi adalah fondasi penting untuk mencapai keamanan ekonomi dan meningkatkan standar hidup bagi negara mana pun. Perekonomian maju menggunakan pasokan energi untuk mempertahankan kualitas hidup yang telah mereka terbiasa, mengamankan kepentingan strategis dan nasional, dan mengeksplorasi alternatif energi sebagai bagian dari “transisi” mereka ke masyarakat yang terdekarbonisasi. Kebutuhan energi negara-negara berpenghasilan rendah dan menengah atau Low-Middle Income Countries (LMICs) memprioritaskan pencapaian tujuan pembangunan dan pemenuhan kebutuhan ekonomi, seperti akses serta keandalan system ketenagalistrikan dan peluang industrialisasi.

Namun, di tengah meningkatnya kebutuhan akan energi yang terjangkau dan andal, krisis iklim yang sedang berlangsung mempersulit proses pembangunan. Dunia tidak dapat mengatasi tantangan kolektif jika negara-negara berpenghasilan rendah tertinggal dan ambisi ekonomi mereka tidak terwujud. Namun, kebijakan energi dan pembangunan saat ini tidak selalu mencerminkan rintangan tersebut. Ada kebutuhan untuk memikirkan kembali bagaimana bantuan pengembangan dan peningkatan kapasitas dibingkai untuk LMICs dalam domain energi, terutama karena inisiatif saat ini mungkin gagal untuk memahami kesenjangan energi yang sangat besar dan perbedaan dalam tahap transisi.

Transisi energi mengacu pada transformasi sektor energi global dari produksi dan konsumsi energi berbasis fosil ke sistem energi nol-karbon. Faktor ekonomi, kemauan politik, dan inovasi teknologi memungkinkan transisi energi berlangsung. Misalnya, investasi energi terbarukan global telah meroket dari kurang dari $50 miliar pada tahun 2004 menjadi sekitar $300 miliar dalam beberapa tahun terakhir. Di negara-negara Organization for Economic Cooperation and Development (OECD), konsumsi batu bara mencapai puncaknya pada tahun 2007 dan telah menurun pada tingkat tahunan sebesar 2,8 persen dari 2010 hingga 2020. Selain itu, teknologi digital dan solusi efisiensi energi memfasilitasi dekarbonisasi di sektor listrik dengan membatasi produksi dan kerugian distribusi sambil meningkatkan fleksibilitas jaringan untuk memungkinkan sumber pembangkit listrik baru, terutama energi terbarukan.

Namun, jika menyangkut banyak negara LMICs, gambaran transisi energinya berbeda. Pada tahun 2050, permintaan energi di negara berkembang diperkirakan tumbuh dua pertiga – hampir dua kali lipat dari permintaan OECD. Negara-negara ini sering beralih ke batu bara untuk pembangkit listrik untuk memenuhi kebutuhan listrik mereka yang berkembang pesat. Selain peningkatan pesat dalam permintaan listrik, faktor ekonomi dan geopolitik baru-baru ini telah mendorong kenaikan harga energi dan membuat tantangan transisi energi menjadi lebih akut. Misalnya, ledakan ekonomi pasca-covid, masalah rantai pasokan, dan peristiwa seperti invasi Rusia ke Ukraina telah memaksa negara-negara untuk menilai kembali portofolio investasi energi mereka. Pandemi Covid-19 telah berdampak signifikan terhadap kaum miskin dunia, dengan tingkat kemiskinan global meningkat dari 7,8 menjadi 9,1 persen pada tahun 2021. Hal ini terutama berlaku untuk ekonomi berpenghasilan rendah, di mana kemajuan dalam langkah-langkah terkait kemiskinan telah mundur delapan hingga delapan persen. sembilan tahun. Isu-isu ini akan memaksa LMIC untuk mempertimbangkan kembali prioritas pembangunan mereka menuju keamanan ekonomi dan energi, yang berdampak pada upaya mitigasi perubahan iklim

Transisi energi bukanlah langkah instan tetapi merupakan proses yang berkelanjutan. Meskipun pada kenyataan nya transisi ini sudah berjalan, namun hal itu juga disertai dengan keadaan kerentanan dan ketidakpastian ketika negara-negara bergulat antara ancaman perubahan iklim dan dorongan untuk mendobrak batas kemiskinan untuk mencapai standar hidup yang layak.

Oleh karena itu, mengharapkan LMICs untuk melompat ke fase “transisi bersih” sebelum memperoleh kebutuhan pembangunan dasar sebagian besar tidak layak serta tanpa dukungan dan kolaborasi ekonomi maju, negara-negara berpenghasilan rendah akan lambat beralih ke sumber energi bersih. Negara-negara ini akan terus memprioritaskan kenyamanan, keterjangkauan, dan keandalan untuk mencapai kualitas hidup yang dinikmati oleh dunia industri di masa lalu, yang telah mendorong pertumbuhan ekonominya dan mencapai kemakmuran saat ini dengan menggunakan sumber energi hidrokarbon.

Oleh karena itu, beberapa saran yang dapat ditinjau kembali antara lain pertama, bantuan asing dan proyek peningkatan kapasitas harus mencerminkan permintaan energi yang semakin meningkat, kesenjangan ekonomi, dan kebutuhan akan dana yang sangat tinggi untuk mendukung transisi namun tidak menggagalkan ambisi pembangunan LMICs. Banyak dari negara-negara ini menghadapi masalah keuangan yang melemahkan investasi energi bersih, seperti nilai utang yang tinggi dan biaya ekuitas, keuangan publik yang menipis, ketidakstabilan mata uang, dan perbankan lokal dan pasar modal yang lemah. Namun, lembaga pembiayaan pembangunan, pemerintah nasional, dan sektor swasta dapat memprioritaskan upaya untuk mereplikasi inisiatif pendanaan yang berhasil di seluruh potensi energi bersih, efisiensi dan elektrifikasi, serta transisi untuk sektor bahan bakar dan emisi yang intensif dari ekonomi.

Kedua, pemerintah dan pembuat kebijakan juga harus menyadari bahwa sumber energi yang berbeda tidak sepenuhnya dapat disubstitusikan. Untuk beberapa negara berpenghasilan rendah, energi terbarukan memberikan jalan untuk mengurangi impor energi dan merupakan sumber energi lokal murah yang sangat nyaman dan bebas karbon. Namun, energi terbarukan tidak dapat sepenuhnya menggantikan bahan bakar fosil, terutama di industri yang sulit didekarbonisasi seperti baja, semen, plastik, dan amonia, yang membutuhkan aktivitas intensif energi dan proses kimia yang hanya dapat difasilitasi oleh hidrokarbon. Selain itu, energi terbarukan juga terkendala masalah intermiten dan keandalan kecuali jika infrastruktur penyimpanan baterai yang kuat berhasil dibangun. LMIC, yang berupaya mengembangkan keandalan di jaringannya, membutuhkan daya yang murah, tersedia, dan dapat menjadi penyuplai beban dasar yang stabil.

Ketiga, diharapkan juga bagi negara maju untuk dapat bekerjasama untuk membangun basis industri yang memfasilitasi perluasan beragam sumber energi dan teknologi rendah karbon untuk LMICs. Misalnya, mengekspor reaktor nuklir modular kecil (SMR) yang dapat secara signifikan menguntungkan pertumbuhan ekonomi. Tidak seperti fasilitas tenaga nuklir tradisional, SMR menawarkan waktu pembuatan yang lebih singkat, fleksibilitas penyebaran, desain yang disederhanakan, kebutuhan modal yang lebih rendah, faktor kapasitas tinggi, dan kesesuaian untuk negara-negara dengan kapasitas jaringan terbatas. Potensi energi hidrogen bersih, yang tidak memiliki emisi karbon jika diproduksi menggunakan sumber energi bersih, juga dapat mendukung dekarbonisasi industri berat dengan mengganti bahan bakar fosil dan menjalankan proses yang intensif energi. Selain itu teknologi carbon and capture storage juga harus diprioritaskan. Batubara masih merupakan bahan bakar vital bagi negara-negara berpenghasilan rendah, dengan negara-negara non-OECD menyumbang 80 persen dari konsumsi batubara pada tahun 2019. Gas alam diperkirakan akan memainkan peran yang cukup besar dalam sektor energi global untuk tahun-tahun mendatang. Ekspor kemampuan penangkapan dan penyimpanan karbon akan menguntungkan LMIC yang tidak dapat menghentikan energi fosil. Ekonomi maju memiliki posisi yang lebih baik untuk mengembangkan teknologi ini dan menawarkannya dalam paket bantuan

Akhir kata, mengutip dari sebuah ungkapan dari Presiden Nigeria, “….negara yang berbeda akan mengikuti jalur yang berbeda dalam transisi energi.” Pada saat yang sama, upaya menuju transisi energi global tidak akan cukup tanpa menyelaraskan kepentingan ekonomi maju dan berpenghasilan rendah. Solusi untuk transisi yang adil memerlukan pragmatisme, kemauan politik, dan pendekatan global yang inklusif dengan mekanisme konkret dan insentif keuangan yang nyata. LMIC membutuhkan dukungan keuangan dan teknis dari negara-negara industri dan berbagai alat multilateral untuk secara substansial berdampak pada tujuan iklim dan pembangunan. Mengenali kompleksitas energi dan ekonomi dan beradaptasi dengannya sangat penting dalam membingkai kebijakan bantuan pembangunan yang efektif dan komprehensif dalam konteks pengembangan transisi energi

III. Sektor Geologi , Mineral, Batubara Dan Umum

Rencana Pemerintah Membentuk Badan Layanan Umum (BLU) subsidi batubara untuk industri dinilai sebagai langkah penting karena dianggap bisa mengoptimalkan rantai pasok batubara untuk menjaga ketahanan energi. Perihal pembentukan BLU tersebut, Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Minyak dan Gas Bumi (Lemigas) dan Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Mineral dan Batubara (Puslitbangtek Tekmira) akan dilebur menjadi satu.  Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengatakan bahwa saat ini masih melakukan proses harmonisasi dari pembentukan BLU batu bara ini. Adapun kedua badan lembaga yang dilebur ini nantinya akan bertugas memungut iuran dari pengusaha batu bara untuk menutup selisih antara harga pasar dan harga untuk kewajiban pasar domestik.

Seperti yang diketahui, sejauh ini ada tiga industri yang menikmati harga khusus DMO batu bara. Diantaranya adalah PT PLN (Persero) yang harga batu baranya dipatok US$ 70 per ton serta industri pupuk dan semen yang dipatok US$ 90 per ton. Dengan adanya BLU ini, harga batu bara khusus dalam negeri atau Domestic Market Obligation (DMO) bakal dilepas ke mekanisme pasar.

Pembentukan BLU Batubara ini bukan tanpa protes. Sebelumnya, Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia (APBI) Hendra Sinadia mengungkapkan, pihaknya mengapresiasi langkah pembentukan BLU ini. Kendati demikian, dasar pembentukan BLU adalah untuk mengatasi permasalahan dalam pasokan batubara ke PLN. Adapun masuknya industri non-kelistrikan dalam skema dana kompensasi yang ditangani BLU perlu dikaji kembali.

Namun, Ketua Umum Asosiasi Pemasok Energi, Mineral, dan Batubara Indonesia (ASPEBINDO) Anggawirra mengatakan BLU akan sangat berdampak pada perusahaan yang membeli batu bara dengan mekanisme pasar khususnya di industri non-kelistrikan. Kalau industri non-kelistrikan tidak masuk skema BLU tidak hanya akan mengganggu industri yang modalnya terbatas, namun juga bagi industri bermodal besar. Untuk itu industri non-kelistrikan seperti semen seharusnya juga ikut diikutsertakan dalam skema BLU.

Reviu Informasi Strategis Energi dan Mineral Harian, 27 Juli 2022

I. Sektor Minyak dan Gas Bumi

Bahan bakar berkelanjutan dalam pencapaian dekabronisasi. Berdasarkan Global Energy Perspective 2022, bahan bakar berkelanjutan yang terdiri dari Hydrotreated Vegetabele Oil (HVO), bahan bakar syntetis seperti ammonia atau methanol, akan memiliki peran yang besar terhadap pengurangan emisi GRK, sebanding dengan pengurangan yang dihasilkan dari kendaraan listrik.

Permintaan bahan bakar berkelanjutan diperkirakan naik tiga kali lipat dalam 20 tahun mendatang. Bahan bakar berkelanjutan diperkirakan berperan penting pada sektor transportasi. Pada 2050, porsi bahan bakar berkelanjutan di dalam permintaan energi di sektor transportasi dapat mencapai 7 hingga 37 persen.  Pertumbuhan bahan bakar berkelanjutan hingga 2035 diperkirakan  mencapai 290 Mt , didorong oleh transportasi darat dan sektor penerbangan yang cenderung mulai meningkat perannya.

Bahan bakar berkelanjutan  akan memainkan peran yang penting untuk memenuhi target dekarbonisasi 2030. Pada periode tersebut penyerapan EV diperkirakan baru akan mencapai 75 persen dari total penjualan kendaraan pada tahun 2030 dan lebih banyak dilakukan pada kendaraan penumpang sementara transportasi berat komersial masih banyak yang menggunakan mesin pembakaran konvensional. Sebelum elektrifikasi di sektor transportasi darat dapat dilakukan seluruhnya, penggunaan bahan bakar berkelanjutan sangat dibutuhkan untuk memuhi target pengurangan GRK. Peran bahan bakar berkelanjutan lebih tinggi untuk transportasi penerbangan. Dalam penerbangan bahan bakar berkelanjutan sebagai campuran avtur menjadi pilihan di tengah keterbatasan teknologi alternatif seperti baterai dan hydrogen untuk membatasi emisi GRK.

Setelah 2035, proyeksi peningkatan penetrari EV di transportasi darat akan menyebabkan penurunan penggunaan kendaraan konvensional dan menurukan penggunaan bahan bakar berkelanjutan.  Di sisi lain, peningkatan mandat di sektor penerbangan diperkirakan akan mengakibatkan pertumbuhan permintaan bahan bakar yang lebih tinggi hampir mencapai 400 Mt pada tahun 2050.

Meningkatnya pertumbuhan bahan bakar berkelanjutan  berpotensi berkompetisi dengan kebutuhan untuk memenuhi konsumsi makanan yang diperkirakan juga akan semakin meningkat paska kekurangan pangan yang terjadi saat ini dipengaruhi oleh konflik Rusia dan Ukraina.  Oleh karena itu diperlukan keseimbangan kebutuhan  bahan baku untuk energi dengan makanan. Selain itu peningkatan volume penggunaan lahan tidak langsung harus ditingkatkan.

Seiring dengan peningkatan tersebut, peluang investasi dalam bahan bakar berkelanjutan  akan meningkat hingga US$1,4 triliun pada 2040.

II. Sektor EBTKE dan Ketenagalistrikan

Berbagi Subsidi Energi ke Pemda di 2023, Pemerintah pusat akan membagi beban anggaran subsidi energi dengan pemerintah daerah. Pembagian ini agar mengurangi beban APBN. Rencana pembagian ini akan diatur di RUU 2023. Pembagian beban yan dimaksud, meliputi subsidi BBM dan kewajiban kopensasi akibat kenaikan harga minyak mentah. Apalagi, kondisi ekonomi masih diliputi ketidakpastian terutama dari sisi global.

Pada Pasal 19 ayat (1) draf RUU tersebut, mengatur bahwa dalam kondisi tertentu, pemerintah dapat memperhitungkan persentase tertentu atas peningkatan belanja subsidi energi dan/atau kompensasi terhadap kenaikan PNBP sumber daya alam (SDA) yang dibagihasilkan.

Direktur Penyusunan APBN mencontohkan kenaikan harga ICP dari US$ 100 perbarel menjadi US$ 120 perbarel yang akan berdampak terhadap penerimaan negara, terutama, dari sisi PNBP. Sejalan dengan naiknya pendapatan tersebut, alokasi subsidi juga membengkak. Begitu juga kewajiban kompensasi energi juga akan signifikan. Dengan adanya kenaikan ini (anggaran subsidi dan kompensasi) ada beban tambahan yang diharapkan bisa dibagi antara pemerintah pusat dan daerah.

Namun saat ini pemerintah belum menentukan besaran pembagiannya. Pasal 19 ayat (2) draft RUU tersebut mengatur bahwa tata cara perhitungan persentase tertentu atas peningkatan belanja subsidi energi dan/atau kompensasi terhadap kenaikan PNBP migas SDA yang dibagihasilkan, akan diatur melalui PMK.

Kementerian Keuangan juga belum merinci besaran anaggaran subsidi energi dan rencana pembayaran kewajiban kompensasi pada RUU APBN 2023. Yang jelas, sebelumnya Kemnkeu dan DPR menyepakati asumsi ICP tahun depan aka nada di kisaran US$ 90 hingga US$ 110 per barel. Batas atas kisaran tersebut lebih tinggi dari outlook ICP 2022 sebesar US$ 100 per barel.

III. Sektor Geologi, Mineral, Batubara dan Umum

Tantangan Mengembangkan Industri Nikel. Sejumlah organisasi lingkungan hidup meminta CEO Tesla Inc untuk mengurungkan niatnya berinvestasi di industri nikel Indonesia karena berpotensi merusak lingkungan. Dilansir Bloomberg pada Selasa (27/7/2022), dalam surat terbuka yang ditujukan kepada Elon Musk dan pemegang saham, puluhan organisasi meminta produsen mobil listrik tersebut untuk menghentikan rencana investasi langsung di industri nikel Indonesia agar tidak digunakan di mobil listrik Tesla.

Surat tersebut memperingatkan bahwa penambangan nikel akan menyusutkan hutan, berpotensi mencemari air dan mengganggu kehidupan masyarakat adat. Kelompok-kelompok tersebut menunjuk ke Pulau Wawonii, di wilayah Sulawesi tenggara Indonesia, sebagai daerah yang sangat rentan. Namun, Elon Musk mengatakan bahwa pengadaan lebih banyak nikel adalah prioritas Tesla karena produsen mobil listrik tersebut tengah menggenjot produksi. Tesla akan memberi kontrak raksasa untuk jangka waktu yang lama jika menambang nikel secara efisien dan dengan tetap memerhatikan kelestarian lingkungan. Indonesia, yang memiliki hampir seperempat cadangan nikel global menarik minat investor dari sektor mobil listrik karena cadangan nikelnya. Logam ini menjadi komponen penting produksi baterai mobil listrik.

Di sisi lain, Walhi menemukan sejumlah dampak pencemaran yang diakibatkan oleh kegiatan pertambangan nikel mulai, karena pengelolaan limbah yang tidak bertanggung jawab. terdapat sejumlah ancaman lingkungan dan sosial dari pertambangan nikel.yakni:

  1. ancaman deforestasi meningkat karena banyaknya izin konsesi tambang yang dilakukan di kawasan hutan.
  2. kriminalisasi terhadap masyarakat yang menolak tambang.
  3. penurunan pendapatan masyarakat setempat sebagai konsekuensi dari kerusakan lingkungan khususnya nelayan.
  4. beberapa pelanggaran hukum yang disebut dilakukan oleh sejumlah perusahaan tambang.

Upaya Indonesia untuk mengembangkan industri nikel, terutama untuk baterai kendaraan listrik tampaknya akan menemui tantangan yang cukup besar.  Kesadaran pentingnya pemahaman mengenai isu perubahan iklim terus ditingkatkan oleh seluruh pemangku kepentingan. Salah satu upaya yang dilakukan yakni mendukung komitmen perusahaan tambang terhadap kegiatan dekarbonisasi pada aspek kegiatan usahanya melalui konsep green mining. Hadirnya green mining memberikan pengaruh besar dalam industri pertambangan karena harus adaptif dengan konsep tersebut.

Reviu Informasi Strategis Energi dan Mineral Harian, 26 Juli 2022

I. Sektor Minyak dan Gas Bumi

SKK Migas mengkonfirmasi potensi migas yang besar di wilayah Andaman yang meliputi Blok Andaman I, II, dan III setelah Premier Oil selaku operator Blok Andaman II baru saja menemukan cadangan migas melalui pengeboran sumur eksplorasi Timpan-1. Blok Andaman II cukup menarik karena Premier Oil baru melakukan pengeboran pada satu struktur dari 10 total struktur (estimasi cadangan 1,5 TCF/struktur) yang terdapat pada Blok Andaman II.

Untuk saat ini Blok Andaman II menjadi temuan besar apabila setelah struktur yang lainnya juga ditemukan potensi migas yang sama. Selanjutnya menuju ke tahap Plan of Development (POD), setidaknya Premier Oil perlu melakukan pengeboran dua sumur lagi di Blok Andaman II.

Wilayah Andaman berpotensi masuk dalam area giant discovery yang berpotensi menjadi temuan cadangan migas terbesar dunia. Terutama jika Repsol selaku operator Blok Andaman III kembali mengulang kesuksesan yang dilakukan oleh Premier Oil di Andaman II.

Potensi sumber daya untuk Blok Andaman III berkisar 6 Trillion Cubic Feet (TCF) yang akan terbukti apabila ditemukan cadangan migas pada pengeboran sumur Rencong.

Penemuan cadangan migas di Blok Andaman II telah mencuri perhatian investor migas kakap yang sebelumnya hengkang dari beberapa project di Indonesia seperti  Chevron di Blok IDD, Shell di Blok Masela, dan ConocoPhillips dari Blok Koridor. Para investor tersebut sedang menunggu hasil eksplorasi dari Wilayah Andaman, apabila sukses bisa merupakan salah satu world class discovery maka akan memberikan pengetahuan baru untuk para explorationist dalam mencari oil and gas di daerah sekitarnya.

II. Sektor EBTKE Dan Ketenagalistrikan

DMO Untuk CPO Dicabut, Pemerintah Indonesia berencana untuk menghapus kebijakan kewajiban pemenuhan untuk pasar domestik alias Domestic Market Obligation (DMO). Penghapusan kebijakan DMO minyak kelapa sawit dilakukan untuk mempercepat kegiatan ekspor, agar persediaan CPO dalam negeri tidak membengkak.

Seperti yang diketahui, per Juli persediaan CPO dalam negeri sudah menyentuh 7,1 juta ton. Padahal, jika mengacu pada data Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) pada 2021, Indonesia memproduksi CPO per tahun sebanyak 46,8 juta ton, maka jika dihitung rata-rata per bulannya, setidaknya ada sekitar 3,3 juta ton CPO. Jumlah persediaan CPO dalam negeri telah mencapai dua kali lipat dari total produksi CPO per bulannya. Sehingga, pemerintah Indonesia kini sedang menimbang untuk menghapus DMO.

Jika kebijakan tersebut terealisasi, tentunya akan berdampak pada peningkatan volume ekspor CPO dalam negeri. Ditambah, kini pemerintah Indonesia juga menghapus pungutan pajak ekspor CPO dan produk turunannya berdasarkan aturan yang tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 115 tahun 2022 yang dimulai pada 15 Juli hingga 31 Agustus 2022. Dampak positifnya, harga CPO Indonesia menjadi kian menarik dimata pembeli asing dibanding dengan CPO Malaysia, sehingga diharapkan permintaan akan CPO Indonesia meningkat.

Namun, dari sisi permintaan berpotensi turun. Pasalnya, China yang merupakan konsumen utama CPO dunia memberlakukan kebijakan zero Covid untuk mengendalikan penyebaran Covid-19. Tidak hanya itu, China juga mengalami kontraksi pada ekonominya, bahkan pertumbuhan ekonomi dikuartal II-2022 berada di 0,4% yang jauh dari kuartal sebelumnya di 4,8%.Sehingga, pemintaan terhadap komoditas CPO menurun.Maka dari itu, adanya supply CPO yang cukup banyak di pasar nabati dunia, tidak sebanding dengan demand. Ditambah, jika Indonesia merealisasikan kebijakan untuk menghentikan DMO, maka dampaknya akan menekan harga CPO dunia. Sehingga, di kemudian hari harga CPO bisa turun.

III. Sektor Geologi, Mineral , Batubara Dan Umum

Pertambangan Tanpa Izin (PETI). Indonesia adalah negeri yang kaya sumber daya alam. Alih-alih dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat, masih banyak tambang mineral nasional yang berakhir menguap di kantong-kantong tak resmi. Berbeda dari sektor lainnya seperti pertanian, kehutanan, manufaktur, dan jasa yang bisa diproduksi massal dan berulang, sektor ini memiliki masa kadaluwarsa. Ia tak bisa digantikan sehingga bakal habis. Itulah mengapa jika bicara tambang, baik mineral maupun energi, dengan jelas diatur dalam konstitusi. Berdasarkan ketentuan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara.

Alasan fundamental atas sikap posesif itu juga digariskan dalam konstitusi yakni “dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.” Artinya, seseorang atau perusahaan dilarang mengklaim sumber daya alam (SDA) sebagai miliknya dan mengelolanya. Negara baru memberikan hak pengelolaan kepada mereka melalui ‘Izin Usaha Pertambangan’ (IUP) dan IUP Khusus (IUPK), agar manfaat tambang bisa berujung pada penerimaan negara dan aktivitas penambangannya bisa terpantau guna menekan ekses buruk terhadap lingkungan. Namun sayang sekali, banyak marak dengan aktivitas penambangan ilegal alias Pertambangan Tanpa Izin (PETI).

PETI dimaknai sebagai kegiatan memproduksi mineral atau batubara yang dilakukan oleh seseorang atau perusahaan tanpa memiliki izin, tidak menggunakan prinsip pertambangan yang baik, serta memiliki dampak negatif bagi lingkungan hidup, ekonomi, dan sosial. Menurut data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) per kuartal III-2022, terdapat lebih dari 2.700 lokasi PETI di Indonesia, terutama di Provinsi Sumatera Selatan. Dari jumlah tersebut, PETI Mineral mencapai 2.645 titik sementara PETI batubara terdapat di 96 titik. Namun, data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), menyebutkan terdapat sekitar 8.683 titik lokasi terbuka yang diduga sebagai tambang ilegal yang luasnya 500.000 hektare (ha).

MIND ID (Mining Industry Indonesia) sebagai BUMN juga tidak kebal dari aksi serobot oleh para penambang liar. Bukan hanya oleh penambang rakyat skala perorangan, melainkan juga oleh penambang skala perusahaan. Modus yang sering terjadi adalah mereka melakukan aktivitas penambangan diam-diam dan nekad melanjutkannya bahkan setelah terdeteksi. Beberapa di antaranya bahkan dilakukan oleh perusahaan besar, dengan modus tumpang-tindih lahan tambang.

Sejauh ini, menurut penelusuran MIND ID ada 7.000 lebih titik penambangan dan pendulangan ilegal yang merugikan operasi empat anak usahanya yakni PT Aneka Tambang Tbk (Antam), PT Bukit Asam Tbk (Bukit Asam), PT Timah Tbk (Timah), dan PT Freeport Indonesia. Oleh karenanya, Direktur Utama MIND ID meminta pembentukan satgas pengamanan aset nasional mineral dan batu bara (Satgas Pengamanan Minerba) untuk mengatasi persoalan itu, khususnya dari komoditas timah dan nikel.

Negara memang mengalami kerugian dalam bentuk penerimaan negara yang hilang untuk pertambangan emas dengan jumlah mencapai Rp 38 triliun per tahunnya. Dari tambang ilegal timah saja, nilai kerugian negara mencapai Rp 2,5 triliun per tahun. Sebagai informasi, subsektor minerba pada 2020 menyumbang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp 34,6 triliun atau 110,15% dari target PNBP periode tersebut yang sebesar Rp 31,41 triliun. Ini belum termasuk potensi pajak yang hilang begitu saja.

Selain menghilangkan pemasukan negara, PETI juga memiliki dampak ikutan yang buruk, di antaranya menghambat pembangunan daerah, memicu konflik sosial, menimbulkan kondisi rawan keamanan, kerusakan fasilitas umum, penyakit masyarakat, dan gangguan kesehatan. Dari sisi lingkungan, PETI merusak hutan apabila berada di dalam kawasan hutan, dapat menimbulkan bencana lingkungan, mengganggu produktivitas lahan pertanian dan perkebunan, serta menimbulkan kekeruhan air sungai dan pencemaran air. PETI juga mengabaikan keselamatan dan kesehatan kerja (K3), dengan tidak adanya alat pengamanan diri (APD), ventilasi udara pada tambang bawah tanah, dan penyanggaan pada tambang bawah tanah. Selain itu, PETI juga mengabaikan kewajiban terhadap Negara dan masyarakat sekitar. Mereka tidak tunduk kepada kewajiban sebagaimana pemegang IUP dan IUPK untuk menyusun program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat.

Dari sisi regulasi, PETI melanggar Undang-Undang (UU) Nomor 3/2021 tentang Perubahan atas UU Nomor 4/2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Pelakunya bisa dipidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak Rp100 miliar. Sejauh ini, upaya yang dilakukan pemerintah untuk mengatasi persoaalan PETI baru sebatas inventarisasi lokasi, penataan wilayah tambang dukungan regulasi pertambangan rakyat, pendataan dan pemantauan, dan minim penegakan hukum sehingga terkesan membiarkan. Akibatnya, tambang ilegal terus merajalela. Mungkin perlu ditindaklanjuti pemerintah, dengan membentuk Satgas Pengamanan Minerba, agar aksi penegakan hukum kian dominan dan menimbulkan efek jera.

Reviu Informasi Strategis Energi dan Mineral Harian, 25 Juli 2022

I. Sektor Minyak dan Gas Bumi

Ancaman Tingginya Harga Minyak Global. Melonjaknya harga minyak dan gas global belakangan ini justru mengakibatkan kekhawatiran bagi investor migas. Hal ini disebabkan karena flukuasi harga minyak yang terlalu tinggi menyebabkan ketidakpastian yang terlalu besar bagi para investor. Investor lebih menyukai adanya stabilitas dimana fluktuasi harga yang terjadi masih berada dalam kisaran di bawah 30 dollar per barel, jika fluktuasi harga yang terjadi di atas US$30 per barel, inilah yang menyebabkan ketidakpastian dari sisi investor. Invenstor akan berhati-hati dalam mengeluarkan uangnya. Fluktuasi harga gas bumi sempat terjadi pada akhir Januari 2022 karena berakhirnya masa kontrak gas Rusia.

Di luar itu Rusia  berencana menghentikan pasokan energinya kepada negara yang menerapkan batasan harga untuk minyak mentah Moskow.  Aksi ini dilakukan sebagai balasan atas sanksi yang telah diberikan negara kelompok G7 karena  telah memberikan batasan terhadap harga minyak mentah Rusia.  Pembatasan harga terhadap minyak mentah Rusia diusulkan oleh Amerika Serikat untuk mengurangi pendapatan Rusia dari sektor energi. Dengan cara tersebut diharapkan Rusia tidak dapat lagi membiayai invasinya ke Ukraina.

Rencana pembatasan harga yang akan dilakukan justru berpotensi untuk memperparah krisis energi global yang terjadi. Hal ini dapat memicu lonjakan harga minyak mentah  global ke level yang lebih tinggi.  Selain itu usulan pembatasan harga minyak mentah Rusia dianggap sebagai strategi Amerika dan Eropa untuk mendapatkan energi murah untuk kemudian dijual kembali dengan harga yang lebih tinggi.  Strategi ini diperkirakan sulit diterapkan tanpa melibatkan negara penghasil minyak utama yang lain dan konsumen utama minyak mentah Rusia. Alternatif lain, strategi pembatasan harga dapat dilakukan melalui asuransi Negara barat dapat meminta agar pembeli menahan asuransi sepanjang mereka sepakat untuk membayar tidak lebih dari harga minyak Rusia yang dibatasi.

Saat ini India dan China adalah negara yang mendapatkan manfaat dari diskon minyak mentah yang diberikan Rusia. Kedua negara tersebut mendapatkan potongan harga hingga US$30 per barel terhadap harga minyak mentah Rusia yang berlaku di pasar global.

II. Sektor EBTKE Dan Ketenagalistrikan

Pemerintah Beri Izin IPP Bangun Jaringan Transmisi EBT Sendiri, dalam Draft RUU EBT, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dalam waktu dekat akan menyerahkan draf Rancangan Undang-Undang (RUU) Energi Baru Terbarukan (EBT) ke DPR. Selanjutnya DPR akan membuat panitia kerja (Panja) penyusunan UU EBT. Bocoran dari draf RUU EBT versi pemerintah adalah, pemerintah akan memberikan peluang bagi pengusaha listrik swasta atau Independent Power Producer (IPP) untuk membangun jaringan transmisi sendiri khusus menyambung listrik EBT sehingga nantinya kawasan-kawasan industri tidak sulit lagi mendapatkan listrik dari EBT. Ini sejalan dengan keinginan pemerintah untuk terus melahirkan industri hijau. Saat ini beberapa industri manufaktur memang sudah memakai energi hijau mesti terbatas. Ia mencontohkan, bahwa pabrik bir bintang di Jawa Timur kini sudah membangun pembangkit listrik biomassa. Tak hanya mendorong membuat pembangkit sendiri, pemerintah akan memperluas skema power wheeling.

Sementara itu, harga tarif listrik EBT akan dibuat murah dalam ketentuan UU EBT. Caranya, dengan memberikan insentif untuk pengeboran di proyek PLTP dan ada pembicaraan dengan Kementerian Keuangan, bila pengeboran PLTP tidak ada uap akan diganti pemerintah. Maklum investasi terbesar dari proyek PLTP adalah pengeboran sumur dan infrastruktur jalan. Mengebor proyek PLTP itu satu sumur US$ 2-US$ 4 juta, ada ratusan sumur yang dibor agar mendapatkan uap.

Khusus infrastruktur jalan menuju proyek PLTP, akan dibangun oleh uang APBN melalui Kementerian PUPR. Jadi diharapkan tarif listrik EBT yang katanya mahal bisa keekonomian karena dibantu pemerintah.

III. Sektor Geologi , Mineral , Batubara dan Umum

KESDM Telah Menyetujui WPR. Maraknya kegiatan pertambangan tanpa izin (peti) di sejumlah daerah di Indonesia ditengarai akibat adanya pembiaran serta minimnya pengawasan dari pihak berwenang. Di sisi lain, aktivitas ilegal ini kian meningkat dipicu harga komoditas mineral dan batu bara yang terus menguat setahun terakhir. Data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) yang dirilis beberapa waktu lalu menyebutkan, hinga kuartal III-2022 terdapat lebih dari 2.700 lokasi pertambangan ilegal di Indonesia. Dari jumlah tersebut, 2.600-an lokasi tercatat merupakan pertambangan mineral dan 96 lokasi merupakan tambang batu bara. Maraknya aktivitas peti tidak bisa dilepaskan dari nilai ekonomi yang didapat oleh masyarakat. Banyak masyarakat yang menggantungkan mata pencaharian dari aktivitas ilegal tersebut. Perizinan tambang rakyat saat ini masih sulit karena belum optimalnya komitmen dari pemerintah daerah dalam menetapkan Perda Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) dan Izin Pertambangan Rakyat (IPR).

Namu, di sisi lain untuk mencegah aktivitas pertambangan ilegal, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) telah menyetujui Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) Blok Lemer dan Blok Simba di Kecamatan Sekotong, yang diajukan oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat. Kepala Dinas ESDM NTB mengatakan penetapan WPR Blok Lemer dan Blok Simba, di Kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat, merupakan bagian dari belasan blok yang diajukan ke pemerintah pusat. Masih ada 17 blok lainnya di Pulau Sumbawa sampai saat ini belum ditetapkan. Keputusan Menteri (ESDM) Nomor 89 tahun 2022 yang menetapkan Blok Lemer dengan Blok Simba menjadi WPR harus dipahami sehingga izin pemanfaatan tidak boleh keluar dari titik koordinat yang sudah ditetapkan. Dinas ESDM NTB juga mempersilakan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat melalui desa dan koperasi untuk membagi blok tersebut, kemudian Dinas ESDM NTB tinggal memproses izinnya.

Sementara itu, Wakil Bupati Lombok Barat mengatakan keberadaan WPR tersebut nantinya diharapkan dapat mengubah kehidupan masyarakat Kabupaten Lombok Barat, khususnya warga Sekotong ke arah yang lebih baik dan sejahtera. Kabupaten Lombok Barat, memiliki kandungan sumber daya mineral cukup menjanjikan untuk dikelola dan dimanfaatkan guna meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat secara luas, baik mineral logam maupun mineral non-logam serta batuan. Sesuai hasil penyelidikan yang dilakukan oleh Kelompok Penyelidikan Mineral Pusat Sumber Daya Geologi, Badan Geologi, Kementerian ESDM, ditemukan adanya indikasi logam di daerah Mencanggah, Desa Sekotong Barat, Kecamatan Sekotong. Adanya kandungan emas dalam urat kuarsa di daerah komplek Gunung Simba dan Pelangan dengan kadar bervariasi. Keinginan dan kebutuhan warga Kabupaten Lombok Barat terhadap pertambangan mineral logam (emas) di Sekotong, merupakan usaha dan mata pencaharian yang diharapkan bisa mengubah kehidupannya ke arah yang lebih sejahtera. Ke depan, diharapkan agar dalam pelaksanaan WPR tersebut, bisa tetap mendapatkan pengawasan dan masukan dari pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi NTB, maupun dari GOLD-ISMIA.

Reviu Informasi Strategis Energi dan Mineral Harian, 21 Juli 2022

I. Sektor Minyak Dan Gas Bumi

Menangkap Peluang Meningkatnya Elektrifikasi Global. Elektrifikasi adalah salah satu  strategi utama dalam pelaksanaan transisi energi flobal.  Seiring dengan perkembangan geopolitik saat ini, tuntutan dekarbonisasi yang semakin meningkat, laju elektrifikasi diperkirakan akan meningkat ke depan.

Banyak faktor yang berkontribusi terhadap peningkatan elektrifikasi, yang paling tinggi adalah kebutuhan untuk mengganti bahan bakar fosil dalam rangka mencegah perubahan iklim. Elektrifikasi juga didorong oleh semakin kompetitifnya teknologi yang ada, ditambah lagi adanya kenaikan harga komoditas energi serta terjadinya kendala dalam rantai pasokan minyak dan gas akibat terjadinya perang di Ukraina

Lonjakan elektrifikasi akan membawa peluang adanya industri baru terutama di sepanjang nilai eletrifikasi. Meningkatnya elektrifikasi diperkirakan akan membuka peluang terciptanya nilai tambah di sejumlah rantai nilai termasuk asset, komponen dan bahan baku

Permintaaan terhadap teknologi angin dan surya yang digunakan untuk memasok hydrogen hijau. Tingkat pertumbuhan energi angin terus meningkat hingga lebih 70 persen di Eropa mencapai 41 miliar Euro. Heat pump listrik. Teknologi ini berpotensi menggantikan boiler gas dan minyak yang beremisi tinggi khususnya di bangunan perumahan dan komersial khususnya di Eropa. Bahkan penjualan pompa panas di Eropa diperkirakan meningkat dua kali lipat pada tahun 2026 menjadi 16,5 juta unit. Peningkatan juga akan terlihat pada sistem penyimpanan energi baterai. Sistem ini memungkinkan penyimpanan pembangkit listrik dari sumber energi terbarukan yang terputus putus dan karena kebutuhan fleksibilitas jaringan yang meningkat. Kapasitas produksi baterai global diperkirakan meningkat enam kali lipat antara 2016 dan 2020. Teknologi elektrolisis akan meningkat seiring dengan peningkatan produksi hydrogen hijau. Hidrogen akan berperan penting dalam proses dekarbonisasi di sektor industri. Tiga teknologi elektrolisis diperkirakan akan menjadi kunci di masa depan yaitu: polymer electrolyte membrane (PEM), alkaline water electrolysis (AWE), dan solid oxide electrolyzer cell (SOEC). Dalam beberapa bulan terakhir, jumlah proyek terkait hydrogen yang dikonfirmasi akan meningkat lebih dari 100 unit pada 2030. Selanjutnya adalah infrastruktur pengisian kendaraan listrik. Infrastruktur ini menjadi pendorong utama peningkatan mobilitas kendaraan listrik.  

Peralatan listrik membutuhkan berbagai jenis bahan baku. Peningkatan permintaan akan menciptakan peluang langsung bagi penambang, pemurnian, dan perusahaan lain yang terlibat dalam rantai nilai bahan baku terkait seperti industri baja. Permintaan baja untuk mendukung  elektrifikasi utama akan tumbuh lebih dari 8 persen per tahun pada tahun 2030. Akan tetapi diperkirakan ketersediaan baja hijau akan mengalami kekurangan hingga tahun 2030. Permintaan tembaga juga meroket, sebagian karena sistem energi terbarukan mengandung tembaga hingga 12 kali lebih banyak daripada sistem energi tradisional seperti pembangkit listrik berbahan bakar fosil. Adapun jumlah tembaga yang dibutuhkan untuk memproduksi PV surya, misalnya, diperkirakan akan berlipat ganda antara tahun 2020 dan 2030.

Bahan baku lainnya diperkirakan akan mengalami peningkatan permintaan yang besar karena aset elektrifikasi menjadi popular adalah tanah jarang seperti neodymium dan praseodymium sangat penting untuk tenaga angin, misalnya. Polisilikon, galium, nikel Kelas 1, litium, dan kobalt juga akan sangat diminati.

Untuk memastikan pasokan yang cukup, kapasitas penambangan dan pemurnian harus ditingkatkan di seluruh dunia—sebuah langkah yang akan membutuhkan investasi yang signifikan dan tepat waktu.

II. Sektor EBTKE Dan Ketenagalistrikan

Menjaga Target Transisi Energi, Konflik berlarut antara Rusia dan Ukraina menjadi ancaman serius bagi  transisi energi di tataran global dan itu sudah mulai tampak di kawasan Eropa Barat. Negara-negara di kawasan ini berencana kembali menggunakan sumber energi fosil, dalam hal ini PLTU berbasis batubara, sebagai bentuk antisipasi kemungkinan krisis pasokan energi (listrik), mengingat musim dingin segera tiba. Jerman misalnya, yang selama ini dikenal sebagai negara garda depan dalam transisi energi, terpaksa melakukan kompromi juga, ketika harus mengaktifkan kembali sejumlah PLTU, setelah perusahaan gas Rusia (Gazprom) menghentikan pasokan gas ke Jerman. 

Namun, konflik berlarut Rusia dan Ukraina, berdampak suram pada skenario transisi energi, utamanya di Eropa Barat, kawasan yang selama ini dikenal paling ekspansif, selain negara rumpun Skandinavia, dalam transisi energi.   UE membutuhkan suplai gas dari Rusia (dan Norwegia), untuk memenuhi kebutuhan energi.  Dua negara tersebut memiliki peran penting dalam menopang transisi energi UE. Di sisi lain, konsumsi energi masyarakat UE juga semakin tinggi saat pandemi covid-19, termasuk pada musim dingin yang akan datang. Oleh karena itu, meski produksi renewable energy (energi terbarukan) sudah dikembangkan oleh Eropa, energi itu masih belum mampu menjadi sandaran kebutuhan energi.

Wakil Kanselir yang juga Menteri Ekonomi Jerman Robert Habeck (Partai Hijau) mengatakan Jerman akan lebih banyak mengandalkan PLTU. Itu artinya akan lebih banyak PLTU yang aktif kembali, di atas perkiraan selama ini sesuai peta jalan transisi energi. 

Habeck mengakui, memanfaatkan kembali PLTU adalah langkah mundur dan sangat pahit, namun ini satu-satunya pilihan untuk mengurangi konsumsi gas. Gas menjadi sumber energi di Eropa, setelah mereka mulai mengurangi proporsi batubara, untuk mencapai netralitas karbon pada 2050, dan mengurangi emisi setidaknya 55% pada 2030.

Menurut data laman open source, saat ini, sekitar 25% konsumsi energi Uni Eropa berasal dari gas alam, minyak bumi (32%), energi terbarukan dan biofuel (18%), dan bahan bakar fosil padat (11%). Sebanyak 41% kebutuhan gas Eropa dipasok Rusia, dengan Jerman sebagai importir terbesar.

Kendati kembali memanfaatkan batubara, Jerman tetap menjaga ambisinya dalam transisi energi. Jerman tetap berkomitmen menutup seluruh PLTU mereka pada 2030 mendatang, sebagai bagian dari mitigasi perubahan iklim.  Sesuai kebijakan sejak era Kanselir Angela Merkel (2005-2021), gas alam cair, yang selama ini diimpor dari Rusia, sejatinya adalah “jembatan” transisi energi Jerman, dari pemanfaatan energi nuklir (PLTN) dan PLTU,  menuju energi baru dan terbarukan (EBT) yang lebih ramah lingkungan. Fenomena yang terjadi Jerman, juga terjadi di negara lain, dengan kendala yang bisa jadi berlainan. Negara-negara yang selama ini dikenal tangguh dalam komitmen meninggalkan batubara, ternyata masih membutuhkan sumber energi yang acap kali disebut sumber energi “kotor”. 

 Apa yang terjadi pada konflik Rusia-Ukraina, dengan segala dampak buruknya, telah mengubah peta jalan transisi energi.  Dalam konteks perubahan iklim di tingkat global, beralih ke energi bersih adalah solusi terbaik  bagi keberlanjutan planet Bumi.  Atas berhentinya pasokan minyak dan gas Rusia, dunia mengalami defisit energi.  Untuk itu perlu segera dicarikan jalan untuk mengatasi defisit energi hari ini, tetapi solusi yang diambil harus lebih mengedepankan kepentingan dekarbonisasi jangka panjang, terkait mitigasi emisi untuk menurunkan risiko krisis iklim.

Menambah investasi bahan bakar fosil bukanlah solusi bagi krisis energi. Sebaliknya, krisis energi saat ini justru bisa dijadikan momentum untuk mempercepat transformasi energi terbarukan, termasuk transfer teknologi dan pendanaam ke negara-negara berkembang, salah satunya adalah Indonesia.   Bila negara-negara berkembang, yang selama ini selalu mengandalkan PLTU dalam pasokan energinya, harus menutup PLTU mereka lebih cepat, karena dianggap sebagai penyumbang emisi GRK (gas rumah kaca), perlu dipikirkan bagaimana para pelanggan tetap memperoleh akses listrik yang bersih dengan harga terjangkau. 

Sesuai kebijakan Kanselir Angela Merkel (2006 – 2021), gas alam asal Rusia diposisikan sebagai “jembatan” menuju pemanfaatan energi terbarukan secara menyeluruh. Pada titik itu, kita melihat  sebuah paralelisme, dihubungkan dengan keberadaan batubara di negeri kita. Bahwa akan tiba masanya, batubara akan diposisikan sebagai “jembatan” sebagaimana gas alam di Jerman. 

Untuk menuju capaian nol emisi bersih (net zero emission) pada 2060, pemerintah menegaskan batubara, bersama minyak dan gas bumi, bakal dioptimalkan pemanfaatannya, sebelum energi terbarukan siap menjadi tulang punggung pasokan energi di Indonesia.  Gas bumi secara perlahan juga akan menggantikan sejumlah PLTU, jadi tak berlebihan bila dikatakan peta jalannya mirip dengan Jerman.

Penting untuk dicatat, sikap tetap ambisius para pemimpin Eropa  terkait transisi energi, kiranya bisa menjadi inspirasi bagi para pemangku kepentingan sektor energi di Indonesia.

Komitmen kuat pemimpin Eropa dalam transisi energi, terutama Jerman, bukan jargon semata, namun berbasis riset dan data lapangan.  Situasinya tidak jauh berbeda dengan negeri kita, dalam hal potensi EBT (energi baru dan terbarukan), Presiden Joko Widodo, dalam lawatan ke Jerman, akhir Juni lalu, di sela-sela KTT G7 di Elmau, juga menyempatkan diri membicarakan potensi pengembangan energi terbarukan dengan Kanselir Jerman Olaf Scholz. 

Presiden Joko Widodo berharap, dengan kompetensi Jerman dalam teknologi  sektor energi terbarukan yang sudah diakui komunitas internasional, Jerman bisa menjadi mitra dalam mengelola potensi 474 gigawatt sumber EBT di Indonesia. Potensi EBT di Indonesia sangat melimpah. Seandainya semua potensi tersebut dapat dimanfaatkan dengan optimal,  termasuk penggunaan teknologi yang tepat, cita-cita Indonesia untuk meninggalkan energi fosil bukan sekadar wacana.  

Sementara di sisi lain, ketergantungan Indonesia terhadap batubara boleh dibilang masih tinggi. Merujuk data 2021, peran batubara dalam bauran energi primer pembangkit listrik sebesar 65,93%. Sementara sumber energi terbarukan berkontribusi 12,73%.  Adapun gas untuk energi pembangkit listrik berperan sebesar 17,48%, dan sisanya menggunakan BBM.

Pemerintah sudah memasang target bebas dari emisi pada pembangkit listrik, utamanya PLTU berbasis batubara, pada 2060, bahkan diusahan bisa lebih cepat lagi.  Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional, pada tahun 2025 diharapkan peran batubara dalam bauran energi nasional turun menjadi 30%. Kemudian pada 2050, peran batubara diturunkan lagi menjadi 25%. Sudah menjadi pengetahuan bersama, masalah mendasar menuju emisi nol bersih 2060 adalah teknologi dan pendanaan. Transisi energi perlu didukung transfer teknologi dari negara yang lebih maju, mengingat  sumber energi terbarukan masih bersifat intermiten. Seperti PLTB misalnya, bila angin tak bertiup kencang, tidak akan menghasilkan daya listrik yang optimal.  Kendala yang sama terjadi pada PLTS (panel surya) dan PLTA, yang terakhir ini bisa berhenti operasi, apabila sungai surut saat kemarau panjang. Hanya pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTP), yang relatif stabil menghasilkan daya listrik.  Teknologi diharapkan dapat menjadi solusi atas intermiten sumber EBT. Dibutuhkan teknologi penyimpanan daya listrik (energy storage) yang efisien dan berbiaya murah.

III. Sektor Geologi, Mineral, Batubara dan Umum

Dampak Krisis Energi di Eropa, Batubara Indonesia Banyak Peminat. Beberapa negara di Eropa sedang berusaha mencari substitusi bahan baku energi seperti batubara dan gas. Hal ini merupakan imbas dari rencana Uni Eropa untuk mencekal perekonomian Rusia atas perang yang terjadi dengan Ukraina dan mulai dilaksanakan pada Agustus 2022 mendatang. Salah satu negara yang menjadi incaran mereka ialah Indonesia. Hal ini tentunya membawa dampak positif bagi komoditas batubara di tanah air.

Menurut Staf Khusus Minerba ESDM, Prof Irwandy Arif, sudah ada beberapa negara Eropa yang berminat untuk membeli batubara Indonesia, diantaranya Jerman, Spanyol, Italia, Polandia, Swiss dan Belanda. Negara – negara Eropa hanya ingin menerima batubara dengan kalori yang tinggi dengan kisaran kalori di atas 5.000 kcal/kg. Namun meskipun sudah banyak peminat, Indonesia belum berencana untuk meningkatkan target produksi batubara tahun 2022. Peningkatan produksi batubara tidak bisa dilakukan secara tiba-tiba karena terbatasnya alat yang tersedia serta faktor cuaca. Berdasarkan Draft Buku Saku ESDM status data Juni 2022 untuk produksi batubara Indonesia mencapai 309,7 juta ton atau 45,1% dari target produksi tahunan sebesar 663 juta ton. Meskipun belum diketahui secara pasti jumlah ekpor batubara ke negara tersebut, menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) terjadi adanya peningkatan ekspor batubara khusus ke negara – negara di Eropa sejak Januari 2022 hingga Juni 2022 yang mencapai $294,6 juta atau Rp 3,74 triliun (kurs Rupiah Rp 14.984/$) dengan rincian Itali ($111,7 juta), Belanda ($79,2 juta), Polandia ($43,2 juta) dan Swiss ($15,5 juta). Perkembangan ekspor batubara menjadi bagian penting Indonesia sejak kuartal II-2022 karena mendukung surplusnya neraca perdagangan Indonesia pada semester I-2022.


Reviu Informasi Strategis Energi dan Mineral Harian, 20 Juli 2022

I. Sektor Minyak dan Gas Bumi

Kinerja Lifting Migas pada Semester Pertama 2022 Masih Di bawah Target. Berdasarkan laporan SKK Migas kinerja lifting minyak hingga semester 1 mencapai 616,6 ribu BOPD. Kinerja tersebut setara 88% target APBN Tahun 2022 yang sebesar 703 ribu BOPD. Selain itu, produksi gas mencapai 5.326 mmscfd atau setara 92% target APBN tahun 2022 yang sebesar 5.800 mmscfd. Beberapa tantangan  kinerja hulu migas pada semester 1 yaitu unplanned shutdown yang meningkat dan mundurnya penyelesaian beberapa proyek migas nasional termasuk proyek strategis Jambaran Tiung Biru dan Tangguh Train 3.

Hingga akhir tahun 2022, kinerja lifting minyak diperkirakan akan mencapai 633 ribu BOPD atau setara 90% dari target. Sementara itu, produksi gas diperkirakan mencapai 5.380 MMSCFD atau setara 93% dari target. Namun begitu, kinerja penerimaan hulu migas akan jauh lebih tinggi dari jumlah yang ditargetkan pada APBN 2022 yang sebesar USD 9,95 miliar. Penerimaan dari hulu migas saat ini telah mencapai USD 9,7 miliar atau setara 97,3% hingga Juni 2022 yang didukung oleh peningkatan pesat harga minyak dunia.

Lifting minyak Pertamina berkontribusi sebesar 67% pada total lifting nasional. Pada Januari-Mei 2022, produksi migas pertamina mencapai 966 ribu BOEPD. Pencapaian tersebut berkontribusi sebesar 67% terhadap lifting minyak nasional dan 33% terhadap lifting gas nasional. Kinerja Pertamina pada periode tersebut diantaranya didukung oleh alih kelola Blok Rokan serta optimisasi pengembangan lapangan-lapangan Mahakam 2A.

Lifting migas Indonesia masih akan berpotensi meningkat seiring dengan target yang telah ditetapkan oleh pemerintah untuk mencapai produksi sebesar 1 juta barel minyak per hari. Namun dengan beberapa tantangan seperti tren peningkatan biaya produksi serta ketidakpastian ekonomi global berpotensi menghambat tercapainya target tersebut. Di sisi lain, peningkatan harga minyak dan gas berpotensi meningkatkan penerimaan bagi industri hulu migas dan juga bagi pemerintah Indonesia.

II. Sektor EBTKE Dan Ketenagalistrikan

Hati-hati Hutan Tanaman Energi.  Pengembangan dan perluasan sumber-sumber energi terbarukan (EBT) semakin massif dilakukan di Indonesia. Seluruh stakeholder khususnya di bidang energi terus berlomba menyusun rangkaian program dan kebijakan demi target energi transisi dan net zero emission dapat tercapai.

Sebagai contoh, PLN sebagai salah satu BUMN energi terbesar di Indonesia mencanangkan program hutan tanaman energi dengan mendorong partisipasi aktif masyarakat. Sejatinya, program ini diharapkan mampu mendukung pemenuhan kebutuhan rantai pasok biomassa sebagai bagian dari program co-firing batu bara untuk mengurangi ketergantungan energi fosil batu bara yang menjadi salah satu produsen emisi karbon. Proyek co-firing merupakan langkah awal sebelum PLN mempensiunkan PLTU pada 2050. Sebagai informasi, tahun ini PLN membutuhkan pasokan biomassa sebanyak 450.000-ton sebagai campuran (co-firing) batu bara pembangkit listrik tenaga uap (PLTU). Kebutuhan tersebut akan melonjak menjadi 2,2 juta ton pada 2023. Oleh karena itu diharapkan dengan program penanaman Hutan Tanaman Energi ini, rantai suplai biomassa dapat lebih sustain

Di satu sisi kebijakan ini layak diapresiasi karena dengan rantai pasok yang terintegrasi dan terjamin, keberlanjutan program co-firing biomassa akan semakin nyata dalam usaha menyumbang 3,5% EBT sekaligus memberdayakan ekonomi melalui pendampingan, perencanaan, pengelolaan, hingga komersialisasi ke masyarakat yang akan memberikan multiplier effect pada daerah melalui peran serta masyarakat

Namun di sisi lain, kita juga perlu waspada dengan potensi penyelewengan bisnis hutan ini dengan kedok investasi hijau mengingat rekam jejak negeri ini yang masih lemah dalam kaitan nya dengan pengawasan dan penindakan proses bisnis perhutanan. Alih-alih mengembangkan green energy lewat produk biomassa wood pellet, dalam praktiknya perusahaan justru gencar menebang kayu alam tanpa ada pengawasan terkait kewajiban untuk mengolah bahan baku pasokan biomassa tersebut.

Fakta di lapangan menyebut salah satu perusahaan di bidang pengolahan Hutan Tanaman Energi baru mampu mendirikan kilang penggergajian (sawmill) meski telah mengantongi ijin pembangunan pabrik triplek (plywood), dan pabrik pengolahan serbuk kayu (wood pellet). Akibatnya hingga saat ini perusahaan tersebut hanya mampu menjual kayu gelondongan yang ditebang dari alam. Begitu pula dengan penanaman sengon, yang bakal jadi sumber energi, tak banyak direalisasikan perusahaan. Dari rencana tanaman energi jenis sengon yang dialokasikan seluas 10.001 hektare, perusahaan baru merealisasikannya satu persen atau 100 hektare dengan usia tanam 3 tahun

Kekhawatiran penyelewengan ini cukup beralasan mengingat bila menilik bisnisnya, ternyata keuntungan menjual kayu alam lebih besar dibandingkan dengan bisnis kayu pellet. Mengacu pada situs yang mempertemukan penjual dan pembeli dalam skala business to business (B2B) Indotrading.com, harga jual wood pellet untuk boiler biomassa berkisar Rp1.500 per kilogram. Sementara itu, harga jual kayu loging jenis meranti ukuran paling kecil, 3 x 10 x 400 cm, mencapai Rp5.700.000 per meter kubik. Dari kedua perbandingan ini ditengarai kalau perusahaan lebih melirik bisnis jual kayu alam.

Oleh karena itu, kebijakan ini perlu ditinjau dan diawasi secara lebih ketat khusunya dalam praktik perusahaan di lapangan. Tidak hanya diperlukan aturan serta prosedur yang jelas bagi perusahaan yang berinvestasi di Hutan Tanaman Energi tetapi juga dibutuhkan integritas pengawasan yang kuat bagi pemerintah. Agar resiko kerusakan lingkungan akibat pemenuhan kebutuhan co-firing biomassa untuk PLTU dapat diminimalisasi. Sebab tanpa pengelolaan yang baik, penggunaan biomassa skala besar untuk co-firing PLTU justru mendorong penggunaan dan alih fungsi lahan secara besar-besaran dan berpotensi mengancam keragaman hayati serta ekosistem hutan itu sendiri sehingga justru memperburuk krisis iklim.

III. Sektor Geologi, Mineral Batubara Dan Umum

Badan Layanan Umum (BLU) Batubara Harus Menjamin Suplai DMO Bagi Indutri,Rencana pemerintah membentuk entitas khusus batubara yaitu Badan Layanan Umum (BLU) batubara sudah dalam tahap akhir. BLU batubara ini akan berada di bawah pengawasan Kementerian ESDM u.q. Puslitbangtek TekMIRA. Tujuan utama terbentuknya BLU batubara ialah agar terjaminnya suplai DMO di tengah fluktuasinya harga batubara dunia. DMO yang dimaksud meliputi segala industri yang membutuhkan pasokan batubara dalam jumlah besar yaitu listrik-PLN, industri baja, pupuk serta industri semen.

Mekanisme operasional BLU batubara ialah perusahaan tambang batubara membayar iuran kepada BLU batubara kemudian BLU batubara memberikan iuaran tersebut dalam bentuk subsidi kepada industri pengguna batubara dalam negeri yang terdaftar dalam BLU batubara. Namun yang harus diperhatikan ialah, harga batubara yang harus dibayar oleh industri dalam negeri mengikuti harga batubara di pasar global. Yang perlu diperhatikan oleh pemerintah dalam hal ini Kementerian ESDM ialah mengenai rumusan besaran iuran yang harus dibayarkan oleh perusahaan tambang, serta rumusan besaran iuran yang akan diterima oleh industry dalam negeri, jangan sampai mengganggu operasional dan finansial dari masing-masing pelaku usaha.

Kendala yang dihadapi saat ini ialah untuk saat ini perusahaan batubara tidak menyetujui industri lain selain PLN masuk ke dalam daftar penerima iuran BLU batubara. Hal ini dibenarkan oleh Direktur Eksekutif Asosiasi Perusahaan Batubara Indonesia (APBI) yang menyatakan bahwa ide awal pembentukan BLU batubara adalah untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan suplai batubara untuk kelistrikan nasional. Maka ia meminta untuk pemerintah mempertimbangkan kembali perihal industri lain masuk ke dalam daftar penerima subsidi dari BLU batubara.

Reviu Informasi Strategis Energi dan Mineral Harian, 19 Juli 2022

I. Sektor Minyak dan Gas Bumi

Tidak Tercapainya Target Realisasi LNG Nasional SKK Migas memperkirakan realisasi lifting gas alam cair tidak akan memenuhi target yang ditetapkan di 2022. Meksipun di saaat yang bersamaan permintaaan LNG dari beberapa negara Eropa di pasar global mengalami peningkatan akibat disrupsi pasokan gas dari Rusia.

Melesetnya realisasi target lifting pada tahun ini sebagian besar dipengaruhi oleh lambannya pembangunan fasilitas Train 3 LNG Tanggung di Teluk Bintuni. Hal ini mengakibatan produksi LNG di semester II menjadi lebih rendah dari target. Selain berdampak terhadap Melesetnya penyelesaian proyek Tangguh Train III selain berdampak terhadap produksi LNG juga berdampak terhadap meningkatnya biaya proyek.

Proyek Train 3, memiliki estimasi nilai investasi sebesar US$8,9 miliar dan akan menghasilkan 3,8 juta ton LNG per tahun. Hasil produksi Train 3 akan diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan gas domestik termasuk untuk pembangkit listrik PT PLN (Persero).

Berdasarkan data SKK Migas, proyeksi lifting LNG 2022 mencapai 197,6 kargo yang berasal dari Kilang LNG Bontang dan Tangguh masing-masing 81 kargo dan 116,6 kargo. Dari keseluruhan lifting itu, 140 kargo rencananya bakal diekspor sementara sisanya digunakan digunakan untuk memenuhi kebutuhan pasar domestic.

Sementara itu, realisasi lifting LNG hingga paruh pertama 2022 baru mencapai 88,5 kargo. Perinciannya, Kilang LNG Bontang menghasilkan 38,3 kargo dan Tangguh sebanyak 50,2 kargo. Hingga Semester I/2022, terdapat 62,1 kargo yang telah dikirim untuk pasar ekspor dan sisanya untuk memenuhi kebutuhan pasar domestik.

Di luar itu momentum peningkatan permintaan LNG di Eropa mendorong Aspermigas untuk mendorong agar Uni Eropa dapat ikut berinvestasi di sektor hulu migas Indonesia. Dengan turut berinvestasi pada sektor hulu migas, Eropa akan mendapatkan pasokan LNG yang lebih terjamin sebagai salah satu alternatif  pengganti pasokan gas dari Rusia yang saat ini sedang dihentikan.

II. Sektor EBTKE Dan Ketenagalistrikan

Penghapusan Pajak Pungutan Ekspor CPO, Pemerintah membebaskan pajak pungutan ekspor atas minyak sawit mentah (crude palm oil/ CPO) dan turunannya. Seperti yang tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 115 tahun 2022, pembebasan pajak pungutan ekspor berlaku hingga 15 Juli-31 Agustus 2022. Pembebasan ini berlaku terhadap seluruh produk, baik tandan buah segar (TBS), kelapa sawit, dan CPO dan palm oil serta use cooking oil. Pungutan ekspor CPO dan turunannya akan diberlakukan kembali mulai 1 September 2022. Kebijakan ini diputuskan dengan mempertimbangkan perkembangan dunia, seperti harga minyak kelapa sawit hingga petani sawit.

Penghapusan pungutan juga diharapkan bisa membantu produsen di tengah meningkatnya biaya produksi, khususnya pupuk, yang sedang tinggi. Harapannya para produsen tersebut akan membeli TBS petani dengan harga yang lebih baik. Namun, dengan adanya pembebasan biaya ekspor bukan berarti harga TBS akan naik nantinya. Ketua Dewan Pembina APPKSI (Asosiasi Petani Plasma Kelapa Sawit Indonesia ) mengatakan, pungutan ekspor CPO dihapus masih belum bisa menaikan harga TBS yang signifikan karena akibat larangan ekspor CPO yang pernah terjadi stock CPO masih melimpah di tangki tangki PKS, dan harga CPO juga turun harga dimana hari ini harga CPO diperdagangkan di posisi MYR 3.735/ton atau melesat 4,1 persen.

Peneliti Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Krisna Gupta mengatakan penghapusan pungutan ekspor akan memiliki dampak yang cukup baik terhadap total ekspor Indonesia. Penghapusan juga diharapkan bisa membantu Indonesia menjadi pemasok minyak nabati yang bisa diandalkan dunia. Dia mengingatkan harga minyak nabati, termasuk CPO, juga sudah mulai turun sehingga pembebasan pungutan akan membuat daya saing CPO Indonesia meningkat.
Sebagai catatan, Indonesia secara mendadak memutuskan untuk menghentikan ekspor CPO dan produk turunannya selama 28 April -22 Mei 2022 yang membuat pelaku pasar minyak nabati panic.

Dengan adanya penghapusan sementara tersebut juga diharapkan bisa menipiskan pasokan CPO pada tangki-tangki perusahaan sehingga mengurangi bottleneck di jangka pendek. Karena persediaan yang tinggi, telah memaksa pabrik untuk membatasi pembelian TBS kepada petani, hingga petani mengeluh bahwa TBS mereka tidak terjual hingga membusuk.

Namun, penghapusan pungutan bisa menghapus sumber dana untuk program-program BPDPKS. Kondisi tersebut diharapkan tidak sampai mengganggu program pro-rakyat. Seperti diketahui, dana pungutan ekspor sawit dimanfaatkan untuk sejumlah program mulai dari mandatori biodiesel, peremajaan sawit rakyat, penyediaan sarana dan prasarana kelapa sawit, penelitian dan pengembangan, pengembangan sumber daya manusia, serta program promosi dan kemitraan. Penghapusan pungutan ekspor CPO bukan kali ini saja dilakukan pemerintah. Pada November 2018, pemerintah juga “menolkan” pungutan tersebut. Langkah tersebut diambil setelah harga CPO rontok akibat perang dagang China-Amerika Serikat.

III. Sektor Geologi, Mineral, Batubara dan Umum

Operasi Berbasir Keberlanjutan Nikel Akan Diterapkan di Blok Bahodopi, PT Vale Indonesia Tbk telah memiliki berbagai izin yang dibutuhkan untuk melakukan kegiatan penambangan nikel di Blok Bahodopi, Morowali – Sulawesi Tengah. Berbagai pihak berespektasi tinggi terhadap progress proyek berkelanjutan disana namun tim PT Vale Indonesia Tbk berpegang teguh pada standar operasi dan bekerja dengan penuh kehati-hatian sehingga jika dilihat dengan kasat mata, proyek ini belum berjalan sepenuhnya.

Untuk menerapkan praktek Good Mining Practice, banyak aspek yang harus diperhatikan mulai dari kegiatan pra-tambang, penambangan sampai ke pasca-tambang. Semuanya harus dikerjakan dengan rencana yang sangat matang dan memerlukan waktu yang tidak sebentar. Selain dari aspek Teknik, PT Vale Indonesia Tbk juga memperhatikan aspek sosial ekonomi dengan menyerap 99,9% tenaga kerja yang merupakan Warga Negara Indonesia. Bahkan PT Vale Indonesia Tbk juga menargetkan ada putra/putri daerah yang dapat menduduki posisi direksi.

Pemerintah Daerah sangat mengapresiasi praktek yang akan dilakukan oleh PT Vale Indonesia Tbk dan berharap akan membawa praktek keberlanjutan ini ke provinsi penghasil nikel lainnya seperti Sulawesi Tenggara.

Reviu Informasi Strategis Energi dan Mineral Harian, 18 Juli 2022

I. Sektor Minyak dan Gas Bumi

Pendataan Calon Penerima Subsidi Jadi Masalah Krusial MyPertamina, Uji coba penyaluran Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi yaitu jenis pertalite dan solar melalui aplikasi MyPertamina sudah berjalan sejak 1 Juli 2022. Pelaksanaan tersebut baru berlaku di sejumlah kota dan kabupaten. Direktur Eksekutif ReforMiner Institute, Komaidi Notonegoro menyatakan hal yang dilakukan Pertamina merupakan masih langkah awal untuk penyaluran tepat sasaran. Kata dia, fokus saat ini yaitu pendataan calon penerima subsidi atau penerima QR code untuk pengisian BBM di SPBU.

Komaidi menyatakan berdasarkan APBN 2022, kuota untuk Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP) telah ditetapkan sebesar 24,3 juta kilo liter. Atau angka tersebut harus mencukupi selama setahun. Sedangkan data dari pemerintah dan Pertamina menetapkan kebutuhan mencapai 28-30 juta kilo liter.

Konteks mengaturnya itu adalah kalau dari sisi Pertamina yaitu mengupayakan bagaimana 23 juta kilo liter yang diamanatkan pemerintah kepada mereka untuk didistribusikan kemudian cukup sampai dengan akhir tahun. Ketika data yang dibutuhkan untuk penerima subsidi telah terkumpul pelaksanaan penyaluran BBM subsidi dapat terealisasi. Sedangkan saat ini semua pihak bisa mendaftarkan diri dan nantinya akan dilakukan verifikasi.

Kalau yang sekarang ini yang menjadi masalah ada pada faktor penguncinya yaitu terdapat pada siapa-siapa yang berhak, yang basisnya apa, kalau mobil yang jenis apa, masyarakatnya dengan pendapatan berapa dan ini adalah pendataan yang paling krusial untuk dilalui di dalam proses ini. Saat ini ketentuan tersebut belum diputuskan oleh pemerintah, Pertamina dan sejumlah instansi lainnya. 

Saat ini terlihat seperti ada sesuatu yang terlewat untuk dikomunikasikan oleh teman-teman di Pertamina. Jadi, seolah-olah hal ini untuk mengkomunikasikan programnya Pertamina, yaitu MyPertamina. Padahal, MyPertamina sebelum ada program ini kan sudah ada. Aplikasi tersebut sebagai loyalty program. Perusahaan-perusahaan lain sebenarnya juga punya, seperti Shell dan lain lain. Mereka memiliki program tersendiri dan hanya berbeda instrumen. Akhirnya, fasilitas adanya aplikasi tersebut digunakan sebagai salah satu instrumen untuk mendata subsidi tepat sasaran.

Pertamina melalui anak usaha Pertamina Patra Niaga akan mewajibkan konsumen BBM jenis Pertalite dan Solar melakukan pendaftaran di situs MyPertamina lebih dulu untuk bisa membeli BBM subsidi tersebut. Pendaftaran sendiri dimulai pada 1 Juli 2022.Lewat pendaftaran tersebut, masyarakat nantinya akan mendapatkan kode QR khusus yang bisa dicetak atau diakses melalui aplikasi MyPertamina. Menjelang penerapan aturan tersebut, animo masyarakat untuk mengunduh aplikasi MyPertamina pun terlihat mulai meningkat.

Untuk saat ini aplikasi MyPertaminasudah diunduh lebih dari 1 juta kali. Namun, ulasan aplikasi besutan Pertamina tersebut ternyata tidak bagus. Dari beberapa ulasan bintang 1, banyak dari mereka mengeluhkan aplikasi ini ternyata tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Salah satu yang kerap dikeluhkan masyarakat adalah aplikasi ini kerap mengalami crash.

II. Sektor EBTKE dan Ketenagalistrikan

Alasan Perbankan Enggan Masuk ke Sektor Energi Hijau, Pemerintah telah menetapkan rencana ekonomi hijau sebagai salah satu strategi utama transformasi ekonomi dalam jangka menengah panjang. Hal ini dilakukan untuk mempercepat pemulihan ekonomi pasca pandemi COVID-19, serta mendorong terciptanya pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. transformasi perlu dilakukan. Jika tidak melakukan berbagai kebijakan dan upaya menuju ekonomi hijau dampaknya akan sangat signifikan pada ekonomi dan keuangan dalam negeri.

Pertama, kita akan kehilangan kesempatan ekspor karena adanya hambatan ekspor terhadap produk yang tidak memenuhi standar hijau. Bukan cuma itu, jika transformasi ekonomi hijau tidak dilakukan investasi industri rendah karbon seperti mobil listrik akan beralih ke negara lain. Terlebih saat ini ada sejumlah negara telah memiliki kebijakan yang jelas tentang industri rendah karbon. Ketiga, akses terhadap keuangan global semakin terbatas karena preferensi investor keuangan pada sektor green economy. Sebab itu, dalam rangka scaling up ekonomi dan keuangan hijau diperlukan perumusan kebijakan agar tercipta transisi yang tertib dan terjangkau.

Dalam konsep ekonomi hijau, pertumbuhan lapangan kerja dan pendapatan bisa dicapai lewat investasi publik dan swasta. Caranya, dengan menggunakan infrastruktur dan aset yang dapat memangkas emisi karbon dan polusi, meningkatkan efisiensi energi dan sumber daya, serta pencegahan hilangnya keanekaragaman hayati dalam ekosistem. Berdasarkan kajian Bappenas, pertumbuhan ekonomi dengan konsep ekonomi hijau diharapkan bisa sejalur dengan tujuan pembangunan berkelanjutan (sustainable development). Hal ini tak bisa dilepaskan dari pertumbuhan penduduk yang cepat dan berdampak langsung pada pertumbuhan ekonomi serta konsumsi sumber daya alam.

Namun, ada beberapa kendala yang terdapat dalam pengembangan energi hijau, Bank Indonesia (BI) mengungkapkan alasan perbankan belum memberikan dukungan pembiayaan kepada sektor energi hijau (green economy). Salah satunya karena belum ada kejelasan atau regulasi dari sektor energi hijau. Saat ini perbankan masih setengah hati untuk memberikan dukungan pembiayaan. Sebab mereka masih menunggu sektor-sektor apa saja masuk ke dalam ekonomi hijau.

Pertimbangan lainnya, perbankan masih melihat sektor ekonomi hijau ini membutuhkan waktu panjang dalam pengembangannya. Sehingga dari sisi keuntungan dinilai akan lama. Sektor hijau dipandang belum menguntungkan, sehingga memberikan kekhawatiran bersama

Kendati begitu, dalam perhelatan G20 beberapa perbankan sudah berkomitmen dalam dukungan pembiayaan sektor ekonomi hijau. Salah satu komitmen itu disampaikan oleh Bank Mandiri. Dalam hal ini Bank Mandiri akan terus meningkatkan pembiayaan hijau secara bertahap. Pada 2030 diharapkan share pembiayaannya sampai 20 persen.

III. Sektor Geologi, Mineral, Batubara dan Umum

Pembiayaan ke Sektor Energi Batubara Semakin Langka, Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) melaporkan bahwa situasi genting krisis iklim memaksa dunia global untuk segera mempercepat transisi menuju energi yang lebih bersih. Untuk menjaga reputasinya dengan tidak memberi pembiayaan perusahaan perusak lingkungan, lembaga finansial global menunjukkan trend meninggalkan pembiayaan ke sektor energi batubara baik itu di sektor hulu, yaitu pertambangan batubara maupun ke sektor hilir yaitu pembangkit listrik.

International Energy Ageny (IEA) telah menetapkan standar Net Zero Emissions 2050 yang menyatakan tidak boleh ada tambang batubara baru setelah tahun 2021. IEA juga menyarankan agar produksi batubara sedikit demi sedikit dikurangi hingga menjadi 0 (nol) digantikan oleh energi baru terbarukan yang lebih bersih di tahun 2050 mendatang. Hal ini sangat berbeda dengan perilaku perusahaan pertambangan batubara di Indonesia yang masih berusaha untuk mempertahankan volume produksinya bahkan berniat terus meningkatkan target produksi tahunannya.

Untuk mendukung program IPCC dan target bauran energi yang telah ditetapkan oleh IEA, maka Lembaga finansial global seperti Standard Chartered, HSBC, SMBC, Mizuho, OCBC dan CIMB telah mengeluarkan kebijakan pengecualian sektor energi batubara untuk diberikan pembiayaan. Hal ini dibenarkan oleh Direktur Eksekutif Asosiasi Batubara Indonesia (APBI) yang menyatakan pembiayaan batubata memang semakin langka. Untuk itu, dia menyarankan agar perusahaan tambang batubara lebih mengandalkan modal internal untuk membiayai proyeknya.

Reviu Informasi Strategis Energi dan Mineral Harian, 14 Juli 2022

I. Sektor Minyak dan Gas Bumi

Skenario pembatasan BBM bersubsidi. Tingginya harga energi dunia terus menjadi perhatian semua pihak. Pemerintah terus berupaya untuk menjaga agar kenaikan harga energi dunia yang terjadi tidak menjadi beban bagi masyarakat yang kurang mampu. Oleh karena itu Pemerintah saat ini menyiapkan dana hingga Rp502 Triliun dalam bentuk subsidi energi dan kompensasi khususnya BBM jenis RON 90, LPG 3kg, dan listrik untuk golongan pelanggan rumah tangga kurang sejahtera.

Pemerintah juga berupaya untuk membatasi pembelian BBM subsidi jenis Pertalite. Jika tidak dilakukan pembatasan, Indonesia dihadapkan pada tantangan kondisi fiskal  yang akan semakin besar. Dengan adanya disparitas harga yang semakin besar antara harga BBM non subsidi dengan subsidi maka potensi masyarakat beralih ke bahan bakar minyak yang lebih murah.

Diperkirakan konsumsi BBM jenis Pertalite akan menembus 25 juta kilo liter tahun ini, melebihi kuota tahun ini sebesar 23,05 juta kilo liter, dengan asumsi konsumsi pertalite mengalami kenaikan 10%. Sementara jika konsumsinya naik 20% maka konsumsi pertalite hingga akhir tahun diperkirakan mencapai 28 juta KL.

Dari konsep yang saat ini dibahas, pembatasan pembeian Pertalite akan dilakukan untuk kendaraan plat hitam dengan spesifikasi mesin di atas 1.500 cc. Sedangkan untuk roda dua akan dibatasi untuk jenis 250 cc ke atas. Jika aturan ini dilakukan diperkirakan akan mengurangi konsumsi Pertalite sebesar 1,78 juta KL.

Demikian juga untuk penyaluran BBM Jenis JBT solar, adanya pembatasan yang dilakukan diperkirakan akan mengurangi kuota sebesar 1,44 juta KL menjadi 16,3 juta KL.

Tanpa adanya  pembatasan, Indonesia dihadapkan pada tantangan kondisi fiskal  yang akan semakin besar.

Tanpa adanya pembatasan, penyaluran subsidi energi akan semakin banyak dinikmati oleh masyarakat mampu  mengingat saat ini sekitar 42-73% subsidi solar dan 29% subsidi  LPG dinikmati masyarakat kalangan menengah atas.  Jika subsidi energi tersebut benar benra dihilangkan maka anggaran yang bisa dihemat mencapai 1% dari PDB, jika penghematan anggaran subsidi energi tersebut kemudian dialihkan menjadi kompensasi atau bantuan sosial kepada masyarakat miskin, rentan, dan yang berpotensi ke kelas bawah diperkirakan akan memberikan penghematan anggaran hingga 0,6 persen dari PDB. Kondisi itu didapat dengan asumsi garis kemiskinan ditetapkan sebesar US$1,9 per hari, jumlah penduduk miskin sebesar 26,5 juta orang. Mempertimbangkan rata-rata kurs tengah BI sepanjang 2.000 Rp14.969 Rp/US$, kebutuhan BLTI diperkirakan sebesar Rp753,69 miliar per hari. Dengan asumsi mulai diberikan selama 1 April di tahun ini, maka anggaran kompensasi bantuan sosial yang diberikan  sampai akhir tahun sebesar Rp207,6 triliun.  Anggaran tersebut dapat lebih kecil lagi jika diasmsikan garis kemiskinan di bawah US$1,9 per hari.

Selain melakukan pembatasan berdasarkan cc kendaraan, alternatif lainnya sebelum dilakukan transformasi subsidi BBM dari barang menuju orang adalah Membagi volume solar subsidi hanya untuk angkutan umum, nelayan kecil, dan petani miskin, membatasi subsidi LPG 3 kg bagi keluara ni, dan melakukan kenaikan harga secara bertahap.

II. Sektor EBTKE dan Ketenagalistrikan

Transisi Energi Perkeruh Inflasi, Dalam memimpin perang melawan perubahan iklim, seluruh pemangku kepentingan dalam perjuangan transisi energi harus mengatasi tantangan dan rintangan tanpa henti. Dan dalam perkembangannya, kemajuan besar transisi energi sudah di depan mata, karena biaya energi terbarukan secara rata-rata turun drastis dalam satu dekade terakhir. Teknologi telah berkembang pesat dan sekarang energi terbarukan berada tepat di jantung transisi energi. Tidak diragukan lagi hal ini dilihat sebagai senjata pilihan bagi pemerintah yang ingin mendekarbonisasi sistem energi dengan cepat demi ketahanan energi nasional.

Namun, Bank Sentral Eropa (ECB) menyebutkan salah satu tantangan besar menghadang saat sektor energi bersih semakin menjadi fokus utama, yaitu greenflation. Secara sederhana, greenflation merupakan indikasi kenaikan tajam harga bahan seperti logam, mineral seperti lithium, dan sumber daya lain seperti tenaga kerja, energi dan bahan bakar yang digunakan dalam penciptaan teknologi dan proyek energi terbarukan. Transisi energi di masa pandemi COVID-19 merupakan double kill rantai pasokan global yang menyebabkan meningkatnya biaya bahan baku dan kekurangan tenaga kerja global. Pada gilirannya, ini berarti biaya manufaktur dan logistik yang lebih tinggi di seluruh rantai nilai, termasuk untuk komponen, peralatan modal, dan sumber daya teknis. Saat dunia bergerak masif menghijaukan seluruh sendi pasokan energinya, maka demand transisi hijau akan semakin diminati dan semakin mahal jika tak didukung dengan dorong supply yang memadai. Terlepas dari berbagai pandangan konsekuensi akibat pengembangan energi terbarukan, indeks harga komoditas terkerek secara dramatis.

Harga lithium, misalnya, elemen penting dari baterai mobil listrik yang telah melonjak ke rekor tertinggi. Begitu pun untuk harga tembaga, yang dibutuhkan di setiap bagian kabel listrik. Harga komoditas energi yang dipublikasikan Bank Dunia pada Maret 2022 telah melonjak 63,4 persen selama 12 bulan terakhir. Sementara komoditas non-energi, termasuk logam dan mineral meningkat 22,7 persen. Kenaikan harga komoditas baik energi maupun non-energi menyebabkan biaya pengembangan proyek energi terbarukan meningkat. Dorongan untuk proyek pembangkit listrik tenaga terbarukan ketika negara-negara berusaha mencapai tujuan nol bersih pun semakin kuat, di samping kejayaan subsidi pemerintah mulai memudar.

Penghapusan subsidi justru memicu persaingan sengit elite politik dalam mempertahankan kebijakan populer menjelang pemilu. Ada yang pro dengan penghapusan subsidi dengan dalih menyelamatkan fiskal. Ada yang juga yang kontra dengan peningkatan anggaran subsidi dengan dalih menyelamatkan daya beli masyarakat. Perdebatan transisi energi di kalangan politis masih berkutat di seputar kulit luar saja. Retorika energi hijau masih sebatas himbauan lembut mengatasi perubahan iklim sehingga rumah tangga serta bisnis akan mendapat manfaat darinya melalui harga yang lebih rendah. Padahal banyak konsekuensi yang harus disipakan sekaligus dicarikan solusinya. Artinya publik harus diberi pengertian bahwa transisi energi mutlak diperlukan, tetapi dalam proses transisi energi akan terjadi anomali ekonomi seperti disinflasi yang perlu juga disosialisaikan dengan lantang.

Perang melawan perubahan iklim menyiratkan bahwa harga bahan bakar fosil harus dipertahankan di level yang tinggi. Hal ini dilakukan untuk mengarahkan migrasi konsumsi energi fosil ke energi terbarukan. Bisa dibayangkan, harga energi fosil akan dirancang semakin mahal dan terus meningkat jika kita ingin memenuhi tujuan kesepakatan iklim Paris. Sayangnya, saat ini energi terbarukan belum terbukti cukup terukur untuk memenuhi permintaan yang meningkat pesat. Kombinasi kapasitas produksi energi terbarukan yang tidak mencukupi dalam jangka pendek, investasi yang lemah dalam bahan bakar fosil dan kenaikan harga karbon berarti bahwa kita berisiko menghadapi masa transisi yang mungkin berlarut-larut di mana tagihan energi akan meningkat. Hal ini bukan berarti menyarankan agar pemerintah memperlambat perang melawan perubahan iklim. Bagaimanapun, bahwa transisi akan memiliki konsekuensi yang tidak diinginkan. Sebagian besar pemerintah di dunia masih berfokus pada dampak perubahan iklim terhadap stabilitas keuangan, daripada konsekuensi dari transisi energi itu sendiri. Greenflation akan memiliki konsekuensi fiskal dan moneter. Jika kita ingin menyelesaikan perubahan iklim, kita perlu melakukannya sambil pada saat yang sama melindungi ekonomi global dari guncangan energi yang ekstrem. Oleh sebab itu, perlu langkah reformatif dan bauran kebijakan dalam menekan laju inflasi energi. Pertama, kebijakan fiskal juga memiliki peran penting dalam menyangga guncangan pasokan saat ini. Langkah ini harus tetap konsisten melindungi masyarakat yang paling terdampak dalam proses transisi hijau, terutama penyesuaian kebijakan subsidi BBM. Menyelamatkan fiskal negara dan daya beli masyarakat perlu diposisikan dalam prioritas yang setara. Tak elok memutuskan kebijakan tanpa menimbang empati bagi masyarakat yang terdampak. Mereka harus dilindungi dan diselamatkan dari bibir jurang kemiskinan energi sebab merekalah yang paling menderita dari harga energi yang lebih tinggi. Di saat yang sama kebijakan fiskal harus bisa mempertahankan insentif untuk mengurangi emisi karbon. Selain itu, kebijakan fiskal perlu tetap menjadi penggerak investasi. Sangat penting bahwa kerangka fiskal menciptakan ruang mempercepat investasi publik untuk infrastruktur dan teknologi hijau.

Kedua, kebijakan moneter juga memainkan peran penting dalam transisi hijau. Ini akan melindungi daya beli masyarakat dengan memastikan bahwa periode inflasi tinggi yang berlarut-larut saat tidak ikut berlarut-larut dalam spekulasi, sambil tetap mendukung pertumbuhan dan penciptaan lapangan kerja. Bank Sentral juga harus berhati-hati dalam menetapkan target inflasi dan tingkat suku bunga ke depan pada periode transisi hijau karena akan berdampak pada harga energi dalam jangka panjang. Bagaimanapun, suku bunga tinggi secara langsung memengaruhi biaya modal menjadi lebih tinggi.

Ketiga, pembiayaan pertumbuhan dan pemulihan hijau tidak boleh sepenuhnya bergantung pada APBN dan APBD. Sebagian besar tambahan pendanaan diharapkan berasal dari sektor swasta. Tetapi pembiayaan publik juga harus meningkat untuk mengkatalisasi keuangan swasta dan menciptakan lingkungan yang memungkinkan untuk transisi yang cepat dengan hasil sosio-ekonomi yang optimal. Selain itu, ilusi fiskal harus ditekan sehingga anggaran yang disusun menggambarkan kebutuhan pembangunan yang sebenarnya. Keempat, berkolaborasi di seluruh rantai pasokan juga dapat membantu membangun kapasitas daur ulang dan berbagi biaya serta manfaat antara berbagai pihak. Di sisi produksi perlu didorong untuk memantau dan memprediksikan pergerakan harga input serta mengunci anggaran dan harga yang presisi. Perusahaan juga dapat mempertimbangkan model bisnis Product As a Service (PaaS) berbasis IoT untuk memperpanjang umur komersial produk dan menekan biaya operasional.

Kelima, untuk antisipasi harga logam hijau yang terus meningkat, produk energi terbarukan harus didisain untuk mengurangi konsumsi bahan baku yang berasal dari logam mahal dan mengeksplorasi desain yang sesuai dengan bahan baku yang lebih terjangkau. Perusahaan mungkin juga mempertimbangkan untuk merancang produk yang lebih mudah didaur ulang. Fail to prepare, prepare to fail. Jika gagal dalam transisi energi, maka bersiaplah untuk gagal dalam jangka panjang. Maka, seluruh kebijakan perlu diselaraskan dengan tujuan energi hijau yang terjangkau, sehingga semua kebijakan yang diambil dalam mematuhi mandat transisi energi kita.

III. Sektor Geologi, Mineral, Batubara dan Umum

Produk pertambangan mengalami penurunan harga. Kementerian Perdagangan (Kemendag) mencatat produk pertambangan yang dikenakan bea keluar (BK) pada periode Juli 2022 sebagian besar menunjukkan tren penurunan harga dibandingkan periode sebelumnya. Plt Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri menerangkan, penurunan harga ini disebabkan oleh menurunnya permintaan atas produk pertambangan di pasar dunia.  Sehingga mempengaruhi analisis penetapan Harga Patokan Ekspor (HPE) produk pertambangan yang dikenakan BK untuk periode Juli 2022.

Penetapan HPE produk pertambangan periode Juli 2022 ini dilakukan dengan meminta masukan tertulis dari instansi teknis terkait yakni Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Sedangkan sebagai dasar perhitungan usulan harga diperoleh dari beberapa sumber, yakni Asian Metal, Iron Ore Fine Australian, dan London Metal Exchange (LME). HPE ditetapkan setelah dilakukan rapat koordinasi dengan berbagai instansi terkait, yakni Kementerian ESDM, Kementerian Keuangan, Kementerian Perindustrian, dan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Ketentuan HPE periode Juli 2022 ini ditetapkan dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 42 Tahun 2022 tentang Penetapan Harga Patokan Ekspor Atas Produk Pertambangan Yang Dikenakan Bea Keluar, tanggal 6 Juli 2022.

Sebagian besar produk pertambangan yang dikenakan bea keluar, yakni konsentrat tembaga, konsentrat besi, konsentrat besi laterit, konsentrat timbal, konsentrat seng, konsentrat pasir besi, dan bauksit yang telah dilakukan pencucian (washed bauxite) masih mengalami tren penurunan harga dibandingkan periode sebelumnya. Sedangkan harga konsentrat ilmenite dan konsentrat rutil mengalami kenaikan. Sementara itu, harga konsentrat mangan dan pellet konsentrat pasir besi saat ini tidak mengalami perubahan.

Produk pertambangan yang mengalami kenaikan harga rata-rata pada periode Juli 2022 antara lain:

  1. konsentrat ilmenit (TiO2 ≥ 45%) dengan harga rata-rata USD 500,66/WE atau naik sebesar 0,69% dan
  2. konsentrat rutil (TiO2 ≥ 90%) dengan harga rata-rata USD 1.631,73/WE atau naik sebesar 2,57%.

Sedangkan produk pertambangan yang mengalami penurunan harga rata-rata pada periode Juli 2022, yaitu:

  1. konsentrat tembaga (Cu ≥ 15 persen) dengan harga rata-rata sebesar 3.401,08 dolar AS per WE atau turun sebesar 1,66 persen;
  2. konsentrat besi (hematit, magnetit) (Fe ≥ 62 persen dan ≤ 1 persen TiO2) dengan harga rata-rata sebesar 119,10 dolar AS per WE atau turun sebesar 2,67 persen;
  3. konsentrat besi laterit (gutit, hematit, magnetit) dengan kadar (Fe ≥ 50 persen dan (Al2O3 + SiO2) ≥ 10 persen) dengan harga rata-rata sebesar 60,86 dolar AS per WE atau turun sebesar 2,67 persen.
  4. konsentrat timbal (Pb ≥ 56 persen) dengan harga rata-rata sebesar 880,06 dolar AS per WE atau turun sebesar 3,86 persen; konsentrat seng (Zn ≥ 51 persen) dengan harga rata-rata sebesar 1.099,46 dolar AS per WE atau turun sebesar 4,85 persen.
  5. konsentrat pasir besi (lamela magnetit-ilmenit) (Fe ≥ 56 persen) dengan harga rata-rata sebesar 71,12 dolar AS per WE atau turun sebesar 2,67 persen; dan
  6. bauksit yang telah dilakukan pencucian (washed bauxite) (Al2O3 ≥ 42 persen) dengan harga rata-rata sebesar 36,97 dolar AS per WE atau turun sebesar 6,65 persen.

Sementara untuk komoditas produk pertambangan konsentrat mangan (Mn ≥ 49 persen) dengan harga rata-rata 227,05 dolar AS per WE dan pellet konsentrat pasir besi (lamela magnetit-ilmenit) (Fe ≥ 54 persen) dengan harga rata-rata 117,98 dolar AS per WE tidak mengalami perubahan.

Reviu Informasi Strategis Energi dan Mineral Harian, 13 Juli 2022

I. Sektor Minyak dan Gas Bumi

Kebijakan membeli Pertalite dan solar subsidi menggunakan MyPertamina belum mendapat respons yang begitu baik. Di media sosial, sejumlah masyarakat memberikan kesan negatif terkait kebijakan ini.  Mereka menyampaikan bahwa regulasi tersebut justru menyulitkan di lapangan. MyPertamina, juga mendapatkan berbagai ulasan negatif di Google Play Store dan App Store. Aplikasi ini  mendapatkan rating 1,1 dari 5. Aplikasi ini pun telah di unggah lebih dari 1 juta orang dan telah diulas oleh 163.000 lebih dengan 99.000 yang telah memberikan ulasan meninggalkan jejak bintang satu.

Rating rendah dengan ulasan negatif ini merupakan respon terhadap kebijakan pembatasan pembelian bahan bakar, bukan dikarenakan fitur aplikasi yang kurang menarik.

Uji coba hari pertama kian memperkeruh situasi. Aplikasi mengalami error yang diakibatkan meningkatnya akses upload yang berefek pada server down selama beberapa saat. Fenomema pro dan kontra merupakan hal biasa yang sering terjadi. Lahirnya sebuah produk, sistem termasuk kebijakan, terlebih melibatkan piranti teknologi digitalisasi tak selalu berjalan mulus seperti yang diharapkan. Ini hanya persoalan mindset yang seiring berjalannya waktu akan dapat beradaptasi.

Hal yang serupa sudah terjadi ketika hadirnya Gojek dan Grab yang kerap terlibat perselisihan dengan tukang ojek pengkolan yang lebih dulu hadir. Namun, seiring berjalannya waktu super-apps itu menjadi sebuah bagian dari kehidupan dan masyarakat semakin user friendly terhadap aplikasi.

Tantangan pengembangan aplikasi MyPertamina selanjutnya adalah bagaimana MyPertamina sebagai sebuah platform lebih berkembang kian sempurna, khususnya dari segi fitur yang dimilikinya. Terintegrasi ke dalam ekosistem digital yang menghubungkan regulator, badan usaha dan konsumen. Serta mengedepankan etika sebagai sebuah tata kelola perusahaan yang baik dengan melindungi data pengguna.

Sebagai produk teknologi digitalisasi, MyPertamina dipastikan menghasilkan big data yang menjadi penting sebagai sebuah new resources. Data yang dihasilkan oleh MyPertamina dapat dibaca, dieksplorasi dan dieksploitasi oleh negara dan badan usaha dalam merancang alokasi subsidi tepat sasaran. Dari data tersebut dapat ditangkap pergerakan insight yang telah ditargetkan berdasarkan demografi.

Masa depan MyPertamina diharapkan menjadi sebuah platform untuk semua kalangan, yang  berfungsi sebagai barometer yang tidak hanya berfokus pada pemetaan konsumsi jenis tertentu, namun juga mengarahkan konsumsi penggunanya terhadap BBM sesuai dengan kebutuhan dan standar perekonomian.

II. Sektor EBTKE dan Ketenagalistrikan

Kasih Tak Sampai Energi Terbarukan.  Pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Atap menjadi salah satu andalan pemerintah untuk mendongkrak porsi energi baru terbarukan di dalam bauran energi. Sejumlah kemudahan pun disiapkan agar pengembangannya terus melaju.

Sebagai informasi, target instalasi PLTS Atap pada tahun 2022 adalah sebesar 335MW, oleh karena itu Permen ESDM No.26/2021 menjadi instrumen kebijakan dari pemerintah untuk mencapai target tersebut. Beberapa kemudahan pengembangan PLTS Atap yang terdapat di dalam Permen tersebut diantaranya adalah peningkatan persentase ekspor kWh listrik menjadi 100%, perpanjangan waktu untuk kelebihan akumulasi selisih tagihan dinihilkan, percepatan jangka waktu permohonan PLTS Atap, dan masih banyak lagi.

Dari beberapa contoh pengalaman pelanggan yang telah memasang PLTS Atap, aturan ini menjadi sebuah pilihan menarik, dengan biaya investasi 70 juta rupiah untuk kapasitas pemasangan 58 Kwp, tagihan listrik dapat berkurang 50-70%, artinya, bila produksi bulanan stabil, biaya investasi tersebut balik kurang dari 6 tahun. Ini jelas cukup menarik, terutama bagi jutaan rumah tangga di Indonesia, khususnya mereka yang berada dalam strata ekonomi menengah atas. Bila potensi ini bisa diolah dengan tepat, maka pemakaian sumber energi terbarukan bisa dilakukan dengan biaya murah dan tak perlu banyak intervensi negara. Pemerintah cukup melakukan orkestrasi dan kemudahan kepada para produsen listrik kelas mikro ini.

Selama ini dalam skala besar, melalui PLN, pemerintah adalah off taker alias penjamin beli listrik yang dihasilkan oleh produsen listrik independen (independent power producer), bahkan menjamin membeli sedikitnya 70% listrik demi menjadikan investasi pembangkit listrik ini menjadi menarik.

PLTS atap berpotensi menjadi gerakan rakyat semesta dalam mencapai kemandirian energi listrik hijau dengan dukungan pemerintah. Rasanya, ini sama sekali bukan ancaman bagi PLN mengingat dari 45 juta atap rumah di Indonesia, hanya 5.262 atap di antaranya yang sudah memasangnya. Dengan kapasitas hanya 450 Megawatt, PTLS atap kurang dari seperempat kapasitas PLTU Batang berbahan bakar batubara yang mampu menghasilkan listrik 2.000 megawatt. Jadi rasanya kurang masuk akal bila sampai upaya pengembangannya dihambat.

Namun, karena PLN saat ini tengah mengalami surplus listrik terutama di Jawa-Bali, maka upaya ribuan rumah tangga seolah-olah menjadi masalah besar bagi perusahaan yang yang kini memonopoli bisnis listrik di Indonesia tersebut. Akibatnya, mulai timbul gejolak ketika PLN mulai melakukan restriksi izin pemasangan PLTS atap oleh rumah tangga.

PLN memang tidak melarang rumah tangga memasang PLTS atap, tetapi mempersulit izin pemasangan pembangkit listrik on grid yang tersambung dengan jaringan listrik PLN sehingga bisa melakukan ekspor dan impor listrik. Padahal, insentif yang diberikan pemerintah dengan mewajibkan PLN membeli listrik seharga 100% dari sebelumnya 65% telah mendongkrak minat rumah tangga untuk pasang.

Hitungan dari Kementerian ESDM menyebutkan, PLN bisa merugi Rp350 miliar jika harus menyerap listrik atap yang tahun ini diperkirakan mencapai 450 megawatt peak tahun ini. Kerugian bisa makin membengkak karena listrik dari pembangkit lain—terutama batu bara—tak terpakai. Di Jawa saja, PLN tahun ini mendapat tambahan pasokan 6 gigawatt, sementara kenaikan permintaan hanya 800 megawatt. Kondisi inilah yang disinyalir membuat PLN ogah-ogahan menerima pemasangan PLTS atap dalam jaringan mereka.

PLN sebagai sebuah perusahaan, tentu saja berkepentingan menyelamatkan keuangan perusahaan akibat tingginya biaya energi primer terutama batu bara. Ini diperparah dengan perencanaan megaproyek 35.000 megawatt pembangkit listrik. Sementara pembangkit listrik yang dibangun mulai berproduksi dan wajib dibeli PLN, pada saat yang sama proyeksi pertumbuhan ekonomi dan konsumsi listrik meleset jauh, diperparah oleh pandemi Covid-19 yang membuat konsumsi listrik justru merosot, khususnya dari sektor industri yang banyak menutup pabrik.

Seperti kita ketahui bersama, pembangkit listrik fosil, selain mengesampingkan komitmen transisi energi, selama ini juga lebih banyak menguntungkan pemasok batu bara dan bahan bakar minyak. Oleh karena itu jangan sampai karena buruk muka perencanaan kelistrikan di Indonesia, upaya mendorong energi hijau turut dikorbankan. Sejauh ini sangat terlihat ketidaksinkronan antara kebijakan pemerintah dalam menambah pasokan energi terbarukan dengan langkah jangka pendek PLN menekan kerugian membeli listrik, termasuk dari PLTS atap. Rasanya, perlu segera intervensi agar cinta energi hijau tak bertepuk sebelah tangan, apalagi layu sebelum berkembang.

III. Sektor Geologi, Mineral, Batubara dan Umum

Prospek batubara semester II. Research Analyst Mirae Asset Sekuritas mengungkapkan, dengan tren laju inflasi yang bertambah cepat serta usaha bank sentral untuk meredamnya dengan kenaikan suku bunga sudah berdampak pada nilai tukar rupiah. Tekanan rupiah tersebut, akan menguntungkan bagi perusahaan berorientasi ekspor, terutama eksportir batu bara. Bahkan, faktor rupiah tersebut juga akan ditambah faktor positif dari kenaikan harga batu bara yang kembali menguat dan akan bertahan di atas kisaran USD 300 per ton, dengan faktor utama dari larangan impor batu bara Rusia oleh negara-negara Eropa.

Pemerintah Eropa setuju untuk melarang batu bara Rusia mulai Agustus 2022 sebagai bagian dari babak baru sanksi terhadap negara tersebut. Selain itu, Jepang juga sudah bergerak untuk menangguhkan perdagangan batu bara Rusia baru untuk pengguna akhir Jepang. Selanjutnya, Rusia melangkah meningkatkan ketegangan geopolitik dengan lebih lanjut memotong pengiriman gas alam melalui yang pipeline terbesar ke Eropa.

Analis Mirae Asset Sekuritas mengatakan prospek komoditas batu bara pada semester kedua tahun ini masih bisa bergerak lebih kuat dibandingkan dengan pergerakan harga komoditas lainnya. Jepang dan Eropa pasti akan mencari destinasi baru untuk bisa aman terkait pasokan energi. Terutama saat semester II ini terjadi musim dingin, Jepang dan Eropa terpaksa harus lebih cepat melakukan antisipasi kondisi tersebut. Pasokan batu bara dari Rusia yang cukup signifikan, sampai 15 persen, dan Jepang juga besar ekspornya dari negara tersebut, ke depan kondisi ini akan menguntungkan bagi negar-negara produsen lainnya, seperti Indonesia, Australia, dan Afrika. Terlebih Australia dan Indonesia yang merupakan dua produsen batu bara terbesar.

Reviu Informasi Strategis Energi dan Mineral Harian, 12 Juli 2022

I. Sektor Minyak dan Gas Bumi

Peran Ukraina dalam perubahan strategi keamanan energi Eropa. Sejumlah perusahaan listrik di Prancis mempercepat rencana untuk mengubah boiler gas menjadi boiler hybrida yang dapat menggunakan gas atau minyak sebagai upaya untuk menghindari  terjadinya pemadaman listrik akibat pasokan gas yang semakin berkurang dari Rusia. Bahkan sejumlah perusahaan mempertimbangkan untuk beralih ke batubara.

Berkurangnya pasokan gas dari Rusia menyebabkan munculkan potensi ketidaksabilan energi di masyarakat. Untuk menjaga kestabilan pasokan energi dan perusahaan agar tetap beroperasi.

Untuk memantau penyaluran energi, Pemerintah Prancis melakukan pendataan untuk mengetahui perusahaan-perusahaan yang berpotensi mengalami pemutusan pasokan energi. Pemerintah Prancis juga berusaha mengurangi dampak lonjakan harga energi dengan membatasi harga gas dan listrik hingga akhir tahun. Hal ini dilakukan guna menjaga inflasi tetap rendah di antara negara-negara di Eropa.

Sementara di seluruh Eropa, industri telah beralih ke bahan bakar fosil yang lebih kotor dibandingkan gas guna mengatasi kekurangan pasokan dan menjaga keberlangsungan bisnis dari lonjakan harga energi. Hal tersebut dianggap lebih rasional dibandingkan rencana dan target EU untuk mencapai emisi nol bersih jangka panjang.

Eropa saat ini sedang mendesain ulang keamanan energi domestiknya mempertimbangkan konsekuensi jangka panjang dalam pencapaian target emisi nol bersihnya. Ukraina diperkirakan akan memiliki peran utama dalam proses transisi ketahanan energi di Eropa dengan mempertimbangkan bahwa: Sektor energi di Ukraina termasuk yang stabil di tengah kondisi perang dengan terhubungnya jaringan listrik Ukraina dan Eropa. Lebih dari 55 persen listrik Ukraina dihasilkan oleh pembangkit listrik tenaga nuklir. Selain itu Ukraina mampu menghasilkan 9 GWT dari ladang angin dan surya serta memiliki potensi energi terbarukan  hingga  yang setara dengan 70 juta toe. Ukraina juga memiliki cadangan gas terbesar di Eropa yang didukung dengan fasilitas penyimpanan gas alam bawah tanah untuk membentuk cadangan gas strategis.  Ukraina berpotensi menjadi partner Eropa untuk menyiapkan pasokan listrik hijau yang diekspor ke Eropa .

Ukraina juga memiliki potensi untuk meningkatkan peorduksi dan pembangkitan gas domestic tertapi membutukan tambahan akses  infrastruktur LNG untuk menjadi hub gas di Eropa dan interkonektor gas. Saat ini Ukraina belum memiliki terminal gas LNG di wilayahnya. Saat ini Ukraina mengandalkan terminal yang ada di Lituania yang memasok LNG dari terminal LNG di Klaiedua dan interkonektor Lituania-Polandia Untuk mencapai hal itu, diperlukan investasi besar yang baik dari negara Eropa atau investor lain  dalam peningkatan fasilitas infrastruktur yang ada.

II. Sektor EBTKE dan Ketenagalistrikan

Program Biodiesel Dipacu, pemerintah menambah alokasi pengadanaJUli. Selain itu uji coba pada akhir an biodiesel mencapai 10,8juta kiloliter, naik 6,4 persen dari kuota awal yang ditetapkan sebesar 10, 15 kilolite k pada tahun ini.keputusan itu diambil  seiring dengan rencana uji coba program bauran biodiesel dan BBM enis solar sebanyak 35 persen dan 40 persen yang akan dilakukan secara pararel pada akhir bulan ini.

Saat ini KESDM  tengah melakukan pematangan spesifikasi untuk uji coba B35 dan B40 untuk mengejar rencana uji coba pada akhir Juli. Selain itu, KESDM juga tengah menggdok sejumlah aturan setingkat menteri untuk mempermudah peralihan penggunaan program mandatory bauran biodiesel dan solar tersebut ke depan. Sementara untuk kesediaan bahan baku untuk program B35 dan B40 sangat cukup sebesar 17,14 juta KL.

Selepas percepatan uji coba B35 dan B40 KESDM akan mengkaji kembali ihwal potensi pelaksanaan program mandatori bauran biodiesel 40 persen dan 60 persen pada Desember 2022 dan jika hasil uji coba bagus akan segera diterapkan secara nasional. Berdasarkan data dari KESDM, realisasi serapan dari program B30 sudah mencapai 4,9 juta KL atau sebesar 49 persen dari target yang dipatok pada rencana kerja awal sebanyak 10,15 juta KL, artinya realisasi serapan program B30 masih sesuai dengan peta jalan yang ditetapkan pemerintah tahun ini. Disisi lain, program percepatan B35 sebagai transisi menuju B40 dilakukan untuk menaikan harga tandan buah segar (TBS) kelapa sawit yang anjlok pada pertengahan tahun ini. Selain untuk menekan impor solar, percepatan uji coba B35 itu diharapkan ikut meningkatkan serapan TBS domestic guna mengerek naik harga di tingkat petani yang tetap rendah.

III. Sektor Geologi, Mineral, Batubara dan Umum

Mengatasi PETI Komitmen Bersama. Pertambangan Tanpa Izin atau PETI telah lama menjadi perhatian Pemerintah. Saat ini tercatat lebih dari 2.700 lokasi PETI yang tersebar di Indonesia. Dari jumlah tersebut, lokasi PETI batubara sekitar 96 lokasi dan PETI Mineral sekitar 2.645 lokasi berdasarkan data tahun 2021 (triwulan-3). Salah satu lokasi PETI yang terbanyak yaitu di Provinsi Sumatera Selatan.

PETI sendiri adalah kegiatan memproduksi mineral atau batubara yang dilakukan oleh masyarakat atau perusahaan tanpa memiliki izin, tidak menggunakan prinsip pertambangan yang baik, serta memiliki dampak negatif bagi lingkungan hidup, ekonomi, dan sosial. Selain itu, PETI juga mengabaikan kewajiban-kewajiban, baik terhadap Negara maupun terhadap masyarakat sekitar. Karena mereka tidak berizin, tentu akan mengabaikan kewajiban-kewajiban yang menjadi tanggung jawab penambang sebagaimana mestinya. Mereka tidak tunduk kepada kewajiban sebagaimana pemegang IUP dan IUPK untuk menyusun program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat, termasuk juga pengalokasian dananya.

Pemerintah khususnya Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) telah bekerja sama dengan K/L terkait untuk mengatasi PETI. Upaya yang dilakukan antara lain dengan inventarisasi lokasi PETI, penataan wilayah pertambangan dan dukungan regulasi guna mendukung pertambangan berbasis rakyat, pendataan dan pemantauan oleh Inspektur Tambang, usulan penetapan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) sesuai usulan Pemerintah Daerah, hingga upaya penegakan hukum.

Upaya dan komitmen untuk mengatasi PETI juga dilakukan oleh Pemprov Bangka Belitung dengan memperbaiki tata kelola pertambangan timah, pada prinsipnya bertujuan semata-mata untuk menyejahterakan masyarakat dan masyarakat dapat melakukan aktifitas tambang secara legal dan aman, bukan sebaliknya malah menghambat masyarakat mencari nafkah. Aksi nyata yang telah dilakukan Pemprov Bangka Belitung saat ini memang ada dua sisi, satu sisi, dilakukan penindakan dalam arti menghentikan kegiatan tambang ilegal agar tidak dilanjutkan, kemudian disisi lain, dicarikan solusi agar kegiatan tersebut menjadi legal. Proses penataan tambang ilegal tentu tidaklah mudah, namun dengan kesadaran dan kepedulian semua pihak maka hal ini bukan tidak mungkin untuk dilakukan.

Reviu Informasi Strategis Energi dan Mineral Harian, 11 Juli 2022

I. Sektor Minyak dan Gas Bumi

Investasi Rusia di Indonesia. Saat ini, salah satu contoh investasi Rusia yang sedang berlangsung di Indonesia adalah pembangunan Kilang Grass Root Refinery (GRR) Tuban. Proyek ini dijalankan oleh PT Pertamina (Persero) dan Rosneft dengan nilai investasi sekitar US$ 15 miliar.

Kilang GRR Tuban ditargetkan dapat mengolah 300.000 barel minyak per hari dan menghasilkan 30 juta liter BBM per hari untuk jenis gasoline dan diesel. Kilang ini juga akan memproduksi 4 juta liter avtur per hari dan petrokimia sebesar 4,25 juta ton per hari.

Aliran dana investasi dari Rusia ke Indonesia datang melalui Singapura terlebih dahulu dikarenanakan keringanan pajak yang diperoleh daripada langsung menyalurkan ke Indonesia. Karena langkah ini pula, Singapura kerap tercatat sebagai negara dengan suntikan investasi tertinggi.

Investasi Rusia ke Indonesia lebih banyak masuk dalam industri infrastruktur dan pertambangan. Ia menyebutkan proyek Pertamina Rosneft merupakan salah satu yang terbesar untuk Indonesia.

Indonesia sebagai negara yang tidak berkonflik dan masih terus menjaga hubungan baik dengan Rusia, tentu punya peluang untuk memperoleh investasi dari Rusia. Potensi ini sangat bisa untuk dimanfaatkan guna menciptakan relasi ekonomi yang lebih dalam dengan Rusia. Walau demikian, Pemerintah Indonesia perlu terus objektif dalam menjalin kerja sama ekonomi ini dan harus menjaga agar tidak terseret dalam pusaran kepentingan geopolitik.

Dengan demikian, Indonesia tetap bisa menarik investasi dari Rusia secara maksimal semberi terus memaksimalkan ekonomi nasional dari menjaga diversifikasi rekan ekonomi di pasar global, termasuk dari negara-negara yang berkonflik dengan Rusia.

II. Sektor EBTKE dan Ketenagalistrikan

Menilik Skenario Resesi. Dalam beberapa bulan terakhir, panggung ekonomi politik global terfokus pada scenario resesi ekonomi glbal. Sejumlah lembaga global seperti Bank Dunia sudah merevisi turun pertumbuhan ekonomi glbal, disertai laju inflasi yang terus meninggi. Ditengah tingkat pengganguran yang juga tinggi.  Kondisi stagflasi itulah yang berujung pada resesi yang memunculkan guncangan besar dalam perekonomian global.

Bank Dunia menyebut resesi ekonomi global sudah di depan mata. Resesi merupakan kondisi saat pertumbuhan ekonomi pada suatu negara atau kawasan mengalami penurunan selama dua kuartal atau lebih secara berturut-turut. Bank Dunia bahkan terkesan pesimis banyak negara di dunia bisa menghindari ancaman resesi global. Tingginya tekanan inflasi dibanyak negara tak sejalan dengan pertumbuhan ekonomi.

Bank dunia sendiri, tercatat sudah dua kali memangkas proyeksi pertumbuhan ekonomi global. Dalam laporan Global Economic Prospect (GEP) yang dipublikasikan Juni lalu, bank Dunia menyebutkan  Januari lalu, proyeksi pertumbuhan dipangkas dari 5,7 persen pada 2021, menjadi 4,1 persen  tahun ini. Lalu, proyeksi tersebut, Juni lalu dipangkas lagi menjadi 2,9 persen. Lantaran itu, resiko stagflasi perlu mendapat perhatian serius dalam kurun 2021 sampai 2024, ketika pertumbuhan ekonomi global diprediksi lebih rendah di kisaran 2,7 persen.

Proyeksi atau prediksi apapun yang dimunculkan banya lembaga global, terkait scenario resesi ekonomi global, mengerucut pada munculnya tiga kondisi yang diyakini menjadi ancaman perekonomian dan harus dihadapi pemangku kebijakan ekonomi politik dunia: krisis energi, krisis pangan dan krisis jaringan pasokan global. Tanpa penanganan super serius, para pemangku kebijakan ekonomi dan politik dunia bukan tidak  mungkin menyaksikan ketiga krisis tersebut menjungkirbalikan kehidupan miliaran populasi dunia. Sebagian di Eropa terancam kedinginan lantaran pasokan energi untuk penghangat tersendat. Sebagian di Afrika dan belahan lain dunia terancam kesulitan pangan. Terganggunya jaringan pasokan menyulitkan banyak negara mendapat bahan baku dan sebagainya.

Krisis energi dan pangan menjadi semakin mencuat lantaran perang Rusia – Ukraina. Perang menyebabkan distribusi energi dari Rusia ke banyak negara Eropa tersendat. Situasinya menjadi semakin rumit ketika negara-negara Eropa dan Amerika Serikat menjatuhkan sanksi ekonomi kepada Rusia termasuk mendesak banyak perusahaan multinasional menarik operasional di Rusia. Sebaliknya Rusia membalas sanksi tersebut dengan mempersenjatai energi dengan menghentikan pasokan gas ke negara-negara Eropa. Negara-negara Eropa yang sejatinya akan menghentikan penggunaan energi fosil kembali menggunakan energi tersebut guna menghadang kenaikan harga energi. Krisis pangan juga menonjol lantaran jalur distribusi pangan tersendat. Tersendatnya pasokan energi dan bahan pangan menyebabkan  harga pangan dan energi dibanyak negara di dunia terutama Eropa dan AS melambung tinggi.

Melambungnya harga energi dan pangan akibat perang Rusia dan Ukraina menyebabkan pereknomian banyak negara kesulitan. Tundingan pun banyak di arahkan ke pada negara-negara Eropa yang menjatuhkan sanksi ke Rusia sekaligus juga mengecam  serangan Rusia ke Ukraina yang menyebabkan krisis ekonomi global. Satu hal yang pasti infalsi pun tidak terkendali.

Secara keseluruhan perekonomian global yang belum benar-benar bangkit dari hantaman pandemic virus corona, kini harus pula menghadapi resiko resesi akibat krisis energi, pangan dan terganggunya jaringan pasokan global. Seluruh actor perekonomian global, suka atau tidak, harus berhadapan langsung dengan ancaman resesi. Begitu seriusnya ancaman tersebut negara seperti India dan China sudah membatasi ekspor. Imbasnya, bagi perekonomian di level menegnha, harus pula menghadapi kemungkinan imbas kenaikan suku bunga.

Saat ini benyak bank-bank sentral mulai banyak beralih melaksanakan mandat tunggal untuk menurunkan inflasi. Karena menaikan suku bunga akan menjadi langkah utama lantaran banyak negara maju melihat resiko resesi mulai menjadi kenyataan.  Oleh karena itu pemimpin negara-negara perekonomian utama dunia mesih menghadapi ketidakpastian terkait upaya mengelola resiko inflasi sekaligus menyeimbangkan harga energi dan pangan global. Apalagi dalam upaya mengurangi teekanan pandemic sebelumnya sudah menguras anggaran dan utang. Uapata mengeliminasi imbas perang berpeluan menambah tekanan pada anggaran dan hutan. Sementara ancaman dan resiko stagflasi dan tingginya pengganguran terus membayangi. Mencari solusi atas scenario resesi itulah yang agaknya menjadi pekerjaan rumah sekaligus focus pertemuan pemimpin negara-negara G20.

III. Sektor Geologi, Mineral, Batubara dan Umum

Aplikasi teknologi nuklir. Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) melalui Organisasi Riset Tenaga Nuklir (ORTN) menjelaskan beragam aplikasi teknik nuklir saat ini sangat membantu dan bermanfaat dalam kehidupan manusia, termasuk teknologi deteksi radiasi dan analisis nuklir, yang aplikasinya juga bermanfaat atau dapat digunakan untuk industri dan pertambangan seperti pemanfaatan sumber beta untuk pengukuran gramatur kertas, ketebalan lapisan plastik, kemudian juga penggunaan sumber gamma untuk pengukuran ketebalan plat tipis dan plat baja.

Perekayasa Ahli Utama PRTDRAN, Rony Djokorayono, menjelaskan untuk prinsipnya, detektor dan sumber radioaktif berada di seberang sampel dan diarahkan ke sampel, kemudian dari hasil pengukuran ini akan terjadi pengurangan radiasi yang diukur, yaitu perbedaan nilai radiasi sebelum dan sesudah diberikan sinaran dari sumber, yang nantinya juga akan dikonversikan menjadi arus yang dapat memberikan informasi mengenai gramatur kertas, ketebalan plat, maupun ketebalan pelapisan.

 Berikut beberapa aplikasi teknologi nuklir lainnya di bidang industri, antara lain:

  1. Radioisotop yang digunakan dalam pengukuran ketebalan plat dan pelapisan plat adalah Amerisium-241 atau Cesium-137, sedangkan untuk pengukuran ketebalan kertas adalah Kripton-85 atau Promethium-147. Kerja sama yang sudah pernah dilakukan, yaitu dengan pabrik kertas PT Trimitra Mandiri Bandung, Indutri kertas di Kudus, serta PT Jindal Stainles Steel Gresik.
  2. Gamma Continous Level, yaitu metode pengukuran level bejana bertekanan dan bertemperatur tinggi dengan prinsip radiation level menyediakan persentase dari penurunan transmisi sesuai level. Panjang gelombang pendek dan energi yang tinggi dari radiasi gamma menembus dinding vessel dan media proses. Sebuah detektor di sisi yang lain dari vessel mengukur kekuatan bidang radiasi dan menyimpulkan level di dalam vessel. Metode ini telah diaplikasikan di PT Petrokimia.
  3. Gamma Switch level, serupa dengan Gamma continuous level, namun hanya mengukur titik tertentu saja dengan prinsip radiation level, menyediakan suatu fungsi switch on/off. Metode ini telah diaplikasikan di PLTU Paiton dan PT Espatindo Metal Surabaya. Selanjutnya
  4. Gamma Density Gauge, yaitu alat untuk mengukur kepadatan atau densitas, serta untuk menentukan persen solid material yang mengalir di dalam pipa proses tanpa kontak. Metode ini telah diaplikasikan di tambang emas Pongkor dan PT Petrokimia.
  5. Gamma Weight Scale, yaitu alat pengukur berat material yang dipindahkan menggunakan belt conveyor atau screw conveyor tanpa kontak dengan material yang diukur. Metode ini telah diaplikasikan di PLTU Suralaya.
  6. Online Analizer Unsur, adalah metode untuk mengukur konsentrasi unsur di dalam material batu bara pada belt conveyor, metode ini telah diaplikasikan pada PLTU Batubara.
  7. Gamma Geophysics Logging, adalah metode untuk menentukan ketebalan lapisan tambang atau kedalaman lapisan tambang, telah diaplikasikan pada PT Recsalog Kota Baru Padalarang Bandung.
  8. Gamma Scan untuk mendeteksi adanya crack (retakan) pada pipa industri.
  9. Gamma Column Scanning diaplikasikan untuk pipa dengan ukuran hingga 50 meter.
  10. Gamma Tomografi untuk memeriksa distribusi densitas material kerak didalam pipa. Serta pemeriksaan level sludge tangki untuk memeriksa profil level endapan untuk menghitung volume kerja pada saat cleaning tangki.
  11. Non Destructive Test memiliki keuntungan, yaitu dapat dilakukan tanpa menghentikan proses produksi, real-time, dan in-situ, dapat diperoleh lokalisasi kerusakan sehingga mempercepat penanganan, serta efektif dan efisiennya penyiapan tenaga kerja, kualitas dan kuantitas spare part.

Berbagai teknologi deteksi radiasi untuk aplikasi industri dan pertambangan merupakan bagian dari kontribusi iptek nuklir. Pengaplikasian teknologi deteksi radiasi nuklir bidang industri dan pertambangan ini dapat terus berkembang dan makin pesat, sehingga memberikan efek memajukan dunia industri nasional

Reviu Informasi Strategis Energi dan Mineral Harian, 7 Juli 2022

I. Sektor Minyak dan Gas Bumi

Biaya panel surya meningkat namun masih lebih murah dari fosil. Berdasarkan survei yang dilakukan Bloomberg, biaya untuk membangun dan menjalankan fasilitas tenaga surya dan angin baru masih lebih murah dibandingkan pembangkit listrik tenaga gas atau batubara.

Setelah sebelumnya menurun, biaya pembangkit listrik energi terbarukan meningkat seiring kenaikan harga bahan baku dan tenaga kerja. Anjloknya biaya pembangkit energi terbarukan pada decade sebelumnya banyak dipengaruhi oleh biaya produksi peralatan yang semakin efisien.

Akan tetapi, biaya pembangkit listrik batubara dan gas alam meningkat lebih cepat seiring kenaikan harga energi global yang tinggi menyusul terjadinya invasi Rusia ke Ukraina. Akibatnya biaya project pembangkit angin onshre dan surya diperkirakan lebih rendah 40 persen dibandingkan pembangunan pembangkit batubara atau gas bumi.

Biaya pembangkit angin yang baru mencapai US$46 per MW, sedangkan pembangkit surya skala besar US$45 per MWh. Sebagai perbandingan pembangkit batubara baru biayanya mencapai US$74 per MWh sedangkan pembangkit gas baru mencapai US$81 per MWh.

Guna menjaga keamanan rantai pasok panel surya dan biaya produksi yang semakin kompetitif perlu adanya upaya untuk memperluas dan mendiversifikasi produksi panel surya global yang rantai pasokan globalnya saat ini sangat terkonsentrasi di Tiongkok. Di satu sisi kebijakan Tiongkok terhadap industri panel suryanya telah membantu PV surya menjadi teknologi pembangkit listrik yang lebih terjangkau. Namun kondisi ini menyebabkan ketidakseimbangan dalam rantai pasokan PV surya. Kapasitas industri panel surya semakin berkurang di Eropa, Jepang, dan Amerika selama satu dekade terakhir. Pangsa Tiongkok di semua tahap pembuatan panel surya termasuk elemen kunci polisilikon dan wafer mencapai 80 persen secara global. Pangsa ini diperkirakan mencapai akan 95 persen pada tahun tahun mendatang.

Kendala rantai pasok yang terjadi pada tahun sebelumnya telah menyebabkan kenaikan sekitar 20% harga panel surya selama setahun terakhir. Kondisi ini menyebabkan sejumlah negara dan pemangku kepentingan lainya untuk mendorong penyebaran manufaktur PV. Diversifikasi produsen PV adalah salah satu strategi utama untuk mengurangi risiko rantai pasokan di seluruh dunia.

IEA memperkirakan kapasitas PV surya ke sistem kelistrikan di seluruh dunia meningkat empat kali lipat pada tahun 2030 agar sesuai dengan roadmap NZE IEA pada tahun 2050. Kapasitas produksi global untuk blok bangunan utama panel surya, polisilikon, sel dan modul diperkirakan akan membutuhkan lebih dari dua kali lipat pada tahun 2030. Penambahan fasilitas manufaktur PV surya baru di sepanjang rantai pasokan global dapat menarik investasi sebesar US$120 miliar pada 2030, dan potensi penambahan jumlah tenaga kerja pada industri manufaktur sebesar 1 juta.

II. Sektor EBTKE dan Ketenagalistrikan

Resesi dan Suplai Jadi Masalah bagi Harga Komoditas Energi, harga komoditas energi masih dalam trend naik sepanjang kuartal II-2022. Kendati begitu, jika dibandingkan kuartal I-2022 harga komoditas sedikit melambat. Harga minyak dunia menguat 31,75% pada kuartal I 2022. Sedangkan di kuartal II-2022 Cuma naik 11,23%. Sementara harga batubara kuartal I-2022 meningkat 89,20 persen dan naik sebesar 58,35% di kuartal II-2022. Bahkan gas alam sepanjang kuartal II-2022 justru mengalami penurunan 5, 34%.

Research & Development ICDX Gita Yoga mengungkapkan, melambatnya kenaikan harga komoditas energi di picu kekhawatiran resesi yang mengancam pertumbuhan ekonomi global. Terlebih semakin banyak negara menyusul langkah bank sentral Amerika Serikat meningkatkan suku bunga. Efek resesi ini berdampak negative terhadap harga komoditas energi karena mengarah pada pelemahan permintaan. Memasuki kuartal III-2022 melihat trend bearish harga komoditas energi masih akan berlanjut. Kekhawatiran terjadinya resesi ekonomi global hingga melonjaknya kasus Covid-19 di China menjadi katalis yang bisa menekan permintaan.

Hanya batubara yang bertahan tinggi karena permintaan dari Uni Eropa. Ini sejalan dengan  keputusan Rusia menghentikan ekspor gas, yang membuat Eropa beralih ke batubara sebagai sumber pembangkit listrik. Tapi Analis Global Kapital Invesma Ali Assegaf juga melihat koreksi minyak hanya sementara. Itu hanya karena harga minyak sudah naik terlalu tinggi menyentuh US$ 120. Secara Fundamental, pasokan minyak masih ketat. Langkah OPEC+ menambah produksi 648.000 barel per hari tidak menutup kekurangan pasokan yang ditinggalkan Rusia akibat larangan impor dari Uni Eropa. Pasokan dari Iran pun masih terkendala karena alotnya perundingan nuklir dengan Amerika serikat. Selain itu, permasalahan ladang minyak Norwegia dan Libia turut memperdalam masalah ketatnya pasokan tersebut. Oleh karenanya diperkirakan harga minyak masih akan bertahan di atas US$ 100 per barel di kuartal III ini. Harga minyak baru akan terhenti jika pasokan kembali melimpah. Ini bisa terwujud bila pembicaraan nuklir AS-Iran mencapai kesepakatan dan AS membuka lagi embargo minyak Venezuela. Jika kesepakatan berhasil harga minyak bisa turuan ke US$ 90, bahkan ke US$ 80. Namun saat ini harga minyak masih bertahan diharga minyak dunia masih bertahan di US$ 105..

III. Sektor Geologi, Mineral, Batubara dan Umum

Koordinasi Antar Kementerian Untuk Meningkatkan Investasi di Sektor Minerba. Kementerian ESDM dan Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) pada Rabu 6 Juli 2022 melakukan rapat kerja untuk kedua kalinya. Tujuannya untuk mensinkronkan program kerja antar kementerian untuk meningkatkan iklim investasi nasional. Sinkronisasi yang dilakukan meliputi pencabutan izin, penataan SOP hingga percepatan perizinan yang transparan.

Hal lain yang harus diperhatikan ialah perlunya penyempurnaan sistem perizinan dan tambahan tenaga kerja yang mumpuni mengingat adanya peralihan wewenang pemberian izin yang sebelumnya berada di bawah pemerintah daerah beralih ke pemerintah pusat yang mengakibatkan tambahan load pekerjaan yang tiba-tiba di Kementerian pusat.

Rapat kerja yang diinisiasi oleh Kementerian ESDM ini disambut positif oleh Kementerian Investasi. Menurut Menteri Investasi, raker ini merupakan upaya komunikasi yang harus dibangun untuk menyamakan pandangan antar kementerian. Diharapkan kedepannya tidak ada lagi perbedaan persepsi mengenai pemberian perizinan di setiap jajaran baik di KESDM maupun Kementerian Investasi.

Reviu Informasi Strategis Energi dan Mineral Harian, 6 Juli 2022

I. Sektor Minyak dan Gas Bumi

Melalui Badan Pengatur Hilir (BPH) Migas, pemerintah mengatur pembatasan pembelian BBM bersubsidi seperti Pertalite agar tepat sasaran. Pembatasan ini dilakukan dengan menyortir beberapa kendaran yang ditentukan dari kapasitas cubical centimeter (cc) mesin. Pembatasan ini dilakukan dengan menyortir beberapa kendaran yang ditentukan dari kapasitas cubical centimeter (cc) mesin

Pendataan dilakukan melalui digitalisasi Mypertamina ditujukan untuk mengontrol BBM bersubsidi, solar, pertalite dan bahan bakar lainnya. Dengan digitalisasi maka dapat diketahui siapa dan berapa seseorang mengkonsumsi solar dan pertalite subsidi. Hal ini perlu dipertegas bawaha ini bukan pelarangan penggunaan subsidi, tetapi adalah pendataan.

Pertamina menegaskan pendaftaran pembelian bahan bakar minyak bersubsidi melalui platform digital MyPertamina hanya dikhususkan untuk pemilik kendaraan roda empat. Pada tahap ini, pendaftaran fokus untuk melakukan pencocokan data antara yang didaftarkan oleh masyarakat dengan dokumen dan data kendaraan yang dimiliki. Setelah statusnya terdaftar, masyarakat akan mendapatkan kode QR yang akan diterima melalui notifikasi pada laman subsiditepat.mypertamina.id ataupun melalui surat elektronik. Kode QR itu bisa dicetak dan dibawa ke SPBU, sehingga tidak wajib mengunduh aplikasi MyPertamina atau membawa ponsel ke SPBU.

Sejak 1 Juli sampai 5 Juli 2022, dibuka bagi konsumen yang ingin mendaftarkan kendaraannya sebagai penerima BBM Subsidi. Saat ini pengguna (user) aplikas MyPertamina juga bertambah sebanyak 4 juta dalam waktu 4 hari dari berbagai daerah di Indonesia. Besarnya antusiasme untuk menjadi pengguna MyPertamina menunjukkan para pengguna kendaraan bermotor antusiasme dengan langkah yang dilakukan Pertamina.Selain melalui website subsiditepat.mypertamina.id secara langsung, pendaftaran juga dapat diakses melalui aplikasi MyPertamina.

Untuk mempermudah pendaftaran, bagi masyarakat yang tidak memiliki handphone, dapat datang ke booth pendaftaran yang telah disediakan di SPBU Pertamina. Terdapat petugas yang akan membantu masyarakat mendaftar secara langsung.

II. Sektor EBTKE dan Ketenagalistrikan

Ancaman Krisis Energi di Pedesaan.  Pengembangan energi terbarukan di pedesaan sangat relevan jika dikaitkan dengan ancaman krisis energi. Potensi energi baru dan terbarukan Indonesia melimpah, tetapi pemanfaatannya masih sangat jauh di bawah potensi.

Dalam berbagai kesempatan, Presiden Joko Widodo kerap mengingatkan potensi terjadinya krisis energi di samping krisis pangan. Perang Ukraina-Rusia membuat pasokan energi dari Rusia ke beberapa negara Eropa tersendat. Ketegangan politik, spekulasi meningkatnya permintaan, dan kekhawatiran terhambatnya pasokan membuat harga minyak mentah dunia terdorong naik. Menghadapi ancaman krisis energi seperti ini, beberapa hal dapat dilakukan dalam konteks meningkatkan pasokan energi di wilayah-wilayah perdesaan Indonesia.

Seperti kita ketahui bersama, pada tahun 2020 rasio elektrifikasi di Indonesia telah mencapai 99,2%, meskipun demikian penyediaan listrik di pedesaan masih menghadapi beberapa tantangan. Pertama, sebesar 0,8 persen wilayah yang belum mendapat aliran listrik semuanya ada di pedesaan. Apalagi jika ditelusuri lebih jauh, definisi elektrifikasi didasarkan pada jumlah desa, bukan rumah tangga. Artinya, bisa terjadi sebuah desa masuk dalam kategori mendapat aliran listrik, padahal hanya sebagian kecil rumah tangga yang menikmatinya. Kedua, dari desa-desa yang sudah teraliri listrik, banyak di antaranya masih mendambakan pasokan listrik yang andal dan berkesinambungan. Pasokan yang terbatas menghalangi penduduk desa menikmati listrik sepanjang 24 jam sehari. Tantangan ketiga, perlunya pemanfaatan sumber energi terbarukan di wilayah perdesaan. Di era perubahan iklim, semua kegiatan ekonomi, termasuk sektor energi, didorong untuk lebih rendah karbon. Apalagi Indonesia juga mencanangkan target bauran energi, yakni sumber energi baru dan terbarukan (EBT), mencapai 23 % pada 2025. Sampai akhir 2021, baru 11,7% yang terealisasi.

Pengembangan energi terbarukan di pedesaan juga sangat relevan jika dikaitkan dengan ancaman krisis energi. Lebih dari 80% sumber energi dunia didapat dari bahan bakar fosil. Jika pembangunan sumber energi di perdesaan masih mengandalkan sumber fosil, potensi dampak krisis energi dunia di wilayah tersebut menjadi lebih besar. Dari sisi pasokan, potensi sumber energi terbarukan Indonesia, seperti biomassa, biogas, air, matahari (surya), dan angin, sangat berlimpah. Namun, pemanfaatan masih jauh di bawah potensinya. Potensi energi surya 207 gigawatt (GW) baru terpasang 0,15 GW (0,07 %). Potensi energi angin 60,6 GW, kapasitas terpasang 0,15 GW (0,25 %). Adapun potensi energi air (mini dan mikrohidro) adalah 75 GW, tetapi baru terpasang 6,08 GW (8,1 %).

Berbagai cara untuk meningkatkan pemanfaatan EBT di daerah juga telah dilakukan oleh aktivis energi hijau seperti Yayasan Ibeka (Ibu Tri Mumpuni) dengan pembangunan 80 pembangkit listrik tenaga mikrohidro (PLTMH) di sejumlah wilayah Indonesia, dari Aceh sampai Papua. Kemudian untuk pembangkit listrik tenaga surya juga sudah banyak dibangun, baik oleh pemerintah maupun perseorangan (swasta). Sementara biogas banyak dikembangkan dalam rangka program Desa Mandiri Energi. Dalam pengembangan energi angin, ada Lentera Angin Nusantara (LAN), sebuah organisasi beranggotakan anak-anak muda Indonesia yang memiliki kepedulian pada negerinya dalam memanfaatkan energi angin.

Tak hanya teknis, dari sisi pendanaan keuangan juga sudah muncul inisiatif dari masyarakat, seperti Koperasi Energi Nusantara Desa Indonesia (KENDI). Tidak hanya membantu melakukan instalasi perangkat energi surya bagi anggotanya, tetapi koperasi ini juga membantu mencarikan skema pembiayaannya. Di Sumenep, Madura, Jawa Timur, KENDI membantu pemasangan PLTS untuk pabrik garam. Selain itu, juga pengelolaan keuangan yang berkaitan dengan biaya pemasangan tersebut dengan memperhitungkan hasil dari penjualan garam.

Terdapat beberapa isu terkait pembangunan dan pemanfaatan energi terbarukan di perdesaan. Secara teknis, biaya instalasi awal yang mahal, seperti dalam kasus pemanfaatan energi surya, sering menimbulkan keengganan calon pengguna. Peningkatan efisiensi instrumen diperlukan agar biaya turun. Oleh karena itu saat ini diperlukan kolaborasi bersama seluruh instrument bangsa agar masing-masing inisiatif dapat saling bekerjasama menyumbangkan versi terbaiknya guna mencapai kemandirian energi di desa-desa Indonesia dengan memanfaatkan sumber energi terbarukan.

III. Sektor Geologi, Minerba, Batubara dan Umum

Perkembangan BLU Batubara. Direktur Eksekutif APBI mengatakan sampai dengan saat ini pengusaha barubara masih menanti sosialisasi resmi dari pemerintah mengenai Badan Layanan Umum (BLU) subsidi batu bara. Oleh karena itu, efektifitas dari BLU belum bisa ditakar sepanjang belum ada sosialisasi mengenai konsep dari BLU tersebut. PT Indocement Tunggal Prakarsa Tbk. (INTP) pun berharap rencana pembentukan Badan Layanan Umum atau BLU subsidi batu bara untuk industri bisa terealisasi dan bekerja efektif serta transparan sehingga menjamin semua pihak mendapatkan perlakuan yang sama untuk menikmati harga batu bara khusus.

Proses pembentukan Badan Layanan Umum (BLU) Batubara masih belum rampung hingga pertengahan tahun ini. Saat ini, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sedang membahas perihal harga terkait dengan rencana pembentukan BLU subsidi batu bara untuk kebutuhan Industri tersebut. Poin-poin lainnya juga masih dalam pembahasan termasuk potensi masuknya industri non-kelistrikan dalam skema BLU Batubara ini.

Pengusaha batubara meminta pemerintah mengkaji lebih dalam perihal cakupan pemungutan penyaluran dana kompensasi Domestic Market Obligation (DMO) batu bara yang belakangan ini juga akan mencakup industri non-kelistrikan, kecuali smelter. Padahal ide awal pembentukan DMO adalah untuk menyelesaikan permasalahan dan pelaksanaan pasokan batu bara untuk kelistrikan nasional yang dimana diharapkan skema dari pemungutan dan penyaluran dana kompensasi DMO dilakukan dengan menjunjung tinggi transparansi serta tidak merugikan baik PLN maupun pemasok batu bara.

Tercatat, pemerintah sebelumnya telah menetapkan harga batubara sebesar US$ 90 per ton untuk sektor industri kecuali smelter. Artinya, harga patokan batubara tersebut juga akan dilepas mengikuti harga pasar. Selanjutnya, selisih harga batubara antara harga pasar dengan harga patokan juga bakal dibayarkan melalui iuran yang diurusi oleh BLU Batubara.

Reviu Informasi Strategis Energi dan Mineral Harian, 5 Juli 2022

I. Sektor Minyak dan Gas Bumi

Pertumbuhan EV di Tiongkok. Tiongkok telah menjadikan pengembangan kendaraan listrik sebagai landasan dekabronisasi sektor transportasi. Meskipun pada akhir tahun lalu Tiongkok mulai menghapuskan subsidi EV dan terjadi kenaikan harga bahan baku baterai, Namun hal tersebut tidak mempengaruhi tingkat penetrasi EV. Hal tersebut tidak memperlambat penjualan karena ketersediaan pilihan model EV pada berbagai tingkat harga.

Sampai dengan 2030 penjualan EV di Tiongkok diperkirakan akan terus meningkat mencapai 15 juta unit per tahun dari saat ini sekitar 3 juta unit pada 2021. Sejak tahun 2020, penjualan EV di Tiongkok telah mengalahkan penjualan EV di US dan Eropa, bahkan di dalam negeri share penjualan EV  telah mencapai 20 persen dari total penjualan kendaraan. Peralihan penggunaan teknologi baterai dari Nikel Cobalt Manganese ke Lithium Iron Phospate yang memiliki harga lebih kompetitif semakin memperkuat daya saing industri EV dan tren kepemilikan EV di Tiongkok.  Seiring dengan meningkatnya harga bahan baku nikel, prosentase produksi baterei di Tiongkok perlahan mulai beralih ke bateri Lithium Iron Phospate. Sejak pertengahan 2021, produksi baterai LFP di Tiongkok mencapai lebih dari 50% terhadap total baterei output.  Kondisi tersebut mendorong terjadinya peningkatan kapasitas pabrik lithium di Tiongkok hingga lebih dari 600 ribu  ton per tahun. Bahkan dalam beberapa tahun terahir banyak perusahaan Tiongkok yang mengakuisisi perusahaan lithitum di luar negeri untuk seiring dengan semakin meningkatkan kebutuhan bahan baku lithium untuk baterai.

II. Sektor EBTKE dan Ketenagalistrikan

Ikhtiar mengurangi Ketergantungan Batubara, dorongan untuk memanfaatkan energi terbarukan terus menggaung di tingkat global. Namun kenyataannya bahwa batubara, bahan bakar fosil masih dominan belum tergantikan dalam pemenuhan energi tidaklah terelakan. Akan tetapi, pengurangannya diupayakan, seperti dengan memanfaatkan biomassa sebagai bahan campuran pembakaran batubara.

Berdasarkan data dari KESDM, hingga akhir 2021, dari total kapasitas pembangkit listrik 73.736 MW, kapasitas pembangkit tenaga uap (PLTU) masih dominan, yakni sekitar 50 persen. Pada bauran energi, penyediaan listrik dengan batubara juga dominan yakni lebih dari 65 persen. Selain itu juga PLN dalam menyediakan energi primer masih banyak menggunakan batubara, namun seiring bumi yang kian memanas berbagai upaya mutlak diperlukan yaitu dengn mengurangi emisi karbon. Dalam setiap kWh listrik ada emisi karbonnya. Dari batubara sekitar 1 kilogram per kWh. Aset PLTU banyak, maka opsi pertama adalah aset-aset itu dipensiunkan dini. Namun, ada opsi titik tengah, yakni menggantikan batubara dengan biomassa yang dikenal dengan metode co-firing. Aset tetap berjalan dan emisi dapat dikurangi. Jika batubara berkait dengan bisnis secara koporasi, biomassa terkait dngan ekonomi kerakyatan. Sebagai contoh ada banyak laha tandus di Indonesia yang tidak mendukung perekonmian jika hanya ditanami palawija. PLN melihat peluang lahan tadua ditanam tanaman seperti kalindra atau tanaman lainnya untuk bahan biomassa.

PLN berencana menerapkan teknolgi co-firing pada 52 PLTU dengan total kapasitas 18 GW. Kebutuhan paskan bahan biomassa yang kan menyubtitusi sebagian batubara pada tahun 2025 sebesar 10, 2 juta ton pertahun. Melalui program ini PLN dapat menurunkan emisi karbn sampai 11 juta ton CO2. KESDM juga menyatakan bahwa pemanfaatan biomassa pada PLTU menjadi salah satu langkah strategis untuk mengurangi emisi karbn pada pembangkit listrik dan teknologi co-firing dapat menjadi tumpuan utama, terlebih Indonesia merupakan negara agraris.

Selain  Co-firing, ESDM juga melakukan langkah-langkah strategis dalam mengurangi ketergantungan terhadap penggunaan batubara antara lain  dengan  mendorong tercapainya pegembangan pembangkit listrik energi terbarukan on grid yang berbasis RUPTL 2021-2030 agar sesuai target yang ditetapkan. Hingga 2025, target penambahan bahan kapasitas pembangkit energi terbarukan dalam RUPTL sebesar 10, 5 GW. Upaya berikutnya, meningkatkan partisipasi public melalui implementasi PLTS atap secara massif. Saat ini lebih dari 5.500 pelanggan telah memasang PLTS atap dan ESDM berharap jumlah pelanggan akan bertambah jauh lebih cepat dengan penyesuaian regulasi PLTS atap, diikuti dengan harga panel surya yang semakin efisien. Penggunaan bahan bakar nabati pada solar (biodiesel) dengan tingkat campuran 30 persen Rp 66 triliun atau disebut B30 juga didorong. Pada 2021, realisasi penjualan biodiesel mencapai 9,3 juta kiloliter, jumlah itu dinilai mampu mengurangi impor bahan bakar minya dan menghemat devisa Rp 66 triliun. Selain itu, pemerintah juga mendrong pemanfaatan bahan bakar nabati lain, seperti bioavtur dan bio-CNG. Oleh karena itu untuk mendukung komitmen mengurangi emisi dari pemakaian energi fosil pada pembangkit listrik yang terus digaungkan selain langkah-lang kah strategis yang sedang dilakukan juga diperlukan dukungan regulasi yang tepat dan visioner.

III. Sektor Geologi, Mineral, Batubara dan Umum

Harga Batu bara Acuan (HBA) bulan Juli terkoreksi ke angka 319,00 dolar AS per ton atau turun 4,91 dolar AS per ton dari bulan Juni, yaitu 323,91 dolar AS per ton. Murahnya harga batu bara asal Rusia membuat permintaan impor batubara ke China dan India mengalami peningkatan signifikan. Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik, dan Kerja Sama (KLIK) Kementerian ESDM menjelaskan, ketertarikan China dan India melakukan impor batubara dari Rusia dikarenakan harga batubara global yang mulai merangkak naik akibat kelangkaan pasokan dan harga gas alam cair yang semakin mahal. Di samping itu, faktor lain dari penuruan HBA Juli adalah meningkatnya produksi batubara domestik India untuk mengatasi persoalan krisis listrik di negara mereka.

Penurunan HBA, merupakan kali terakhir dalam enam bulan terakhir. Pada bulan Januari 2022, HBA ditetapkan sebesar 158,50 dolar AS per ton, naik ke 188,38 dolar AS per ton di Februari. Selanjutnya bulan Maret menyentuh angka 203,69 dolar AS per ton, April sebesar 288,40 dolar AS per ton, bulan Mei berada di level 275,6 dolar AS per ton, dan terakhir pada bulan Juni, yaitu 323,91 dolar AS per ton. HBA sendiri merupakan harga yang diperoleh dari rata-rata indeks Indonesia Coal Index (ICI), Newcastle Export Index (NEX), Globalcoal Newcastle Index (GCNC), dan Platt’s 5900 pada bulan sebelumnya, dengan kualitas yang disetarakan pada kalori 6322 kcal/kg GAR, Total Moisture 8 persen, Total Sulphur 0,8 persen, dan Ash 15 persen.

Terdapat dua faktor turunan yang memengaruhi pergerakan HBA yaitu, supply dan demand. Pada faktor turunan supply dipengaruhi oleh season (cuaca), teknis tambang, kebijakan negara supplier, hingga teknis di supply chain seperti kereta, tongkang, maupun loading terminal. Sementara untuk faktor turunan demand dipengaruhi oleh kebutuhan listrik yang turun berkorelasi dengan kondisi industri, kebijakan impor, dan kompetisi dengan komoditas energi lain, seperti LNG, nuklir, dan hidro.

Di dalam negeri, pengusaha batu bara Indonesia mengungkapkan sudah mulai mengirim pasokan batu bara ke dua negara di Eropa. Hal ini seiring melimpahnya permintaan batu bara ke benua tersebut. Kementerian Perdagangan (Kemendag) menyampaikan bahwa proses pengiriman batu bara ke Eropa telah berlangsung. Bahkan terdapat salah satu negara di Eropa yakni Polandia yang telah mendapat pasokan batu bara asal Indonesia. Adapun berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) bulan April 2022, ekspor batu bara ke Polandia tercatat mencapai 52.230 ton.

Eropa membutuhkan pasokan batu bara dengan spec kalori tinggi di atas 5.500 kalori/kg, dan pengusaha juga sudah mulai menggenjot produksi. Ketua Umum Asosiasi Pemasok Energi dan Batubara Indonesia (Aspebindo) menjelaskan batu bara dengan kalori tinggi memang masih sangat sulit diproduksi. Saat ini persentasenya baru 10 persen dari total produksi dalam negeri. Selain hal tersebut, masih ada berbagai kendala dalam proses eksplorasi batu bara di Indonesia, yaitu dari sisi infrastruktur dan izin perusahaan. Dengan melihat kondisi itu, maka pemerintah belum berencana untuk melakukan peningkatan produksi. Bahkan, sejauh ini belum ada perusahaan batu bara yang mengajukan revisi Rencana Kerja dan Anggaran Belanja (RKAB) untuk menggenjot produksi.

Reviu Informasi Strategis Energi dan Mineral Harian, 4Juli 2022

I. Sektor Minyak dan Gas Bumi

Krisis  Energi vs Pengembangan Energi Bersih. Pembangkit listrik tenaga batu bara Mellach yang terletak sekitar 200 kilometer di selatan ibu kota Austria, Wina, sudah berhenti beroperasi sejak April 2020 lalu segera disiapkan agar bisa beroperasi lagi menggunakan batu bara. Austria mengambil langkah drastis untuk mengantisipasi darurat energi setelah Rusia menyetop pasokan gasnya ke sejumlah negara Eropa. Rencana Austria untuk terus menurunkan emisi karbon dan mengembangkan program energi bersih terancam . Austria merupakan negara kedua di Eropa setelah Swedia yang sudah menyetop penggunaan batu bara sebagai sumber energi.

Krisis energi juga membuat Belanda akhirnya mencabut pembatasan operasional pembangkit tenaga batu bara. Belanda sudah membatasi produksi pembangkit sepertiga dari total kapasitas untuk menekan emisi karbon. Dengan pencabutan pembatasan produksi pembangkit batu bara, Belanda mengincar penghematan 2 miliar meter kubik gas per tahun. Untuk menambah stok gas, Belanda juga berencana memproduksi 2,8 miliar meter kubik dari ladang gas di Groningen tahun 2023.

Jerman juga sangat tergantung pada pasokan gas alam Rusia. Tahun lalu, sebanyak 55 persen pasokan gas ke Jerman berasal dari Rusia. Sejak Rusia menginvasi Ukraina, Jerman sudah mulai meningkatkan pembelian gas dari negara lain, seperti Norwegia, Amerika Serikat, dan Uni Emirat Arab. Alhasil, pembelian gas ke Rusia pun turun sekitar 20 persen.

Negara di Eropa masih perlu banyak berbenah untuk mengatasi krisis energi dan melewati musim dingin tanpa gas Rusia. Di saat yang sama, krisis energi ini juga bisa memacu Eropa mengembangkan pembangkit dengan energi bersih.

Mengembangkan infrastruktur pembangkit energi bersih memerlukan waktu lebih panjang. Sementara Eropa membutuhkan sumber alternatif dalam waktu cepat untuk memenuhi kebutuhan energinya. Macetnya pasokan energi dari Rusia membuat Eropa berpaling ke sumber energi fosil lain, termasuk batu bara Indonesia.

II. Sektor EBTKE dan Ketenagalistrikan

Industri Otomotif Diprediksi Kekurangan Baterai Mobil Listrik pada 2024-2025, Persaingan para produsen kendaraan listrik di dunia rupanya memunculkan tantangan, terutama selama masa transisi dari mesin konvesional. Menurut Volkswagen, tantangan itu adalah pengadaan baterai mobil listrik. Hal tersebut menyusul kesepakatan Uni Eropa untuk menghapus mobil bermesin pembakaran hanya dalam waktu 12 tahun demi memerangi perubahan iklim. Uni Eropa juga mengharuskan mobil baru yang dijual di blok tersebut untuk mengeluarkan nol CO2 mulai tahun 2035.Kebijakan tersebut akan membuat perusahaan otomotif untuk tidak mungkin menjual mobil bermesin pembakaran internal (ICE).

Komisi Eropa pertama kali mengusulkan kebijakan tersebut pada musim panas lalu, yang bertujuan untuk memangkas emisi pemanasan planet dekade ini. Terdapat kemungkinan proposal itu akan menjadi undang-undang Uni Eropa. VW telah mengatakan akan berhenti menjual mobil bermesin pembakaran di wilayah tersebut sesuai dengan tanggal target, namun, beberapa pembuat mobil yang tertinggal jauh dalam perlombaan untuk mengembangkan mobil listrik seperti Toyota, mungkin kesulitan untuk memenuhinya. Pembuat mobil Jepang menolak berkomentar lebih lanjut.

Pembuat mobil besar telah berlomba untuk mengamankan pasokan sel baterai, tetapi menemukan bahan baku baterai yang cukup mungkin menjadi masalah yang lebih besar. Kegagalan untuk mendapatkan pasokan lithium, nikel, mangan, atau kobalt yang memadai dapat memperlambat peralihan ke EV, membuat kendaraan tersebut lebih mahal dan mengancam margin keuntungan pembuat mobil.

Chief Executive Officer Stellantis Carlos Tavares memperkirakan kekurangan baterai EV akan melanda industri otomotif pada 2024-2025 karena produsen sibuk meningkatkan penjualan mobil listrik sambil membangun pabrik baterai. Stellantis oun memutuskan akan menjual mobil listrik mulai 2030.

Kesepakatan Uni Eropa di Luksemburg dicapai setelah lebih dari 16 jam negosiasi, dengan Italia, Slovakia, dan negara-negara lain menginginkan penghentian itu ditunda hingga 2040. Negara-negara akhirnya mendukung kompromi yang mempertahankan target 2035 dan meminta Brussel untuk menilai pada 2026 apakah kendaraan hibrida dapat memenuhi tujuan tersebut.

Proposal 2035 dirancang agar secara teori, semua jenis teknologi mobil seperti hibrida atau mobil yang menggunakan bahan bakar berkelanjutan dapat mematuhinya, selama itu berarti mobil tersebut tidak memiliki emisi karbon dioksida.Tinjauan Komisi 2026 akan menilai kemajuan teknologi apa yang telah dibuat dalam mobil hibrida untuk melihat apakah mereka dapat memenuhi tujuan pada 2035.

Sementara, Indonesia bakal menjadi sorotan para produsen mobil listrik karena kekayaan kandungan bahan baterai mobil listrik, seperti nikel yang diklaim kandungan terbesar dunia ada di Nusantara. Hyundai dan Tesla Inc. telah bekerjasama dengan Pemerintah Indonesia untuk memuluskan produksi mobil listrik mereka.

III. Sektor Geologi,Mineral, Batubara dan Umum

Harga timah melemah. Saat ini Bangka Belitung menjadi provinsi penghasil timah terbesar di Indonesia selama periode tahun 2022. Lantas apa yang menjadi penyebab harga timah Bangka turun drastis hingga menjadi keluhan masyarakat. Akhir-akhir ini harga timah Bangka Belitung (2022) mengalami penurunan yang signifikan, hingga meresahkan penambang. Harga timah Bangka saat ini terus mengalami penurunan karena beberapa faktor penyebab yang tidak bisa dihindari.

Seperti yang diketahui bahwa China yang masih menjadi negara tujuan utama ekspor timah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan merupakan konsumen timah terbesar dunia saat ini tengah melakukan pembatasan aktivitas sehingga berdampak pada permintaan ekspor timah dan mempengaruhi harga timah. Harga timah dunia pada pekan pertama Juli ditutup melemah di posisi 26.695 USD/Metrik Ton. Nilai ini menurun 55 poin dibanding hari sebelumnya. 

Di tengah sejumlah sentimen pasar yang menyebabkan perekonomian global melemah seperti penguatan Dollar AS, konflik geopolitik, dan restriksi di China yang berdampak pada industri logam termasuk timah. Naik turunnya harga di pasar adalah hal yang wajar. Perdagangan timah melalui Bursa Komoditi BKDI membantu terciptanya harga timah yang optimal dan lebih transparan, sehingga harga timah Indonesia dapat menjadi acuan harga timah dunia.

Reviu Informasi Strategis Energi dan Mineral Harian, 30 Juni 2022

I. Sektor Minyak dan Gas Bumi

Uni Eropa (UE) pada tanggal 29 Juni 2022 telah Menyepakati  Draft Paket UU Perubahan Iklim yang diusulkan untuk menanggulangi perubahan iklim diantaranya dengan mendukung penghentian penjualan mobil baru berbahan bakar fosil mulai 2035. Menteri lingkungan dari 27 negara anggota Uni Eropa menyetujui pada lima undang-undang, bagian dari paket tindakan yang lebih luas untuk menekan emisi dan menjaga perubahan iklim.

Serangan ke Ukraina oleh Rusia sebagai pemasok gas utama di eropa mendorong negara-negara UE untuk berhenti menggunakan bahan bakar fosil lebih cepat. Adapun, proposal perubahan iklim bertujuan untuk memastikan 27 negara Uni Eropa sebagai penghasil gas rumah kaca terbesar ketiga di dunia mencapai target 2030 untuk mengurangi emisi bersih sebesar 55% dari tingkat tahun 1990.

Untuk melakukan hal itu, Negara UE membutuhkan komitmen pemerintah dan industri dalam investasi besar-besaran di sektor manufaktur yang lebih bersih, energi terbarukan, dan kendaraan listrik.

Beberapa poin garis besar dalam paket UU Perubahan iklim adalah:

  1. mendukung pasar karbon UE  untuk membebankan biaya CO2 pada bahan bakar yang mencemari yang digunakan dalam transportasi dan bangunan yang akan diluncurkan pada 2027.
  2. sepakat untuk membentuk dana UE senilai 59 miliar euro untuk melindungi warga berpenghasilan rendah dari biaya kebijakan selama 2027-2032.
  3. mewajibkan mobil baru yang dijual di UE untuk mengeluarkan nol CO2 mulai 2035 yang akan membuat mobil bermesin pembakaran internal tidak akan dijual kembali.

II. Sektor EBTKE dan Ketengalistrikan

Net Zero Emmision Tersendat, Krisis energi global membuat negara maju mencari lagi energi murah sekaligus untuk menekan inflasi yang melambung. Krisis ini telah mengancam dunia ke bibir jurang resesi. Acaman krisis global kali ini dipicu meroketnya harga gas dan minyak bumi, hal ini diakibatkan oleh dampak perang Rusi –Ukraina yang berkepanjangan. Rusia merupakan eksportir utama komoditas gas dan minyak bumi, sehingga menyebabkan buyarlah focus dunia yang semula gencar menggaungkan isi NZE tahun 2060 untuk menyelamatkan bumi kita yang kita tinggali bersama dari cepatnya pemanasan global. Pengurangan emisi gas rumah kaca (GRK) tersebut juga menjadi topik yang selalu didiskusikan di World Econimic Forum (WEF) di Davos, Swiss.

Namun, krisis energi global telah menterpedo realisasi komitmen NZE banyak negara. Pelaksanaannya menjadi tersendat. Negara-negara maju yang semula sudah meninggalkan pembangkit listrik dengan bahan bakar batubara, kini kembali menggunakan fosil yang menyumbang emisi karbon tinggi tersebut. Pasalnya, selain harga gas sangat mahal, juga Rusia mulai mengurangi pasokan gasnya ke Eropa, sebagai bagian saling berbalas sanksi.

 Sementara itu, Indonesia sebenarnya juga telah menyatakan dalam COP 15 tahun 2009 untuk menurunkan emisi GRK. Indonesia bersama-sama dengan anggota masyarakat Internasional melalui COP UNFCCC ke 29 di Paris, mengadopsi Paris Agreement to The United Nation Framework Convention n Climate Change yang ditandatangani tahun 2016. Paris Agreement ini salah satunya menghasilkan kesepakatan mengenai Nationally Determined Contribution (NDC) yang mengatur dan memproyeksikan potensi penurunan emisi GRK yang dilakukan masing-masing negara.

Indonesia pun sudah meratifikasi Paris Agreement melalui UU No. 16 Tahun 2016 dan menyampaikan dokumen NDC. Dalam NDC ini diencanakan aksi-aksi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim sebagai asksi yang terintegrasi dalam membangun ketahanan  dalam menjaga sumber daya pangan, air, dan energi. Indonesia berkomitmen menurunkan emisi GRK sebesar 29% tahun 2030 dengan kemampuan sendiri, atau sampai 41 % bila mendapatkan dukungan dari internasional.

Disisi lain, sebagai salah satu penghasil energi terbesar di dunia yakni batubara, krisis enrgi tersebut menguntungkan Indonesia. Selama Januari-Mei 2022, ekspor batubara melonjak 85% menjadi US$ 19 millar, menyumbang 17, 47% terhadap total ekspor non migas RI. Sehingga ekspor non-migas periode Januari-Mei 2022 meningkat 36% menjadi US$ 108,7 milliar. Kinerja ekspor ini sudah jauh melebihi level sebelum pandemik, yang periode sama 2019 hanya sebesar US$ 63,1 miliar.

Meski Indonesia juga menyadari naiknya harga energi mulai dari minyak bumi bumi, gas, dan batubara itu sebenarnya menjadi momentum untuk peningkatan penggunaan enregi baru terbarukan, namun pasokannya tidak cukup. Eropa yang banyak membangun kincir angina, tenaganya tidak cukup banyak untuk memasok kebutuhan listrik Eropa. Demikian pula PLTA yang banyak di bangun di Tiongkong tidak cukup. Negara dengan penduduknya terbanyak di dunia ini kini harus berjuang menambah impor batubaranya. Demikian pula India berburu pasokan batu baranya.

Sedangkan pembangkit listrik tenaga nuklir yang merupakan energi baru yang murah sering mengalami kebocoran, bahkan dinegara maju seperti Jepang yang memiliki standar keamanan luar biasa tinggi. Orang kini banyak yang takut akan bahaya pembangkit listrik nuklir.  Apalagi bahan bakar nabati seperti minyak sawit, ketersediaannya untuk bahan bakar pembangkit listrik terbatas. Pasalnya, harus juga bersaing untuk kegunaan pangan seperti minyak goreng kelapa sawit. Minyak sawit harganya melambung pula, lantaran gangguan pasokan minyak nabati Ukraina, yang masih perang dengan Rusia. Harga EBT ini masih terlalu mahal.

Itulah sebabnya, negara maju yang semula memiliki komitmen awal terhadap NZE tahun 2025 dan sudah beralih ke gas yang lebih bersih, kini kembali menggunakan batubara.  Sedangkan komitmen NZE Indonesia pada tahun 2060. Akibatnya, permintaan batu bara dunia melonjak tajam. Harga batu bara pun terus melambung 125% hingga menembus US$ 383,1 per ton berdasarkan data dari Trading Econimics. Tidak hanya permintaan batubara di Eropa yang meningkat tajam, di Asia seperti India juga melonjak.

III. Sektor Geologi, Mineral, Batubara dan Umum

Jepang Menghentikan Pendanaan Pembangunan PLTU. Pemerintah Jepang mengumumkan tidak akan lagi memberikan pinjaman pembangunan PLTU di Indonesia dan Bagladesh, pada Kamis (23/06). Menurut pengamat energi, Achmed Shahram Edianto, keputusan Jepang menghentikan pendanaan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Indramayu menjadi tren positif dan momentum yang tepat bagi pemerintah Indonesia untuk melakukan akselerasi transisi menuju energi bersih. Meski demikian, menurut analis energi keuangan dari Institute for Energy Economics and Financial Analysis (IEEFA), tren itu tidak akan berdampak dalam waktu dekat pada industri batu bara yang saat ini tengah “di atas angin” karena banyaknya permintaan dan harga tinggi akibat perang Rusia-Ukraina.

Selain Jepang, China dan Korea Selatan yang memberikan pendanaan luar negeri terbesar untuk pembangunan PLTU di Indonesia juga menyatakan akan menghentikan pembangunan PLTU di luar negeri. Tren yang sama juga terjadi di dalam negeri. Bank Rakyat Indonesia (BRI) menyatakan akan membatasi kredit untuk sektor energi fosil, seperti batu bara dan minyak bumi. Apa yang dilakukan Jepang, China, Korea Selatan, dan negara-negara lain, serta BRI di dalam negeri dinilai menunjukkan tren positif ke depan, yaitu pendanaan dan pembangunan PLTU untuk batu bara akan semakin turun hingga akhirnya tidak ada.

Analis energi keuangan dari Institute for Energy Economics and Financial Analysis (IEEFA) juga berpendapat kalau ketiga negara itu tidak mau lagi mendanai pembangunan PLTU, maka pilihannya siapa? APBN? Tidak akan sanggup, apalagi sekarang terjepit akibat Covid, ancaman inflasi dan lainnya. Pendanaan lokal? Biayanya akan jauh lebih mahal. Di sisi lain, secara global sedang terjadi pemensiunan dini PLTU secara bertahap, katanya. Walau demikian, industri batu bara masih tetap terus berjalan setidaknya hingga 20 tahun ke depan. PLTU batu bara masih ada dan butuh suplai, tapi terjadi akselerasi percepatan penutupan PLTU di banyak negara.

Kementerian ESDM mengatakan, keputusan Jepang tidak akan menjadi masalah karena sejak awal tidak masuk dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) tahun 2021-2030. Apalagi, menurut pemerintah, pasokan listrik di sistem Jawa, Madura, dan Bali (Jamali) telah melebihi kapasitas. Total kelebihan pasokan listrik di sistem Jamali sekitar 5 Gigawatt. Direktur Eksekutif organisasi lingkungan Walhi Jawa Barat mengatakan bahwa upaya lain yang perlu dilakukan sebenarnya adalah menutup pembangkit yang sudah tua karena teknologi yang tidak mumpuni dan berkontribusi besar atas emisi karbon.

Data Kementerian ESDM mengungkapkan, potensi EBT yang dimiliki Indonesia mencapai 3.686 gigawatt, dengan tingkat pemanfaatan yang kini baru 0,3%. Porsi terbesar berasal dari energi surya dengan potensi mencapai 3.295 gigawatt. Hingga akhir 2021, penggunaan EBT baru mencapai 11,7% dari total energi nasional. Targetnya, pada 2025 penggunaan energi akan mencapai 23%.

Reviu Informasi Strategis Energi dan Mineral Harian, 29 Juni 2022

I. Sektor Minyak dan Gas Bumi

Skema Insentif untuk Mendorong Dekarbonisasi Industri Minyak dan Gas. Sejumlah negara penghasil minyak dan gas saat ini tengah menyiapkan kebijakan dan peraturan untuk mendorong investasi dalam teknologi pengurangan emisi dan dekarbonisasi hulu migas. Kanada, Denmark, Norwegia, Belanda, Inggris, dan Amerika Serikat adalah beberapa negara yang telah mentapkan peraturan untuk memfasilitasi transisi energi di industri minyak dan gas. Aturan yang diberikan meliputi dukungan mulai dari pendanaan penelitian dan pengembangan sampai pemotongan pajak yang diharapkan dapat mendorong investasi penting jangka panjang.

Di antara beberapa proyek yang ada, CCUS dan blue hydrogen adalah kegiatan prioritas untuk menurunkan tingkat emisi di sisi hulu migas. Dukungan Pemerintah terhadap pendanaan R&D untuk beberapa proyek percontohan sangat dibutuhkan untuk mendorong pengurangan biaya dan menutupi sebagian biaya pengembangan skala komersial melalui skema partiipasi keuangan langsung atau kredit pajak. Pembangkit angin lepas pantai juga menjadi peluang besar untuk mendakarbonisasi proses produksi minyak lepas pantai,

Australia dan negara di Amerika Utara memiliki mekanisme pendanaan yang sedikit berbeda dalam mendukung proyek penelitian dan demostrasi teknologi pengurangan emisi dan dekarbonisasi di industri migas. Pemerintah memberikan pinjnaman dengan jaminan dan kredit pajak untuk mendorong investasi rendah karbon. Ada sekitar 19 inisiatif yang disiapkan Australia untuk mendorong transisi energi di sektor migas, sementara di Kanada memiliki 14 insentif. Belanda dan Norwegia mendorong perusahaan milik negara untuk berpartisipasi dalam poryek CCS dan mengkoordinasikan kolaborasi antar pemangku kepentingan terkait. Kerjasama dan dukungan antara pemerintah daerah (negara bagian) juga penting dalam menyediakan kapasitas finansial dan operasional untuk membantu program-program dekarbonisasi yang ada.

NegaraSkema insentif
AustraliaPemerintah mengalokasikan A$300 juta untuk mendukung LNG rendah emisi, hydrogen biru, dan infrastruktur CCUS untuk anggaran 2022-2023.
KanadaPemerintah federal memperkenalkan kredit pajak untuk proyek CCUS pada awal April 2022. Tarif pajak bervariasi antara 37,5% – 60% terhadap invesasi tergantung jenis peralatan yang digunakan.
USADoE mengumumkan CarbonSAFE program senilai US$2,25 miliar untuk mendukung pembangunan fasilitas demonstrasi proyek CCS sebesar 50 juta ton dalam periode 30 tahun.
UKPemerintah akan mengadopsi RUU Keamanan Energi yang akan menyusun model bisnis untuk CCUS. Melalui model bisnis ini diharapkan dapat memberikan penguranan risiko dan memberikan mekanisme tambahan untuk mendukung proyek CCS.

Kebijakan yang stabil ditambah dengan skema insentif yang jelas dan transparan dapat menjadi faktor penting dalam pengembangan dan penyiapan proyek dekarbonisasi di industri migas.   Pelaksanaan program diharapkan diseratai dengan perbaikan aturan yang dapat menyederhanakan tahapan persetujuan proyek yang selanjutnya dapat memperkuat daya tarik investasi dalam pembangunan rendah karbon.

II. Sektor EBTKE dan Ketenagalistrikan

Berburu Investasi EBT yang Berkilau.  Pengembangan energi baru terbarukan yang menjadi komitmen global ditangkap Indonesia sebagai peluang untuk mendorong terjadinya akumulasi investasi dalam menciptakan ketersediaan energi bersih nasional. Komitmen tersebut seiring dengan upaya pengurangan emisi karbon atau zero emission dari kegiatan operasional sektor industri. Keinginan pemerintah untuk mengakselerasi transisi energi dalam upaya mengurangi emisi karbon kian kuat, meskipun sejumlah tantangan masih mengadang. Upaya untuk menggait investasi di sektor energi baru terbarukan (EBT) pun terus digencarkan demi target bauran energi nasional sebesar 23% pada 2025 tercapai.

Dalam berbagai kesempatan, Presiden Joko Widodo bahkan kerap menyuarakan pentingnya mempercepat transisi energi hijau sekaligus meminta dukungan dunia untuk mengembangkan ekosistem energi bersih di Indonesia. Ajakan itu pun kembali dilontarkan Jokowi di sela-sela Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G7 yang berlangsung di Scholl Elmau, Jerman, awal pekan ini. Dalam kesempatan itu, Presiden mengajak para pemimpin negara G7 untuk menanamkan investasi di sektor EBT di Indonesia, mengingat potensi besar energi bersih yang ada di Tanah Air. Untuk mengembangkan sekaligus memanfaatkan potensi besar itu membutuhkan investasi yang tidak sedikit serta teknologi tinggi.

Setidaknya, Indonesia membutuhkan investasi US$25 miliar—US$30 miliar atau setara dengan Rp444,96 triliun (kurs Rp14.832) untuk transisi energi 8 tahun ke depan. Dengan kebutuhan dana sedemikian besar, tentunya Indonesia tidak bisa sendirian. Pada saat bersamaan Uni Eropa dalam pertemuan G7 di Jerman juga menunjukkan antusiasmenya dan sangat berkomitmen dalam pengembangan energi hijau. Belakangan ini, negara-negara Eropa bahkan kian ekspansif mencari pasar negara berkembang untuk menanamkan investasi hijau tersebut. Gayung pun bersambut, Jerman melalui Green Infrastructure Initiative berkomitmen untuk mengucurkan pendanaan sebesar 2,5 miliar euro selama 5 tahun di Indonesia. Selain itu dalam pertemuan tersebut, Presiden Jokowi dan Perdana Menteri Inggris Boris Johnson juga bersepakat memperkuat kerja sama di bidang pengembangan peta jalan EBT. Selain itu, Inggris bahkan menyatakan kesiapannya membantu Indonesia mewujudkan transisi hijau dan memenuhi kebutuhan infrastruktur yang kebutuhannya mencapai US$500 miliar

Sayangnya, konsistensi pemerintah mempromosikan potensi investasi EBT di Tanah Air tidak sejalan dengan upaya menciptakan iklim usaha yang kondusif. Maka tak salah jika Indonesia dinilai belum menjadi target investasi EBT oleh sejumlah negara maju kalau disandingkan dengan beberapa negara di kawasan Asia Tenggara.

Sepanjang semester awal 2022, realisasi investasi sektor EBT dan konservasi energi baru US$0,67 miliar. Jumlah tersebut baru sekitar 16,9% dari target sepanjang tahun ini yang dipatok US$3,97 miliar. Rendahnya capaian investasi di sektor EBT ini disebabkan dampak pandemi Covid-19. Selain itu, ada persoalan dalam pengembangan PLTS atap, seperti kapasitas yang bisa dipasang agar mencapai titik temu dengan PT PLN (Persero).

Komitmen pemerintah yang dianggap kurang konsisten dalam pengembangan EBT, terutama ihwal belum adanya payung hukum yang jelas dan tegas menjadi salah satu penyebab lambatnya pengembangan energi hijau itu. Belum lagi persoalan masih lemahnya koordinasi kebijakan lintas sektoral dalam mendukung pencapaian target kontribusi EBT. Beberapa di antaranya terkait dengan harga jual EBT, perizinan, dan pembagian kewenangan antara pusat dan daerah.

Perlu disadari bahwa masih banyak tantangan yang harus diselesaikan dalam pengembangan EBT. Untuk itu, diperlukan komitmen kuat dari pemerintah untuk memenuhi target transisi energi yang telah ditetapkan. Beberapa kebijakan pro EBT yang telah dikeluarkan seperti regulasi PLTS Atap dan Pajak Karbon perlu dipertahankan. Di samping itu, faktor lain yang menyebabkan Indonesia belum menjadi target investasi EBT dari sejumlah negara maju dibandingkan dengan beberapa negara di kawasan Asia Tenggara adalah karena beberapa kebijakan dan regulasi yang dikeluarkan Pemerintah justru cenderung  kontraproduktif dengan agenda besar transisi energi. Bahkan beberapa kebijakan yang dikeluarkan justru menghambat daya tawar dari iklim investasi EBT di dalam negeri. Sebagai contoh untuk energi panas bumi, pelaku usaha meminta pemerintah membantu menekan ongkos eksplorasi dan pengeboran untuk menjamin keekonomian harga jual listrik ke PLN.

III. Sektor Geologi, Mineral, Batubara dan Umum

Untung Rugi Larangan Ekspor Nikel dan Timah. Pemerintah berencana melarang ekspor produk olahan nikel dengan kadar 30%-40%, serta rencana larangan ekspor timah dalam bentuk ingot atau timah batangan. Jika jadi diterapkan, hal tersebut berpotensi memangkas penerimaan negara. Larangan bijih nikel sebenarnya sudah mulai dilakukan pada 1 Januari 2020. Presiden sebelumnya mengungkapkan, larangan ekspor bijih nikel membuahkan dampak positif. Ini terbukti selama 19 bulan neraca perdagangan surplus, dari adanya larangan ekspor bijih nikel. Dari stop ekspor nikel. Muncul angka US$20,8 miliar. Dulu ekspor tanah yang ada nickel ore paling hanya US$2 miliar setahun, artinya ada lompatan yang tinggi sekali,” papar Presiden Jokowi. Terkini, Pemerintah melalui Kementerian Investasi merencanakan akan menutup ekspor untuk produk olahan nikel dengan kadar 30% hingga 40% demi mendorong rantai hilirisasi nikel dalam negeri.

Direktur Jenderal  Mineral dan Batubara telah menjelaskan bahwa larangan ekspor timah mengharuskan hilirisasi timah lebih cepat. Ini membutuhkan investasi untuk menampung batang timah yang selama ini diekspor. Ekspor timah selama ini dalam bentuk batangan, bukan ore atau  bijih pasir timah. Sebanyak 98% dalam bentuk ingot (batang timah), hanya 2% untuk pasar lokal (pasir timah). ekspor timah dalam bentuk batang selama ini juga turut menaikkan nilai tambah hingga 16 kali lipat.

Ekonom Bank Permata berpendapat jika Pemerintah melarang kedua jenis komoditas mineral tersebut, maka penerimaan negara akan turun. Meski demikian, menurutnya kebijakan tersebut akan memiliki keuntungan dalam jangka panjang. Namun, diperkirakan dampak penurunan nilai ekspor terhadap total ekspor Indonesia juga tidak akan sedalam saat larangan ekspor bijih nikel dan bauksit pada 2014 diberlakukan karena nilai ekspor timah Indonesia pada tahun 2021 hanya sebesar US$ 2,4 miliar, atau hanya 1,1% dari total ekspor Indonesia. Hilirisasi dari timah tentunya akan memberikan nilai tambah yang cukup besar dan akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi, menaikkan nilai ekspor, serta meningkatkan pendapatan negara melalui pajak ataupun Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang dikenakan. Apalagi jika produksi smelter timah tersebut dapat menghasilkan produk untuk substitusi impor. Tentu ini juga akan membantu kinerja neraca perdagangan.

Reviu Informasi Strategis Energi dan Mineral Harian, 28 Juni 2022

I. Sektor Minyak dan Gas Bumi

Kenaikan Harga Minyak Dunia VS Beban Keuangan Negara. Pemerintah harus menambah subsidi untuk menahan harga BBM. Berdasarkan data Global Petrol Prices, harga BBM di Indonesia termasuk termurah dibandingkan negara-negara net-importer minyak lainnya. Global Petrol Prices melansir daftar harga BBM setara RON 95 di seluruh dunia. Harga BBM Indonesia sekitar Rp 17.740 per liter per 20 Juni 2022. Harga tersebut bahkan lebih murah dari harga di negara kaya minyak, seperti Amerika Serikat, serta hampir menyamai Rusia dan Arab Saudi. Adapun, negara dengan BBM tertinggi di dunia ada di Asia, yakni Hong Kong, yang mencapai Rp 44.467 per liter atau hampir tiga kali lipat harga BBM di Indonesia.

Di Kawasan ASEAN harga BBM di Indonesia termasuk yang paling murah kedua setelah Malaysia yang pemerintahnya memberikan subsidi pada produk bensin dengan kualitas dan nilai oktan lebih tinggi, yakni RON 95. Dengan kondisi harga minyak mentah saat ini menghasilkan harga keekonomian  BBM RON 90 dan 92 diatas Rp30.000/liter pemerintah harus menambah subsidi untuk menjaga daya beli dan tidak menambah beban masyarakat. Namun  perlu dukungan kembali dari masyarakat untuk menggunakan BBM seefisien mungkin serta meningkatkan kesadaran untuk menggunakan BBM RON 92 bagi lapisan menengah keatas guna meringankan beban subsidi yang terus meningkat yang diakibatkan dari proyeksi impor BBM yang akan menembus USD 20 Miliar pada tahun ini.

II. Sektor EBTKE dan Ketenagalistrikan

Pastikan Subsidi Energi Tepat Sasaran, Di tengah melonjaknya harga minyak dunia, pemerintah mengambil kebijakan menahan harga energi seperti BBM, tarif dasar listrik dan elpiji 3 kg. imbasnya, alhasil anggaran subsidi energi melonjak tajam dari Rp 152, 2 triliun menjadi Rp 502, 4 triliun. Ironisnya, subsidi energi yang seharusnya diberikan kepada masyarakat miskin, banyak yang tidak tepat sasaran. Hal ini pula yang membuat pemerintah menggodok rencana penggantian subsidi terbuka menjadi subsidi berbasis orang. Salah satu mekanismenya yakni pembelian BBM penugasan seperti RON 90 harus menggunakan aplikasi MyPertamina. Nantinya akan diverifikasi, apakah konsumen tersebut memenuhi kriteria untuk menerima BBM subsidi jenis pertalite dan solar subsidi.Selain itu, pemerintah juga akan melarang kendaraan dinas milik PNS, TNI, Polri dan BUMN untuk mengkonsumsi BBM dengan kadar oktan 90.

Menilik dari realisasi lifting minyak dari tahun ke tahun tampak kencenderungan terus turun. Data KESDM menyebutkan pada 2021  lifting hanya mencapai 660.000 barel perhari. Pada 2020 sebesar 707.000 barel perhari. Angka ini signifikan dibandingkan pada tahun 2019 mencapai 745.000 barel per hari dan 2018 sebanyak barel perhari. Bahkan, pada 2016 lifting minyak sempat 831.000 barel perhari. Angka lifting minyak yang terus menurun itu berbanding terbalik dengan konsumsi minyak nasional yang justru cenderung meningkat. Sejak beberapa tahun terakhir konsumsi minyak nasional mencapai di atas 1,4-1,5 juta barel perhari. Dari sini terlihat gap yang cukup besar anatar produksi dan konsumsi sehinggi untuk menutupi selisih mengimpor.

Imbasnya, mau tidak mau pemerintah harus menyiapkan anggaran melalui anggaran pendapatan dan belanja negara guna memenuhi pasokan minyak. Data KESDM memperlihatkan, realisasi subsidi energi pada 2021 mencapai Rp 131,5 triliun, naik 19% dari target 2021 yang ditetapkan Rp 110,5 triliun. Pemerintah menyebut kenaikan subsidi energi disebabkan pemerintah berupaya menjaga daya beli masyarakat dalam pemulihan ekonomi.

Lonjakan signifikan berasal dari subsidi BBM dan elpiji, yakni Rp 83,7 triliun dari awal Rp 56,9 triliun, sedangkan subsidi listrik turun jadi Rp 47,8 triliun dari target Rp 53,6 triliun. Bila dibandingkan 2020, realisasi subsidi energi pada 2021 ini melonjak 37, 4%. Realisasi subsidi energi pada 2020 mencapai Rp95,7 triliun, terdiri atas subsidi BBM dan Elpiji Rp47,7 triliun dan subsidi listrik Rp48 triliun.

Besarnya subsidi disektor energi tidak bisa dihindari karena BBM yang dijual kepada masyarakat saat ini tidak semuanya mengikuti harga pasar. Jenis pertalite, misalnya yang saat ini dijadikan BBM penugasan dan dikonsumsi oleh sekitar 60 persen pengguna kendaraan harganya dipatok Rp 7.650 per liter, jau di bawah harga keekonomian yang dihitung oleh ESDM sebesar Rp 16.000 per liter. Demikian pula harga gas elpiji kemasan 3 kg yang saat ini dijual dipasaran di kisaran Rp 20.000 per tabunh, harganya sudah disubsidi sebesar Rp 11.250 per kg sehingga total subsidi untuk setiap tabung mencapai Rp33.750 per kg.

Pemerintah sendiri memastikan akan terus melakukan reformasi subsidi energi pada 2022 dan juga tahun-tahun ke depan. Selain itu, pengelola negara terus berupaya memperbaiki kebijakan subsidi energi yang pada prinsipnya adalah memastikan subsidi tersebut tepat sasaran.

Indonesia pernah melakukan reformasi subsidi energi pada 2015. Ketika itu, pemerintah menghapus subsidi BBM premium, subsidi tetap untuk solar dan menghapus 12 golongan pelanggan listrik dari daftar penerima subsidi. Hasil dari reformasi subsidi energi pada 2015 adalah ruang fiscal yang signifikan di APBN. Anggaran subsdidi energi turun dari Rp341 triliun menjadi Rp119 triliun atau hemat 65 persen. Penambahan ruang fiscal memungkinkan pemerintah untuk menaikan anggaran sektor lain seperti infrastruktur dan dana bantuan sosial dan juga anggaran untuk pendidikan dan kesehatan. Reformasi subsidi BBM ini dapat menjadi pembelajaran penting mengubah pola piker dari belanja konsumtif ke belanja produktif. Inilah kebijakan subsidi energi yang tepat sasaran.

III. Sektor Geologi, Mineral, Batubara dan Umum

Sanksi Negara G7 terhadap Rusia. Negara-negara Uni Eropa, tepatnya anggota G7 kini kembali memberikan paket sanksi terbaru terhadap Rusia atas perang yang masih berlanjut di Ukraina. Setelah mengembargo impor minyak dan batu bara, kini blok tersebut menargetkan emas dan logam mulia. Hal ini juga telah dikonfirmasi Perdana Menteri Pemerintah Inggris, mengatakan itu akan berlaku untuk emas yang baru ditambang dan emas murni. Tidak termasuk emas yang mungkin berasal dari Rusia tetapi telah diekspor.

Menurut data terbaru dari World Gold Council, Rusia adalah produsen emas terbesar kedua di dunia. Negeri itu mendominasi sekitar 10% dari produksi dunia. Kepemilikan emas Rusia, telah meningkat tiga kali lipat sejak aneksasi Krimea pada tahun 2014 dari Ukraina. Komoditas tersebut merupakan aset penting bagi bank sentral Rusia. Negara tujuan terbesar ekspor terbesar emas Rusia adalah Inggris. Porsinya mencapai 90,5% dari total ekspor emas dunia. Kemudian diikuti Kazakhstan, Turki, Swiss dan India. Inggris sendiri adalah anggota G7 dan pusat perdagangan emas global. Sehingga sikap Inggris yang tegas menolak ekspor emas diperkirakan akan berdampak besar terhadap ekonomi Rusia.

Adanya sentiment dari rencana anggota G7 tersebut membuat harga emas naik pada perdagangan awal pekan ini. Senin (27/6), harga emas untuk pengiriman Agustus 2022 di Commodity Exchange ada di US$ 1.833,30 per ons troi, naik 0,16% dari akhir pekan lalu yang ada di US$ 1.830,30 per ons troi. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mendorong perusahaan tambang untuk meningkatkan cadangan emas mereka di tengah proyeksi harga komoditas mineral itu akan menguat seiring rencana kelompok G7 menghentikan impor emas dari Rusia. Siklus kenaikan harga emas relatif jarang terjadi dalam kurun waktu yang lama jika dibandingkan dengan komoditas mineral lainnya. Dengan demikian diharapkan, pelaku industri tambang domestik dapat mengoptimalkan momentum kenaikan harga yang didorong oleh pasokan emas yang makin ketat pada pertengahan tahun ini.

Reviu Infomasi Strategis Energi dan Mineral Harian, 27 Juni 2022

I. Sektor Minyak dan Gas Bumi

Kementerian Keuangan akan  Mengimplementasi Penerapan Pajak Karbon, yang rencananya mulai berlaku 1 Juli 2022. Rencana itu sendiri sudah tertunda dari amanat Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), yakni 1 April 2022. Badan Kebijakan Fiskal (BKF) masih berupaya mematangkan peraturan pendukung pemberlakuan pajak karbon dengan mempertimbangkan berbagai aspek, seperti pengembangan pasar karbon, pencapaian target Nationally Determined Contributions (NDC), kesiapan sektor, dan kondisi ekonomi.

Pajak karbon akan tetap dikenakan pertama kali pada badan usaha yang bergerak di bidang PLTU batubara. Adapun mekanisme pajak didasarkan pada batas emisi pada 2022, sesuai amanat UU HPP. Penerapan pajak karbon pada 2022 juga tetap dijadikan sebagai capaian strategis (deliverables) yang menjadi contoh dalam pertemuan tingkat tinggi G20. Oleh karenanya, Pemerintah juga tetap mendorong aksi mitigasi perubahan iklim lainnya.

Kebutuhan fiskal Pemerintah masih bertumpu pada penerimaan pajak. Kondisi keuangan negara sangat terpengaruhi akibat pandemi yang berlangsung selama lebih dari 2 tahun belakangan ini. Sebagai salah satu respons kebijakan fiskal di masa pandemi, Pemerintah memberikan insentif perpajakan dan stimulus fiskal yang masif pada 2020 sehingga rasio perpajakan saat itu menurun. Pemerintah diharapkan mampu menaikkan rasio perpajakan hingga maksimal 10% pada tahun depan, sedangkan terakhir kali rasio pajak menyentuh 10% terjadi pada tahun 2018. Kondisi penerimaan pajak yang setelah itu menyusut terutama selama pandemi membuat Pemerintah harus terus memobilisasi pendapatan negara lebih optimal untuk mencapai konsolidasi dan kesinambungan fiskal. Selain itu, Pemerintah perlu menjaga efektivitas implementasi dari UU HPP, dan memberikan insentif perpajakan yang lebih terarah. Dengan demikian maka kebijakan perpajakan yang dilakukan diharapkan dapat mendukung pemulihan ekonomi.

II. Sektor EBTKE dan Ketengalistrikan

Subsidi BBM Kian Membebani, Transisi Energi Bersih Dinilai Bisa Jadi Solusi,  Masalah subsidi energi masih menjadi masalah pelik yaitu beban subsidi energi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang terlalu besar, yaitu Rp 502,4 triliun lebih. Bahkan, alokasi subsidi energi ini lebih besar dibandingkan dengan biaya pembangunan Ibukota Negara (IKN) baru sejumlah Rp 446 triliun, dan alokasi anggaran untuk pembangunan dan pemberdayaan desa dan masyarakat desa selama kurun waktu 2015-2020 sejumlah Rp 332,32 triliun.

Berdasarkan data yang yang dipublikasikan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) membuktikan bahwa realisasi subsidi energi yang diberikan untuk masyarakat pada tahun 2021 telah mencapai Rp 131,5 triliun. Realisasi ini mengalami kenaikan sebesar 37,41% dibandingkan tahun 2020 sekitar Rp 95,7 triliun. Jumlah realisasi subsidi energi tersebut pun telah melampaui sasaran (target) yang ditetapkan sejumlah Rp 110,5 triliun atau angka realisasinya lebih besar Rp 21 triliun. Rincian realisasi subsidi energi itu digunakan sejumlah Rp 47,8 triliun atau 36,35% untuk alokasi listrik, serta subsidi untuk energi fosil yaitu Bahan Bakar Minyak (BBM) dan Liquified Petroleum Gas (LPG) sejumlah Rp 83,7 triliun atau sebesar 63,65%. Jika dibandingkan dengan realisasi subsidi energi pada tahun-tahun sebelumnya, maka porsi subsidi untuk BBM dan LPG meningkat 75,47% atau Rp 36 triliun.

Sebaliknya dengan, subsidi listrik justru mengalami penurunan sebesar 0,42% atau Rp 200 miliar. Sementara itu, pemerintah telah menetapkan sasaran (target) subsidi energi untuk Tahun 2022 mencapai Rp 134 triliun. Namun, faktanya berdasarkan data Kementerian Keuangan hingga April 2022 realisasi belanja subsidi energi telah mencapai Rp 34,8 triliun. Jumlah itu mengalami kenaikan dari capaian di periode yang sama tahun lalu sejumlah Rp 23,2 triliun, terdapat selisih lebih besar Rp 13,6 triliun. Kementerian Keuangan pada tahun 2022 menambah alokasinya menjadi Rp 74,9 triliun, dan telah disetujui oleh Badan Anggaran Dewan Perwakilan. Jumlah itu meliputi alokasi untuk subsidi BBM dan LPG sejumlah Rp 71,8 triliun dan Rp 3,1 triliun untuk subsidi listrik.

Dengan tambahan alokasi itu, maka jumlah anggaran yang ditujukan untuk subsidi BBM dan elpiji yang semula direncanakan sejumlah Rp 77,5 triliun menjadi naik sejumlah Rp 149,3 triliun, dan sisanya untuk subsidi listrik sejumlah Rp 39,6 triliun. Tambahan anggaran itu membuat biaya negara untuk subsidi energi tahun 2022 menjadi Rp 208,9 Triliun atau membengkak sebesar 55,9 %.

Apabila pada akhirnya angka itu terealisasi sepenuhnya, maka realisasi subsidi energi tersebut merupakan yang tertinggi sepanjang periode pemerintahan Presiden Jokowi, sejak Tahun 2015 hingga sekarang. Adapun realisasi subsidi energi tertinggi sebelumnya di masa pemerintahan Presiden Jokowi terjadi pada Tahun 2018, yaitu mencapai Rp 153,5 triliun.

Jadi, wajar sekali pemerintah sangat khawatir di tengah terjadinya krisis energi yang melanda kawasan Benua Eropa dan potensi impor minyak kemungkinan akan terkendala oleh adanya perang antara Rusia dan Ukraina berpengaruh pada harga keekonomian minyak mentah. Pemerintah tentu tidak ingin kasus krisis energi yang dialami oleh negara-negara di belahan benua Eropa menular ke Indonesia sebagaimana halnya pernah dialami pada Tahun 1973 dan 1979, dipicu oleh perang dan konflik kawasan serta kenaikan harga minyak sampai 300%.

Beberapa negara Eropa berencana mengaktifkan pembangkit listrik tenaga batu bara pasca terjadinya pemotongan pasokan gas dari Rusia. Untuk itu, komitmen Kementerian terkait sebagai sektor utama (leading sector) disebutnya harus mampu menerjemahkan kekhawatiran presiden, terutama Kementerian ESDM, Perindustrian, Investasi dan BKPM dan BUMN bekerjasama dan berkoordinasi secara intensif untuk merumuskan peta jalan (roadmap) transisi energi secara optimal.

Di samping itu, Presiden Joko Widodo dapat memainkan peran penting dan krusial untuk mengakhiri perang antara Rusia dan Ukraina di satu sisi. Di sisi yang lain, negara-negara produsen batu bara juga dapat bersama-sama menuntut komitmen energi bersih lingkungan yang telah dicanangkan G7 untuk membantu investasi pengembangannya di negara-negara lainnya, khususnya Indonesia. Jika komitmen ini dipenuhi, maka krisis keuangan akibat membengkaknya realisasi subsidi energi akan secara bertahap dapat diatasi melalui pengembangan energi alternatif, baru dan terbarukan (EBT).

Dukungan kementerian terkait untuk menjalankan transisi energi ini juga dibutuhkan, Terhambatnya pengembangan EBT dilatarbelakangi oleh adanya konflik kepentingan para pembantu Presiden yang sekaligus pengusaha. Indonesia seharusnya mempersiapkan kertas kerja yang komprehensif untuk memanfaatkan momentum KTT G7 ini dengan sebaik-baiknya. Transisi energi, terutama energi bersih lingkungan ini harus dijalankan pertama kali oleh jajaran pemerintahan khususnya birokrasi supaya menunjukkan komitmen atas kebijakannya. Penggunaan kendaraan listrik, kompor listrik dan sejenisnya akan mampu mengurangi dampak pencemaran udara sekaligus melakukan penghematan atas penggunaan energi fosil secara berlebihan. Alasan yang cukup kuat, yaitu lifting minyak Indonesia yang menjadi tanggung jawab Satuan Kerja Khusus Migas (SKK Migas) kinerjanya selama 7 tahun terakhir ini semakin menurun. Selain itu, dunia sedang membutuhkan kerja sama yang erat untuk mengatasi permasalahan krisis pangan dan energi dengan memanfaatkan seluruh potensi negara-negara di dunia, termasuk Rusia.. Indonesia adalah kunci dunia dalam percepatan transisi energi di dalam negeri yang selama ini berorientasi fosil menuju EBT.

III. Sektor Geologi, Umum, Mineral dan Batubara

Tantangan dalam pemenuhan permintaan batubara pasar Eropa. Permintaan batubara dari pasar Eropa diprediksi akan meningkat dalam waktu dekat. Direktur Eksekutif Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia (APBI) mengungkapkan, ada sejumlah hal yang menjadi tantangan dalam pemenuhan permintaan batubara pasar Eropa, yaitu faktor cuaca, keterbatasan alat berat dan kualitas. Umumnya para penambang akan berfokus untuk memenuhi kontrak eksisting terlebih dahulu. Kontrak itu baik yang untuk pasar ekspor maupun domestik. Namun, pelaku usaha tetap akan mengoptimalkan peluang untuk pemenuhan batubara ke Eropa. Terutama jika kualitas batubara sesuai dan harga serta syarat dan ketentuan disepakati dan perusahaan dapat memanfaatkan peluang dengan meningkatkan produksi.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mencatat sejumlah negara Eropa telah memulai proses penjajakan untuk pemenuhan batubara dari Indonesia, yaitu Jerman, Spanyol, Italia dan Belanda. Langkah tersebut dilakukan sebagai antisipasi penghentian pembelian batubara dari Rusia, yang dilakukan Uni Eropa mulai bulan Agustus mendatang. Selain 4 negara Eropa tersebut, India yang merupakan salah satu konsumen utama juga dikabarkan berniat menambah pasokan batubara dari Indonesia.

Staf Khusus Menteri ESDM Bidang Percepatan Tata Kelola Mineral dan Batubara, menjelaskan bahwa upaya untuk memenuhi permintaan batubara tidaklah mudah akibat kendala-kendala yang telah disebutkan di atas. Merujuk Minerba One Data Indonesia (MODI) realisasi produksi kini mencapai 288,63 Juta ton atau setara 43,53 % dari target tahun ini. Target produksi batubara Indonesia untuk tahun 2022 ditetapkan sebesar 663 juta ton. Sehingga belum bisa memberikan gambaran potensi volume permintaan tambahan dari Eropa maupun penambahan produksi nasional.

Di dalam negeri, pemerintah menyebut pembentukan Badan Layanan Umum (BLU) batubara hampir rampung. Dalam skema BLU batubara ini dipastikan pungutan akan diberlakukan sama untuk seluruh pelaku usaha pertambangan dan para pelaku usaha pertambangan dimungkinkan menjual batubara untuk pasar domestik dengan harga pasar. Nantinya, para pelaku usaha akan dikenakan iuran atau pungutan. Selanjutnya, iuran tersebut digunakan untuk membayar selisih antara harga pasar dengan harga patokan batubara dalam negeri. APBI pun berharap pungutan ekspor ini, transparansi menjadi prioritas pasca kehadiran BLU batubara ini dan cakupan BLU yang kabarnya nanti meliputi juga DMO untuk industri non-kelistrikan agar dipertimbangkan lagi.

Reviu Informasi Strategis Energi dan Mineral Harian,23 Juni 2022

I. Sektor Minyak dan Gas Bumi

Dekarbonisasi untuk menjaga pertumbuhan di Asia Tenggara. Negara-negara Asia Tenggara yang sedang berkembang saat ini rata-rata memiliki pertumbuhan 5,7 persen per tahun. Diperkirakan sampai dengan tahun 2050, wilayah Asia Tenggara akan mengalami pertumbuhan eknomi 2,5 persen lebih tinggi dibanding pertumbuhan ekonomi global.

Industrialisasi, urbanisasi, dan peningkatan standar hidup adalah menjadi beberapa faktor yang mendorong pertumbuhan energi dalam beberapa dekade mendatang. Berdasarkan proyeksi yang dilakukan S&P Global, permintaan listrik di kawasan ASEAN pada 2050 diperkirakan akan meningkat tiga kali lipat dari level saat ini menjadi 3000 TWh. Volume ini kira kira setara dengan 80 persen konsumsi Uni Eropa saat ini,

Untuk memenuhi kebutuhan energi, khususnya listrik yang terus meningkat, pembangkit listrik berbahan bakar fosil masih akan menopang 75 persen perekonomian kawasan tersebut. Batubara menyumbang 55 persen dari total pembangkitan di ASEAN. Kondisi tersebut menjadi tantangan bagi ASEAN untuk mendorong dekarbonisasi untuk dapat tetap menjaga pertumbuhan ekonomi yang cepat mengingat seperti kebanyakan negara di dunia, negara di Asia Tenggara telah membuat komitmen besarnya kontribusi yang akan dilakukan untuk memperbaharui rencana energi yang ada guna mempromosikan energi terbarukan, memperlambat pengembangan batubara, mengurangi operasional pembangkit fosil, serta meningkatkan infrastruktur pasokan gas.

Sektor listrik di Asia Tenggara diperkirakan akan mengurangi intenitas karbon jaringan sebesar 53 persen pada 2050 dan puncak emisi diperkirakan akan dicapai  pada akhir 2030. Hal ini akan menjadi tantangan bagi negara negara di Asia Tenggara karena penurunan emisi dilakukan pada saat negara sedang mengalami pertumbuhan ekonomi yang kuat dan akses yang meningkat. Masing masing negara dihadapkan pada keseimbangan antara transisi energi dan menjaga ekonomi serta harga energi yang tetap terjangkau.    

II. Sektor EBTKE dan Ketenagalistrikan

RI Dukung Global Tekan Emisi Karbon Subsektor Minerba melalui EBT, Pemerintah Indonesia mendukung upaya strategi global dalam menekan misi gas karbon di subsektor batu bara melalui pemanfaatan teknologi dan EBT. Langkah ini diharapkan dapat berkontribusi terhadap pencapaian target emisi bersih pada tahun 2060 atau lebih cepat sejalan dengan agenda ETWG Presidensi G20 Indonesia.

Pemerintah dalam hal ini, KESDM sedang menyiapkan empat strategi dalam mereduksi emisi karbon yaitu pembangunan industri hilir batubara, pemanfaatan teknologi batu bara bersih di pembangkit, teknologi penangkapan karbon (CCS/CCUS) dan subtitusi biomassa. Implementasi strategi ini akan mempertimbangkan efek berganda dari proses transisi energi itu sendiri. Satu sisi menutup sejumlah kesempatan kerja. Sisi lain akan membuka banyak peluang penciptaan lapangan kerja.

Dalam pertemuan HLAG, Arifin menjadi Co-Chair bersama Deputi Perdana Menteri dan Minister for Ecological Transition and the Demographic Spanyol, Mrs Teresa Ribera. Salah satu agenda penting yang dibahas adalah penyusunan laporan khusus mengenai langkah-langkah kebijakan praktis untuk mengurangi emisi karbon yang disebabkan oleh sektor batubara. Nantinya, laporan khusus ini akan menganalisa secara komprehensif mengenai dampak dari target NZE terhadap seluruh rantai sektor batubara dan menjadi masukan bagi negara dalam implementasi komitmen kontribusi nasional dan target NZE.

Pertemuan HLAG sendiri dihadiri oleh sejumlah perwakilan dari negara anggota International Energy Agency (IEA), perwakilan perusahaan di sektor energi, serta organisasi pengelola pendanaan seperti Asian Development Bank (IDB) dan Climate Investment Fund (CIF).

Beberapa isu yang mengemuka dalam diskusi adalah tantangan dalam menyeimbangkan strategi coal phase out dan pengembangan EBT, setiap negara memiliki kapasitas dan kapabilitas yang berbeda dalam proses transisi energi, dukungan pendanaan dan mekanisme pendanaan yang menarik bagi kesuksesan strategi coal phase out masing-masing negara. Di samping itu, pembahasan lain yang menjadi agenda adalah keterlibatan masyarakat lokal dalam proses transisi energi untuk memastikan implementasi yang efektif dan sesuai serta urgensi dukungan aturan (regulatory support) yang kuat dalam proses transisi energi, khususnya bagi negara-negara berkembang. Rencananya, HLAG akan kembali melakukan pertemuan pada bulan Juli untuk membahas mengenai draft laporan yang sudah disusun bersama.

III. Sektor Geologi, Mineral, Batubara dan Umum

Bank Sulit Beri Kredit untuk Bangun Smelter. Pelaku usaha yang bergerak di bidang pengolahan bauksit belakangan mengaku kesulitan untuk menambah kapasitas produksi mereka lantaran pendanaan yang macet dari perbankan. Konsekuensinya, rencana pemerintah untuk menyetop ekspor bauksit bersih atau washed bauxite (WBx) pada Juni 2023 ditenggarai bakal terkendala dari sisi serapan industri hilir di dalam negeri.

Deputy Finance and Accounting Department Head PT Well Harvest Winning Alumina Refinery menuturkan sejumlah perusahaan yang ingin terjun pada proses pemurnian bauksit belakangan mengurungkan niat mereka lantaran perbankan enggan memberi kredit usaha untuk pembangunan Smelter Grade Alumina Refinery (SGAR) dengan nilai investasi bisa mencapai US$1,3 miliar untuk kapasitas pemurnian ore sebesar 2 juta ton. Sebagian besar bank sudah berhati-hati untuk mengeluarkan kredit terkait dengan komitmen transisi energi yang belakangan ikut digenjot oleh pemerintah.

Seperti diketahui sebelumnya, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) tengah mempercepat upaya penghentian ekspor bauksit bersih atau washed bauxite (WBx) yang ditargetkan efektif pada Juni 2023. Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara, KESDM mengatakan akan mendorong pengembangan pembangunan pabrik pengolahan dan pemurnian atau smelter dari pemegang izin usaha pertambangan (IUP) bauksit bersih dengan kadar di atas 42 persen paling lama sampai 10 Juni 2023.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mencatat bahwa cadangan bauksit Indonesia sekitar 4 persen atau 1,2 miliar ton dari total cadangan global yakni 30,3 miliar ton. Angka ini sudah cukup menempatkan Indonesia sebagai negara dengan cadangan bauksit terbesar keenam di dunia. Negara lainnya adalah Guinea 24 persen, Australia 20 persen, Vietnam 12 persen, Brazil 9 persen, dan Jamaika 7 persen. Cadangan bauksit di dalam negeri juga diperkirakan akan habis sekitar 92 tahun ke depan dengan mempertimbangkan tidak ada penambahan smelter baru sejak 2020.

Pada 2019, produksi bijih bauksit di Indonesia sebesar 19 juta ton. 16,1 juta ton diekspor sedangkan bauksit untuk dalam negeri mencapai 2,9 juta ton. Kemudian 2,9 juta ton bauksit diolah hingga memproduksi 1,1 juta ton alumina. Hasil ini diekspor ke pasar global 1,08 juta ton serta untuk kebutuhan dalam negeri hanya 46.000 ton. Indonesia kemudian harus mengimpor kembali alumina sekitar 458.000 ton untuk memproduksi 250.000 ton aluminium. Di lain pihak, kebutuhan aluminium dalam negeri tembus 1 juta ton. Artinya industri harus kembali mengimpor aluminium sekitar 748.000 ton.

Reviu Informasi Strategis Energi dan Mineral Harian, 22 Juni 2022

I. Sektor Minyak dan Gas Bumi

Peluang pembiayaan untuk proyek emisi tinggi. Lembaga keuangan masih diberi kesempatan membiayai sektor energi fosil sebagai bagian dari strategi net zero yang akan dicapai, dengan syarat pembiayaan tersebut dilakukan untuk proyek yang sudah menetapkan target transisi energi yang akan dijalankan.

Kebijakan baru tersebut dapat mengurangi tekanan yang meningkat pada lembaga keuangan untuk menarik pembiayaan dari sektor karbon tinggi untuk memenuhi tujuan iklim. Peluang dibukanya pembiayaan untuk proyek beremisi tinggi dianggap memberikan konskeuansi untuk memperburuk profil emisi global terutama bagi negara-negara yang memiliki ambisi iklim yang lebih rendah.  Meskipun demikian, dibukanya kesempatan pembiayan untuk asset beremisi tinggi ditujukan agar asset yang ada dapat didukung mekanisme keuangan untuk melakukan phaseout yang lebih terkelola.

Dibandingkan melakukan divestasi, lembaga keuangan diusulkan untuk mengadopsi strategi penghentian yang lebih terkelola terhadap asset sektor beremisi tinggi. Strategi tersebut dapat diselaraskan dengan komitmen nol bersih yang ada. 

Saat ini ada lebih dari 500 lembaga keuangan yang telah berkomitmen pada emisi nol bersih di tahun 2050 mencakup  Net-Zero Banking Alliance dan Net Zero Asset Managers initiative. Sebelumnya sejumlah lembaga keuangan mendapatkan tekanan bahwa mendanai perusahaan bahan bakar fosil adalah pelanggaran yang jelas dari komitmen.

Keberadaan sejumlah asset beremisi tinggi pada akhirnya akan dihentikan sesuai usia alaminya karena jika tetap beroperasi maka akan berpotensi untuk meningkatkan biaya yang diperlukan untuk menjaga target kenaikan pemanasan global 1,5 derajat.  Berdasarkan laporan terbaru UNFCC diketahui jika infrastruktur berbahan bakar fosil yang ada tetap dipertahankan beroperasi maka dibutuhkan tambahan anggaran  penurunan karbon sebesar 30 persen dari anggaran karbon yang ada dan 66 persen jika memperhitungkan proyek beremisi tinggi yang direncanakan saat ini. 

II. Sektor EBTKE dan Ketenagalistrikan

Berebut Batubara Indonesia.  Konflik Rusia-Ukraina tak kunjung menemui titik terang, berbagai upaya perdamaian juga belum memperoleh hasil, akibatnya seluruh dunia merasakan efek negatifnya terutama karena terganggunya rantai pasok komoditas di sektor energi. Perang dua negara Eropa Timur ini juga langsung mendisrupsi pasokan batu bara global sehingga mengerek harga komoditas ‘emas hitam’. Larangan ekspor batu bara Rusia oleh Uni Eropa membuat banyak negara di Eropa mencari sumber pasokan batu bara dari negara produsen di luar Benua Biru.

Maklum saja, selama ini pasokan batu bara Rusia mengisi kebutuhan 20% pasar global. Penghentian ekspor di tengah musim dingin yang berlangsung sepanjang triwulan ketiga tahun ini membuat Indonesia kebanjiran pesanan. Tercatat sejumlah pembeli baru (non-traditional buyer) seperti Jerman, Spanyol, Italia, Polandia, dan Belanda mulai berdatangan ke Indonesia dan bernegosiasi menyoal pasokan batu bara. Bahkan tidak hanya negara-negara di Eropa saja yang mencari pasokan hingga ke Asia, khususnya Indonesia. Negara India dan Pakistan pun tengah mencari pasokan batu bara untuk menjaga kelangsungan kelistrikan dalam negeri. Momen ini tentu saja menjadi peluang besar bagi Indonesia sebagai salah satu negara produsen batu bara untuk mengoptimalkan produksi dan pendapatan.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menangkap potensi ini dan berencana mengerek target produksi dalam rencana kerja dan anggaran belanja (RKAB) perusahaan tambang yang memiliki izin usaha pertambangan (IUP).

Berdasarkan data Minerba One Data Indonesia, realisasi produksi batu bara saat ini baru mencapai 271,78 juta ton. Sementara itu, realisasi ekspor menyentuh di angka 95,79 juta ton, dan domestik berada di kisaran 72,65 juta ton. Adapun, pemenuhan pasar domestik (domestic market obligation/DMO) telah mencapai 54,03 juta ton. Kendati belum resmi mengumumkan berapa peningkatan harga batu bara tersebut, perkiraan target produksi batu bara diperkirakan sesuai dengan permintaan. Jerman, misalnya, telah mengajukan permintaan batu bara mencapai 150 juta ton pada tahun ini

Selain membawa berkah bagi Indonesia, permintaan pasar yang tinggi terhadap batubara juga menimbulkan tantangan yang perlu dihadapi. Pertama, dengan waktu yang sedemikian sempit untuk memenuhi kebutuhan ‘dadakan’ memasok batu bara tersebut, membuat banyak tantangan dari sisi teknis operasional tambang.

Tantangan itu mulai dari ketersediaan alat tambang untuk mendongkrak produksi dan kesiapan armada laut. Khusus untuk armada laut, ketersediaan vessel shipment dan tongkang shipment diperlukan untuk menjamin menjamin ketepatan pengiriman. Selain itu dari sisi pelaku usaha hulu tambang batu bara, kini tengah menghitung ulang potensi pasar jangka panjang sebagai respons rencana pemerintah tersebut. Pemetaan tersebut menjadi penting untuk memproyeksikan sampai seberapa lama level harga tinggi dapat bertahan mengingat biaya transportasi batu bara sangat tinggi untuk tujuan Eropa.

Kedua, meskipun upaya untuk meraih peluang di tengah momentum kenaikan harga batu bara ini tidak boleh terlewatkan, namun pemerintah diharapkan juga tetap dapat menjaga stabilitas pasokan batubara khususnya untuk kebutuhan dalam negeri agar kasus defisit pasokan domestik batubara di awal tahun tidak terulang. Oleh karena itu, peta jalan yang berisi kebijakan untuk mendukung tata kelola sektor tambang menjadi salah satu pilar perekonomian nasional sekaligus memperkuat ketahanan energi nasional perlu untuk diterapkan dengan baik.

Ketiga, fenomena krisis energi yang melanda Eropa juga menjadi pembelajaran bersama bahwa dunia masih sangat membutuhkan energi fosil dan sampai saa ini sumber EBT belum mampu untuk mensubstitusi kebutuhan terhadap energi fosil. Oleh karena itu, selain peningkatan investasi dan teknologi sumber EBT yang harus terus digalakkan sebagai usaha pemenuhan target Net Zero Emission, efisiensi dan pengelolaan energi fosil juga tidak kalah penting untuk ditingkatkan terutama bagi negara penghasil SDA dan komoditas energi fosil seperti Indonesia. Sehingga kekayaan bumi Indonesia dapat secara optimal menyokong ketahanan energi nasional dan dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan nasional

III. Sektor Geologi, Mineral, Batubara dan Umum

Vale jaga prinsip konservasi mineral dan pertambangan berkelanjutan. Presiden Direktur Vale Indonesia menjelaskan bahwa Vale bekerja sama dengan perusahaan pemasok kobalt asal China bernama Zhejiang Huayou untuk mengembangkan proyek smelter nikel di Blok Pomalaa. Jika rencana pengembangan di Blok Pomalaa sesuai kesepakatan dengan Huayou, maka Vale akan mengadopsi dan menerapkan proses, teknologi, dan konfigurasi High Pressure Acid Leaching (HPAL) yang telah teruji untuk memproses bijih kadar rendah guna menghasilkan produk Mixed Hydroxide Precipitate (MHP) dengan potensi kapasitas produksi hingga mencapai 120 ribu metrik ton nikel per tahun.

Perusahaan tambang dan pengolahan nikel ini telah berkomitmen untuk menjaga prinsip konservasi mineral melalui optimasi pemanfaatan bijih nikel di Blok Pomalaa, Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara, yang juga selaras dengan komitmen perseroan terhadap kegiatan pertambangan berkelanjutan. Vale berkomitmen untuk meminimalkan jejak karbon proyek yaitu pada Blok Pomalaa tidak akan ada penggunaan batu bara sebagai bahan baku pembangkit listrik. Dengan kata lain, perseroan dan Huayou akan mencari alternatif sumber energi yang lebih ramah lingkungan untuk meminimalisasi jejak karbon dari operasi pertambangan di wilayah ini.. 

Vale dan Huayou telah juga mempertebal komitmen dan soliditas mereka agar proyek smelter nikel di Blok Pomalaa segera terealisasi dan beroperasi dengan semangat keberlanjutan. Kedua perusahaan ini memiliki filosofi yang sama terkhusus mengenai komitmen praktek bisnis yang berkelanjutan, mengutamakan pengelolaan lingkungan, sosial, dan tata Kelola yang terbaik atau ESG. Spesifikasi untuk proyek di Pomalaa telah disepakati guna menerapkan standar ESG kelas dunia.

Investasi proyek smelter nikel mendekati angka lima miliar dolar AS, sehingga memerlukan dukungan kuat dari pemerintah Indonesia berupa kepastian investasi terutama terkait perizinan. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian menyampaikan bahwa pemerintah mendukung pengembangan nikel di Indonesia dan diharapkan agar pengerjaan proyek smelter nikel di Blok Pomalaa dapat dilanjutkan dan dipercepat agar memaksimalkan potensi nikel di dalam negeri. Selain itu, dengan berdirinya pabrik akan memberdayakan masyarakat lokal sehingga angka pengangguran dan kemiskinan dapat berkurang.

Reviu Informasi Strategis Energi dan Mineral Harian, 21 Juni 2022

I. Sektor Minyak dan Gas Bumi

Pengaruh Penurunan Biaya Energi Melalui Efisiensi dan Peningkatan Ketahanan Energi. Biaya energi di Brasil relative lebih tinggi dibandingkan global. Program diversifikasi, perbaikan jaringan dan efisiensi energi dapat menurunkan harga dan melebarkan pasokan. Brasil memiliki sumber energi yang berlimpah mulai dari gas alam, angin sampai surya. Sebagai salah satu pemain energi global, bertambahnya pasokan tidak diterjemahkan menjadi penurunan tagihan bagi pelanggan dan pelaku usaha. Sebagai contoh, biaya rata-rta listrik Brasil untuk captive industry 65% lebih tinggi dibanding harga Amrika Serikat dan 35 % dibanding Kanada.

Kondisi ini menjadi paradoks bagi pasar energi di Brasil karena bertambahnya kapasitas pembangkit justru membuat harga listrik tetap tinggi. Difersifikasi energi dan optimasi sistem energi, penurunan loses jaringan, dan perbaikan efisiensi energi dapat membantu bauran energi brazil dan menurunkan harga. Dukungan yang diberikan pemerintah mendorong Brazil menjadi industri biomasa terbesar di dunia dan negara yang memiliki kapasitas pembangkit air terbesar ke dua. Ke depan sejumlah pihak memperkirakan brasil berpotensi untuk mengembangkan surya, angin dan gas alam lebih besar.

Berdasarkan studi yang dilakukan, peternakan angin di Brasil menunjukan biaya penurunan yang stabil dan mencapai tingkat yang paling rendah. Akan tetapi untuk mendorong porsi energi terbarukan, operator jaringan juga harus berinvestasi tambahan untuk dapat menyeimbangkan listrik dari energi terbarukan.

Guna mendukung ketahanan energi, Brasil menyiapkan beberapa pilihan yang dapat dijalankan adalah menyiapkan pembangkit thermal yang mampu menjaga kenaikan dan penurunan output energi terbarukan. Meningkatkan integrasi jaringan antar wilayah yang lebih luas untuk mengurangi resiko pembangkitan yang lebih rendah dan mengurangi penggunaan daya teknologi penyimpanan seperti baterai. Langkah lainnya adalah menurunkan loses jaringan mendekati standar internasional. Saat ini Brasil memiliki loses 18 persen terhadap listrik yang dibangkitkan. Efisiensi energi menjadi program lainnya. Pemerintah menyediakan insentif untuk mempercepat efisiensi energi di sektor industri termasuk melalui penggunaan produk daur ulang, memperluas penggunaan sistem manajemen energi, dan pengembangan sumber daya professional untuk mengidentifikasi peluang efisiensi energi.

Melalui harga energi yang lebih rendah dapat menciptakan dampat perekonomian yang baik seperti industri padat energi yang lebih kompetitif, peningkatan elektrifikasi proses industri, peningkatan penggunaan peralatan listrik di rumah tangga, dan percepatan adopsi kendaraan listrik.

II. Sektor EBTKE dan Ketenagalistrikan

PLTU Berkapasitas di Bawah 25 MW Sebaiknya Tak Kena Pajak Karbon, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) mengusulkan pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) berkapasitas di bawah 25 MW tidak dikenakan pajak karbon agar tidak menambah beban biaya pokok produksi di pembangkit dan dari sisi kontribusi emisi sangat kecil dibandingkan dengan PLTU skala besar. Selain itu, PLTU skala kecil rata-rata berada di luar Pulau Jawa dan dibangun berdasarkan penugasan karena kebutuhan elektrifikasi di daerah terdepan, terluar, dan terpencil sehingga perlu dipertimbangkan agar tidak membebankan pajak karbon kepada PLTU itu. Dengan demikian, dapat menjaga keberlanjutan elektrifikasi di wilayah Terdepan, Terluar, dan Terpencil (3T) itu ketika belum ada pembangkit listrik dengan sumber energi terbarukan.

BRIN merekomendasikan agar penetapan pajak karbon tidak hanya diklasifikasikan berdasarkan kapasitas pembangkit melainkan perlu dikategorikan berdasarkan jenis teknologi di tiap kapasitas. Selain itu, juga agar metodologi perhitungan pajak karbon sebaiknya dilakukan dengan mempertimbangkan update terkini dari metodologi Panel Antar Pemerintah tentang Perubahan Iklim (IPCC).

Pelaksanaan pajak karbon juga dilakukan secara bertahap. Jika tahap pertama dilaksanakan untuk PLTU skala besar dan kemudian jika mekanisme sudah baik maka bisa dilanjutkan untuk PLTU skala kecil 25-100 MW. Selain itu, dalam pelaksanaan pajak karbon diperlukan harmonisasi dalam kebijakan dan peraturan teknis seperti dalam penggunaan istilah dan mekanisme yang sebaiknya seragam tentang penyelenggaraan nilai ekonomi karbon pembangkit. Di samping itu, sosialisasi dan edukasi pajak karbon juga harus dilaksanakan dengan baik kepada masyarakat dan pelaku usaha. Selain itu, pengenaan pajak karbon akan mendorong perkembangan inovasi teknologi dan investasi yang lebih efisien, rendah karbon, dan ramah lingkungan. Dari sisi ekonomi, kita saat ini mulai familiar dengan istilah Green Economy, suatu gagasan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kesetaraan sosial, sekaligus mengurangi risiko kerusakan lingkungan secara global

III. Sektor Geologi, Mineral, Batubara dan Umum

Tekanan kepada Pasar Timah. Harga timah dunia merosot dan mencapai posisi terendah sejak Juni 2021. Pada Senin (20/6/2022) pukul harga timah dunia tercatat US$ 30.400/ton, anjlok 2,51% dibandingkan dengan harga penutupan akhir pekan lalu. Para investor khawatir terhadap resesi dunia yang dapat memberikan tekanan kepada pasar timah.

Kekhawatiran resesi timbul setelah bank sentral Amerika Serikat (Federal Reserve/The Fed) menaikkan suku bunga sebesar 0,75% menjadi 1,75%. Kenaikan ini lebih tinggi dari konsensus awal yang memperkirakan The Fed hanya akan menaikkan suku bunga sebesar 0,5%. Naiknya suku bunga dipandang investor dapat mengerem lau pertumbuhan ekonomi dunia. Hal ini dikhawatirkan akan memangkas permintaan global untuk timah.

Sementara itu, persediaan timah batangan di gudang yang dipantau oleh pasar logam London (LME) naik 235 ton atau 7,8% secara point-to-point (ptpt) pada Jumat lalu. Sehingga jumlah persediaan di gudang tercatat 3.260 ton. Angka tersebut sudah naik 1.240 ton atau 61,4% ptp sepanjang 2022. Di dalam negeri sendiri pun, Badan Pusat Statistik mencatat penurunan kinerja ekspor timah sepanjang Mei 2022 yang ambles USD 217 Juta dengan penurunan volume ekspor hingga 42,8% (mtm).

Sekjen Asosiasi Eksportir Timah Indonesia (AETI), mengatakan penurunan ekspor timah tidak lepas dari dampak penurunan harga yang diikuti berkurangnya volume. Namun demikian posisi ekspor timah saat ini masih stabil meski di bulan April sempat mengalami lonjakan produksi. Disamping itu, pemerintah sekarang sedang mempertimbangkan untuk memperkenalkan kebijakan  penghentian ekspor timah pada akhir tahun 2022, daripada tenggat waktu sebelumnya pada tahun 2024.

Reviu Informasi Strategis Energi dan Mineral Harian, 20 Juni 2022

I. Sektor Minyak dan Gas Bumi

Peta Jalan Dunia Menuju 1,5°C. The Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) telah mengeluarkan ‘kode merah’ bagi dunia untuk mengambil tindakan segera untuk menghindari dampak terburuk dari krisis iklim yang meningkat dan memberikan perkiraan terbaru tentang kuota karbon global. Data menunjukkan bahwa untuk peluang 67% untuk membatasi pemanasan hingga 1,5°C, dunia memiliki sisa kuota karbon sebesar 400 GtCO2 – atau 10 tahun emisi pada tingkat tahun 2020.

Secara kolektif, G20 bertanggung jawab atas sekitar 75% gas rumah kaca (GRK) global termasuk perubahan penggunaan lahan dan kehutanan. Untuk membatasi kenaikan suhu global hingga 1,5°C. Oleh karena itu, G20 memiliki peran kepemimpinan penting untuk  berkomitmen pada target pengurangan emisi dan menerapkan kebijakan yang selaras dengan jalur 1,5°C. Bagi negara-negara maju, ini termasuk menyediakan pembiayaan iklim untuk membantu tindakan mitigasi dan adaptasi negara-negara berkembang.

Efek mitigasi gabungan dari target Nationally Determined Contribution (NDC) yang dinilai pada April 2021 tidak cukup dan akan menyebabkan pemanasan 2,4°C pada akhir abad ini. Ini menggarisbawahi kebutuhan mendesak bagi anggota G20 untuk memperkuat kebijakan dan tindakan iklim saat ini dan menyerahkan target 2030 yang lebih ambisius yang selaras dengan target NZE hingga 2050.

Pada Agustus 2021, 14 anggota G20 telah mengumumkan target NZE pada 2050, yang mencakup 61% emisi GRK global. Jika diterapkan sepenuhnya, target ini akan sangat membantu membatasi kenaikan suhu global hingga 1,5°C.  Kanada, UE, Prancis, Jerman, Jepang, Korea Selatan, dan Inggris – bersama-sama menyumbang 14% dari GRK global dan telah menetapkan target NZE nya. Namun, target jangka pendek yang lebih ambisius yang mengurangi separuh emisi CO2 global pada tahun 2030 sangat penting untuk mencapai target jangka panjang ini.

Pada September 2021, anggota G20 telah secara resmi menyerahkan 13 pembaruan NDC ke Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim (UNFCCC) dengan enam – Argentina, Kanada, UE (termasuk Prancis, Jerman, dan Italia), Afrika Selatan, Inggris, dan AS – yang berisi target 2030 yang lebih ambisius daripada yang terakhir. Jepang, dan Korea Selatan juga telah mengusulkan ambisi yang lebih tinggi tetapi belum secara resmi mengajukan NDC yang ditingkatkan. Penurunan terbesar terjadi pada NDC yang diajukan dari AS dan UE, dan di NDC yang diumumkan oleh China sebagai negara no 1 penghasil emisi tertinggi di dunia.

II. Sektor EBTKE dan Ketenagalistrikan

Energi dari Hidrogen Bakal Jadi Andalan Kejar Dekarbonisasi, Pemerintah khususnya Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) ke depan akan mengandalkan pengembangan hidrogen hijau atau green hidrogen dalam hal mengejar target dekarbonisasi sistem energi global. Hidrogen dinilai menjadi sektor industri akan menjadi sasaran utama untuk akselerasi sumber energi yang dinilai sebagai salah satu kontributor transisi energi. Seperti yang diketahui, dalam Rancangan Undang-undang (RUU) Energi Baru dan Energi Terbarukan (EB-ET), hidrogen sudah ditetapkan masuk ke dalam energi baru

Urgensi hidrogen hijau dinilai sama pentingnya dengan penyimpanan baterai (energy storage) di masa mendatang. Tak hanya itu, pemerintah juga memberikan insentif keuangan bagi sektor publik maupun privat yang ingin mengoptimalkan hidrogen hijau. Di Indonesia, pengembangan hidrogen hijau sejalan dengan potensi energi terbarukan yang sangat besar. Kementerian ESDM dan pemerintah Jerman melalui Deutsche Gesellschaft fur Internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ) telah mempelajari potensi pasar hidrogen hijau di Indonesia, sekitar 1.895 kT/tahun pada tahun 2021, termasuk untuk industri (Urea, Amonia, Refinery, Methanol), dan permintaan lainnya seperti pembuatan Biofuel, baja hijau, jaringan pulau, dan sel bahan bakar kendaraan berat. Dari segi pasokan, hidrogen sendiri masuk sebagai salah satu strategi utama Pemerintah dalam menjalankan peta jalan (road map) menuju netral karbon di tahun 2060.

Menurut KESDM ada beberapa rencana investasi hidrogen hijau dan proyek percontohan yang sedang berjalan, yaitu hibrida hidrogen hijau dari tenaga surya dan angin di Sumba Timur (7-8 MW), pilot project di Ulubelu dengan memanfaatkan kondensat panas bumi, rencana proyek di Kalimantan Utara dan Papua dari pembangkit listrik tenaga air besar, dan pemanfaatan hidrogen hijau di ibu kota baru pada tahun 2045 (4.000 untuk transportasi umum dan 21.000 Ton untuk sektor industri. Kendati demikian, terdapat beberapa faktor keberhasilan dalam implementasi proyek hidrogen hijau, mulai dari penetapan kebijakan, akses sumber daya, pasar potensial, standar, ketersediaan teknologi hingga dukungan finansial. Setiap negara memiliki karakteristik berbeda dalam pengembangan hidrogen hijau, tetapi memiliki kebutuhan teknologi dan pendanaan yang sama. Tantangannya, bagaimana hidrogen hijau layak secara ekonomi, menarik secara finansial, dan berguna bagi masyarakat.

III. Sektor Geologi, Mineral, Batubara dan Umum

Permintaan Batubara Melonjak. Harga batu bara pada pekan ini diramal akan kembali merangkak naik setelah Rusia memangkas aliran gas ke Eropa. Pada perdagangan terakhir pekan lalu, Jumat (17/6/2022), harga batu bara kontrak Juli di pasar internasional ditutup menguat 3,6% ke posisi US$ 358,75%. Permintaan diperkirakan meningkat setelah Rusia memangkas pasokan gas ke sejumlah negara Eropa. Pelaku pasar sebenarnya sudah memperkirakan jika Rusia akan memangkas pasokan gas ke Eropa tetapi mereka mengkhawatirkan situasi lebih buruk bisa saja terjadi sehingga bisa membuat permintaan batu bara melonjak dan pasokan kembali ketat.

Perusahaan Gazprom yang dimiliki Rusia mengatakan akan memangkas pasokan gas ke Jerman yang dialirkan melalui pipa Nord Stream 1 sebesar 60%, lebih besar daripada perkiraan awal yakni 40%. Kabinet Jerman telah sepakat untuk memotong konsumsi gas pada sektor kelistrikan untuk musim dingin mendatang menjadi 10,4 Giga Watt (GW). Mereka juga akan mengaktifkan kembali pembangkit batu bara dan minyak sebagai cadangan untuk mengantisipasi lonjakan permintaan.

Jerman dikabarkan berniat memenuhi pasokan batubaranya dari pasar Indonesia. Direktur Pembinaan Pengusahaan Batubara Kementerian ESDM menyebutkan bahwa permintaan batubara dari Jerman mencapai 6 juta ton. Hingga saat ini pengiriman masih belum dilakukan. Pemerintah Indonesia dan Jerman masih akan melanjutkan kordinasi terkait pengiriman batubara ini. Tercatat, pada penghujung Mei 2022 lalu, pihak Jerman mengungkapkan keinginannya untuk kerja sama suplai batubara dari Indonesia pada pertemuan antara Menteri ESDM dengan CEO Asosiasi Perusahaan Batubara di Jerman (VDKI) dan juga CEO HMS Bergbau AG, Lars Schernkau di Berlin.

Reviu Informasi Strategis Energi dan Mineral Harian, 16 Juni 2022

I. Sektor Minyak dan Gas Bumi

Rata-rata harga minyak dunia pada Mei 2022 mencapai USD 111,96/barel atau meningkat 63,9% (YoY). Harga tersebut lebih tinggi dari rata-rata harga minyak dunia pada bulan sebelumnya yang mencapai USD 106,2/barel. Peningkatan harga tersebut masih didorong oleh peningkatan spekulasi pasar terhadap berkurangnya supply minyak dunia dari Rusia akibat embargo minyak oleh Amerika Serikat dan negara-negara Eropa. Beberapa faktor terakhir yang meningkatkan harga minyak adalah:

  1. kesepakatan paket sanksi ke-6 EU terhadap Rusia yang berupa embargo minyak dan gas seaborne pada akhir tahun 2022;
  2. pembukaan kembali aktivitas ekonomi China setelah lockdown selama 2 bulan terakhir;
  3.  peningkatan permintaan bahan bakar minyak dan penurunan inventori di Amerika Serikat karena memasuki periode liburan musim panas;
  4. penurunan ekspor minyak dan gas dari Rusia ke negara-negara Eropa yang menolak melakukan membayaran dengan mata uang Rusia yaitu Ruble.

Berdasarkan data EIA (Energy Information Administration), produksi minyak global pada bulan Mei 2022 meningkat menjadi 99,12 juta bph dari 98,61 juta bph pada April 2022. Sementera itu, konsumsi minyak dunia pada Mei 2022 mencapai 98,62 juta bph, meningkat dari 97,73 juta bph pada bulan April 2022. Peningkatan produksi minyak global pada Mei 2022 didorong oleh peningkatan produksi shale oil Amerika Serikat. Sementara itu, peningkatan permintaan minyak dunia pada Mei 2022 berasal dari peningkatan permintaan bensin untuk keperluan musim panas di Amerika Serikat dan peningkatan mobilitas di China setelah penurunan kasus COVID-19 pada akhir Mei 2022.

Diperkirakan rata-rata harga minyak mentah (Brent) pada 2022 mencapai USD 119,7 per barrel dengan, atau meningkat 45,1% dibandingkan harga rata-rata tahun 2021.

II. Sektor EBTKE dan Ketenagalistrikan

Negara Lain Krisis Listrik, RI Justru Dihantui Over Suplai, Sejumlah negara sedang mengalami krisis listrik, sebagai contoh adalah India dan yang terbaru yakni Australia negara yang kaya akan gas dan batu bara itu juga terancam krisis listrik. Sementara Indonesia sendiri dihantui oleh over suplai listrik yang akan merugikan PT PLN (Persero).Di mana, PLN mencatat dalam beberapa waktu ke depan akan ada beberapa proyek pembangkit listrik baru yang akan memasuki Commercial Operation Date (COD).Bahkan, dalam satu tahun mendatang di Pulau Jawa sendiri akan masuk pembangkit listrik dengan kapasitas 6.800 megawatt (MW).

Tidak hanya di pulau Jawa, ancaman kelebihan pasokan listrik juga bakal terjadi di Sumatera. Hal tersebut tercermin dari penambahan permintaan atau demand dari listrik selama tiga tahun mendatang hanya sekitar 1,5 Giga Watt (GW). Sedangkan penambahan kapasitas dalam pipeline 5 GW, di Kalimantan interkoneksi juga mengalami itu. Namun demikian, untuk di daerah terpencil seperti Sulawesi, Maluku, Papua, Nusa Tenggara setidaknya terdapat 250 subsistem yang dikelola perusahaan mengalami defisit.

Seperti diketahui, pasokan listrik di Indonesia akan semakin berlimpah dengan terpenuhinya mega proyek ketenagalistrikan sebesar 35.000 Megawatt (MW) dalam beberapa tahun ke depan. Dengan begitu keadaan oversupply tak bisa dihindari lagi.Masuk PLTU itu sekitar 34% atau 13 GW yang masih terusan program 35 GW itu. Jadi mulai tahun 2022 memang sudah tidak ada lagi rencana pembangunan pembangkit PLTU yang baru

III. Sektor Geologi, Mineral, Batubara dan Umum

Ekspor Batubara Melonjak. Negara-negara Uni Eropa (UE) berebut mencari sumber energi alternatif dari Afrika Selatan, setelah memutuskan menyetop impor batubara Rusia mulai Agustus mendatang. Sepanjang lima bulan terakhir, terhitung sejak Januari hingga Mei, UE telah mengimpor batu bara dari Afrika Selatan 40% lebih banyak dari jumlah impor mereka sepanjang 2021. Salah satu terminal ekspor batubara terbesar di Afrika Selatan, Richards Bay Coal Terminal (RBCT) mengirim 3.240.752 ton batu bara ke negara-negara Eropa pada akhir Mei tahun ini. Angka ini setara dengan 15% dari keseluruhan ekspor RBCT atau naik dari 2.321.190 pada 2021. Secara total, RBCT mengekspor 22.057.587 ton batu bara dalam lima bulan pertama tahun 2022.

Tidak hanya Afrika yang mendapatkan lonjakan ekspor batubara. Negara-negara di Uni Eropa seperti Jerman, Polandia bahkan India pun sudah melobi Indonesia untuk melakukan ekspor batu baranya ke negara-negara tersebut. Permintaan batubara Indonesia itu tak terlepas dari negara-negara Uni Eropa yang mengenakan sanksi terhadap batu bara dari Rusia atas perang Rusia-Ukraina. Sementara untuk India sendiri, saat ini sedang mengalami krisis listrik karena terjadinya gelombang panas yang mengakibatkan kebutuhan batubara untuk pembangkit melonjak tinggi.

Direktur Eksekutif Asosiasi Pertambangan Batu Bara Indonesia (APBI), membenarkan, bahwa sudah ada beberapa permintaan ekspor ke Eropa. Bahkan, sudah ada kegiatan ekspor batubara yang dilakukan. Sebelumnya, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mencatat pihak Jerman mengungkapkan keinginannya untuk kerja sama suplai batubara dari Indonesia pada pertemuan antara Menteri ESDM dengan CEO Asosiasi Perusahaan Batubara di Jerman (VDKI), dan akhir bulan ini akan ada kunjungan dari Kementerian Pertambangan Batu Bara India ke Jakarta terkait dengan permintaan ekspor batu bara dari Indonesia.

Seperti diketahui, pada tahun 2022 ini produksi batu bara RI ditargetkan mencapai 663 juta ton dan konsumsi dalam negeri sebesar 165,7 juta ton. Berdasarkan data MODI Kementerian ESDM, sampai pada 16 Juni 2022 ini produksi batu bara RI sudah menembus 270,24 juta ton

Reviu Informasi Strategis Energi dan Mineral Harian, 15 Juni 2022

I. Sektor Minyak dan Gas Bumi

Agenda global transformasi subsidi bahan bakar fosil. Berdasarkan catatan yang dimiliki oleh Kementerian Keuangan, subsidi BBM dan LPG yang seharusnya disalurkan kepada masyarakat miskin justru lebih banyak dinikmati oleh orang-orang yang kaya. Atas dasar itu, Pemerintah berencana untuk mengubah mekanisme penyaluran subsidi dari subsidi barang menjadi subsidi orang.

Berdasarkan tingkat pendapatan masyarakat, kelompok masyarakat 4 desil termiskin hanya menikmati subsidi LPG 3 kg sebesar 23,3 persen dari total subsidi, sementara 4 desil terkaya menikmati 57,9 persen total lpg bersubsidi.

Ketidaktepatsasaran penyaluran LPG bersubsidi menjadi dilematis karena hampir 80 persen penyediaan LPG di Indonesia berasal dari impor. Ditambah lagi, harga komoditas energi meningkat akibat konflik geopolitik.  Saat ini harga keekonomian LPG sudah meningkat sampai dengan Rp19.609 per kg, jauh diatas harga jual eceran yang ditetapkan Rp4.250 per kg.

Selain LPG, ketidak tepatsasaran penyaluran subsidi juga terjadi pada BBM. Dari catatan yang dimiliki Kementerian Keuangan, sekitar 60 persen masyarakat terkaya menikmati hampir 80 persen total konsumsi bersubsidi, atau sekitar 33  liter per rumah tangga per bulan. Sedangkan 40 persen masyarakat terbawah menikmati konsumsi bersubsidi sebesar 17 liter per rumah tangga per bulan.   Untuk BBM jenis pertalite mayoritas dikonsumsi masyarakat berpenghasilan atas.

Masalah subsidi tidak hanya dihadapi oleh Indonesia, tetapi  juga dihadapi oleh negara lain khususnya  negara penghasil minyak.  Bahkan untuk menjaga daya beli dan tingkat inflasi nasional, beberapa negara konsumen energi juga memberikan insentif  dalam bentuk subsidi tidak langsung melalui penurunan pajak bahan bakar sehingga kenaikan harga minyak tidak memberikan beban yang terlalu berat bagi masyarakat.

Secara global subsidi energi sempat menurun pada tahun 2019 dan 2020, namun pada tahun 2021 hampir kembali ke level 2018 menjadi sekitar USD440 miliar karena kenaikan harga energi dan tinggak penggunaan energi yang mulai kembali normal.  Minyak tetap menjadi bahan bakar yang paling banyak disubsidi, tetapi gas dan listrik sedang mengejar. Reformasi harga secara politik sulit tetapi secara ekonomi dan lingkungan diperlukan. Pada tahun 2020, Iran adalah penyedia tunggal pembayaran subsidi bahan bakar fosil terbesar, diikuti oleh China dan India. Transformasi subsidi bahan bakar fosil menjadi salah satu agenda global karena ubsidi bahan bakar fosil karena mendistorsi pasar, mengirimkan sinyal harga yang salah kepada pengguna, memperlebar defisit fiskal, dan mencegah adopsi energi terbarukan yang lebih bersih. Kenaikan subsidi bahan bakar fosil sangat mengkhawatirkan pada saat pemerintah berusaha meningkatkan upaya untuk mengurangi konsumsi yang boros dan mempercepat transisi energi bersih.

II. Sektor EBTKE dan Ketengalistrikan

Tantangan dan Peluang Baterai Nir Nikel.  Target Net Zero Emission telah menggeser tren global untuk lebih meningkatkan investasi di bidang energi baru terbarukan termasuk diantaranya di sektor transportasi. Untuk mengurangi penggunaan bahan bakar fosil yang tinggi emisi karbon, mobil istrik perlahan tapi pasti menjadi primadona baru di pasar otomotif global. Indonesia pun tidak mau ketinggalan merespon pasar karena potensi nikel (bahan baku baterai mobil listrik) di Indonesia cukup menjanjikan. Meskipun demikian, dengan perkembangan teknologi yang terus berubah, Indonesia juga perlu mengantisipasi fakta bahwa saat ini baterai berbasis nikel memiliki pesaing yang perlu diwaspadai

Pada laporan keuangan Tesla kuartal I/2022 disebutkan bahwa hampir setengah kendaraan listrik (EV) produksi Tesla menggunakan baterai berbasis besi atau lithium ferro phosphate (LFP). Unik dan mengejutkan, karena sebelumnya Tesla selalu menggunakan baterai berbasis nikel (NCA/NMC). Baterai LFP sama sekali tidak menggunakan nikel. Dalam laporan itu, Tesla mengeklaim bahwa EV tipe standar yang menggunakan baterai LFP bisa menempuh jarak jelajah 267 mil (430 km) sekali isi ulang (recharge).

Beralihnya sebagian EV produksi Tesla ke LFP b perlu diwaspadai para pemain nikel, baterai ion litium (LiB) dan EV. Pemerintah Indonesia pun perlu mewaspadai kondisi ini. Baterai LFP yang sama sekali tidak mengandung nikel tampaknya akan menjadi kompetitor bahkan ancaman bagi baterai berbasis nikel.

LFP merupakan salah material katode berbasis besi untuk LiB. Katode bersama anode, elektrolit, separator, dan komponen lainnya membentuk LiB secara utuh. Katode merupakan ‘rumah’ bagi litium pada bagian kutub positif baterai. Ketika LiB dicas litium terionisasi melepaskan elektron bergerak menuju anode (kutub negatif) melewati elektrolit dan separator. Anode dalam hal ini merupakan ‘rumah kedua’ bagi litium. Ketika dipakai, litium kembali ke katode sambil melepaskan elektron sekaligus menciptakan arus listrik untuk berbagai keperluan.

LFP menarik para pemain LiB dan EV karena beberapa alasan. Pertama, LFP tidak bergantung pada bahan mentah yang terbilang langka dan harganya sangat berfluktuatif seperti nikel dan kobalt. Sedangkan besi sebagai material dasar LFP harganya relatif stabil dan berlimpah. Kedua, LFP lebih murah. Pada awal Juni 2022, harga baterai LFP sekitar US$133/kWh sedangkan baterai NMC sekitar US$150/kWh. Ketiga, LFP lebih stabil saat pemakaiannya dibanding baterai NMC/NCA. Akibatnya, keselamatan operasional EV lebih terjamin. Keempat, LFP bisa dicas hingga 100% dalam kondisi tetap aman. Sementara itu, baterai NMC/NCA biasanya dicas maksimal 80% karena kalau dicas hingga 100% menyebabkan degradasi struktur kristal katode. Selain untuk EV, baterai LFP juga umum digunakan secara luas untuk menunjang operasional pembangkitan energi baru dan terbarukan (EBT). Sektor EBT khususnya yang berbasis tenaga surya dan angin akan lebih tinggi performanya jika didukung oleh baterai untuk sistem penyimpanan.

Sejauh ini, EV dengan daya jelajah jauh memang masih cenderung menggunakan baterai berbahan nikel baik NMC, NCA atau NCMA. Sedangkan untuk EV dengan daya jelajah standar lebih memilih LFP. Namun, perkembangan terkini menunjukkan baterai berbahan besi akan menjadi kompetitor utama baterai berbahan nikel. Belum lagi baterai litium-sulfur (LiS) yang pada beberapa tahun terakhir menunjukkan perkembangan signifikan. Seperti halnya baterai LFP, baterai LiS juga sama sekali tidak menggunakan nikel apalagi kobalt.

Untuk beberapa waktu kedepan, pemakaian baterai berbasis nikel khususnya LiB untuk EV masih ada walaupun sebagian pangsa pasarnya sudah diambil alih LFP. Pertimbangan harga dan performa menjadi acuan utama. Untuk telepon genggam, laptop, perangkat medis, dan lainnya lebih cenderung menggunakan baterai berbasis nikel dengan pertimbangan performa. Namun, pemakaian LiB untuk berbagai perangkat ini tidak lebih dari 3% dari total pemakaian LiB dunia. EV tetap mendominasi kebutuhan LiB dengan porsi sekitar 86%.

Dengan memperhatikan tren penggunaan baterai LFP, para praktisi industri nikel sudah selayaknya mulai memikirkan teknologi paling optimum agar unsur besi dalam bijih nikel atau dari nickel pig iron (NPI) bisa diekstraksi menjadi hematit (Fe2O3) murni. Pada kenyataannya, kandungan besi dalam bijih nikel atau NPI jauh lebih tinggi ketimbang nikel itu sendiri. Hematit inilah yang menjadi bahan dasar utama untuk memproduksi material baterai LFP. Kapasitas dan jenis teknologinya disesuaikan keekonomian proyek. Nikel yang terpisah sebagai produk nikel murni selanjutnya diolah menjadi berbagai keperluan industri terkait termasuk di antaranya super alloy.

Dengan demikian, meningkatnya penggunaan baterai LFP yang berbasis besi merupakan tantangan sekaligus peluang. Indonesia masih tetap bisa memegang peran penting dalam ekosistem global industri baterai, stainless steel, bahkan super alloy. Semua dikembalikan pada kreativitas para pemain industri nikel dan trengginasnya pemerintah sebagai regulator.

III. Sektor Geologi, Mineral, Batubara dan Umum

Batu Bara Makin Hancur, Seminggu Harga Ambles 14% , harga batu bara yang berlangsung pekan lalu masih berlanjut. Pada perdagangan Senin (13/6/2022), harga batu bara kontrak Juli di pasar internasional ditutup di harga US$ 337 per ton. Melemah 2,32%. Harga batu bara menyentuh titik terendah sejak 4 Mei 2022. Pelemahan harga batu bara kemarin juga memperpanjang tren negatif batu hitam yang sudah berlangsung sepekan terakhir. Dalam sepekan, harga batu bara sudah anjlok 14,5% sementara dalam sebulan jatuh 6,8%. Dalam setahun, harga batu bara masih melesat 171,8%.

Pelemahan harga batu bara dipicu penurunan permintaan serta kekhawatiran akan peningkatan kasus Covid-19 di China. Permintaan akan batu bara diperkirakan akan melemah karena sejumlah negara yang selama ini mengejar pasokan sudah mengamankan pasokan. Uni Eropa yang akan melakukan embargo larangan impor batu bara dari Rusia pada Agustus mendatang sudah meningkatkan impor pada Mei. Impor energi negara-negara Eropa melonjak dalam 100 hari setelah serangan Rusia ke Ukraina. Selain karena kenaikan harga, peningkatan nilai impor juga karena mereka mengejar pasokan.

Menurut data Centre for Research on Energy and Clean Air (CREA), Jerman menjadi negara dengan nilai impor energi fosil terbanyak dengan nilai 12,1 miliar euro. Urutan berikutnya adalah Italia, Belanda, dan Turki.

India yang tengah dilanda krisis energi juga akan meningkatkan produksi untuk mengamankan pasokan sekaligus menekan impor. Dilansir dari Livemint.com, impor batu bara India diperkirakan akan turun 11,4% menjadi 186 juta ton untuk tahun fiskal yang berakhir pada Maret 2023. Impor India akan terus menurun menjadi 172 juta ton pada tahun fiskal 2024-2025 dan 173 juta ton pada 2027-2028.

Sementara itu, peningkatan kasus di China membuat pelaku pasar dan investor khawatir jika Negeri Tirai Bambu akan kembali mengetatkan mobilitas untuk sejumlah wilayah seperti Beijing dan Shanghai. Sebagian wilayah Shanghai kembali lockdown kembali dari akhir pekan hingga Rabu minggu ini karena pemerintah tengah melakukan tes masal kepada jutaan warga di pusat bisnis China tersebut. Padahal, lockdown di Shanghai baru saja dibuka selama 10 hari setelah kota tersebut digembok sepanjang akhir April-Mei tahun ini. Kota Beijing juga dikhawatirkan akan digembok kembali setelah ditemukannya 166 kasus baru dari kluster bar bernama Heaven Supermarket.

Tambahan kasus Covid-19 di China sebenarnya menurun dari 220 pada Minggu (11/6/2022) dibandingkan hari sebelumnya yang tercatat 275. Namun, China masih menerapkan zero Covid strategy sehingga tambahan kasus di atas 200 merupakan angka yang besar bagi mereka.China merupakan konsumen terbesar batu bara di dunia sehingga pengetatan mobilitas dikhawatirkan akan melemahkan gerak ekonomi sekaligus permintaan akan batu bara.

Reviu Informasi Strategis Energi dan Mineral Harian, 14 Juni 2022

I. Sektor Minyak dan Gas Bumi

Persediaan pasokan gas alam global semakin menipis.  Selain dipengaruhi oleh panasnya kondisi geopolitik Rusia dan Ukraina, terbakarnya fasilitas LNG di Quintana diperkirakan memperburuk  pasar dan harga gas alam global.  Meledaknya fasilitas gas alam di Texas yang baru saja terjadi diperkirakan akan mengancam pasar dan harga  gas alam dunia. Selain pasar Eropa, LNG Freeport juga memasok Jera dan Osaka Gas masing masing sekitar 2,32 juta MT per tahun.  Bagi Jepang, penutupan terminal LNG Freeport di AS akan berpengaruh terhadap utilitas listrik lokal untuk memenuhi permintaan listrik musim panas yang akan mulai dalam beberapa minggu. Apabila tidak diantisipasi dikhawatirkan dapat terjadi pemadanan.

Penutupan fasilitas dalam waktu sementara akan mengurangi produksi pabrik 8 persen per bulan. Eropa dan Inggris akan menjadi wilayah yang paling terkena dampak mengingat sekitar 80 persen kargo Freeport LNG ditujukan untuk pasar tersebut, terlebih sebentar lagi wilayah Eropa akan mulai memasuki musim panas.

Akibat kejadian tersebut, terminal LNG diperkirakan akan  tutup selama tiga minggu dan menyebabkan aliran feedgas turun dari sebelumnya rata-rata 2 Bcf per hari menjadi 390 MMSCF per  hari. Amerika serikat adalah salah satu pemasok LNG terbesar di dunia dan menyumbang lebih dari seperlima ekspor global. Sedangkan produksi dari fasilitas LNG freeport mencapai 18 persen dari ekspor. Meskipun perkiraan awal downtime sekitar tiga minggu, tetapi dampak produksi kemungkinan akan berlanjut hingga Juli.  Harga gas berjangka NYMEX juga jatuh ke level terendah mendekati US$8 per MMBTU.

Sebagian besar negara Jepang, Korea, Taiwan, dan Tiongkok sudah melakukan pengadaan permintaan musim panas sehingga penutupan fasilitas LNG di Texas tidak berdampak langsung pada permintaan domestic masing masing engara. AS adalah pemasok LNG terbesar keempat di jepang selama Januari-April dengan volume 1.596 juta MT dan menyumbang 6 persen dari total impor 25.974 juta MT.

II. Sektor EBTKE dan Ketenagalistrikan

Kejar Target EBT, Pengembangan Panas Bumi Harus Jadi Prioritas,

Panas bumi seharusnya menjadi sumber daya alam yang menjadi prioritas dalam pengembangan untuk mengejar target bauran energi baru terbarukan (EBT) karena dengan cadangan yang besar, panas bumi memiliki sejumlah keunggulan dibandingkan jenis EBT lain. Panas bumi dapat menjadi baseload (beban dasar) karena tidak menghadapi masalah intermitensi (tidak stabil). Selain itu, kita punya cadangan panas bumi cukup besar, sekitar 23,7 GW.

Pengembangan energi primer dari energi fosil ke EBT dengan menempatkan panas bumi sebagai skala prioritas tidaklah berlebihan. Dengan sumber daya yang besar seharusnya panas bumi menjadi potensi yang mendapatkan perhatian lebih. Pemanfaatan saat ini saja masih jauh dari jumlah cadangan yang terbukti.

Menurut Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) Perusahaan Listrik Negara (PLN) 2021-2030, Indonesia memiliki potensi panas bumi sebesar 23,965 GW (Giga Watt).
 Potensi terbesarnya ada di Pulau Sumatra, yakni sebesar 9,679 GW. Meski punya potensi terbesar, kapasitas pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTP) terpasang di Sumatera baru 562 Megawatt (MW) atau 5,8 persen dari total potensinya. Artinya, masih ada sekitar 94 persen potensi yang belum digarap.

Sedangkan di Pulau Jawa, potensi panas bumi sebesar 8,107 GW. PLTP yang terpasang baru berkapasitas 1.254 MW atau 15,5 persen dari potensinya. Sedangkan Sulawesi dengan potensi panas bumi 3,068 GW. Namun, PLTP yang terpasang baru 120 MW atau 3,9 persen dari potensinya. Adapun di Nusa Tenggara, potensi panas bumi 1,363 GW dan kapasitas terpasang 12,5 MW. Sementara itu, Maluku memiliki potensi 1,156 GW, Bali 335 MW, Kalimantan 182 MW, dan Papua 75 MW. Belum ada kapasitas terpasang PLTP di keempat pulau tersebut.
 
Dalam RUPTL PLN 2021-2030, pembangkit EBT mencapai 20,9 GW (51 persen), lebih tinggi dari energi fosil sebesar 19,7 GW. Dari 20,9 GW itu, 10,4 GW dari PLTA dan 3,4 GW dari panas bumi. Namun, meskipun panas bumi memiliki cadangan besar, tidak mudah untuk memonetisasinya, kunci utama dalam pengembangan semua jenis EBT termasuk panas bumi ada di PLN karena BUMN di sektor ketenagalistrikan itu adalah pembeli tunggal atau monopsoni. Jika PLN tidak bersedia membeli dengan berbagai justifikasi, pengembang EBT tidak punya pilihan atau opsi lain untuk menjualnya. Salah satu upaya yang dapat dilakukan memberikan ruang agar pengembang bisa menjual listrik selain kepada PLN. Jika hal tersebut dapat dilakukan saya kira pengembangan EBT tidak hanya bergantung pada PLN. Selain itu juga tantangan pengembangan panas bumi yang paling terasa adalah dari sisi biaya. Untuk mengejar target RUPTL, PLN tidak bisa sendiri dan harus bekerja sama dengan pihak lain.

III. Sektor Geologi, Mineral, Batubara dan Umum

Harga batu bara diperkirakan masih tertekan pada pekan ini setelah menurun 12% pekan lalu. Harga diramal melemah karena pasar khawatir dengan dampak kenaikan kasus Covid-19 di China. Kembali ditutupnya Shanghai yang menjadi pusat bisnis China tentu saja kembali mengkhawatirkan investor dan pelaku pasar karena pembatasan mobilitas bisa memperlambat pemulihan ekonomi Negara Tirai Bambu serta permintaan batu bara. Impor batu bara China pun turun 16% pada Januari-April tahun ini, salah satunya karena lockdown di sejumlah kota pada April-Mei lalu.

Indonesia merupakan eksportir terbesar batu bara thermal di dunia. Hujan deras bisa mengganggu proses penambangan di kantong-kantong utama penghasil batu bara seperti Kalimantan. Padahal, perusahaan batu bara Indonesia tengah menikmati derasnya permintaan dari sejumlah negara. Sekretaris Perusahaan PT Bumi Resources Tbk (BUMI) mengatakan produksi batu bara Indonesia, termasuk Bumi, masih terkendala cuaca sehingga belum maksimal. Pada periode Januari-Maret tahun ini, produksi batu bara Bumi mencapai 16,3 ton, turun dibandingkan periode yang sama tahun lalu yakni 19,3 juta ton. Direktur Eksekutif Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia (APBI), mengatakan jika pasokan di beberapa negara produsen utama belum maksimal sementara permintaan masih tinggi maka batu bara berpeluang naik.

Reviu Informasi Strategis Energi dan Mineral Harian, 13 Juni 2022

I. Sektor Minyak dan Gas Bumi

Persediaan pasokan gas alam global semakin menipis.  Selain dipengaruhi oleh panasnya kondisi geopolitik Rusia dan Ukraina, terbakarnya fasilitas LNG di Quintana diperkirakan memperburuk  pasar dan harga gas alam global.  Meledaknya fasilitas gas alam di Texas yang baru saja terjadi diperkirakan akan mengancam pasar dan harga  gas alam dunia. Selain pasar Eropa, LNG Freeport juga memasok Jera dan Osaka Gas masing masing sekitar 2,32 juta MT per tahun.  Bagi Jepang, penutupan terminal LNG Freeport di AS akan berpengaruh terhadap utilitas listrik lokal untuk memenuhi permintaan listrik musim panas yang akan mulai dalam beberapa minggu. Apabila tidak diantisipasi dikhawatirkan dapat terjadi pemadanan.

Penutupan fasilitas dalam waktu sementara akan mengurangi produksi pabrik 8 persen per bulan. Eropa dan Inggris akan menjadi wilayah yang paling terkena dampak mengingat sekitar 80 persen kargo Freeport LNG ditujukan untuk pasar tersebut, terlebih sebentar lagi wilayah Eropa akan mulai memasuki musim panas.

Akibat kejadian tersebut, terminal LNG diperkirakan akan  tutup selama tiga minggu dan menyebabkan aliran feedgas turun dari sebelumnya rata-rata 2 Bcf per hari menjadi 390 MMSCF per  hari. Amerika serikat adalah salah satu pemasok LNG terbesar di dunia dan menyumbang lebih dari seperlima ekspor global. Sedangkan produksi dari fasilitas LNG freeport mencapai 18 persen dari ekspor. Meskipun perkiraan awal downtime sekitar tiga minggu, tetapi dampak produksi kemungkinan akan berlanjut hingga Juli.  Harga gas berjangka NYMEX juga jatuh ke level terendah mendekati US$8 per MMBTU.

Sebagian besar negara Jepang, Korea, Taiwan, dan Tiongkok sudah melakukan pengadaan permintaan musim panas sehingga penutupan fasilitas LNG di Texas tidak berdampak langsung pada permintaan domestic masing masing engara. AS adalah pemasok LNG terbesar keempat di jepang selama Januari-April dengan volume 1.596 juta MT dan menyumbang 6 persen dari total impor 25.974 juta MT. Stok LNG yang digunakan di listrik utama jepang dapat meningkat.

II. Sektor EBTKE dan Ketenagalistrikan

Pemerintah Terapkan Penyesuaian Tarif Listrik kepada Golongan Masyarakat Mampu Berdaya 3.500 VA ke Atas dan Golongan Pemerintah, Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menetapkan penyesuaian tarif tenaga listrik (Tariff Adjustment) triwulan III tahun 2022 atau periode Juli-September 2022. Penyesuaian tarif ini diberlakukan kepada golongan pelanggan Rumah Tangga berdaya mulai 3.500 VA ke atas (R2 dan R3) dan golongan Pemerintah (P1, P2, dan P3) yang jumlahnya sekitar 2,5 juta atau 3% dari total pelanggan PT PLN (Persero). Keseluruhannya adalah golongan pelanggan non subsidi. Golongan pelanggan Rumah Tangga di bawah 3.500 VA, Bisnis, dan Industri tarifnya tetap. Ini sesuai dengan arahan Bapak Menteri ESDM Arifin Tasrif yang menyampaikan bahwa penerapan Tariff Adjustment ini bertujuan untuk mewujudkan tarif listrik yang berkeadilan. Artinya, masyarakat yang mampu tidak lagi menerima bantuan dari Pemerintah. Pemerintah berkomitmen melindungi masyarakat dengan tetap memberikan subsidi listrik kepada yang berhak. Hal ini sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan.

Seperti diketahui, Tariff Adjustment diberlakukan sejak 2014 kepada pelanggan non subsidi untuk memastikan subsidi listrik yang tepat sasaran. Pada tahun 2014 hingga 2016, Tariff Adjustment diterapkan secara otomatis. Namun dalam rangka menjaga daya beli masyarakat dan daya saing sektor bisnis dan industri sejak tahun 2017 hingga triwulan II/2022, Pemerintah memutuskan Tariff Adjustment tidak diterapkan secara otomatis dan ditetapkan tidak berubah meskipun terdapat perubahan kurs, ICP (Indonesian Crude Price), inflasi dan harga batubara dibandingkan dengan yang telah ditetapkan dalam APBN tahun berjalan. Berdasarkan Peraturan Menteri ESDM Nomor 28 Tahun 2016 jo Nomor 03 Tahun 2020, Tariff Adjustment ditetapkan setiap 3 bulan dengan mengacu kepada perubahan 4 asumsi makro yaitu kurs, harga rata-rata minyak mentah Indonesia (ICP), inflasi, dan Harga Patokan Batubara (HPB).

Perkembangan besaran empat indikator asumsi makro menunjukkan kecenderungan meningkat. Realisasi indikator ekonomi makro rata-rata 3 (tiga) bulan (Februari s.d. April 2022) yang digunakan dalam penerapan Tariff Adjustment Triwulan III Tahun 2022 yaitu kurs Rp14.356/USD (asumsi semula Rp14.350/USD), ICP USD104/Barrel (asumsi semula USD63/Barrel), Inflasi 0,53% (asumsi semula 0,25%), HPB Rp837/kg sama dengan asumsi semula (diterapkan capping harga, realisasi rata-rata Harga Batubara Acuan (HBA) >70 USD/Ton). Biaya Pokok Penyediaan (BPP) tenaga listrik sebesar 33% didominasi oleh biaya bahan bakar, terbesar kedua setelah biaya pembelian tenaga listrik dari swasta sekitar 36%, sehingga perubahan empat indikator asumsi makro ekonomi tersebut sangat berpengaruh terhadap Biaya Pokok Penyediaan (BPP) tenaga listrik. Pada akhirnya, hal tersebut juga berdampak pada perhitungan Tariff Adjustment.

Pelanggan Rumah Tangga R2 dengan daya 3.500 VA hingga 5.500 VA dan R3 dengan daya 6.600 VA ke atas tarifnya disesuaikan dari Rp1.444,70/kWh menjadi Rp1.699,53/kWh, dengan kenaikan rekening rata-rata sebesar Rp111.000/bulan untuk pelanggan R2 dan Rp346.000/bulan untuk pelanggan R3. Pelanggan Pemerintah P1 dengan daya 6.600 VA hingga 200 kVA dan P3 tarifnya disesuaikan dari Rp1.444,70/kWh menjadi Rp1.699,53/kWh, dengan kenaikan rekening rata-rata sebesar Rp978.000/bulan untuk pelanggan P1 dan Rp271.000/bulan untuk pelanggan P3. Pelanggan Pemerintah P2 dengan daya di atas 200 kVA tarifnya disesuaikan dari Rp1.114,74/kWh menjadi Rp1.522,88/kWh, dengan kenaikan rekening rata-rata sebesar Rp38,5 juta/bulan.

Berdasarkan data dari Badan Kebijakan Fiskal menunjukkan bahwa penyesuaian tarif listrik untuk golongan pelanggan R2, R3 dan Pemerintah pada triwulan III tahun 2022 ini berdampak kecil terhadap inflasi sekitar 0,019%. Ia berharap dampak yang kecil terhadap inflasi tersebut dapat turut menjaga daya beli masyarakat. Ke depan kemungkinannya apabila sektor bisnis dan industri menengah dan besar telah pulih, dimungkinkan tarif tenaga listrik dapat kembali mengalami perubahan naik ataupun turun melihat perkembangan kurs, ICP, inflasi, dan HPB. Selain itu, efisiensi yang terus dilakukan PLN juga dapat menjadi pemicu turunnya tarif tenaga listrik. Kementerian ESDM berharap PT. PLN (Persero) dapat terus meningkatkan efisiensi operasional dengan berbagai cara, dan terus meningkatkan penjualan tenaga listrik sehingga BPP tenaga listrik per kWh dapat diupayakan turun atau minimal tetap dari tahun sebelumnya.

Seementara itu, pemerintah melalui PT PLN (Persero) berkomitmen untuk terus menyediakan listrik yang andal dan terjangkau bagi masyarakat di seluruh penjuru tanah air. Untuk melindungi warga kurang mampu, pemerintah memberikan bantuan berupa subsidi listrik agar masyarakat bisa membayar tarif listrik lebih terjangkau dari tarif keekonomiannya yang telah ditetapkan pemerintah.Hal ini sesuai amanah Undang-Undang (UU) Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi yang menyebutkan bahwa, pemerintah dan pemerintah Daerah menyediakan dana subsidi untuk kelompok masyarakat tidak mampu. Pelanggan yang memperoleh bantuan dari pemerintah ini masuk dalam kategori pelanggan subsidi, sedangkan di luar itu merupakan pelanggan nonsubsidi. Sesuai dengan Pasal 2 ayat 1 Peraturan Menteri ESDM Nomor 29 Tahun 2016, subsidi tarif listrik untuk rumah tangga dilaksanakan melalui PLN diberikan kepada pelanggan rumah tangga dengan daya 450 volt ampere (VA) dan 900 VA masyarakat prasejahtera yang masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Dengan jumlah pemakaian listrik yang sama, konsumen yang memperoleh tarif bersubsidi akan membayar rekening atau tagihan listrik lebih rendah daripada konsumen yang tidak mendapatkan subsidi. Selisih antara tarif bersubsidi dengan tarif keekonomian tersebut ditanggung oleh pemerintah, yang kemudian dibayarkan ke PLN.

Besaran subsidi listrik yang diterima konsumen rumah tangga daya 450 VA dan 900 VA tergantung pada jumlah pemakaian energi listriknya. Secara rata-rata, konsumen rumah tangga daya 450 VA mendapatkan subsidi listrik sebesar Rp 80.000 per konsumen per bulan, dan untuk konsumen rumah tangga daya 900 VA adalah rata-rata Rp 90.000 per konsumen per bulan. Penerima subsidi listrik terbesar pada tahun 2021 adalah 24,3 juta konsumen rumah tangga dengan daya listrik 450 VA dan 8,2 juta konsumen rumah tangga 900 VA. Subsidi yang diterima oleh konsumen rumah tangga tersebut mencapai Rp 39,65 triliun atau 79,6 persen dari total subsidi listrik tahun anggaran 2021 sebesar Rp 49,76 triliun.Selain pelanggan rumah tangga 450-900 VA, pemerintah juga memberikan subsidi listrik kepada seluruh kelompok pelanggan sosial yang mencakup rumah ibadah dan sekolah yang tergolong dalam S1, S2 dan S3. Pelanggan S1 merupakan pelanggan sosial dengan kapasitas daya 220 VA. Sementara S2 merupakan pelanggan sosial dengan daya 450 VA hingga 200 kVA dan S3 pelanggan sosial di atas 200 kVa. Kelompok bisnis (B) dan industri (I) juga ada yang masuk dalam golongan subsidi ini. Mereka adalah pelanggan yang masuk kelompok golongan tarif B1 (kapasitas daya 450 VA – 5.500 VA) golongan tarif I1 (kapasitas daya 450 VA – 14 kVA VA), golongan tarif I2 (14 kVA – 200 kVA).

Pemerintah juga memberikan subsidi listrik untuk fasilitas umum seperti Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dan fasilitas publik lainnya dengan daya 450 VA hingga 5.500 VA. Sementara, pelanggan di luar golongan pelanggan tersebut maka masuk ke dalam kategori pelanggan non subsidi. Bagi pelanggan yang ingin melihat daftar tarif listrik non subsidi sendiri dapat diakses melalui https://web.pln.co.id/pelanggan/tarif-tenaga-listrik/tariff-adjustment.

III. Sektor Geologi, Mineral, Batubara dan Umum

Entitas Khusus Batu Bara atau Badan Layanan Umum (BLU). Pemerintah berencana membentuk Entitas Khusus Batu Bara atau Badan Layanan Umum (BLU) yang akan memungut iuran batu bara dari perusahaan tambang. Melalui mekanisme ini nantinya harga batu bara untuk kebutuhan pembangkit listrik PLN akan dilepas ke pasar. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memastikan pembentukan Badan Layanan Umum (BLU) batubara masih berjalan dan telah mengajukan izin prinsip ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB).

Skema yang baru ini maka nantinya PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) bakal membeli batubara untuk kebutuhan pembangkit listrik dengan mengikuti harga pasar. Seperti diketahui, saat ini harga batubara untuk sektor kelistrikan sudah dipatok sebesar US$ 70 per ton. Entitas khusus ini bertugas memungut iuran dari pengusaha batu bara untuk menutup selisih antara harga pasar dan harga untuk kewajiban pasar domestik (domestic market obligation/DMO) US$ 70 per ton untuk PLN. Ketua Indonesian Mining and Energy Forum (IMEF), menilai skema BLU perlu segera dibentuk. Terutama di tengah harga batu bara yang terus melonjak saat ini. Wakil Ketua Komisi VII DPR mengatakan bahwa BLU akan mulai terbentuk paling lambat bulan Juli 2022.

Direktur Eksekutif Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia (APBI) mengungkapkan, pihaknya mengapresiasi langkah pembentukan BLU ini. Para pelaku usaha pun berharap agar kehadiran BLU Batubara dapat membantu proses pemenuhan batubara untuk kebutuhan domestik khususnya sektor kelistrikan, Adapun dimasukkan nya industri non-kelistrikan dalam skema dana kompensasi yg ditangani BLU perlu dikaji kembali. Kehadiran BLU diharapkan berjalan dengan transparan, termasuk dalam hal ketetapan waktu pembayaran dana kompensasi.

Reviu Informasi Strategis Energi dan Mineral Harian, 9 Juni 2022

I. Sektor Minyak dan Gas Bumi

Perkembangan konsumsi BBM bersubsidi. Belum genap satu semester, volume pertalite yang tersalurkan sudah mencapai 11,69 juta kilo liter atau 50,74 persen dari kuota yang ditetapkan tahun ini. Penyaluran diesel mencapai 6,76 juta kilo liter atau 44, 7 persen dari kuota 15,1 juta kilo liter.  Volume penyaluran minyak tanah mencapai 0,2 juta kilo liter atau 41,67 persen dari kuota tahun ini 0,48 juta kilo liter. Untuk menjaga ketersediaan pasokan bbm bersubsidi, Kementerian ESDM dengan persetujuan DPR telah mengusulkan penambahan kuota Pertalite sebesar 5,45 juta kilo liter, sehingga kuota yang diberikan pada tahun ini menjadi 28,5 juta kilo liter. Disparitas harga pertalite dan pertamax menjadi faktor terbesar adanya lonjakan konsumsi BBM Ron 90 tersebut. Berdasarkan data Pertamina, sampai dengan Mei 2022, porsi penjualan Pertalite terhadap total bahan bakar minyak mencapai 80 persen, sementara pertamax dan pertamax turbo sekitar 20 persen.

Untuk mengatur distribusi BBM bersubsidi, BPH Migas berencana melakukan pengaturan pembalian dengan aplikasi MyPertamina. Skema ini diperkirakan dapat menghemat biaya kompensasi dan subsidi BBM bersubsidi. Melalui pengaturan pembelian tersebut, tidak semua kendaraan dapat membeli BBM jenis subsidi. Kriteria maupun petunjuk teknis pembelian BBM bersubsidi akan diatur di revisi Peraturan Presiden Nomor 191 tahun 2014 tentang penyediaan, pendistribusian, dan harga jual eceran bahan bakar minyak.

Melihat perkembangan konsumsi bbm bersubsidi saat ini, diperkirakan diperlukan penambahan anggaran subsidi dan kompensasi untuk bbm bersubsidi yang nilainya mencapai lebih dari Rp300 triliun.

Di sisi lain, beberapa pihak mengingatkan tingginya beban subsidi dan kompensasi energi tidak dapat terlalu lama ditanggung oleh APBN karena akan menimbulkan risiko terhadap APBN, terlebih jika kebijakan ini dipertahankan sampai dengan 2 tahun mendatang dengan alasan pertimbangan politik, terlebih jika dalam 2 tahun ke depan harga komoditas non minyak akan mulai kembali normal.

II. Sektor EBTKE dan Ketenagalistrikan

Indonesia Persiapkan Penerapan Nilai Ekonomi Karbon di Sektor Pembangkit Listrik, Indonesia akan menerapkan cap-trade-tax dan offset untuk pembangkit listrik berbahan bakar batubara pada Juli 2022.Hal ini sejalan dengan komitmen Indonesia untuk mengurangi emisi Gas Rumah Kaca serta mengarah pada pembangunan rendah karbon sebagai salah satu strategi menuju ekonomi hijau dan pembangunan berkelanjutan. Komitmen ini dibarengi dengan peningkatan pemanfaatan Energi Baru Terbarukan (EBT), efisiensi energi, penggunaan bahan bakar rendah karbon, serta penggunaan teknologi pembangkit bersih, termasuk melalui pengembangan kendaraan listrik dan kendaraan berbasis biofuel. Melalui skema tersebut, pembangkit listrik tenaga batubara dengan proses yang tidak efisien atau emisi yang lebih tinggi dari batas atas akan dikenakan biaya tambahan.

Indonesia saat ini sedang dalam proses persiapan penerapan instrumen Nilai Ekonomi Karbon (NEK). Instrumen NEK pada dasarnya memberi harga pada emisi karbon yang dihasilkan dari berbagai kegiatan produksi maupun jasa. Penerapan NEK diharapkan dapat mendorong industri untuk lebih sadar lingkungan dan juga mengurangi emisi Gas Rumah Kaca pada batas tertentu. Di sisi lain, instrumen NEK berperan sebagai instrumen pendanaan alternatif untuk mencapai target perubahan iklim Indonesia, baik Nationally Determined Contribution 2030 maupun Net Zero Emission 2060.

Untuk mendukung NEK, Pemerintah telah menetapkan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan dan Perpres Nomor 98 tahun 2021.Perpres tersebut menjadi dasar penerapan berbagai instrumen NEK seperti Emission Trading System, Offset Crediting, dan Result Based Payment. Di level teknis, saat ini Pemerintah sedang menyelesaikan peraturan turunan Perpres tersebut. Indonesia mencoba membuka inovasi dengan cap-trade-tax di sektor pembangkit tenaga listrik, namun bisa juga menggunakan mekanisme lain yang lebih efisien, efektif dan inovatif. Oleh karena itu, pertukaran informasi dan pengalaman, serta peningkatan kapasitas SDM dan teknologi, menjadi hal utama dalam mewujudkan reformasi Nilai Ekonomi Karbon yang lebih baik.

Lebih lanjut, pada tahun 2021 pemerintah telah merintis skema voluntary cap and trade, dan offset crediting, yang melibatkan beberapa produsen listrik baik milik Pemerintah maupun swasta. Selain itu, secara pararel Pemerintah telah bekerja sama dengan berbagai lembaga internasional dalam melakukan penjajakan dan kajian pengembangan kebijakan-kebijakan dan skema perdagangan karbon melalui Internationally Traded Mitigation Outcomes (ITMOs). penggunaan bahan bakar yang lebih bersih dan ramah lingkungan serta pengembangan NEK di pasar dalam negeri maupun internasional ini adalah hal yang sangat penting dan Komunike G20 adalah kesempatan kita untuk menyampaikan kebijakan prioritas yang terkait dengan masyarakat global. 

III. Sektor Geologi, Mineral, Batubara dan Umum

Potensi Lithium dan Stronsium di Lumpur Lapindo. Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengungkapkan fakta baru mengenai ‘harta karun’ sumber daya mineral kritikal di Lumpur Lapindo, Sidoarjo, Jawa Timur.
Badan Geologi Kementerian ESDM tak menampik, bahwa Lumpur Lapindo mengandung dua ‘harta karun’ yang saat ini keberadaannya sangat diperlukan dunia untuk pengembangan baterai kendaraan listrik.

‘Harta karun’ itu adalah Lithium dan Stronsium yang diketahui jumlahnya cukup besar. Potensi Lithium di Lumpur Lapindo, Sidoarjo itu memiliki kadar 99,26 sampai 120 part per million (PPM atau bagian per sejuta satuan konsentrasi. Sementara Stronsium sendiri jauh lebih besar dengan kadar kandungan mencapai 244 sampai dengan 650 PPM. Saat ini KESDM masih terus melakukan penelitian dan penyelidikan umum. Sebab, dari temuan tersebut, belum semua wilayah yang ada di Lumpur Lapindo itu dilakukan griding dan pengeboran.

Saat ini banyak badan usaha yang melirik untuk menggarap proyek di Lumpur Lapindo ini. Hanya saja memang, pemerintah belum melaksanakan pembukaan lelang untuk proyek di Lumpur Lapindo ini. Dalam catatan Kementerian ESDM, kebutuhan lithium untuk pengembangan kendaraan listrik hingga 2030 mencapai 758.693 ton. Jumlah tersebut untuk kebutuhan baterai 2 juta unit mobil listrik dan 13 juta unit motor listrik. Sementara dari catatan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marinves) unsur logam lithium berpotensi ada daerah Tikus, Bangka Belitung, Hatapang, Pegunungan Tiga Puluh, Aceh dan Sumatera dengan catatan perlu survey lebih terinci.

Reviu Informasi Strategis Energi dan Mineral Harian, 8 Juni 2022

I. Sektor Minyak dan Gas Bumi

Pengeluaran harga BBM terhadap pengeluaran masyarakat. Pemerintah menyediakan anggaran sebesar Rp520 triliun untuk pembayaran subsidi dan kompensasi bahan bakar minyak, LPG 3kg dan listrik. Kebutuhan anggaran tersebut akan ditutup salah satunya dari tambahan penerimaan negara yang didapat dari kenaikan harga komoditas seperti batubara, logam mineral, dan minyak kelapa sawit. Diperkirakan tambahan pendapatan negara yang diperoleh dari kenaikan harga komoditas mencapai Rp402 triliun dari rencana semula.

Pemerintah sedang menyiapkan skema subsidi tertutup bagi penyaluran BBM dan LPG. Skema subsidi tertutup dijalankan agar distribusi subsidi dapat lebih tepat sasaran. Selain itu, transformasi kebijakan yang dilakukan dapat mengurangi distorsi harga dan inefisiensi dalam pasar energi nasional.

Berdasarkan data yang diolah dari Susenas, secara umum kelompok terkaya mengkonsumsi lebih banyak BBM. Rata-rata konsumsi bulanan BBM kelompok terkaya mencapai 61,7 liter dengan pengeluaran per bulan sebesar Rp561 ribu. Kelompok ini juga mengkonsumsi hampir 25 persen dari total konsumsi BBM nasional. Meskipun kelompok terkaya mengkonsumsi lebih banyak BBM namun, beban kenaikan harga tertinggi berada di kelompok miskin.

Pada kondisi normal sebelum adanya kenaikan harga BBM, porsi pengeluaran untuk BBM pada kelompok berpenghasilan rendah mencapai 18,5 persen terhaap total penghasilan/pengeluaran. Berdasarkan simulasi kenaikan harga BBM yang dilakukan pada setiap kelompok pengeluaran, apabila terjadi kenaikan harga BBM untuk pertamax sebesar 39 persen, dan pertalite 10 persen, maka akan menaikan persentase pengeluaran untuk BBM bagi penduduk desil pertama (10% termiskin) dari 4 persen menjadi 6,8 persen. Sementara, porsi pengeluaran BBM bagi kelompok terkaya diperkirakan hanya meningkat menjadi 5,2 persen. Secara umum dampak yang diterima pada kelompok berpenghasilan rendah sedikit lebih besar dibanding kelompok berpenghasilan mengenah, dan sekitar tiga kali lebih besar dibanding kelompok atas.

Melihat kondisi tersebut, penyesuaian harga perlu dilakukan dengan pemberian bantuan khususnya terhadap kelompok masyarakat berpenghasilan rendah dan diperluas hingga kelimpok menengah bawah. Kelompok menengah bawah, meskipun berada di atas garis kemiskinan namun sebagian besar kelompok ini berada pada posisi yang rendah. Adanya bantuan sosial dapat memitigasi dampak negative dari shock perubahan harga BBM

II. Sektor EBTKE dan Ketenagalistrikan

Membenahi Iklim Investasi EBT di ASEAN.  Tren ekonomi global tentang dampak perubahan iklim, transisi energi dan net zero emission memacu banyak negara untuk menarik investor baru di bidang energi baru terbarukan. Sebuah laporan berjudul Southeast Asia’s Green Economy 2022 dari Bain & Company, Temasek dan Microsoft menyebut bahwa tahun ini merupakan titik balik perubahan iklim di Asia Tenggara di tengah upaya kawasan untuk mewujudkan komitmen perubahan iklim dalam tindakan nyata.

Pasalnya, sebanyak 10 negara di kawasan ini telah memiliki target netral karbon, bahkan Singapura dan Indonesia merupakan negara percontohan pajak karbon. Laporan ini juga mencatat investasi hijau di kawasan ini telah menyerap US$15 miliar secara akumulatif sejak 2020. Bahkan 45% dari total investasi hijau itu diserap pada tiga kuartal terakhir. Dari jumlah tersebut sebagian besar masuk pada energi baru terbarukan dan lingkungan binaan atau renewable and built environment. Peran korporasi swasta juga cukup besar yang mencapai US$11 miliar atau sekitar 70% dari total investasi hijau pada periode tersebut.

Meskipun demikian, sejumlah upaya yang telah dilakukan oleh kawasan ini dinilai belum mampu mengatasi pengurangan emisi dan kesenjangan investasi. Kawasan ini, dinilai perlu memiliki peta jalan yang konkrit dan insentif serta rencana pembiayaan iklim. Dalam studi ini diungkapkan pula bahwa Asia Tenggara perlu bergerak nyata untuk mengubah janji menjadi tindakan dan menjembatani kesenjangan antara peluang dan hasil akan menjadi tonggak penting. Oleh karena itu untuk menangkap peluang ini, bisnis harus dipimpin dengan terobosan inovasi dan kolaborasi lintas pemangku kepentingan. Selain itu, regulator dan pasar perlu fokus pada upaya transisi kesiapan solusi.

Laporan Ekonomi Hijau Asia Tenggara ini juga menunjukkan terdapat kesenjangan emisi sebesar 2,6 gigaton (Gt) hingga 3,2 Gt dibandingkan dengan target 2030 setelah memperhitungkan perbaikan marjinal pada level emisi berdasarkan proyeksi kebijakan yang direncanakan Nationally Determined Contributions (NDCs). Padahal, investasi hijau saat ini kurang dari US$20 miliar. Jauh dibandingkan dengan kebutuhan investasi untuk menutup kesenjangan emisi yang diperkirakan membutuhkan biaya sebesar US$1 triliun hingga US$3 triliun. Laporan ini juga menunjukkan tantangan makro ke depan yang dihadapi oleh pemerintah di negara-negara Asia Tenggara yang tengah bergulat dengan ketahanan energi, pemulihan Covid-19, dan tekanan inflasi.

Khusus untuk Indonesia, laporan ini juga menyoroti ketidaksinkronan aturan terkait insentif dan peran energi fosil yang masih cukup dominan. Bahan bakar batu bara misalnya. Meski telah ada komitmen moratorium pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) batu bara setelah 2023, tetapi dalam pipeline masih ada sebanyak 21 gigawatt (GW) PLTU.

Tak hanya itu, laporan ini juga mencatat tantangan untuk mengakselerasi pengoperasian pembangkit listrik berbasis energi baru terbarukan di Indonesia akibat persoalan feed in tariff (FiT). Misalnya pada investasi pembangkit listrik tenaga surya (PLTS), laporan ini mencatat kurangnya kebijakan yang mendukung untuk pengembangan proyek, misalnya proses birokrasi untuk mendapatkan izin dan tidak ada skema FiT yang terlihat. Pemerintah Indonesia melalui Ditjen Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) menargetkan beleid berupa peraturan presiden (Perpres) terkait tarif pembelian tenaga listrik berbasis EBT diselesaikan pada tahun ini.

Merujuk pada laporan ini, PT PLN (Persero) sebagai pengelola jaringan tunggal milik negara, memiliki persyaratan yang ketat misalnya terkait persyaratan teknis ekstra dan izin instalasi. Persoalan ini dinilai menjadi salah satu penghambat investasi hijau di ASEAN. Laporan ini juga mencatat, panas bumi menjadi favorit korporasi untuk menanamkan investasi hijau di Indonesia sejak 2020 hingga Februari 2022. Sementara, lembaga pendanaan iklim lebih tertarik ke PLTS pada periode tersebut.

III. Sektor Geologi, Mineral, Batubara dan Umum

Pemerintah diminta waspada terkait pinjaman tanpa agunan ke perusahaan tambang. Menurut Direktur Eksekutif Center of Reform on Economic (CORE) Indonesia sebaiknya Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melakukan investigasi terkait bank yang diduga memberikan pinjaman triliunan rupiah ke perusahaan batu bara tanpa agunan di Sumatera Selatan. Jika terdapat bank yang menyalurkan kredit tanpa ada agunan, sudah menyalahi prinsip kehati-hatian perbankan dan ada prinsip yang dilanggarnya. Seyogyanya sebuah bank apalagi milik negara ketika ingin menyalurkan kredit kepada debitur memang perlu ada assessment yang cukup prudent. Jika ingin minta kredit ke bank harus ada syarat-syaratnya termasuk salah satunya adalah agunan atau collateral. Ada juga syarat-syarat yang lain seperti masalah pembukuan keuangan, administrasi dan lain-lain.

Sementara Wakil Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI mengatakan apabila isu ini benar, tentu bertentangan dengan harus adanya prinsip collateral (agunan). Agunan ini sangat penting sebagai second way-out jika debitur melakukan wanprestasi dan secara psikologis menjadi pengikat keseriusan debitur menjalankan usaha dan membayar kewajiban kreditnya. Sehingga apabila terjadi penyalahgunaan wewenang atau aturan, bisa dikenakan beberapa pasal baik aturan Perbankan, OJK maupun aturan lainnya. Ketika kredit macet dapat merugikan keuangan negara, maka perangkat hukum yang akan digunakan untuk menyelesaikannya permasalahan tersebut.

Pakar Hukum Universitas Al-Azhar Indonesia (UAI) menjelaskan, dengan tidak adanya anggunan atau tanpa jaminan dapat beresiko menimbulkan resiko kegagalan dan pengembalian pinjaman dan berpotensi kredit macet. Apabila terjadi wanprestasi, maka untuk memulihkan kerugian tersebut melalui gugatan ke pengadilan yang beresiko tidak efektif dan efesien. Selain itu, potensi korupsi dalam dalam transaksi tersebut seperti adanya kemungkinan benturan kepentingan dan potensi suap menyuap atau perbuatan yang memperkaya diri sendiri dan atau orang lain yang dapat merugikan keuangan negara.

Agunan digunakan sebagai sarana untuk tambahan jaminan, di samping jaminan umum yang sudah melekat sebelumnya (Pasal 1131 KUHPerdata). Eksistensi jaminan atau agunan ini sebagai sarana pemenuhan manajemen resiko dari bank apabila dikemudian hari terjadi ‘in order to control loan risk, bank often required collateral.’ Adanya jaminan kebendaan, maka perbankan dapat memulihkan kerugiannya dari potensi gagal bayar tanpa harus melalui gugat-menggugat di pengadilan. Yaitu karena memiliki hak kebendaan yang memberikan hak eksekurial melalui pelelangan benda jaminan. Dengan adanya jaminan kredit, maka bisnis perbankan menjadi efektif dan efesien serta menjamin kelancaran dalam perekonomian nasional.

Reviu Informasi Strategis Energi dan Mineral Harian, 7 Juni 2022

I. Sektor Minyak dan Gas Bumi

TKDN Proyek Strategis Nasional Pertamina Capai 60% pada tahun 2021 atau senilai Rp 9,73 triliun. Realisasi TKDN telah diverifikasi seluruhnya oleh surveyor independen dari PT Sucofindo dan PT Surveyor Indonesia. Realisasi tersebut mencakup Pertamina Group, holding maupun sub holding.

Salah satu bentuk komitmen perseroan untuk memastikan implementasi penggunaan TKDN di perusahaan berjalan optimal adalah dengan menyusun dan mengimplementasikan pedoman pengelolaan penggunaan produk dalam negeri yang berlaku efektif mulai 1 Desember 2020.

Pertamina terus meningkatkan pemanfaatan produk dalam negeri dan mengutamakan industri domestik pada pelaksanaan proses bisnis maupun proyek Pertamina. Hal ini sesuai dengan regulasi pemerintah untuk mendorong pergerakan ekonomi nasional yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 2018 tentang pemberdayaan industri serta peraturan kementerian terkait lainnya.

Beberapa contoh penerapan TKDN dalam proyek strategis nasional, yaitu:

  1. pengadaan pipa untuk proyek EPC Lawe-Lawe di Balikpapan, Kalimantan Timur yang telah menggunakan produk dalam negeri. Proyek yang dijalankan Subholding Refinery and Petrochemical – PT Kilang Pertamina Internasional (KPI) menggunakan pipa transfer 20 inci dan 52 inci onshore dan offshore yang semuanya merupakan produk dalam negeri.
  2. PT Pertamina Hulu Mahakam (PHM) dalam produksi pipa konduktor 20 inci. PT PHM secara konsisten telah melakukan pembinaan kepada pabrikan-pabrikan dalam negeri, sehingga produk pipa dalam negeri yang dihasilkan dapat memenuhi spesifikasi yang disyaratkan dalam proyek.

Berdasarkan pembinaan yang telah dilakukan, pipa produksi dari dua pabrikan dalam negeri telah lolos field trial test dan dapat dipergunakan sebagai substitusi produk impor. Hal ini pun meningkatkan capaian TKDN secara keseluruhan.

II. Sektor EBTKE dan Ketenagalistrikan

Kebijakan batasi PLTS atap buat listrik matahari tak menarik.  Kebijakan PLN yang membatasi pemanfaatan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) atap 10 sampai 15 persen dari kapasitas dinilai tidak menarik dari sisi keekonomian. Kebijakan tersebut bisa membuat minat masyarakat untuk memasang PLTS atap turun dan akan membuat keekonomian PLTS jadi rendah dan tidak menarik. Sementara untuk mencapai target bauran energi terbarukan sebesar 23 persen pada tahun 2025, Indonesia perlu menambah 14 gigawatt pembangkit energi bersih sebagai salah satu langkah konkret menurunkan emisi karbon menurut Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform (IESR). Selanjutnya, apabila melihat dokumen RUPTL PLN, Indonesia hanya akan membangun 10,9 gigawatt pembangkit energi terbarukan hingga tahun 2025. Dengan demikian, masih ada kekurangan tiga sampai empat gigawatt untuk mencapai bauran 23 persen.

Sebelumnya, pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menerbitkan Peraturan Menteri (Permen) Nomor 26 Tahun 2021 tentang PLTS atap yang terhubung pada jaringan tenaga listrik pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum. Aturan tersebut menggantikan Permen ESDM Nomor 49 Tahun 2018. Meski aturan tersebut menyatakan kapasitas maksimum sistem PLTS atap mencapai 100 persen dari daya tersambung pelanggan PLN, namun realisasinya pelaku industri masih belum bisa memasang pembangkit listrik matahari dan hanya terbatas sampai 15 persen. Sementara itu, Sales Engineer ATW Solar Tungky Ari mengatakan, kebijakan tersebut bertolak belakang dengan peraturan ESDM yang menetapkan kapasitas maksimal sistem PLTS atap adalah 100 persen.

Dalam kajian terbaru Trend Asia, organisasi sipil yang fokus pada isu lingkungan, mengemukakan, dalam kurun waktu tujuh tahun terakhir penambahan kapasitas terpasang pembangkit energi terbarukan di Indonesia hanya 0,8 persen per tahun. Peneliti Trend Asia Andri Prasetyo mengatakan, dengan sisa waktu yang ada dan upaya penambahan target bauran energi terbarukan yang belum berjalan maksimal, maka Permen ESDM tentang PLTS atap diharapkan dapat menggenjot capaian bauran energi dalam beberapa tahun ke depan melalui strategi pelibatan banyak pihak. Meski begitu, Kementerian ESDM mengatakan pemerintah akan mempertimbangkan persentase yang layak untuk kapasitas terpasang PLTS atap dan membuat pedoman yang lebih jelas.

III. Sektor Geologi, Mineral, Batubara dan Umum

TINS Setor Pajak ke Negara. PT Timah Tbk terus mengoptimalkan kontribusinya kepada negara melalui pajak dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP). PT Timah telah menyetorkan pajak dan PNPB sebesar Rp 267,8 miliar pada kuartal I 2022. Sementara sepanjang 2021, kontribusi Perseroan terhadap penerimaan negara melalui pajak mencapai Rp 776,5 miliar. Angka tersebut naik 14 persen dibandingkan 2020 yang mencapai Rp 677,9 miliar.

Direktur Utama PT Timah Tbk, mengatakan pajak sektor timah sebetulnya dapat lebih dioptimalkan. Namun, perlu adanya perbaikan ekosistem bisnis Perseroan yang berjalan saat ini. Untuk mengoptimalkan pendapatan negara di sektor timah perlu dukungan dari semua pihak. Proses penambangan timah dilakukan hulu ke hilir, dimana dari semua proses itu ada potensi pendapatan negara, baik pajak maupun PNBP. Untuk itu penulusuran asal usul bijih timah ini penting sehingga semua tercatat dan potensi pendapatan negara tidak ada yang hilang. Dengan demikian, mulai dari proses eksplorasi, penambangan hingga penjualan timah tidak ada yang terlewatkan dari potensi pendapatan negara.

Berdasarkan catatan dalam beberapa tahun terakhir, kontribusi Perseroan kepada negara tercatat sebesar Rp 818 miliar pada 2018. Saat itu Perseroan menjual logam sebanyak 33.818 metrik ton. Lalu kontribusi Perseroan pada 2019 mencapai Rp 1,2 triliun dengan penjualan logam 67.704 metrik ton.  Namun pada 2020, kontribusi menurun menjadi sebesar Rp 677,9 miliar seiring turunnya volume penjualan menjadi 55.782 metrik ton. Pada 2021, kontribusi mulai naik kembali menjadi sebesar Rp 776,6 miliar meski volume penjualan turun drastis menjadi 26.602 metrik ton.

Tidak hanya kepada negara, pertambangan timah juga ikut memberikan manfaat bagi Pemerintah Daerah penghasil seperti Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melalui Dana Bagi Hasil (Daba). Berdasarkan Keputusan Menteri ESDM Republik Indonesia tentang Penetapan Daerah Penghasil dan Dasar Penghitungan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Mineral dan Batubara untuk Tahun 2021, total dana bagi hasil yang diperoleh Provinsi Bangka Belitung dan enam kabupaten kota sebesar Rp 564 miliar, yang terdiri atas royalty sebesar Rp 511,5 miliar dan iuran landrent sebesar Rp 52,6 miliar.

Peningkatan kontribusi pajak dan PNBP dipengaruhi oleh beberapa hal diantaranya harga komoditas, produksi dan penjualan. Komoditas timah menjadi salah satu penyumbang devisa negara lantaran 95 persen produksi untuk ekspor sedangkan 5 persennya dikonsumsi dalam negeri. Kementerian ESDM mencatat PNBP realisasi PNBP sektor energi dan sumber daya mineral sepanjang tahun 2021 mencapai Rp 189,2 triliun. Subsektor mineral dan batu bara menyumbang menyumbang Rp 75,5 triliun.

Reviu Informasi Strategis Energi dan Mineral Harian, 6 Juni 2022

I. Sektor Minyak dan Gas Bumi

Hydrogen sebagai tulang punggung Eropa pada 2030. Hydrogen terbarukan diperkirakan akan menjadi tulang punggung Eropa dalam penyediaan energi mendatang yang direncanakan mulai beroperasi pada tahun 2030. Dalam sebuah laporan yang dikeluarkan oleh EHB, ada sekitar 12 juta MT per tahun hidrogen hijau yang diproduksi oleh Uni Eropa mulai tahun 2030. Permintaan hidrogen hijau di uni eropa diperkirakan akan meningkat seiring dengan peningkatan penggunaan hidrogen di industri dan transportasi.

Eropa Tengah diperkirakan menjadi importir hidrogen dengan sumber pasokan dari Eropa Selatan, Eropa Barat Daya dan Afrika Utara. Afrika Utara dan Eropa Selatan akan mengangkut hidrogen hijau berbiaya rendah dari Tunisia dan Alzazair melalui Italia menggunakan infrastruktur gas yang ada. Program tersebut diperkirakan juga dapat mendekarbonisasi industri yang ada di sepanjang rute pipa tersebut. Wilayah Eropa Barat Daya  akan menghubungkan pasokan hidrogen hijau dari Semenanjung Liberia dan Afrika Utara untuk memasok fasilitas penyimpanan di Prancis. Sementara dari Laut Utara.

Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, Uni Eropa berencana membangun jaringan pipa hidrogen khusus sepanjang 28 ribu KM pada tahun 2030 dan diperluas hingga 53 ribu km bagi 28 negara Eropa pada tahun 2040. Sekitar 60% adalah jaringan infrastruktur gas alam yang digunakan kemblai, sementara sisanya adalah 40 persen jaringan pipa baru. Platts Analytics memperkirakan biaya produksi hidrogen hijau sekitar $3/kg di Jerman pada tahun 2030.S&P Global Commodity Insights menilai biaya produksi hidrogen terbarukan melalui elektrolisis basa di Eropa pada EUR10,64/kg ($11,41/kg) berdasarkan harga listrik Eropa saat ini.

II. Sektor EBTKE dan Ketengalistrikan

Menyiapkan Pembangunan PLTS Terbesar di Dunia, Investasi EBT di Indonesia semakin menunjukan daya Tarik. Dengan semangat pemerintah melaksanakan transisi energi bersih sejumlah investor pun berencana membangun pembangkit listrik EBT di Tanah Air termasuk rencana untuk melakukan ekspor listrik hijau tersebut ke negara tetangga.

Quantum Power Asia menjadi salah satunya. Dengan menggandeng perusahaan asal Jerman lb Vogt, Quantum berencana membangun PLTS sebesar 3,5 GW di Kepulauan Riau. Proyek senilai 5 miliar dollar AS ini diperkirakan dapat menyerap 30 ribu tenaga kerja. Jika proyek PLTS terbesar di dunia mendapat dukungan dari Pemerintah Indonesia maka hal ini sejalan dengan target pemerintah untuk mengejar target bauran energi dan juga pengurangan emisi karbon. Quantum sebelumnya telah berpengalaman dalam membangun proyek PLTS berkapasitas 15 MW di Gorontalo. Tak hanya itu, Quantum juga sedang membangun PLTS sebesar MWp untuk memenuhi kebutuhan energi listrik dalam pemrosesan bijih nikel di Morowali, Sulawesi Tengah.

Pemerintah Singapura sedang mencari para produsen untuk memenuhi kebutuhan listrik bersih. Quantum menilai, untuk dapat melaksanakan ekspor listrik dari Indonesia ke Singapura, proyek tersebut harus membawa manfaat bagi kedua negara, selain ekspor ke Singapura, proyek ini juga akan membantu memenuhi kebutuhan listrik lokal dengan energi terbarukan dan  saat ini hampir seluruh industri sudah bergerak menuju energi bersih. Sehingga kebutuhan listrik dari EBT menjadi sangat dibutuhkan secara global. Selain itu juga, produsen teknologi internasional yang merupakan  pembeli bahan mentah sangat memperhatikan apakah produk yang mereka beli dihasilkan dari energi bersih, Maka, saat ini seperti indusri tambang data center dan industri lainnya inigin sekali memeakai listrik dari energi bersih.

Selain bisa menarik investasi sebesar 5 milliar dollas AS, Quantum juga mengatakan akan terdapat efek pengganda yang bisa dihasilkan proyek tersebut. Hal itu antara lain pekerja konstruksi, pekerja angkatan muda dan pekerja kelas menengah. Proyek ini juga dapat menghadirkan sejumlah infrastruktur pendukung seperti, jembatan, jalan raya hingga pelabuhan. Bisnis pendukung seperti UMKM juga berpotensi tumbuh denga adanya opersional PLTS. Apabila  proyek 3,5 GW di Kepulauan Riau ini dapat terealisasi, dapat dijadikan sebagai proyek acuan untuk membangun proyek-proyek serupa di wilayah lain di Indonesia untuk menyediakan listrik dari eneergi terbarukan secara domestik untuk Indonesia.

III. Sektor Geologi, Mineral, Batubara dan Umum

Harga lithium, logam langka yang digunakan dalam pembuatan baterai isi ulang, telah melonjak lima kali lipat sejak April tahun lalu karena naiknya permintaan dari produsen mobil, menurut laporan perusahaan riset Inggris Argus Media, lonjakan harga juga terjadi pada jenis logam lain seperti kobalt dan nikel yang digunakan untuk baterai, menyumbang sekitar 30 hingga 40 persen dari harga keseluruhan mobil listrik (EV). Lonjakan permintaan, bersama dengan invasi Rusia ke Ukraina yang telah mengganggu rantai pasokan lithium, pada gilirannya memungkinkan kenaikan harga EV yang membuat mobil menjadi semakin tidak terjangkau bagi konsumen dan berpotensi memperlambat peralihan dari mobil berbahan bakar fosil.

Menurut Argus, harga lithium, yang sering diperdagangkan dalam yuan China, telah naik dari sekitar 89.000 yuan (Rp192,8 juta) per ton pada April tahun lalu menjadi 486.000 yuan (Rp1,05 miliar) per ton. Harga kobalt meningkat 1,8 kali dan nikel naik 1,5 kali pada periode yang sama. Laju kenaikan harga nikel dipercepat setelah Rusia, produsen utama logam itu, invasi Ukraina, meningkatkan kekhawatiran pasokan. Analis senior di SMBC Nikko Securities memandang harga EV perlu dinaikkan sekitar 30 persen apabila harga logam langka dan bahan mentah lainnya yang digunakan dalam produksi EV terus naik. Di Amerika Serikat, Tesla menaikkan harga di seluruh jajaran produknya pada awal tahun untuk membebankan biaya bahan baku yang lebih tinggi kepada pelanggan. Hal tersebut dapat menjadi faktor yang memperlambat popularitas EV.

EV tidak mengeluarkan karbon dioksida saat dikendarai sehingga menarik bagi konsumen yang sadar lingkungan. Namun, EV lebih mahal daripada kendaraan hibrida dan hanya dapat menempuh jarak yang relatif pendek dengan sekali pengisian daya. Para produsen mobil juga sangat bergantung pada subsidi pemerintah untuk mempromosikan penjualan EV. Sebagai informasi, para produsen mobil mempercepat langkah menuju elektrifikasi sebagai respon atas upaya global untuk mengurangi emisi karbon. Toyota Motor pada Desember lalu mengatakan pihaknya memiliki target untuk menjual 3,5 juta EV di seluruh dunia pada tahun 2030. Honda Motor menargetkan penjualan tahunan 2 juta EV pada tahun 2030, sementara Nissan Motor menargetkan EV mencapai 50 persen dari keseluruhan penjualan pada tahun yang sama. Sementara itu, produsen mobil Jerman Volkswagen AG, mengatakan akan membangun beberapa pabrik pembuatan baterai di Eropa.

Reviu Informasi Strategis Energi dan Mineral Harian, 2 Juni 2022

I. Sektor Minyak dan Gas Bumi

Secara volume, penyaluran BBM jenis Pertalite selama 4 bulan pertama telah mencapai 9 juta kilo liter. Selain itu, solar bersubsidi yang telah disalurkan mencapai 5,2 juta KL dan penyaluran LPG bersubsidi mencapai 2,5 juta metrik ton. Jumlah ini diperkirakan akan terus meningkat seiring dengan masih tingginya gap harga bbm bersubsidi dengan bbm non subsidi.

Pertamina Patra Niaga mencatat konsumsi JBKP RON 90 (Pertalite) mengalami peningkatan sebanyak 25% seiring naiknya harga RON 92 (Pertamax). Selisih harga yang cukup tinggi antara RON 90 (Rp 7.650/liter) dengan RON 92 (Rp 12.500/liter) mendorong warga yang semula menggunakan RON 92 beralih ke RON 90 padahal RON 90 merupakan JBKP yang disubsidi pemerintah dan dikhususkan untuk warga yang kurang mampu. Akibatknya stok RON 90 yang seharusnya cukup untuk 30 hari kini hanya cukup untuk 17 hari kedepan (status 27 Mei 2022). Sebaliknya stok RON 92 membludak karena tidak laku di pasaran.

Untuk itulah, pemerintah melalui Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) beserta PT pertamina (Persero) sedang merumuskan revisi Peraturan Presiden No 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak. Hal ini bertujuan agar pendistribusian JBKP yang masih mendapat subsidi dari pemerintah bisa tepat sasaran. hal – hal yang akan dibahas dalam revisi Perpres ini meliputi volume, harga serta kriteria kendaraan yang boleh membeli JBKP. Menurut Kepala BPH Migas, revisi Perpres ini menjadi fokus utama dan diharapkan akan selesai dalam waktu dua sampai tiga bulan kedepan.

Tanpa adanya pengaturan dan pengetatan pembelian bbm bersubsidi, tanggungan pemerintah untuk menutup beban subsidi akan semakin besar. Sampai dengan saat ini beban subsidi yang ditanggung pemerintah mencapai Rp520 triliun untuk menjaga agar harga Pertalite, LPG, dan listrik tetap terjangkau.

II. Sektor EBTKE dan Ketenagalistrikan

Jaga Ekonomi, ESDM Pastikan Harga Pertalite dan Tarif Listrik Belum Akan Naik, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memastikan belum ada rencana penyesuaian harga energi yakni bahan bakar minyak (BBM) dan tarif listrik. Kondisi harga atau tarif komoditas energi saat ini terus dijaga untuk memastikan terjaganya tingkat inflasi

Secara khusus untuk kelistrikan pemerintah masih tetap dengan tarif adjustment yang telah bertahan sejak 2017 silam. Saat ini pemerintah masih terus melakukan kajian untuk melihat kekuatan APBN, daya beli masyarakat, apakah industri sudah pulih apa belum dan situasi global. Asal tahu saja, sejak tahun 2017 pemerintah masih menahan tarif listrik untuk 13 golongan pelanggan nonsubsidi meskipun komponen pembentuk harga terus mengalami perubahan.

Pengamat Ekonomi Energi Universitas Gadjah Mada Fahmy Radhi mengungkapkan,langkah untuk menahan tarif sektor energi dinilai tepat pasalnya daya beli masyarakat belum benar-benar pulih. Apalagi, dalam beberapa waktu terakhir isu kenaikan harga BBM, LPG dan tarif listrik sempat mencuat. Tidak disesuaikan tarif listrik dalam waktu lama memang tidak serta-merta memperberat beban keuangan PLN. Namun makin membebani APBN untuk memberikan kompensasi kepada PLN apabila PLN menjual setrum dengan tarif di bawah harga keekonomian,

Fahmy menjelaskan, besaran kompensasi yang harus ditanggung pemerintah pada tahun 2021 mencapai Rp 24,6 triliun. Untuk itu, Fahmy mendorong dilakukannya penyesuaian tarif listrik yang telah ditahan sejak 2017 silam. Kendati demikian, dalam penyesuaian ini, menurutnya perlu ada sejumlah perubahan. Fahmy menjelaskan, penetapan tarif listrik non-subsidi hampir semuanya sama pada semua golongan, baik pelanggan rumah tangga maupun bisnis sebesar Rp 1.444,70/kWh. Menurutnya, penetapan tarif listrik seharusnya menganut prisip tarif progresif pada setiap golongan yang berbeda. Untuk golongan pelanggan 900 VA ditetapkan sebesar Rp 1.444,70/kWh, untuk golongan pelanggan di atas 900 VA-2.200 VA dinaikkan 10% menjadi sebesar Rp 1.589.17. Untuk golongan  di atas 2.200 VA-6.600 VA dinaikkan 15% menjadi Rp 1.827,54. Untuk golongan pelanggan di atas 6.600 VA dinaikkan 20% menjadi Rp 2.193.05. 

Penyesuaian dengan prinsip tarif progresif itu, selain mencapai keadilan bagi pelanggan, juga akan mecapai harga keekonomian sehingga dapat memangkas kompensasi yang memberatkan APBN

III. Sektor Geologi, Mineral, Batubara dan Umum

Mendorong hilirisasi mineral. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menargetkan terdapat tambahan 7 pabrik pemurnian dan pengolahan mineral logam atau smelter yang dapat beroperasi pada akhir tahun ini. Dengan tambahan 7 smelter baru, maka total smelter yang bakal efektif beroperasi hingga akhir tahun ini mencapai 28 unit. Staf Khusus Menteri ESDM mengatakan hal tersebut dilakukan untuk mempercepat upaya hilirisasi komoditas mineral dan logam dalam negeri. Adapun, Kementerian ESDM mencatat total investasi yang dibutuhkan untuk upaya percepatan pembangunan smelter hingga 2023 mencapai US$30 miliar atau setara dengan Rp435 triliun (kurs Rp14.500/US$). Rencana anggaran itu naik 36,3 persen dari posisi awal yang dipatok sebesar US$22 miliar atau setara dengan Rp319 triliun pada 2021 lalu.

Seperti diberitakan sebelumnya, BUMN Holding Industri Pertambangan, Mining Industry Indonesia atau MIND ID tengah mendorong hasil tambang mineral seperti bauksit, timah dan nikel untuk menjadi komoditas nasional. MIND ID berencana untuk menetapkan sendiri indeks harga ketiga hasil tambang mineral itu lepas dari spekulasi harga di bursa berjangka dunia seperti London Metal Exchange (LME). Direktur Utama MIND ID  mengatakan penetapan ketiga hasil tambang mineral itu sebagai komoditas nasional bakal memberikan posisi yang strategis bagi Indonesia sebagai penentu harga di pasar dunia. Dengan demikian, pemerintah perlu mengatur ulang kebijakan soal rencana kerja dan anggaran belanja (RKAB) ketiga komoditas tersebut dan mengatur kegiatan ekspor ketiga hasil tambang mineral itu untuk mengendalikan harga di pasar dunia.

Reviu Informasi Strategis Energi dan Mineral Harian, 31 Mei 2022

I. Sektor Minyak dan Gas Bumi

Upaya Jepang meningkatkan ketahanan energi di tengah mengurangi ketergantungan energi Rusia. Jepang tetap berkomitmen untuk pengembangan hulu setelah janji G7. Jepang akan tetap berkomitmen untuk mengembangkan hulu migas meskipun dengan cara yang lebih selektif. Kebijakan ini dilakukan untuk menjaga keamanan energi nasional. Hal ini sejalan dengan komitmen dari G7 dimana pengembangan investasi hulu tetap dilakukan untuk menjaga keamanan nasionalnya serta untuk kepentingan geosentris untuk mengurangi ketergantungan pada pasokan energi Rusia. Meskipun demikian dukungan publik Jepang untuk investasi hulu akan lebih selektif untuk memenuhi poin poin yang yang terdapat pada perjanjian Paris. Salah satu program terbaru yang akan dilakukan adalah menyediakan pendanaan untuk memperluas proyek LNG di AS untuk mengurangi ketergantungannya pada energi Rusia.

Jepang, secara khusus bertujuan untuk meningkatkan ekuitasnya dalam total impor minyak dan gas menjadi lebih dari 50 persen pada tahun 2030 dan lebih dari 60 persen pada tahun 2040. Dimana saat ini rasionya mencapai 40,6 persen.

Para pemimpin G7 sepakat untuk menghentikan energi Rusia secara tepat wkatu dan teratur sambil memastikan pasokan energi global yang stabil dan berkelanjutan serta harga yang terjangkau bagi konsumen. Para Menteri G7 juga sepakat untuk mendakorbonisasi sektor pembangkit listrik masing-masing pada tahun 2035 untuk menuju transisi penuh ke emisi nol bersih pada 2050. Di sisi lain, keterjangkauan dan ketahanan energi nasional masih menjadi prioritas utama serta perlunya memberikan dukungan bagi pekerja yang terkena dampak. Secara bertahap setiap negara G7 akan memulai menghapus pembangkit listrik bahan bakar yang tidak efisien sampai dengan 2030 dan mempercepat upaya untuk menggantinya dengan pembangkit listrik thermal terdekarbonisasi menggunakan hydrogen, ammonia dan CCUS.

Berdasarkan rencana energi strategis yang terbaru, proporsi batubara dalam penyediaan listrik Jepang pada tahun 2030 diharapkan mencapai 19 persen, LNG menyumbang 20 persen, minyak 2 persen. Total prosi bahan bakar fosil diharapkan mencapai 41 persen.

II. Sektor EBTKE dan Ketenagalistrikan

Tuntas Diharmonisasi DPR, Begini Kisi-kisi RUU EBT Terbaru, Badan Legislatif (Baleg) DPR akhirnya menyetujui harmonisasi rancangan undang undang (RUU) Energi Baru dan Terbarukan yang diusulkan Komisi VII. Dengan begitu, maka RUU EBT ini bakal dibahas lebih lanjut dengan kementerian atau lembaga terkait.

Adapun berdasarkan draf RUU EBT terbaru yang, diketahui antara energi baru dengan energi terbarukan dipisahkan. Dengan begitu, maka RUU tentang Energi Baru dan Terbarukan (EBT) kini berubah nama menjadi RUU Energi Baru dan Energi Terbarukan.

Dalam draf RUU terbaru ini, pasal 9 menyebutkan bahwa sumber energi baru terdiri dari beberapa macam. Diantaranya yakni nuklir, hidrogen, gas metana batubara (coal bed methane), batu bara tercairkan (coal liquefaction), batu bara tergaskan (coal gasification); dan Sumber Energi Baru lainnya.

Sementara, pada pasal 26 menyebutkan bahwa penyediaan Energi Baru oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah diutamakan di daerah yang belum berkembang, daerah terpencil, dan daerah pedesaan dengan menggunakan Sumber Energi Baru setempat. Daerah penghasil Sumber Energi Baru mendapat prioritas untuk memperoleh Energi Baru dari Sumber Energi Baru setempat.

Penyediaan Energi Baru dilakukan melalui badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha milik desa, koperasi, badan usaha milik swasta; dan badan usaha lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

Sedangkan di dalam pasal 30, Sumber Energi Terbarukan terdiri beberapa macam. Diantaranya yakni panas bumi, angin, biomassa, sinar matahari, aliran dan terjunan air, sampah, limbah produk pertanian dan perkebunan, limbah atau kotoran hewan ternak, gerakan dan perbedaan suhu lapisan laut, dan Sumber Energi Terbarukan lainnya.

Adapun dalam Pasal 32, ayat 1 disebutkan bahwa orang perseorangan dan Badan Usaha dalam pengusahaan Energi Terbarukan wajib memiliki Perizinan Berusaha. Badan Usaha sebagaimana dimaksud terdiri atas; badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha milik desa, koperasi, badan usaha milik swasta, dan badan usaha lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. Pengusahaan Energi Terbarukan sendiri digunakan untuk pembangkitan tenaga listrik, mendukung kegiatan industri, transportasi; dan/atau kegiatan lainnya.

Undang-undang ini merupakan undang-undang yang diharapkan menciptakan ekosistem bagaimana berkembangnya energi baru terbarukan dan sebagaimana sering kita tekankan RUU EBT bukan pilihan tetapi keharusan bahkan itu adalah jalan satu satunya kalau Indonesia mau selamat.

III. Sektor Geologi, Mineral, Batubara dan Umum

Para pengusaha pertambangan menggugat pemerintah dalam hal ini Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) maupun Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Pasalnya, izin usaha pertambangan (IUP) mereka dicabut oleh pemerintah. Pada bulan Mei 2022 ini saja sudah ada lebih dari 5 gugatan terhadap Menteri Investasi dan Menteri ESDM yang didaftarkan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta. Sebagian besar dari gugatan tersebut menuntut isi gugatan yang kurang lebih serupa, yakni menuntut agar surat pencabutan izin yang sebelumnya dilayangkan kepada perusahaan-perusahaan penggugat dibatalkan/dicabut. Beberapa nama perusahaan yang melayangkan tuntutan pembatalan surat pencabutan izin pada bulan Mei 2022 ini di antaranya seperti PT Fajar Aneka Persada, PT Alu Sentosa, PT Gunung Berkat Utama, PT Delta Samudra.

Sebelumnya, Tim Pelaksana Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Investasi memang cukup getol mencabut izin usaha pertambangan (IUP) di sepanjang tahun berjalan 2022 ini. Tercatat, Tim Satgas Percepatan Investasi tercatat telah mencabut 1.118 IUP sampai 24 April 2022 lalu. Sedikit informasi, Satgas Percepatan Investasi dibentuk pada 20 Januari 2022 lalu. Tugasnya antara lain memberikan rekomendasi kepada Menteri Investasi/Kepala BKPM untuk melakukan pencabutan IUP. Per 24 April 2022 lalu, sebanyak 227 perusahaan sudah mengajukan keberatan atas pencabutan IUP yang dilakukan. Sebanyak 160 perusahaan di antaranya sudah diundang untuk memberikan verifikasi per 24 April 2022 lalu.

Menteri Investasi memang memang sudah sempat menegaskan bahwa dirinya memberi kesempatan kepada pengusaha pertambangan yang dicabut izin usahanya untuk mengajukan permohonan keberatan. Dalam verifikasi, jika ternyata perusahaan yang mengajukan keberatan terverifikasi benar dalam menggunakan perizinannya dan keberlangsungan usahanya, maka Satgas akan mengembalikan IUP-nya. Pengembalian tersebut melalui mekanisme keputusan pemerintah yang ada pada Satgas. Dalam hal ini Kementerian Investasi serta Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

Pengamat Hukum Energi dan Pertambangan Universitas Tarumanegara, menilai, ada potensi potensi cacat kewenangan, cacat prosedural, dan cacat substansi dalam tindakan pencabutan IUP. Kewenangan pencabutan IUP sendiri, dimiliki oleh Menteri ESDM. Hal ini diatur dalam UU No. 3 Tahun 2020 tentang Minerba. Meskipun demikian, kewenangan Menteri ESDM ini memang dapat didelegasikan kepada pejabat pemerintahan lainnya, misalnya kepada Menteri Investasi/Kepala BKPM. Memang sudah sudah ada produk hukum yang mengatur pendelegasian kewenangan pemberian dan pengakhiran IUP dari Menteri ESDM kepada Menteri Investasi/Kepala BKPM. Hanya saja, produk hukum tersebut baru ada di tingkat peraturan menteri (permen), tepatnya yakni melalui Peraturan Menteri ESDM No. 19 Tahun 2020. Bila merujuk peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yaitu UU Administrasi Pemerintahan, bahwa pendelegasian kewenangan hanya dapat dilakukan melalui produk hukum PP atau Perpres, bukan Permen.

Selain masalah kewenangan, juga menyoroti masalah prosedur dan substansi pencabutan IUP. Prosedur ini khususnya mengenai penjatuhan sanksi. UU Minerba, mengatur bahwa pelaku usaha pertambangan dapat dikenai sanksi administratif berupa peringatan tertulis, denda, penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan, dan/atau pencabutan IUP. Ketentuan prosedur penjatuhan sanksi dalam UU Minerba ini diatur lebih lanjut dalam PP No. 96 tahun 2021. Dalam PP ini diatur bahwa pelaku usaha yang melakukan pelanggaran administrasi dikenai peringatan tertulis paling banyak 3 kali untuk jangka waktu 30 hari. Apabila pelaku usaha yang dikenai sanksi peringatan tertulis belum melakukan kewajibannya maka dikenai sanksi penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan eksplorasi/operasi produksi selama 60 hari. Apabila pelaku usaha ini tetap tidak melaksanakan kewajibannya maka barulah dikenai sanksi pencabutan IUP. Sehingga, jika melihat waktu pembentukan Satgas pada tanggal 20 Januari 2022, maka setidaknya bulan baru Juni 2022, pencabutan IUP dapat dilakukan.

Pelaksana Harian Direktur Eksekutif Indonesian Mining Association (IMA) berharap, pemerintah bisa segera membatalkan pencabutan IUP milik perusahaan yang terverifikasi benar dalam menggunakan perizinannya. Sementara itu, bagi perusahaan yang tidak terverifikasi benar dalam penggunaan perizinannya, diharapkan agar pemerintah memberi kesempatan kedua bagi perusahaan-perusahaan tersebut untuk ‘membenahi’ perilakunya.

Reviu Informasi Strategis Energi Dan Mineral Harian, 30 Mei 2022

I. Sektor Minyak dan Gas Bumi

Realisasi Pertamina dengan fiskal. Pertamina mengalami defisit arus kas operasional akibat harga jual eceran dan LPG bersubsidi  berada di bawah harga keekonomian. Pada Maret, defisit arus kas mencapai US$2,44 miliar atau sekitar Rp35,86 triliun. Diperkirakan bila tidak ada penerimaan dari pemerintah defisit arus kas bisa mencapai US$12,98 miliar atau sekitar Rp190 triliun hingga akhir 2022.

Selisih antara HJE dan harga keekonomian yang terlalu besar menyebabkan Pertamina mengalami defisit yang terlalu besar, namun pertamina tidak langsung dapat menaikan harga BBM dan gas LPG.

Bila defisit arus kas operasional belum diselesaikan pertamina berpotensi akan mengandalkan arus kas pendaraan dari utang atau menggunakan kas dari investasi untuk membiayai operasionalnya. Hal ini akan menyebabkan penurunan kualitas keuangan pertamina seiring meningkatnya rasio utang terhadap ekuitas. Bila peringkat utang turun, hal itu berpotensi menurunkan kemampuan Pertamina memperoleh sumber pendanaan eksternal untuk membiayai kebutuhan investasinya. Karena peringkat utang Pertamina biasanya melekat dengan peringkat sovereign rating pemerintah, penurunan peringkat utang Pertamian juga berpotensi menurunkan peringkat utang pemerintah. Jika rating pemerintah turun, akan menyebabkan penurunan rating korporasi BUMN lainnya di mata lembaga pemeringkat internasional.

Berdasarkan studi yang dilakukan, ada keterkaitan yang kuat antara bisnis hulu migas, Pertamina dengan fiskal. Vlatilitas harga crude, produksi migas memiliki dampak yang kuat terhadap APBN. Bila harga crude naik, akan berdampak positif bagi bisnis hulu migas dan fiskal. Kondisi ini akan meningkatkan pendapatan perusahaan hulu migas serta penerimaan APBN baik pajak maupun non pajak. Di sisi lain, karena adanya kewajiban badan usaha untuk memenuhi kebutuhan BBM dan gas LPG bagi masyarakat pada biaya berapa pun. Bedan usaha mengalami kesulitan untuk menjalankan misi tersebut .

II. Sektor EBTKE dan Ketenagalistrikan 

Digitalisasi Topang Penjualan Listrik PLN, digitalisasi yang dilakukan oleh PLN berhasil membuat perseroan mencatatkan penjualan listrik sebesar Rp 288,86 triliun pada sepanjang 2021. Jumlah tersebut 5,08% lebih tinggi dibandingkan dengan penjualan listrik pada 2020 yang sekitar Rp 274,9 triliun.  Dengan terhubungnya aplikasi PLN Mobile, Yantek Mobile, dan Virtual Command Center (VCC) dalam sebuah management information system mampu menghadirkan proses layanan yang cepat, tepat dan unified bagi pelanggan. Hal itu pun kemudian membuat PLN dapat memenuhi seluruh kebutuhan pelanggan secara cepat dan tepat dengan tingkat kepuasan yang optimal.

Proses Bisnis PLN sebelumnya cukup kompleks, lambat, terfragmentasi, terbelit-belit, tidak termonitor dan kurang terkontrol, tidak efisien dan lemah dengan adanyanya digitalisasi yang dilakukan membuat perseroan menjadi lebih sederhana, cepat, terintegrasi, mudah, dan dapat dimonitor serta dikontrol secara real-time.

Selain itu, PLN juga menyematkan fitur ruang komunikasi antara unit-unit layanan perseroan dengan tim pelayanan teknik di lapangan dan pelanggan. Alhasil, pelanggan kini bisa secara aktif memberikan penilaian kepada petugas  yang berimbas kepada perubahan perilaku petugas ke arah yang semakin baik.

PLN juga menghadirkan dashboard sistem evaluasi kinerja bagi setiap petugas pelayanan teknik yang dapat dimonitor langsung oleh jajaran manajeman, ulai dari tinkat Unit Layanan Pelanggan (ULP) hingga Direksi. Upaya-upaya tersebut membuahkan hasil yang positif karena berhasil meningkatkan tingkat kepuasan kepada pelanggan. Masyarakat pun saat ini tidak ragu lagi untuk terus meningkamati layanan kelistrikan yang disediakan oleh perseroan.

Dari laporannya, PLN juga mencatatkan penambahan dai 79 juta pelanggan pada 2020 menjadi 82,5 juta pelanggan pada 2021. Penambahan tersebut diiringi dengan naiknya daya tesambung pelanggan dari 143.159 MVA pada 2020 menjadi 151.985 MVA pada 2021. Inovasi dan efisiensi yang dilakukan PLN berhasil membuat perusahaan setrum plat merah itu meraup laba bersih Rp 13,17 triliun lebih tinggi dibandingkan dengan laba bersih pada 2020 yang sebesar Rp. 5,99 triliun. Proses ini menjadi tanda bahwa PLN sebagai jantungnya Indonesia semakin sehat. Seiring dengan pertumbuhan ekonomi, listrik mampu tumbuh lebih tinggi .

PLN menalankan transformasi yang membuat perusahaan makin sehat, bisa bergerak lebih lincah dalam menjalankan mandate negara untuk memberikan pelayanan kelistrikan kepada pelanggan dan mampu merespons berbagai peluang bisnis, sehingga dampaknya sangat positif terhadap kinerja perseroan.

III. Sektor Geologi, Mineral, Batubara dan Umum

Meningkatkan ekspor batu bara. Saat ini, sektor energi tengah menghadapi berbagai tantangan terutama imbas dari konflik Rusia dan Ukraina. Hal ini justru bisa menjadi peluang bagi Indonesia untuk mengisi kekosongan di sektor energi, khususnya batu bara. Indonesia dan Malaysia sepakat untuk mempererat hubungan dagang, khususnya di sektor energi. Sebagai negara tetangga, Malaysia merupakan tujuan ekspor dari produk energi Indonesia khususnya batubara. Indonesia tentu berupaya menjaga dan meningkatkan ekspor batu bara ke Malaysia. Namun, tentu dengan mempertimbangkan kebutuhan dalam negeri yang menjadi prioritas utama.

Kementerian Perdagangan menyiapkan delapan eksportir batu bara Indonesia untuk melakukan pertukaran kontrak (contract exchange) dengan perusahaan pemasok listrik Tenaga Nasional Berhad (TNB) Malaysia. Kontrak tersebut berisikan pembelian batu bara dengan nilai mencapai USD2,64 miliar. TNB sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Malaysia merupakan salah satu mitra strategis bagi para eksportir batu bara Indonesia. Pembelian batu bara TNB dari Indonesia pada 2021 mencapai 21,84 juta MT.

Kementerian Perdagangan mencatat, Indonesia merupakan negara pengekspor batu bara terbesar ke Malaysia. Pada 2021, Malaysia mengimpor batu bara sebesar 16,6 miliar Ringgit Malaysia dengan 73,8 persennya berasal dari Indonesia. Negara pengekspor lainnya adalah Australia dan Rusia dengan pangsa pasar masing-masing 17,9 persen dan 7,3 persen. Kontribusi Indonesia dalam memenuhi kebutuhan energi di Malaysia sangat besar.

Tidak hanya malaysia, konflik Rusia dan Ukraina turut menyebabkan terhambatnya pasokan bahan bakar fosil seperti batu bara dari Rusia ke negara-negara di Eropa. Pemimpin Uni Eropa sepakat untuk menghapus semua impor batu bara dari Rusia. Jerman, termasuk negara yang mendukung sanksi Uni Eropa (UE) terhadap Rusia atas invasi yang dilakukan terhadap Ukraina.

Oleh sebab itu, Jerman mengungkapkan keinginannya untuk menjalin kerja sama suplai batu bara dari Indonesia. Menurut Badan Energi Internasional, Rusia merupakan pemasok batu bara terbesar bagi Eropa pada 2021, di mana Jerman termasuk yang tertinggi impor batu bara Rusia. Sekitar 10 persen listrik Jerman dihasilkan dari pembakaran batu bara. Dengan perkembangan situasi saat ini Jerman, Kementerian ESDM meminta Asosiasi Perusahaan Batubara di Jerman (VDKI) untuk berkoordinasi dengan asosiasi perusahaan serupa di kawasan Eropa, termasuk memastikan ketersediaan fasilitas pelabuhan, serta terms and conditions untuk kontrak tersebut.

Reviu Informasi Strategis Energi dan Mineral Harian, 25 Mei 2022

I. Sektor Minyak dan Gas Bumi

Realisasi Subsidi Energi yang telah digelontorkan pemerintah per April 2022 mencapai Rp 46,45 triliun. Realisasi tersebut mencakup subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) dan Liquefied Petroleum Gas (LPG) yang mencapai Rp 34,8 triliun atau sudah mengalami kenaikan hingga 50% dibandingkan April 2021 yang hanya mencapai Rp 23,2 triliun. Selanjutnya, penggelontoran subsidi listrik sebesar Rp 11,6 triliun. Realisasi penyaluran subsidi berdasarkan volume untuk BBM (solar dan minyak tanah) sebanyak 4,1 juta kiloliter, LPG sebanyak 1,9 juta kilogram dan 38,4 juta pelanggan listrik bersubsidi.

Kenaikan harga komoditas berdampak terhadap meningkatnya beban subsidi BBM dan LPG. Realisasi BBM dan LPG sampai April 2022 sudah mencapai 44,8% dari pagu APBN 2022. Adapun kompensasi BBM Rp 18,1 triliun telah dibayarkan untuk memenuhi kewajiban pemerintah atas penugasan penyediaan pasokan BBM dalam negeri.

Lonjakan penyaluran subsidi disebabkan adanya kenaikan ICP, percepatan pencairan kurang bayar subsidi energi, peningkatan volume penyaluran barang bersubsidi serta untuk menjaga daya beli masyarakat dari meningkatnya harga minyak dunia.

Secara keseluruhan, penyaluran Subsidi pada April 2022 mencapai Rp 56,62 triliun, Rp 46,45 triliun untuk subsidi energi dan Rp 10,16 triliun untuk kurang bayar tahun sebelumnya.

Pemerintah dan DPR telah menyepakati untuk menambah alokasi subsidi energi sebesar Rp 74,9 triliun. Terdiri dari Rp71,8 triliun untuk subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) dan LPG dan Rp3,1 triliun untuk subsidi listrik tahun 2022. Total keseluruhan untuk Tahun 2022 kompensasi BBM dan LPG diperhitungkan mencapai Rp 274 triliun. Penambahan belanja energi tersebut akan diambil dari tambahan penerimaan negara yang diproyeksi mencapai sebesar Rp 429 triliun di tahun ini. Dengan asumsi outlook penerimaan negara dipatok menjadi sebesar Rp 2.266,2 triliun.

II. Sektor EBTKE dan Ketenagalistrikan

Merintis Kendaraan Listrik di Indonesia.  Saat ini fenomena energi hijau berkelanjutan dalam rangka transisi energi sedang menjadi isu hangat secara global. Indonesia pun ikut meramaikan pasar energi bersih ini, beberapa kebijakan massif terkait transisi energi dan pengurangan emisi CO2 sebagai dampak dari penggunaan bahan bakar fosil juga terus digalakkan. Salah satu inisiatif pemerintah belakangan ini adalah secara massif mendorong investasi kendaraan listrik termasuk baterai nya.

Pertemuan Jokowi dengan Elon Musk pada tanggal 14 Mei 2022 menandai keseriusan Indonesia menatap kendaraan listrik.  Presiden Joko Widodo bahkan mengundang langsung Elon Musk ke Indonesia. Sebagai salah satu orang berpengaruh di industri mobil listrik, kehadiran Musk sangat dinanti. Indonesia menanti Musk untuk berbagi pengalaman soal mobil listrik sekaligus berbagi investasi. Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, April 2022, juga bertemu Musk di pabrik Tesla di Texas. Pada bulan yang sama, Presiden Direktur PT Adaro Energy Indonesia Tbk Garibaldi Thohir juga mengundang sejumlah pemimpin redaksi mengunjungi Tesla, Lucid Motors, dan Toyota Mirai, untuk melihat perkembangan kendaraan listrik dan hidrogen di AS.

Indonesia telah pula mendapatkan investasi terkait ekosistem kendaraan listrik. Hyundai Motor juga telah membangun pabrik mobil listrik. LG Chem juga mengembangkan pabrik komponen baterai listrik. Investasi terkait kendaraan listrik itu menjadi bagian dari investasi Korea Selatan di Indonesia sebesar 445,6 juta dollar AS pada triwulan I-2022.  Modal Indonesia jelas lebih besar dan vital untuk berkecimpung dalam industri kendaraan listrik. Kita punya cadangan nikel terbesar di dunia untuk membuat baterai kendaraan listrik. Bulan September 2021, Presiden Joko Widodo juga telah meresmikan pembangunan pabrik baterai PT HKML Battery Indonesia, di Karawang New Industry City (KNIC), Jawa Barat. HKML Battery Indonesia merupakan anak perusahaan konsorsium LG Energy Solution, Hyundai, Hyundai Mobis, Kia Mobil, dan PT Industri Baterai Indonesia atau Indonesia Battery Corporation (BUMN Baterai Indonesia).

Menyaksikan sepak terjang pemerintah dan swasta, diproyeksikan dalam 3-4 tahun mendatang, hilirisasi industri nikel mulai terlihat hasilnya. Setelah baterai mampu kita bangun, sudah ada rencana untuk membangun bodi kendaraan listrik. Persoalannya, meski kita terus mendorong investasi kendaraan listrik, penerimaan pasar di Indonesia belum terlalu baik. Berdasarkan data Gaikindo, tahun 2020-2022, penjualan kendaraan listrik masih kurang 1 persen dari total penjualan. Bagi sebagian warga, mobil listrik terlalu mahal. Harganya bisa 2-3 kali lipat dari mobil sejenis dengan sumber energi fosil.

Adakah skema subsidi yang lebih baik bagi kendaraan listrik? Teorinya, biaya eksternalitas—akibat pencemaran udara, dapat dihitung untuk menentukan subsidi kendaraan listrik. Kematian akibat polusi pun menyebabkan kerugian 4,6 triliun dollar AS pada 2019, setara dengan 6,2 persen dari output ekonomi global.

Idealnya, harus dipikirkan terobosan agar masyarakat dapat membeli kendaraan listrik dengan harga terjangkau. Tanpa itu, di negeri dengan populasi salah satu yang terbesar di bumi ini, pasokan takkan bertemu dengan permintaan.

III. Sektor Geologi, MIneral, Batubara dan Umum

Pajak ekspor bahan baku. Indonesia dikenal sebagai produsen nikel terbesar di dunia. Menurut data Badan Survei Geologis Amerika Serikat (AS) atau US Geological Survey, produksi nikel Tanah Air mencapai 1 juta metrik ton pada 2021 atau menyumbang 37,04% nikel dunia. Sementara di Indonesia sedang membangun hilirisasi untuk menciptakan nilai tambah dari tambang sampai battery cell.

Untuk itu, Kementerian Investasi sedang membangun wacana pengenaan pajak ekspor pada komoditas dengan tingkat pengolahan bahan baku kurang dari 70%. Langkah ini merupakan salah satu upaya untuk melindungi investasi pada ekosistem kendaraan listrik di dalam negeri. Ekspor bahan baku tersebut akan dikenakan pajak yang cukup tinggi. Dengan demikian, negara setidaknya mendapatkan kompensasi saat mengizinkan ekspor bahan baku bijih nikel.

Jika Indonesia tidak melakukan hilirisasi lewat regulasi yang sah, negara akan terus dirong-rong oleh negara-negara lain. Kini tengah terjadi kompetisi yang luar biasa di dunia. Eropa yang membuat aturan bahwa baterai cell harus di bangun di dekat pabrik mobil negara mereka. Larangan ekspor komoditas tentu akan berpengaruh terhadap i